LANDASAN PENDIDIKAN NASIONAL

AT-TA’LIM; Vol. 3, Tahun 2012

LANDASAN PENDIDIKAN NASIONAL Ida Rianti, S.Ag.,M.Pd.I BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Manusia membutuhkan pendidikan untuk menjalani kehidupannya. Pendidikan memberi bekal manusia untuk menjalani kehidupan menjadikan dewasa dengan dapat menentukan hal yang baik dan benar, dan menjalani tugas untuk belajar sepanjang hayat. Tujuan pendidikan tersebut untuk mengarah pada menjadikan manusia lebih baik. Pendidikan berproses berdasarkan landasan yang memiliki peran penting dalam pencapaian tujuan tersebut. Salah satu landasan tersebut adalah landasan pendidikan yang menentukan secara teratur rencana yang ditentukan untuk pencapaian tujuan. Suatu landasan kebijakan pendidikan berarti adalah suatu dasar keputusan untuk melakukan sesuatu dari stakeholder yang merancang aturan pencapaian keputusan pendidikan. Landasan kebijakan pendidikan tersebut menjadi acuan langkah dalam melaksanakan pendidikan. Kebijakan yang diputuskan telah dipertimbangkan dan disusun denga hati-hati dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas pendidkan yang lebih baik. Setiap kebijakan pendidikan juga akan berubah seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi bahkan ada perubahan kebijakan yang bersifar reformatif. Menurut John Dewey dalam Tilaar (1999) menyebutkan Education is the fundamental method of social progress and reform. All reforms wich rest simply upon the enactment of law, or the thereathenig of certain penalties, or upon changes in mechanical or autward arrangements, are transitory and futile. Pendidikan adalah metode dasar kemajuan sosial dan reformasi. Semua reformasi yang sisanya hanya pada berlakunya hukum, atau memberlakukan denda tertentu, atau atas perubahan pengaturan mekanis atau luar, yang sementara dan sia-sia. Reformasi membuka ruang partisipasi formal dan informal secara lebih luas. Kebebasan pers memberi sumbangan amat berarti bagi partisipasi publik, sehingga pendidikan dasar dapat dengan cepat menjadi isu publik untuk didiskusikan dan diadvokasi secara bebas. Indonesia yang mengalami beberapa kali zaman kepemimpinan juga memengaruhi perubahan kebijakan pendidikan namun landasan kebijakan utama tetap dari Pembukaan Undang-Undang tahun 1945, hingga pada Sistem Pendidikan Nasional dan Rencana Strategis di bidang pendidikan. Sebagai seorang pendidik sangat penting memahami suatu landasan kebijakan pendidian untuk melaksanakan 72

Landasan Pendidikan …

pendidikan sesuai aturan yang berlaku, agar mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas dan terarah. Berdasarkan pembahasan di atas maka pemakalah akan membahas tentang landasan kebijakan pendidikan di Indonesia implikasinya di negara Indonesia, serta perbandingan dengan landasan kebijakan di negara maju yaitu Amerika Serikat. B. Rumusan Masalah Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka masalah yang akan dibahas dalam penulisan makalah ini adalah : 1. Apakah yang dimaksud dengan Landasan? 2. Apakah yang dimaksud dengan kebijakan? 3. Apakah yang dimaksud dengan pendidikan? 4. Apakah yang dimaksud dengan Landasan Kebijakan Pendidikan? 5. Bagaimanakah Landasan Kebijakan Pendidikan Indonesia? 6. Bagaimanakan Kebijakan Negara Amerika Serikat C. Tujuan Penulisan Makalah.  Untuk mengetahui pengertian Landasan.  Untuk mengetahui pengertian Kebijakan.  Untuk mengetahui pengertian Pendidikan.  Untuk mengetahui pengertian Landasan Kebijakan Pendidikan.  Untuk memahami Landasan Kebijakan Pendidikan Indonesia.  Untuk memahami Kebijakan Negara Amerika Serikat BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Landasan Secara leksikal, landasan berarti tumpuan, dasar atau alas, karena itu landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar pijakan. Titik tolak atau dasar pijakan ini dapat bersifat material (contoh: landasan pesawat terbang); dapat pula bersifat konseptual (contoh: landasan pendidikan). Landasan yang bersifat koseptual identik dengan asumsi, adapun asumsi dapat dibedakan menjadi tiga macam asumsi, yaitu aksioma, postulat dan premis tersembunyi. Berdasarkan The Free Dictionary by Farlex Landasan (based) artinya adalah The fundamental principle or underlying concept of a system or theory; a basis. Secara karta kerja berdasarkan Dictionary.com yaitu the bottom support of anything; that on which a thing stands or rests: Selanjutnya yaitu : a fundamental principle or groundwork; foundation; basis: the base of needed reforms. Berdasarkan arti penjabaran ringkas diatas maka dapat disimpulkan

