Lampiran 1. Pengendali Bank. Pengendali Akhir. > 10% saham. > 10% saham BANK PT. A. PT. A1 > 10% saham

Lampiran 1

Pengendali Bank

Pengendali Akhir > 10% saham PT. A

> 10% saham

PT. A1

> 10% saham BANK

Diagram di atas merupakan contoh dari Bank yang dimiliki secara langsung oleh PT A1. Adapun pengendali dari pengendali pada diagram di atas adalah PT A, dan Pengendali Akhir. Berdasarkan hal tersebut maka Pengendali Akhir, PT. A, dan PT. A1 ditetapkan sebagai pengendali Bank sehingga merupakan Pihak Terkait dengan Bank.

124

Lampiran 2 Pengendali Bank secara Bersama-sama

Pengendali Akhir > 10% saham

PT. A

> 10% saham

PT. A2

> 10% saham 3% saham

PT. A1

7% saham BANK

Pada Diagram di atas merupakan contoh pengendalian Bank yang dilakukan melalui kepemilikan saham secara bersama-sama oleh PT A1 dan PT.A. Pengendali dari PT. A1 adalah PT. A2 dan Pengendali Akhir. Sementara itu, pengendali dari PT. A adalah Pengendali Akhir. Berdasarkan hal tersebut, maka Pengendali Akhir, PT.A, PT.A1, dan PT.A2 ditetapkan sebagai pengendali Bank sehingga merupakan Pihak Terkait dengan Bank.

125

Lampiran 3 Perusahaan yang Dikendalikan Bank Pengendali Akhir

> 10%

> 10% saham

saham

PT

PT > 10% saham 3% saham 7% saham

BANK > 10% Saham PT. B1

> 10% Saham

PT. B

> 10% Saham

Ultimate Subsidary

Pada Diagram di atas, PT. B1 merupakan perusahaan/badan yang dikendalikan Bank. PT. B dan Ultimate Subsidary juga merupakan perusahaan yang berada dibawah pengendalian Bank melalui PT. B1 secara berjenjang. Berdasarkan hal tersebut, Ultimate Subsidary, PT. B, dan PT. B1 merupakan Pihak Terkait dengan Bank.

126

Lampiran 4 Pengendali Lain Pengendali Akhir

> 10%

> 10%

Ultimate C

> 10% h

> 10% Saham

3% saham 7% saham

BANK

PT. C > 10% Saham > 10% Saham PT. B1 > 10% Saham

PT B > 10% Saham Ultimate Subsidary

Pada Diagram di atas, contoh dari pengendali lain dari perusahaan/badan yang dibawah pengendalian Bank adalah PT. C dan Ultimate C. PT C memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih saham PT. B1 yang merupakan perusahaan dibawah pengendalian Bank. Sementara itu, Ultimate C adalah Pengendali dari PT. C. Oleh karena itu PT. C dan Ultimate C merupakan pihak terkait.

127

Lampiran 5 Perusahaan Afiliasi

Pengendali Akhir > 10% saham

> 25% Saham

> 10% Saham dan merupakan porsi terbesar

> 10% saham

PT. A2

PT. A

PT. D1 > 10% saham

3% saham

PT. A1

7% saham

PT D1 2 > 25% Saham

BANK

PT C > 10% Saham

> 25% Saham

> 10% Saham

PT D1 3

PT. D2 PT. B1

> 10% Saham

> 25% Saham

PT B > 10% Saham

PT. D2.1

Ultimate Subsidary

Pada diagram tersebut di atas dapat dilihat bahwa pihak-pihak yang ditetapkan sebagai pengendali Bank, yaitu Pengendali Akhir dan PT. A. PT A, memiliki 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih saham PT. D1.2. dan PT. D1.3. Sementara itu pengendali akhir memiliki 10% (sepuluh perseratus) saham PT. D1 dan kepemilikan saham tersebut merupakan porsi terbesar. Dengan demikian PT. D1, PT. D1.2, dan PT. D1.3, ditetapkan pula sebagai Pihak Terkait dengan Bank. Sementara itu, pengendali lain dari anak perusahaan Bank (PT.B1) adalah PT. C. Dalam hal ini PT.C memiliki 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih saham masing-masing PT. D2 dan PT. D2.1. Dengan demikian, PT. D2 dan PT. D2.1 ditetapkan sebagai Pihak Terkait dengan Bank. Selain itu keluarga dari pengendali perorangan juga merupakan Pihak Terkait dengan Bank. Demikian juga halnya dengan perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh keluarga pengendali perorangan tersebut juga merupakan Pihak Terkait.

128

Lampiran 6

Kontrak Investasi Kolektif

Pengendali Akhir

> 10% saham

> 10% saham

PT A

> 25% Saham

PT A2 PT. D1

> 25% Saham

> 10% saham

3% saham

PT A1

PT. D1.2

7% saham

> 25% Saham

BANK

PT. C > 25% Saham

PT. D1.3

> 10% Saham

> 10% Saham

5%

PT. D2

PT. B1

4%

> 10% Saham

> 25% Saham PT B

Manajer Investasi

5%

> 10% Saham PT. D2.1 Ultimate Subsidary

Kontrak Investasi Kolektif RD

Pada Diagram di atas, Bank beserta Pihak Terkait dengan Bank (PT. D1.3 dan PT. B1) secara kumulatif memiliki lebih dari 10% (sepuluh perseratus) saham pada Manajer Investasi yang mengelola portfolio Kontrak Investasi Kolektif RD. Berdasarkan hal tersebut, maka penanaman dana pada Kontrak Investasi Kolektif RD dan atau Penyediaan Dana kepada Manajer Investasi Kontrak Investasi Kolektif RD ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait.

