LAPORAN AKHIR UNGGULAN FAKULTAS PERIODE BULAN MEI S.D. NOVEMBER TAHUN ANGGARAN 2015
ANALISIS TERHADAP KESIAPAN REGULASI DAN PERBANKAN INDONESIA DALAM TRANSAKSI LINDUNG NILAI MATA UANG ( CURRENCY HEDGING) SEBAGAI UPAYA PENGELOLAAN RISIKO BISNIS Ketua: Dr. Lastuti Abubakar, S.H.,M.H NIDN: 0016096208 Anggota: Dr. Etty Mulyati, S.H.,M.H
NIDN: 0021026101 Tri Handayani NPM. 110130140013
Dibiayai oleh Dana DIPA BLU Universitas Padjadjaran Tahun Anggaran 2015 Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor : 1473/UN6.A/KP/2015 Tanggal 19 Mei 2015
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN 2015
1
HALAMAN PENGESAHAN Judul Penelitian Ketua Peneliti a. Nama Lengkap b. NIDN c. Jabatan Fungsional d. No. HP e. Alamat Surel (e-‐mail) Anggota Peneliti (1) a. Nama Lengkap b. NIDN Anggota Peneliti/ (2) a. Nama Lengkap b. NPM Jangka waktu penelitian Biaya Keseluruhan 1) Dana Internal 2) Dana Institusi lain
: Analisis Kesiapan Regulasi Dan Perbankan Indonesia Dalam Transaksi Lindung Nilai Mata Uang (Currency Hedging) Sebagai Upaya Pengelolaan Risiko Bisnis : Dr. Lastuti Abubakar, S.H.,M.H : 0016096208 : Lektor Kepala : 08122150155 :
[email protected] : : Dr. Etty Mulyati, S.H.,M.H. : 0021026101 : : : : : :
Tri Handayani 110130140013 6 bulan Rp. 100.000.000,-‐ Rp. ......-‐-‐........... Rp. ......-‐-‐...........
Menyetujui, Dekan Fakultas Hukum UNPAD Dr. Sigid Suseno, S.H., M.Hum. NIP. 19650928 199001 1 002
Bandung, 16 November 2015 Ketua Peneliti Dr. Lastuti Abubakar, S.H.,M.H NIP. 19620916 198810 2 001
Mengetahui, Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Padjadjaran Dr. Ayi Bahtiar, M.Si. NIP. 19701029 199702 1 002
2
Ringkasan ANALISIS TERHADAP KESIAPAN REGULASI DAN PERBANKAN INDONESIA DALAM TRANSAKSI LINDUNG NILAI MATA UANG (CURRENCY HEDGING) SEBAGAI UPAYA PENGELOLAAN RISIKO BISNIS Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, khususnya US Dollar berdampak positif dan negatif bagi perekonomian Indonesia. Positifnya dirasakan oleh para eksportir yang menerima pembayaran dalam Dollar, sehingga akan menerima Rupiah dalam jumlah lebih besar. Di sisi lain, dampak negatif dirasakan oleh pemerintah. Beban utang luar negeri Indonesia yang berdenominasi dollar AS semakin meningkat dari Rp. 1.981 Triliun pada tahun 2012 menjadi Rp.2.275 Triliun pada tahun 2013, akibat selisih nilai tukar, yang tidak diikuti dengan pertambahan manfaat. Dampak negatif lainnya dirasakan oleh para importir yang melakukan transaksi dengan menggunakan mata uang dollar atau mata uang asing lainnya. Kewajiban membayar semakin besar, sementara daya beli melemah, sehingga melemahkan daya saing pelaku usaha. Kondisi ini menjadi alasan bagi pemerintah dan otoritas keuangan, khususnya Bank Indonesia untuk mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar melalui regulasi transaksi lindung nilai (hedging), yaitu upaya memproteksi nilai tukar berdasarkan kesepakatan para pihak. Hadirnya 4 Peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia, yakni PBI No : 16/16 PBI/2014 Tentang Transaksi valuta Asing terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Domestik,PBI No : 16 /17 PBI/ 2014, tentang Transaksi Valta Asing terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Asing, PBI No: 16/18 PBI/2014 Tentang Transaksi Lindung Nilai kepada Bank, dan PBI No : 16/19 PBI/2014 Tentang Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia menjadi landasan hukum bagi praktik transaksi lindung nilai dalam aktivitas perbankan. Aturan hedging bagi pemerintah dituangkan dalam Peraturan Mneteri Keuangan No : 12.PMK.08/2013 Tentang Transaksi Lindung nilai dalam Pengelolaan Utang Pemerintah. Selain Pemerintah, kementerian BUMN telah menerbitkan