73


landasan adalah suatu prinsip yang inti dan mengarisbawahi suatu konsep dalam sistem atau teori.

pijakan

atau

B. Pengertian Kebijakan Kata policy secara etismologis berasal dari kata polis dalam bahasa Yunani yang berarti negara-kota. Dalam bahasa latin kata ini menjadi politia, yang artinya negara. Dalam bahasa Inggris lama, kata tersebut menjadi policie, yang pengertiannya berkaitan dengan urusan pemerintah atau administrasi pemerintah (Dunn,1981:). Dalam pengertian umum kata ini diartikan sebagai, “…a course of action intended to accomplish some end” (Jones,1977:4) atau sebagai “… whatever government chooses to do or not to do” (Dye,1975:1). Dalam bahasa Indonesia, kata “kebijaksanaan” atau “kebijakan” yang diterjemahkan dari kata policy tersebut mempunyai konotasi tersendiri. Kata kebijakan diambil dari kata bijaksana atau bijak yang dapat disamakan dengan pengertian wisdom, yang berasal dari kata sifat wise dalam Bahasa Inggris. Banyak definisi yang dibuat oleh para ahli untuk menjelaskan arti kebijakan. Thomas Dye menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (whatever government chooses to do or not to do). Definisi ini dibuatnya dengan menghubungkan pada beberapa definisi lain dari David Easton (1957) , dalam hayes (2001) . Easton menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai “kekuasaan mengalokasi nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan.” Ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya dapat mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah. Sementara Lasswell dan Kaplan (Ulul Albab, 2005) yang melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek (a projected program of goals, values and practices). Carl Friedrich (Ulul Albab, 2005) mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah adanya tujuan (goal), sasaran (objektive) atau kehendak (purpose). H. Hugh Heglo menyebutkan kebijakan sebagai “a course of action intended to accomplish some end,” atau sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi Heglo ini selanjutnya diuraikan oleh Jones dalam kaitan dengan beberapa isi dari kebijakan. Pertama, tujuan. Di sini yang dimaksudkan adalah tujuan tertentu yang dikehendaki untuk dicapai (the desired ends to be achieved). Bukan suatu tujuan yang sekedar diinginkan saja. Dalam kehidupan sehari-hari tujuan yang hanya diinginkan saja bukan tujuan, tetapi sekedar keinginan. Setiap orang boleh saja berkeinginan apa saja, tetapi dalam kehidupan bernegara 74


