LAPORAN EKSEKUTIF KONTRIBUSI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN DAN PENGUATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD), 2010 I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah 1. Latar Belakang Kebijakan otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah1. Pada dasarnya undang-undang tersebut mengatur pelimpahan sebagian urusan pemerintah Pusat ke Pemda di berbagai sektor termasuk sektor pendidikan. Dengan demikian Pemda yang selama ini hanya menjalankan kebijakankebijakan dari pusat, maka dengan adanya pelimpahan kewenangan tersebut Pemda berkewajiban menentukan kebijakan-kebijakan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan di wilayah masing-masing. Untuk itu Pemda harus mampu mengatur sumber daya yang tersedia agar dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan di wilayahnya, termasuk pendidikan anak usia dini (PAUD). PAUD merupakan pendidikan yang sangat mendasar dan sangat menentukan bagi perkembangan anak di kemudian hari. Dalam hal ini, keluarga (terutama orangtua) merupakan pendidik yang pertama dan utama ketika anak dilahirkan dan dibesarkan. Sedangkan pemerintah yang memfasilitasi, membina, dan mengarahkan masyarakat agar memahami apa, mengapa, dan bagaimana menyelenggarakan pendidikan anak usia dini. 2. Perumusan Masalah Himbauan Direktur PAUD Kemdiknas agar Pemda memberikan kontribusi dalam pelayanan PAUD, terutama untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan PAUD, mulai mendapatkan sambutan yang positif. Beberapa Pemda telah memberikan kontribusi pada penyelenggaraan PAUD dalam berbagai bentuk. Sebagai contoh adalah (i) bantuan pendanaan penyelenggaraan PAUD bagi setiap desa di Kabupaten Gorontalo, (ii) 1
Dimaksud Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belaja Negara. Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (2). 1
pembinaan penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Bogor, dan (iii) pengaturan penyelenggaraan PAUD terintegrasi dengan pendidikan agama di Kabupaten Gowa. Untuk mencapai kualitas PAUD yang baik dan memenuhi standar yang telah ditetapkan, dibutuhkan pendanaan PAUD per tahunnya antara Rp 3 triliun sampai dengan Rp 4 triliun. Padahal saat ini anggaran yang tersedia hanya Rp 500 miliar (Rubrik: Pendidikan Layanan PAUD Terintegrasi 23 November 2009). Dalam hal pendanaan, hingga saat ini memang belum banyak diketahui seberapa besar Pemda menyediakan dana untuk PAUD. Kenyataan tersebut, yang juga dikemukakan dalam Renstra 2010-2014, menunjukan bahwa akar permasalahan dalam anggaran pendidikan di daerah adalah kurangnya komitmen Pemda untuk memenuhi ketentuan anggaran pendidikan sebesar 20% dari belanja daerah. B. Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan rekomendasi kebijakan tentang kontribusi Pemda dalam perintisan dan penguatan layanan PAUD. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi tentang: a. Penyelenggaraan PAUD pada saat ini di kabupaten/kota sampel, meliputi: 1) Pendirian, pengelolaan, pembinaan, dan pendanaan lembaga PAUD 2) Masalah yang dihadapi lembaga PAUD dalam mengelola PAUD 3) Upaya yang dilakukan lembaga PAUD guna mengatasi permasalahan yang timbul dalam pengelolaan PAUD 4) Layanan PAUD di daerah guna memenuhi kebutuhan PAUD b. Kontribusi Pemda dan Pusat (direktorat PAUD) dalam penyelenggaraan PAUD 1) Keberadaan dan pelaksanaan produk hukum mengenai penyelenggaraan PAUD yang ditetapkan Pusat oleh daerah 2) Kontribusi (peraturan, pembinaan, dana) Pusat (direktorat PAUD) dan Pemda terhadap rintisan dan penguatan layanan PAUD di daerahnya 3) Masalah yang dihadapi Pusat dan Pemda dalam kontribusinya terhadap layanan PAUD 4) Upaya yang dilakukan guna mengatasi permasalahan kontribusi Pusat dan Pemda terhadap layanan PAUD
2
5) Mekanisme atau model kontribusi seperti apa yang dapat dikembangkan Pemda dalam perintisan dan penguatan layanan PAUD di daerah.
