Laporan Hasil
Forum Anggota JKPP Region Jawa Bogor, 3 – 4 Agustus 2006
1. Latar Belakang Sebagaimana telah diatur dalam statuta kelembagaan JKPP, bahwa Forum Region merupakan forum tertinggi di tingkat region yang diselenggarakan 3 (tiga) tahun sekali. Sudah merupakan kewajiban bagi kepengurusan JKPP Region Jawa periode ini (20032006) untuk menyelenggarakan forum Anggota Region guna mengevaluasi, menentukan dan menyusun program kerja serta kepengurusan selanjutnya. Diharapkan dalam pertemuan ini dapat melahirkan ide dan gagasan serta komitmen yang akan lebih mendekatkan pada pencapaian visi dan misi JKPP. Sebagai langkah dalam proses pencapaian visi dan misi JKPP, mandate program periode (2003-2006) memfokuskan pada Peningkatan Kapasitas Parktisi Pemetaan dan Perluasan Wilayah Layanan Pemetaan dalam rangka mendukung gerakan sosial di Pulau Jawa. Gagasannya adalah untuk Menyediakan Alat Advokasi Bagi Perluasan dan Kepastian Wilayah Kelola Rakyat Melalui Pemetaan Partisipatif. Dalam rangka mewujudkan fokus program tersebut JKPP Region Jawa melakukan upaya untuk menyebarluaskan metode Pemetaan Partisipatif (PP). Penyebarluasan metode PP ini dilakukan agar maksud dan tujuan pemetaan dapat dipahami oleh sebagian besar komunitas di wilayah dampingan anggota maupun bagi masyarakat umum. Dengan demikian, persepsi tentang proses pemetaan partisipatif tidak dianggap sebagai suatu aktivitas untuk membuat peta semata, tetapi ada langkah prakondisi dan tindak lanjut yang ditekankan pada pemanfaatan peta. Untuk mendukung upaya penyebarluasan metodologi PP tersebut, JKPP Jawa mengupayakan tersedianya media informasi, fasilitator pemetaan dan alat bantu berupa manual pemetaan. Agar lebih mem-bumi, dengan keberagaman dinamika dan karakteristik kondisi di tiap wilayah, di beberapa fokus daerah dibangun wadah dengan mengembangkan simpul-simpul layanan. Simpul-simpul layanan ini dimaksudkan agar masyarakat mudah mendapatkan layanan fasilitasi dan informasi tentang proses pemetaan. Asumsinya, langkah ini dapat secara efektif dan efisien memperluas layanan bagi wilayah-wilayah yang membutuhkan proses pemetaan partisipatif. Terlepas dari segala keterbatasan dan kendala yang ada, JKPP Region Jawa periode ini telah berupaya menjalankan mandate program yang ada. Sejumlah aktivitas sudah dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan dan capaian-capaian diatas, selama kurang lebih 3 tahun (2 tahun + 1 tahun kepengurusan Idham) kebelakang. Kerja-kerja manajerial dilakukan oleh Koordinator Region Jawa dengan berdasarkan hasil-hasil dalam rapat kerja JKPP Region Jawa yang didukung oleh Sekretariat Nasional JKPP dan dibantu oleh Komite Strategi. Secara garis besar tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk melihat secara bersama arahan-arahan yang menjadi pegangan di dalam kerja-kerja JKPP Region Jawa serta turunan-turunannya dalam kerangka aktivitas kedepan. Secara kelembagaan, pertemuan ini bertujuan untuk melihat secara bersama-sama efektivitas kerja-kerja managerial yang sangat mendukung kerja-kerja JKPP Region Jawa.