129

Lampiran 7

Pada Diagram diatas, Bank memberikan Kredit masing-masing kepada Peminjam 1, Peminjam 2, dan Peminjam 3. Dapat dilihat pada diagram tersebut Peminjam 1, dan Peminjam 2 dikendalikan oleh 1 (satu) pihak yang sama, yaitu Pengendali. Pengendali memiliki masingmasing 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih pada Peminjam 1 dan Peminjam 2, sehingga Peminjam 1 dan Peminjam 2 digolongkan kedalam 1 (satu) kelompok Peminjam. Peminjam 3 dalam diagram tersebut dikendalikan oleh pengendali yang sama dengan pengendali Peminjam 1 dan Peminjam 2. Pengendalian terhadap Peminjam 3 oleh Pengendali dilakukan secara berjenjang melalui Peminjam 1 dan Peminjam 2 dengan kepemilikan saham sebesar 15% (lima belas perseratus) dan porsi kepemilikan ini adalah porsi terbesar. Dengan demikian, Peminjam 1, Peminjam 2, dan Peminjam 3 digolongkan kedalam 1 (satu) kelompok Peminjam dan BMPK untuk keseluruhan kelompok Peminjam tersebut tidak boleh melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari Modal Bank.

130

Lampiran 8

Pejabat Eksekutif PT D1.3 duduk sebagai Direktur di perusahaan A, sehingga perusahaan A menjadi Pihak Terkait. Salah satu Komisaris Bank memiliki lebih dari 25% saham di perusahaan B, sehingga perusahaan B menjadi Pihak Terkait. Kepemilikan Komisaris Bank pada perusahaan B dapat dilakukan dengan berbagai cara, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (3) PBI Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, antara lain melalui atau bersama-sama dengan keluarga. Komisaris PT. C merupakan istri dari Direktur Bank. Oleh karena itu PT. C merupakan Pihak Terkait.

131

Lampiran 9

Contoh Perhitungan BMPK Peminjam Bukan Pihak Terkait

Bank A memberikan fasilitas kredit kepada 3 debitur sebagai berikut: 1. debitur 1 dengan baki debet sejumlah Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah); 2. debitur 2 dengan baki debet sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); 3. debitur 3 dengan baki debet sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Masing-masing debitur 1, debitur 2, dan debitur 3 mempunyai hubungan pengendalian sehingga ketiganya digolongkan kedalam 1 (satu) kelompok Peminjam yaitu kelompok Peminjam 123. Modal Bank A adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). PBI Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum menetapkan bahwa Penyediaan Dana Bank untuk debitur 1, debitur 2, dan debitur 3 ditetapkan masing-masing paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari modal Bank yaitu sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Sementara itu, Penyediaan Dana Bank untuk kelompok Peminjam 123 ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus dari modal Bank yaitu sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Berdasarkan hal tersebut terdapat 2 (dua) pelanggaran ketentuan BMPK dari Penyediaan Dana yang dilakukan Bank A sebagai berikut: A. Pelanggaran untuk Penyediaan Dana kepada debitur 1 sebesar {(22 miliar/100 miliar) x 100%} – 20% = 2%; dan B. Pelanggaran untuk Penyediaan Dana kepada kelompok Peminjam 123 sebesar [{(22 miliar+3 miliar+3 miliar)/100 miliar} x 100%] – 25% = 3%.

132

Lampiran 10 Pembelian Tagihan/Kredit

Pihak yang wajib Membayar

Penjual Tagihan/Kredit

Bank (pembeli)

piutang/kredit

Hutang

Without Recourse Kredit

Kredit

(Piutang) BMPK

Pihak yang wajib Membayar

Penjual Tagihan/Kredit

Bank (pembeli)

piutang/kredit

Hutang

With Recourse

Kredit

Kredit

(Piutang) BMPK

Diagram di atas merupakan contoh dari transaksi pengambilalihan tagihan dalam rangka anjak piutang dan pembelian kredit. Untuk pengambilalihan tagihan dalam rangka anjak piutang atau pembelian kredit dengan persyaratan tanpa janji untuk dibeli kembal-i (without recourse), yang dimaksud dengan debitur adalah pihak yang berkewajiban untuk melunasi piutang yang dialihkan.

Untuk pengambilalihan tagihan dalam rangka anjak piutang atau pembelian kredit dengan persyaratan janji untuk membeli kembali (with recourse), yang dimaksud dengan debitur adalah pihak yang menjual atau mengalihkan tagihan/kredit.

133

Lampiran 11

Transaksi Repo Penerbit SSB

Bank A

Bank B

(issuer)

(Repo Party)

(Reverse Party)

BMPK Repo Party Hutang

SSB

Repo Tagihan

Repo BMPK Reverse Party

Pembelian Surat Berharga secara repo bagi Bank B (reverse party), ditetapkan sebagai Penyediaan dana terhadap pemilik Surat Berharga yang dijual secara repo (repo party), yakni terhadap Bank A. Sementara itu, bagi Bank A (repo party), Surat Berharga yang direpokan diperhitungkan sebagai penyediaan dana kepada penerbit Surat Berharga (issuer).

134

Lampiran 12

Transaksi Efek Beragun Aset

Bank A

SPV

(Kreditur Asal)

(Penerbit) 2.

Piutang

3.

True Sale

Asset

Efek Beragun

Non Redemption

Asset

Pembayaran

Pinjam Meminjam

Buy

(Pass-Through) &

4.

Bank B

Reference Entity

(Investor)

(debitur)

Hutang

BMPK

SSB (EBA)

Penjelasan Diagram di atas adalah sebagai berikut. 1. Bank A mengadakan perjanjian pinjam meminjam dengan debitur (reference entity) dan mencatatnya sebagai kredit. 2. Bank A, sebagai kreditur asal, kemudian menjual portofolio pinjaman yang dimilikinya kepada special purpose vehicle (SPV) dengan memenuhi kondisi true sale. Sebagai contoh, total portofolio pinjaman yang dijual adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari: a.

pinjaman kepada PT. Kredit, dengan jumlah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

b.

b. pinjaman kepada PT. Risiko, dengan jumlah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); dan

c.

pinjaman

kepada

PT

Manajemen,

dengan

jumlah

sebesar

Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

135

3. Atas portofolio pinjaman yang dibeli, SPV menerbitkan efek beragun aset senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Persyaratan dari efek beragun aset tersebut adalah pass-through dan non-redemption. 4. Bank B membeli efek beragun aset yang diterbitkan SPV sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pembelian efek beragun aset oleh Bank B yang bersifat pass-through dan nonredemption sebagaimana digambarkan diatas, ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada masing-masing PT. Kredit, PT. Risiko, dan PT Manajemen. Sementara itu, Penyediaan Dana yang diperhitungkan kedalam BMPK untuk masing-masing PT. Kredit, PT. Risiko, dan PT Manajemen ditetapkan sebesar: A. PT. Kredit = (Rp10 juta/Rp20 juta) x harga beli efek beragun aset, yaitu Rp.10 juta = Rp 5 juta; B. PT. Risiko = (Rp6 juta/Rp20 juta) x harga beli efek beragun aset, yaitu Rp.10 juta = Rp 3 juta; C. PT. Manajemen = (Rp4 juta/Rp20 juta) x harga beli efek beragun aset, yaitu Rp.10 juta = Rp 2 juta.

