Lapangan Kerja bagi Kaum Muda: Jalan Setapak dari Sekolah menuju Pekerjaan

Dalam mempersiapkan masukan ILO kepada Komite Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia, 12 seri paparan teknis singkat (Technical Briefing Notes-TBNs) telah disusun untuk memenuhi dua tujuan. Pertama, sebagai dokumen latar belakang tentang persoalan dan pilihan-pilihan kebijakan kunci yang sangat penting bagi pengentasan kemiskinan. Dan kedua, sebagai pondasi dalam penyusunan laporan komprehensif: "Terbebas dari Kemiskinan: Masukan ILO atas PRSP Indonesia". Paparan teknis ini membahas: Lapangan Kerja bagi Kaum Muda: Jalan Setapak dari Sekolah menuju Pekerjaan. Tematema lain dalam seri paparan teknis singkat meliputi: •

Dimensi Ketenagakerjaan dalam Kebijakan Makro dan Sektoral

•

Desentralisasi dan Pekerjaan Mengaitkannya dengan MDGs;

•

Penciptaan Pekerjaan dan Pengembangan Usaha (Usaha Kecil, Menengah dan Ekonomi Lokal);

•

Pembangunan Pedesaan: Akses, Ketenagakerjaan dan Peluang Meraih Pendapatan;

•

Pengembangan Keterampilan untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Kehidupan yang Berkelanjutan;

•

Mempromosikan Deklarasi ILO mengenai Prinsipprinsip dan Hak-hak Dasar di Tempat Kerja;

•

Menghapuskan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerja Anak;

•

Perlidungan Sosial bagi Semua;

•

Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik di Pasar Kerja dengan memperkuat Tripartisme dan Dialog Sosial;

•

Migrasi: Peluang dan Tantangan bagi Pengentasan Kemiskinan.

•

Jender dan Kemiskinan

yang

Layak:

Hak Cipta © Kantor Perburuhan Internasional 2004 Pertama terbit tahun 2004 Publikasi Kantor Perburuhan Internasional dilindungi oleh Protokol 2 dari Konvensi Hak Cipta Dunia (Universal Copyright Convention ). Walaupun begitu, kutipan singkat yang diambil dari publikasi tersebut dapat diperbanyak tanpa otorisasi dengan syarat agar menyebutkan sumbernya. Untuk mendapatkan hak perbanyakan dan penerjemahan, surat lamaran harus dialamatkan kepada Publications Bureau (Rights and Permissions), International Labour Office, CH 1211 Geneva 22, Switzerland. Kantor Perburuhan Internasional akan menyambut baik lamaran tersebut. _______________________________________________________________________________ ILO Seri Rekomendasi Kebijakan: Kerja Layak dan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia, 2004 ISBN 92 2 015540 0 _______________________________________________________________________________ Sesuai dengan tata cara Perserikatan Bangsa Bangsa, pencantuman informasi dalam publikasi publikasi ILO beserta sajian bahan tulisan yang terdapat di dalamnya sama sekali tidak mencerminkan opini apapun dari Kantor Perburuhan Internasional (International Labour Office) mengenai informasi yang berkenaan dengan status hukum suatu negara, daerah atau wilayah atau kekuasaan negara tersebut, atau status hukum pihak pihak yang berwenang dari negara tersebut, atau yang berkenaan dengan penentuan batas batas negara tersebut. Dalam publikasi publikasi ILO sebut, setiap opini yang berupa artikel, kajian dan bentuk kontribusi tertulis lainnya, yang telah diakui dan ditandatangani oleh masing masing penulisnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing masing penulis tersebut. Pemuatan atau publikasi opini tersebut tidak kemudian dapat ditafsirkan bahwa Kantor Perburuhan Internasional menyetujui atau menyarankan opini tersebut. Penyebutan nama perusahaan, produk dan proses yang bersifat komersil juga tidak berarti bahwa Kantor Perburuhan Internasional mengiklankan atau mendukung perusahaan, produk atau proses tersebut. Sebaliknya, tidak disebutnya suatu perusahaan, produk atau proses tertentu yang bersifat komersil juga tidak dapat dianggap sebagai tanda tidak adanya dukungan atau persetujuan dari Kantor Perburuhan Internasional. Publikasi publikasi ILO dapat diperoleh melalui penyalur penyalur buku utama atau melalui kantor kantor perwakilan ILO di berbagai negara atau langsung melalui Kantor Pusat ILO dengan alamat ILO Publications, International Labour Office, CH 1211 Geneva 22, Switzerland atau melalui Kantor ILO di Jakarta dengan alamat Menara Thamrin, Lantai 22, Jl. M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta 10250. Katalog atau daftar publikasi terbaru dapat diminta secara cuma cuma pada alamat tersebut, atau melalui e mail:[email protected] ; [email protected]. Kunjungi website kami:www.ilo.org/publns ; www.un.or.id/ilo, www.ilo-jakarta.or.id Dicetak di Jakarta, Indonesia