Peraturan Menteri BUMn No : PER-09/MBU/2013 Tentang Kebijakan Umum Transaksi Lindung Nilai BUMN. Penggunaan hedging secara tepat sebagai instrument lindung nilai akan berdampak positif untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, namun di sisi lain, penggunaan hedging harus dilakukan secara berhati-hati karena kerugian yang ditimbulkan masih menjadi perdebatan, apakah merupakan kerugian ataukah biaya. Penelitian ini bermaksud melakukan analisis tentang kesiapan regulasi dan perbankan, dalam memfasilitasi transaksi hedging di Indonesia, serta implikasinya terhadap pelaku usaha. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan pendekatan melalui perbandingan hukum dengan beberapa Negara yang menggunakan hedging sebagai instrument ekonomi. Langkah yang akan dilakukan dalam peneltian ini meliputi inventarisasi dan pemetaan terhadap seluruh ketentuan tentang hedging, menemukan permasalahan hukum dalam penggunaan transaksi hedging baik oleh perbankan dan pelaku usaha, khususnya melakukan kajian terhadap penggunaan transaksi lindung nilai terhadap kinerja perusahaan. Kata kunci : nilai tukar mata uang- hedging- regulasi dan kesiapan perbankan
3
PRAKATA Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan perkenan Nya , tim peneliti dapat menyelesaikan penelitian degan judul “ANALISIS TERHADAP KESIAPAN REGULASI DAN PERBANKAN INDONESIA DALAM TRANSAKSI LINDUNG NILAI MATA UANG (CURRENCY HEDGING) SEBAGAI UPAYA PENGELOLAAN RISIKO BISNIS” Penelitian ini tidak dapat kami selesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, yang tidak dapat kami sebutkan saru persatu. Terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran atas kesempatan yang diberikan kepada Tim Peneliti untuk melakukan penelitian ini, Para Evaluator Penelitian yang telah memberikan masukan-masukan yang berharga untuk perbaikan penelitian.Tak lupa, terimakasih kami sampaikan kepada Asisten Direktur Bank Indonesia Rifki Ismal Ph.D Dan Direktur Bank Indonesia Dr. Arlyana Abubakar, yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi, menerima Tim Peneliti dalam mengumpulkan bahan , baik melalui wawancara maupun bahan-bahan yang diperlukan. Akhir kata, kami menyadari bahwa hasil sementara penelitian ini masih memerlukan kajiankajian lebih lanjut untuk memperoleh hasil yang optimal, namun besar harapan kami hasil penelitian ini bermanfaat bagi regulator dalam membuat kebijakan, bagi pelaku industri, dan bagi dunia pendidikan , khusunya bidang Perbankan Salaam, Bandung, 12 Juli 2015 Tim Peneliti, Dr . Lastuti Abubakar,S.H.,M.H. Dr. Etty Mulyati, S.H.,M.H
4
DAFTAR ISI PENGESAHAN RINGKASAN
i
PRAKATA
ii
DAFTAR ISI
iii
BAB I
1
PENDAHULUAN
BAB II TRANSAKSI LINDUNG NILAI CURRENCY HEDGING
5
DALAM AKTIVITAS PERBANKAN A. Perbankan Sebagai Lembaga Intermediary B. Prinsip-Prinsip Aktivitas Perbankan
17
C. Produk dan Jasa Bank
35
D. Perkembangan Transaksi dalam Praktik Perbankan yang
39
Berlandaskan Pada Suatu Perjanjian E. Transaksi Currency Hedging Sebagai Upaya Mitigasi Risiko
53
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
66
BAB IV METODE PENELITIAN
67
BAB V
72
HASIL YANG DICAPAI
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN
73
DAFTAR PUSTAKA
74
5
BAB I PENDAHULUAN Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh tim Peneliti Bank Indonesia, krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997 buruk depresiasi
merupakan akibat dari dampak
nilai tukar yang tajam, sehingga mengakibatkan melonjaknya beban
angsuran maupun pembayaran pokok utang luar negeri perusahaan. Tahun 2014, khususnya minggu ketiga bulan Juni nilai tukar rupiah jatuh pada level Rp.12.00/USD. Tabel 1. Grafik nilai tukar Rupiah/USD April-Juni 2014.
