_Bidang Unggulan: KBI / Kebijakan, Budaya, dan Informasi_ _Kode/Nama Rumpun Ilmu: 703 / Penyiaran_
LAPORAN AKHIR PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI
KEBIJAKAN LEMBAGA PENYIARAN DALAM PENGELOLAAN PROGRAM SIARAN PEMILU
TIM PENELITI Ketua : Dr. Dadang Rahmat Hidayat, S.Sos., SH, M.Si.
NIDN: 0005026807
Anggota : Prof. H. Deddy Mulyana, M.A., Ph.D. Dra. Hj. Henny Sri Mulyani Rohayati, M.Si.
NIDN: 0028015803 NIDN: 0013096105
UNIVERSITAS PADJADJARAN FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI NOVEMBER 2014
ii
RINGKASAN
Laporan ini merupakan laporan akhir penelitian tentang kebijakan lembaga penyiaran di Indonesia dalam Pemilu 2014. Menjelang masa kampanye pemilu anggota legislatif, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah, media massa harus segera bersiap-siap untuk menjadi saluran yang digunakan para peserta Pemilu untuk berlomba mempengaruhi masyarakat. Fenomena yang biasa terjadi ini menjadi menarik karena banyak terjadi media massa tidak mampu menjaga independensinya sebagai lembaga yang netral. Riset ini dilakukan untuk melihat fenomena tersebut terutama pada lembaga penyiaran. Tujuannya adalah untuk menemukan kebijakan program siaran Pemilu dalam hal pemilu 2014, mengkritisi kinerja lembaga penyiaran melalui konsep-konsep dan teori yang relevan, serta untuk merumuskan rekomendasi tentang bagaimana seharusnya lembaga penyiaran berperilaku. Metode yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif dengan objek beberapa lembaga penyiaran di Kalimantan Timur, Aceh dan Jawa Timur. Dalam melakukan analisis, peneliti menggunakan konsep Jurnalisme Damai, Elemen Jurnalisme, Kode Etik Jurnalistik, serta P3/SPS KPI. Dari hasil riset ditemukan bahwa ada indikasi dan kecenderungan beberapa lembaga penyiaran memanfaatkan momentum pemilu untuk menjadi sarana sosialisasi dan bahkan kampanye sekaligus momentum untuk mendapatkan keuntungan pemasangan iklan dari para peserta pemilu legislatif dan pemilihan presiden tahun 2014. Meski ditemukan ada yang sangat kentara keberpihakan kepada kandidat tertentu namun secara umum masih berada pada jalur yang sesuai dengan rambu-rambu atau ketentuan penyelenggaraan siaran pemilu. Keberpihakan yang kentara salah satunya berkaitan dengan kedekatan pemilik atau pengelola media dengan kandidat atau partai pengusung kandidat pada lembaga penyiaran.
iii
PRAKATA
Independensi media penyiaran merupakan salah satu indikator majunya demokrasi di sebuah negara. Salah satu tantangan terbesar independensi media penyiaran adalah keterlibatan media penyiaran dalam pesta politik pemilu terutama pada masa kampanye. Mendekati masa kampanye pemilu baik pemilu anggota legislatif, presiden dan kepala daerah (pemilukada), media massa harus segera bersiap-siap untuk menjadi saluran yang digunakan para peserta Pemilu untuk berlomba mempengaruhi masyarakat. Fenomena yang biasa terjadi ini menjadi menarik karena banyak terjadi media massa tidak mampu menjaga independensinya sebagai lembaga yang netral. Dalam menunjang hal tersebut, kami selaku Tim Peneliti tergerak untuk meneliti masalah kebijakan media penyiaran dalam mengelola siaran pemilu di berbagai media dengan memanfaatkan peluang bantuan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ini. Kami mendapat peluang ketika bantuan nasional ini kemudian difasilitasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Padjadjaran. Selain itu, dukungan dari Fakultas Ilmu Komunikasi untuk penyelenggaraan penelitian ini sungguh sangat besar. Ditambah dengan dukungan dari pihak-pihak lain, kami merasa bersyukur pada akhirnya penelitian ini dapat berjalan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengucapkan terima kasih kepada: 1. Prof. H. Ganjar Kurnia, DEA.Ph.D., Rektor Universitas Padjadjaran yang telah mendorong dan memberi peluang untuk terus berprestasi melakukan penelitian.