tidak perlu diperhitungkan. Baru diperhitungkan kalau ada usaha untuk mencapainya, dan ada”faktor pendukung” yang diperlukan. Ke-dua, rencana atau proposal yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya. Ke-tiga, program atau cara tertentu yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Ke-empat, keputusan, yakni tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program dalam masyarakat. Selanjutnya Heglo mengatakan bahwa kebijakan lebih dapat digolongkan sebagai suatu alat analisis daripada sebagai suatu rumusan kata-kata. Sebab itu, katanya, isi dari suatu kebijakan lebih dapat dipahami oleh para analis daripada oleh para perumus dan pelaksana kebijakan itu sendiri. Bertolak dari sini, Jones merumuskan kebijakan sebagai “…behavioral consistency and repeatitiveness associated with efforts in and through government to resolve public problems” (perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada di dalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum). Definisi ini memberi makna bahwa kebijakan itu bersifat dinamis. Sejalan dengan perkembangan studi yang makin maju, William Dunn mengaitkan pengertian kebijakan dengan analisis kebijakan yang merupakan sisi baru dari perkembangan ilmu sosial untuk pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebab itu dia mendefinisikan analisis kebijakan sebagai “ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan yang dipakai dalam memecahpersoalan dalam kehidupan sehari-hari“. Di sini dia melihat ilmu kebijakan sebgai perkembangan lebih lanjut dari ilmuilmu sosial yang sudah ada. Metodologi yang dipakai bersifat multidisiplin. Hal ini berhubungan dengan kondisi masyarakat yang bersifat kompleks dan tidak memungkinkan pemisahan satu aspek dengan aspek lain. Berikut tahapan dalam membuat kebijakan menurut Sean Lennon “Defining of the Issue Setting the Agenda Formulating the Policy Adopting the Policy Implemetation of the Policy Analysis / Interpretation of the courts”. Berdasarkan definsi-definsi diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan rencana yang disusun oleh stakeholder atau pemerintah untuk halayak umum yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan dan bersifat dinamis karena adanya perubahan zaman. C. Pengertian Pendidikan Berdasarkan sudut pandang pedagogik, sebagaimana dikemukakan M.J. Langeveld (1980) dapat disimpulkan bahwa pendidikan atau mendidik adalah suatu upaya orang dewasa yang dilakukan secara sengaja untuk membantu anak atau orang yang belum dewasa agar mencapai kedewasaan. Pendidikan berlangsung dalam pergaulan antara orang dewasa dengan anak atau orang yang 75


belum dewasa dalam suatu lingkungan. Karena pendidikan itu diupayakan secara sengaja, maka dalam hal ini pendidik tentunya telah memiliki tujuan pendidikan. Untuk mencapai tujuan tersebut pendidik memilih isi pendidikan tertentu dan menggunakan alat pendidikan tertentu pula. Dari uraian di atas, dapat diidentifikasi adanya enam unsur yang terlibat dalam pendidikan atau pergaulan pendidikan, yaitu: (1) tujuan pendidikan, (2) pendidik, (3) anak didik, (4) isi pendidikan, (5) alat pendidikan, (6) lingkungan pendidikan. Berdasarkan Dictionary of Education dinyatakan bahwa pendidikan adalah: ( a) proses seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, (b) proses sosial yang terjadi pada orang yang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang datang dari sekolah), sehingga mereka dapat memperoleh perkembangan kemmapuan sosial dan kemampuan individu yang optimum (Fattah, 1996 ). Pengertian lain dijelaskan oleh Crow and Crow (1960) dalam Fattah (1996) “Modern educational thepry and practise not only are aimed at preparation for future living but also are operative indetermining the patern of present“. Komite Internasional UNESCO yang diketuai oleh Jacques Delors tentang pendidikan untuk abad XXI, yakni pendidikan yang harus dilaksanakan atas dasar dua buah prinsip, yakni prinsip pertama, pendidikan atau pembelajaran berlangsung sepanjang hayat (lifelong education, lifelong learning) dan prinsip kedua, pendidikan mempunyai empat sendi atau pilar. (i) belajar mengetahui, termasuk belajar bagaimana belajar (learning to know, including learning how to learn), (ii) belajar berbuat (learning to do), (iii) belajar menjadi seseorang (learning to be), dan (iv) belajar hidup bersama, hidup dengan orang lain (learning to live together, learning to live with others). Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan pendidikan adalah suatu proses yang dialami oleh setiap individu sepanjang hayat baik disengaja atau tidak disengaja dalam rangka mengembangkan kemampuan diri untuk menghadapi berbagai aspek kehidupan. C. Landasan Kebijakan Pendidikan Kata landasan dalam hukum/kebijakan berarti melandasi atau mendasari atau titik tolak.Sementara itu kata hukum dapat dipandang sebagai aturan baku yang patut ditaati. Aturan baku yang sudah disahkan oleh pemerintah ini , bila dilanggar akan mendapatkan sanksi 76