136

Lampiran 13

Contoh Transaksi Reksadana

Bank membeli Surat Berharga berupa reksadana terbuka (open-end mutual funds) dengan harga beli sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Aset/instrumen yang mendasari sertifikat reksadana tersebut terdiri dari obligasi PT.A sebesar 60% dan obligasi PT.B sebesar 40% dari nilai aset reksadana tersebut. Sebagaimana diketahui reksadana terbuka ini tidak memenuhi persyaratan non-redemption dimana investor dapat mencairkan surat reksadana tersebut kepada manajer investasi sebelum jatuh tempo. Berdasarkan hal tersebut, maka BMPK atas pembelian Surat Berharga reksadana terbuka tersebut ditetapkan kepada: 1. Manajer investasi reksadana, dengan nilai sebesar harga beli, yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan 2. PT.A dan PT. B , yang masing-masing dihitung secara proporsional terhadap harga beli reksadana tersebut, yaitu: a.

Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) x 60% = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), untuk eksposur kepada PT.A; dan

b.

Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) x 40% = Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), untuk eksposur kepada PT.B.

137

Lampiran 14

Credit Default Swap

Premi Protection Seller

Protection Buyer Pembayaran apabila terjadi credit event Reference Asset

138

Lampiran 15

Total Return Swap

Coupon + Margin tertentu Protection Seller

Protection Buyer Pembayaran yang telah disepakati + Kompensasi kerugian nilai dari reference asset

Coupon

Reference Asset

139

Lampiran 16

Contoh Perhitungan Potential Future Credit Exposure

Bank A melakukan transaksi interest rate swap 3 (tiga) tahun dengan perusahaan B pada tanggal 1 Maret 2005. Berdasarkan kontrak/perjanjian interest rate swap tersebut, perusahaan B akan membayar kepada Bank A bunga LIBOR 6 bulan berdasarkan nilai nosional sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sementara itu, atas pembayaran yang diterima dari Perusahaan B, Bank A melakukan pembayaran kepada perusahaan B bunga sebesar 5% per-annum berdasarkan nilai nosional yang sama sampai dengan akhir periode transaksi. Ditetapkan pula dalam kontrak bahwa pertukaran pembayaran bunga tersebut dilakukan setiap 6 (enam) bulan selama periode transaksi. Potential Future Credit Exposure yang dihitung Bank sebagai penerima bunga mengambang tersebut adalah sebagai berikut: 1. Nilai nosional = Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); 2. Jangka waktu sampai dengan waktu penyesuaian tingkat bunga (interest rate adjustment) = 6 bulan. Berdasarkan tabel faktor konversi diatas, persentase konversi yang digunakan untuk transaksi dengan jangka waktu < 1 (satu) tahun (jangka waktu penyesuaian tingkat bunga) adalah 0%. Namun demikian karena jangka waktu kontrak/perjanjian transaksi interest rate swap adalah selama 3 (tiga) tahun, maka persentase konversi yang digunakan adalah sebesar 0.5%; 3. Potential Future Credit Exposure = Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) x 0.5% = Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

140

Apabila dalam transaksi diatas counterparty Bank A juga merupakan Bank lain, maka Bank lain tersebut juga memperhitungkan Potential Future Credit Exposure sebagai berikut: 1. Nilai nasional = Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); 2. Untuk penerimaan suku bunga tetap sebagaimana diatas tidak ada penyesuaian tingkat bunga (interest rate adjustment). Dengan demikian, jangka waktu kontrak/perjanjian transaksi interest rate swap tersebut adalah selama 3 (tiga) tahun. Berdasarkan tabel faktor konversi diatas, persentase

konversi

yang

digunakan

untuk

jangka

waktu

kontrak/perjanjian transaksi berdasarkan suku bunga untuk jangka waktu > 1 – 5 tahun adalah sebesar 0.5%. 3. Potential

Future

Credit

Exposure

bagi

Bank

adalah

sebesar

Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) x 0.5% = Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Penetapan Potential Future Credit Exposure dalam kaitannya dengan Pelanggaran BMPK hanya dilakukan pada awal Penyediaan Dana.

141

Lampiran 17

Contoh Perhitungan Potential Future Credit Exposure untuk Transaksi yang Dilengkapi Perjanjian Saling Hapus Pada tanggal 1 Februari Bank A melakukan transaksi forward dengan Bank B sebagai berikut: 1. Bank A membeli USD 600,000 (enam ratus ribu dollar) forward 6 bulan dengan kurs USD/IDR Rp9,325; 2. Bank A membeli USD 400,000 (empat ratus ribu dollar) forward 6 bulan dengan kurs USD/IDR Rp9,350; 3. Bank A menjual USD 350,000 (tiga ratus lima puluh ribu dollar) forward 6 bulan dengan kurs USD/IDR Rp9,400. Ketiga transaksi tersebut dilengkapi dengan perjanjian saling hapus dimana pembayaran pada saat jatuh waktu akan dilakukan berdasarkan eksposur bersih. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perhitungan Potential Future Credit Exposure dilakukan sebagai berikut: A. Eksposur bersih untuk ketiga transaksi ini dihitung berdasarkan jumlah nosional tagihan Bank A setelah dikurangi kewajiban kepada Bank B sebagai berikut: USD 600,000 x 9,325