iv
2. Prof. Dr. Wawan Hermawan, M.Si, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Unpad, yang selalu memberi semangat dan peluang penelitian secara kompetitif di lingkungan Unpad. 3. Prof. H. Deddy Mulyana, M.A., Ph.D., Dekan Fikom Unpad dengan penuh kesabaran dalam mendorong dan memberi kesempatan kepada seluruh dosen Fikom untuk terus meningkatkan kinerja dan melakukan penelitian. 4. Rekan-rekan dari Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Daerah serta pengelola industri media massa yang menyatakan kesediaannya untuk membantu penelitian ini: KPID Aceh, KPID Kalimantan Timur, KPID Jawa Timur, dan KPI Pusat, serta TVRI Aceh, Serambi FM, Tepian TV-Samarinda, Suara Samarinda FM, BTV-Balikpapan dan KP FM-Balikpapan, BerauTV, JTV Surabaya dan Radio Suara Surabaya. 5. Seluruh teman-teman dari sivitas akademika Fikom Unpad yang telah membantu dan memberikan dorongan dalam kelancaran melakukan penelitian secara berkualitas. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat, terutama untuk kemajuan dunia penyiaran di Indonesia. Bandung, November 2014 Tim Peneliti
v
DAFTAR ISI
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN KEMAJUAN ………………………………
ii
RINGKASAN…………………………………………………………………………… iii PRAKATA ……………………………………………………………………………... iv DAFTAR ISI …………………………………………………………………………… vi BAB I
PENDAHULUAN ……………………………………………………………
1
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA ……………………………………………………...
6
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN ………………………………… 11 BAB IV METODE PENELITIAN …………………………………………………… 12 BAB V
HASIL YANG DICAPAI …………………………………………………... 16
BAB VI RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA ………………………………….. 46 BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN ……………………………………………. 47 DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………………… 49 LAMPIRAN...................................................................................................................... 51
vi
BAB 1 PENDAHULUAN
Media Massa adalah salah satu sarana yang cukup penting dalam proses komuikasi politik dalam fungsi sosialisasi dan edukasi politik bagi berbagai suprastruktur maupun infrastruktur sistem politik dimana pun. Media massa banyak digunakan kerena peranan dan pengaruhnya yang tidak dapat diabaikan. Dari sekian banyak jenis media massa, saat ini yang sangat strategis adalah media penyiaran. khususnya di Indonesia. Hampir setiap keluarga atau rumah tangga di Indonesia memiliki radio dan atau televisi. Sehingga kemungkinan pemakaian media tersebut oleh masyarakat menjadi potensi penyampaian berbagai pesan termasuk pesan-pesan politik dari para aktor politik. Media penyiaran dalam melaksanakan kegiatannya menggunakan frekuensi sebagai ranah publik yang terbatas, sehingga kaidah-kaidah penggunaan media massa penyiaran diatur khusus sehingga berbeda dengan media massa lainnya. Prinsip penggunaan frekuensi sebagai ranah publik menyebabkan media penyiaran diatur secara ketat (highly regulated), termasuk dalam penggunaannya bagi kepentingan politik. Lembaga penyiaran harus diabdikan sebesar-besarnya kepentingan publik dan seyogyanya independen terhadap kepentingan politik tertentu. Oleh karena itu bagaimana media penyiaran di Indonesia, menjalankan peran dan fungsinya dalam aktivitas politik khususnya kebijakan dalam penyaiaran pemilu menjadi sangat penting untuk diketahui. Penelitian ini dimaksudkan
untuk
mengetahui
tentang
kebijakan
lembaga
penyiaran
dalam
menyelenggarakan siaran yang berkaitan dengan pemilu legislatif dan pemilihan presiden tahun 2014. Diharapkan akan diketahui berbagai aspek dalam penyelenggaraan penyiaran pemilu ini, seperti regulasi yang relevan serta kebijakan lembaga penyiaran dalam