LAPANGAN KERJA BAGI KAUM MUDA: JALAN SETAPAK DARI SEKOLAH MENUJU PEKERJAAN Kemiskinan di Indonesia tidak membedakan usia: 62 persen orang miskin berumur kurang dari 30 tahun! Y a n g p a l i n g b a n y a k m e n d e r i t a kemiskinan adalah anak-anak, berikutnya mereka yang berumur 15 sampai 29 tahun. Tingkat kemiskinan makin menurun untuk kelompok umur yang lebih tinggi. Eratnya korelasi antara usia dan kemiskinan menunjukkan perlunya pendekatan siklus hidup dalam kebijakan pengentasan kemiskinan: mengarahkan sasaran pada keluarga miskin yang mempunyai banyak anak dan anak muda dalam peralihan dari kondisi ketergantungan pada keluarga menjadi mandiri dan dari sekolah ke bekerja. Grafik 1. Persentase Orang Miskin Menurut Umur, 2002

1

Sumber: SUSENAS 2002

Pendahuluan

Lapangan Kerja bagi Kaum Muda: Jalan Setapak dari Sekolah menuju Pekerjaan

Paparan Teknis ini memusatkan pembahasan pada masalah kaum muda dan kemiskinan dalam konteks peralihan dari sekolah ke tempat bekerja dan mengidentifikasi beberapa bidang prioritas untuk pelaksanaan kebijakan. Ini mengikuti definisi standar PBB yang menggolongkan kaum muda sebagai mereka yang berumur 15 sampai 24 tahun. Istilah transisi dari—sekolah—ke—bekerja diartikan sebagai bukan hanya menyelesaikan pendidikan dan menemukan pekerjaan. Pembahasan dalam hubungan ini lebih luas sifatnya: dimulai pada waktu sedang bersekolah dan berakhir jauh setelah kaum muda ini sudah mulai bekerja—suatu proses yang memakan waktu bertahun-tahun. Data tentang kemiskinan diambil dari SUSENAS 2002, bekerja dan setengah-pengangguran dari SAKERNAS 20021 , informasi lain berasal dari survei berskala besar transisi dari—sekolah—ke—bekerja yang dilaksanakan awal 2002.2

Kemiskinan dan kerentanan

2

Kaum muda di Indonesia cenderung lebih berisiko terhadap kemiskinan dibanding mereka yang lebih tua, karena tiga sebab. Pertama, banyak rumah tangga dengan jumlah tanggungan besar (jumlah anak di atas rata-rata dan orang muda yang masih dalam tanggungan) berada di bawah garis kemiskinan, terutama di daerah pedesaan. Kedua, bukti empiris dari hasil survei transisi dari-sekolahke-bekerja menunjukkan bahwa kemiskinan dari satu generasi seringkali diwariskan ke generasi berikutnya. Banyak pemuda yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah—orang tua mereka mempunyai pekerjaan berstatus rendah dan upah yang rendah—yang terpaksa memasuki pasar kerja pada usia sangat muda untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka umumnya menemukan pekerjaan yang tidak tetap dan dengan upah rendah, tanpa prospek untuk masa depan. Ketiga, kaum muda rawan terhadap kemiskinan pada masa transisi dari ketergantungan menjadi mandiri dan dari sekolah ke bekerja. Mereka menemukan kesulitan mendapatkan pekerjaan produktif karena pengetahuan mereka yang kurang tentang pasar 1

Lapangan Kerja bagi Kaum Muda di Indonesia, draf laporan disiapkan oleh Institut Penelitian Ekonomi dan Sosial, Universitas Indonesia, untuk ILO, November 2003.