Sumber : Budi Sulistyo, Sekjen Kemenkeu, Hedging Nilai Tukar Mengurani Risik Pelebaran Defisit Anggaran.
Hal ini membuat perusahaan mengalami kesulitan membayar utang luar negeri dan menjadi cedera janji (wanprestasi/default) mengingat sebagian besar pendapatan diperoleh dalam mata uang domestik. Selain berkaitan dengan utang luar negeri, fluktuasi mata uang juga dirasakan oleh para pelaku usaha, khususnya yang bergerak dalam usaha ekspor impor dengan menggunakan mata uang berdenominasi dolar atau valuta asing lainnya. Melemahnya nilai tukar mempunyai dampak positif dan negative. Dampak positif dirasakan oleh para eksportir yang menerima pembayaran dalam mata uang dolar Amerika, di sisi lain dampak negatif dirasakan oleh pemerintah yang memiliki utang luar negeri berdenominasi dolar AS, yang
6
semakin meningkat dari Rp. 1.981 Triliun pada tahun 2012 menjadi Rp.2.275 triliun Pada Tahun 2013. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013, kenaikan utang sebesar Rp.163,24 triliun tersebut disebabkan selisih kurs. Hal ini berarti terjadi kenaikan utang namun tidak ada manfaatnya. Selain pemerintah, dampak negative juga dirasakan oleh perusahaan yang harus mengimpor barang/ jasa dalam mata uang dolar. Untuk mengantisipasi
potensi risiko ketaksesuaian
mismatch) sebagai akibat tajamnya depresiasi nilai tukar,
nilai tukar ( currency
perusahaan dituntut untuk
melakukan lindung nilai tukar (hedging) terhadap utang luar negeri agar dapat terhindar dari kebangkrutan.1
Hedging adalah instrument ekonomi yang berbasis transaksi atau
perjanjian yang bertujuan untuk melakukan pelindungan atau proteksi terhadap aset dengan tujuan melakukan mitigasi risiko dari eksposur keuangan lain. Sebagai contoh untuk kasus Indonesia adalah Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai salah satu BUMN, menggunakan fasilitas hedging untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional, akibat kewajiban utang luar negeri dan operasional dalam valuta uang asing, sementara pendapatan yang diterima dalam mata uang rupiah sehingga berdampak mismatch arus kas. Di lain pihak pergerakan nilai tukar rupiah diperkirakan masih akan terus berfluktuasi sebagai akibat membaiknya kondisi ekonomi Anerika Serikat dan adanya rencana The Fed ( Bank Central Amerika) melakukan normalisasi kebijakan moneter, dengan menaikkan suku bunga acuan ( Fed Fund Rate) di tahun 2015. Fasilitas hedging PLN diberikan oleh 3 Bank BUMN yaitu PT Bank Mandiri, Tbk, PT Bank BRI dan PT Bank BNI,Tbk. Bank Mandiri , Tbk mengambil porsi sebesar USD 500 juta dari total USD 950 juta. kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan BUMN No PER-09/MBU/2013 tentang Kebijakan Umum Transaksi Lindung Nilai BUMN, PBI No: 16/21/PBI/2014 dan SEBI 16/24/DKEM Tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian 1 Fiskara Indawan dkk, Pengaruh Pelindungan Nilai Tukar Terhadap Utang Luar Negeri Dan
7
Dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Non Bank, dimana korporasi Non Bank harus memenuhi
3 pokok pengaturan yaitu rasio Lindung nilai, Rasio Likuiditas dan
