LAPORAN AKHIR PENGEMBANGAN STRATEGIS KABUPATEN KONSERVASI KABUPATEN KUNINGAN
PEMDA KABUPATEN KUNINGAN BADAN PERENCANAAN DAERAH KUNINGAN 2012
RINGKASAN EKSEKUTIF PENGEMBANGAN STRATEGI KABUPATEN KONSERVASI DI KABUPATEN KUNINGAN
Kabupaten konservasi merupakan salah satu konsep yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan lingkungan yang ada dengan tetap membuka peluang pemanfaatan secara lestari atas sumber daya alam yang dimiliki. Selain itu, konsep kabupaten konservasi juga diusulkan untuk saling menutupi kelemahan pemerintah daerah dan pusat dalam melakukan pemanfaatan, perlindungan, dan pengawetan sumber daya alam. Kabupaten Kuningan merupakan salah satu kabupetan yang telah berkomitmen untuk menjadi kabupaten konservasi. Kabupaten Kuningan mendeklarasikan diri sebagai kabupaten konservasi pada tahun 2006. Untuk mewujudkan cita-cita kabupaten konservasi, Kabupaten Kuningan telah melakukan konsolidasi dan konsultasi dengan berbagai pihak terutama dengan Tim Kecil Kabupaten Konservasi yang dibentuk pada tahun 2005. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut diatas, maka disusunlah Pengembangan Strategi Kabupaten Konservasi di Kabupatan Kuningan. Pada tahap awal, pengembangan strategi ini difokuskan pada 3 (tiga) bidang, yaitu bidang pendidikan, bidang ekonomi dan bidang sosial budaya. Rencana strategis pada bidang pendidikan terdiri atas 10 (sepuluh) rencana strategis, antara lain meliputi : (1) mengembangkan kurikulum, implementasi dan evaluasi kurikulum pendidikan konservasi; (2) melakukan sosialisasi nilai, manfaat, peranan dan strategi konservasi; (3) melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam pendidikan konservasi; (4) melakukan kampanye konservasi; (5) membentuk kader konservasi; (6) meningkatkan kapasitas legislatif, yudikatif dan eksekutif dalam bidang konservasi; (7) pemberdayaan perempuan dalam pendidikan konservasi; (8) melakukan studi konservasi; (9) ;elakukan kerjasama konservasi; dan (10) pemberian insentif dan disinsentif. Rencana strategis pada bidang ekonomi terdiri atas 9 (sembilan) rencana strategis,adalah : (1) penyusunan data base sumber daya alam, termasuk keanekaragaman hayati (kehati) yang terkandung pada berbagai tipe ekosistem di Kabupaten Kuningan; (2) peningkatan produktivitas dan nilai hutan berupa kayu pada hutan rakyat di Kabupaten Kuningan dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip kelestarian; (3) peningkatan manfaat hasil hutan non kayu pada setiap tipe ekosistem hutan yang ada di Kabupaten Kuningan; (4) peningkatan manfaat ekowisata dan jasa lingkungan lainnya dari suatu ekosistem yang ada di Kabupaten Kuningan; (5) pengembangan produksi pertanian, termasuk peternakan dan perikanan termasuk nilai tambahnya berbasis pada prinsipprinsip kelestarian lingkungan; (6) peningkatan konservasi dan diversifikasi konservasi tanaman pangan lokal di Kabupaten Kuningan; (7) peningkatan
konservasi dan variasi buah-buah lokal di Kabupaten Kuningan; (8) peningkatan produk-produk kerajinan tangan pada beberapa daerah di Kabupaten Kuningan; dan (9) pengembangan daur ulang sampah sebagai salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan sampah perkotaan. Rencana strategis pada bidang sosial budaya terdiri atas 13 (tiga belas) rencana strategis,, yaitu : (1) peningkatan pemahaman masyarakat dalam konservasi sumber daya alam Kabupaten Kuningan; (2) peningkatan keterlibatan organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat lokal dalam pelestarian sumber daya alam Kabupaten Kuningan; (3) pembentukan organisasi kemasyarakatan atau kelompok-kelompok yang dapat mendukung pelestarian sumber daya alam Kabupaten Kuningan; (4) inventarisasi kebudayaan lokal Kabupaten Kuningan; (5) pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal yang terkait konservasi; (6) pelaksanaan sosialisasi makna setiap budaya yang terkait dengan konservasi; (7) melakukan sosialisasi program cinta lingkungan pada kalangan anak-anak; (8) melaksanakan interpretasi alam dan lingkungan pada kegiatan pariwisata alam; (9) pengenalan budaya lokal kepada wiasatawan pada kegiatan pariwisata alam; (10) pembangunan kampung konservasi; (11) promosi budaya dan pariwisata alam pada berbagai media; (12) penyusunan paket wisata alam dan budaya; dan (13) peningkatan kapasitas konservasi penggiat wisata alam. Selanjutnya untuk merealisasikan rencana strategis tersebut diatas. Maka disusun strategi operasional rencana aksi mencakup strategi pengarus utamaan, strategi pembangunan kapasitas, strategi desentralisasi, dan strategi kebersamaan dan partisipasi.
KATA PENGANTAR Pilihan menetapkan Kabupaten Kuningan menjadi Kabupaten Konservasi merupakan pilihan yang sangat strategis, mengingat secara geografis Kabupaten Kuningan terletak pada ketinggian yang relatif tinggi dengan kondisi topografi bergelombang sampai curam, serta curah hujan yang tinggi juga. Faktor-faktor tersebut membentuk kondisi ekologi dan ekosistem Kabupaten Kuningan yang relatif melimpah dengan keanekaragaman hayati. Keaneragaman hayati merupakan modal dasar pembangunan, akan tetapi karena sifatnya yang rentan maka pemanfaatan dan pengelolaan keanekaragaman hayati harus secara arif dan bijaksana. Kabupaten Konservasi yang merupakan pilihan politis akan mendorong kebijakan pembangunan Kabupaten Kuningan berlandaskan kaidah-kaidah konservasi sumberdaya alam. Berdasarkan hal tersebut, maka semua aspek pembangunan Kabupaten Kuningan harus mengacu pada konservasi. Penelitian Tindak (Action Research) Pengembangan Strategi Kabupaten Konservasi di Kabupaten Kuningan bertujuan untuk menyusun strategi pada bidang-bidang kajian pendidikan, ekonomi dan sosial budaya bagi implementasi Kabupaten Konservasi. Laporan penelitian ini terdiri atas 9 (sembilan) bab. Titik berat pembahasan terdapat pada bab VII yang membahas tentang strategi pengembangan konservasi pada setiap bidang, dan bab VIII yang membahas tentang rencana aksi implementasi strategi konservasi pada setiap bidang. Akhirnya penyusun menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyususan laporan ini. Semoga hasil penelitian ini menjadi langkah nyata menuju Kabupaten Kuningan menjadi Kabupaten Konservasi. Kuningan, Mei 2012
Tim Penyusun
i
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR ....................................................................................... i DAFTAR ISI ...................................................................................................
ii
DAFTAR TABEL .............................................................................................
iv
I.
PENDAHULUAN .................................................................................... 1.1 Latar Belakang............................................................................... 1.2 Tujuan ........................................................................................... 1.3 Sasaran .......................................................................................... 1.4 Ruang Lingkup ............................................................................... 1.5 Output ........................................................................................... 1.6 Outcome .......................................................................................
1 1 3 3 3 4 4
II.
METODE PENGKAJIAN.......................................................................... 2.1 Lokasi dan Waktu Pengkajian ....................................................... 2.2 Data dan Informasi yang Dikumpulkan........................................ 2.3 Teknik Pengambilan Data dan Informasi ...................................... 2.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data ...........................................
5 5 5 5 6
III. LANDASAN TEORI KABUPATEN KONSERVASI ...................................... 3.1 Pengertian Kabupaten Konservasi ................................................ 3.2 Kriteria dan Indikator Kabupaten Konservasi ............................... 3.3 Penetapan Kabupaten Konservasi ................................................
7 7 7 9
IV. KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN KABUPATEN KUNINGAN ........... 4.1 Bidang Pendidikan ........................................................................ 4.1.1 Visi dan Misi ......................................................................... 4.1.2 Kondisi Bidang Pendidikan .................................................. 4.2 Bidang Ekonomi ............................................................................ 4.2.1 Visi dan Misi ........................................................................... 4.2.2 Kondisi Bidang Ekonomi ......................................................... 4.3 Bidang Sosial Dan Budaya ............................................................. 4.3.1 Visi dan Misi ........................................................................... 4.3.2 Kondisi Bidang Sosial Dan Budaya..........................................
10 12 12 12 18 18 21 24 24 26
V. PERANAN SUMBER DAYA ALAM DAN INSTITUSI DALAM KONSEP KABUPATEN KONSERVASI ......................................... 5.1 Peranan Sumber Daya Alam Bagi Kabupaten Konservasi............. 5.1.1 Sumber Daya Kehutanan dan Perkebunan .......................... 5.1.2 Sumber Daya Pertanian, Peternakan, dan Perikanan.......... 5.1.3 Sumber Daya Air .................................................................. 5.1.4 Sumber Daya Panas Bumi .................................................... 5.1.5 Keindahan Bentang Alam.....................................................
32 32 33 35 36 37 37
ii
5.2 Peranan Institusi Bagi Kabupaten Konservasi............................... 5.2.1 Sumber Daya Manusia ......................................................... 5.2.2 Kebijakan Pemerintah .......................................................... 5.2.3 Lembaga Pelaksana dan Penanggung Jawab ....................... VI. HAMBATAN IMPLEMENTASI KABUPATEN KONSERVASI ...................... 6.1 Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia ............................ 6.2 Kurangnya Koordinasi Antar Instansi ..................................... 6.3 Perbedaan Cara Pandang dan Pemahaman Mengenai Kabupaten Konservasi .......................................... 6.4 Keterbatasan Anggaran .......................................................... 6.5 Belum Memasyarakatnya Komitmen Kabupaten Konservasi ...........................................................
38 38 39 42 44 44 45
VII. STRATEGI PENGEMBANGAN KABUPATEN KONSERVASI ..................... 7.1 Bidang Pendidikan ........................................................................ 7.2 Bidang Ekonomi ............................................................................ 7.3 Bidang Sosial dan Budaya ............................................................. 7.4 Strategi ..........................................................................................
47 47 51 56 61
VIII. RENCANA AKSI KABUPATEN KONSERVASI .......................................... 8.1 Arah Kebijakan Implementasi Kabupaten Konservasi ................. 8.1.1 Arah Kebijakan Bidang Pendidikan......................................... 8.1.2 Arah Kebijakan Bidang Ekonomi ............................................ 8.1.3 Arah Kebijakan Bidang Sosial dan Budaya ............................. 8.2 Rencana Aksi Strategi Kabupaten ................................................ 8.2.1 Rencana Aksi Bidang Pendidikan ........................................ 8.2.2 Rencana Aksi Bidang Ekonomi ............................................. 8.2.3 Rencana Aksi Bidang Sosial dan Budaya ..............................
64 64 64 64 66 67 68 80 100
IX. PENUTUP ..............................................................................................
111
DAFTAR PUSTAKA........................................................................................
112
iii
45 46 46
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 4.1 Tabel 4.2. Tabel 4.3. Tabel 4.4. Tabel 5.1. Tabel 5.2. Tabel 5.3. Tabel 8.1
Visi dan Misi Beberapa Instansi yang Terkait Bidang Ekonomi yang Ada di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan . Visi dan Misi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan ... Kondisi Kepariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Upacara Adat Unggulan Kabupaten Kuningan ......................... Luas Kawasan Hutan berdasarkan Fungsinya di Kabupaten Kuningan ........................................................... Kapasitas Produksi Beberapa Hasil Hutan di Kabupaten Kuningan ........................................................... Bentuk-Bentuk Program atau Kegiatan Pemerintah Kabupaten Kuningan terkait Kegiatan Konservasi .................. Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kuningan ...............................................................
iv
19 25 31 31 33 34 42 44
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Permasalahan lingkungan seperti kekurangan air bersih dan meningkatnya suhu udara terjadi hampir di setiap negara dan tampaknya akan semakin meresahkan. Pada 2020, sekitar 75-250 juta penduduk Afrika diperkirakan akan kekurangan air bersih dan penduduk kota-kota besar di Asia akan terancam banjir dan rob. Dalam 50 tahun mendatang, suhu bumi rata-rata diperkirakan akan meningkat 3oC atau 4oC di Kutub, sehingga es di kutub akan mencair dan permukaan air laut akan naik. Luas areal es di Laut Arktik menurut laporan NASA tahun 2005 menciut menjadi 5,31 juta km2. Jika seluruh laspisan es yang ada di bumi mencair, ketinggian air laut akan bertambah sekitar 64 m, sehingga kotakota di tepi pantai termasuk Belanda akan tenggelam. Meningkatnya suhu udara juga telah mendorong merebaknya penyakit membahayakan seperti malaria dan flu burung. Banjir yang terjadi di Cina sejak 1998 telah menewaskan sekitar 3.000 orang. Sejak tahun 1900, bencana alam telah menewaskan lebih dari 62 juta orang (Al-Adnani 2008). Di beberapa daerah di Indonesia, banjir, longsor dan kekurangan air bersih terjadi hampir setiap tahun. Permasalahan-permasalahan tersebut terjadi karena adanya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Penebangan hutan secara berlebihan telah menurunkan keanekaragaman hayati dan menyisakan semak belukar sehingga fungsi ekosistem hutan berkurang bahkan hilang. Konversi hutan yang mengabaikan karakteristik ekosistemnya telah mengurangi kemampuan lahan dalam menyerap dan menyimpan air hujan.
Kegiatan
pertambangan telah menyisakan lubang-lubang raksasa yang sangat sulit untuk direklamasi. Pada beberapa daerah atau kabupaten, kerusakan lingkungan semakin meningkat semenjak adanya kebijakan otonomi daerah (Alikodra, 2002). Pemanfaatan sumber daya alam, termasuk sumber daya hutan, di daerah-daerah
1
menjadi tidak terkendali. Jika laju kerusakan ekosistem hutan Indonesia pada tahun 1990-an sekitar 1 juta ha per tahun, maka pada tahun 2002 mencapai 2,4 juta ha per tahun dan total luas kerusakan hutan hingga tahun 2005 mencapai 50 juta ha (Hidayat 2008; Probosutedjo 2005; Supriatna 2008). Kabupaten Kuningan merupakan salah satu kabupaten yang telah berkomitmen untuk menjadi kabupaten konservasi.
Kabupaten Kuningan
mendeklarasikan diri sebagai kabupaten konservasi pada tahun 2006. Untuk mewujudkan cita-cita kabupaten konservasi, Kabupaten Kuningan telah melakukan konsolidasi dan konsultasi dengan berbagai pihak terutama dengan Tim Kecil Kabupaten Konservasi yang dibentuk pada tahun 2005. Sementara itu, kabupaten yang pertama kali menetapkan dirinya sebagai kabupaten konservasi adalah Kabupaten Kapuas Hulu, yakni pada tahun 2003 (Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 144 Tahun 2003). Sebagai kabupaten yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap upayaupaya konservasi, setiap aspek pembangunan yang disusun oleh Kabupaten Kuningan harus didasarkan pada kaidah-kaidah konservasi. Dengan kata lain, penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Kuningan harus berlandaskan pemanfaatan berkelanjutan, perlindungan sistem penyangga kehidupan, dan pengawetan keanekaragaman hayati (Tim Kecil Kabupaten Konservasi 2006). Sementara itu, kerusakan lingkungan umumnya terjadi karena kurangnya kesadaran tentang pentingnya pelestarian sumber daya alam, masih rendahnya tingkat pendapatan, dan adanya perubahan nilai-nilai sosial budaya di lingkungan masyarakat.
Selanjutnya, masih ada anggapan yang keliru bahwa kegiatan
pelestarian lingkungan dan konservasi merupakan domain kehutanan atau lingkungan hidup. Pelaksanaan program kabupaten konservasi harus melibatkan banyak bidang dan pihak. Pengkajian terhadap berbagai bidang terkait sangat penting agar pelaksanaannya dapat membantu mewujudkan kabupaten konservasi atau sejalan dengan konsep dasar kabupaten konservasi. Bidang-bidang tersebut di
2
antaranya adalah aspek pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Demikian juga dalam kegiatan ini, bidang yang dikaji hanya dibatasi pada tiga bidang tersebut.
1.2. Tujuan Tujuan dari penelitian dan pengkajian ini adalah menyusun strategi-strategi implementasi kabupaten konservasi di Kabupaten Kuningan yang merupakan hasil formulasi dari aspek pendidikan, ekonomi, dan sosial dan budaya.
1.3. Sasaran Dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mewujudkan cita-cita kabupaten konservasi di Kabupaten Kuningan melalui bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial dan budaya.
1.4. Ruang Lingkup Konsep-konsep kabupaten konservasi harus diterapkan pada berbagai aspek pembangunan di Kabupaten Kuningan dan ada banyak bidang yang dapat digunakan untuk menunjang kabupaten konservasi tersebut. Namun, bidang yang kaji pada penelitian ini dibatasi pada bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan bidang sosial dan budaya. Pada bidang pendidikan, strategi pelaksanaan kabupaten konservasi dikaji dari aspek penguatan muatan lokal pada pendidikan tingkat dasar melalui beberapa pendekatan. Penambahan materi tentang nilainilai etika lingkungan, budaya konservasi dalam kehidupan sehari-hari, dan penataran khusus tentang penerapan nilai-nilai konservasi dalam pendidikan dasar merupakan pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan. Pada bidang ekonomi, strategi pelaksanaan kabupaten konservasi dikaji dari aspek penguatan diversifikasi produk pertanian dan perkebunan, termasuk pengolahan dan pengemasan produk pertanian dan perkebunan yang dapat memberikan nilai tambah dan menjadi komoditas unggulan wilayah tertentu di Kabupaten Kuningan.
Pada bidang sosial budaya, strategi pelaksanaan
kabupaten konservasi akan dikaji dari aspek penguatan kelembagaan informal
3
masyarakat.
Penguatan pada bidang ini dapat ditempuh melalui sosialisasi
budaya konservasi yang diinternalisasikan dengan aktivitas yang biasa dilakukan masyarakat.
1.5. Output Output
dari
kegiatan
ini
adalah
tersusunnya
dokumen
strategi
implementasi kabupaten konservasi di Kabupaten Kuningan melalui bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial dan budaya.
1.6. Outcome Output yang diharapkan dari implementasi strategi kabupaten konservasi adalah terjaminnya kelestarian sumberdaya alam yang senantiasa dapat menunjang kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Kabupaten Kuningan secara berkelanjutan.
4
II. METODE PENGKAJIAN
2.1. Lokasi dan Waktu Pengkajian Lokasi kajian adalah wilayah Kabupaten Kuningan, dengan sumber pengambilan data dan informasi difokuskan pada dinas/badan yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan. Kegiatan pengkajian dilakukan sekitar dua bulan, yakni mulai minggu pertama bulan Maret 2012 hingga minggu terakhir bulan April 2012.
2.2. Data dan Informasi yang Dikumpulkan Jenis data dan informasi yang dikumpulkan mencakup data dan informasi bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan bidang sosial dan budaya. Pada bidang pendidikan, informasi yang dikumpulkan mencakup kebijakan umum pendidikan lingkungan;
materi
dasar/menengah;
pendidikan
dan
sekolah/penyuluhan.
materi
lingkungan pendidikan
dalam lingkungan
kurikulum
sekolah
extrakurikuler/non
Pada bidang Ekonomi, informasi yang dikumpulkan
mencakup kebijakan umum perekonomian Kabupaten Kuningan: industri pengolahan hasil pertanian, kehutanan dan perkebunan, kebijakan investasi UKM, dan pengembangan usaha berbasis wisata alam. Pada bidang sosial dan budaya informasi yang dikumpulkan mencakup kondisi sosial dan budaya masyarakat kabupaten kuningan, kebijakan pemerintah kabupaten terkait dengan kondisi sosial budaya masyarakat Kabupaten Kuningan, dan kondisi sosial budaya lokal/setempat yang dapat menunjang kegiatan kabupaten konservasi.
2.3. Teknik Pengambilan Data dan Informasi Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara meminta sharing data dan informasi yang dimiliki dinas/badan terkait yang ada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuningan.
Pencarian melalui website resmi
5
Pemerintah Kabupaten Kuningan (http://www.kuningankab.go.id) juga dilakukan dalam kajian ini. Selain itu, data dan informasi juga dikumpulkan melalui studi literatur, wawancara, dan diskusi dengan pihak-pihak atau individu yang dinilai berkompeten terkait dengan bidang dan kajian ini.
2.4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data Data dan informasi yang diperoleh dari kajian ini sebagian besar bersifat data kualitatif. Oleh karena itu, analisis data dan informasi yang diperoleh dilakukan secara deskriptif. Teknik analisis ini juga dilakukan agar setiap data dan informasi yang diperoleh dapat digunakan atau sebagai bahan masukan dalam menyusun strategi implementasi kabupaten konservasi di Kabupaten Kuningan.
6
III. LANDASAN TEORI KABUPATEN KONSERVASI
3.1. Pengertian Kabupaten Konservasi Kabupaten konservasi dimaknai sebagai wilayah administratif yang menyelenggarakan
pembangunan
berkelanjutan,perlindungan
sistem
berlandaskan penyangga
kehidupan,
pemanfaatan pengawetan
keanekaragaman hayati, yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu. Beberapa elemen kriteria penting dalam kabupaten konservasi antara lain:(a) memiliki kawasan konservasi dan kawasan lain yang mempunyai ekosistemdengan
nilai
konservasi
tinggi;
(b)
memiliki
keterbatasan
pengembangan wilayah akibat keterbatasan kondisibiofisik; (c) mempunyai visi dan misi pembangunan berazaskan konservasi; (d) mempunyai komitmen politik untuk melaksanakan pengelolaan sumberdayaalam secara berkelanjutan; dan (e) mempunyai sistem kelembagaan pengelolaan lingkungan yang memadai. Kabupaten konservasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) aspek, yaitu : 1) sebagai suatu wilayah kabupaten yang memiliki kesatuan ekosistem serta aktivitas pembangunannya mengadopsi konsep konservasi sumberdaya alam, baik di dalam, maupun di luar kawasan konservasi; 2) pemanfaatan sumberdaya alam mengadopsi prinsip pengelolaan sumberdaya alam secara lestari; 3) melakukan restorasi dan rehabilitasi ekosistem untuk memulihkan fungsi dari ekosistem tersebut.
3.2. Kriteria dan Indikator Kabupaten Konservasi Kabupaten yang mencanangkan diri sebagai Kabupaten Konservasi dan mampu membuktikan kinerja pembangunan wilayah berbasis konservasi patut mendapatkan penghargaan yang memadai dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, lembaga-lembaga swadaya, maupun dunia internasional. Wujud penghargaan tersebut pasti sangat beragam, baik berupa
7
pengakuan atas eksistensi kabupaten dalam masyarakat global, promosi, bantuan bagi pembangunan wilayah dan penguatan kapasitas kabupaten, maupun bentuk-bentuk penghargaan lainnya. Proses-proses yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam mencanangkan daerahnya sebagai kabupaten konservasi terdiri dari: 1) Pencanangan Kabupaten Konservasi dilakukan berdasarkan proses-proses lokal yang secara independen dilakukan daerah dan dapat dibantu oleh para pihak yang mendukung tujuan kabupaten konservasi. 2) Pengusulan Kabupaten Konservasi, dimaksudkan secara spesifik sebagai mekanisme legal untuk mendapatkan insentif yang berkaitan dengan kabupaten konservasi. Pengusulan kabupaten konservasi merupakan mekanisme yang bersifat sukarela (voluntary), namun bagi kabupaten konservasi yang telah ditetapkan memiliki konsekuensi yang bersifat mandatory. 3) Kabupaten konservasi yang telah ditetapkan memiliki kewajiban untuk menyusun dan atau menyepakati program pembangunan jangka panjang dengan pemerintah pusat, sehingga arah dan kinerja pembangunannya sejalan dengan tujuan penetapan kabupaten konservasi. Dalam tahap ini, dukungan dari para pihak melalui program-program pendampingan dan penguatan kapasitas daerah, baik asistensi teknis, pengembangan kelembagaan dan sumberdaya manusia, maupun pendanaan, dapat dilakukan 4) Tahap Implementasi Program yang didasarkan atas rencana jangka panjang yang disusun dan ukuran-ukuran kinerja yang sejalan dengan tujuan kabupaten konservasi. Dalam tahap ini, penguatan kapasitas daerah menuju tata praja yang baik (good governance) merupakan proses-proses pembelajaran yang harus selalu dievaluasi bersama.
