PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH (PANWASLUKADA) TAHUN 2010 KOMISI PEMILIHAN UMUM
LANDASAN Pasal 93 Undang--Undang nomor 22 Tahun 2007 Undang tentang Penyelenggara Pemilu:
Calon anggota Panwaslu Provinsi diusulkan oleh KPU Provinsi kepada Bawaslu sebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Bawaslu sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu Provinsi terpilih setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan.
Pasal 94 ayat (2) UU nomor 22 Tahun 2007:
Calon anggota gg Panwaslu Kabupaten/Kota p / untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu sebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya l j t dipilih di ilih sebanyak b k 3 (tiga) (ti ) orang sebagai anggota Panwaslu Kabupaten/ Kota setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan dan ditetapkan dengan keputusan Bawaslu.
SUMBER MASALAH Bawaslu ingin mengangkat mantan Panwaslu DPR, DPD, DPRD/Presiden & Wakil Presiden langsung menjadi Panwaslukada. Alasan: Bawaslu kesulitan melakukan uji j kelayakan y dan kepatutan karena jumlah yang akan diuji cukup banyak dan waktu relatif pendek 2. KPU memahami kesulitan Bawaslu dan ingin membantu tanpa harus melanggar UU 1 1.
LANGKAH--LANGKAH LANGKAH Pertemuan--pertemuan Pertemuan 2. Bawaslu mengajak KPU membuat Peraturan bersama yang membenarkan pengangkatan mantan Panwaslu DPR, / & Wapres p langsung g g DPD,, DPRD/Presiden menjadi Panwaslukada. KPU tidak bersedia karena melanggar UU dan P t Peraturan B Bersama tid tidakk b boleh l h melampaui UU 1.
3. Bawaslu mengirim surat kepada MA meminta f t fatwa ((suratt nomor 685/B 685/Bawaslu/X/2009 l /X/2009 ttanggall 2 Oktober 2009) 4 Bawaslu mengeluarkan Peraturan nomor 15 4. Tahun 2009 tanggal 30 Oktober 2009. Isi a.l.: Bawaslu dapat menetapkan anggota Panwaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 yang masih memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai anggota Panwaslu Provinsi dan K b Kabupaten/Kota t /K t pada d pemilu il Kepala K l daerah d h dan d Wakil Kepala daerah Tahun 2009 dan 2010.
5. KPU mengirim surat kepada MA pendapat p hukum tentang g memohon p boleh tidaknya mengangkat Panwaslu DPR,, DPD. DPRD/Presiden / dan Wapres p langsung menjadi Panwaslukada (surat nomor 1615/KPU/XI/2009 / / / tgl g 11 November 2009
PENDAPAT HUKUM MAHKAMAH AGUNG
surat nomor 142/KMA/XI/2009 tgl 23 November 2009
(jawaban terhadap surat Bawaslu dan KPU)
6 Persoalannya adalah dengan akan dimulainya 6. Pilkada dan Pilwakada tahun 2010, maka diwacanakan apakah Panwaslu di tingkat Provinsi dan di tingkat kabupaten/kota yang telah selesai melaksanakan tugasnya setelah Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pilpres dapat disyahkan dan diangkat kembali. kembali Dengan merujuk pada pasal 70 (3) Panwas bersifat Ad Hoc, maka tugastugas-tugasnya telah berakhir dua b l setelah bulan t l h tahap t h perhitungan hit dan d pengesahan Presiden selesai.
... Maka solusi yang paling tepat adalah menggunakan ketentuan pasal peralihan, yaitu pasall 236A [UU nomor 12 Tahun T h 2008] sebagai pintu darurat yang berbunyi: “Dalam
hal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berlangsung sebelum terbentuknya y Pengawas g Pemilihan oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), DPRD berwenang membentuk Panitia Pengawas P ilh Kepala Pemilhan K l Daerah D h dan d Wakil W kil Kepala K l Daerah”
Dengan
berbagai argumentasi Bawaslu menolak melaksanakan fatwa MA tersebut dan mengajak KPU mencari jjalan keluar yang y g lain
S t l h melalui Setelah l l i serangkaian k i pertemuan t yang dimotori dan difasilitasi oleh K Kementerian t i Dalam D l Negeri N i KPU dan d Bawaslu menandatangani Surat Edaran B Bersama (SEB) nomor 1669/KPU/XII/2009 dan 001/SEB/Bawaslu/2009 tanggal gg 9 Desember 2009 Disaksikan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri
ISI SEB 1 1.