sesuai dengan aturan yang berlaku pula. Landasan hokum/kebijakan dapat diartikan peraturan baku sebagai tempat terpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan – kegiatan tertentu, dalam hal ini kegiatan pendidikan “Education policy” refers to the collection of rules, both stated and implicit, or the regularities in practice that govern the behavior of persons in schools. Education policy analysis refers to the scholarly study of education policy. Examples of education policy analysis may be found in such academic journals as Education Policy Analysis Archives. “Kebijakan Pendidikan” mengacu pada kumpulan aturan, baik dinyatakan dan implisit, atau keteraturan dalam praktek yang mengatur perilaku orang di sekolah-sekolah. analisis kebijakan Pendidikan mengacu pada studi ilmiah kebijakan pendidikan Landasan kebijakan pendidikan juga akan berhubungan pihak yang berwenang melaksanakan undang-undang yaitu pihak yang merancang kebijakan tersebut. Pihak tersebut adalah pemerintah, pemerintah beserta pihak yang terkait harus mengkondisikan agar kebijakan berjalan mengarah pada tujuan utama pendidikan suatu negara dan berbasis landasan pendidikan. Analisis kebijakan dikaitkan dengan pendidikan, maka analisis kebijakan pendidikan adalah suatu prosedur ilmiah untuk menelaah dan merumuskan seluruh isu-isu dan permasalahan pendidikan berdasarkan analisa yang tajam dan metode berfikir yang kritis yang selanjutnya menghasilkan sebuah pemikiran atau rumusan yang berguna bagi kebijakan pendidikan. Memahami kebijakan pendidikan membutuhkan sebuah kontemplasi dari pengaruh dan niat kebijakan sepanjang empat dimensi teori kebijakan. Dengan memanfaatkan empat dimensi teori kebijakan termasuk normatife, structural, konstituentive, dan teknis, individu dapat menentukan dimensi penting dari kebijakan.1 Empat dimensi teori kebijakan dapat digunakan untuk evaluasi kebijakan selain itu dimensi ini mencakup bagaimana evaluasi kebijkan dapat meningkatkan efektifitas pendidikan, termasuk kurikulum, pengajaran dan penilaian. Berikut penjelasan dari ke empat dimensi tersebut: a. Dimensi Normatif : Dimensi ini terdiri dari nilai-nilai standar, dan filosofi yang mendorong masyarakat untuk melakukan perbaikan dan perubahan semua kebijakan, oleh karena itu semua kebijakan adalah refleksi dari masyarakat. b. Dimensi Struktural, yaitu berisi langkah-langkah pemerintah dan stuktur organisasi, metode dan prosedur yang menyatakan dan mendukung kebijakan pendidikan.

1

Coper, Fusarelli&Randall, 2004, Dennis, 2007

77


c. Dimensi constituentive terdiri dari asumsi individu, kelompok kepentingan, dan penerima yang mengerahkan kekuatan atas, adalah pihak, dan keuntungan dari proses pembuatan kebijakan. d. Dimensi teknis mencakup pengembangan, praktek, implementasi, dan penilaian kebijakan pendidikan. Pemahaman kebijakan pendidikan memerlukan bahwa para pembuat kebijakan merenungkan pengaruh dan konsekuensi dari kebijakan pendidikan sepanjang dimensi D. Landasan Kebijakan Pendidikan Indonesia Landasan yuridis atau kebijakan pendidikan Indonesia adalah seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak system pendidikan Indonesia, yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 meliputi, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Undang-Undang Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan lainnya. Berikut landasan kebijakan pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia: 1) Dalam pembukaan (UUD 1945, antara lain : “ Atas berkat Ramat Tuhan yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk statu pemerintahan negara republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam statu undang-undang dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam statu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dab beradap, persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan statu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.” (Dikti). 2) Pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangkurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja 78


negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; serta (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. 3) UU RI No. 2 Tahun 2003 tentang: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan menyatakan bahwa pendidikan nasional Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional. Pendidikan Pasal 1 yang berisi bahwa Standar nasional pendidikan adalah criteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. E. Kebijakan Pendidikan di Negara Amerika Serikat. Negara Amerika sangat memeperhatikan pembuatan kebijakan pendidikan berdasarkan karakterisitk geografis dan demografis serta factor sejarah. Luas negara kurang lebih 9,4 juta km persegi yang secara fisik memiliki sangat bervariasi, beriklim yang bervariasi sehingga keadaan flora dan fauna yang juga beragam. Berdasarkan keragaman tersebut karakterisitk utama sistem pendidikan Amerika Serikat yang sangat menonjol adalah desentralisasi. Karakter desentralistik ini berupa pemerintah pusat tidak memiliki mandar untuk mengontrol atau mengadakan pendidikan untuk masyarakat. Setiap pemerintah federal. Negara bagian, dan pemerintah daerah memiliki atauran dan tanggung jawab adminstratif masing-masing yang sangat jelas. Amerika Serikat tidak mempunyai sistem pendidikan yang terpusat atau yang bersifat nasional. Namun Amerika Serikat memiliki tujuan pendidikan secara umum yaitu (Syah Nur, 2002) :  Untuk mencapai kesatuan dalam kebinekaan  Untuk mengembangkan cita-cita dan praktek demokrasi 79


Untuk membantu pengembangan idnvidu Untuk memperbaiki kondisi social masyarakat Untuk mempercepat kemajuan social. Setiap negara menydiakan pendidikan secara gratis bagi anakanak sekolah negeri, mulai dari Taman Kanak-Kanak ditambah 12 tahun pada jenajang berikutnya. Setiap undang-ungan tidak sama diantara negara-negara bagian, namun pada dasarnya pendidikan adalah wajib bagi anak-anak dan remaja dari umur 6 atau 7 sampai 16 tahun. Dalam system pendidikan Amerika Serikat, terdapat beberapa pola struktur pendidikan, baik pada tingkat dasar dan menengah, maupun pada tingkat pendidikan tinggi. Pada tingkat dasar dan menengah terdapat pola sebagai berikut: 1) Taman Kanak-Kanak+Pendidikan Dasar “grade” 1-8+4 tahun SLTA: 2. Taman Kanak-Kanak+Sekolah Dasar grade 1-6=3 tahun SLTP=3 tahun SLTA; 3. Taman Kanak-kanak+Sekolah Dasar “grade” 1-4/5+4 Tahun SLTP + 4 tahun SLTA dan 4. Setelah menyelesaikan pendidikan tingkat Taman Kanak-Kanak+12 tahun, pada beberapa buah negara bagian, dilanjutkan 2 tahun pada tingkat akademi 9Junior/Cummunity College) Sebagaian dari system pendidikan dasar dan menengah Pada pendidikan tinggi, struktur dan jenis/jenjang pendidikan pada dasarnya dikelompokkan dalam tiga bentuk, baik pendidikan tinggi negeri maupun swasta, yaitu: 1. Pendidikan tinggi 2 tahun yang disebut “Junior, Cimmunity atau Technical Collegel”. Memberikan sertifikat, dan kadang kendala memberikan gelar “Associate of Art” (A.A) 2. Pendidikan tinggi 4 tahun yang menyediakan Strata -1 disamping pendidikan professional. Tingkat ini lazim disebut “undergraduate”. 2) Universitas biasanya terdiri dari berbagai fakultas yang menyediakan program Diploma, S-1, Pascasarjana S-2 (Master) dan kebanyakan menyediakan program Doktor (S-3) Kebijakan umum pendidikan dasar dan menengah dipegang oleh sebuah badan yang disebut “Board of Education” yang berfungsi memebuat kebijaknakebijakan serta menentukan anggara pendidikan, sementara Departemen Pendidikan engara bagian bertanggung jawab atas semua pendidikan dan semua tingkat, yang kadang-kadang juga mencakup pendidikan tinggi. Kurikulum sekolah, penentuan persyaratan sertifikasi, guru-guru, dan pembiyaan sekolah menjadi tanggung jawab badan ini. Pimpinan bagian pendidikan ini disebut “Comissioner” atau “Superintendent” biasanya ditunjuk oleh “Board of education” atau oleh gubernur, tetapi pada beberap negara bagian pimpinan itu dipilih. Pada dasrnya, operasional sekolah dilasanakan oleh unit-unit yang lebih rendah, bahkan langsung oleh sebuah sekolah dasar. Mereka pada prinsipnya memiliki kebebasan atau otonomi yang luas.   