8
3.3. Penetapan Kabupaten Konservasi Penetapan status kabupaten konservasi merupakan pilihan politik masyarakat dan pemerintahnya sehingga harus melibatkan proses yang baik dan benar. Ketika pemerintah kabupaten mengajukan diri sebagai calon kabupaten konservasi perlu dilakukan penilaian dengan mekanisme yang jelas dan melibatkan semua pihak yang menanggung konsekuensinya. Pada tataran pemerintah kabupaten, pengajuan tersebut harus melibatkan pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat dan masyarakatnya. Sedangkan pada tataran pemerintah pusat, selain telah tersedia peraturan perundangannya baik berupa Perpres, Inpres bahkan UU, perlu melibatkan beberapa pihak yang terlibat yaitu Departemen Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan danPerikanan, Departemen Keuangan, DPR/DPD, dan tokoh masyarakat/LSM. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam mencapai status kabupaten konservasi antara lain adalah: 1) Penguatan lembaga bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta kelembagaan masyarakat; 2) Kepastian ruang (hak dan fungsi) bagi pengelolaan kawasan lindung; 3) Kepastian pembatasan kerusakan di masa transisi menuju kabupaten konservasi; 4) Pembagian biaya dan manfaat sumberdaya alam antara pihak-pihak yang lebih adil.
9
IV. KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN KABUPATEN KUNINGAN
Kebijakan pembangunan Kabupaten Kuningan yang disusun pada periode kepemimpinan saat ini berpedoman pada Rencana Pembangungan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025.
Kebijakan
pembangunan tersebut disinergikan dengan perencanaan pembangunan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dengan mengacu pada RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010 (Pemerintah Kabupaten Kuningan 2009).
Dengan demikian, kebijakan
pembangunan Kabupaten Kuningan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pelaksanaan kebijakan pembangunan Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat. Dalam
melaksanakan
program
pembangunan
daerah,
Pemerintah
Kabupaten Kuningan tentunya telah menetapkan visi terlebih dahulu dengan batasan waktu tertentu. Visi merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu organisasi, lembaga, atau perusahaan di masa mendatang untuk menjamin keberlangsungan dan eksistensi jangka panjang.
Pada periode 2009-2013,
Kabupaten Kuningan memiliki visi “Kuningan lebih sejahtera berbasis pertanian dan pariwisata yang maju dalam lingkungan lestari dan agamis tahun 2013” (Pemerintah Kabupaten Kuningan 2009). Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah 2009-2013 tersebut di atas, Kabupaten Kuningan telah menyusun 4 misi yang perlu ditempuh selama periode tersebut. Keempat misi yang harus ditempuh adalah: (1) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memantapkan pembangunan manusia melalui akselerasi peningkatan derajat pendidikan, kesehatan, dan daya beli; (2) Meningkatkan pengembangan agropolitan dan kepariwisataan daerah melalui penguatan sarana dan prasarana, sinergitas sektor dan wilayah, serta produktvitas dengan berorientasi pada pemberdayaan perekonomian rakyat; (3)
10
Meningkatkan kehidupan masyarakat yang agamis, harmonis, dan bersatu; dan (4) Meningkatkan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam kerangka Kabupaten Konservasi dengan berorientasi pada perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari (Pemerintah Kabupaten Kuningan 2009). Kabupaten Kuningan memiliki sumberdaya alam yang banyak, terutama jasa lingkungan; baik yang berupa sumber daya air, keanekaragaman hayati, maupun sumber daya wisata alam (Pemerintah Kabupaten Kuningan 2009) sehingga visi yang disusun oleh Kabupaten Kuningan berlandaskan pada pemanfaatan sumber daya alam secara lestari. Dalam misi yang perlu ditempuh oleh Kabupaten Kuningan, konsep kabupaten konservasi sudah dituangkan dalam misi nomor 4.
Dalam misi nomor 4 tersebut, kabupaten konservasi
merupakan kerangka yang digunakan untuk melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan berorientasi pada perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari. Visi dan misi tersebut dijabarkan kembali melalui visi, misi, tujuan, dan sasaran semua dinas/badan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan. Mengingat kajian ini dibatasi pada bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial dan budaya, bagian di bawah ini hanya menyajikan gambaran umum atas program-program yang sudah disusun oleh setiap dinas/badan yang terkait dengan bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan bidang sosial dan budaya. Bab ini juga ingin menguraikan tingkat keterkaitan antara program yang disusun oleh setiap dinas/badan dengan konsep Kabupaten Konservasi yang sudah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Kuningan.
Selain itu, bagian ini juga
menyajikan kondisi umum dari ketiga bidang tersebut. Selanjutnya, kondisi ketiga bidag tersebut akan menjadi salah satu dasar dalam penyusunan program dalam rencana aksi implementasi kabupaten konservasi Kabupaten Kuningan.
11
4.1. Bidang Pendidikan 4.1.1. Visi dan Misi Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan adalah “Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia Pada Tahun 2014”. Untuk mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan layanan pendidikan melalui pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini, Wajar Pendidkan 12 tahun, Pendidikan non formal dan Informal serta pemuda dan Olahraga. 2. Meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. 3. Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dan peserta didik dalam rangka mengembangkan kebugaran jasmani dan pola hidup sehat. 4. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan dalam rangka meningkatkan sumberdaya Manusia. 5. Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas Lembaga Pendidikan secara transparan dan demokratis dalam mewujudkan pencitraan publik. 6. Menggali inovasi di bidang pendidikan. 7. Meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha dan industri dalam penyelenggaraan pendidikan. 8. Mengembangkan perilaku dan pola pikir yang positif.
4.1.2. Kondisi Bidang Pendidikan Bidang pendidikan merupakan bidang yang paling strategis untuk membangun sumberdaya manusia. Penyelenggaraan bidang pendidikan di Kabupaten Kuningan berada dibawah wewenang Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olah Raga. Secara umum, gambaran umum yang merupakan permasalahan pendidikan masyarakat di Kabupaten Kuningan adalah sebagai berikut (Pemerintah Kabupaten Kuningan, 2012) :
12
1. Masih rendahnya kesempatan memperoleh pemerataan dan keadilan (equality dan equity) pendidikan, 2. Masih rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan 3. Masih lemahnya manajemen pendidikan disamping belum terwujudnya kemandirian dan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, telah dirumuskan kebijakan prioritas pembangunan bidang pendidikan sebagai berikut : (a) percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 Tahun; (b) peningkatan Pendidikan dasar dan menengah; (c) implementasi manajemen berbasis sekolah; (d) program kelas Akselerasi; (e) pelaksaanaan konsep Broad Base education dan life skill; (f) pengembangan SMA bertaraf Internasional; (g) pengembangan SMK bertaraf nasional dan Internasional; (h) pengembangan Kemitraan dengan dunia usaha dan dunia Industri; (i) pengembangan PKBM; (j) pembinaan Olahraga dan kesenian pelajar; (k) peningkatan Sarana dan prasarana Pendidikan; (l) peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan Kependidikan; (m) pemerataan dan penenpatan Tenaga Pendidik; dan (n) pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (Pemerintah Kabupaten Kuningan, 2012). Kebijakan prioritas pada bidang pendidikan di Kabupaten Kuningan dijabarkan melalui program kerja pada setiap tingkatan pendidikan. A. Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.
Pembangunan sarana dan prasarana bermain
2.
Pembangunan ruang kelas baru bagi TK
3.
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik TK
4.
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Tutor PAUD
5.
Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini
B. Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1.
Pembangunan Unit Sekolah Baru untuk SD
2.
Penambahan Ruang Kelas Baru SD
3.
Pengadaan sarana perlengkapan UKS (Unit Kesehatan SD)
4.
Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SKB
13
5.
Beasiswa siswa miskin tingkat SD
6.
Pembangunan perpustakaan sekolah
7.
Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP
8.
Pengadaan alat praktek dan peraga siswa
9.
Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah berstandar Nasional (UASBN) SD
10. Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP 11. Pelaksanaan lomba olimpiade sains (OSN), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SD 12. Biaya penyelenggaraan SMP terbuka 13. Biaya penyelenggaraan SMP Satu Atap 14. Penylenggaraan kejar paket B setara SMP 15. Pelaksanaan lomba olimpiade sains (OSN), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN), Festival Seni SMP, lomba Motivasi Belajar Mandiri (LOMOJARI) 16. Penyelenggaraan akreditasi SD dan SMP 17. Pembinaan, MONEV, ekspo penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun 18. Pengadaan alat dan bahan laboratorium IPA SMP 19. Pendampingan BOS Kabupaten 20. Rehabilitasi gedung SD/MI (DAK) 21. Pendamping DAK pendidikan 22. Penunjang DAK bidang pendidikan 23. Rehabilitasi dan RKB Gedung SD/MI dan SMP/MTs (Role Sharing) 24. Penunjang dana Role Sharing rehab dan RKB SD/MI da SMP/MTs 25. Penunjang SD Pendidikan Tekhologi Dasar 26. Penunjang pembangunan USB SMPN 2 Subang 27. Pendamping 2 ritisan SMP Bertaraf Internasional 28. Penunjang bantuan SSN SMP 29. Pendamping bantuan SDSN 30. Penunjang bantuan SDSN 31. Pendamping bantuan SSN SMP
14
32. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa SD dan SMP 33. Pelaksanaan UASBN SD 34. Pelatihan kompetensi pendidik TK 35. Pengembangan SD berbudaya lingkungan 36. Pelaksanaan OSN SD C. Program Pendidikan Menengah 1.
Pendamping Unit Gedug Baru (UGB) SMK Japara
2.
Pembangunan sarana dan prasarana olahraga bagi SMA dan SMK
3.
Pembangunan ruang serbaguna/aula (SMA dan SMK)
4.
Pembangunan taman, lapangan upacara, dan fasilitas parker serta pagar sekolah (SMA dan SMK)
5.
Pembangunan ruang perpustakaan SMA dan SMK
6.
Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa SMA dan SMK
7.
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMA dan SMK
8.
Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMA dan SMK
9.
Pelatihan penyusunan kurikulum SMA dan SMK
10. Pembangunan gedung laboratorium SMA dan SMK 11. Rehabilitasi laboratorium SMA dan SMK 12. Pengadaan alat laboratorium IPA 13. Revitalisasi peralatan SMK SSN 14. Penyelenggaraan paket C setara SMA 15. Pelaksanaan OSN SMA dan SMK 16. Pelaksanaan uji kompetensi tenaga pendidik SMA dan SMK 17. Pelaksanaan efitek 18. Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi di SMA dan SMK 19. Penyelenggaraan Akreditasi SMA dan SMK 20. Penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional dan Olimpiade olahraga siswa nasional SMA
15
21. Penyelenggaraan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat kabupaten untuk SMK 22. Pencitraan SMK 23. Penyelenggaraa Ekspo Pendidikan Teknologi 24. Penunjang SMA dan SMK Rintisan bertaraf Internasional 25. Penyelenggaran Ujian Nasional SMA 26. Penyelenggaran Ujian Nasional SMK 27. Penyelenggaraan uji kompetensi SMK 28. Penyelenggaraan Try Out Ujian Nasional SMA dan SMK D. Program Pendidikan Non Formal dan Informarmal (PNFI) 1.
Pemberdayaan tenaga pendidikan non formal untuk tutor Keaksaraan Fungsional (KF)
2.
Pemberian bantuan operasional pendidikan Non formal untuk pengembangan PKBM
3.
Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan dalam bentuk pemberian beasiswa kursus
4.
Pengembangan pendidikan keaksaraan
5.
Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
6.
Penyelenggaran sarana dan prasarana pendidikaan non formal bagi pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
7.
Publikasi
dan
sosialisasi
pendidikan
nonformal
dalam
bentuk
penyebarluasan juknis, poster dan leaflet 8.
Diklat
keterampilan
Fungsional/LifeSkill
untuk
Purna
Keaksaraan 9.
Pemberdayaan Organisasi Mitra PNFI
10. Biaya Operasional Kegiatan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) 11. Pemetaan dan Verifikasi Data Kelembagaan Program PNFI 12. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan PNFI E. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.
Peningkatan kompetensi tenaga pendidik SD
16
Program
2.
Peingkatan kompetensi tenaga pendidik SMP
3.
Peingkatan kompetensi tenaga pendidik SMA dan SMK
4.
Diklat kepala TK, SD, SMP, SMA, SMK dan Pengawas
5.
Seleksi kepala TK, SD, dan SMP
6.
Pelaksanaan sertifikasi pendidik
7.
Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
8.
Seleksi guru kepala sekolah dan pengawas yang berprestasi dan berdedikasi tinggi
9.
Pembinaan kelompok kerja guru dan Musyawarah guru mata pelajaran
10. Program pemetaan mutu pendidikan 11. Pendamping program BERMUTU : a.
Blockgrant untuk operasional KKG/MGMP/KKKS/MKKS/KKPS/MKPS
b. Bantuan Penggandaan Bahan Belajar Mandiri (BBM/Modul) c.
Diklat bagi para pemandu (guru,Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah)
d. Bantuan sarana prasarana (computer/laptop, LCD) sebagai media pembelajaran di KKG/MGMP e.
Bantuan untuk guru dalam peningkatan kulifikasi pendidikan (S1) melalui program PPKHB
f.
Bantuan bagi gugus Replika BERMUTU (gugus yang belum menerima bantuan DBL BERMUTU)
g.
Pemberian reward bagi guru-guru terbaik dalam implementasi program di sekolah
h. Program guru kunjung untuk sekolah di daerah yang sulit dijangkau F. Program Manajemen Pelayanan Pedidikan 1.
Penerapan system dan informasi manajemen pendidikan
2.
Penyusunan profil pendidika dan statistic pedidikan
3.
Penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga pengolah data tingkat Kecamatan dan persekolahan
4.
Pengelolaan
dan
pengembangan
(JARDIKNAS)
17
Jejaring
Pendidikan
Nasional
5.
Inventarisasi barang milik Negara sektor pendidikan
6.
Penyediaan biaya penyelenggaraan pendidikan
7.
Penyediaan biaya pembinaan siswa
8.
Pengembangan sekolah bertaraf Nasional dan Internasional
9.
Biaya ujian nasional, ujian sekolah dan penerimaan siswa baru
10. Biaya bantuan oprasional UPTD SD Kecamatan dan sekolah swasta 11. Biaya Pemberdayaan SMA dan SMK 12. Sekolah berbudaya lingkungan 13. Stimulan sekolah berprestasi 14. Fasilitas kenaikan pangkat pegawai 15. Pembangunan gedung UPTD Kecamatan 16. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan
Bedasarkan pemaparan diatas, pada bidang pendidikan belum tercermin strategi dan program kerja yang berhubungan langsung dengan bidang konservasi. Namun demikian, pada kurikulum pendidikan sudah termuat pendidikan lingkungan hidup yang merupakan kurikulum muatan lokal yang wajib dilaksanakan. Pendidikan lingkungan hidup yang merupakan kurikulim lokal tersebut sifatnya masih umum dan belum berbasis kebutuhan dan kondisi sumberdaya daya alam setempat. Oleh karena itu, masih perlu dikembangkan kurikulum pendidikan konservasi yang sifatnya spesifik dan berdasarkan kebutuhan dan kondisi sumberdaya alam setempat.
4.2. Bidang Ekonomi 4.2.1. Visi dan Misi Sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya, sumber daya alam yang lestari merupakan bagian dari visi Kabupaten Kuningan. Melalui telaahan terhadap beberapa dinas/badan yang memiliki tanggung jawab atau keterkaitan terhadap bidang ekonomi, beberapa dinas telah menjadikan sumber daya alam
18
yang lestari sebagai bagian dari visi yang ingin dicapai.
Namun demikian,
terdapat juga beberapa dinas/badan yang tidak menjadikan sumber daya alam yang lestari sebagai bagian dari visinya (Tabel 4.1). Beberapa dinas/badan yang dinilai terkait dengan bidang ekonomi adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan; Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan; Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan; Dinas Pendapatan; Dinas Koperasi dan UKM; dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Tabel 4.1 Visi dan Misi Beberapa Instansi yang Terkait Bidang Ekonomi yang Ada di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan Visi Misi No. Instansi 1
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Hutan dan Kebun Secara Lestari"
2
Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan
Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan secara terencana, menyeluruh dan terpadu dengan berbasis kemitraan dan berwawasan lingkungan
3
Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Terwujudnya pertanian yang produktif dan berdaya saing dalam tatanan
− Menigkatkan perlindungan dan pengamanan, pengawetan serta pemanfaatan sumber daya hutan dan kebun − Meningkatkan pemberdayaan dan kapasitas kelembagaan petani berbasis kehutanan dan perkebunan − Meningkatkan dan mengembangkan produktifitas komoditi kehutanan dan perkebunan − Mengembangkan aneka usaha kehutanan − Memfasilitasi ketersediaan bibit kehutanan dan perkebunan yang berkualitas − Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan umum − Meningkatkan Pengelolaan sumber daya air dan pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungam − Mengembangkan pendayagunaan sumber daya air serta potensi bahan galian berdasarkan asas kelestarian dan kemanfaatan umum − Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan daya rusak air serta konservasi sumber daya air − Memanfaatkan pemberdayaaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan pertambangan − Mengembangkan keterbukaan dan ketersediaan data ,sistem dan informasi sumber daya air dan pertambangan − Membangun dan memelihara sarana dan prasarana pertanian, peternakan dan perikanan; − Meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian melalui penerapan teknologi
19
No. Instansi
4
Dinas Pendapatan
5
Dinas Koperasi dan UKM
6
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Visi
Misi
pengembangan kawasan agropolitan untuk mendukung tercapainya masyarakat yang lebih sejahtera berland askan ekonomi kerakyatan Terwujudnya Profosionalisme Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Berorientasi kepada Pelayanan Publik Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) Berperan Sebagai Pelaku Utama Dalam Perekonomian Daerah Secara Berkelanjutan dan Berkeadilan.
tepat guna dan ramah lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan petani; − Mengembangkan usahatani terpadu berwawasan agribisnis dan agroindustri perdesaan melalui pola kemitraan pada kawasan Agropolitan; − Meningkatkan kualitas SDM Pertanian dan Memberdayakan kelembagaan tani untuk membangun basik pertanian yang tangguh ; − Meningkatkan kualitas aparatur pendapatan daerah − Meningkatkan pendapatan daerah melalui upaya perluasan dan penggalian sumber pendapatan daerah − Meningkatkan pelayanan prima kepada wajib pajak/retribusi daerah dan PBB − Meningkatkan kualitas SDM para pelaku Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM). − Meningkatkan produktivitas kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah KUMKM) dalam mensejahterakan masyarakat. − Pembangunan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. − Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) sebagai pelaku usaha yang memiliki daya saing. − Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, potensi unggulan daerah dan teknologi bidang Industri dan Perdagangan − Meningkatkan daya saing usaha Industri dan Perdagangan secara komparatif dan kompetitif − Pemantapan keterpaduan dengan sektor Pertanian dan Pariwisata − Peningkatan Investasi Industri dan Perdagangan − Peningkatan dan pemantapan ekspor dan impor − Meningkatkan promosi dan pemasaran − Meningkatkan keterpaduan antar stakeholder − Meningkatkan pengawasan peredaran barang dan jasa.
Terwujudnya Industri dan Perdagangan Yang Maju tahun 2013
Sumber: http://www.kuningankab.go.id
20
4.2.2. Kondisi Bidang Ekonomi Sebagian besar masyarakat Kabupaten Kuningan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan sumber pendapatannya berasal dari pemanfaatan sumberdaya alam. Sumber pendapatan masyarakat Kabupaten Kuningan dapat berupa penjualan hasil pertanian, penjualan hasil perkebunan, penjualan hasil kehutanan, penjualan hasil peternakan dan perikanan, perdagangan, buruh, pegawai negeri sipil, kegiatan wisata alam, kerajinan tangan, dan pemanfaatan sumberdaya alam mineral. Koperasi merupakan salah sarana perekonomian kerakyatan yang dapat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kuningan. Koperasi di Kabupaten Kuningan tersebar di setiap kecamatan. Berdasarkan data tahun 2010, jumlah koperasi di Kabupaten Kuningan mencapai 514 buah, tetapi terdapat beberapa koperasi yang sudah tidak aktif. Jumlah koperasi yang masih aktif sebanyak 391 buah dan tidak aktif sebanyak 123 buah. Kecamatan yang paling banyak memiliki koperasi yang masih aktif adalah Kecamatan Kuningan sebanyak 94 buah, Kecamatan Cigugur sebanyak 30 buah, Kecamatan Cilimus sebanyak 23 buah, Kecamatan Kramat Mulya sebanyak 22 buah, dan Kecamatan Ciawigebang sebanyak 20 buah.
Berdasarkan klasifikasi jenisnya, sebagian
koperasi tersebut berupa koperasi konsumsi sebanyak 265 buah, koperasi KSU sebanyak 89 buah, dan koperasi produksi sebanyak 46 buah, sedangkan sisanya adalah KUD, Kopontren, KSP, KBMT, Jasa, dan Koppas (Dinas Koperasi dan UKM 2010). Sektor perdagangan merupakan jenis usaha menengah dan usaha kecil (UKM) yang paling banyak di Kabupaten Kuningan, sedangkan sektor industri pertanian jenis usaha yang paling sedikit. Pada tahun 2009, jumlah UKM pada sektor perdagangan sebanyak 10.366 buah, industri pertanian sebanyak 2.875 buah, industri non pertanian sebanyak 3.613 buah, dan aneka usaha sebanyak 4.487 buah; sehingga totalnya sebanyak 21.341 buah. Pertumbuhan UKM mulai tahun 2004 hingga 2008 terus meningkat, dan pada tahun 2009 cenderung
21
menurun. Pada tahun 2008, jumlah UKM di Kabupaten Kuningan mencapai 25.211 buah (Dinas Koperasi dan UKM 2010). Terkait dengan sektor perdagangan, di Kabupaten Kuningan terdapat 141 buah rumah makan, 55 buah perbankan, 32 hotel melati, 13 buah café, 4 buah restoran, 3 buah hotel bintang, dan 1 buah pasar hewan.
Terkait dengan
agen/grosir, di Kabupaten Kuningan juga terdapat sebanyak 93 buah agen pupuk, 41 buah agen sembako, 15 buah SPBU, 10 buah agen PLG, dan 2 buah SPBE. Untuk jenis pasar, Kabupaten Kuningan memiliki sebanyak 94 buah gudang, 58 pasar modern/toko modern, dan 27 buah pasar tradisional (Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2011). Kabupaten Kuningan memiliki potensi aneka industri yang cukup banyak, yakni sekitar 83 komoditi. Komoditi yang paling banyak adalah penjahit, yakni 1.960 buah dengan nilai investasi sekitar 1,925 milyar rupiah; diikuti dengan konveksi sebanyak 70 buah dengan nilai investasi sekitar 2,835 milyar rupiah. Komoditi lainnya di antaranya adalah bordir (4 buah), kerudung (2 buah), kasur (2 buah), sabuk kulit, jaket kulit, sepatu, tas, dan batik tulis, yang masing-masing sebanyak 1 buah (Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2011). Selain itu, Kabupaten Kuningan juga memiliki potensi industri agro yang cukup banyak, yakni sebanyak 82 komoditi. Dari 10 besar industri agro yang ada, depot air minum merupakan komoditi yang paling banyak, yakni 70 buah dengan nilai investasi sebesar 2,432 milyar rupiah; kemudian diikuti komoditi bawang goreng (53 buah) dengan nalai 4,098 milyar rupiah. Komiditi lainnya adalah tepung gaplek, tapioka, air minum dalam kemasan, pendinginan susu, pasteurisasi susu, tape ketan, sirup jeruk nipis, dan pasta ubi jalar (Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2011).