Bagi daerah yang Kepala daerah dan Wakil Kepala daerahnya berakhir masa jabatannya pada bulan Agustus 2010 dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota belum melakukan Rekrutmen calon anggota Panwaslu Kada, B Bawaslu l melantik l tik Panwas P Pemilu P il Anggota A t DPR, DPD, DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagai anggota Panwaslu Kada 2010.
2. Dalam hal KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang pada saat berlakunya SEB ini telah melakukan rekrutmen calon anggota Panwaslukada dan telah mengumumkan hasilnya, Bawaslu melakukan uji kelayakan dan kepatutan dan melantik calon Panwaslu terpilih sesuai ketentuan UU nomor 22 Tahun 2007
3 Dalam hal terdapat KPU Kabupaten/Kota 3. yang telah mengirimkan namanama-nama calon anggota Panwaslukada hasil rekrutmen kepada bawaslu tetapi jumlahnya kurang dari 6 (enam) nama, nama maka untuk melengkapinya KPU Kabupaten/Kota mengusulkan nama nama--nama calon anggota Panwaslu yang berasal dari Panwas Pemilu Anggota DPR, DPR DPD, DPD DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
4. Dalam hal Bawaslu menilai bahwa namanama-nama calon anggota Panwaslu yang diajukan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota tidak memenuhi syarat sebagai anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu mengembalikan namanama-nama yang tidak memenuhi syarat tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota dan meminta KPU Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melengkapinya dengan mengirimkan namanama-nama anggota Panwas Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagai calon anggota Panwaslukada Tahun 2010. 2010
REALISASI
(Temuan sementara sampai tanggal 2 Februari 2010)
1 Sebanyak 1. S b k 46 Panwaslukada P l k d yang dilantik Bawaslu adalah mantan Panwaslu Angggota DPR DPR, DPD DPD, DPRD/Presiden dan Wakil Presiden, padahal masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahnya berakhir sesudah bulan Agustus g 2010.
2. Sebanyak 30 Panwaslukada yang dilantik adalah mantan Panwaslu Anggota DPR, DPD, DPRD/Presiden dan Wakil Presiden, padahal KPU di daerah sudah menyerahkan nama nama-nama calon panwaslu untuk dilakukan fit and proper test oleh Bawaslu sebelum penandatanganan SEB, 9 Desember 2009. 3. Sebanyak 21 Panwaslukada yang dilantik adalah mantan Panwaslu Angggota DPR, DPR DPD, DPD DPRD/Presiden dan Wakil Presiden, padahal pada saat penandatangan p p g SEB,, 9 Desember 2009, KPU di daerah sudah melakukan rekruitmen calon anggota Panwaslu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan perundangperundang-undangan.
UPAYA MELAKUKAN PERBAIKAN Upaya u untuk tu memperbaiki e pe ba hal a te tersebut sebut suda sudah dilakukan, baik melalui mediasi Kementerian Dalam Negeri maupun Setwapres. Terakhir pertemuan dengan Mendagri, Mendagri Ketua KPU, KPU Ketua Bawaslu, dan Dirjen Kesbangpol Kemdagri, 1 Februari 2010,, namun tidak ada tandatanda-tanda Bawaslu bersedia mengubah keputusankeputusankeputusannya yang menetapkan dan melantik Panwaslu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut, sementara waktu dan tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terus berjalan.
SIKAP AKHIR KPU
(surat nomor 50/KPU/II/2010 tgl 4 Februari 2010) 1 Mencabut 1. M b t dan d membatalkan b t lk SEB dan d menyatakan SEB tidak berlaku. 2 Mengembalikan proses pembentukan 2. Panwaslu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada ketentuan UU nomor 22 tahun 2007 dan atau fatwa MA. 3 Menolak semua panwaslukada yang 3. dilantik Bawaslu yang proses pembentukannya p y tidak sesuai dengan g ketentuan UU sebagaimana disebut di atas.
4. Mendesak kepada Bawaslu untuk konsisten melaksanakan UU dengan melakukan fit and proper test terhadap calon panwaslukada yang diajukan oleh KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten/Kota serta menetapkan tiga orang sebagai calon terpilih. 5. Apabila Bawaslu tidak bisa melakukan fit and proper test karena berbagai alasan, pembentukan Panwaslu Kepala Daerah dan Wakil Kepala p Daerah diserahkan kepada DPRD setempat sesuai dengan fatwa MA nomor 142/KMA/XI/2009 tanggal 23 November 2009.
