LAPORAN AKHIR PENELITIAN UNGGULAN FAKULTAS
JUDICIALIZATION OF POLITICS: STUDI PADA KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM RANGKA MENJALANKAN FUNGSI KEKUASAAN KEHAKIMAN Oleh : Dr. Indra Perwira, S.H., M.H. – 29045802 Dr. Ali Abdurahman, S.H., M.H. – 4125802 Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D. - 16016606 Neneng Widasari - 110110090342
Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor : 2643a/UN6.A/KP/2013 Tanggal 02 Oktober 2013
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS P ADJ ADJ ARAN TAHUN 2013 i
ii
RINGKASAN Penelitian ini bertujuan untuk memperkenalkan doktrin judicialization of politics dalam khazanah pemikiran hukum di Indonesia. Doktrin judicialization of politics mulai dikenal pada awal abad ke-21 yang ditandai dengan adanya ketergantungan kepada pengadilan untuk menyelesaikan permasalahanpermasalahan yang berkaitan dengan moralitas, kebijakan publik, dan kontroversikontroversi politik. Tujuan lainnya dari penelitian ini adalah memproyeksi kehadiran judicialization of politics pada kewenangan-kewenangan Mahkamah Konstitusi. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis doktrinal dengan sifat atau spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Dalam hal ini, doktrin-doktrin hukum dan doktrin-doktrin ketatanegaraan, khususnya yang berkaitan dengan judicialization of politics akan dijadikan alat atau “pisau” analaisis dalam mengkaji kewenangan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini juga dilengkapi dengan memberikan gambaran judicialization of politics melalui studi terhadap beberapa perkara bernuansa politis yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa judicialization of politics merupakan pemikiran mengenai pergeseran penyelesaian perkara politik yang semula dilakukan melalui mekanisme politik, untuk diselesaikan melalui mekanisme judicial di Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Perpu tentang KPK dan putusan mengenai sengketa Pemilukada Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa judicialization of politics telah dipraktekkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga keberlangsungan penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi konstitusional, maka Mahkamah Konstitusi perlu untuk mengembangkan standard review dalam menjalankan kewenangannya guna menghindari kesewenang-wenangan.
Kata kunci: Judicialization of politics, kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi, judicial review, sengketa politik.
iii
SUMMARY This study aims to introduce the doctrine of judicialization of politics from Indonesian legal point of view. The doctrine has been known since the early 21st century, indicated by the increasing reliance on the courts to resolve many issues related to morality, public policy, and political controversies. Another purpose of this study was to project the presence of judicialization of politics on the authority of the Constitutional Court . To achieve these objectives, the method used was normative and doctrinal juridicial with the the specification of analytical descriptive research. In this case, the doctrines of law and constitutional which particularly related with judicialization of politics, were used like anincisive tools to analyze and review the authority of Constitutional Court. In addition, the overview of judicialization of politics is provided through some studies of political affairs that have been decided by the Constitutional Court . The results showed that the judicialization of politics was a thought of political resolves shifting which was originally done by political mechanisms to be determined through a judicial mechanism in the Constitutional Court. The case of judicial review of Government Regulation on the Corruption Eradication Commission (KPK) and East Java Provincial Election dispute in 2008, showed the fact that judicialization of politics has been practiced by the Constitutional Court.Therefore, in order to maintain the state continuity based on the principles of constitutional democracy, it is necessary for the Constitutional Court to develop a standard review for running its authority and avoiding any arbitrariness. Keywords : Judicialization of politics, judicial power , Constitutional Court , judicial review, political disputes.
iv
PRAKATA Laporan ini adalah laporan akhir penelitian yang berjudul “JUDICIALIZATION OF POLITICS: STUDI PADA KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM RANGKA MENJALANKAN FUNGSI KEKUASAAN KEHAKIMAN”, hasil penelitian tim peneliti Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang dibiayai oleh dana Penelitian Unggulan Fakultas Hukum Unpad Tahun Anggaran 2013. Penelitian ini adalah salah satu respon terhadap perkembangan pemikiran hukum di era globalisasi, mengenai fungsi dan kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam perkara-perkara politik di berbagai negara yang dikenal sebagai judicialization of politics. Di Indonesia, judicialization of politics belum banyak diperbincangkan dalam diskursus akademis. Namun, terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia yang menggambarkan penerapan pemikiran ini. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang cukup mendalam mengenai pemikiran judicialization of politics untuk dapat mendudukan pemikiran tersebut dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia. Tim peneliti berterimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam seluruh proses penyusunan laporan akhir penelitian ini. Ucapan terima kasih juga Tim peneliti ucapkan kepada mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum Tata Negara, terutama kepada Sdri. Neneng Widasari dari Pusat Kajian Mahasiswa Hukum Tata Negara (PAKTA) yang telah banyak membantu mengklasifikasi bahan analisis berupa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Semoga penelitian ini dapat berguna bagi para pihak yang berkepentingan. Terutama para pemerhati Hukum Tata Negara dan insan peminat kajian Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan mengenai pemikiran judicialization of politics di Indonesia yang belum banyak dikaji di Indonesia. Layaknya sebuah karya manusia, penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dikemudian hari diharapkan muncul penelitian-penelitian lanjutan untuk membangun hasil penelitian ini. Bandung, Desember 2013 Tim Peneliti
v
DAFTAR ISI Halaman Pengesahan ……………………………………………………………… Abstrak ……………………………………………………………………………. Abstract …………………………………………………………………………… Prakata ………..…………………………………………………………………… Daftar Isi ………………………………………………………………………….. Daftar Lampiran …………………………………………………………………...