Program Kerja Terkait Kabupaten Konservasi Meski terdapat beberapa dinas/badan yang secara eksplisit tidak mencantumkan pelestarian sumber daya alam merupakan bagian dari visi, tetapi ada banyak program kerja yang sudah disusun oleh dinas-dinas/badan di
22
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan tersebut yang sebenarnya dapat digunakan untuk menunjang cita-cita pelaksanaan pembangunan kabupaten konservasi. Pada lingkup Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, program-program tersebut berupa: (1) Penyusunan data base potensi produk pangan; (2) Penunjang pengembangan desa mandiri pangan; (3) Penunjang pengembangan
cadangan
pangan
daerah;
dan
(4)
Percepatan
penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) Usaha ekonomi produktif berbasis pangan. Pada lingkup Dinas Kehutanan dan Perkebunan, program kerja yang dapat menunjang terwujudnya kabupaten konservasi dapat dilihat pada program peningkatan produksi pangan, program rehabilitasi hutan dan lahan, dan program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan. Program peningkatan produksi perkebunan tersebut berupa peningkatan kualitas bahan baku tembakau dan cengkeh.
Program rehabilitasi hutan dan lahan berupa: a)
pembuatan persemaian dan pemeliharaan kebun Dinas Kelurahan Cijoho dan Desa Puncak; dan b) pemeliharaan tanaman di Hutan Kota dan Kebun Raya Kuningan. Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan berupa pengembangan dan penerapan pengendalian hama penyakit tanaman kehutanan dan perkebunan. Pada lingkup Dinas Pendapatan Daerah, program kerja yang dapat digunakan sebagai penunjang implementasi kabupaten konservasi adalah program pengingkatan informasi pembangunan yang berupa pameran pembangunan tahunan. Progam ini dapat dijadikan sarana untuk menyebarkan luaskan informasi mengenai program-program kabupaten konservasi yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan oleh tiap-tiap instansi. Pada lingkup Dinas Koperasi dan UKM, progr program kerja yang dapat digunakan sebagai penunjang implementasi kabupaten konservasi adalah a) Fasilitasi sarana pemasaran produk UMKM dan b) Sosialisasi perkoperasian terhadap petani dan pengrajin tembakau.
23
Sosialisasi tersebut diharapkan
meningkatkan minat para petani untuk mendirikan koperasi yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk memasarkan produk pertanian. Pada lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan, beberapa program kerja yang dapat digunakan sebagai penunjang implementasi kabupaten konservasi adalah a) promosi produk unggulan daerah; b) pelatihan GMP dan pengembangan produk; c) pembentukan dan pembinaan industri kecil; d) penertiban dan penataan pedagang kaki lima di pasar daerah; dan e) pengadaan sarana dan prasarana kebersihan pasar.
4.3. Bidang Sosial Dan Budaya 4.3.1. Visi dan Misi a. Bidang Sosial Sebagaimana konsep pembangunan berkelanjutan skala nasional, sosial dan budaya merupakan aspek yang tidak bisa dilepaskan dalam pembangunan daerah. Dengan kata lain, aspek sosial dan budaya harus diintegrasikan ke dalam pembangunan Kabupaten Kuningan yang berkelanjutan. Instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dalam menangani aspek sosial adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD). BPMD mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. BPMD memiliki visi “Terwujudnya desa yang mandiri dan berkembang yang didukung oleh peran serta masyarakat dalam pembangunan”. Sementara itu, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja memiliki visi “Tercapainya kesejahteraan melalui masyarakat yang mandiri dan kompeten”. Selanjutnya, masing-masing Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan BPMD telah menyusun beberapa misi untuk mewujudkan visi-visi tersebut (Tabel 4.2). Visi dari kedua dinas/badan juga secara eksplisit tidak mencantumkan pelestarian sumber daya alam bagian dari visi yang ingin dicapai oleh kedua dinas/badan tersebut.
24
Tabel 4.2. Visi dan Misi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan No Instansi Visi Misi 1
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Tercapainya Kesejahteraan melalui Masyarakat yang Mandiri dan Kompeten
2
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD)
Terwujudnya desa yang mandiri dan berkembang yang didukung oleh peran serta masyarakat dalam pembangunan
− Meningkatkan upaya pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) − Meningkatkan pemberdayaan Potensi Sosial Kesejahteraaan Sosial (SKS) − Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja − Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi tenaga kerja melalui penyelenggaraan pelatihan keterampilan kerja − Membantu penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan penempatan tenaga kerja − Meningkatkan pemberdayaan sosial ekonomi warga translok dan fasilitasi calon transmigran ke luar daerah − Mengupayakan kualitas penanggulangan bencana − Meningkatkan sumber daya manusia perangkat desa dan kelembagaan desa − Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat − Meningkatkan peran sumber daya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan − Meningkatkan keikutsertaan keluarga miskin terhadap pendidikan, kesehatan dan pemodalam menuju kemandirian. − Meningkatkan peran serta adat istiadat serta sosial budaya masyarakat dalam pembangunan.
Sumber: http://www.kuningankab.go.id; Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (2012).
b. Bidang Budaya Bidang budaya di Kabupaten Kuningan pengelolaannya berada dibawah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, sehingga visi dan misi yang dijadikan acuan adalah visi dan misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan yang tertuang dalam dokumen Rencana Stratejik Tahun 2009-2013 adalah ” Mewujudkan Masyarakat Kuningan Lebih Sejahtera Melalui Pariwisata berbasiskan Sumber Daya Alam, Budaya, dan Agama Yang lestari Tahun 2013 ”.
25
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut ditetapkan 5 (lima) Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan yaitu: 1)
Mengoptimalkan pemanfaatan potensi pariwisata;
2)
Membangun kemitraan (sinergitas) dengan dengan pemangku kepentingan (stakeholder) kepariwisataan;
3)
Membuka lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat;
4)
Menjaga kelestarian alam dan budaya;
5)
Menjadikan Kuningan sebagai daerah tujuan wisata (DTW) di Jawa Barat yang aman, nyaman, dan dikenang wisatawan.
4.3.2. Kondisi Bidang Sosial Dan Budaya a. Bidang Sosial Sebagaimana di daerah-daerah lainnya, jumlah penduduk Kabupaten Kuningan terus mengalami peningkatan dengan laju yang bervariasi. Berdasarkan data tahun 2009, jumlah penduduk Kabupaten Kuningan mencapai 1.145.597 jiwa, yang terdiri dari 580.796 laki-laki dan 564.801 perempuan. Penduduk ini tersebar di 32 kecamatan. Kecamatan yang paling banyak jumlah penduduknya adalah Kecamatan Ciawigebang, yakni 94.052 jiwa dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Cilebak, yakni 11.530 jiwa (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan 2009). Kehidupan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Kuningan telah dimulai sejak 3.500 tahun sebelum masehi atau disebut juga sejak zaman neolitik dan megalith. Saat ini, sedikitnya terdapat 146 organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Kuningan; yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi ormas kesamaan kegiatan, ormas kesamaan profesi, ormas kesamaan fungsi (kewanitaan), ormas kesamaan fungsi (pemuda), ormas kesamaan paguyuban, dan ormas kesamaan agama. Ormas yang paling banyak adalah ormas kesamaan kegiatan, yakni 43 ormas (http://www.kuningankab.go.id). Selain melalui organisasi kemasyarakatan, dalam mengekspresikan pendapat dan kreativitasnya, masyarakat Kabupaten Kuningan juga membentuk
26
berbagai organisasi kepemudaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kesenian, dan kelompok olah raga. organisasi.
Organisasi kepemudaan sebanyak 99
Lembaga swadaya masyarakat terdapat sebanyak 47 lembaga;
termasuk LSM yang bergerak pada bidang lingkungan hidup, seperti LSM AKAR, dan LSM KOPEL.
Organisasi kesenian terdapat sebanyak 130 organisasi.
Sementara itu, jenis olah raga yang umum dilakukan olah masyarakat Kabupaten Kuningan adalah voly, sepak bola, bulu tangkis, senam, pencak silat, basket, dan tenis meja (http://www.kuningankab.go.id). Organisasi-organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat tersebut selalu mendapat koordinasi dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan kehidupan masyarakat Kabupaten Kuningan yang aman, nyaman, dan terkendali (http://www.kuningankab.go.id). Kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Kuningan sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, kondisi topografi dan sumber daya alam, agama, dan komposisi asal penduduk.
Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten
Kuningan 8,43 tahun. Dengan kata lain, rata-rata tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Kuningan adalah SMP. Kondisi topografi wilayah Kabupaten Kuningan berbukit dan memiliki Gunung yang sangat tinggi. Agama yang dipeluk oleh penduduk Kabupaten Kuningan bervariasi dan yang paling banyak adalah Agama Islam. Sementara itu, berdasarkan asalnya, sebagian besar penduduk Kabupaten Kuningan adalah penduduk asli dan keturunan dari kabupaten sekitar dan sedikit saja yang berasal dari luar Jawa Barat dan Banten. Kondisi-kondisi tersebut di atas telah menentukan perilaku individu, aktivitas, dan hubungan antar anggota dan kelompok masyarakat. Penduduk yang berada di pedesaan dengan topografi perbukit dan berlembah lebih banyak mengolah lahan kering dan sawah tadah hujan sehingga kegiatan pertanian lebih banyak diakukan pada musim hujan. Akitivitas bekerja di kebun atau di sawah umumnya hanya dilakukan setengah hari sehingga peluang untuk berinteraksi antar anggota masyarakat akan lebih besar. Interaksi antar anggota masyarakat
27
lebih banyak terjadi di sore hari terutama di mushala-mushala dan mesjidmesjid.
Penduduk yang tinggal di pedesaan umumnya lebih banyak saling
mengenal dibandingkan penduduk di daerah perkotaan. Penduduk yang berada di Kaki Gunung Ciremai akan mengelola lahan sepanjang tahun dengan jenis yang ditanam sebagian besar sayuran. Pekerjaan umumnya dilakukan hingga sore hari. Penduduk yang berada di pusat kota akan cenderung beraktivitas sebagai pedagang dan bekerja di perkantoran dan interaksi sosial lebih banyak terjadi pada saat jam bekerja. Sementara itu, baik di lingkungan perkotaan maupun pedesaan, informasi-informasi yang berkaitan dengan kepentingan umum lebih banyak disampaikan di tempat-tempat ibadah seperti di mesjid-mesjid pada saat sebelum melakukan shalat jumat atau pengajian. Kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Kuningan cukup dinamis dan bervariasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Kabupaten Kuningan juga masih menghadapi
permasalahan-permasalahan
kesejahteraan
sosial
dan
permasalahan yang berhasil diidentifikasi ada sebanyak 22 permasalahan. Permasalahan sosial yang tergolong tinggi adalah keluarga fakir miskin, lanjut usia terlantar, wanita rawan sosial ekonomi, keluarga berumah tidak layak huni, penyandang cacat, anak terlantar, dan kelurga rentan (Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 2011). Dalam mengatasi permasalahan-permasalahan sosial, khususnya yang terkait dengan rendahnya tingkat perekonomian, Pemerintah Kabupaten Kuningan sudah melakukan berbagai upaya.
Pada tahun 2010 misalnya,
Pemerintah Kabupaten Kuningan sudah memberikan bantuan senilai 2,013 milyar rupiah kepada 6.359 rumah tangga sangat miskin yang tersebar di 90 desa atau 8 kecamatan. Dalam mengatasi permasalahan anak terlantar dan kurang mampu, masyarakat Kabupaten Kuningan juga sudah melakukan inisiatif dengan cara menyediakan panti asuhan, yang jumlahnya sekitar 39 panti asuhan (Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 2011).
28
Program Kerja Terkait Kabupaten Konservasi Berdasarkan telaahan terhadap program kerja yang telah disusun oleh beberapa instansi pemerintah yang berhubungan dengan bidang sosial kemasyarakat, tidak dijumpai secara eksplisit (tertulis) program kerja yang merupakan implementasi kabupaten konservasi.
Meski demikian, beberapa
program kerja pada beberapa instansi tersebut sebenarnya dapat diberdayakan dan dijadikan sebagai penunjang pelaksanaan program kabupaten konservasi. Pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, misalnya, beberapa program yang dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan program kabupaten konservasi di antaranya: a) peningkatan kesempatan kerja, b) pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan sosial, c) penanggulangan bencana, dan d) pelatihan dan pemberian modal usaha pemuda (http://www.kuningankab.go.id). Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, beberapa program (misi) yang dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan program kabupaten konservasi adalah: a) memberdayakan SDM perangkat desa dan kelembagaan desa, b) mengembangkan usaha ekonomi msayarakat, c) meningkatkan peran sumber daya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan d) meningkatkan pelestarian adat istiadat serta sosial budaya masyarakat dalam pembangunan (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2009). Demikian juga pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, beberapa program yang dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan program kabupaten konservasi adalah a) program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan, dan b) program pendidikan politik masyarakat (http://www.kuningankab.go.id). Melalui uraian singkat pada sub pembahasan di atas, ada banyak organisasi kemasyarakatan yang dapat digunakan sebagai penunjang dalam pelaksanaan program-progam kabupaten konservasi.
LSM yang bergerak di bidang
lingkungan dapat menjadi mitra pemerintah dalam melaksanakan program pengelolaan lingkungan secara langsung di lapangan. LSM yang bergerak di bidang ekonomi dan sosial dapat menjadi mitra pemerintah dalam melakukan
29
sosialisasi, pembinaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kelompokkelompok keagamaan dan kesenian dapat menjadi media dalam penyampaian program-program kabupaten konservasi. Demikian juga organisasi kepemudaan dapat dijadikan mitra pemerintah sebagai penggerak pelaksanaan kabupaten konservasi di desa-desa. b. Bidang Budaya Pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan diarahkan kepada peningkatan/pengembangan usaha kepariwisataan dan kebudayaan agar menjadi pendorong yang turut menggerakkan kegiatan ekonomi lainnya, lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah. Kebijakan strategi kepariwisataan dan kebudayaan adalah sebagai berikut: 1. Mendorong tingkat pertumbuhan kesejahteraan masyarakat; 2. Meningkatkan kontribusi terhadap PAD secara nyata dan berarti; 3. Mengembangkan perekonomian rakyat berbasis wisata yang diarahkan pada peningkatan produksi dan produktivitas usaha rakyat yang mendukung berkembangnya industri pariwisata di Kabupaten Kuningan; 4. Meningkatkan prasarana dan sarana pariwisata yang diarahkan pada pembangunan dan peningkatan prasarana penunjang secara optimal di kawasan wisata; dan peningkatan sarana wisata secara optimal di Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW); 5. Mengoptimalkan pengelolaan potensi pariwisata daerah untuk menjadi yang terdepan di wilayah Jawa Barat dengan mengoptimalkan pendayagunaan pariwisata daerah; meningkatkan daya saing melalui pengembangan sistem pariwisata daerah yang handal untuk menempatkannya sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama di Jawa Barat. Peningkatan pariwisata alam didukung secara sinergis oleh pengembangan pariwisata berbasis budaya dan sejarah yang memperhatikan kelestarian sumberdaya alam, budaya, dan nilai-nilai agama.
Kondisi kepariwisataan dan kebudayaan Kabupaten
Kuningan dapat dilihat pada Tabel 4.3.
30
Tabel 4.3. Kondisi Kepariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan No.
Jenis Data
Jumlah
PARIWISATA 1. Jumlah Objek Pariwisata Alam Buatan Area Out Bond 2. Jumlah Hotel Hotel Bintang Hotel Melati 3. Jumlah Wisatawan Asing / Mancanegara Domestik / Nusantara 4. Jumlah Pengunjung Hotel Mancanegara Nusantara 5. Jumlah Kamar Penginapan Hotel 6. Jumlah Rumah Makan/Restoran KEBUDAYAAN 1. Tempat Hiburan / Rekreasi Budaya 2. Tempat Pertunjukan Seni Budaya 3. Jumlah Situs 4. Jumlah Situs Cagar Budaya 5. Gedung Bioskop 6. Jumlah Sanggar Seni 7. Jumlah Bahasa Dominan 8. Jumlah Group Seni Daerah / Tradisional 9. Jumlah Benda Situs/BCB
36 25 6 5 37 4 33 659.782 279 659.503 122.249 272 122.249 930 70
Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Orang Orang Orang Orang Orang Orang Buah Buah
3 5 4 1 5 1 48 141
Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah
Sementara itu, terdapat 5 (lima) upacara adat unggulan Kabupaten Kuningan. Upacara adat paling banyak dikenal oleh masyarakat luar dan banyak menarik perhatian termasuk wisatawan asing adalah seren taun. upacara ada unggulan lainnya ditampilkan pada Tabel 4.4.
Tabel 4.4. Upacara Adat Unggulan Kabupaten Kuningan NO. 1. 2. 3. 4. 5.
NAMA Seren Taun Saptonan Pesta Dadung Cingcowong Kawin Cai
PELAKSANAAN Akhir Tahun Penanggalan Jawa Awal September Setiap Tahun Tiap Tahun Pasca Panen Tiap Tahun Tiap Tahun
31
Beberapa
V. PERANAN SUMBER DAYA ALAM DAN INSTITUSI DALAM KONSEP KABUPATEN KONSERVASI
5.1. Peranan Sumber Daya Alam Bagi Kabupaten Konservasi Sumber daya alam memiliki peranan yang sangat penting bagi pembangunan suatu negara atau daerah, termasuk Kabupaten Kuningan. Sumber daya alam merupakan modal bagi pembangunan daerah atau negara. Bagi negara-negara timur tengah, sumber daya alam yang berupa minyak telah terbukti menjadi sumber pendapatan negara yang sangat besar. Bagi negara Indonesia, minyak bumi dan sumber daya hutan berupa kayu pernah menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang sangat besar pula. Pada beberapa propinsi atau kabupaten di Indonesia, sumber daya alam berupa batu bara telah menjadi sumber pendapatan utama daerah. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pemanfaatan terhadap sumberdaya alam seperti kayu dan batu bara telah banyak menimbulkan kerusakan lingkungan; seperti yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera.
Hal
tersebut
karena
pemanfaatan
yang
terjadi
kurang
memperhitungkan dampak ke depan dan lebih mengutamakan keuntungan jangka pendek. Oleh karena itu, konsep kabupaten konservasi bagi pemerintah Kabupaten Kuningan merupakan alat untuk mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan dengan tetap berbasis pemanfaatan sumber daya alam secara lestari.
Dengan demikian, pemanfaatan sumber daya alam yang sebanyak-
banyaknya untuk generasi yang selama-lamanya sangat berguna bagi pembangunan Kabupaten Kuningan yang berkelanjutan. Hal yang harus diperhatikan dari produksi sumber daya alam adalah sentuhan teknologi.
Adanya sentuhan teknologi dapat meningkatkan nilai
tambah ekonomi dari komoditas yang dihasilkan. Oleh karena itu, peningkatan
32
kemampuan masyarakat serta penyediaan teknologi dalam mengolah produkproduk yang dihasilkan sangat diperlukan.
5.1.1. Sumber Daya Kehutanan dan Perkebunan Salah satu sumber daya alam yang dapat menjadi modal bagi pembangunan Kabupaten Kuningan adalah sumber daya kehutanan dan perkebunan. Namun, pemerintah Kabupaten Kuningan hingga saat ini belum memanfaatkan sumber daya hutan dan kebun secara maksimal. Pemanfaatan sumber daya hutan umumnya masih terbatas pada pemanfaatan sumber daya kayu. Padahal, sumber daya yang terkandung di dalam hutan tidak hanya kayu. Demikian juga sumber daya perkebunan, pemanfaatannya masih terbatas pada beberapa komoditas tertentu dan tampaknya juga belum maksimal. Kabupaten Kuningan memiliki kawasan hutan seluas 51.152,81 ha yang terdiri dari hutan produksi, hutan produksi terbatas, taman nasional, taman wisata alam, dan hutan rakyat (Tabel 5.1). Hutan produksi dan hutan produksi terbatas saat ini dikelola oleh Perhutani, Taman Nasional dikelola oleh Kementrian Kehutanan, Taman Wisata Alam dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan hutan rakyat dikelola oleh masyarakat karena berada pada lahan milik. Meski dikelola oleh atau berada di bawah pengawasan pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Kuningan dan masyarakat dengan berbagai pendekatan masih bisa mendapatkan manfaat yang besar dari taman nasional, dan hutan produksi. Tabel 5.1. Luas Kawasan Hutan berdasarkan Fungsinya di Kabupaten Kuningan Fungsi Hutan
Luas (ha)
Hutan Produksi Hutan Produksi Terbatas Taman Nasional Gunung Ciremai Taman Wisata Alam Hutan Rakyat Total
6.190,51 19.452,67 8.699,87 11,50 16.798,26 51.152,81
Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kuningan (2011)
Menurut data tahun 2011, kapasitas produksi hasil hutan yang berupa kayu sebesar 34.658,93 m3. Jika kapasitas tersebut dibagi dengan luas areal hutan
33
rakyat, maka kapasistasnya hanya sebesar 2,06 m3 per ha. Untuk hasil hutan yang berupa non kayu, pemanfaatan secara komersial masih terbatas pada madu, jamur, dan bambu (Tabel 5.2). Produksi dari hasil hutan yang berupa kayu dan non kayu tersebut masih sangat rendah.
Tabel 5.2. Kapasitas Produksi Beberapa Hasil Hutan di Kabupaten Kuningan Hasil Hutan
Kapasitas Produksi
Kayu Madu Jamur Bambu
34.658,93 (m3) 66,70 (liter) 10.530 (kg) 14.981,33 (m3)
Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kuningan (2011)
Pengkajian
yang
lebih
mendalam
akan
meningkatkan
peluang
bertambahnya produksi kayu. Untuk non kayu, selain meningkatkan produksi, pengkajian mendalam juga akan memungkinkan ditemukannya jenis hasil hutan non kayu lainnya pendapatan masyarakat dan daerah bertambah. Pendapatan juga akan semakin bertambah ketika pemanfaatan hasil hutan non kayu dari kawasan konservasi dan hutan produksi yang dikelola oleh perum perhutani dapat dimaksimalkan dengan tetap mempertahankan kelestariannya. Kabupaten Kuningan juga memiliki areal perkebunan rakyat seluas 13.636,39 ha yang dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat dan daerah. Jumlah komoditas yang dihasilkan dari perkebunan rakyat tersebut sebanyak 12 komoditas, yakni kelapa, kopi, kakao, cengkeh, lada, kapok, pala, panili, kemiri, pinang, aren, dan pandan. Komoditas yang memiliki produksi paling besar adalah kelapa, cengkeh, dan kopi (Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kuningan 2011). Namun demikian, produksi dari semua (dua belas) komoditas tersebut masih memungkinkan untuk ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menjadi modal bagi pembangunan daerah. Selain perkebunan rakyat, Kabupaten Kuningan juga memiliki areal perkebunan yang dikelola oleh perusahaan, dalam hal ini PT. Geger Halang. Areal tersebut seluas 115,45 ha, tetapi yang sudah produktif baru seluas 42,5 ha.