= Rp5.595.000.000,00

USD 400,000 x 9,350

= Rp3.740.000.000,00

(USD 350,000 x 9,340) = (Rp3.269.000.000,00)

+

Rp6.066.000.000,00, B. Eksposur kotor untuk transaksi ini dihitung berdasarkan jumlah nosional tagihan Bank A tanpa dikurangi kewajiban kepada Bank B sebagai berikut: USD 600,000 x 9,325 = Rp5.595.000.000,00 USD 400,000 x 9,350 = Rp3.740.000.000,00 + Rp9.335.000.000,00

142

C. A gross untuk ketiga transaksi ini dihitung berdasarkan eksposur kotor transaksi dikalikan dengan persentase konversi sebagaimana ditetapkan di table matriks konversi diatas, yang dalam hal ini adalah sebesar 1% yaitu persentase

konversi untuk transaksi dengan insturmen dasar valuta asing yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun. Dengan demikian A gross adalah sebesar Rp5.595.000.000,00 x 1% = Rp55.950.000,00 Rp3.740.000.000,00 x 1% = Rp37.400.000,00 + Rp93.350.000,00

D. NGR untuk ketiga transaksi ini adalah Rp6.066.000.000,00/ Rp9.335.000.000,00 atau 0,65 E. A net = [(0,4 x Rp93.350.000,00) + (0,6 x 0,65 x Rp93.350.000,00) atau Rp73.736.000,00

143

Lampiran 18 Contoh Perhitungan BMPK Penyediaan Dana yang Dijamin Prime Bank

Berikut adalah contoh Penyediaan Dana pada Bank X yang dijamin Prime Bank dengan data-data sebagai berikut: 1. Bank X memiliki Modal sebesar Rp1,500,000,00 juta. 2. Bank X memberikan Penyediaan Dana kepada: a.

PT.A, dalam bentuk Kredit sebesar Rp50.000 juta;

b.

PT.B, dalam bentuk Surat Berharga sebesar Rp1.000.000 juta;

c.

Bank C, dalam bentuk Penempatan jangka panjang sebesar Rp800.000 juta;

d.

Bank Afiliasi dalam bentuk Penempatan di luar negeri sebesar Rp700.000 juta; dan

e.

PT. D, dalam bentuk Surat Berharga sebesar Rp200.000 juta.

PT.A, PT.B, Bank C, Bank Afiliasi dan PT. D adalah Pihak Terkait dengan Bank X. Bank Afiliasi memenuhi kategori Prime Bank. Total Penyediaan Dana Bank X adalah sebesar Rp2.750.000 juta 3. Bank X menerima SBLC sebesar Rp1.800.000,00 dari Bank Z yang merupakan Prime Bank masing-masing sebesar Rp900.000,00 juta untuk Penyediaan Dana kepada PT.B dan PT.C 4. Total Penyediaan Dana yang diperkenankan sesuai PBI Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum adalah sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Modal Bank X, yaitu sebesar Rp.150.000.juta. Untuk menentukan apakah dalam Penyediaan Dana Bank X terdapat Pelanggaran/Pelampauan BMPK maka digunakan rumus sebagai berikut: “Pelanggaran/Pelampauan BMPK = Jumlah Penyediaan Dana – (Penempatan yang tidak diperhitungkan + SBLC yang diperhitungkan + BMPK)”.

144

5. Penempatan yang tidak diperhitungkan adalah Penempatan kepada Prime Bank, dalam hal ini adalah Bank Afiliasi, sebesar maksimum Modal Bank X yaitu sebesar Rp1.500.000 juta. Sementara itu, Penempatan pada Bank Afiliasi adalah sebesar Rp700.000 juta 6. SBLC yang diperhitungkan untuk Pihak Terkait adalah paling tinggi 90% (sembilan puluh perseratus) dari Modal Bank X yaitu sebesar Rp1.350.000 juta untuk setiap Peminjam atau secara keseluruhan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait. Berkaitan dengan hal tersebut, apabila kita melihat SBLC yang diterima untuk masing-masing PT. B dan Bank C sebesar Rp900.000 juta, maka keseluruhan SBLC ini dapat digunakan untuk masingmasing exposure PT. B dan Bank C. Namun apabila kita melihat SBLC untuk total Pihak Terkait, maka terdapat kelebihan SBLC yaitu sebesar Rp1.800.000 juta (total SBLC yang diterima) - Rp1.350.000 juta (SBLC yang dapat diperhitungkan untuk BMPK keseluruhan Pihak Terkait), atau sebesar Rp450.000 juta. Kelebihan sebesar Rp450.000 juta ini tidak dapat digunakan untuk menjamin Penyediaan Dana kepada PT.A dan PT. D, termasuk kelebihan eksposur BMPK kelompok. 7. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pelanggaran/Pelampauan BMPK adalah sebesar: a. Jumlah Penyediaan Dana b. Penempatan

Yang

Rp2.750.000 juta Tidak

(Rp700.000 juta)

Diperhitungkan c. SBLC Yang Diperhitungkan

(Rp1.350.000 juta)

d. BMPK

(Rp.150.000.juta)

Pelanggaran/Pelampauan BMPK

Rp550.000 juta

Mekanisme dan rumus perhitungan dalam contoh Penyediaan Dana Bank X sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 7 berlaku pula untuk Penyediaan Dana kepada Peminjam dan kelompok Peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait dengan Bank serta Penyediaan Dana yang dijamin oleh lembaga pembangunan multilateral.