2

G. Sziraczki and A. Reerink: Transisi—dari—sekolah—ke Bekerja di Indonesia, laporan yang diterbitkan ILO, Oktober 2003

kerja dan kurang terintegrasi dengan pasar kerja. Selain itu, tenaga kerja muda lebih murah dan para pengusaha lebih mudah memutuskan hubungan kerja (PHK) kaum muda. Kerawanan para pemuda makin parah karena mobilitas mereka yang tinggi dari daerah pedesaan ke perkotaan, meskipun migrasi dapat juga menjadi jalan keluar dari kemiskinan. Kalangan pemuda sangat berisiko jatuh ke jurang kemiskinan ketika terjadi kemerosotan ekonomi. Selama krisis ekonomi Indonesia, selain tingkat kemiskinan berlipat dua (dari 12% pada tahun 1996 menjadi 24% pada tahun 1999), jumlah kaum muda miskin meningkat tajam dari kurang 2 juta orang menjadi 11 juta orang! Sejak puncak krisis, Indonesia berhasil mengurangi kemiskinan antara perempuan dan laki-laki muda, walaupun penurunan jumlah ini relatif lebih rendah dibandingkan penurunan angka kemiskinan secara keseluruhan. Pada tahun 2002, SUSENAS mencatat 8,6 juta orang muda miskin, yang merupakan 15% dari penduduk muda dan 22% dari 38,4 juta orang miskin di Indonesia. Grafik 2. Persentase Orang Miskin Menurut Umur, 2002

Sumber: 1996-2002

3

Masalah kemiskinan kaum muda tidak terbatas pada masalah rendahnya upah. Ada dimensi lain yang juga penting: terbatasnya akses ke pendidikan, layanan kesehatan, air, dan sanitasi yang memadai. Orang muda juga tidak memperoleh jaminan sosial, tidak dapat bersuara dan tidak terwakili dalam politik. Sekitar 60 persen kaum muda tinggal di daerah pedesaan. Perempuan muda, khususnya, mengalami masalah akses ke pelayanan umum yang bermutu dan memikul konsekuensi yang


berat seperti ditandai dengan tingginya angka kematian ibu melahirkan. Sebagai rangkuman, tingginya konsentrasi kemiskinan di kalangan generasi muda dan sifat mereka yang sangat rentan memerlukan berbagai upaya untuk mengatasi kebutuhan orang muda dalam penyusunan PRSP. Dengan demikian, rekomendasi utama yang perlu diberlakukan adalah untuk: · Memberikan prioritas dan menempatkan masalah kemiskinan kaum muda dalam porsi utama pada PRSP dan tidak hanya sebagai konsekuensi dari program pengentasan kemiskinan. Sudah waktunya untuk mendobrak pola-pola yang mengikuti jejak orang tua mereka.

Penciptaan peluang

4

Salah satu alasan utama kemiskinan kaum muda adalah tidak adanya kesempatan kerja yang produktif dan layak. Ini lebih tercermin pada tingginya tingkat setengah-pengangguran di daerah pedesaan (47%), dibandingkan kaum muda di perkotaan yang hanya 18%.3 Di pihak lain, tingkat pengangguran terbuka kaum muda di perkotaan sangat tinggi dan meningkat sekitar 33%.4 Selain itu, perempuan muda adalah salah satu dari kelompok yang paling terpukul karena mereka masuk bagian terbesar dari kaum muda yang menganggur atau setengah pengangguran. Dengan demikian, tantangan bagi Indonesia adalah menciptakan kesempatan kerja yang memadai (Kebijakan di sisi permintaan untuk meningkatkan kesempatan kerja) bagi kaum muda miskin untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif yang sifatnya bebas, tidak-membedakan, aman, dan bermartabat. Kesempatan yang dapat menolong mereka keluar dari kemiskinan dan mendayagunakan bakat, kemampuan dan aspirasi mereka. Tantangan ini sungguh berat. 3

Data yang digunakan berasal dari publikasi BPS, “Situasi Angkatan Kerja di Indonesia tahun 2002”, yang merujuk pada kelompok umur 15-24 tahun, baik laki-laki maupun perempuan dan yang bekerja 35 jam seminggu.

4

Data yang digunakan berasal dari publikasi BPS, “Labour Force Situation in Indonesia 2002”, pengangguran (perkotaan, laki-laki dan perempuan berusia 15-24 tahun) termasuk mereka yang (1) Mencari pekerjaan, (2) Sedang menyiapkan usaha/perusahaan baru, (3) putus asa untuk mendapatkan pekerjaan, (4) Sudah mendapatkan pekerjaan tapi masih beberapa waktu lagi.