34
Komoditas yang dihasilkan dari areal perkebunan tersebut adalah cengkeh, kopi dan karet (Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kuningan 2011). Masih terkait dengan sektor perkebunan, Kabupaten Kuningan juga memiliki Kebun Raya Kuningan, hutan kota yang tersebar di beberapa kecamatan, kebun bibit permanen, dan kebun bibit dinas. Pemanfaatan yang optimal terhadap keempat kawasan tersebut akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Kuningan. Kebun Raya Kuningan dan Hutan Kota memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata, termasuk wisata pendidikan. Kebun bibit permanen dan kebun bibit dinas dapat dioptimalkan untuk penyediaan berbagai jenis tanaman komersial dan non komersial yang sangat berguna bagi masyarakat dan lingkungan.
5.1.2. Sumber Daya Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Sumber daya lainnya yang dapat menjadi modal bagi pembangunan Kabupaten Kuningan berkelanjutan melalui konsep kabupaten konservasi adalah pertanian, peternakan, dan perikanan. Komoditas pertanian komersial yang berupa tanaman pangan masih terbatas pada 8 jenis. Jenis-jenis tersebut adalah padi gogo, padi sawah, jagung, ubi jalar, ubi kayu, kacang hijau, kacang tanah, dan kedelai. Jenis yang memiliki produksi paling tinggi adalah padi sawah dan ubi jalar. Selain delapan jenis tersebut, masih banyak komoditas lainnya yang bisa dikembangkan dan dikomersialkan seperti gadung, ganyol, talas, dan porang/suweg sehingga diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat Kabupaten Kuningan meningkat (Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Kuningan 2011). Komoditas pertanian berupa tanaman sayuran dapat berupa bawang merah, bawang daun, kubis, kentang, cabe besar, cabe rawit, dan tomat. Jenis yang memiliki produksi paling tinggi adalah bawang daun. Selain jenis-jenis tersebut, masyarakat juga sudah memproduksi jenis sayuran lainnya seperti terong dan ketimun (Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten
35
Kuningan 2011).
Sebagaimana komoditas pertanian tanaman pangan,
intensifikasi dan diversifikasi komoditas tanaman sayuran juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Kabupaten Kuningan. Jenis hewan ternak yang selama ini sudah budidayakan oleh masyarakat Kabupaten Kuningan adalah sapi dan kerbau, kambing, domba, ayam buras, ayam petelur, ayam pedaging, dan itik. Total produksi adalah 18.316 kg daging, dan produksi yang paling tinggi adalah ayam pedaging, yakni 10.831 kg daging. Total produksi telur pada tahun 2010 sebesar 8.240 kg. Sementara itu, total produksi susu pada tahun 2010 sebanyak 12.709 kg (Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Kuningan 2011). Dari sektor perikanan, jenis yang dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat adalah ikan mas, mujair, tawes, tambak, nilem, gurame, nila, sepat, lele, dan lainnya. Total produksi ikan pada tahun 2010 sebanyak 9.016 ton, dan jenis yang memiliki produksi paling paling besar adalah ikan mas yakni 1.803 ton. Produksi ikan-ikan tersebut berasal dari kolan air tenang, kolam air deras/sawah, mina padi, keramba, jaring apung, sungai, waduk, situ, dan cekdam (Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Kuningan 2011). Intensifikasi pada kegiatan peternakan dan perikanan masih memungkinkan untuk meningkatkan produksi dari kedua sektor tersebut sehingga pendapatan masyarakat juga akan meningkat.
5.1.3. Sumber Daya Air Kabupaten Kuningan memiliki sumber air yang cukup besar. Kabupaten Kuningan memiliki tiga buah satuan wilayah sungai (SWS) dan 43 sub DAS. Satuan wilayah sungai tersebut adalah SWS Ciberes, SWS Cisanggarung, SWS Cijolang. Kabupaten Kuningan memiliki 1 buah waduk, yakni Waduk Darma dengan volume genangan 26 juta m3. Kabupaten Kuningan juga memiliki sumber air bawah tanah yang sebagian sudah dimanfaatkan oleh skala perorangan dan industri. Jumlah ijin yang sudah dikeluarkan untuk ijin pengambilan air bawah tanah sebanyak 103 buah dengan debit rata-rata 1.646,25 m3 per hari.
36
Berdasarkan hasil inventarisasi, potensi sumber daya air Kabupaten Kuningan dari sumber mata air berjumlah 520 titik, dengan debit air rata-rata 23,65 liter/detik/tahun. Jumlah situ yang ada di Kabupaten Kuningan sebanyak 16 buah, jumlah embung sebanyak 4 buah. Potensi sumber mata air yang cukup besar sekitar 95 buah (http://www.kuningankab.go.id).
5.1.4. Sumber Daya Panas Bumi Selain sumber daya alam hayati, sumber daya air, dan sumber daya mineral, Kabupaten Kuningan juga memiliki sumber daya alam yang berupa panas bumi. Potensi sumber daya tersebut berada di wilayah Sangkanhurip dan Pejambon. Temperatur reservoir di kedua tempat tersebut sekitar 210oC. Panas bumi tersebit dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik bagi masyarakat Kabupaten Kuningan (http://www.kuningankab.go.id).
5.1.5. Keindahan Bentang Alam Potensi lainnya yang dimiliki Kabupaten Kuningan adalah keindahan alam. Potensi ini dapat dikembangkan untuk kegiatan wisata alam dan pada beberapa tempat kegiatan wisata alam sudah dilakukan. tersebar hampir di setiap kecamatan.
Bentang alam yang indah
Bentang alam tersebut umumnya
dipadukan dengan keberadaan sumber daya air, misalnya air terjun. Saat ini, pengembangan wisata alam secara intensif masih terbatas pada objek-objek yang berdekatan dengan kota Kabupaten Kuningan.
Pengembangan daerah
wisata di berbagai daerah yang memiliki potensi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Pemanfaatan sumber daya alam yang berupa kegiatan wisata memiliki kelebihan dibandingkan dengan pemanfaatan sumber daya alam hayati, terutama berupa kayu. Hal tersebut karena sumber daya yang dimanfaatkan dalam kegiatan wisata alam berupa jasa lingkungan, sehingga tingkat kerusakan terhadap sumber daya alam dapat dikurangi bahkan dihindari. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam berupa jasa lingkungan sangat menunjang bagi
37
implementasi program kabupaten konservasi yang merupakan salah satu alat untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Kuningan secara berkelanjutan.
5.2. Peranan Institusi Bagi Kabupaten Konservasi Pelaksanaan strategi kabupaten konservasi merupakan pekerjaan yang sangat kompleks yang harus melibatkan banyak pihak atau instansi dan berbagai bidang ilmu. Kabupaten konservasi tidak bisa dilaksanakan oleh instansi tertentu saja – misalnya Dinas Kehutanan atau BPLHD saja – serta ilmu tertentu – misalnya ilmu konservasi. Kabuaten konservasi mencakup banyak aspek dan bidang sehingga perlu ada komunikasi antar pihak dan sumbangan pemikiran dari berbagai sudut pandang displin ilmu.
Dengan kata lain, pelaksanaan
kabupaten konservasi harus didukung oleh banyak pihak dan lintas disiplin ilmu. Selain komponen sumber daya alam, komponen lainnya berperan penting dalam implementasi dari strategi kabupaten konservasi adalah komponen institusi, yang mencakup sumber daya manusia, kebijakan, dan lembaga pelaksana.
5.2.1. Sumber Daya Manusia Implementasi
kabupaten
konservasi
dalam
mewujudkan
cita-cita
pembangunan berkelanjutan harus ditunjang dengan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Hal tersebut karena sumber daya manusia yang berkualitas dapat menjadi salah satu penentu keberhasilan dari pelaksanaan kabupaten konservasi. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang berkemampuan tinggi harus dipersiapkan. Sumber daya manusia pada lingkup dinas atau badan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuningan umumnya sudah baik dan memiliki banyak pengalaman, meski tidak ada salahnya jika kapasitasnya lebih ditingkatkan lagi. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan terdapat beragam persepsi dan pemahaman terhadap konsep kabupaten konservasi.
Oleh karena itu, hal
penting yang harus dilakukan dalam implementasi strategi kabupaten konservasi adalah penyamaan persepsi mengenai kabupaten konservasi itu sendiri.
38
Penyamaan persepsi penting dilakukan karena konsep-konsep kabupaten konservasi harus diakomodir atau diimplementasikan ke dalam setiap program kerja yang disusun oleh setiap instansi yang ada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuningan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia penting dilakukan pada lingkup pemerintahan desa dan kelompok masyarakat. Mengingat masyarakat umumnya lebih banyak tahu tentang pengelolaan sumber daya alam, maka peningkatan kapasitas lebih diarahkan untuk merubah aktivitas pemanfaatan sumber daya alam yang lebih ramah terhadap lingkungan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang dapat menunjang program kabupaten konservasi atau pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan dapat dilakukan melalui berbagai cara atau pendekatan. Pemberian beasiswa kepada anggota anggota untuk menempuh pendidikan yang terkait dengan bidang konservasi sumber daya alam merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan. Pemberian beasiswa tidak mesti dikeluarkan dari anggaran pemerintah. Pemerintah daerah dapat meminta bantuan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di kabupaten kuningan dan sekitarnya yang mendapatkan manfaat dari sumber daya alam Kabupaten Kuningan.
Cara lainnya yang dilakukan di antaranya pemberian
pelatihan dan kursus-kursus singkat tentang bidang-bidang yang dapat menunjang pelaksanaan kabupaten konservasi.
5.2.2. Kebijakan Pemerintah Hal lainnya yang harus dipersiapkan dalam pelaksanaan program kabupaten konservasi adalah kebijakan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Hingg saat ini, peraturan perundang-undangan
dengan kebijakan instansi pemerintah seringkali tidak sejalan; demikian juga kebijakan-kebijakan antar instansi pemerintah sering kali saling bertentangan (Setyowati et al. 2008). Adanya komitmen pemerintah daerah untuk menjadi kabupaten diharapkan dapat mengurangi pertentangan atau ketidakharmonisan
39
antara kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, khususnya dalam pemanfaatan sumber daya alam secara lestari. Hingga saat ini, pemerintah pusat belum memiliki payung hukum yang mengatur kabupaten konservasi. Peraturan Kabupaten Konservasi masih dalam bentuk Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2006 tentang Kabupaten Konservasi (Angi et al. 2009). Kebijakan terkait yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat masih terbatas pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor.522.53-258/Kep/Bangda/2005
Kabupaten Konservasi.
tentang
Pembentukan
Tim
Belum tersedianya peraturan pendukung tentang
kabupaten konservasi karena konsepsi kabupaten konservasi masih belum direspon antusiastik baik oleh pemerintah (pusat), khususnya oleh departemen terkait, maupun DPR. Tim persebut bertugas melakukan audiensi dengan para pejabat berwenang di lingkungan departemen terkait (Tim Kecil Kabupaten Konservasi 2006). Pencanangan sebagai kabupaten konservasi bersifat voluntary. Oleh karena itu, kabupaten konservasi merupakan pilihan masyarakat kabupaten untuk membela kepentingan pembangunan ekonomi daerah dan mendukung kebijakan nasional di bidang konservasi sumber daya alam (Tim Kecil Kabupaten Konservasi 2006). Meski payung hukum oleh pemerintah pusat belum dibuat, beberapa kabupaten dengan sukarela sudah berkomitmen dan mendeklarasikan diri sebagai kabupaten konservasi.
Kabupaten-kabupaten tersebut adalah
Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Malinau, Kabupaten Pasir, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lebong, dan Kabupaten Kuningan.
Selain itu,
Kabupaten Cianjur pada tahun 2008 telah mencanangkan diri secara sukarela sebagai kabupaten konservasi (Lestari 2008). Pada beberapa kabupaten, pendeklarasian diri sebagai kabupaten konservasi sudah disertai dengan peraturan daerah atau surat keputusan bupati. Untuk Kabupaten Kapuas Hulu, pendeklarasian kabupaten konservasi diperkuat dengan Surat Keputusan Bupati Kapuas Huli Nomor 144 Tahun 2003 tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi.
40
Untuk
Kabupaten Malinau, pendeklarasian diri sebagai kabupaten konservasi diperkuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2007 tentang Kabupaten Malinau Sebagai Kabupaten Konservasi.
Pendeklarasian diri
Kabupaten Malinau sebagai kabupaten konservasi dilakukan pada tanggal 5 Juli 2005, atau sekitar 2 tahun sebelum diterbitkannya perda kabupaten konservasi (Angi et al. 2009). Kabupaten Kuningan mendeklarasikan diri sebagai kabupaten konservasi pada tahun 2006. Namun, pendeklarasian diri sebagai kabupaten konservasi tersebut belum ditetapkan melalui peraturan pemerintah daerah. Peraturan daerah sangat diperlukan sebagai payung hukum dan dasar pijakan dalam melaksanakan program kabupaten konservasi. Peraturan pemerintah daerah sangat berguna untuk mengikat setiap instansi dan para pihak yang ada di lingkungan Kabupaten Kuningan dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan kabupaten. Meski belum memiliki surat peraturan daerah tentang kabupaten konservasi, Kabupaten Kuningan sudah menjadikan kerangka kabupaten konservasi sebagai bagian dari misi pembangunan kabupaten (misi nomor 4). Dalam pelaksanaan di lapangan, Pemerintah Kabupaten Kuningan juga sudah membuat program-program yang merupakan penjabaran dari konsepsi kabupaten konservasi. Program-program tersebut di antaranya pengantin peduli lingkungan dan aparat peduli lingkungan (Tabel 5.3). Sebagai bentuk komitmen Kabupaten Kuningan menjadi kabupaten konservasi, dalam bidang konservasi tanah dan air, Pemerintah Kabupaten Kuningan sudah melakukan perbaikan semua situ atau embung yang ada di wilayah Kabupaten Kuningan. Pemerintah kuningan juga selalu mendukung aktivitas masyarakat dan para pihak yang terkait dengan kegiatan rehabilitasi kawasan hutan, seperti restorasi di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai. Selanjutnya, Bupati Kuningan juga selalu mensosialisasikan komitmen Kabupaten Kuningan sebagai kabupaten konservasi
kepada
masyarakat
luas
kunjungannya ke daerah-daerah.
41
pada
berbagai
kesempatan
atau
Tabel 5.3.
Bentuk-Bentuk Program atau Kegiatan Pemerintah Kabupaten Kuningan terkait Kegiatan Konservasi
No.
Program/Kegiatan
Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pembentukan Taman Nasional Gunung Ciremai Pembangunan Hutan Kota Pembangunan Kebun Raya Kuningan Pembangunan Embung dan Situ Pengantin Peduli Lingkungan Siswa Baru Peduli Lingkungan Aparat Peduli Lingkungan Peserta Prajabatan Peduli Lingkungan Kuningan Hijau dan Produktif 3R (Reuse, Reduce, Recycle) Perda Nomor 10 Tahun 2009
12 13 14
Penanaman 4000 batang Pohon Trembesi One Man One Tree Car Free Day
10 wilayah
Pepeling Seruling Apel
Pelestarian Burung dan Ikan
Sumber: http://www.kuningankab.go.id
Sekali lagi, meski Kabupaten Kuningan sudah melaksanakan programprogram pendukung kabupaten konservasi, penerbitan peratuaran pemerintah daerah tentang kabupaten konservasi sangat diperlukan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program tersebut.
Ketika perda tersebut sudah
diterbitkan, tahap selanjutnya, pemerintah daerah juga harus menerbitkan keputusan/aturan teknis sebagai turunan dari Perda dalam bentuk SK Bupati dan SK Kepala Dinas /Badan yang ditunjuk sebagai koordinator pelaksana (Angi et al. 2009).
5.2.3. Lembaga Pelaksana dan Penanggung Jawab Disadari bahwa pelaksanaan program kabupaten konservasi melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga yang dapat menjadi wadah bagi para pihak yang terlibat dalam program kabupaten konservasi. Keberadaan lembaga sangat berguna dalam memudahkan koordinasi dengan para pihak.
Pada level dinasi/badan, pemerintah daerah (bupati) perlu
menunjuk suatu dinas/badan sebagai koordinator pelaksana, dan yang lebih
42
memungkinkan adalah Bappeda. Pihak yang duduk dalam lembaga atau wadah tersebut harus terdiri dari para pihak yang berasal dari berbagai instansi. Keterlibatan semua dinas/badan dimaksudkan agar semua dinas memiliki komitmen dan pemahaman yang sama dalam melaksanakan kabupaten konservasi yang merupakan salah satu alat dalam mewujdukan pembangunan kabupaten secara berkelanjutan.
Keterlibatan setiap dinas/badan juga
dimaksudkan untuk menghilangkan anggapan bahwa pelaksanaan kabupaten konservasi hanya tanggung jawab dinas tertentu saja; menghilangkan ego sektoral. Menurut Angi et al. (2009), kebijakan level dinas/badan di Kabupaten Malinau yang lebih menitikberatkan tugas pokok dan fungsi karena kurangnya koordinasi menyebabkan kebijakan yang sifatnya terintegrasi cenderung stagnasi.
Hal tersebut ditandai dengan keluarnya berbagai ijin yang
bertentangan dengan konsep kabupaten konservasi. Sementara itu, kebijakan pemerintah kabupaten juga seringkali berhenti pada tingkat dinas atau kecamatan.
Dengan kata lain, kebijakan yang ada
seringkali tidak sampai pada tingkat desa, terlebih lagi tingkat anggota masyarakat.
Oleh karena itu, lembaga atau wadah pelaksana kabupaten
konservasi harus juga dibuat pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dan dusun atau RW.
Wadah pelaksanaan kabupaten konservasi sebaiknya
mengoptimlakan lembaga pemerintahan yang sudah ada (untuk tingkat kecamatan dan desa). Optimalisasi dan pembentukan wadah tersebut dilakukan agar program kabupaten konservasi dapat diteruskan hingga tingkat masyarakat sehingga bisa dilaksanakan di lapangan. Sebagaimana pada level dinas/badan, lembaga pelaksana kabupaten konservasi pada tingkat kecamatan dan desa juga harus memiliki koordinator. Koordinator pelaksana kabupaten konservasi pada tingkat kecamatan dapat dilakukan oleh camat, dan pada tingkat desa dapat dilakukan oleh kepala desa. Dengan demikian, program kabupaten konservasi dapat menjadi bagian yang terintegrasi dengan program kerja pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten.
43
VI. HAMBATAN IMPLEMENTASI KABUPATEN KONSERVASI
6.1. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kualitas sumber daya manusia akan menjadi salah satu kunci dalam pelaksanaan kabupaten konservasi. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu mendorong percepatan pelaksanaan kabupaten konservasi. Namun, kualitas sumberdaya manusia masyarakat dan aparatur pemerintah daerah di Kabupaten Kuningan masih rendah (Pemerintah Kabupaten Kuningan 2010). Kondisi tersebut akan menjadi hambatan dalam implementasi program kabupaten konservasi di Kabupaten Kuningan. Berdasarkan tingkat pendidikannya, pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Kuningan masih banyak yang berpendidikan SD, SLTP, dan SLTA. Dari sebanyak 14.936 orang PNS, sebanyak 6.012 orang masih berpendidikan SLTA ke bawah (Tabel 6.1). Peningkatan pendidikan aparatur pemerintah daerah dan masyarakat perlu ditingkatkan misalnya dengan pemberian beasiswa, pemberian kompensasi waktu bekerja bagi PNS yang melanjutkan pendidikan, atau mencarikan sumber dana untuk biaya pendidikan.
Upaya lain yang masih
memungkinkan adalah meningkatkan pemberian kursus dan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan bidangnya. Tabel 6.1. Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kuningan Tingkat Pendidikan Jumlah Sekolah Dasar 265 Sekolah Menengah Pertama 4.799 Sekolah Menengah Atas 948 Diploma 1 3.829 Diploma 2 294 Diploma 3 4.100 Strata 1 350 Strata 2 351 Total 14.936 Sumber: Pemerintah Kabupaten Kuningan (2010)
44
6.2. Kurangnya Koordinasi Antar Instansi Kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah masih umum terjadi, termasuk di Kabupaten Kuningan. Kurangnya koordinasi telah menjadi hambatan dalam pertukaran data informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan program pembangunan masing-masing instansi.
Kurangnya koordinasi menyebabkan program pembangunan antar
instansi kurang sinkron bahkan seringkali overlape sehingga menyebabkan pembengkakan dan pemborosan anggaran, dan tidak efisien. Terkait dengan kabupaten konservasi, lemahnya koordinasi antar instansi menyebabkan program-program kabupaten konservasi sulit untuk dilaksanakan.
6.3. Perbedaan Cara Pandang dan Pemahaman Mengenai Kabupaten Konservasi Selain karena kurangnya koordinasi antar dinas/badan, hambatan pelaksanaan kabupaten konservasi juga dipicu karena masih adanya perbedaan cara pandang oleh aparatur pemerintah daerah Kabupaten Kuningan mengenai kabupaten konservasi.
Pelaksanaan kabupaten konservasi masih dianggap
sebagai tanggung jawab dinas/badan tertentu saja, seperti Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas Pariwisata, dan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sementara itu, dinas/badan lainnya masih dianggap tidak perlu melibatkan diri dalam pelaksanaan kabupaten konservasi. Tidak hanya di kalangan aparatur pemerintah, perbedaan cara pandang mengenai kabupaten konservasi juga terjadi di kalangan masyarakat. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Kuningan masih menganggap bahwa pelaksanaan kabupaten kabupaten konservasi merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Adanya perbedaan cara pandang tersebut menjadikan program kabupaten konservasi belum menjadi gerakan bersama di kalangan aparatur pemerintah Kabupaten Kuningan.
Oleh karena itu, adanya kesamaan cara
pandang mengenai kabupaten konservasi sangat diperlukan.
45
6.4. Keterbatasan Anggaran Pelaksanaan dari komitmen kabupaten konservasi tidak terlepas dari biaya yang harus dikeluarkan. Namun, keterbatasan anggaran dapat menjadi faktor pembatas dalam pelaksanaan kabupaten konservasi.
Untuk mengatasi
keterbatasan anggaran dan meningkatkan efisiensi pembiayaan, diperlukan koordinasi antar dinas/badan dalam menyusun program pelaksanaan kabupaten konservasi sehingga setiap dinas dapat mengakomodir program kabupaten konservasi tersebut sesuai dengan bidang kerjanya.
6.5. Belum Memasyarakatnya Komitmen Kabupaten Konservasi Setiap
kali
kunjungan
ke
daerah,
Bupati
Kuningan
senantiasa
mensosialisasikan komitmen Kabupaten Kuningan untuk menjadi kabupaten konservasi. Meski demikian, program kabupaten konservasi tampaknya belum memasyarakat di kalangan masyarakat Kabupaten Kuningan. Hal tersebut ditandai dengan masih banyaknya aktivitas masyarakat yang kurang ramah lingkungan seperti membuang sampah sembarangan, mencemari perairan sungai, dan masih intensifnya penggunaan pestisida dalam kegiatan pertanian. Tidak menutup kemungkinan, masih banyak juga anggota masyarakat yang tidak mengetahui adanya komitmen pemerintah Kabupaten Kuningan menjadi kabupaten konservasi. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi oleh aparatur pemerintah Kabupaten Kuningan kebapada masyarakat mengenai komitmen kabuten konservasi sehingga implementasi kabupaten konservasi akan menjadi gerakan bersama seluruh komponen masyarakat Kabupaten Kuningan.