145

Lampiran 19 Contoh Penyediaan Dana Kepada Anak Perusahaan

Bank ABC melakukan Penyertaan Modal sebesar 100% saham pada Bank DEF (Rp35 miliar) dan 75% saham pada Bank GHI (Rp45 miliar atau 75% dari Rp60 miliar). Neraca individu dari ketiga perusahaan dalam setelah dilakukan Penyertaan Modal tersebut adalah sebagai berikut: (Rp1 = Rp1.000.000.000,00)

Bank ABC

Bank DEF

Bank GHI

ASET Kas

50

45

40

Saldo pada bank sentral

200

-

100

Saldo pada bank lain

400

225

300

Obligasi pemerintah

650

440

610

1,500

1,350

900

Piutang kepada bank terkait

100

300

-

Penyertaan pada bank lain

80

-

-

Aktiva lain-lain

20

-

50

3,000

2,360

2,000

2,400

-

1,300

50

2,200

600

Hutang pada bank terkait

300

100

-

Modal saham

200

35

60

Pinjaman kepada nasabah

KEWAJIBAN Simpanan nasabah Pinjaman dari bank lain

146

Bank ABC Cadangan

Bank DEF

Bank GHI

50

25

40

3,000

2,360

2,000

Berdasarkan PBI BMPK, maka jumlah maksimum Penyediaan Dana yang dapat dilakukan Bank ABC kepada masing-masing Bank DEF dan Bank GHI adalah 10% (sepuluh perseratus) dari Modal Bank ABC atau sebesar Rp25 miliar. Hal ini karena dengan kepemilikan 100% (seratus perseratus) pada Bank DEF dan 75% (tujuh puluh lima perseratus) pada Bank GHI menyebabkan baik Bank DEF maupun Bank GHI termasuk sebagai Pihak Terkait dengan Bank ABC. Dengan demikian dengan melakukan Penyertaan sebesar masing-masing Rp35 miliar dan Rp45 miliar Bank ABC telah melanggar BMPK.

147

Lampiran 20

148

Penyertaan Modal Bank ABC sebesar Rp80 miliar dapat dikecualikan dari ketentuan BMPK antara lain sepanjang Bank dan investee bersedia memberikan komitmen secara tertulis kepada Bank Indonesia untuk menerapkan pengawasan Bank dan investee secara individual maupun secara konsolidasi. Penerapan Pengawasan secara konsolidasi dapat digambarkan dalam ilustrasi yang menggambarkan proses neraca yang terkonsolidasi untuk Grup ABC. Aset dan kewajiban intra-grup telah eliminasi. Akun baru–minority interest–dibuat untuk mencerminkan 25% aset bersih Bank GHI yang tidak dimiliki oleh Bank ABC. Penerapan pengawasan secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisa terhadap neraca individual Bank ABC, Bank DEF dan Bank GHI, maupun neraca konsolidasi. Analisa individual maupun konsolidasi ini antara lain dapat dicontohkan dengan perhitungan rasio modal berdasarkan bobot risiko dari Bank ABC secara unconsolidated dan consolidated, menggunakan neraca dalam ilustrasi sebagai berikut:

149

Dari sisi BMPK, penerapan pengawasan secara konsolidasi untuk eksposur yang dimiliki masing-masing Bank dilakukan dengan menggunakan prinsip yang serupa dengan perhitungan KPMM. Sebagai contoh PT. Z (bukan Pihak Terkait) memiliki eksposur masing-masing dari Bank ABC dan Bank DEF sebesar Rp50 miliar dan Rp20 miliar. Perhitungan BMPK untuk PT.Z dilakukan masing-masing untuk Bank ABC, Bank DEF, dan secara konsolidasi sebagai berikut:

150

Sementara itu, untuk menentukan Pihak Terkait secara konsolidasi maka pihakpihak yang dikategorikan sebagai Pihak Terkait dari masing-masing Bank ABC, Bank DEF, dan Bank GHI ditetapkan sebagai Pihak Terkait dalam perhitungan BMPK secara konsolidasi dan jumlah keseluruhan eksposur untuk pihak-pihak tersebut ditetapkan setinggi-tingginya sesuai dengan BMPK untuk Pihak Terkait. Dalam PBI BMPK juga diatur bahwa Penyediaan Dana selain dari Penyertaan Modal tetap merupakan komponen yang diperhitungkan dalam BMPK. Dalam ilustrasi diatas ini dapat dicontohkan dengan pos “Piutang pada bank terkait”. Dalam menghitung BMPK pos “Piutang pada bank terkait” ini yang digunakan adalah jumlah gross sebelum dilakukan set-off.

151

Lampiran 21 Contoh Penyediaan Dana Kepada BUMN

BUMN A adalah BUMN yang bergerak di bidang pembangunan jalan tol. BUMN A mempunyai 2 (dua) anak perusahaan yaitu PT. AP1 dan PT.2. BUMN A dan anak perusahaannya (bukan Pihak Terkait) memperoleh Kredit dari Bank X sebagai berikut: 1. BUMN A memperoleh kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Kredit yang diperoleh bertujuan untuk pembangunan kompleks perkantoran BUMN A; 2. PT.AP1 memperoleh kredit sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah); dan 3. PT.AP2 memperoleh kredit sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Penyediaan Dana yang diperhitungkan selain Penyediaan Dana secara langsung kepada BUMN yang bersangkutan, maupun kepada kelompok BUMN tersebut. Modal Bank X adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

BMPK Bank X kepada kelompok usaha BUMN A ditetapkan paling tinggi 25% (dua

puluh

lima

perseratus)

dari

Modal

Bank,

yaitu

sebesar

Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Dengan demikian Bank X masih dapat memberikan Penyediaan Dana kepada kelompok usaha BUMN A sebesar Rp25.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dikurangi dengan Penyediaan Dana yang ada sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) = Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Apabila BUMN A mengajukan permohonan kredit baru yang bertujuan untuk pembangunan jalan tol, maka Penyediaan Dana baru yang dapat diberikan kepada BUMN A harus dihitung secara kumulatif, yaitu berdasarkan eksposur

152

yang telah dimiliki Bank atas kelompok usaha BUMN A terhadap batasan 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 40 ayat (1) PBI BMPK sebagai berikut: A. Batas Maksimum Pemberian Kredit kepada BUMN untuk tujuan pembangungan dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak = 30% (tiga puluh perseratus) dari Modal Bank atau Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar). B. Total eksposur kumulatif yang telah ada = Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Penyediaan Dana baru yang dapat diberikan untuk pembangunan jalan tol = Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar) - Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). BMPK ini lebih besar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dibandingkan apabila kredit baru ini bukan untuk tujuan pembangungan dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak sebagaimana dijelaskan di PBI Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