Output yang diharapkan dari pertemuan ini adalah adanya kepengurusan mandataris anggota yang capable serta ekstraksi ide dan masukan yang dirangkai dalam satu rumusan Logical Framework untuk masa 3 tahun mendatang. Perumusan ini berdasarkan pada peninjauan ulang dokumen yang sudah dihasilkan pada Rapat Kerja bulan Nopember 2004 yang lalu serta penilaian terhadap tingkat implementasinya. 2. Waktu, Tempat dan Agenda Pertemuan Forum Anggota JKPP Region Jawa dilaksanakan secara sederhana di Sekretariat Nasional JKPP jalan Arzimar III. No 17. Tegal Gundil. Bogor Jawa Barat, pada hari/tanggal (minggu-senin) 3-4 September 2006. Agenda utama yang dibahas dalam Forum Anggota JKPP Region Jawa adalah: 1. Pertanggung jawaban pelaksanaan program region 2. Evaluasi dan Refleksi dan evaluasi kerja-kerja programatik. 3. Perumusan ulang Logical Framework untuk masa 3 tahun mendatang (Penyusunan dan pemantapan program selanjutnya). 4. Evaluasi keanggotaan 5. Penggantian pengurus 3. Peserta Sampai saat ini anggota JKPP Region Jawa terdiri dari 20 orang anggota individu (2 orang perempuan dan 18 orang laki-laki) serta anggota kelembagaan sebanyak 12 lembaga yang terdiri dari 2 organisasi rakyat dan 10 Lembaga Swadaya Masyarakat. Namun demikian, hanya sejumlah 14 orang anggota yang hadir dalam acara FA JKPP region Jawa, yaitu : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Nama Restu Achmaliadi (Komite Strategi) Indra Agustiani (Yapemas) Asikin Ariansyah Majid (Mumu/SPP) Fepy (Igho/PPRTS-Subang) Diyan (JKPM-Wonosobo) Bambang Teguh K (KPA/SD Inpers Jember) Imam Hanafi Denny Boy Mochran (Komite Strategi) Ai (SPP) Wisnu “Timboel” Adi (YP2AS-Bandung) Markus Ratriyono Bagus Priatna (RMI) Kasmita Widodo (Seknas JKPP)
4. Hasil Pertemuan FA Evaluasi Kelembagaan Evaluasi kelembagaan JKPP Region ini dilakukan untuk melihat secara lebih dalam relevansi dan efektivitas peran dan fungsi kelembagaan JKPP Region dalam konteks gerakan PP di pulau Jawa. Secara struktur JKPP Region Jawa masih sama seperti kepengurusan sebelumnya, terdiri dari Koordinator Region, Komite Strategi, Simpul Layanan dan anggota.
Struktur Kerja Organisasi JKPP Region Jawa
FORUM REGION
KOORDINATOR REGION
KOMITE STRATEGI
Simpul Layanan Jember
Simpul Layanan Wonosobo
Simpul Layanan Priangan
Simpul Layanan SAHUL
CP Bambang Teguh K
CP Diyan/JKPM
CP Mumu/Indra
CP Bagus Priatna
Sampai saat ini, JKPP Region Jawa masih menggunakan paradigma kerja struktural yang melembaga, yang sebenarnya sudah tidak relevan dengan kebutuhan gerakan PP dan isu ruang di pulau Jawa. Dalam rapat kerja ditahun sebelumnya, dengan tegas JKPP Region Jawa mendefinisikan PP sebagai suatu gerakan, bukan proyek pemetaan semata. Dengan demikian diharapkan perkembangan PP di pulau Jawa manjadi lebih dinamis, massif dan progressif. Sebagai sebuah wadah gerakan PP, JKPP Region Jawa seharusnya bukan wadah bagi kerja-kerja administratif, karena kenyataannya persentase anggota yang benar-benar berkutat dengan kegiatan PP adalah keanggotaan kelembagaan (organisasi). Artinya keanggotaan JKPP itu adalah jaringan keorganisasian yang bergelut dengan PP, isu ruang dan kedaulatan rakyat atas ruang, dengan karakteristik dan keunikannya masing-masing di tiap wilayah. Sedangkan keanggotaan secara individu, adalah