II. STUDI KEPUSTAKAAN A. Kajian Teori PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Dengan kata lain, PAUD merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama), bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini.
Dalam penelitian ini, batasan kontribusi adalah kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan PAUD sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam konteks ini, kontribusi mencakup mulai dari regulasi, pembinaan hingga pembiayaan PAUD. Hasil studi pendahuluan terbatas di beberapa daerah menunjukan dalam hal regulasi pemerintah daerah praktis belum memberikan kontribusi yang berarti. Berbeda dalam hal pembiayaan, pemerintah daerah umumnya telah mengalokasikan dana untuk pelaksanaan PAUD di daerahnya, bahkan menunjukan ada kecenderungan besarnya anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan PAUD di masing-masing daerah meningkat dari tahun ke tahun. B. Kerangka Berpikir Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, berlakulah era otonomi daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk segala sektor kehidupan termasuk sektor 3
pendidikan. Sejauh ini kontribusi PAUD yang diberikan Pemerintah untuk perintisan dan penguatan penyelenggaraan PAUD di kabupaten/kota terkesan kuat masih dominan. Namun sesuai dengan konsep otonomi, semua kebutuhan penyelenggaraan PAUD tidak lagi hanya dipenuhi oleh pemerintah Pusat. Dengan otonomi pendidikan, penyelenggaraan PAUD di daerah juga lebih menjadi tanggungjawab Pemda masing-masing. Dalam hal ini, diharapkan setiap Pemda dapat memberikan kontribusi untuk perintisan bagi awal penyelenggaraan lembaga PAUD dan selanjutnya untuk penguatan PAUD guna keberlanjutan penyelenggaraan lembaga PAUD di daerah tersebut.
III. METODE PENELITIAN A. Pendekatan Penelitian Penelitian ini mengunakan metode (pendekatan) kualitatif, dan untuk beberapa data dan informasi tertentu, terutama penyelenggaraan, digunakan pendekatan kuantitatif untuk menambah kedalaman hasil analisis data. Metode kualitatif digunakan dengan maksud untuk mengumpulkan informasi yang terkait dengan produk hukum PAUD. Sementara data dan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan PAUD dikumpulkan dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. B. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di 12 provinsi yang meliputi 4 provinsi di Jawa dan 8 provinsi di luar Jawa. Pada setiap provinsi dipilih dua daerah, satu kabupaten dan satu kota sebagai daerah sampel penelitian. Pemilihan lokasi provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi sampel penelitian ini dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan kepedulian pemerintah daerah tersebut terhadap penyelenggaraan dan perkembangan PAUD di wilayahnya, berdasarkan data dari Direktorat PAUD Kemendiknas. C. Pengumpulan, dan Analisis Data Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Data primer yang dikumpulkan terkait dengan produk hukum PAUD dan penyelenggaraan PAUD (termasuk pengelolaan PAUD oleh lembaga PAUD). Selanjutnya data sekunder penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (penelusuran dokumen) yang terkait dengan substansi dan permasalahan penelitian tersebut, seperti bahan-bahan PAUD yang diperoleh dari Direktorat PAUD. Data yang terkumpul diolah dan dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Informasi dan 4
data penelitian yang diolah dan dianalisis secara kualitatif terkait dengan produk hukum PAUD dan penyelenggaraan PAUD. Data penelitian yang diolah dan dianalisis secara kuantitatif terkait dengan pengelolaan PAUD (oleh lembaga PAUD).