153

Lampiran 22

Contoh Pengelompokan Peminjam Dalam Beberapa Kelompok Peminjam

A

47%

W 50% 100% 26%

B 39%

E 99%

C

G F

85% 64%

Y

55%

Z

53%

D

Sebagai contoh Bank FSI memiliki debitur yaitu kelompok Peminjam A yang terdiri dari B, C, D, E, F, dan G, serta kelompok Peminjam W yang terdiri dari X, Y, Z, dan G. Adapun komposisi kepemilikan masing-masing kelompok Peminjam A, dan kelompok Peminjam W, dapat dilihat pada Diagram di atas. Bank FSI kemudian memberikan kredit pula kepada G, yang sebagaimana digambarkan pada Diagram di atas dimiliki oleh E sebesar 26% dan Y sebesar 64%. E merupakan anggota kelompok Peminjam A sementara Y merupakan anggota kelompok Peminjam W. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalam perhitungan BMPK eksposur yang dimiliki Bank FSI atas G dihitung pula sebagai eksposur kepada kelompok Peminjam A dan kelompok Pemijam W. Sebagai contoh apabila Modal Bank FSI adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), maka BMPK yang

154

diperhitungkan kepada masing-masing kelompok Peminjam A dan kelompok Pemijam W adalah sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari Modal Bank FSI, atau sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Apabila Penyediaan

Dana

kepada

kelompok

Peminjam

A

adalah

sebesar

Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan kepada kelompok Peminjam W adalah sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), maka Penyediaan Dana yang diperkenankan kepada G harus mempertimbangkan eksposur kepada kedua kelompok Peminjam sebagai berikut: 1. Penyediaan Dana kepada kelompok Peminjam A + Penyediaan Dana kepada G < 25% dari Modal Bank, atau Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) + x < Rp25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah); dan 2. Penyediaan Dana kepada kelompok Peminjam W + Penyediaan Dana kepada G < 25% dari Modal Bank, atau Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) + x < Rp25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), dimana x adalah jumlah maksimum Penyediaan dana yang dapat diberikan kepada G sehingga apabila x ini ditambahkan kepada eksposur masing-masing kelompok Peminjam A dan kelompok Peminjam W tidak melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari Modal Bank FSI. Berdasarkan hal tersebut, maka Penyediaan Dana maksimum yang dapat diberikan kepada G adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan G ditetapkan sebagai anggota dari masing-masing kelompok Peminjam A dan W. Sebagaimana dijelaskan diatas, perhitungan eksposur Peminjam G dalam kaitannya dengan menentukan jumlah eksposur dari masing-masing kelompok Peminjam (A dan W) yang memiliki pengendalian terhadap Peminjam tidak dihitung secara proporsional,

kecuali apabila

hubungan

pengendalian

disebabkan semata-mata karena hubungan keuangan yang disebabkan oleh adanya penjaminan.

155

Lampiran 23 Contoh Kelompok Peminjam Karena Terdapat Penjaminan

Bank BAS memberikan Penyediaan Dana kepada 3 debitur sebagai berikut: 1. PT. Trans, yaitu dalam bentuk Kredit sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); 2. PT. Formasi, yaitu dalam bentuk Surat Berharga sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan 3. PT. Sama, yaitu dalam bentuk Kredit sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Bank BAS menerima jaminan atas Kredit yang diberikan kepada PT. Sama masing-masing dari PT. Trans sebesar 40% dan dari PT. Formasi sebesar 30%, dari nilai Kredit yang diberikan kepada PT. Sama. Berdasarkan penjaminan yang diberikan PT. Trans dan PT. Formasi, maka PT. Sama ditetapkan sebagai anggota kelompok Peminjam dengan masing-masing PT. Trans dan PT. Formasi. Adapun eksposur keseluruhan yang diperhitungkan dalam BMPK untuk masing-masing kelompok Peminjam PT. Trans – PT. Sama dan PT Formasi – PT. Sama adalah sebagai berikut:

PT. Trans – PT. Sama

Nominal

PT. Trans

Rp500.000.000,00

PT. Sama

Rp150.000.000,00 x 60%

Total

Rp590.000.000,00

PT. Formasi – PT. Sama

Nominal

PT. Formasi

Rp250.000.000,00

PT. Sama

Rp150.000.000,00 x 40%

Total

Rp310.000.000,00

156

Sebagaimana dicontohkan diatas, eksposur PT. Sama untuk masing-masing kelompok Peminjam PT. Trans – PT. Sama dan PT Formasi – PT. Sama dihitung secara proporsional berdasarkan porsi dari masing-masing penjamin kredit PT. Sama. Hal ini dilakukan apabila hubungan pengendalian semata-mata disebabkan karena adanya penjaminan dan jaminan yang diberikan berbentuk corporate guarantee.

157

Lampiran 24 Lampiran 1 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/21/DKBU tanggal 10 Agustus 2009

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT

BANK INDONESIA DIREKTORAT KREDIT, BPR DAN UMKM Tahun 2009

BAB I PENJELASAN UMUM

I.

Tujuan Pelaporan Laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang disusun menurut buku pedoman ini dimaksudkan untuk keperluan: a. Pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana. b. Penilaian tingkat kesehatan BPR. c. Pembinaan dan pengawasan BPR secara individual. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka laporan BMPK harus diisi secara benar dan lengkap serta disampaikan tepat waktu, dengan mengacu pada pedoman yang berlaku.

II.

BPR Pelapor BPR pelapor adalah Kantor Pusat BPR.

III.

Jenis Laporan 1. Laporan Penyediaan Dana Pihak Terkait. 2. Laporan Pelanggaran BMPK Pihak Tidak Terkait. 3. Laporan Pelampauan BMPK.

IV.

Periode Laporan Laporan BMPK disampaikan secara bulanan kepada Bank Indonesia.

Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan BPR

II-1 I-1

159

V.