46
VII. STRATEGI PENGEMBANGAN KABUPATEN KONSERVASI
7.1. Bidang Pendidikan Kabupaten Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi mempunyai kewajiban untuk mengintegrasikan konservasi pada setiap bidang pembangunan, termasuk pada bidang pendidikan. Pengembangan strategi konservasi pada bidang pendidikan bertujuan untuk memberikan landasan pengetahuan konservasi pada semua level pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan norformal. Tujuan akhir dari strategi ini adalah pemahaman konservasi bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan. Melalui pendidikan diharapkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang konservasi akan meningkat. Dengan demikian, setiap masyarakat dapat hidup berdampingan dengan alam, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan memanfaatkan secara arif dan bijaksana sumberdaya alam untuk kepentingan sebanyak-banyaknya orang, dan dalam waktu selamalamanya. Sebagaimana telah dijelaskan diatas, pencapaian peningkatan pendidikan untuk meningkatkan pemahaman konservasi memerlukan strategi implementasi yang realistis. Sehingga, diperlukan strategi dan rencana aksi yang efektif dan efisien sesuai dengan kemampuan pemerintah Kabupaten Kuningan. Secara garis besar, rencana strategi dan rencana aksi tersebut terkait dengan program: 1) Mengembangkan kurikulum, implementasi dan evaluasi kurikulum pendidikan konservasi Kurikulum yang terkait bidang konservasi secara khusus belum tersedia di Kabupaten Kuningan. Baru tersedia kurikulum pendidikan lingkungan hidup yang sifatnya masih umum dan hanya mengikuti kebijakan pusat semata. Sehingga diperlukan pengembangan kurikulum pendidikan konservasi yang
47
berbasis kebutuhan lokal.
Agar kurikulum tersebut efektif dan efesian
mencapai sasaran, maka diperlukan juga penyusunan sistem evaluasi dan implementasinya.
2) Melakukan sosialisasi nilai, manfaat, peranan dan strategi konservasi Agar pesan konservasi sampai kepada seluruh lapisan masyarakat. Maka diperlukan sosialisasi secara menyeluruh dari semua stakeholders terutama pada bidang-bidang yang terkait dengan pemanfaatan sumberdaya alam, seperti bidang kehutanan, pertanian, perikanan, dan pertambangan. Namun demikian, bidang lain pun yang secara tidak langsung terkait dengan pemanfaatan sumberdaya alam perlu mendapatkan sosialisasi konservasi.
3) Melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam pendidikan konservasi Peranan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Kuningan relatif masih cukup berpengaruh. Dalam setiap perikehidupan bernayarakat, kedua tokoh tersebut selalu dijadikan acuan. Hal tersebut merupakan peluang yang sangat strategis untuk menyampaikan pesan konservasi melalui tokoh agama dan tokoh mayarakat kepada seluruh lapisan masyarakat.
4) Melakukan kampanye konservasi Kampanye merupakan salah satu metode pendidikan dan pembelajaran bagi masyarakat. Kampaye bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan strategis agar masyarakat dapat mengikuti pesan-pesan tersebut, dalam hal ini pesan tersebut adalah nilai-nilai konservasi. Agar pesan teresebut sampai pada sasaran, maka kampanya harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kampanye dapat dilakukan melalui media cetak dan elektronik, seperti pemasangan pamflet pada tempat-tempat yang strategis dan iklan radio ataupun tv lokal.
48
5) Membentuk kader konservasi Kader konservasi akan berperan sebagai voulentir dalam berbagai kegiatan konservasi, termasuk dalam melakukan pendidikan konservasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Kader konservasi dapat dibentuk pada setiap wilayah, unit kerja, sekolah, perguruan tinggi dan lain sebagainya. organisasi-organisasi yang berpotensi sebagai kader konservasi antara lain : karang taruna, kelompok pencita alam, pramuka, LSM, organisasi kepemudaan,
remaja mesjid, dan berbagai organisasi kemasyrakatan
lainnya.
6) Meningkatkan kapasitas legislatif, yudikatif dan eksekutif dalam bidang konservasi Legislatif, yudikatif dan eksekutif merupakan lembaga negara yang berpotensial sebagai agen penyebar nilai-nilai konservasi. hal ini sangat dimaklumi karena ketiga lembaga tersebut merupakan pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan pengevaluasi kebijakan yang berhubungan langsung dengan tata pengelolaan daerah. Dengan meningkatnya kapasitas legislatif, yudikatif, dan eksekutif dalam bidang konservasi, diharapkan kebijakan yang diambil dalam melaksanakan pembangunan daerah sejalan dengan tujuan konservasi. Selain daripada itu, legislatif, yudikatif, dan eksekutif diharapkan menjadi suri tauladan bagi masyarakat dalam kaitanya dengan konservasi.
7) Pemberdayaan perempuan dalam pendidikan konservasi Keluarga merupakan unit terkecil yang paling berperan dalam pendidikan, hal ini dikarenakan pendidikan seseorang dimulai dari lingkungan kelurganya. Perempuan (Ibu) sebagai pengatur rumah tangga berperan penting dalam memberikan dasar-dasar pendidikan bagi anak-anaknya. Apabila nilai-nilai konservasi mulai dikenalkan sejak dini di lingkungan keluarga, maka sejak saat itulah anak-anak sebagai penerus generasi bangsa akan mulai mengenal dan memahami konservasi.
49
Banyaknya organisasi kewanitaan di setiap daerah di Kabupaten Kuningan, seperti majlis ta’lim, arisan, PKK, Posyandu dan lain sebagainya merupakan sarana yang potensial untuk menyampaikan pendidikan konservasi.
8) Melakukan studi konservasi Salah satu penyebab tidak sesuainya perencanaan pembangunan suatu daerah dengan kebutuhan yang diharapkan adalah karena data-data penyusun dalam perencanaan tersebut adalah data yang salah. Perencanaan pembangunan akan tepat sasaran dan bermanfaat apabila didasari atas data-data yang up to date, valid dan akurat. Data-data tersebut akan didapat melalui suatu studi dengan menggunakan metoda dan analisis yang benar secara ilmiah. Konservasi yang dijadikan “ruh” dalam pembangunan Kabupaten Kuningan selayaknya dijadikan pertimbangan yang paling utama dalam perencanaan pembangunan. Keterkaitan studi konservasi ini adalah sebagai sarana mendapatkan data-data yang up to date, valid dan akurat terkait konservasi sebagai dasar pembangunan kabupaten Kuningan menuju Kabupaten Konservasi.
9) Melakukan kerjasama konservasi Konservasi adalah hak dan kewajiban setiap umat manusia, sehingga konservasi perlu dukungan dari semua pihak. Bentuk dukungan terhadap kegiatan konservasi dapat melaui kerjasama, baik itu kerjasama regional, nasional maupun internasional. Melalaui kerjasama tersebut diharapkan adanya pembelajaran antara kedua belah pihak. Lebih jauh lagi, dengan kerjasama tersebut, diharapkan adanya saling timbal balik dukungan dalam pelaksanaan konservasi. baik itu dukungan materiil, data, teknologi dan lain sebagainya.
50
10) Pemberian insentif dan disinsentif Pendidikan konservasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui pemberian insentif dan disinsentif. Hal ini dilakukan terutama untuk merangsang masyarakat untuk melakukan konservasi dalam segala hal. Bentuk insentif yang dapat diberikan misalnya pemberiaan sertifikat bagi insan-insan yang berperan dalam konservasi, pemberian kemudaan ijin bagi pengusaha/swasta yang mengedepankan konservasi dalam kegiatannya, dan diberikannya sanksi adminisrasi bagi pengusaha/swasta yang dalam kegiatan usahanya bertentangan dengan konservasi.
7.2. Bidang Ekonomi Kabupaten Kuningan memiliki sumberdaya alam yang relatif melimpah, baik sumber daya hutan, sumber daya air, sumber daya mineral, maupun sumber daya yang berupa jasa lingkungan lainnya. Disadari bahwa sumber daya alam harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, bagi masyarakat sebanyakbanyaknya, dan untuk jangka waktu yang selama-lamanya. Oleh karena itu, anggapan yang menyebutkan bahwa konservasi sumber daya alam merupakan kegiatan tanpa pemanfaatan adalah pemahaman yang keliru dan perlu diluruskan.
Perlu ditekankan, konservasi merupakan kegiatan pengelolaan
sumber daya alam yang mengedepankan nilai-nilai pemanfaatan. Pemanfaatan atas sumber daya alam diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta menunjang pembangunan Kabupaten Kuningan. Hal yang harus diperhatikan dalam pemanfaatan sumber daya alam adalah prinsip-prinsip kelestarian. Pemanfaatan sumber daya alam harus disesuaikan dengan daya dukung, kemampuan, dan daya lenting dari ekosistem yang di dalalmnya terdapat sumber daya yang dimanfaatkan. Hal tersebut dilakukan agar kelestarian pemanfaatan dan kelestarian sumber daya dapat tetap terjamin. Melalui uraian ringkas di atas jelas bahwa kabupaten konservasi merupakan kabupaten yang mengedepankan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dengan berpegang pada prinsip-prinsip kelestarian. Oleh karena itu,
51
agar pemanfaatan sumber daya alam yang lestari dalam konteks kabupaten konservasi dapat terwujud, maka perlu suatu rencana strategi dan rencana aksi. Secara garis besar, rencana strategi dan rencana aksi tersebut terkait dengan kegiatan: 1)
Penyusunan data base sumber daya alam, termasuk keanekaragaman hayati (kehati) yang terkandung pada berbagai tipe ekosistem di Kabupaten Kuningan. Sebagaimana telah disebutkan pada uraian sebelumnya, Kabupaten Kuningan memiliki sumber daya alam yang relatif melimpah – baik sumber daya alam hayati maupun non hayati. Namun demikian, hingga saat ini, Kabupaten Kuningan belum memiliki data dan informasi yang lengkap dan pasti dari sumber daya yang ada.
Oleh karena itu, perlu ada upaya
inventarisasi terhadap seluruh sumber daya yang ada di Kabupaten Kuningan. Data yang lengkap dan akurat memudahkan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kuningan dalam menyusun rencana pemanfaatan atas sumber daya yang dimiliki.
2)
Peningkatan produktivitas dan nilai hutan berupa kayu pada hutan rakyat di Kabupaten Kuningan dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip kelestarian. Kabupaten Kuningan memiliki hutan rakyat yang cukup luas.
Namun,
berdasarkan data dan informasi yang ada, produktivitas dari hutan rakyat masih rendah dan masih memungkinkan untuk ditingkatkan. Selain itu, penjualan kayu yang dihasilkan dari hutan rakyat umumnya masih berupa bahan baku dan bahan setengah jadi, sehingga nilai ekonominya masih rendah. Peningkatan produkitivitas dan penjualan kayu menjadi barang jadi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dari kayu hutan rakyat.
52
3)
Peningkatan manfaat hasil hutan non kayu pada setiap tipe ekosistem hutan yang ada di Kabupaten Kuningan. Hingga saat ini, pemanfaatan sumber daya hutan di berbagai daerah di Indonesia termasuk di Kabupaten Kuningan masih menitikberatkan pada sumber daya yang berupa kayu. Sebaliknya, pemanfaatan sumber daya hutan yang berupa non kayu masih sangat rendah. Padahal, sumber daya hutan tidak hanya berupa, tetapi juga non kayu. Para pakar ekonomi sumber daya hutan berpendapat bahwa manfaat/nilai ekonomi sumber daya hutan berupa kayu hanya sekitar 10% saja, dan sisanya (90%) berupa non kayu dan jasa lingkungan. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya hutan non kayu harus ditingkatkan agar manfaat ekonomi dari sumber daya
hutan
dapat
lebih
dirasakan
oleh
masyarakat
sehingga
kesejahteraannya meningkat.
4)
Peningkatan manfaat ekowisata dan jasa lingkungan lainnya dari suatu ekosistem yang ada di Kabupaten Kuningan. Di satu sisi, Kabupaten Kuningan memiliki sumber daya alam yang berupa jasa lingkungan yang cukup besar. Sumber daya tersebut tersebar hampir di setiap wilayah di Kabupaten Kuningan.
Di sisi lain, pemanfaatan
terhadap jasa lingkungan tersebut masih rendah dan hanya terbatas pada sumber daya dan wilayah tertentu saja. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam yang berupa jasa lingkungan termasuk kegiatan eko wisata harus ditingkatkan pada setiap wilayah yang memiliki potensi. Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam yang berupa jasa lingkungan termasuk ekowisata dipastikan dapat menambah pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kuningan.
5)
Pengembangan produksi pertanian, termasuk peternakan dan perikanan termasuk nilai tambahnya berbasis pada prinsip-prinsip kelestarian lingkungan.
53
Upaya-upaya
dalam
meningkatkan
produksi
pertanian
kerapkali
menimbulkan dampak negatif komponen lingkungan lainnya. Pemberian pupuk dan penggunaan pembasmi serangga seringkali memusnahkan berbagai organisme dalam tanah dan organisme dalam ekosistem perairan yang berada di hilir. Selain itu, penggunaan pupuk dan pembasmi serangga berlebihan juga sering menyebabkan berubahnya sifat fisik dan kimia tanah serta membunuh mahluk lain yang hidup di permukaan tanah dan sekitarnya.
Penggunaan zat anti serangga yang berlebihan juga akan
masuk ke dalam tubuh mahluk hidup yang pada akhirnya akan terakumulasi juga pada tubuh manusia karena adanya hubungan rantai makanan sehingga membahayakan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, penggunaan pupuk dan pembasmi hama berbahan kimia harus dikurangi dan diganti dengan metode-metode yang ramah lingkungan seperti pupuk organik dan pengendalian secara biologi. Pada bidang peternakan dan perikanan, nilai-nilai produksi masih rendah singga masih memiliki peluang untuk ditingkatkan dan pemanfaatan jenisjenis unggul lokal kerapkali diabaikan.
Penggunaan jenis-jenis lokal
diharapkan dapat mengurangi dan mencegah kepunahan spesies, termasuk sumber daya genetika setempat.
6)
Peningkatan konservasi dan diversifikasi konservasi tanaman pangan lokal di Kabupaten Kuningan. Gerakan revolusi hijau yang memiliki tujuan “baik” telah menimbulkan banyak permasalahan bagi keanekaragaman hayati dan masyarakat Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Kuningan.
Selain menurnkan
kualitas tanah dan lingkungan (misi nomor 6), revolusi hijau telah mengurangi keanekaragaman jenis-jenis tanaman pangan yang ada masyarakat.
Adanya revolusi hijau, misalnya, Indonesia termasuk
Kabupaten Kuningan telah mengalami kehilangan jenis-jenis pada lokal dan sekarang jenis-jenis tersebut sudah berpindah tangan ke beberapa negara.
54
Revolusi hijau juga telah menggiring masyarakat untuk mengkonsumsi jenis-jenis tertentu saja sehingga rawan terhadap ketahanan pangan. Oleh karena itu, Kabupaten Kuningan sebagai kabupaten konservasi harus memulai untuk membudidayakan kembali jenis-jenis tanaman pangan yang masih
tersisa
di
Kabupaten
Kuningan,
dan
bila
memungkinkan
mendatangkan juga dari daerah lain keanekaragaman tanaman pangan di Kabupaten Kuningan kembali meningkat.
7)
Peningkatan konservasi dan variasi buah-buah lokal di Kabupaten Kuningan Sebagaimana tanaman pangan pertanian, buah-buah lokal di Kabupaten Kuningan mulai terabaikan. Sebagaimana di wilayah lainnya terutama di kota-kota besar, Kabupaten Kuningan sudah mulai dibanjiri dengan buahbuah impor yang secara genetika sudah mengalami rekayasa. Pengabaian buah-buah lokal tentunya sangat mengancam kelestariannya (buah lokal), dan tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa jenis buah yang sudah mengalami kepunahan.
Padahal, buah-buah lokal umumnya masih
memiliki keanekaragaman genetika yang tinggi yang sifat-sifatnya suda teradaptasi dengan kondisi lingkungan setempat. Jika dipadukan dengan teknologi genetika, buah-buah lokal akan memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, konservasi terhadap buah-buah lokal perlu dilakukan bahkan ditingkatkan.
8)
Peningkatan produk-produk kerajinan tangan pada beberapa daerah di Kabupaten Kuningan Kabupaten Kuningan juga memiliki sumber daya alam yang cukup banyak untuk bahan baku berbagai kerajinan tangan; misalnya bambu yang tersebar diberbagai daerah. Akan tetapi, kerajinan tangan tersebut sudah mulai hilang dan digantikan dengan alat-alat yang dihasilkan oleh pabrik, seperti tempat nasi dari anyaman bambu diganti dengan tempat nasi
55
berbahan plastik. Bahkan pada beberapa tempat, produk-produk kerajinan tangan sudah hilang. Oleh karena itu, produk-produk kerajinan tangan harus ditingkatkan kembali.
Selain akan mempertahankan budaya setempat, peningkatan
produk-produk kerajinan tangan juga akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan home industri, produktif,
dan
pada
meningkatkan masyarakat untuk tetap
akhirnya
akan
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat Kabupaten Kuningan.
9)
Pengembangan daur ulang sampah sebagai salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan sampah perkotaan Permasalahan sampah telah menjadi permasalahan umum terutama di kota-kota besar.
Sampah yang menggunung sering menjadi sarang
berbagai penyakit dan sampah yang dibuang ke sungai menyebabkan aliran sungai terhambat dan banjir ketika hujan turun. Oleh karena itu, perlu ada upaya penanganan terhadap sampah terutama sampah yang berasal dari pasar dan komplek-komplek perumahan. Pengolahan sampah terutama sampah pasar menjadi produk lain seperti menjadi pupuk akan mengurangi permasalah sampah dan sampah akan menjadi bermanfaat kembali.
7.3. Bidang Sosial dan Budaya Kabupaten Kuningan memiliki kondisi sosial yang dinamis dan warisan budaya yang beragam.
Kondisi sosial dan budaya masyarakat Kabupaten
Kuningan salah satunya sangat dipengaruhi oleh kondisi topografi dan posisi geografisnya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya
terbentuk
dari
banyak
unsur
yang
rumit,
termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan
56
perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia. Kabupaten Kuningan, dengan letak
wilayah yang berada di daerah
Priangan Timur, kaya akan seni budaya sunda yang khas, berbeda dari wilayah sunda bagian barat. Seni budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Kuningan, antara lain Cingcowong, Upacara minta hujan ,Sintren, Goong Renteng, Tayuban, Pesta Dadung, Kawin Cai, Saptonan, Seren Taun dan sebagainya. Budaya dan kebudayaan dapat membentuk karakter setiap pribadi yang akan terakumulasi menjadi karakter suatu komunitas atau kelompok atau masyarakat. Terkait dengan konservasi dan lingkungan hudup, budaya dan kebudayaan diharapkan menjadi pembentuk karakter masyarakat yang arif dan bijaksana terhadap alam dan lingkungan. Sehingga budaya dan kebudayaan yang selama ini telah ada dan berkembang, khususnya yang berkaitan dengan konservasi dan lingkungan hidup harus terus dipelihara dan dikembangkan. Pada bidang sosial dan budaya, rencana strategi dan rencana aksi tersebut secara garis besar terkait dengan: 1) Peningkatan pemahaman masyarakat dalam konservasi sumber daya alam Kabupaten Kuningan. Permasalahan lingkungan hidup bukan semata-mata permasalahan teknis. Permasalahan lingkungan hidup seringkali terjadi karena permasalahan perilaku atau perbedaan cara pandang masyarakat terhadap lingkungan hidup, khususnya terhadap sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Adanya cara pandang bahwa lingkungan hidup memiliki kemampuan yang tidak terbatas sehingga sumber daya yang terkandung di dalamnya dapat dimanfaatkan tanpa batas akan menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan hidup dan lenyapnya sumber daya alam.
Oleh karena itu,
pemahaman bahwa lingkungan hidup memiliki kemampaun yang terbatas sehingga pemanfaatan yang terkandung di dalamnya harus dilakukan secara bijaksana perlu ditumbuhkembangkan agar sumber daya alam tetap lestari.
57
2) Peningkatan keterlibatan organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat lokal dalam pelestarian sumber daya alam Kabupaten Kuningan. Konservasi sumber daya alam tidak bisa diwujudkan oleh kelompok tertentu saja atau pemerintah saja.
Dukungan masyarakat termasuk kelompok
masyarakat sangat penting dalam mencapai upaya tersebut. Pada beberapa kasus, konservasi sumber daya alam tidak dapat terlaksana atau mengalami hambatak ketika mendapat penolakan terhadap anggota masyarakat atau kelompok masyarakat.
Oleh karena itu, perlu ada upaya uang dapat
meningkatkan keterlibatan masyarakat dan organisasi masyarakat dalam kegiatan pelestarian sumber daya alam.
3) Pembentukan organisasi kemasyarakatan atau kelompok-kelompok yang dapat mendukung pelestarian sumber daya alam Kabupaten Kuningan. Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan yang sudah ada akan sangat efisien dalam mendukung suatu program, termasuk konservasi sumber daya alam. Namun, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan yang sudah ada adakalanya belum mencukupi dalam mewujudkan konservasi sumber daya alam.
Ketika kondisi tersebut terjadi, pembentukan organisasi atau
kelompok kemasyarakatan yang dapat mendukung pelestarian sumber daya alam akan sangat berguna.
4) Inventarisasi kebudayaan lokal Kabupaten Kuningan Pengumpulan data informasi budaya dan penyebaranya diperlukan sebagai acuan dasar dalam penyususanan perencanaan pengembangan kebudayaan masyarakat. Data inventarisasi budaya tersebut akan mencapuk sejarah, komunitas masyarakat yang terlibat, lokasi masyarakat, makna yang terkandung dari budaya tersebut, oraganisasi dalam masyarakat, dan sebagainya.
58
5) Pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal yang terkait konservasi Bedasarkan data inventarisasi akan diketahui budaya mana saja yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap konservasi. Indikator suatu budaya terkait dengan konservasi antara lain dapat dilihat pemanfaatan dan perlakuan terhadap sumberdya alam. Misalnya teknik mengolah lahan, teknik pemanenen sumberdaya, teknik pembagain hasil panen dan sebagainya. Hasil analisis tersebut akan terus dikembangakan sebagai dasar pelestarian budaya tersebut.
6) Pelaksanaan sosialisasi makna setiap budaya yang terkait dengan konservasi Budaya-budaya yang mempunyai keterkaitan dengan konservasi harus terus dijaga dan dipertahankan. Pesan-pesan yang terkandung dalam budaya tersebut disosialisasikan kepada masyarakat lainya dan atau kepada pengunjung (wisatawan) sebagai bahan pembelajaran dan contoh-contoh baik masyarakat lokal dalam memperlakukan sumberdaya alam.
7) Melakukan sosialisasi program cinta lingkungan pada kalangan anak-anak Untuk membentuk karakter konservasi suatu generasi, maka karakter tersebut harus ditanamkan sejak dini. Penyampaian program cinta lingkungan pada kalanngan anak-anak merupakan salah satu usaha dalam rangka membentu karakter generasi yang akan datang, sehingga mereka akan mempunyai budaya yang arif dan biijaksan menyikapi alam dan lingkungan.
8) Melaksanakan interpretasi alam dan lingkungan pada kegiatan pariwisata alam Interpretasi merupakan penyambung lidah antara objek wista alam dengan pengunjung wisata alam, dengan tujuan pengunjung dapat memahami dan mengerti selanjutnya ikut menjaga objek wisata alam tersebut. Dengan kata
59
lain, interpretasi alam membuat bagaimana objek (benda mati) dapat “berbicara” dengan manusia. Interpretasi wisata alam dapat dilakukan dengan berbagai macam cara dan media, seperti dengan leaflet, papan informasi, deskripsi jenis, dan lain sebagainya.
9) Pengenalan budaya lokal kepada wiasatawan pada kegiatan pariwisata alam Kegiatan pariswisata alam tidak hanya menikmati objek dan daya tarik wiasata alam saja (keindahan alam), tetapi sistem sosial dan budaya juga dapat dijadikan objek wisata alam. Harapanya, melalui pengenalan budaya lokal akan terjadi pembelajaran antara pengunjung wisata alam dengan masyarakat
lokal.
Misalnya
bagaimana
cara
masyarakat
lokal
memperlakukan alam sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi mereka.