IV. HASIL DAN TEMUAN A. Penyelenggaraan PAUD 1. Pengelolaan Selama ini terdapat partisipasi terhadap penyelenggaraan lembaga PAUD yaitu dari tokoh masyarakat/agama, PKK, Posyandu, Himpaudi, dan organisasi kemasyarakatan. Bentuk dari partisipasi masyarakat berupa: 1) Disiarkannya tentang pentingnya program PAUD melalui mesjid; 2) Pemberian buku-buku agama/sholat dari tokoh agama; 3) Penimbangan anak-anak, pemberian vitamin, obat-obatan seperti obat cacing, dan pemberian makanan tambahan (PMT) ketika kegiatan dengan Posyandu; 4) Penyuluhan perawatan anak dan mendukung PMT yang sering dilakukan oleh kader PKK. Perkembangan rata-rata jumlah anak usia dini yang menjadi siswa (peserta didik) di lembaga penyelenggara PAUD selama kurun waktu tiga tahun ajaran (2007/2008 – 2009/2010) berfluktuasi, meskipun terlihat pula adanya kecenderungan peningkatan. Hal ini sekaligus menunjukan adanya peningkatan minat masyarakat untuk memasukkan anak-anak usia dini mereka ke lembaga-lembaga PAUD. Peningkatan jumlah siswa sebagaimana diuraikan di atas, diikuti pula dengan peningkatan jumlah pendidik. Sebagian besar (83,1 persen) lembaga-lembaga penyelenggara PAUD sudah memiliki pendidik-pendidik yang telah mengikuti pelatihan PAUD. Namun demikian masih cukup banyak (44,6 persen) lembaga penyelenggara yang dikelola oleh tenaga pengelola yang belum terlatih. 2. Pendampingan dan Pembinaan Hampir semua lembaga penyelenggara PAUD mendapatkan pendampingan dan pembinaan dari masing-masing pemerintah daerah, utamanya melalui berbagai program/kegiatan dari masing-masing dinas pendidikan. Bentuk-bentuk pendampingan adalah pelatihan, bimbingan, workshop, monitoring, evaluasi, dan pemberian bantuan sarana pendidikan. Pembinaan terhadap lembaga-lembaga penyelenggara PAUD juga 5
merupakan tanggung jawab dari masing-masing pemerintah daerah, baik tingkat provinsi dan terlebih lagi tingkat kabupaten/kota. Pembinaan dilakukan dalam bentuk kunjungan, konsultasi, orientasi (observasi), pelatihan/workshop, dan rapat koordinasi. 3. Pendanaan Sumber dana yang diperoleh lembaga PAUD umumnya berasal dari orangtua, bantuan dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, instansi lain seperti PT. Angkasa Pura, lembaga lain (Salimah dan Aisyiyah), donatur, dan lainnya. Bantuan yang berasal dari pusat dan provinsi berupa bantuan dana perintisan dan penguatan yang berbentuk uang dan barang. Sedangkan bantuan dari kabupaten/kota berupa APE dalam dan luar, serta insentif tutor.
B. Kontribusi Pemda dan Pusat (Direktorat PAUD) dalam Penyelenggaraan PAUD 1. Bentuk kontribusi Dalam rangka peningkatan kualitas layanan PAUD Direktorat PAUD telah mengupayakan berbagai kegiatan program PAUD, antara lain peningkatan mutu dan tenaga kependidikan, penguatan kelembagaan dan kerjasama dengan pendidikan tinggi. Perluasan layanan terus dilakukan melalui sosialisasi dan diverisifikasi program layanan bersinergi dengan berbagai lembaga yang telah ada di masyarakat. Berbagai program dana bantuan dilaksanakan, seperti bantuan rintisan program, bantuan kelembagaan, bantuan kerjasama, bantuan pusat unggulan program PAUD, dan bantuan rintisan program Pos PAUD di daerah terpencil. Tujuan dari pemberian bantuan dana block grant tersebut adalah memberikan dukungan kepada masyarakat untuk mengembangkan layanan PAUD di daerahnya guna meningkatkan akses layanan PAUD Nonformal agar dapat menjangkau sasaran anak di daerah. Pada umumnya dana tersebut digunakan untuk: studi banding, peningkatan kualitas pendidik, sosialisasi kepada
masyarakat,
pendidik/pengasuh,
pengadaan
sarana
penyelenggaraan
pembelajaran,
program
(insentif,
bantuan alat
peningkatan
tulis
kantor),
pengembangan bahan belajar lokal, pengadaan meubeleur, pengembangan proses pembelajaran inovatif.