80


BAB III PENUTUP Pengertian Landasan. Landasan adalah suatu prinsip yang inti dan pijakan atau mengarisbawahi suatu konsep dalam sistem atau teori. Pada landasan untuk konseptual landasan mengandung asumsi. Pengertian kebijakan. Kebijakan merupakan rencana yang disusun oleh stakeholder atau pemerintah untuk khalayak umum yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan dan bersifat dinamis karena adanya perubahan zaman. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses yang dialami oleh setiap individu sepanjang hayat baik disengaja atau tidak disengaja dalam rangka mengembangkan kemampuan diri untuk menghadapi berbagai aspek kehidupan. Landasan Kebijakan. Pendidikan Landasan kebijakan pendidikan merupakan suatu dasar untuk melakukan melaksanakan undangundang oleh pihak yang berwenang termasuk juga pihak yang merancang kebijakan tersebut. Pihak yang dominan adalah tersebut adalah pemerintah, pemerintah beserta pihak yang terkait harus mengkondisikan agar kebijakan berjalan mengarah pada tujuan utama pendidikan suatu negara dan berbasis landasan pendidikan. Landasan Kebijakan Pendidikan Indonesia Landasan yuridis atau kebijakan pendidikan Indonesia adalah seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak system pendidikan Indonesia, yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 meliputi, UndangUndang Dasar Republik Indonesia, Undang-Undang Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan lainnya. Kebijakan Negara Amerika Serikat Kebijakan pendidikan negara Amerika Serikat disusun berdasarkan kondisi geografis negara dan demografis negara hingga menggunakan kebijakan desentralisasi. Kebijakan ini meng-arahkan pada setiap negara bagian memiliki aturan administrative sendiri untuk menjalankan pendidikan hingga tingkat lembaga sekolha. Namun pemerintah pusat beserta dewan yudikatif, legislative membantu penuh dalam memecahkan masalah pendidikan dan memberikan infrastruktur yang layak untuk kebutuhan sekolah. Saran Suatu hal memerlukan pijakan kuat untuk teori yang akan digunakan dalam rangka membuat suatu kebijakan untuk membuat rencana, diharapkan untuk benar-benar mengkaji masalah agar dapat membuat kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat. Kebijakan yang dibuat seharusnya suatu kebijakan hrslah kontinue dan berkelanjutan. Sosialisasi suatu kebijakan penting terlebih lagi untuk kebijakan pendidikan. Sosialisasi tersebut harus dilakukan hingga 81


semua element pendidikan mengetahui dan memahami serta dapat menerapkan dengan profesional. Setelah sosialisasi tercapai pemerintah dapat menganalisis apakah kebijakan yang disusun telah mencapai tujuan dan berjalan dengan baik atau malah belum tepat dalam mengeluarkan kebijakan. Analisis ini sangat penting agar dapat melihat mana kekurangan dan kelebihan suatu kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA Fattah, Nanang.1996. Landasan Manajemen Pendidikan. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Tilaar. 1999. Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Indonesia. Bandung: PT Remadja Rosdakarya.

Madani

Syah, Agustiar Nur. 2002. Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara. Bandung: Penerbit Lubuk Agung.