· Memasukkan tujuan penciptaan kesempatan kerja bagi kaum muda dalam kebijakan ekonomi makro dan sektoral Pertumbuhan melalui stabilisasi ekonomi makro dan peningkatan iklim investasi penting artinya untuk pengentasan kemiskinan, tetapi itu saja belum cukup. Mutu pertumbuhan itu juga penting artinya! Suatu kebijakan nasional yang efektif untuk penciptaan kesempatan kerja bagi orang muda perlu menjadi bagian dari seluruh kebijakan penciptaan lapangan kerja melalui pertumbuhan ekonomi yang serba padat karya. Ini memerlukan penetapan tujuan yang jelas untuk perluasan lapangan kerja dan mobilisasi kebijakan publik dengan maksud memberi peluang kepada kaum muda untuk memperoleh pekerjaan penuh dan produktif. · Mendorong investasi dalam industri padat karya Kaum muda dapat memperoleh manfaat dari perluasan industri berorientasi ekspor karena banyak dari kegiatan ini yang mengandalkan tenaga kerja muda. Mereka juga memperoleh manfaat dari perluasan kegiatan non-pertanian di daerah pedesaan, peluang baru dalam layanan publik seperti pendidikan, kesehatan umum dan perorangan, kepariwisataan, media masa dan teknologi informasi dan komunikasi, yang rasanya cukup menarik bagi kaum muda. · Meningkatkan jaminan yang fleksibel dalam pasar kerja kaum muda

5

Fleksibilitas pasar tenaga kerja akan memudahkan para pengusaha mempekerjakan kaum muda, tetapi ini perlu dilihat dengan hati-hati karena dapat menimbulkan ketidak-amanan pekerjaan. Mengusahakan pemberlakuan upah minimum untuk pekerja muda dan kontrak-kontrak praktek kerja khusus dapat memudahkan mereka masuk ke pasar tenaga kerja. · Meningkatkan informasi dan pemantauan pasar tenaga kerja Tujuannya adalah menyediakan pekerjaan yang produktif dan layak sebagai salah satu dari delapan Tujuan Pembangunan Milenium PBB, dan tingkat kepesertaan kaum muda di dunia kerja adalah


indikator yang digunakan untuk mengukur kemajuan. Namun demikian, sebagai indikator, tingkat kepesertaan orang muda di dunia kerja mengandung banyak kelemahan, terutama di negara-negara berkembang. Pemantauan kemajuan perlu difokuskan pada kesempatan kerja bukannya pengangguran. Contoh-contohnya meliputi rasio kepesertaan kaum muda terhadap jumlah penduduk muda, dan porsi pemuda yang bekerja dalam pekerjaan penuh-waktu, bersama dengan indikator lainnya seperti nisbah kaum muda berpendidikan terhadap penduduk muda. Adalah penting untuk menyajikan data menurut jender. · Mengusahakan kelengkapan dan meningkatkan sinergi antara PRSP dan Rencana Aksi Nasional untuk Lapangan Kerja bagi Kaum Muda (National Action Plan on Youth Employment )

6

Untuk mengatasi tantangan lapangan kerja bagi kaum muda, Pemerintah Indonesia telah secara sukarela bersedia menjadi ‘lead country’ dalam Jejaring Lapangan Kerja bagi Kaum Muda (Youth Employment Network/YEN) yang diselenggarakan Sekretaris Jenderal PBB. Kegiatan yang secara langsung melibatkan Bank Dunia dan ILO ini memiliki tujuan khusus mengembangkan Rencana Aksi Nasional untuk Lapangan Kerja bagi Kaum Muda sebagaimana tertuang dalam resolusi PBB tentang Pengembangan Kesempatan Kerja bagi Kaum Muda yang dikeluarkan dalam sidang umum PBB pada Desember 2002. Pada Mei 2002, Menteri Koordinator bidang Perekonomian membentuk Indonesian Youth Employment Network (I-YEN) (Jejaring Lapangan Kerja bagi Kaum Muda Indonesia). I-YEN melibatkan para pembuat kebijakan tingkat tinggi dan masyarakat madani. Tugas utama I-YEN adalah mengembangkan Rencana Aksi Nasional untuk Lapangan Kerja bagi Kaum Muda yang terfokus pada empat bidang utama: kelayakan bekerja, kesempatan yang sama, kewirausahaan, dan penciptaan lapangan kerja. Karena itu penting mengusahakan kelengkapan dan meningkatkan sinergi antara PRSP dan Rencana Aksi Nasional untuk Lapangan Kerja bagi Kaum Muda untuk memaksimalkan hasil kebijakan tersebut.