6
Pada tingkat kabupaten/kota baru 42,86 persen kabupaten/kota yang mengalokasikan dana APBDnya untuk pendampingan dana APBN dalam perintisan PAUD dan itupun tidak setiap tahun dianggarkan. Ada beberapa daerah yang mendapat bantuan dari lembaga lain seperti, Kabupaten Kulon Progo mendapat bantuan dana tugas pembantuan dalam tiga tahun terakhir, dan Kabupaten Timor Tengah Utara mendapat bantuan dari Bank Dunia dalam tiga tahun terakhir ini. Sementara itu dana penguatan umumnya digunakan untuk penguatan lembaga PAUD termasuk bagi PAUD di daerah terpencil dan PAUD Unggulan. Dana yang dialokasikan dari APBD baik APBD I atau APBD II sebagian besar diperuntukan untuk membeli APE dalam maupun luar. Hal tersebut karena adanya aturan Mendagri yang melarang memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai. Kontribusi Pusat dalam pendanaan yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan PAUD cenderung lebih besar daripada pendanaan PAUD yang bersumber dari Pemda, seperti masih terbatasnya pendanaan untuk pembinaan.
2. Masalah yang dihadapi Pada umumnya masalah yang dihadapi Pusat dan Pemda dalam kontribusinya terhadap penyelenggara PAUD di wilayahnya adalah pendanaan dan pembinaan . Pengalokasian dana tersebut masih terbatas pada honor tenaga pendidik/tutor, dan belum adanya dukungan
khusus
untuk
penyelenggaraan
PAUD
seperti
dana
operasional
penyelenggaraan PAUD, pemberian APE secara rutin, dan dana monitoring serta evaluasi bagi dinas pendidikan di daerah maupun untuk Himpaudi dan Forum PAUD. Dari segi pembinaan, Pusat dan Pemda mengalami kesulitan dalam mengikutsertakan tenaga pendidik/tutor di dalam sosialisasi, pelatihan dan workshop. Hal ini disebabkan keterbatasan dana yang dialokasikan sehingga pelatihan dan workshop tersebut masih lebih dimaksudkan untuk menguatkan lembaga-lembaga penyelenggara PAUD agar tetap dapat terus berkembang.
3. Upaya yang dilakukan guna mengatasi permasalahan Berbagai upaya yang dilakukan guna mengatasi permasalahan dalam kontribusi Pusat dan Pemda terhadap PAUD yaitu pelatihan dan workshop diadakan dengan dana berasal dari sebagian bantuan pemerintah dan sebagian lagi dari peserta pelatihan. 7
Begitu pula dalam bantuan APE dalam dan luar masih terbatas, sehingga banyak lembaga yang memanfaatkan barang bekas untuk dijadikan APE.
4. Mekanisme atau model kontribusi yang dapat dikembangkan Pemda dalam perintisan dan penguatan penyelenggaraan PAUD di daerah Berdasarkani ketentuan yang dikeluarkan oleh Pusat, setiap lembaga PAUD diperbolehkan mengajukan proposal agar mendapat bantuan dana block grant. Dinas pendidikan kabupaten/kota yang akan melakukan penilaian dan penentuan lembaga mana saja yang berhak mendapatkan dana block grant. Syarat pengajuan dana block grant adalah: (1) Memiliki akta pendirian lembaga/ijin operasional dari pejabat yang berwenang; (2) Memiliki rekening giro atas nama lembaga; (3) Menyampaikan proposal; (4) Memperoleh rekomendasi dari pejabat yang berwenang; dan (5) Belum pernah menerima bantuan untuk program yang sama.