anggota yang bisa dikatakan sebagai sumber daya pendukung yang memiliki keperdulian dan komitmen bagi perkembangan PP dan isu ruang di pulau Jawa. Dengan demikian, jika JKPP Region Jawa berdiri sebagai satu lembaga tersendiri, cenderung akan disibukkan dengan kerja-kerja administratif yang menyita waktu, tenaga dan biaya yang terkadang menjadi masalah tersendiri secara internal kelembagaan. Hal ini pun berpengaruh terhadap perkembangan gerakan PP itu sendiri yang cenderung project oriented, bias kelembagaan dan proposal minded. Salah satu dampaknya adalah lambat dan tidak berjalannya gerakan PP secara masif di pulau Jawa karena selalu menunggu inisiasi kerja dari koordinator region. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap kinerja Koordinator region yang kemudian berakibat pada peran dan fungsi yang tumpang tindih dalam pola kerjanya, baik keterlibatan dalam hal teknis pemetaan, pengadaan logistik kegiatan dan memfasilitasi proses kegiatan lainnya. Keaktifan anggota dan simpul layanan itu akan menentukan fokus kerja koordinator. Sebagai catatan kedepan tentang paradigma kerja kelembagaan JKPP Region Jawa perlu dirubah sesuai dengan orientasi dari cara pandang terhadap PP sebagi suatu gerakan. Secara perlahan kerja-kerja teknis dan inisiasi pengembangan PP kedepan harus berada di tangan masing-masing anggota dan masing-masing anggota akan mengkoordinasikan kerja pemetaannya di tiap basisnya masing-masing. Dengan demikian kelembagaan JKPP region bukan merupakan satu kelembagaan yang berdiri sendiri, melainkan hanya sebuah model “KOORDINASI”. Secara institusi bisa dikatakan “tidak ada”, walaupun kerja-kerja pemetaan tetap dilakukan ditiap basis. Dengan kata lain, region adalah “wadah Koordinasi” bagi perkembangan dan pengembangan kerja-kerja PP kedepan dan koordinator region adalah organ yang “menjahit” dan menjembatani inisiatif yang berkembang di tiap wilayah, yang tersebar di pulau Jawa. Fakta berdasarkan pengalaman selama ini, mengumpulkan anggota dan berkoordinasi itu ternyata tidak mudah. Dengan kondisi seperti dijelaskan diatas, maka tugas koordinator Region JKPP Jawa Kedepan adalah 1). Koordinator perlu melakukan inisiasi strategi perluasan pemetaan bukan lagi ngurusin soal teknis 2). Tugas Koordinator adalah bagaimana membangun kapasitas simpul layanan (suporting metodologi); misalnya bagaimana kekhususan tata ruang di garut, tasik, ciamis dan simpul-simpul lainnya 3). Mengkoordinasikan perkembangan gerakan pemetaan partisipatif, baik kedalam maupun keluar anggota. Evaluasi Program Pulau Jawa sebenarnya sudah memiliki informasi spatial (peta) yang cukup lengkap dibanding semua wilayah lain di Indonesia. Ironisnya tumpang tindih lahan, penggusuran dan persoalan ruang masih terus terjadi dimana-mana di tengah kemajuan teknologi dan perkembangan metodologi pemetaan. Sebagai sebuah metodologi, PP sangat relevan dilakukan sebagai salah satu solusi dan alat dalam menjawab persoalan ruang di pulau Jawa. Pengembangan PP, terlepas sebagai upaya mendapatkan lahan ataupun tuntutan untuk mendapatkan pengakuan wilayah oleh
pemerintah, hal yang penting dan perlu ditekankan adalah perencanaan tujuan dan penggunaan peta pasca pemetaan. Karena ketika berbicara kesejahteraan masyarakat di Jawa, pemetaan tanpa diimbangi dengan perencanaan keruangan yang memadai, tidak akan menjawab persoalan. Program region yang disusun tahun 2004, masih relevan untuk dilakukan kedepan mengingat belum semuanya dapat terlaksana. Beberapa program yang terlaksana pun dipahami belum memberikan dampak capaian yang optimal jika ditinjau kearah pendekatan pencapaian cita-cita JKPP. Apa yang dilakukan dalam rangka menuju visi JKPP masih sebatas 10%. Untuk menyesuaikan dengan bentuk dan orientasi kelembagaan region, program region harus keluar keluar dari frame kerja projek yang mengandalkan proposal. Kepengurusan region sebelumnya telah melakukan upaya untuk melakukan Peningkatan Kapasitas Parktisi Pemetaan dan Perluasan Wilayah Layanan Pemetaan dalam rangka mendukung gerakan sosial di Pulau Jawa. Out put kegiatannya adalah dalam rangka