Salah satu bidang utama dalam penciptaan lapangan kerja adalah usaha meningkatkan kemauan bekerja-mandiri dan berwirausaha. Di Indonesia, sekitar 60 persen kaum muda miskin yang bekerja-sendiri memperoleh nafkah dari sektor informal. Sebagian besar kaum muda yang berusaha sendiri menjalankan bisnis yang berskala sangat kecil dan masalah utama yang mereka hadapi adalah kurangnya pelatihan dan modal, persaingan dan korupsi, serta naik-turunnya pendapatan karena perubahan musiman dalam bisnis mereka. Tidak mengherankan bila sebagian besar dari mereka kurang siap mengubah usaha mereka menjadi perusahaan kecil yang mapan yang giat dan membuahkan pendapatan yang cukup dan menciptakan lapangan kerja di masa depan. Namun demikian, berdasarkan temuan dalam penelitian transisi dari—sekolah—ke—bekerja, sebagian besar dari mereka memilih bekerja—mandiri agar lebih mandiri, bebas mengatur jam kerja dan harapan memperoleh penghasilan yang lebih besar. Minat para kaum muda di sekolah, pencari kerja dan pegawai muda untuk membuka usaha sendiri juga sangat kuat, walaupun preferensi ini tidak selalu berkembang menjadi niat—hal ini mencerminkan sulitnya keadaan yang dihadapi oleh kaum muda untuk memulai dan menjalankan usaha mandiri.

7

Ada sejumlah inisiatif dari pemerintah dan donor untuk memberikan dukungan pelayanan untuk para wirausahawan dan perusahaan kecil. Tetapi sebagian besar program jenis ini tidak menjawab kebutuhan khusus kaum muda, terutama mereka yang kurang berpendidikan dan miskin. Ini jelas memerlukan dorongan sosial dan ekonomi yang lebih kuat untuk membangun lingkungan yang kondusif dan kultur kewirausahaan, serta bantuan segera bagi perempuan dan laki-laki muda miskin yang menunjukkan niat yang kuat untuk menjadi wirausahawan guna menciptakan perusahaanperusahaan kecil yang mampu secara finansial yang potensial mempekerjakan orang lain. Hal ini memerlukan sejumlah langkah dalam beberapa bidang kunci. · Memperoleh data yang riil, andal dan relevan tentang perekonomian informal dan tentang berbagai aturan dan prosedur yang disyaratkan untuk mendirikan dan menjalankan usaha baru

Kewiraswastaan kaum muda


sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan lebih memahami berbagai hambatan ini, dapat disusun kebijakan yang memungkinkan bagian dari sistim ekonomi ini dimasukkan ke dalam ekonomi arus utama dan meningkatkan produktivitasnya melalui fasilitasi legal. Pekerjaan demikian dapat disertakan dalam penelitian berkelanjutan oleh ADB dan ILO tentang ekonomi sektor informal; · Menciptakan kesadaran, melalui media dan sistem pendidikan kewirausahaan dan bekerjamandiri sebagai pilihan karier yang menjamin dan memberikan imbalan. Sebagai bagian dari upaya ini, diperlukan dukungan pelatihan kewirausahaan dasar di lebih banyak sekolah menengah, berdasarkan bahan pelatihan Start Your Business dari ILO serta pedoman lainnya yang sesuai; · Menyediakan informasi tentang peluang pasar, pelatihan dalam keterampilan bisnis, dan mendorong lembaga-lembaga keuangan untuk menyediakan kredit dan jasa keuangan lainnya dengan harga terjangkau untuk mendukung kewirausahaan dan pengembangan usaha kaum muda; · Memfasilitasi pola bapak-angkat antara perusahaan-perusahaan yang mapan dan kaum muda dengan membuat daftar dukungan dunia usaha dan organisasi pemberi layanan; · Mendukung kewirausahaan orang muda dalam bidang-bidang seperti perancangan, teknologi dan pemasaran dimana keterbukaan dan kesadaran kaum muda pada tren baru dapat membantu menghubungkan kegiatan perusahaan kecil di pedesaan dan tradisional di Indonesia dengan pasar internasional; . Mengidentifikasi model peran dan penyebaran informasi kisah-kisah sukses di berbagai negara untuk mendorong inovasi dan proses pembelajaran.