V. SIMPULAN DAN REKOMENDASI A. Simpulan 1. Penyelenggaraan PAUD sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada kekurangan dalam hal pendirian, pengelolaan, pembinaan, dan pendanaan lembaga PAUD. Kekurangan dalam pengelolaan umumnya terjadi pada tenaga pengelola yang belum terlatih. Sedangkan kekurangan dalam pembinaan terjadi karena pelaksanaan pembinaan belum dapat menjangkau semua lembaga yang ada di wilayahnya dan dibatasinya peserta pelatihan/workshop, yang disebabkan berbagai kendala dan keterbatasan (tenaga, dana, dan sarana). Untuk menanggulangi kekurangan dalam pendanaan di lembaga PAUD tidak cukup hanya berasal dari orangtua, tetapi perlu bantuan dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, instansi/lembaga lain, donatur, dan lainnya. 2. Pada beberapa lembaga PAUD terlihat kontribusi pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan program perintisan dan penguatan yang meliputi pemberian dana untuk kelengkapan sarana dan prasarana. Selain itu kontribusi yang diberikan berupa berbagai macam pelatihan untuk pengelola dan peningkatan mutu tenaga pendidik. Kontribusi Pemerintah pusat dan daerah tersebut membawa hal positip bagi 8
perkembangan lembaga PosPAUD, hal itu terlihat dengan semakin bertambahnya jumlah siswa dan masyarakat yang turut berperan serta dalam mensosialisasikan PAUD. Walau permasalahan yang terjadi dalam kontribusi pemerintah pusat dan daerah adalah dalam hal pendanaan dan pembinaan, namun berbagai upaya telah dilakukan yaitu adanya dana sharing dari pemerintah dan peserta pelatihan. Pada umumnya Pusat dan Pemda memberikan kontribusi dana block grant dalam rintisan dan penguatan PAUD berdasarkan pengajuan proposal lembaga penyelenggara PAUD yang belum pernah menerima bantuan untuk jenis program yang sama.
B. Saran 1. Perkembangan jumlah PAUD makin meningkat maka perlu diimbangi dengan kompetensi tenaga, dana, dan sarana dari Pemda (dinas pendidikan dan instansi terkait). 2. Perlu dibuat panduan pembelajaran yang jelas dan mudah dimengerti oleh para tutor/pendidik PAUD. 3. Pembinaan perlu dilakukan secara berkesinambungan/rutin dan perlu dibuat buku panduan dalam manajemen PAUD. 4. Perlu diperbanyak kuota penerima dana bantuan dari Pusat/Daerah yang diberikan secara terus menerus, termasuk pelatihan bagi tutor. 5. Perlu diperhatikan ketercapaian dari penerapan Permendiknas nomor 58 th 2009 tentang Standar PAUD. 6. Kontribusi pendanaan dari masing-masing daerah masih perlu ditingkatkan melalui dana APBD dan sumber lain yang tidak mengikat atau mencari donatur (Pemda harus mengurangi ketergantungan terhadap Pusat terutama dalam pembinaan) 7. Perlu dikeluarkan Perda dari pihak Pemda yang dapat mengikat penyelenggaraan PAUD di daerah (misalnya dengan adanya Perda mendorong partisipasi PAUD melalui kerjasama dengan pihak swasta) 8. Pemda perlu mengembangkan mekanisme "layanan PAUD berbasis kebutuhan" dalam melaksanakan layanan PAUD di daerahnya, artinya disesuaikan dengan kebutuhan
9
masing-masing lembaga sehingga pemberian dana tidak sama pada setiap lembaga PAUD.
Pustaka Acuan Kementerian Pendidikan Nasional (2010). Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010 – 2014. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar PAUD Pendidikan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini Terintegrasi 23 November 2009 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
10