menyediakan alat advokasi bagi perluasan dan kepastian wilayah kelola rakyat melalui pemetaan partisipatif. Namun kenyataannya, JKPP region Jawa masih lemah dalam memperluas wilayah layanan dan masih lemah dalam mengawal tindak lanjut pasca pemetaan. Sehingga program JKPP region Jawa kedepan masih akan mempertahankan tujuan program sebelumnya serta memberikan tekanan pada kerangka tindak lanjutnya. Terutama langkah inisiasi JKPP Jawa untuk terlibat dalam proses penataan ruang. Berdasarkan pengalaman, proses penyusunan tata ruang mensyaratkan keterlibatan orang-orang dengan latar belakang pendidikan yang relevan, baik staf ahli, konsultan tata ruang dan lain-lain, sehingga cenderung akademik dan berorientasi ekonomi. Keterlibatan NGO dalam proses penataan ruang hanya sebatas alat legitimasi dalam proses konsultasi publik, terlibat tetapi terkadang masukan tidak digubris. Untuk itu JKPP Region Jawa perlu membangun strategi kampanye tentang penataan ruang, khususnya guna mendorong isu tata ruang lokal dan peran serta masyarakat. Hal yang perlu didorong oleh JKPP adalah mengusulkan model tata ruang masyarakat yang beragam itu agar bisa masuk kedalam RTRW. Aturan yang ada tentang penataan ruang saat ini sangat kaku dan detail, khususnya di wilayah kawasan lindung. Jika mematuhi peraturan tersebut masyarakat benar-benar akan jatuh miskin. Untuk dapat melangkah kearah sana tentu saja JKPP region Jawa perlu membangun kapasitas pelaku PP untuk dapat memahami bagaimana penataan ruang. Perlu ada waktu bagi beberapa orang yang tertarik untuk mendalami teknis dan substansi penataan ruang, sehingga ditemukan celah-celah yang mungkin bisa jadi peluang (sebagai ruang usul). Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah belajar mendiskusikan dokumen Rencana tataruang, tetapi akan lebih menarik jika ada panduan kritis dalam penyusunan RTRW. Tetapi yang terpenting ditiap wilayah perlu mengimplementasikan gagasan tersebut, paling tidak untuk menunjukkan contoh di tingkat masyarakat. Proses mendorong inisiatif di tingkat lokal bisa dikembangkan oleh region atau simpul layanan agar dalam dokumen RTRW bisa lebih berbau kerakyatan. Di tingkat masyarakat proses PP dilakukan dengan menggali dan menunjukkan tataruang
wilayah versi masyarakat beserta perencanaannya kedepan. Beberapa model tata ruang masyarakat ini mungkin bisa dijadikan bahan usulan dalam renstra tata ruang. Paling tidak perencanaan masyarakat ini akan menjadi masukan bagi pemerintah kecamatan. Hanya saja, untuk dapat mewujudkan gagasan ini diperlukan keseriusan dan konsentrasi ekstra, khususnya dalam mengawal aktivitas pasca pemetaan. Pengalaman di daerah lain juga hampir sama, misalnya tataruang Kabupaten Sekadau Kalimantan Barat yang lebih menekankan pada mekanisme investasi. Partisipasi dari masyarakat dalam proses penyusunannya hanya sebatas acara konsultasi publik dengan waktu yang sangat singkat dan terbatas (politik pantespantes). Tidak menutup kemungkinan proses-proses di daerah lain akan diwarnai dengan dinamika yang berbeda. Untuk masuk ke isu tataruang, kita juga perlu melakukan perluasan wilayah pemetaan. wilayah desa yang dipetakan terkadang terlalu kecil sehingga sulit dilihat dengan skala 1 :100.000 yang umumnya digunakan dalam skala peta RTRW. Salah satu cara adalah (dikumpulkan) beberapa wilayah yang sudah terpetakan dalam satu wilayah kecamatan. Disisilain kita juga kedepan perlu mengkomunikasikan peta hasil PP kepada BPN. Pengalaman di Sekadau, karena peta partisipatif tidak pernah dikomunikasikan dengan BPN sehingga peta-peta PP tidak bisa menjadi landasan (referensi) penyusunan tata ruang wilayah. Selain ke BPN, peta hasil PP juga perlu