10) Pembangunan kampung konservasi Kampung konservasi merupakan miniatur interaksi budaya masyarakat lokal terhadap pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam. Pada kampung konservasi tersebut dikembangkan model pemanfaatan sumberdaya alam yang araif dan bijaksana, ekoteknologi, pengetahuan masyarakat lokal, teknologi ramah lingkungan, dan kemandirian sosial ekonomi masyarakat. Tujuan pembangunan model kampung konservasi adalah untuk membangun budaya yang pro konservasi dan ramah lingkungan dan tempat pembelajaran pendidikan konservasi yang interaktif.
11) Promosi budaya dan pariwisata alam pada berbagai media Salah satu faktor yang akan menunjang keberhasilan industri pariwisata alam adalah promosi, dengan adanya promosi yang tepat sasaran diharapkan minat pengunjung wisata alam untuk melakukan kegiatan
60
aktifitas wisata alam di Kabupaten Kuningan akan meningkat. Hal ini tentu akan berpengaruh positif terhadap peningkaan kesejahteraan masyarakat dan usaha konservasi itu sendiri.
12) Penyusunan paket wisata alam dan budaya Adanya paket wisata alam yang kreatif dan menarik secara langsung akan meningkatkan minat kunjungan wisata alam. Selama ini, walaupun banyak onjek wisata alam di Kabupaten Kuningan ternyata tidak berkorelasi signifikan terhadap meningkatnya kunjungan wisata. Salah satu faktornya yang menjadi kendala adalah belum tersedianya paket wisata yang menarik. Pengunjung hanya disuguhkan objek wisata yang itu-itu saja. Selain akan meningkatkan kunjungan wisata alam, adanya paket wisata yang didesain dengan baik, secara tidak langsung akan menjadi media megkominkasikan pesan-pesan konservasi melaui kegiatan-kegiatan wisata alam yang ditawarkannya.
13) Peningkatan kapasitas konservasi penggiat wisata alam Adanya kapasitas yang cukup tentang konservasi pada penggiat (pengelola, guide, pemilik wiasma/hotel, dll) wisata alam secara langsung akan berpengaruh kepada pengelolaan wisata alam pada setiap unit pengelolaan wisata alam yang dikelolanya. Sehingga wisata alam tidak semata-mata hanaya untuk menghasilkan pendapat secara materiil saja. Tetapi jauh daripada itu, kegiatan wisata alam akan menjadi salah satu strategi konservasi.
7.4. Strategi Guna mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, maka perlu dirumuskan strategi dalam pelaksanaan program-program kabupaten konservasi. Strategi yang akan disajikan sudah mencakup strategi untuk bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan bidang sosial dan budaya; dengan penekanan disesuaikan dengan
61
bidangnya masing-masing.
Secara garis besar, strategi tersebut mencakup
strategi waktu dan strategi operasional rencana aksi (Bappenas 2003). Berdasarkan waktunya, strategi ini dapat berupa strategi untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Selanjutnya, strategi operasional rencana aksi mencakup strategi pengarus utamaan, strategi pembangunan kapasitas, strategi desentralisasi, dan strategi kebersamaan dan partisipasi. Strategi pengarusutamaan menitikberatkan pada pengembangan kerangka kebijakan dan peraturan perundangan termasuk peraturan daerah. Kerangka kebijakan ini diharapkan akan menjadi acuan dan petunjuk dalam pelaksanaan program-program kabupaten konservasi. Strategi pembangunan kapasitas menitikberatkan pada penyebarluasan berbagai kebijakan, peraturan perundangan, peraturan daerah, konsep dan metode serta pengetahuan dan tekonologi, maupun informasi mengenai kabupaten konservasi. Hal tersebut diharapkan semua pihak dapat memiliki pemahaman yang sama tentang program dan konsep dasar kabupaten konservasi. Strategi desentralisasi berlandaskan pada asumsi bahwa permasalahan dalam pelaksanaan program kabupaten konservasi bersifat spesifik lokal, sehingga tidak dapat dilaksanakan secara seragam untuk semua tempat. Keefektifannya juga sangat tergantung kepada kemampuan masyarakat dan pemerintahan setempat.
Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, terdapat
beberapa program yang tidak dapat dilaksanakan di suatu tempat, tetapi dapat dilaksanakan di tempat lain.
Dengan kata lain, pelaksanaan program kan
disesuaikan dengan karakteristik sumber daya alam dan sumber daya manusia setempat. Strategi kebersamaan dan partisipasi pelaksanaan program kabupaten konservasi tidak dapat dilakukan oleh satu instansi atau pemerintah saja. Keberhasilan pelaksanaan
program
kabupaten
konservasi
akan sangat
tergantung dari dukungan para pihak. Oleh karena itu, pelaksanaan kabupaten
62
konservasi harus melibatkan banyak pihak, baik seluruh instansi pemerintah maupun seluruh lapisan masyarakat.
63
VIII. RENCANA AKSI KABUPATEN KONSERVASI
Ada dua materi pokok yang disajikan pada bagian ini.
Materi pokok
tersebut adalah arah kebijakan dan rencana aksi implementasi kabupaten konservasi melalui bidang ekonomi. Pada dasarnya, rencana aksi dilaksanakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang sudah dirumuskan (Bapenas 2003). Agar bisa tercapai dengan baik, tujuan dan sasaran dari kabupaten konservasi ini harus mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk masyarakat. Selanjutnya dukungan semua pihak ini harus menjadi komitmen dan gerakan bersama.
8.1 Arah Kebijakan Implementasi Kabupaten Konservasi 8.1.1. Arah Kebijakan Bidang Pendidikan Arah kebijakan bidang pendidikan dalam menunjang Kabupaten Kuningan menuju Kabupaten Konservasi terbagai kedalam 8 kebijakan, yaitu : 1) Mengembangkan kurikulum, evaluasi dan implementasi kurikulum berbasis pendidikan konservasi berdasarkan kebutuhan dan sumberdaya alam setempat. Untuk setiap jenjang pendidikan, baik pendidikan formal ataupun nonformal 2) Melakukan sosialisasi nilai, manfaat, peranan dan strategi konservasi bagi masyarakat Kabupaten Kuningan, dengan menggunakan semua perangkat pemerintahan daerah, baik secara langsung ataupun tidak langsung 3) Melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan pendidikan konservasi, baik secara langsung ataupun tidak langsung 4) Membentuk kader konservasi dari berbagai latar belakang dan organisasi 5) Meningkatkan peran serta perempuan dalam pendidikan konservasi
64
6) Mengembangkan
riset-riaset
konservasi
dalam
rangka
menyususun
database konservasi daerah 7) Melakukan kerjasama konservasi pada tataran regional, nasional dan internasional untuk meningkatkan dukungan dalam pencapaian kabupaten konservasi 8) Membangun mekanisme insentif dan disinsentif bagi masyarakat, sebagai rangsangan dalam implementasi dalam kehidupan sehari-hari
8.1.2. Arah Kebijakan Bidang Ekonomi Arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuningan bagi pelaksanaan kabupaten konservasi yang merupakan salah satu alat untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut: 1). Membangun data dan informasi semua potensi sumber daya alam baik hayati dan non hayati yang terkandung di Kabupaten Kuningan dan mengembangkannya agar menjadi lebih bermanfaat bagi terwujudnya pembangunan Kabupaten Kuningan secara berkelanjutan. 2). Mengembangkan pembangunan hutan rakyat dan manfaatnya, baik manfaat ekonomi maupun manfaat jasa lingkungan, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan pembangunan Kabupaten Kuningan berkelanjutan. 3). Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap nilainilai sumberdaya alam sehingga akan memunculkan budaya pemanfaatan sumberdaya alam yang efektif dan efisien yang sangat membantu dalam menjamin kelestariannya. 4). Mengembangkan manfaat ekosistem hutan melalui pemanfaatan hasil hutan non kayu yang selama ini masih terabaikan dan masih didominasi oleh pemanfaatan hasil hutan berupa kayu sehingga terjadi perubahan cara pandang terhadap nilai ekonomi dari ekosistem hutan yang sangat berguna bagi kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat sekitar hutan, dan pembangunan Kabupaten Kuningan berkelanjutan.
65
5). Mengoptimalkan nilai ekonomi dan manfaat sumberdaya alam dan ekosistemnya melalui pengembangan dan pemanfaatan ekowisata dan jasa lingkungan lainnya sehingga dapat memberikan peranan yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Kabupaten Kuningan berkelanjutan. 6). Meningkatkan ketahanan pangan melalui diversifikasi pangan dan pengembangan usaha pertanian yang lebih ramah lingkungan yang akan menjamin
terjaganya
keseimbangan
ekosistem
pertanian
dan
keanekaragaman jenis dan genetik tanaman pangan/pertanian. 7). Meningkatkan kembali keanekaragaman buah-buah lokal yang selama ini mulai diabaikan sehingga Kabupaten Kuningan dapat menjadi salah satu daerah penyedia materi keanekaragaman genetik buah-buahan setempat. 8). Mengembangkan home industri masyarakat Kabupaten Kuningan melalui peningkatan produk-produk kerajinan tangan yang berbahan baku sumber daya alam yang terbaharukan. 9). Menciptakan lingkungan yang nyaman melalui pengolahan berbagai sampah dan barang-barang bekas menjadi produk atau barang-barang yang kembali berguna.
8.1.3. Arah Kebijakan Bidang Sosial dan Budaya a. Bidang Sosial Arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuningan bagi pelaksanaan kabupaten konservasi yang merupakan salah satu alat untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut: 1). Membangun dan meningkatkan perilaku/pola hidup masyarakat yang dapat mendukung pelestarian sumberdaya alam melalui pelaksanaan program kabupaten konservasi. 2). Meningkatkan peran serta dan kemitraan organisasi kemasyarakatan dan kelompok
masyarakat dalam pelestarian sumberdaya alam guna
mewujudkan cita-cita kabupaten konservasi.
66
b. Bidang Budaya Arah kebijakan bidang budaya dalam menunjang Kabupaten Kuningan menuju Kabupaten Konservasi terbagai kedalam 9 kebijakan, yaitu : 1) Menyusun inventarisasi budaya lokal masyarakat diseluruh wilayah Kabupaten Kuningan sebagai dasar penyususan perencanaan pengembagan budaya yang sejalan dengan konservasi. 2) Melestarikan dan mengembangkan budaya lokal masyarakat yang telah sejalan dengan nilai-nilai konservasi 3) Mensosialisasikan nilai-nilai budaya lokal pro konsevasi kepada seluruh lapisan masyarakat sebagai upaya pelestarian budaya tersebut. 4) Membangun budaya pro konservasi yang ditanamkan mulai sejak usia dini sebagai upaya membangun karakter generasi yang akan datang. 5) Melakukan interpretasi lingkungan terhadap objek wisata alam dalam rangka membangun komunikasi antara objek dengan pengunjung wisata alam. 6) Membangun kampung konservasi sebagai model interaksi antara sosial budaya masyarakat dengan sumberdaya alam 7) Melakukan promosi wisata budaya dan wiasata alam yang tepat sasaran untuk menarik minat pengunjung wisata alam 8) Membuat paket wisata yang kreatif dan menarik sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisata dan pembelajaran pendidikan konservasi 9) Meningkatkan kapasitas konservasi penggiat wisata alam, yang merupakan bagian dari upaya meningkatkan pengelolaan wisata alam sebagai suatu strategi konservasi.
8.2 Rencana Aksi Strategi Kabupaten Untuk memudahkan dalam membaca, rencana aksi implementasi kabupaten konservasi di Kabupaten Kuningan disajikan dalam bentuk tabel. Tabel-tabel tersebut memuat program kerja, indikator kerja, dan instansi yang bertanggung jawab atau yang terlibat dalam setiap program. Meski dalam setiap
67
program kerja tersebut terdapat instansi yang tidak tercantum, tetapi dalam pelaksanaannya dapat dimungkinkan untuk terlibat. 8.2.1 Rencana Aksi Bidang Pendidikan Rencana aksi bidang pendidikan dibagi menjadi rencana aksi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Rencana aksi tersebut disajikan pada tabel-tabel di bawah ini. Program 1
: Mengembangkan kurikulum, implementasi dan evaluasi kurikulum pendidikan konservasi
Arah Kebijakan : Mengembangkan kurikulum, evaluasi dan implementasi kurikulum berbasis pendidikan konservasi berdasarkan kebutuhan dan sumberdaya alam setempat. Untuk setiap jenjang pendidikan, baik pendidikan formal ataupun nonformal Rencana Aksi 1 No.
Program
Indikator Kerja
1.
Pelatihan penyususnan kurikulum pendidikan konservasi
Terselenggaranya pelatihan penyusunan kurikulum pendidikan konservasi
2.
Pembentukan komite pengembangan kurikulum pendidikan konservasi
Terbentuknya komite pengembangan kurikulum pendidikan konservasi
68
Jangka Waktu Menengah
Menengah
Instansi/ Wilayah Dinas Pendidikan Pemuda & Olah Raga, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, BPLHD, Dinas Pertanian, PT, dll Dinas Pendidikan Pemuda & Olah Raga, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, BPLHD, Dinas Pertanian,
No.
Program
Indikator Kerja
Jangka Waktu
3.
Menyusun kurikulum pendidikan konservasi
Adanya dokumen kurikulum pendidikan konservasi
Panjang
4.
Uji coba kurikulum pendidikan konservasi
Panjang
5.
Membangun sistem evaluasi kurikulum pendidikan konservasi
Terselenggaranya uji coba kurikulum pendidikan konservasi pada beberapa sekolah Terbangunnya sistem evaluasi kurikulum pendidikan konservasi
6.
Menyediakan tenaga Tersedianya tenaga pendidik pendidikan pendidik pendidikan konservasi konservasi dengan jumlah yang memadai
Panjang
7.
Menyediakan sarana prasarana untuk implementasi kurikulum
Panjang
Tersedianya sarana prasarana untuk implementasi kurikulum
69
Panjang
Instansi/ Wilayah PT, dll Dinas Pendidikan Pemuda & Olah Raga, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, BPLHD, Dinas Pertanian, PT, dll Dinas Pendidikan Pemuda & Olah Raga Dinas Pendidikan Pemuda & Olah Raga, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, BPLHD, Dinas Pertanian, PT, dll Dinas Pendidikan Pemuda & Olah Raga, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, BPLHD, Dinas Pertanian, PT, dll Dinas Pendidikan Pemuda & Olah Raga,
No.
Program pendidikan konservasi
Program 2
Indikator Kerja
Jangka Waktu
pendidikan konservasi sesuai kebutuhan
Instansi/ Wilayah Dinas Kehutanan dan Perkebunan, BPLHD, Dinas Pertanian, PT, dll
: Melakukan sosialisasi nilai, manfaat, peranan dan strategi konservasi
Arah Kebijakan : Melakukan sosialisasi nilai, manfaat, peranan dan strategi konservasi bagi masyarakat Kabupaten Kuningan, dengan menggunakan semua perangkat pemerintahan daerah, baik secara langsung ataupun tidak langsung
Rencana Aksi 2 No.
Program
Indikator Kerja
1.
Pelatihan pendidikan konservasi bagi para penyuluh lapangan
Terselenggaranya pendidikan konservasi bagi para penyuluh lapangan
2.
Pelatihan pendidikan konservasi bagi seluruh SKPD Penyusunan buku panduan lapangan pendidikan konservasi bagi penyuluh lapangan
Terselenggaranya pendidikan konservasi bagi seluruh SKPD Tersedianya buku panduan lapangan pendidikan konservasi
3.
70
Jangka Waktu Pendek
Menengah
Panjang
Instansi/ Wilayah Dinas Pendidikan Pemuda & Olah Raga, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, BPLHD, Dinas Pertanian, PT, BP4K, dll Semua SKPD Kab. Kuningan Dinas Pendidikan Pemuda & Olah Raga, Dinas Kehutanan
No.
4.
Program
Indikator Kerja
Pelatihan pendidikan konservasi bagi masyarakat
Terselenggaranya pendidikan konservasi bagi masyarakat
Program 3
Jangka Waktu
Menengah
Instansi/ Wilayah dan Perkebunan, BPLHD, Dinas Pertanian, PT, BP4K, dll Dinas Pendidikan Pemuda & Olah Raga, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, BPLHD, Dinas Pertanian, PT, BP4K, dll
: Melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam pendidikan konservasi
Arah Kebijakan : Melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan pendidikan konservasi, baik secara langsung ataupun tidak langsung
Rencana Aksi 3 No.
Program
Indikator Kerja
1.
Pelatihan pendidikan konservasi bagi tokoh agama
Terselenggaranya pendidikan konservasi bagi tokoh agama
2.
Pelatihan
Terselenggaranya
71
Jangka Waktu Menengah
Menengah
Instansi/ Wilayah Dinas Pendidikan Pemuda & Olah Raga, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, BPLHD, Dinas Pertanian, PT, BP4K, Pontren, dll Dinas
No.
Program
Indikator Kerja
Jangka Waktu
pendidikan konservasi bagi tokoh masyarakat
pendidikan konservasi bagi tokoh masyarakat
3.
Lomba pesantren konservasi
Terselenggaranya lomba pesantren konservasi
Panjang
4.
Lomba desa konservasi
Terselenggaranya lomba desa konservasi
Menengah
5.
Lomba essay terkait hubungan konservasi dengan agama
Terselenggaranya lomba essai konservasi dan agama
Pendek
72
Instansi/ Wilayah Pendidikan Pemuda & Olah Raga, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, BPLHD, Dinas Pertanian, PT, BP4K, Pemdes, BPD, Karang Taruna, dll Dinas Pendidikan Pemuda & Olah Raga, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, BPLHD, Dinas Pertanian, PT, BP4K, Pontren, dll Dinas Pendidikan Pemuda & Olah Raga, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, BPLHD, Dinas Pertanian, PT, BP4K, Pemdes, BPD, Karang Taruna, dll Dinas Pendidikan Pemuda & Olah Raga,
No.
Program
Program 4
Jangka Waktu
Indikator Kerja
Instansi/ Wilayah Dinas Kehutanan dan Perkebunan, BPLHD, Dinas Pertanian, PT, BP4K, Pontren, dll
: Melakukan kampanye konservasi
Arah Kebijakan : Melakukan sosialisasi nilai, manfaat, peranan dan strategi konservasi bagi masyarakat Kabupaten Kuningan, dengan menggunakan semua perangkat pemerintahan daerah, baik secara langsung ataupun tidak langsung
Rencana Aksi 4 No.
Program
Indikator Kerja
1.
Pemasangan pamflet informasi konservasi pada tempat-tempat strategis
Terpasangnya pamflet konservasi
2.
Peringatan hari besar konservasi (hari bumi, hari air, hari lingkungan hidup, dll)
Terselenggaranya peringatan hari besar konservasi
73
Jangka Waktu Menengah
Pendek
Instansi/ Wilayah Dinas Pendidikan Pemuda & Olah Raga, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, BPLHD, Dinas Pertanian, PT, dll Dinas Pendidikan Pemuda & Olah Raga, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, BPLHD, Dinas Pertanian,
No.
Program
Indikator Kerja
Jangka Waktu
3.
Penayangan iklaniklan konservasi pada media cetak dan elektronik
Adanya iklan konservasi pada media cetak dan elektronik
Panjang
4.
Lomba mojang dan jajakan konservasi (MOJAKA)
Terselenggaranya lomba MOJAKA
Panjang
5.
Lomba cipta lagu konservasi
Terselenggaranya lomba cipta lagu konservasi
Menengah
6.
Lomba kebersihan sekolah
Terselenggaranya lomba kebrsihan sekolah
Menengah
Program 5
Instansi/ Wilayah PT, dll Dinas Pendidikan Pemuda & Olah Raga, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, BPLHD, Dinas Pertanian, PT, dll Dinas Pendidikan Pemuda & Olah Raga, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, BPLHD, Dinas Pertanian, PT, dll Dinas Pendidikan Pemuda & Olah Raga, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, BPLHD, Dinas Pertanian, PT, dll Dinas Pendidikan Pemuda & Olah Raga,
: Membentuk kader konservasi
Arah Kebijakan : Membentuk kader konservasi dari berbagai latar belakang dan organisasi
74
Rencana Aksi 5 No.
Program
1.
Pembentukan kader konservasi pada setiap SMA & PT
Terbentunya kader konservasi pada SMA & PT
2.
Pembentukan kader konservasi pada setiap SKPD Pembentukan kader konservasi tingkat desa, kecamatan & kabupaten Kemah konservasi
Terbentunya kader konservasi pada setiap SKPD Terbentunya kader konservasi tingkat desa, kecamatan & kabupaten Terselenggaranya kemah konservasi
3.
4.
Program 6
Indikator Kerja
Jangka Waktu Menengah
Menengah
Instansi/ Wilayah Dinas Pendidikan Pemuda & Olah Raga, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, BPLHD, Dinas Pertanian, PT, dll Seluruh SKPD
Menengah
Pemdes, Pemkec, dll
Pendek
Dinas Pendidikan Pemuda & Olah Raga, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, BPLHD, Dinas Pertanian, PT, dll
: Meningkatkan kapasitas legislatif, yudikatif dan eksekutif dalam bidang konservasi
Arah Kebijakan : Melakukan sosialisasi nilai, manfaat, peranan dan strategi konservasi bagi masyarakat Kabupaten Kuningan, dengan menggunakan semua perangkat pemerintahan daerah, baik secara langsung ataupun tidak langsung
75
Rencana Aksi 6 No.
Program
Indikator Kerja
Jangka Waktu Menengah
1.
Pelatihan pendidikan konservasi bagi pejabat eselon I ke atas
Terselengaranya pelatihan konservasi bagi pejabat eselon I ke atas
2.
Pelatihan pendidikan konservasi bagi TNI & POLRI
Terselengaranya pelatihan konservasi bagi TNI & POLRI
Menengah
3.
Pelatihan pendidikan konservasi bagi anggota DPRD
Terselengaranya pelatihan konservasi bagi anggota DPRD
Menengah
Program 7
Instansi/ Wilayah Dinas Pendidikan Pemuda & Olah Raga, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, BPLHD, Dinas Pertanian, PT, dll Dinas Pendidikan Pemuda & Olah Raga, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, BPLHD, Dinas Pertanian, PT, TNI, POLRI, dll Dinas Pendidikan Pemuda & Olah Raga, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, BPLHD, Dinas Pertanian, PT, DPRD, dll
: Pemberdayaan perempuan dalam pendidikan konservasi
Arah Kebijakan : Meningkatkan peran serta perempuan dalam pendidikan konservasi
76
Rencana Aksi 7 No.
Program
Indikator Kerja
1.
Pelatihan pendidikan konservasi bagi perempuan
Terselengaranya pelatihan konservasi bagi perempuan
2.
Pembentukan kader konservasi perempuan
Terbentuknya kader konservasi perempuan
3.
Pelatihan Terselenggaranya keterampilan kreatif pelatihan kreatif terkait konservasi, seperti pemanfaatan limbah, daur ulang sampah, dll
Program 8
Jangka Waktu Menengah
Menengah
Menengah
Instansi/ Wilayah Dinas Pendidikan Pemuda & Olah Raga, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, BPLHD, Dinas Pertanian, PT, dll Dinas Pendidikan Pemuda & Olah Raga, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, BPLHD, Dinas Pertanian, PT, dll Dinas Pendidikan Pemuda & Olah Raga, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, BPLHD, Dinas Pertanian, PT, dll
: Melakukan studi konservasi
Arah Kebijakan : Mengembangkan riset-riaset konservasi dalam rangka menyususun database konservasi daerah
77
Rencana Aksi 8 No.
Program
1.
Memfasilitasi penyelenggaraan riset-riset konservasi daerah
Adanya riset konservasi daerah
2.
Menyenggarakan hibah bersaing riset konservasi
Adanya hibah bersaing riset konservasi
Program 9
Indikator Kerja
Jangka Waktu Panjang
Panjang
Instansi/ Wilayah Dinas Pendidikan Pemuda & Olah Raga, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, BPLHD, Dinas Pertanian, PT, dll Dinas Pendidikan Pemuda & Olah Raga, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, BPLHD, Dinas Pertanian, PT, dll
: Melakukan kerjasama konservasi
Arah Kebijakan : Melakukan kerjasama konservasi pada tataran regional, nasional dan internasional untuk meningkatkan dukungan dalam pencapaian kabupaten konservasi Rencana Aksi 9 No. 1.