Cara Pengisian Laporan BPR pelapor melakukan pengisian data pada form entry data yang tersedia dalam aplikasi data entry laporan BMPK BPR. Angka nominal yang dilaporkan dalam ribuan rupiah, untuk angka kurang dari Rp500,00 dibulatkan menjadi 0 (nol) dan untuk angka Rp500,00 atau lebih dibulatkan menjadi 1 (satu). Pada formulir sesuai jenis laporan telah disediakan sandi BPR, nama BPR, alamat, bulan laporan, modal KPMM, BMPK Pihak Terkait, individu Pihak Tidak Terkait dan kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait.

VI.

Lain-lain Dalam hal terdapat penyediaan dana kepada Pihak Terkait yang melampaui BMPK maka penyediaan dana tersebut dilaporkan pada formulir Laporan Pelampauan BMPK dan pada formulir Penyediaan Dana Pihak Terkait. Jumlah pelampauan Pihak Terkait tersebut menjadi faktor pengurang dalam perhitungan BMPK Pihak Terkait.

Pedoman Penyusunan Laporan BMPK BPR

I-2

160

BAB II LAPORAN BMPK II.1.1 LAPORAN PENYEDIAAN DANA PIHAK TERKAIT dalam ribuan rupiah Nama

:

MODAL KPMM

:

Alamat

:

BMPK

:

Bulan Laporan

:

NO

NAMA PEMINJAM/BANK

PIHAK TERKAIT (10%)

HUBUNGAN KETERKAITAN DENGAN BPR

:

PADA SAAT PEMBERIAN/ REALISASI PENYEDIAAN DANA TANGGAL

PENYEDIAAN DANA/BAKI DEBET

AGUNAN LIKUID / BAGIAN YANG DIJAMIN

KUALITAS

KETERANGAN

PENYEDIAAN DANA/BAKI DEBET NETTO

NIHIL

I. JUMLAH PENYEDIAAN DANA NETTO II. JUMLAH PENYEDIAAN DANA YANG MELAMPAUI BMPK*) JUMLAH PENYEDIAAN DANA YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PERHITUNGAN BMPK (I – II) NOMINAL PELANGGARAN BMPK

Pelanggaran BMPK .....%

*) Harus sama dengan jumlah pelampauan BMPK pihak terkait yang terdapat dalam formulir pelampauan BMPK Informasi yang disampaikan sesuai dengan yang sebenarnya. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data yang disampaikan, segala risiko yang muncul atas penyampaian data tersebut menjadi tanggung jawab kami.


II-1

161

II.1.2 PENJELASAN LAPORAN PENYEDIAAN DANA PIHAK TERKAIT

I.

Modal KPMM Yang dimaksud Modal KPMM adalah jumlah modal inti ditambah modal pelengkap sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang KPMM BPR posisi per akhir bulan sebelum bulan laporan.

II.

BMPK BMPK adalah persentase maksimum realisasi penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal BPR. BMPK Pihak Terkait sebesar 10% dari modal KPMM.

III.

Nama Peminjam/Bank 1. Nama

Peminjam

adalah

nama

nasabah

perorangan

atau

perusahaan/badan Pihak Terkait yang memperoleh fasilitas kredit sesuai nama yang tercantum dalam perjanjian kredit. 2. Nama Bank adalah nama BPR Pihak Terkait yang menerima penempatan dana dari BPR pelapor. Diisi nihil apabila tidak terdapat penyediaan dana kepada Pihak Terkait.

IV.

Hubungan keterkaitan dengan BPR Hubungan keterkaitan dengan BPR adalah hubungan keterkaitan Peminjam atau Bank penerima penempatan dana dari BPR dengan BPR pelapor, sesuai pasal 7 PBI tentang BMPK BPR beserta penjelasannya. Data Pihak Terkait diisi secara ringkas dan jelas.


II-2

162

Contoh: Kredit kepada Pemegang Saham yang memiliki saham sebesar 15% dari modal disetor, maka kolom ini diisi ”Pemegang Saham 15%”.

V.

Tanggal Tanggal adalah tanggal pencairan kredit/penyediaan dana yang diisi dengan format tanggal/bulan/tahun (DD/MM/YYYY). Tata cara pengisian tanggal adalah sebagai berikut: 1. Kredit rekening koran, tanggal diisi dengan tanggal pada saat baki debet tertinggi pada bulan laporan. Dalam hal pada periode laporan tidak terdapat mutasi kredit rekening koran maka tanggal diisi dengan tanggal pada saat baki debet tertinggi pada bulan sebelumnya. 2. Kredit dengan pencairan sekaligus, tanggal diisi dengan tanggal pada saat pencairan. 3. Kredit dengan pencairan bertahap, tanggal diisi dengan tanggal penarikan terakhir sampai dengan bulan laporan. 4. Penempatan dana dalam bentuk deposito, tanggal diisi dengan tanggal penerbitan bilyet deposito. 5. Penempatan dana dalam bentuk tabungan, tanggal diisi dengan tanggal pada saat saldo tertinggi pada bulan laporan.

VI.

Penyediaan Dana/Baki Debet Penyediaan dana/baki debet diisi sebagai berikut: 1. Penempatan dana dalam bentuk deposito diisi sebesar nominal deposito sesuai yang tercantum dalam bilyet deposito. 2. Penempatan dana dalam bentuk tabungan diisi sebesar saldo tabungan tertinggi pada bulan laporan. Pedoman Penyusunan Laporan BMPK BPR

II-3

163

3. Penempatan dana dalam bentuk kredit atau kredit yang diberikan diisi sebesar baki debet dengan rincian sebagai berikut: a.

Kredit rekening koran, baki debet diisi dengan baki debet tertinggi pada bulan laporan.

b.

Kredit dengan pencairan sekaligus, baki debet diisi dengan baki debet pada saat pencairan.

c.

Kredit dengan pencairan bertahap, baki debet diisi dengan baki debet sampai dengan penarikan terakhir pada bulan laporan.

d.

Kredit dengan angsuran, baki debet bulan pertama diisi dengan nilai pencairan, baki debet bulan berikutnya diisi dengan baki debet akhir bulan laporan.

VII.