I ii iii iv v vii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ………………………………………………………… B. Perumusan Masalah …………………………………………………….
1 5
BAB II JUDICIALIZATION OF POLITICS DAN FUNGSI KEKUASAAN KEHAKIMAN A. Fungsi Kekuasaan Kehakiman ………………………………………… B. Judicialization of Politics ………………………………………………
6 12
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN A. Tujuan Penelitian ………………………………………………………. B. Manfaat Penelitian ……………………………………………………...
19 20
BAB IV METODE PENELITIAN A. Spesifikasi Penelitian ………………………………………………….. B. Metode Pendekatan …………………………………………………… C. Teknik Pengumpulan Data ……………………………………………. D. Analisis Data ………………………………………………………….. E. Tempat Penelitian ………………………………………………………
21 21 21 22 22
BAB V MEMAKNAI JUDICIALIZATION OF POLITICS: DAN PERWUJUDANYA PADA KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI A. Makna Judicialization of Politics dan Hakekat Kelembagaan Mahkamah Konstitusi ………………………………………………... 1. Memaknai Pemikiran Judicialization of Politics …………………. 2. Hakekat Kelembagaan Mahkamah Konstitusi ……………………. B. Judicialization of Politics Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ……... 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ………..
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 vi
23 23 27 37
38
Tentang Keberatan Terhadap Hasil Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur ………………………... C. Memposisikan Judicialization of Politics dalam Kerangka Demokrasi ..
49 56
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ……………………………………………………………. B. Saran ……………………………………………………………………
61 62
Daftar Pustaka ……………………………………………………………………. Lampiran ………………………………………………………………………….
63 68
vii
DAFTAR LAMPIRAN
1.
Lampiran 1 :
Identitas Peneliti
2.
Lampiran 2 :
Ringkasan
Putusan
Mahkamah
Konstitusi
Nomor
138/PUU-VII/2009 Tentang Pengujian Perpu Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi 3.
Lampiran 3 :
Ringkasan
Putusan
Mahkamah
Konstitusi
Nomor
41/PHPU.D-VI/2008 Tentang Permohonan Keberatan Atas Keputusan KPUD Provinsi Jawa Timur
viii
BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Fungsi utama dari kekuasaan kehakiman adalah menyelesaikan suatu
perkara.1 Pengadilan menjadi pihak ketiga yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan. Dalam hal ini, telah terjadi pergeseran pola penyelesaian sengketa dyadic (dua pihak) menuju triadic (pihak ke tiga).2 Pada bentuk hubungan dyadic, penyelesaian perselisihan lazim ditempuh berdasarkan penundukan sukarela dari pihak-pihak bersengketa. Judisialisasi adalah proses yang terbentuk melalui mekanisme triadic dispute resolution dan pengambilan keputusan oleh pihak ketiga (triadic rule making).3 Perkara tersebut dapat muncul dari dua pihak yang bersengketa yang selanjutnya tidak hanya dalam konteks perdata dan pidana, namun juga perselisihan dalam konteks antar norma. Kekuasaan
kehakiman
dalam
konstitusionalisme
pada
hakikatnya
merupakan kekuasaan yang independen dan imparsial dalam mengadili permasalahan hukum. Namun demikian, dalam lingkungan ketatanegaraan, perkara yang menjadi objek perselisihan seringkali muncul dari ranah politik. Ada
1
“The most significant court function is dispute resolution” Philip A. Talmadge, Understanding the Limits of Power: Judicial Restraint in General Jurisdiction Court Systems, Seattle University Law Review No. 695, 1999, hlm. 697. 2 Konsep ini dikemukakan oleh Shapiro dalam bukunya Court, yang kemudian dikembangkan oleh Alec Stone Sweet dalam bukunya Governing With Judges. Pihak ketiga yang dimaksud hingga dalam konteks peselisihan antar norma, dibutuhkan pihak ketiga untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Baca Ahmad Syahrizal, Peradilan Konstitusi (Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif), PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, Hlm. 42 3 Alec Stone Sweet, Governing With Judges, Univesity Press, Oxford, 2000, hlm. 11 Dalam Ahmad Syahrizal, op. cit., hlm. 42.
1