Program Melakukan kerjasama dengan daerah sekitar
Indikator Kerja Adanya MoU kerjasama
78
Jangka Waktu Panjang
Instansi/ Wilayah Dinas Pendidikan Pemuda & Olah Raga, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, BPLHD, Dinas
No.
Program
Jangka Waktu
Indikator Kerja
2.
Promosi kabupaten konservasi, untuk menarik lembaga lain melakukan kerjasana
Adanya promosi kabupaten konservasi
3.
Studi banding pengelolaan konservasi daerah
Adanya studi Menengah banding pengelolaan konservasi daerah
Program 10
Panjang
Instansi/ Wilayah Pertanian, PT, dll Dinas Pendidikan Pemuda & Olah Raga, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, BPLHD, Dinas Pertanian, PT, dll Dinas Pendidikan Pemuda & Olah Raga, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, BPLHD, Dinas Pertanian, PT, dll
: Pemberian insentif dan disinsentif
Arah Kebijakan : Mebangun
mekanisme
insentif
dan
disinsentif
bagi
masyarakat, sebagai rangsangan dalam implementasi dalam kehidupan sehari-hari
Rencana Aksi 10 No.
Program
1.
Menyusun indikator pemberian insentif dan disinsentif
Indikator Kerja Adanya indikator insentif dan disinsentif
79
Jangka Waktu Panjang
Instansi/ Wilayah Dinas Pendidikan Pemuda & Olah Raga, Dinas Kehutanan dan
2.
Menyusun mekanisme pemberian insentif dan disinsentif
Adanya mekanisme pemberian insentid dan disinsentif
Panjang
Perkebunan, BPLHD, Dinas Pertanian, PT, dll Dinas Pendidikan Pemuda & Olah Raga, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, BPLHD, Dinas Pertanian, PT, dll
8.2.2 Rencana Aksi Bidang Ekonomi Rencana aksi bidang ekonomi dibagi menjadi rencana aksi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Rencana aksi tersebut disajikan pada tabel-tabel di bawah ini. Program 1
Pembangunan data base sumber daya alam, termasuk keanekaragaman hayati (kehati) yang terkandung pada berbagai tipe ekosistem di Kabupaten Kuningan.
Arah Kebijakan
Membangun data dan informasi semua potensi sumber daya alam baik hayati dan non hayati yang terkandung di Kabupaten Kuningan dan mengembangkannya agar menjadi lebih bermanfaat bagi terwujudnya pembangunan kabupaten secara berkelanjutan.
Rencana Aksi 1 No.
Program
1.
Program penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk survey kehati dan
Indikator Kerja Adanya peralatan yang mencukupi yang dapat digunakan untuk kegiatan survey kehati dan sumber daya alam lainnya
80
Jangka Waktu Pendek
Instansi/ Wilayah Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, BPLHD, Badan
No.
2.
3.
4.
5.
Program sumber daya alam lainnya di Kabupaten Kuningan Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang mampu menggali dan mengkaji potensi sumber daya alam Kabupaten Kuningan Peningkatan kerjasama dalam menggali potensi sumber daya alam Kabupaten Kuningan
Penggalian data sumber daya alam pada berbagai tipe ekosistem di Kabupaten Kuningan; termasuk kegiatan pemantauan secara periodic Program pengkajian dan pendistribusian data dan informasi
Program 2
Indikator Kerja
Jangka Waktu
Instansi/ Wilayah Litbang
Meningkatkan kemampuan petugas yang bertanggung jawab dalam menggali potensi sumber daya alam Kabupaten Kuningan
Menengah Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, BPLHD, Badan Litbang
Terjalinnya kerjasama penelitian dengan berbagai pihak atau lembaga
Pendek
Adanya data lapangan hasil survey kehati
Pendek
Tersebarnya data dan informasi potensi sumber daya alam ke seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kuningan
Panjang
Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, BPLHD, Badan Litbang, LIPI, LSM, PT Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, BPLHD, Badan Litbang
Badan Litbang, Pusat Informasi.
Meningkatkan produktivitas dan nilai hutan berupa kayu pada hutan rakyat di Kabupaten Kuningan dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip kelestarian.
81
Arah Kebijakan
Mengembangkan
pembangunan
hutan
rakyat
dan
manfaatnya, baik manfaat ekonomi maupun manfaat jasa lingkungan, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan pembangunan Kabupaten Kuningan berkelanjutan. Rencana Aksi 2 Jangka Waktu Menengah
Instansi/ Wilayah Dinas Kehutanan , Dinas Pertanian, Pemerinta h Desa
Tersedianya dokumen yang menginformasikan kondisi real dan potensi hutan rakyat di Kabupaten Kuningan Meningkatnya kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam mengelola.
Pendek
Dinas Kehutanan , Dinas Pertanian, Pemerinta h Desa
Panjang
Tersedianya bibit tanaman kehutanan berkualitas unggul yang sesuai dengan karakteristik iklim mikro, tanah dan topografinya.
Menengah
Dinas Kehutanan , Dinas Pertanian, BPLHD, BP4K, Anggota masyaraka t, LSM, PT Dinas Kehutanan , Kemenhut.
No.
Program
Indikator Kerja
1.
Program pendataan ulang distribusi dan luas hutan rakyat di Kabupaten Kuningan sehingga diperoleh data terbaru dan akurat Studi potensi hutan rakyat yang tersebar di Kabupaten Kuningan
Tersedianya dokumen yang berisi distribusi dan luas hutan rakyat di setiap wilayah di Kabupaten Kuningan
2.
3.
Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan lestari
4.
Pemberian bantuan berbagai jenis bibit tanaman kehutanan berkualitas unggul kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan tanaman lokal, karakteristik iklim mikro, tanah dan
82
No. 5.
6.
7.
8.
9.
Jangka Waktu
Program
Indikator Kerja
topografinya. Peningkatan diversifikasi tanaman berkayu dan buah-buahan pada hutan rakyat
Terbentuknya hutan rakyat yang tersusun oleh berbagai jenis tanaman berkayu dan buah-buahan
Menengah
Adanya kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pihak terkait jika diperlukan, yang disertai dengan dokumentasi kegiatan. Pemberian Adanya bantuan bantuan pencegahan dan pencegahan dan penanganan hama penanganan hama dan penyakit hutan, dan penyakit hutan yang disertai dengan kepada masyarakat dokumentasi yang mengelola kegiatan. hutan rakyat Peningkatan Adanya kegiatan kapasitas pelatihan dan masyarakat dalam peningkatan kemampuan mengolah kayu menjadi produkmasyarakat dalam produk bernilai mengolah kayu ekonomi tinggi menjadi produkproduk yang bernilai ekonomi tinggi, dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan. Program Adanya bantuan pemberian modal dari pemerintah, disertai bantuan modal dengan bunga yang dengan dokumentasi. sangat rendah, bahkan tanpa bunga jika
Menengah
Pendampingan kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan rakyat lestari
83
Instansi/ Wilayah Dinas Kehutanan , Kemenhut, Dinas Pertanian Dinas Kehutanan , BP4K, LSM, PT
Panjang
Dinas Kehutanan , Dinas Pertanian, BP4K, PT.
Panjang
Dinas Kehutanan , BP4K, Kemenhut, Dinas Tenaga Kerja, Swasta.
Panjang
Bank Pemerinta h, Kemenhut, Dinas Koperasi, Dinas
No.
Program
Indikator Kerja
Jangka Waktu
memungkinkan 10.
11.
12.
Program pendampingkan kepada para pelaku usaha/industri pengolahan kayu dari hutan rakyat oleh masyarakat Pembentukan wadah seperti koperasi untuk menampung dan memasarkan produk-produk berbahan baku kayu yang diproduksi hutan rakyat Pemberian bantuan dan penjaminan, termasuk jaminan hukum, kepada masyarakat dalam memasarkan kayu dan hasil olahannya yang diproduksi dari hutan rakyat.
Program 3
Instansi/ Wilayah Tenaga Kerja, Dinas Kehutanan , BP4K, LSM.
Adanya kegiatan pendampingan oleh pemerintah dan pihak terkait, disertai dengan dokumentasi kegiatan.
Panjang
Terbentuknya wadah yang dapat menampung dan memasarkan produkproduk berbahan baku kayu dari hutan rakyat.
Panjang
Dinas Kehutanan , Dinas Koperasi, Dinas Perindustri an dan Perdagang an
Adanya peraturan pemerintah daerah yang memberikan jaminan dan mengatur dalam memasarkan produkproduk berbahan baku kayu hutan rakyat.
Menengah
Kepala Daerah, DPRD, Dinas Kehutanan , Dinas Koperasi, Dinas Perindustri an dan Perdagang an
Meningkatkan pemanfaatan hasil hutan non kayu pada setiap tipe ekosistem hutan yang ada di Kabupaten Kuningan.
Arah Kebijakan
Mengembangkan
manfaat
ekosistem
hutan
melalui
pemanfaatan hasil hutan non kayu yang selama ini masih terabaikan dan masih didominasi oleh pemanfaatan hasil hutan berupa kayu sehingga terjadi perubahan cara pandang terhadap nilai ekonomi dari ekosistem hutan yang sangat
84
berguna
bagi
kesejahteraan
masyarakat,
terutama
masyarakat sekitar hutan, dan pembangungan Kabupaten Kuningan berkelanjutan. Rencana Aksi 3 Program
1.
Pengkajian potensi jenis-jenis hasil non kayu di Kabupaten Kuningan, termasuk yang selama ini sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan budidaya hasil hutan non kayu. Pengembangan budidaya hasil hutan non kayu oleh masyarakat Pemberian bantuan dalam pengolahan dan pengemasan hasil hutan non kyu
Terdokumentasinya potensi jenis-jenis hasil hutan non kayu yang ada di Kabupaten Kuningan. Terdokumentasinya data dan informasi jenis-jenis hasil hutan non kayu sudah dimanfaatkan oleh masyarakat Meningkatnya Menengah kemampuan masyarakat dalam budidaya hasil hutan non kayu
Pengkajian potensi jenis-jenis tumbuhan obat yang ada di Kabupaten Kuningan, termasuk pendataan jenisjenis yang selama ini sudah
Terdokumentasinya data Pendek dan informasi jenis-jenis hasil hutan non kayu berupa tumbuhan obat yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Terdokumentasinya potensi jenis-jenis tumbuhan obat yang ada
2.
3.
4.
5.
Indikator Kerja
Jangka Waktu Pendek
No.
Meningkatnya pemanfaatan hasil hutan non kayu oleh masyarakat Kuningan Tersedianya teknologi pengolahan hasil hutan non kayu.
85
Instansi/ Wilayah Bappeda, Dinas Kehutanan , Dinas Pertanian
Dinas Kehutanan , Dinas Pertanian, BP4K
Pendek
Dinas Kehutanan
Panjang
Dinas Kehutanan , Dinas Pertanian, Dinas Perindustri an dan Perdagang an Bappeda, Dinas Kehutanan , Dinas Pertanian
No.
6.
7.
8.
Program dimanfaatkan oleh masyarakat. Kerjasama penelitian pengembangan pemanfaatan hasil hutan non kayu termasuk tumbuhan berkhasiat obat, termasuk kandungan zat kimianya. Pengembangan tanaman berkhasiat obat dan warung hidup di setiap pekarangan rumah: langsung di tanam di tanah atau di pot tanaman Pendistribusikan bibit tumbuhan obat kepada masyarakat.
Indikator Kerja
Jangka Waktu
Instansi/ Wilayah
di Kabupaten Kuningan Adanya kerjasama penelitian dan dokumen hasil penelitian hasil hutan non kayu dan tumbuhan berkhasiat obat
Panjang
Badan litbang, Dinas Kehutanan , Dinas Pertanian, LIPI, PT.
Pendek Adanya penanaman tanaman berkhasiat obat dan warung hidup di setiap halaman rumahAdanya kerjasama penelitian dan dokumen hasil penelitian hasil hutan non kayu dan tumbuhan berkhasiat obat Terdistribusinya bibit Pendek tumbuhan obat kepada masyarakat
Dinas Kehutanan , Dinas Pertanian, BP4K
9.
Pemberian bantuan dalam pengolahan dan pengemasan tumbuhan obat
Tersedianya teknologi pengolahan tumbuhan obat.
Panjang
10.
Pengkajian potensi jenis-jenis satwa liar, termasuk parameter demografinya
Terdokumentasinya potensi satwa liar yang ada di Kabupaten Kuningan
Panjang
86
Dinas Kehutanan , Dinas Pertanian, BP4K Dinas Kehutanan , Dinas Pertanian, Dinas Perindustri an dan Perdagang an Bappeda, Dinas Kehutanan , Dinas Pertanian, PT.
No.
11.
Program yang ada di Kabupaten Kuningan. Memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang teknik budidaya satwa liar.
Indikator Kerja
Jangka Waktu
Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam budidaya satwa liar.
Panjang
Pengembangan kegiatan penangkaran berbagai jenis satwa liar yang bernilai ekonomi di Kabupaten Kuningan oleh masyarakat, termasuk kegiatan domestikasi rusa Pemberian bantuan pengolahan dan penanganan pascapanen satwa liar.
Adanya kegiatan penangkaran berbagai jenis satwa liar
Panjang
Tersedianya teknologi penanganan hasil satwa liar.
Panjang
14.
Pembentukan wadah untuk memasarkan produk-produk hasil hutan non kayu, obatobatan, dan satwa liar
Adanya wadah untuk memasarkan produkproduk hasil hutan non kayu, obat-obatan, dan satwa liar.
Panjang
15.
Pemasaran produk-produk hasil hutan non
Adanya mekanisme yang membantu dalam memasarkan produk
Panjang
12.
13.
87
Instansi/ Wilayah
Dinas Kehutanan , Dinas Pertanian, BP4K, Swasta, PT. Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan
Dinas Kehutanan , Dinas Pertanian, Dinas Perindustri an dan Perdagang an Bappeda, Dinas Kehutanan , Dinas Perindustri an dan Perdagang an, Dinas Koperasi dan UKM Dinas Perindustri an dan
No.
Program
Jangka Waktu
Indikator Kerja
kayu, tumbuhan hasil hutan non kayu, obat-obatan, tumbuhan obat-obatan, satwa liar, dan satwa liar termasuk kerjasama dengan pihak/ perusahaan terkait, seperti perusahaan jamu dan obat-obat modern.
Program 4
Instansi/ Wilayah Perdagang an, Dinas Koperasi dan UKM.
Meningkatkan manfaat ekowisata dan jasa lingkungan lainnya dari suatu ekosistem yang ada di Kabupaten Kuningan.
Arah Kebijakan
Mengoptimalkan nilai ekonomi dan manfaat sumber daya alam
dan
ekosistemnya
melalui
pengembangan
dan
pemanfaatan ekowisata dan jasa lingkungan lainnya sehingga dapat memberikan peranan yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Kabupaten Kuningan berkelanjutan. Rencana Aksi 4 No
Program
1.
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang mampu menggali dan mengkaji potensi sumber daya alam yang berupa jasa lingkungan dan ekowisata di Kabupaten Kuningan Survey potensi jasa lingkungan, termauk survey
2.
Jangka Waktu Meningkatknya kapasitas Panjang sumber daya manusia yang mampu mengidentifikasi manfaat ekowisata dan jasa lingkungan
Instansi/ Wilayah Dinas Kehutanan , BPLHD, PT.
Terdokumentasinya jasa lingkungan yang berpotensi untuk
Bappeda, Dinas Kehutanan
Indikator Kerja
88
Pendek
No
3.
Program pemanfaatan jasa lingkungan yang selama ini sudah dilaksanakan oleh masyarakat dan pihak terkait. Studi kelayakan untuk memanfaatkan jasa lingkungan pada suatu ekosistem yang dipilih
Indikator Kerja
Jangka Waktu
Instansi/ Wilayah , BPLHD, Pemerinta h Desa
Menengah
Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas Kehutanan , Dinas Perindustri an dan Perdagang an, Dinas Koperasi, BPLHD. Dinas Perindustri an dan Perdangan gan, Dinas Koperasi dan UKM, Bank. Dinas Pariwisata, Dinas Kehutanan
dimanfaatkan. Terdokumentasinya kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan yang sudah berlangsung. Adanya dokumen studi kelayakan pemanfaatan jasa lingkungan
4.
Pemberian Tersedianya modal untuk Panjang bantuan modal pemanfaatan jasa kepada masyarakat lingkungan yang akan mengembangkan pemanfaatan jasa lingkungan
5.
Pengembangan wisata alam oleh masyarakat bersama dengan pemerintahan desa Penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan ekowisata Peningkatan kerjasama dengan para pihak dalam pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan
Adanya kegiatan wisata alam yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa pada beberapa daerah Terdapatnya sarana prasarana untuk kegiatan ekowisata
Pembentukan
Adanya dokumen yang
6.
7.
8.
Adanya kerjasama dengan pihak lain
89
Menengah
Panjang
Panjang
Dinas Pariwisata, Dinas Cipta Karya Bappeda, BPLHD, Dinas Kehutanan , Dinas Pariwisata, Konsultan. Dinas
No
Program jaringan dalam pemasaran atas produk yang dihasilkan dari jasa lingkungan dan kegiatan pengembangan ekowisata.
Program 5
Jangka Waktu
Indikator Kerja menjamin dan membantu dalam pemasaran produk dari jasa lingkungan.
Instansi/ Wilayah Perindustri an dan Perdagang an, Dina Koperasi, Dinas Pariwisata.
Mengembangkan produksi pertanian, termasuk peternakan dan perikanan termasuk nilai tambahnya berbasis pada prinsip-prinsip kelestarian lingkungan.
Arah Kebijakan
Meningkatkan ketahanan pangan melalui diversifikasi pangan dan pengembangan usaha pertanian yang lebih ramah lingkungan yang akan menjamin terjaganya keseimbangan ekosistem pertanian dan keanekaragaman jenis dan genetik tanaman pangan/pertanian.
Rencana Aksi 5 Jangka Waktu Pendek
Instansi/ Wilayah Dinas Pertanian, BPLHD, BP4K.
Adanya perubahan pola dari pertanian modern ke pertanian organik
Menengah
Adanya demplot pertanian organik
Menengah
Dinas Pertanian, BPLHD, BP4K, Anggota masyaraka t, LSM, PT Dinas Pertanian
No
Program
1.
Pengurangan penggunaan bahan kimia dan peningkatkan penggunaan bahan organik dalam kegiatan pertanian Peningkatan kapasitas masyarakat untuk pengembangan pertanian organik
Adanya pengurangan penggunaan zat-zat kimia dalam kegiatan pertanian
Pembuatan demplot pertanian organik pada
2.
3.
Indikator Kerja
90
No
4.
5.
Program beberapa daerah/wilayah Pengembangan pengolahan produk-produk pertanian organik, termasuk kegiatan pengemasan Pembentukan wadah untuk menampung dan memasarkan produk-produk pertanian organik, termasuk bantuan pemasaran.
Jangka Waktu
Instansi/ Wilayah
Adanya teknologi pengolahan pertanian organik
Menengah
Dinas Pertanian, BPLHD, Pemerinta h Desa
Adanya wadah untuk menampung dan memasarkan produkproduk pertanian organik. Adanya aturan yang menjamin dalam pemasaran produkproduk pertanian organik Meningkatnya populasi hewan ternak lokal
Menengah
Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustri an dan Perdagang an Dinas pertanian, BP4K, Anggota masyaraka t Dinas Pertanian, BPLHD, BP4K, Anggota masyaraka t, LSM, PT
Indikator Kerja
6
Pengembangan hewan ternak lokal
7
Pemanfaatan kotoran dan limbah ternak lainnya sebagai pupuk kandang dan bagi kegunaan lainnya seperti biogas Pemberian bantuan modal dalam pengembangan usaha ternak lokal
Adanya pemanfaatan limbah ternak
Panjang
Adanya bantuan modal bagi para petani
Panjang
Bantuan pemasaran produk peternakan
Adanya aturan yang menjamin dalam pemasaran produkproduk peternakan
Panjang
8
9
91
Pendek
Dinas Pertanian, BPLHD, Dinas Koperasi dan UKM Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UKM,
No
Program
Indikator Kerja
Jangka Waktu
10 Studi potensi terhadap jenisjenis ikan lokal yang masih dibudidayakan atau dipelihara oleh masyarakat setempat 11 Pengembangan budidaya ikan jenis-jenis setempat
Terdokumentasinya data dan informasi jenis-jenis ikan lokal
Menengah
Meningkatnya populasi spesies ikan lokal
Menengah
12 Pelestarian dan pemulihan ekosistem ekosistem perairan sungai dan waduk/situ. 13 Pemberian bantuan modal dalam pengembangan usaha budidaya perikanan 14 Program intensifikasi usaha budidaya ikan pada lahan-lahan pertanian/sawah 15 Pengembangan pengolahan produk-produk perikanan
Terjaganya ekosistem perairan sungai dan waduk/situ
Panjang
Adanya bantuan modal bagi para petani ikan
Panjang
Tersebarnya budidaya ikan pada lahan pesawahan yang dipadukan dengan penanaman padi Adanya teknologi pengolahan produk perikanan
Pendek
16 Program bantuan pemasaran produk
Adanya aturan yang menjamin dalam
Panjang
92
Panjang
Instansi/ Wilayah Dinas Perindustri an dan Perdagang an. Dinas Pertanian
Dinas pertanian, BP4K, Anggota masyaraka t Dinas Pertanian, BPLHD, BP4K.
Dinas Pertanian, BPLHD, Dinas Koperasi dan UKM Dinas Pertanian
Dinas Pertanian, BPLHD, Pemerinta h Desa Dinas Pertanian,
No
Program perikanan
Program 6
Jangka Waktu
Indikator Kerja pemasaran produkproduk perikanan
Meningkatkan
konservasi
dan
diversifikasi
Instansi/ Wilayah Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustri an dan Perdagang an.
konservasi
tanaman pangan lokal di Kabupaten Kuningan. Arah Kebijakan
Meningkatkan ketahanan pangan melalui diversifikasi pangan dan pengembangan usaha pertanian yang lebih ramah lingkungan yang akan menjamin terjaganya keseimbangan ekosistem pertanian dan keanekaragaman jenis dan genetik tanaman pangan/pertanian.
Rencana Aksi 6 Jangka Waktu Pendek
Instansi/ Wilayah Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan , Litbang
Tersedianya peraturan yang menunjang kegiatan koleksi tanaman pangan setempat.
Menenga h
Terjaganya koleksi
Panjang
Bupati, DPRD, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan. Dinas
No
Program
Indikator Kerja
1.
Survey potensi dan keanekaragaman jenis-jenis tanaman pangan lokal/setempat yang masih dikoleksi atau dibudidayakan oleh masyarakat Kabupaten Kuningan Penerbitan peraturan daerah yang menunjang kegiatan koleksi tanaman pangan setempat. Pengembangan
Terdokumentasinya data dan informasi jenis-jenis tanaman pangan setempat
2.
3.
93
No
4.
5.
Program koleksi tanaman pangan, termasuk pemantauan. Kampanye pada berbagai media dan aksi nyata untuk gerakan diversifikasi pangan di setiap rumah tangga Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola berbagai jenis tanaman pangan
Indikator Kerja
Jangka Waktu
tanaman pangan di Indonesia Adanya pola diversifikasi pangan pada skala rumah tangga
Menenga h
Meningkatnya keahlian masyartakat dalam mengelola tanaman pangan
Panjang
6.
Pengembangan budidaya berbagai jenis tanaman pangan di masyarakat
Meningkatnya produksi berbagai jenis tanaman pangan di Kabupaten Kuningan
Pendek
7.