8 Modal manusia

Bidang utama intervensi dalam soal kemiskinan menyangkut sistem pendidikan dan pelatihan. Ada korelasi kuat antara pencapaian pendidikan dan terjadinya kemiskinan. Sebesar 45 persen kaum muda pedesaan dan 68 persen kaum muda miskin pedesaan hanya memiliki pendidikan dasar atau kurang. Jadi, pencapaian sampai sekolah lanjutan

tingkat pertama (program wajib belajar 9 tahun untuk semua—satu sasaran yang menjadi komitmen pemerintah), masih menjadi mimpi bagi sebagian besar masyarakat. Hal ini kemudian diaplikasikan pada pelatihan yang lebih teknikal dan terspesialisasi. Pencapaian pendidikan yang rendah oleh kaum muda miskin membuat mereka tidak mampu meraih peluang dalam pasar kerja. Lebih dari itu, keadaan ini juga mempengaruhi iklim usaha dan kemampuan negara untuk bersaing. Pendidikan bagi kaum muda miskin penting artinya untuk memutuskan siklus kemiskinan antar-generasi. Pemerintah telah menyadari arti pentingnya pendidikan dan pelatihan, dan juga telah melakukan berbagai investasi yang masuk akal dalam soal pengembangan sumber daya manusia. Ada kebutuhan mendesak untuk menanam investasi dalam hal rehabilitasi, modernisasi dan perluasan prasarana. Namun demikian, yang menjadi masalah utama adalah bagaimana meningkatkan mutu, relevansi, dan penyediaan pendidikan dan pelatihan tersebut.

9

Secara teoritis, pendidikan sampai dengan sekolah lanjutan tingkat pertama adalah bebas biaya. Namun banyak bukti yang bertentangan dengan itu, yang menunjukan bahwa para orang tua seringkali harus membayar berbagai sumbangan untuk sekolah. Selain itu, bagi keluarga miskin, pendidikan untuk anak-anak mereka berarti kehilangan penghasilan. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila survei transisi dari-sekolah-kebekerja menemukan bahwa lebih 40 persen orang muda pencari kerja dan hampir 60 persen orang muda pekerja-sendiri meninggalkan sekolah karena alasan keuangan. Ini terjadi karena keluarga mereka tidak mampu lagi membiayai pendidikan mereka atau mereka diminta membantu orang tua mencari nafkah untuk keluarga. Ini menggambarkan masalah tentang bagaimana sebenarnya biaya pendidikan bagi keluarga, terutama keluarga miskin, dan tentang bagaimana membantu mereka agar anak-anak mereka terus bersekolah sampai menyelesaikan sekolah lanjutan tingkat pertama. · Menghapuskan biaya terselubung untuk semua dan mengurangi biaya tambahan bagi orang

Membuat pendidikan dasar terjangkau kaum miskin


miskin, seperti biaya untuk membeli seragam sekolah dan buku. · Memberikan beasiswa sesuai sasaran. Komitmen Pemerintah mendukung beasiswa untuk pelajar dari keluarga miskin pada waktu JPS-Jaring Pengaman Sosial yang didanai donor mencapai titik puncaknya. Selain itu, melibatkan para orang tua dan wakil masyarakat setempat dalam komite sekolah dapat juga memainkan peran penting dalam tanggung jawab manajemen sekolah dan mendorong kinerja yang lebih baik.

Menetapkan standar dan membangun kapasitas

Desentralisasi mengalihkan tanggung jawab untuk sistem pendidikan dan latihan kepada pemerintah daerah. Ini membuka peluang untuk pelayanan yang lebih baik yang disesuaikan dengan kebutuhan setempat, serta untuk peningkatan kepesertaan dan tanggung jawab. Sementara itu, masih banyak tantangan ke depan, seperti penetapan pembagian yang jelas antara peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan penetapan pelayanan minimum untuk seluruh Indonesia, dan standar kualifikasi dan keterampilan yang diakui. Standar demikian dapat membantu mengurangi kesenjangan antara daerah-daerah miskin dengan bagian-bagian lain Indonesia secara bertahap. Bagaimana dan pada tingkat mana standar minimum ini perlu ditentukan, memerlukan kerjasama erat antara aparat pemerintah pusat dan daerah. Penghapusan stereotip jenis kelamin dalam kurikulum dan peningkatan partisipasi anak perempuan dalam pendidikan juga memerlukan perhatian. Selain itu, untuk meningkatkan manajemen dan mutu sistem pendidikan dan pelatihan yang terdesentralisasi memerlukan pembangunan kemampuan pada tingkat daerah. Ini juga akan membantu MDG untuk memastikan bahwa semua anak laki-laki dan perempuan menyelesaikan pendidikan dasar dan menghapus perbedaan jender di sekolah dasar dan menengah.