dikomunikasikan dengan panitia tata batas. Khususnya wilayah tata ruang desa yang meliputi hutan dan ruang kelola lain. Penekanan program dalam implementasi Peran PP dalam Proses Penataan Ruang Kabupaten: • Program Region menekankan keterlibatan anggota JKPP jawa dalam proses penataan ruang diwilayah masing-masing • Peningkatan kapasitas anggota JKPP untuk terlibat dalam proses penataan ruang masyarakat • Mereview, menyusun dan melaksanakan program keterlibatan JKPP dalam penataan ruang (perlu workshop tersendiri/khusus) Refleksi Anggota Kelemahan yang terjadi selama ini adalah gagalnya proses kaderisasi. Keanggotaan disetiap wilayah memiliki dinamika kelembagaan yang berbeda, sehingga proses implementasi dan kaderisasi perlu dikembalikan kepada masing-masing anggota sesuai karakteristiknya masing-masing. Ke depan, perlu diperjelas dan dipahami betul tentang kriteria fasilitator PP. Seorang fasilitator PP sebaiknya tidak hanya ahli dalam mengoperasikan alat dan membuat peta, melainkan juga paham tentang ruh pemetaan dan isu tata ruang (punya perspektif keruangan). Sehingga proses yang dibangun kedepan bukan semata harus membuat peta, tetapi membangun dan mendiskusikan tentang isu keruangan adalah aktivitas yang penting dilakukan, selalu bergerak, walau perlahan.
Garut • SPP sudah sejak lama merencanakan untuk terlibat dalam penyusunan tataruang, hanya saja situasi yang represif membuat inisiatif ini terhenti. Pemetaan di Cikaso mendapatkan SK penunjukan garapan dari Bupati yang diperkuat dengan SK BPN. Rencana SPP terkait peta dan pemetaan adalah sebagai alat gerakan pengorganisasian untuk mendorong adanya perdes. • Di Ciamis pemda setempat menyatakan pasca pengukuran oleh masyarakat akan diberikan surat penunjukan pengelolaan (tata kelola dan tata kuasa) • Tim pemetaan SPP sudah ada, tetapi pengembangan divisi organisasi membuat tim ini secara perlahan menghilang (Kegagalan kaderisasi). Kesibukan ditingkat kelembagaan. • Fokus SPP saat ini lebih kepada pendidikan keanggotaan. • Untuk proses pemetaan perlu 1 contoh (pilot project), tentang proses PP dan tindak lanjut penggunaan PP. • Kabupaten Garut, data wilayahnya cukup detail Tasikmalaya • Bagi SPP di Tasik PP adalah sutau hal yang relatif baru dan diperlukan adanya tim pemetaan di tingkat kabupaten. Hal ini mengingat Kabupaten Tasik yang tidak memiliki data wilayah yang valid (baik kehutananmaupun perkebunan) Subang • Di kabupaten Subang, untuk mendapatkan data dari kabupaten sangat susah di dapat • PPRTS Subang memiliki komite pendidikan, komite advokasi dan jaringan serta komite pengorganisasian. Pemetaan partisipatif berada di 3 komite ini. Wilayah layanan PPRTS Subang meliputi 5 kecamatan. Bogor (RMI Halimun) • Kerja PP di halimun dibatasi (2004-2006) di wilayah adat dan local (khususnya Kabupaten Bogor) sebagai alat untuk mempertegas batas dengan pihak lain (perhutani dan taman nasional). • Salah satu kegiatan yang pernah dilakukan bersama JKPP adalah refleksi dan evaluasi PP di halimun (2005). • Saat ini proses pemetaan sedang difokuskan di daerah kecamatan Nanggung. • Pendanaan kegiatan PP dilakukan bersama masyarakat dan ada juga yang terkait dengan program yang sedang di kembangkan. • Pemakaian peta digunakan untuk upaya penataan ruang di satu komunitas adat dan dua komunitas lokal serta digunakan untuk upaya konsolidasi ke dalam dan negosiasi ke pemda. • Seminar dilakukan untuk mendapatkan masukan dari banyak kalangan seperti akademisi dan lain-lain Puter-Bogor • Proses pemetaan dilakukan di Aceh pasca bencana, dalam rangka perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam melakukan PP Puter menempatkan PP sebagai bagian dari program lain.
