WALIKOTATARAKAN PROVINSI KALIMANTANUTARA PERATURANWALIKOTATARAKAN NOMOR 22 TAHUN 20lL:· TENTANG PINDAH WILAYAHKERJA BAGI PEGAWAINEGERI SIPIL DI LINGKUNGANPEMERINTAH KOTATARAKAN DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA WALIKOTATARAKAN, Menimbang
•
a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian dan penataan Aparatur Sipil Negara khususnya Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan Pindah Wilayah Kerja maka dipandang perlu pengaturan tentang Pindah Wilayah Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil; b. bahwa Peraturan Walikota Tarakan Nomor 57 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pindah Wilayah Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan perkembangan kepegawaian sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Walikota Tarakan tentang Pindah Wilayah Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.
Mengingat
1. Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil
Negara; 4. Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pega"'rai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota;
Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2008 ten tang Urusan Pemerintah yang menjadi Urusan Pemerintah Kota Tarakan; 8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Bappeda, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Tarakan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Bappeda, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Tarakan. MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN WALIKOTATENTANG PINDAH WILAYAHKERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGANPEMERINTAH KOTATARAKAN BAB I KETENTUANUMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Tarakan yang selanjutnya disingkat Pemkot Tarakan. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Daerah sebagai unsur
3. Walikota adalah Walikota Tarakan. 4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Kepegawaian Daerah Kota Tarakan. 5. Pindah Wilayah Kerja yang selanjutnya disebut PWK adalah perpindahan wilayah kerja PNS yang berakibat pada dipindahkannya jenis kepegawaian seorang PNS. 6. Pindah Wilayah Kerja Masuk Pemerintah Kota Tarakan yang selanjutnya disingkat PWK MPKTadalah perpindahan wilayah kerja PNS instansi lain yang berakibat pada dipindahkan jenis kepegawaiannya menjadi PNS Pemkot Tarakan. 7. Pindah Wilayah Kerja Keluar Pemerintah Kota Tarakan yang selanjutnya disingkat PWK KPKT adalah perpindahan wilayah kerja PNS Pemkot Tarakan yang berakibat pada dipindahkan jenis kepegawaiannya menjadi PNS instansi lain. 8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 10. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemerr/Lembaga Pemerintah Non Departemen. 11. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur. 12. Pejabat Pembina Bupati/Walikota.
Kepegawaian
Daerah
Kabupaterr/
Kota
adalah
13. Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara dan kepaniteraan pengadilan. 14. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik didalam negeri maupun diluar negeri bukan atas biaya sendiri dengan meninggalkan tugas pokok sehari-hari sebagai PNS. 15.lzin Belajar adalah izin belajar yang diberikan kepada PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 16. Ujian Kenaikan Pang kat Penyesuaian Ijazah adalah ujian yang diberikan kepada PNS yang menjadi prasyarat kenaikan pangkat pilihan berdasarkan ijazah yang dimiliki sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 17. Tim Pertimbangan PWK Masuk adalah Tim yang dibentuk oleh PPK yang diberikan tugas untuk melaksanakan tes kepada PNS yang mengajukan PWK Masuk dan memberikan rekomendasi menerima/ menolak terhadap permohonan tersebut kepada PPK.
•
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerahyang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan. BABIII KETENTUANPWK Pasa13 (1) Ketentuan PWKMPKT: a. Berstatus PNS; b. Formasi untuk kualifikasi pendidikan dan kepangkatan tersedia; c. Disetujui oleh PPK instansi asal; d. Semua unsur penilaian pre stasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik; e. Mengikuti tes PWK MPKTyang dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan PWK MPKT;dan f. Persetujuan pindah yang dikeluarkan Pemkot Tarakan hanya berlaku selama 1 (satu) tahun.
(2) Ketentuan PWKKPKT: a. Berstatus PNS; b. Telah memenuhi mas a kerja sesuai dengan surat pernyataan pada saat mendaftar/diangkat sebagai CPNS Pemkot Tarakan, kecuali alasan PWK mengikuti suami/jsteri yang berprofesi sebagai PNS/TNI/POLRI; c. Disetujui oleh Kepala SKPD; d. Telah selesai melaksanakan kewajiban mengabdi pada Pemkot Tarakan bagi PNS yang diberi Tugas Belajar; dan e. Persetujuan pindah yang dikeluarkan Pemkot Tarakan hanya berlaku selama 1 (satu) tahun. BABIV PERSYARA TANPWK Pasal4 (1) Syarat-syarat PWKMPKT: a. Surat permohonan yang ditujukan kepada Walikota Tarakan disertai dengan alasan; b. Fotokopi Ijazah terakhir dilegalisir; c. Fotokopi SK CPNS dilegalisir; d. Fotokopi SK PNS dilegalisir; e. Fotokopi SK Pangkat terakhir dilegalisir; f. Fotokopi SK Jabatan terakhir dilegalisir; g. Fotokopi Kartu Pegawai dilegalisir; h. Fotokopi penilaian pre stasi kerja 2 (dua) tahun terakhir dilegalisir; 1. Daftar Riwayat Hidup; J. Surat persetujuan pindah dari PPK instansi asal; k. Surat pernyataan dari PPK instansi asal, tentang: 1. Tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan atau dalam proses di pengadilan; 2. Tidak sedang diberhentikan dari Jabatan Negeri; 3. Tidak sedang menjalani Tugas Belajar atau Izin Belajar; dan 4. Tidak sedang tersangkut hutang dengan pihak Bank atau pihak lainnya.
•
1.