Peningkatan kemitraan antara pendidikan dan dunia usaha

Meluasnya akses ke dunia kerja menjadi bagian penting dari persiapan kaum muda memasuki pasar kerja, bukan hanya untuk menyesuaikan karier pendidikan mereka pada usia muda melainkan juga untuk memperlancar peralihan dari lingkungan pendidikan ke tempat kerja yang membutuhkan keterampilan baru dan sikap yang berbeda. Namun,

10

hanya 38 persen kaum muda yang disurvei yang mengikuti program pengalaman kerja (magang) sebagai bagian dari pendidikan dan pelatihan mereka. Temuan survei itu juga menunjukkan keprihatinan serius tentang efektivitas program magang dan praktek kerja yang ada. Lagipula, selain menawarkan program magang dan praktek kerja, perusahaan-perusahaan yang disurvai jarang bekerjasama dengan sektor pendidikan. Akibatnya, terdapat ketidak-sesuaian antara pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada kaum muda dengan apa yang diperlukan dunia usaha, dari segi pengetahuan, keterampilan dan sikap. Tamatan sekolah yang kurang siap akan menjadi beban bagi pengusaha dan hambatan dalam peningkatan produktivitas atau dalam peningkatan ke teknologi atau produksi moderen. · Melalui kerjasama erat dengan sekolah,dunia usaha dapat menjamin bahwa mereka akan memperoleh tenaga kerja yang siap pakai dan berkemampuan baik. Program magang yang efektif akan membantu para pelajar melihat hubungan antara teori dan praktek, memahami bagaimana menerapkan apa yang mereka pelajari di sekolah, serta mengembangkan sikap baru dan memperoleh kepercayaan diri. Selain praktek kerja, masih banyak cara untuk memperkenalkan dunia kerja kepada para pelajar seperti acara dialog tentang karier dan pemagangan. Para pengusaha juga dapat mendukung tugas para guru melalui pemberian nasehat dalam berbagai bidang, seperti teknologi dan standar industri, serta pengembangan kurikulum. Kerjasama erat antara pendidikan dan dunia usaha penting artinya untuk keberhasilan transisi dari-sekolah-ke-bekerja. Organisasi pengusaha mempunyai peran penting untuk bertindak sebagai perantara antara pendidikan dan dunia usaha.

11 Banyak perempuan muda dan laki-laki muda memasuki pasar kerja tanpa pengetahuan dan informasi yang memadai tentang pasar kerja itu. Data survai menunjukkan bahwa hanya sekitar 30 persen kaum muda yang masih sekolah, yang sedang mencari pekerjaan dan orang muda pekerjamandiri yang mendapatkan nasehat/jasa konseling tentang berbagai peluang kerja/karier. Oleh karena

Peningkatan persiapan lulusan sekolah menuju pasar tenaga kerja.


itu, banyak kaum muda mempunyai pandangan yang saling bertentangan dan tidak realistis dan mereka tidak tahu bagaimana memperoleh pekerjaan. · Persiapan yang baik bagi para lulusan untuk memasuki dunia kerja akan mempermudah proses penyesuaian dengan pekerjaan dan mengurangi lamanya mencari pekerjaan. Ini memerlukan penyediaan informasi tentang pasar kerja dan bimbingan karier peka-jender kepada kaum muda di sekolah melalui sistem pendidikan dan pelatihan dan kepada kaum muda pencari kerja melalui media dan layanan lapangan kerja. Lebih jauh lagi, kaum muda memerlukan bantuan untuk mempelajari teknik-teknik mencari peluang kerja. Di pihak lain, para pengusaha perlu didorong untuk menerapkan praktek penerimaan tenaga kerja yang lebih transparan ketimbang mengandalkan saluran-saluran rekrutmen informal. Pada umumnya, informasi pasar tenaga kerja yang lebih baik dan peningkatan transparansi akan dapat membuat pasar kerja lebih fleksibel dan lebih membantu transisi dari—sekolah—ke— bekerja.