YP2AS Bandung • Proses pemetaan salah satu bagian program yang digunakan sebagai alat sosialisasi ke masyarakat (penguatan wilayah masyarakat adat). • Pengalaman yang telah dimiliki adalah memfasilitasi pembuatan peta 3 Dimensi yang digunakan sebagai alat perencanaan (kampong Dukuh). Di Garut, peta 3 D belum selesai karena kondisi yang tidak memungkinkan. Tetapi proses kalkir sudah selesai. • Peta digunakan untuk lobby ke kabupaten dan DPRD dalam rangka pengakuan eksistensi masyarakat adat. JKPM Wonosobo • Wonosobo ada rencana untuk menampilkan rencana ruang kelola masyarakat yang mungkin bisa disampaikan ke pemda atau menteri untuk tata ruang. • Perlu kapasitas GIS untuk pengolahan data spatial di Wonosobo. Penerimaan anggota Baru Dalam Forum Anggota JKPP Region Jawa 2006, keanggotaan JKPP Region bertambah dua orang, yaitu: • Kasmita Widodo (DODO) Mencalonkan diri sebagai anggota individu. Rekomendasi dari Bambang dan Wisnu “Timboel”. Kapasitas: Fasilitator perencanaan kampung, media kampanye, database • Imam Mencalonkan Markus “YOYON” Ratriyono sebagai anggota individu. Rekomendasi dari MUMU, Diyan. Kapasitas GIS. Daftar Anggota JKPP Region Hawa tahun 2006 No Nama 1. Restu Achmaliadi 2. Imam 3. Indra Agustiani 4. Habibudin 5. Idham Kurniawan 6. Hilma 7. Asikin 8. Joko Waluyo 9. Longgena Ginting 10. Abdon Nababan 11. Rozak 12. Harma 13. Herdi Mismuri 14. Ariansyah Majid (Mumu) 15. Fepy (Igho) 16. Wawan 17. Diyan 18. Bambang Albertus Hadi Pramono 19. (Monti)
E-mail
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] asugede_menangkerahe@yahoo .com
[email protected] [email protected]
Keterangan Individu Individu Individu Individu Individu Individu Individu Individu Individu Individu Individu Individu Individu Individu Individu Individu Individu Individu Individu
20. Baehaqi 21. Kasmita Widodo 22. Markus Ratriyono 23. YP2AS 24. Yapemas 25. Yayasan PUTER 26. LATIN 27. RMI 28. Telapak Lembaga Studi Desa Untuk 29. Petani (Sd Inpers) Jember 30. RACA Institute Serikat Petani Pasundan 31. (SPP) Persatuan Perjuangan 32. Rakyat Tani Subang (PPRTS) 33. Sekretariat Bina Desa 34. JKPM
[email protected]
Individu Individu Individu
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
Ornop Ornop Ornop Ornop Ornop
[email protected]
Ornop
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
Ornop
Ornop Organisasi Rakyat Organisasi Rakyat Ornop Ornop
Rencana Tindak Lanjut FA • Memperbaiki dokumen Proses FA (maksimal satu bulan) • Koordinator dan komite strategi melakukan rapat kerja kerangka program • Memperbaiki komunikasi: memanfaatkan kemudahan dan kemurahan SMS, chatting • Penyiapan dokumen laporan untuk seknas (laporan aktivitas Jawa) • Menjalin hubungan erat dengan Seknas untuk informasi aktual perkembangan penataan ruang dan program-program strategis di Jawa • Jika PP diserahkan kepada masing-masing anggota, JKPP region diharap tetap berperan sebagai suporting system. (misalnya TOT) • Perlu mematangkan konsep simpul layan di tiap wilayah. Masukan-masukan bagi Pelaporan Pelaksanaan Program Region 2006 • Laporan : belum memasukkan hasil diskusi dengan komite strategi tentang masalah perkembangan dan pengembangan program JKPP Region Jawa.