Membuat surat pernyataan dari yang bersangkutan dengan materai Rp.6000,- yang berisi tentang: 1. Menanggung biaya kepindahan; 2. Tidak menuntut jabatan, mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan fasilitas lainnya dari Pemkot Tarakan; 3. Mentaati segala ketentuan peraturan yang berlaku di lingkungan Pemkot Tarakan; 4. Bersedia ditempatkan dimana saja di lingkungan Pemkot Tarakan; dan 5. Bersedia mengabdi minimal selama 5 (lima) tahun pada Pemkot Tarakan.
m. Apabila alasan PWKkarena mengikuti suami/ isteri, melampirkan : 1. Fotokopi Surat Nikah dilegalisir; dan 2. Fotokopi SK mutasi/penempatan pindah suami/Isteri dilegalisir. n. Direkomendasikan oleh Tim Pertimbangan PWKMasuk Pemkot Tarakan. (2) Syarat-syarat PWKKPKT: a. Surat permohonan yang ditujukan kepada PPK disertai dengan alasan; b. Surat persetujuan pindah dari Kepala SKPD; c. Fotokopi Ijazah terakhir dilegalisir; d. Fotokopi SK CPNS dilegalisir; e. Fotokopi SK PNS dilegalisir; f. Fotokopi SK Pangkat terakhir dilegalisir;
g. Fotokopi Karpeg dilegalisir; h. Fotokopi penilaian pre stasi kerja 2 (dua) tahun terakhir dilegalisir; 1. Surat pernyataan dari Kepala SKPD, tentang: 1. Tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan atau dalam proses di pengadilan; 2. Tidak sedang diberhentikan dari Jabatan Negeri; 3. Tidak sedang menjalani program Tugas Belajar; dan 4. Tidak sedang tersangkut hutang dengan pihak Bank atau pihak lainnya. J.
Apabila alasan PWK karena mengikuti suami/Isteri, melampirkan: 1. Fotokopi Surat Nikah dilegalisir; dan 2. Fotokopi SK mutasi/penempatan pindah suami dilegalisir.
k. Khusus Jabatan Fungsional Guru melampirkan Data Rincian Keadaan Guru dari sekolah asal dan sekolah yang dituju sesuai Daftar Urut Kepangkatan. BABV PROSEDUR PWK Pasa15 (1) Prosedur PWK MPKT:
a. Pemohon mengajukan Surat Permohonan PWK Masuk Pemkot Tarakan dengan melampirkan: 1. Fotokopi Ijazah terakhir yang dilegalisir; 2. Fotokopi SK Pangkat terakhir yang dilegalisir; 3. Surat persetujuan pindah dari PPK instansi asal; 4. Surat pernyataan dari PPK instansi asal; dan 5. Fotokopi SK mutasi Zpenempatan pindah suamiy isteri dilegalisir bagi yang alasan permohonan PWKkarena mengikuti suarni/ isteri. b. BKD memverifikasi permohonan berdasarkan kebutuhan formasi jabatan sesuai kualifikasi pendidikan, kepangkatan dan jabatan yang tersedia; c. Apabila formasi tidak tersedia maka usulan di tolak dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan kepada yang bersangkutan; d. Apabila formasi tersedia maka yang bersangkutan diundang untuk mengikuti Tes PWK MPKToleh Tim Pertimbangan PWK MPKT; e. Tim Pertimbangan PWK MPKT akan memberikan rekomendasi diterima atau ditolak kepada PPK; f. Rekomendasi Tim Pertimbangan PWKMPKTberdasarkan suara terbanyak; g. PPK menerbitkan surat penerimaan atau penolakan terhadap permohonan yang masuk berdasarkan rekomendasi Tim Pertimbangan PWK Masuk Pemkot Tarakan; h. Apabila permohonan PWK MPKTditerima maka yang bersangkutan diminta untuk melengkapi persyaratan PWK MPKT untuk diverifikasi oleh BKD; dan 1. Pengurusan pada jenjang lebih lanjut menjadi tanggung jawab pemohon. (2) Prosedur PWK KPKT: a. Pemohon mengajukan Surat Permohonan PWK KPKT dengan melampirkan persyaratan pasal (4) ayat 2; b. Apabila telah diverifikasi oleh BKD dan telah memenuhi ketentuan dan persyaratan, maka BKD mengajukan Nota Persetujuan PWK KPKT kepada PPK; c. Apabila permohonan belum memenuhi ketentuan maka BKD mengajukan Telaahan Staf kepada PPK; d. Berdasarkan persetujuarr/penolakan PPK, BKD membuat Surat Persetujuan Pindab / Surat Pemberitahuan Penolakan kepada pemohon; dan e. Pengurusan pada jenjang lebih lanjut menjadi tanggung jawab pemohon.
.
'
.
BAB VI KETENTUANLAIN-LAIN Pasa16 (1) Keputusan menerimajmenolak terhadap permohonan PWK MPKT dan keputusan setujujtidak setuju terhadap permohonan PWK KPKT menjadi kewenangan PPK sepenuhnya. (2) Tim Pertimbangan PWK MPKT dibentuk dengan SK PPK.
BAB VII KETENTUANPERALIHAN Pasa17 Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang mengatur PWK PNS yang pernah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tarakan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasa18 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.
I
Peraturan
ARAKAN ~ S'E\P:J:_~M~'ElR 2,.01r4 TARAKAN,
Diundangkan di Pad tanggal SEK ETAR S DAERAH KOTA TARAKAN
DAERAH KOTA TARAKANTAHUN, NOMOR 21..