peringkat Utang. Dari sisi hukum hedging dapat dilakukan melalui transaksi derivative berupa forward, option dan swap. Melihat pada manfaat hedging bagi perusahaan dalam mengelola risiko fluktuasi nilai rupiah, fasilitas hedging belum digunakan secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu diperoleh hasil bahwa 128 perusahaan keuangan non bank yang telah go public yang mempunyai kewajiban dalam mata uang asing, hanya 28 perusahaan atau sekitar 18 % yang melakukan transaksi hedging, sementara itu perusahaan yang tidak melakukan ekspor tetapi melakukan kegiatan impor semakin bertambah hanya sebesar 11 perusahaan atau 9 % yang melakukan transaksi derivative. Ke dua hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan berpotensi mengalami risiko currency mismatch. Berikut data yang dapat digunakan untuk memperlihatkan penggunaan hedging oleh perusahaan di Indonesia. Table 2. Perkembangan Perusahaan yang Melakukan Transaksi Derivatif Perusahaan Ekspor derivatif No derivatif jumlah
2005 19 55 74
2006 25 50 75
2007 28 48 76
2008 33 42 75
2009 20 57 77
2010 23 54 77
2011 15 60 75
Rata2 23 52 76
No ekspor
4
6
8
11
4
2
5
6
No Derivatif Jumlah Persentase Ekspor Derivatif No Derivatif Jumlah
50 54 2005 15 43 58
47 53 2006 20 39 59
44 52 2007 22 38 59
42 53 2008 26 33 59
47 51 2009 16 45 61
49 51 2010 18 42 60
48 53 2011 12 47 59
47 52 Rata2 18 41 59
No ekspor
Derivatif
3
5
6
9
3
3
4
4
No Derivatif Jumlah
39 42
38 40
38 41
36 41
Derivatif
37 34 33 37 41 41 42 40 Sumber : Fiskara Indawan dkk,
Mengingat potensi risiko akibat fluktuasi mata uang terhadap perekonomian Indonesia, khususnya dunia bisnis, pemerintah yang diwakili sejumlah menteri, Gubernur
8
bank Indonesia, Ketua BPK, Polri dan KPK melakukan rapat kordinasi untuk menyepakati hedging (lindung nilai) sebagai upaya menguragi risiko fluktuasi nilai tukar. Diharapkan melalui transaksi hedging, maka fluktuasi nilai tukar rupiah akan lebih terkendali. Berdasarkan rapat kordinasi pada tanggal 19 Juni 2014 disepakati beberapa hal yaitu : hedging tidak hanya dapat dilakukan oleh korporasi, namun juga oleh pemerintah agar APBN tidak membengkak akibat fluktuasi nilai tukar. Selain itu transaksi hedging yang memerlukan biaya dari APBN tidak dianggap sebagai kerugian Negara apabila dilakukan secara konsisten, konsekuen dan akuntabel. Selain itu akan dibentuk tim teknis untuk membahas kemungkinan penerapan hedging (transaksi lindung nilai) Permasalahan pertama dari kasus Indonesia sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 2 di atas adalah mengapa hedging belum menjadi alternative bagi perusahaan untuk mengantisipasi kerugian akibat currency mismatch. Kekhawatiran lain berkenaan dengan penggunaan hedging sebagai instrument mitigasi risiko adalah persepsi yang belum seragam tentang kerugian yang akan ditimbulkan dari transaksi derivative untuk melakukan hedging, khususnya kekhawatiran adanya tuntutan atas kerugian Negara dalam pelaksanaan hedging. Oleh karena itu diperlukan jaminan kepastian hukum bahwa kerugian akibat transaksi hedging tidak dikatagorikan sebagai kerugian Negara sepanjang transaksi tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta bertujuan untuk memitigasi risiko akibat nilai tukar yang fluktuatif. Pemecahan permasalahan sebagaimana diuraikan diatas bertumpu pada kesiapan regulasi dan perbankan Indonesia dalam memfasilitasi transaksi hedging sebagai alternatif untuk mengantisipasi kerugian akibat fluktuasi mata uang.
9