82


TEROBOSAN PEDAGOGIS MEWUJUDKAN MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR MELALUI PENYELENGGARAAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL Zawaqi Afadal Jamil E-mail: [email protected] Abstrak Masyarakat adil dan makmur merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Cita-cita ini bahkan sudah diamantkan dalam pembukaan UUD 1945. Upaya perwujudan masyarakat adil dan makmur dapat dilaksanakan melalui penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Dalam kerangka sistem kenegaraan sangat disadari bahwa adil dan makmur merupakan hak segala warga bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa serta UUD 1945 merupakan suatu cita-cita besar yang dapat memberikan jaminan bagi masyarakat Indonesia yang memiliki keadilan dan kemakmuran hidup jika semua itu dapat diwujudkan. Sebagai warga Indonesia semangat dan optimisme terhadap perwujudan masyarakat yang adil dan makmur tentulah tak boleh sirna, bahkan harus dipupuk serta berkarya dengan baik dan jujur untuk menggapai cita-cita luhur bangsa. Oleh karenanya diperlukan terobosan pedagogis pendidikan. Kata Kunci: Terobosan pedagogis, adil dan makmur, dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. A. Pendahuluan Cita-cita bangsa Indonesia setelah dinyatakan merdeka adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Setelah Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, upaya mewujudkan cita-cita mengisi kemerdekaan bangsa dibentuklah suatu pemerintahan. Merdeka merupakan bentuk kebebasan bagi indonesia menentukan jati diri bangsa sesuai ideologi falsafah bangsa yang dianut. Kemerdekaan dipandang sebagai potensi yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun untuk mewujudkan cita-cita bangsa menjadikan masyarakat yang adil dan makmur. Cita-cita mewujudkan keadilan dan kemakmuran masyarakat sangat disadari sebagai hak bagi seluruh warga Indonesia tanpa kecuali. Dengan kesadaran yang dimiliki oleh pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia, sehingga cita-cita tersebut diejawantahkan dalam pembukaan UUD 1945 dan berfalsafakan 83


Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Dalam kaitan ini dinyatakan oleh Soediarto (2008 : 20) menyatakan “hampir tidak ada negara di dunia yang pembukaan UUD-nya penuh dengan nuansa dan semangat kebangsaan seperti Pembukaan UUD 1945”. Sebagai cita-cita dan hak bagi semua warga negara Indonesia memperoleh keadilan dan kemakmuran di negara republik ini, dengan bermacam strategi dan program pemerintah telah berupaya melakukan gerakan dan penguatan sumber daya yang dimilki Indonesia. Upaya penguatan bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan selalu digalakkan. Perwujudan pemerataan kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan, keamanan, pendidikan, dan lainnya selalu menjadi topik besar bagi pemerintah Indonesia untuk mencapai kemakmuran dan keadilan dalam menjalankan pemerintahannya. Namun setelah 66 tahun Indonesia merdeka perwujudan masyarakat yang mendapat keadilan dan kemakmuran jauh belum dirasakan oleh mayoritas masyarakat Indonesia, kecuali kecukupan dan kesejahteraan hidup hanya dinikmati oleh segelintir orang di negara yang memiliki sumber daya yang kaya ini. Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa serta UUD 1945 merupakan suatu cita-cita besar yang dapat memberikan jaminan bagi masyarakat Indonesia yang memiliki keadilan dan kemakmuran hidup jika semua itu dapat diwujudkan. Sebagai warga Indonesia semangat dan optimisme terhadap perwujudan masyarakat yang adil dan makmur tentulah tak boleh sirna, bahkan harus dipupuk serta berkarya dengan baik dan jujur untuk menggapai cita-cita luhur bangsa. Berikut ini dikemukakan bagan deskripsi terobosan perwujudan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang berorientasi pedagogis. TEROBOSAN PERWUJUDAN MASYARAKAT INDONESIA YANG ADIL DAN MAKMUR MELALUI PENYELENGGARAAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL YANG BERORIENTASI PEDAGOGIS

84

LANDASAN PENDIDIKAN NASIONAL

Recommend Documents