Kesetaraan jender

12

Hubungan antara lingkaran setan kemiskinan dan diskriminasi jender seringkali diawali pada usia dini dalam lingkungan keluarga dan pendidikan, dan memainkan peran penting dalam pasar tenaga kerja di semua tahap siklus kehidupan. Membatasi pemisahan jender dalam pendidikan dan latihan teknik, yang cenderung menyebabkan perempuan muda mendapatkan upah rendah di semua industri, perlu dibenahi. Diskriminasi jender nyata dalam proses penerimaan tenaga kerja, dalam akses ke pelatihan di perusahaan dan promosi, dan upah yang lebih rendah daripada upah laki-laki. Selain itu, hasil survei jelas menunjukkan bahwa persepsi tentang peran jender yang dikehendaki dan pembagian tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan terus mempengaruhi posisi dan peluang bagi perempuan dalam tenaga kerja. Persepsi demikian tampaknya cukup kuat di kalangan kaum muda. Pada prakteknya, peluang perempuan muda untuk merencanakan karier menjadi sangat terbatas ketika mereka diminta berhenti bekerja setelah

menikah atau setelah melahirkan anak pertama. Walaupun banyak keluarga Indonesia mampu mengatur cara mengasuh anak dalam masyarakat atau di antara sanak keluarga mereka, temuan ini menunjukkan bahwa dalam banyak hal, sikap dan persepsi tradisional seringkali mempersempit peluang perempuan mencari penghasilan sendiri. Dengan demikian, perempuan muda kalah dengan laki-laki muda dalam hal pendidikan dan latihan seumur hidup, yang membuat mereka kurang dihargai dalam hubungan kerja sehingga menghadapi risiko kehilangan pekerjaan berulangkali dan mudah jatuh miskin.

13

Oleh karena itu, perempuan muda menghadapi banyak kerugian dalam tahap-tahap awal transisi dari-sekolah-ke-bekerja. Kerugian ini dapat diatasi tidak hanya melalui perubahan umum ke arah kesetaraan jender dalam semua aspek masyarakat dan ekonomi melainkan juga melalui berbagai kegiatan seperti pemberian jasa konsultasi tentang peningkatan karier kepada perempuan muda, penyesuaian bahan pendidikan untuk meningkatkan kesetaraan jender, pencarian dan pengangkatan “pekerja atau siswa teladan” oleh instansi pemerintah dan sekolah, dan masih banyak lagi cara yang sesuai untuk tujuan ini. Yang lebih penting lagi adalah bahwa hasil survei tampaknya menunjukkan bahwa bila perempuan memperoleh penghasilan yang relatif tinggi, mereka sekurang-kurangnya bersedia melepaskan pekerjaan mereka setelah menikah atau melahirkan. Bila mengalami kesulitan ekonomi, banyak dari mereka terpaksa harus keluar rumah mencari nafkah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan pencapaian pendidikan yang lebih tinggi bagi perempuan muda dan semakin banyak partisipasi mereka sebagai tenaga kerja, perempuan muda memilih tetap menjadi tenaga kerja dan dengan demikian akan secara berangsur-angsur mengubah persepsi tradisional mereka atas peran jender yang sesuai di Indonesia. Untuk mendukung proses ini, komitmen Pemerintah Indonesia saat ini atas pemerataan kesempatan dalam pendidikan dan pekerjaan memerlukan perhatian khusus dan pendanaan di semua tingkat, sementara perubahan bertahap dalam persepsi peran jender perlu diupayakan, misalnya, melalui penyebaran yang luas tentang cara-cara terbaik dalam lembaga-lembaga pendidikan.


Kemitraan dengan kaum muda untuk pengentasan kemiskinan

14

Serangkaian konsultasi regional kaum muda dalam konteks I-YEN yang diselenggarakan belum lama ini menunjukkan bahwa kaum muda di Indonesia menghendaki agar suara mereka didengar, masalah-masalah yang menimpa mereka diatasi dan peran mereka diakui. Mereka tidak ingin sekedar dijadikan sasaran dalam program pengentasan kemiskinan dan pemberian pekerjaan, melainkan diterima sebagai mitra untuk pembangunan, membantu merancang kepentingan bersama dan menentukan masa depan untuk setiap orang. Pesan ini juga perlu diperhatikan, baik dalam perancangan maupun dalam pelaksanaan PRSP.

Lapangan Kerja bagi Kaum Muda: Jalan Setapak dari Sekolah menuju Pekerjaan

Recommend Documents