Pemberian modal untuk mengolah hasil produksi tanaman pangan
Ketersediaan modal bagi masyarakat
Panjang
8
Pengembangan pengolahan dari beberapa jenis tanaman pangan menjadi produkproduk baru
Tersedianya tekonologi pengolahan dan produkproduk hasil olahan
Panjang
94
Instansi/ Wilayah Pertanian, BPLHD, BP4K. Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, BP4K
Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, BP4K, Swasta, LSM. Dinas Pertanian, BP4K, Pemerintah Desa, Anggota Masyarakat Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustria n dan Perdaganga n Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustria n dan Perdaganga
No 9
Program Pembentukan wadah untuk menampung dan memasarkan produk-produk tanaman pangan dan turunannya, termasuk bantuan pemasarannya
Program 7
Indikator Kerja
Jangka Waktu
Adanya wadah untuk Panjang menampung dan memasarkan produkproduk tanaman pangan.
Instansi/ Wilayah n Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustria n dan Perdaganga n
Meningkatkan konservasi dan keanekaragaman buah-buah lokal di Kabupaten Kuningan.
Arah Kebijakan
Meningkatkan kembali keanekaragaman buah-buah lokal yang selama ini mulai diabaikan sehingga Kabupaten Kuningan dapat
menjadi
salah
satu
daerah
penyedia
materi
keanekaragaman genetik buah-buahan setempat. Rencana Aksi 7: No
Program
Indikator Kerja
1.
Studi/survey potensi dan keanekaragaman jenis-jenis tanaman buah lokal/setempat yang masih ada di masyarakat Kabupaten Kuningan Penerbitan peraturan daerah yang dapat menunjang kegiatan pelestarian dan pemanfaatan buah
Terdokumentasinya data dan informasi jenis-jenis buah setempat
2.
Tersedianya peraturan yang menunjang kegiatan koleksi tanaman buah lokal.
95
Jangka Waktu Pendek
Instansi/ Wilayah Dinas Pertanian, Dinas Perkebuna n, Litbang
Panjang
Bupati, DPRD, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan .
Jangka Waktu
Instansi/ Wilayah
Terjaganya koleksi tanaman buah lokal di Kabupaten Kuningan
Menengah
Riset pengembangan buah-buah lokal dengan pendekatan bioteknologi menjadi produk unggulan Pengembangan pembibitan pada beberapa tempat yang diikuti dengan kegiatan perbanyakan bibit untuk berbagai jenis buah lokal Pengembangan budidaya berbagai jenis tanaman buah lokal oleh masyarakat
Adanya riset pengembangan buahbuah lokal
Panjang
Dinas Pertanian, BPLHD, BP4K. Badan Litbang, PT.
Adanya lokasi pembibitan dan tersedianya berbagai jenis bibit buah lokal
Menengah
Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan , Pemerinta h Desa
Meluasnya penanaman berbagai jenis buah lokal kepada masyarakat
Menengah
7.
Gerakan menanam buah-buah lokal di halaman rumah atau pada plot
Meluasnya penanaman berbagai jenis buah lokal kepada masyarakat
Menengah
8
Program pengolahan dari beberapa jenis tanaman buah lokal menjadi produk-produk
Tersedianya tekonologi pengolahan dan tersedianya produkproduk hasil olahan
Panjang
Dinas Pertanian, BP4K, Pemerinta h Desa, Anggota Masyaraka t Dinas Pertanian, BP4K, Pemerinta h Desa, Anggota Masyaraka t Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas
No 3.
4.
5.
6.
Program lokal. Pengembangan koleksi berbagai jenis buah lokal.
Indikator Kerja
96
No
Program
Indikator Kerja
Jangka Waktu
baru/kemasan
9
Pembentukan wadah untuk menampung dan memasarkan produk-produk tanaman buah lokal dan turunannya, termasuk bantuan pemasaran
Tujuan 8
Adanya wadah untuk menampung dan memasarkan produkproduk tanaman buah lokal. Adanya aturan dan mekanisme yang menjamin untuk memasarkan produk tanaman buah lokal dan turunannya
Meningkatkan
produk-produk
Panjang
kerajinan
Instansi/ Wilayah Perindustri an dan Perdagang an Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustri an dan Perdagang an
tangan
pada
beberapa daerah di Kabupaten Kuningan. Arah Kebijakan
Mengembangkan home industri masyarakat Kabupaten Kuningan melalui peningkatan produk-produk kerajinan tangan yang berbahan baku sumber daya alam yang terbaharukan.
Rencana Aksi 8: No
Program
Indikator Kerja
1.
Survey terhadap lokasi-lokasi yang memiliki potensi bahan baku untuk berbagai jenis kerjinan tangan, termasuk potensinya Peningkatan kapasitas msyarakat dalam pengembangan
Terdokumentasinya data dan informasi lokasilokasi yang memiliki potensi bahan baku untuk berbagai jenis kerajinan tangan.
2.
Meningkatnya keahlian masyartakat dalam membuat kerajinan tangan.
97
Jangka Waktu Pendek
Instansi/ Wilayah Dinas Kehutanan , Dinas Pertanian, Litbang.
Menengah
Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan
No
Program
Indikator Kerja
Jangka Waktu
kerajinan tangan
3.
Pemberian Tersedianya modal bagi pinjaman modal masyarakat kepada masyarakat untuk mengembangkan kerajinan tangan
Menengah
4.
Pembentukan wadah untuk menampung produk-produk kerajinan tangan dan membantu memasarkannya
Panjang
Program 9
Tersedianya wadah dan kepengurusan yang dapat menampung dan membantu memasarkan kerajinan tangan Adanya mekanisme yang mengatur dan menjamin pemasaran produkproduk kerajinan tangan
Instansi/ Wilayah , Dinas perindustri an dan perdagang an, Swasta. Dinas Perindustri an dan Perdagang an, Dinas Koperasi dan UKM, Bank Pemerinta h Dinas Perindustri an dan Perdagang an, Dinas Koperasi dan UKM, BP4K, Pemerinta h Desa
Mengembangkan daur ulang sampah sebagai salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan sampah perkotaan.
Arah Kebijakan
Menciptakan lingkungan yang nyaman melalui pengolahan berbagai sampah dan barang-barang bekas menjadi produk atau barang-barang yang kembali berguna.
Rencana Aksi 9 No
Program
1.
Peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengolah sampah
Indikator Kerja Meningkatnya keahlian masyarakat dalam mengolah sampah dan barang-barang bekas
98
Jangka Waktu Menengah
Instansi/ Wilayah BPLHD, BP4K
No
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Program dan barang-barang bekas lainnya menjadi barangbarang yang lebih bermanfaat Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di beberapa tempat Pengelolaan sampah menjadi pupuk organik Pemanfaatan dan pengembangan biogas pada tempat-tempat pembuangan sampah dan mendistribusikann ya ke rumahrumah penduduk sekitar Pengelolaan sampah dan barang-barang bekas lainnya menjadi produkproduk daur ulang yang bermanfaat kembali Pemberian pinjaman modal kepada masyarakat untuk mengolah sampah dan barang-barang bekas
Program bantuan pendistribusian
Indikator Kerja
Jangka Waktu
Instansi/ Wilayah
Tersedianya sarana dan prasarana
Pendek
BPLHD
Tesedianya pupuk organik berbahan baku sampah Adanya pemanfaatan sampah menjadi biogas
Pendek
BPLHD
Panjang
BPLHD, Badan Litbang
Tersedianya produkproduk daur ulang
Menengah
BPLHD
Tersedianya modal bagi masyarakat
Panjang
Adanya bantuan distribusi produk-produk
Panjang
Dinas Perindustri an dan Perdagang an, Dinas Koperasi dan UKM, Bank Pemerinta h BPLHD, Dinas
99
No
Program produk-produk hasil pengolahan sampah dan barang-barang bekas
Indikator Kerja
Jangka Waktu
daur ulang
Instansi/ Wilayah Pertanian, Dinas Kehutanan , Dinas Koperasi dan UKM
8.2.3 Rencana Aksi Bidang Sosial dan Budaya a. Bidang Sosial Program 1
Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pelestarian sumber daya alam Kabupaten Kuningan.
Arah Kebijakan
Membangun dan meningkatkan budaya masyarakat yang dapat mendukung pelestarian sumber daya alam melalui pelaksanaan program kabupaten konservasi.
Rencana Aksi 1 No
Program
1.
Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemanfaatan sumber daya alam secara lestari Pemberian penghargaan kepada masyarakat yang sudah berpartisipasi dalam pelestarian sumber daya alam.
2.
Indikator Kerja Terjadinya perubahan perilaku masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam.
Adanya penghargaan pemerintah kepada masyarakat yang sudah berpartisipasi dalam pelestarian sumber daya alam
100
Jangka Waktu Menengah
Instansi/ Wilayah BP4K, Badan Kesbang, BPMD, LSM, PT.
Panjang
Bupati, DPRD, BPLHD.
Program 2
Meningkatkan keterlibatan organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat lokal yang bergerak di bidang lingkungan dalam pelestarian sumber daya alam Kabupaten Kuningan.
Arah Kebijakan
Membangun dan meningkatkan budaya masyarakat yang dapat mendukung pelestarian sumber daya alam melalui pelaksanaan program kabupaten konservasi. Meningkatkan
peran
serta
dan
kemitraan
organisasi
kemasyarakatan dan kelompok masyarakat dalam pelestarian sumber daya alam guna mewujudkan cita-cita kabupaten konservasi. Rencana Aksi 2 No
Program
1.
Peningkatan pelibatan LSM atau anggota kemasyarakatan dalam penyusunan rencana pengelolaan sumber daya alam Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan LSM dalam pelaksanaan pelestarian sumber daya alam
2.
Program 3
Indikator Kerja Adanya dokumen perencanaan dan pelaksanaan lapangan
Adanya perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan LSM
Jangka Waktu Pendek
Instansi/ Wilayah BP4K, Badan Kesbang, BPLHD, BPMD, LSM, PT.
Pendek
Bupati, DPRD, BP4K, Badan Kesbang, BPLHD, BPMD, LSM, PT.
Membentuk organisasi kemasyarakatan atau kelompokkelompok masyarakat yang dapat mendukung pelestarian sumber daya alam Kabupaten Kuningan.
101
Arah Kebijakan
Membangun dan meningkatkan budaya masyarakat yang dapat mendukung pelestarian sumber daya alam melalui pelaksanaan program kabupaten konservasi. Meningkatkan
peran
serta
dan
kemitraan
organisasi
kemasyarakatan dan kelompok masyarakat dalam pelestarian sumber daya alam guna mewujudkan cita-cita kabupaten konservasi. Rencana Aksi 3 No
Program
1.
Peningkatan koordinasi pemerintah kabupaten (diwakili oleh dinas/badan) dengan pemerintah desa dan kecamatan untuk mendapatkan masukan dalam pembentukan organisasi atau kelompok msyarakat yang peduli lingkungan Pembentukan kelompok masyarakat yang dapat menunjang pelestarian sumber daya alam
Adanya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa
Peningkatan kapasitas bagi semua anggota kelompok
Meningkatnya pemahaman anggota kelompok mengenai pengelolaan sumber
2.
3.
Indikator Kerja
102
Jangka Waktu Menengah
Instansi/ Wilayah Bappeda, Badan Kesbang, Dinas Kehutanan , Dinas Pertanian, BP4K, BPLHD, BPMD, Pemerinta h Desa.
Menengah
Badan Kesbang, Dinas Kehutanan , Dinas Pertanian, BP4K, BPLHD, BPMD, Pemerinta h Desa. Badan Kesbang, Dinas Kehutanan
Menengah
masyarakat terkait isu pengelolaan sumber daya alam
daya alam yang lestari
, Dinas Pertanian, BP4K, BPLHD, BPMD, PT.
b. Bidang Budaya Program 1
: Melakukan inventarisasi kebudayaan lokal Kabupaten Kuningan
Arah Kebijakan : Menyusun inventarisasi budaya lokal masyarakat diseluruh wilayah Kabupaten Kuningan sebagai dasar penyususan perencanaan pengembagan budaya yang sejalan dengan konservasi. Rencana Aksi 1 Program
No.
Indikator Kerja
Jangka Waktu Menengah
1.
Inventarisasi budaya lokal masyarakat
Adanya dokumen hasil inventarisasi budaya lokal
2.
Pemetaan penyebaran budaya lokal masyarakat Penyusunan sejarah budaya lokal masyarakat
Adanya peta penyebaran budaya masyarakat lokal
Menengah
Adanya dokumen sejarah budaya masyarakat
Panjang
Identifikasi budaya lokal masyarakat yang sejalan dengan kaidah-kaidah konservasi
Adanya dokumen hasil identifikasi
Panjang
3.
4.
Program 2
Instansi/ Wilayah Dinas Pariwisata, Pemdes, Kemkec, dll Dinas Pariwisata, Pemdes, Kemkec, dll Dinas Pariwisata, Pemdes, Kemkec, dll Dinas Pariwisata, Pemdes, Kemkec, dll
: Pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal yang terkait konservasi
103
Arah Kebijakan : Melestarikan dan mengembangkan budaya lokal masyarakat yang telah sejalan dengan nilai-nilai konservasi Rencana Aksi 2 No.
Program
Indikator Kerja
1.
Pementasan seni dan budaya
2.
Lomba kreatifitas Adanya lomba kreatifitas budaya lokal budaya lokal kolaborasi kolaborasi dengan dengan budaya modern budaya modern
3.
Pameran seni dan budaya
Adanya pameran seni dan budaya
4.
Promosi produkproduk masyarakat lokal
Tersedinya pasar tempat menjual produk-produk masyarakat lokal
Program 3
Adaya pementasan seni dan budaya
Jangka Instansi/ Waktu Wilayah Menengah Dinas Pariwisata, Pemdes, Kemkec, dll Menengah Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Pemdes, Kemkec, dll Panjang Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Pemdes, Kemkec, dll Menengah Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Pemdes, Kemkec, dll
: Melalukan sosialisasi makna setiap budaya yang terkait dengan konservasi
Arah Kebijakan : Mensosialisasikan nilai-nilai budaya lokal pro konsevasi kepada
seluruh
lapisan
masyarakat
sebagai
upaya
pelestarian budaya tersebut. Rencana Aksi 3 No.
Program
Indikator Kerja
104
Jangka Waktu
Instansi/ Wilayah
No.
Program
Indikator Kerja
1.
Interprestasi budaya masyarakat lokal
Adanya dokumen hasil interpretasi budaya masyarakat lokal
2.
Studi sosial budaya masyarakat
Adanya studi sosial budaya masyarakat
Program 4
Jangka Waktu
Instansi/ Wilayah Dinas Pariwisata, Pemdes, Kemkec, dll Dinas Pariwisata, PT, Pemdes, Kemkec, dll
: Melakukan sosialisasi program cinta lingkungan pada kalangan anak-anak
Arah Kebijakan : Membangun budaya pro konservasi yang ditanamkan mulai sejak usia dini sebagai upaya membangun karakter generasi yang akan datang Rencana Aksi 4 No.
Program
Indikator Kerja
1.
Lomba menggambar dan mewarnai pemandangan alam Pengenalan jenis tumbuhan dan satwa kedapa anak usia dini
Adanya lomba menggambar dan mewarnai pemandangan alam
Pengenalan fungsi dan manfaat alam semesta
Adanya kurikulum pendidikan konservasi bagi anak usia dini
2.
4.
Program 5
Adanya kurikulum pendidikan konservasi bagi anak usia dini
Jangka Instansi/ Waktu Wilayah Menengah Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Pemdes, Kemkec, dll Menengah Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Pemdes, Kemkec, dll Menengah Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Pemdes, Kemkec, dll
: Melaksanakan interpretasi alam dan lingkungan pada kegiatan pariwisata alam
105
Arah Kebijakan : Melakukan interpretasi lingkungan terhadap objek wisata alam dalam rangka membangun komunikasi antara objek dengan pengunjung wisata alam Rencana Aksi 5 No.
Program
Indikator Kerja
1.
Pelatihan calon interpreter alam
Adanya pelatihan calon interpreter alam
2.
Membuat papan interpretasi alam
Adanya papan interpretasi alam
3.
Membangun pusat informasi wisata alam
Adanya pusat informasi wisata alam
4.
Pelatihan pembuatan kerajinan/cender a mata, dll berbahan baku alami
Adanya pelatihan pembuatan kerajinan/cendera mata, dll berbahan baku alami
Program 6
Jangka Waktu Panjang
Instansi/ Wilayah Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Pemdes, Kemkec, dll Menengah Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Pemdes, Kemkec, dll Panjang Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Pemdes, Kemkec, dll Panjang Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Pemdes, Kemkec, dll
: Mengenalkan budaya lokal kepada wiasatawan pada kegiatan pariwisata alam
106
Arah Kebijakan : Mensosialisasikan nilai-nilai budaya lokal pro konsevasi kepada
seluruh
lapisan
masyarakat
sebagai
upaya
pelestarian budaya tersebut. Rencana Aksi 6 No.
Program
Indikator Kerja
1.
Membuat paket wisata budaya
Adanya paket wisata budaya
2.
Pengelolaan situs-situs budaya masyarakat lokal
Adanya pengelolaan situssitus budaya masyarakat lokal
Program 7
Jangka Instansi/ Waktu Wilayah Menengah Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Pemdes, Kemkec, dll Panjang Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Pemdes, Kemkec, dll
: Membangun kampung konservasi
Arah Kebijakan : Membangun kampung konservasi sebagai model interaksi antara sosial budaya masyarakat dengan sumberdaya alam Rencana Aksi 7 No.
Program
Indikator Kerja
1.
Studi potensi lokasi kampung konservasi
Adanya studi potensi lokasi kampung konservasi
2.
Pengelolaan kampung konservasi
Adanya pengelolaan kampung konservasi
107
Jangka Waktu Panjang
Panjang
Instansi/ Wilayah Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Pemdes, Kemkec, dll Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan
No.
Program
Program 8
Indikator Kerja
Jangka Waktu
Instansi/ Wilayah Pemuda dan Olah Raga, Pemdes, Kemkec, dll
: Mempromosikan budaya dan pariwisata alam pada berbagai media
Arah Kebijakan : Melakukan promosi wisata budaya dan wiasata alam yang tepat sasaran untuk menarik minat pengunjung wisata alam Rencana Aksi 8 No.
Program
Indikator Kerja
1.
Melakukan promosi budaya dan pariwisata alam
Adanya promosi budaya dan pariwisata alam
2.
Kerjasama promosi budaya dan pariwisata alam
Adanya kerjasama promosi budaya dan pariwisata alam
3.
Membangun aksesibilitas dan fasilitas budaya dan pariwisata alam
Adanya sarana prasarana aksesibilitas dan fasilitas budaya dan pariwisata alam
108
Jangka Instansi/ Waktu Wilayah Menengah Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Pemdes, Kemkec, dll Panjang Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Pemdes, Kemkec, dll Panjang Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Pemdes, Kemkec, dll
Program 9
: Menyusun paket wisata alam dan budaya
Arah Kebijakan : Membuat paket wisata yang kreatif dan menarik sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisata dan pembelajaran pendidikan konservasi Rencana Aksi 9 No.
Program
Indikator Kerja
1.
Studi preferensi pengunjung wisata alam
Adanya studi preferensi pengunjung wisata alam
2.
Pembuatan program wisata alam dan wisata budaya
Adanya wisata alam dan wisata budaya
3.
Promosi paket wisata alam dan wisata budaya
Adanya promosi wisata alam dan wisata budaya
Program 10
Jangka Instansi/ Waktu Wilayah Menengah Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Pemdes, Kemkec, dll Panjang Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Pemdes, Kemkec, dll Panjang Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Pemdes, Kemkec, dll
: Meningkatkan kapasitas konservasi penggiat wisata alam
Arah Kebijakan : Meningkatkan kapasitas konservasi penggiat wisata alam, yang
merupakan
bagian
dari
upaya
meningkatkan
pengelolaan wisata alam sebagai suatu strategi konservasi.
109
Rencana Aksi 10 No.
Program
Indikator Kerja
1.
Pelatihan peningkatan kapasitas konservasi penggiat wisata alam
Adanya peningkatan kapasitas konservasi penggiat wisata alam
2.
Pemberian insentif dan disinsentif kepada penggiat wiasata alam
Adanya insentif dan disinsentif bagi penggiat wiasata alam
110
Jangka Waktu Panjang
Panjang
Instansi/ Wilayah Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Pemdes, Kemkec, dll Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Pemdes, Kemkec, dll
IX. PENUTUP
Dokumen ini merupakan pengembangan strategi kabupaten konservasi di Kabupaten Kuningan. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam implementasi kegiatan kabupaten konservasi di Kabupaten Kuningan. Namun
demikian,
dalam
konsep
manajemen
adaptive,
dokumen
ini
memungkinkan untuk dilakukan perubahan-perubahan atau penyesuaianpenyesuaian dalam rangka perbaikan agar tujuan dari kabupaten konservasi pada
khususnya
dan
pelaksanaan
pembangunan
Kabupaten
Kuningan
berkelanjutan pada umumnya bisa terlaksana. Perubahan atas dokumen ini dapat dilakukan karena kondisi di lapangan senantiasa mengalami perubahanperubahan atau terdapat informasi yang belum terekam sehingga perlu adanya penyesuaian-penyesuaian sehingga lebih bisa dilaksanakan di lapangan.
111
DAFTAR PUSTAKA
Al-Adnani AF. 2008. Global Warming: Sebuah Isyarat Dekatnya Akhir Zaman dan Kenhancuran Dunia. Surakarta: Granada Mediatama. Alikodra, HS. Pembangunan Daerah Berintikan Hutan : Concept of Ecodevelopment: The movement to ecologically forestry. Makalah Seminar Disampaikan pada Seminar Sehari tentang Penyelenggaraan Kehutanan Daerah, Fakultas Kehutanan IPB, 13 Maret 2002. Bogor. Angi EM, Santoso KD, Gunarso P. 2009. Kebijakan Kabupaten Konservasi Dari Perspektif Daerah dan Masyarakat: Studi Kasus Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur. Balikpapan: Tropenbos International Indonesia Programme. [Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2003. Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia 2003-2020: Dokumen Nasional. Jakarta: Bappenas. Hidayat H. 2008. Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Lestari TU. 2008. Kajian kesiapan rencana aksi Kabupaten Cianjur menuju kabupaten konservasi [skripsi]. Bogor: Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor. [Pemkab Kuningan] Pemerintah Kabupaten Kuningan. 2009. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan 2010. Kuningan: Pemerintah Kabupaten Kuningan. --------------. 2009. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kuningan Tahun 2009 - 2013. Kuningan: Pemerintah Kabupaten Kuningan. --------------. 2012. Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kuningan 2013. Kuningan: Pemerintah Kabupaten Kuningan. --------------. 2012. Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kuningan 2013. Kuningan: Pemerintah Kabupaten Kuningan. --------------. 2012. Rencana Strategi Dina Pariwisata Kabupaten Kuningan 2013. Kuningan: Pemerintah Kabupaten Kuningan.
112
Probosutedjo. 2005. HTI Membangun Masa Depan: Mengangkat Martabat angsa. Jakarta: UMB-Press. Setyowati AB, Sriyanto A, Amsa AW, Santosa A, Aliadi A, Steni B, Wulandari C, Indraswati E, Hanif F, Alexander H, Arsyad I, Adi N, Nurmawanti S, Ramono W, Sukmantoro W. 2008. Konservasi Indonesia, Sebuah Potret Pengelolaan dan Kebijakan. Jakarta: Kementrian Kehutanan RI, USAID, Environmental Services Program, Pokja Kebijakan Konservasi. Supriatna J. 2008. Indonesia.
Melestarikan Alam Indonesia.
Jakarta: Yayasan Obor
Tim Kecil Kabupaten Konservasi. 2006. Buku Kecil Kabupaten Konservasi: Konsep, Kebijakan, Sistem Penetapan Penilaian Kinerja. Jakarta: Kementrian Kehutanan, Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Lingkungan Hidup, IPB, WWF, CIFOR, Tropenbos International.
113