Agunan Likuid/Bagian Yang Dijamin Agunan likuid adalah agunan yang mudah dicairkan seperti emas dan logam mulia, SBI, tabungan dan deposito di BPR yang bersangkutan yang diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan, dengan nilai agunan sebagai berikut: 1. Agunan berupa tabungan dan deposito, diisi sebesar nilai yang diblokir. 2. Agunan berupa SBI, diisi sebesar nilai nominal. 3. Agunan berupa emas dan logam mulia, diisi sebesar harga pasar (market value). Bagian yang dijamin adalah besarnya nilai dari bagian penyediaan dana yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia secara langsung maupun melalui BUMN atau BUMD sebagaimana diatur dalam pasal 15 huruf c Peraturan Bank Indonesia No.11/13/PBI/2009 tanggal 17 April 2009 tentang BMPK BPR.


II-4

164

VIII. Penyediaan Dana/Baki Debet Netto Penyediaan dana/baki debet netto merupakan hasil pengurangan secara sistem antara kolom penyediaan dana/baki debet (angka VI) dengan kolom agunan yang likuid/bagian yang dijamin (angka VII).

IX.

Kualitas Kualitas adalah kualitas kredit dan penempatan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif BPR yaitu : (1) Lancar, (2) Kurang lancar, (3) Diragukan dan (4) Macet.

X.

Keterangan Keterangan adalah penjelasan BPR pelapor yang sekurang-kurangnya memuat jenis penyediaan dana, misalnya Deposito No. Bilyet XXX, Tabungan No. Rekening XXX, Kredit No. Akad XXX.

XI.

Jumlah Penyediaan Dana Netto Jumlah penyediaan dana netto adalah jumlah seluruh penyediaan dana netto kepada Pihak Terkait.

XII.

Jumlah Penyediaan Dana Yang Melampaui BMPK Jumlah penyediaan dana yang melampaui BMPK adalah jumlah seluruh penyediaan dana Pihak Terkait yang melampaui BMPK. Jumlah ini harus sama dengan jumlah pelampauan BMPK Pihak Terkait di formulir Pelampauan BMPK.


II-5

165

XIII. Jumlah

Penyediaan

Dana

Yang

Diperhitungkan

Dalam

Perhitungan BMPK Jumlah penyediaan dana yang diperhitungkan dalam perhitungan BMPK merupakan hasil pengurangan jumlah penyediaan dana netto (angka XI) dengan jumlah pelampauan BMPK (angka XII).

XIV. Nominal Pelanggaran BMPK Nominal pelanggaran BMPK adalah selisih lebih antara jumlah penyediaan dana yang diperhitungkan dalam perhitungan BMPK (angka XIII) dengan nominal BMPK Pihak Terkait.

XV.

Persentase Pelanggaran BMPK Persentase pelanggaran BMPK adalah persentase perbandingan antara pelanggaran BMPK (angka XIV) dengan Modal KPMM.


II-6

166

II.2.1 LAPORAN PELANGGARAN BMPK PIHAK TIDAK TERKAIT

Nama Alamat Bulan Laporan

: : :

MODAL KPMM BMPK - PIHAK TIDAK TERKAIT (20%) - KELOMPOK PEMINJAM TDK TERKAIT (30%)

PADA SAAT PEMBERIAN/ REALISASI PENYEDIAAN DANA NO

NAMA PEMINJAM / BANK TANGGAL


AGUNAN LIKUID / BAGIAN YANG DIJAMIN


PELANGGARAN BMPK

PERSENTASE PELANGGARAN BMPK

KUALITAS

dalam ribuan rupiah : : : : :

KETERANGAN

Informasi yang disampaikan sesuai dengan yang sebenarnya. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data yang disampaikan, segala risiko yang muncul atas penyampaian data tersebut menjadi tanggung jawab kami.


II-7

167

II.2.2 PENJELASAN LAPORAN PELANGGARAN BMPK PIHAK TIDAK TERKAIT

I.

Modal KPMM Modal KPMM adalah jumlah modal inti ditambah modal pelengkap sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang KPMM BPR posisi per akhir bulan sebelum bulan laporan.

II.

BMPK BMPK adalah persentase maksimum realisasi penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal BPR, yang diatur sebagai berikut: 1. BMPK individu Pihak Tidak Terkait 20% dari modal KPMM. 2. BMPK kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait 30% dari modal KPMM. 3. BMPK Penempatan Dana Antar Bank pada BPR lain Pihak Tidak Terkait 20% dari modal KPMM.

III.


Peminjam

adalah

nama

nasabah

perorangan

atau

perusahaan/badan Pihak Tidak Terkait yang memperoleh fasilitas kredit sesuai nama yang tercantum dalam perjanjian kredit. Apabila Peminjam merupakan anggota kelompok Peminjam, pada saat entry data agar melakukan penentuan kelompok Peminjam yang bersangkutan sesuai dengan angka 4.11 pada Petunjuk Teknis Aplikasi Data Entry. 2. Nama Bank adalah nama BPR Pihak Tidak Terkait yang menerima penempatan dana dari BPR pelapor. Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan BPR

II-8

168

3. Dalam hal terdapat debitur kelompok, nama Peminjam/Bank dilaporkan sebagai berikut: a.

Dalam hal terdapat pelanggaran BMPK kelompok Peminjam namun secara individu tidak ada pelanggaran BMPK maka yang dilaporkan adalah kelompok Peminjam yang melanggar BMPK.

b.

Dalam hal terdapat pelanggaran BMPK individu namun secara kelompok Peminjam tidak ada pelanggaran BMPK maka yang dilaporkan adalah individu yang melanggar BMPK.

c.

Dalam hal terdapat pelanggaran BMPK individu dan BMPK kelompok Peminjam maka yang dilaporkan adalah individu dan kelompok Peminjam yang melanggar BMPK.

Diisi nihil apabila tidak terdapat pelanggaran BMPK kepada Pihak Tidak Terkait.

IV.

Tanggal Tanggal adalah tanggal pencairan kredit/penyediaan dana yang diisi dengan format tanggal/bulan/tahun (DD/MM/YYYY). Tata cara pengisian tanggal diisi dengan tanggal pertama kali penyediaan dana melanggar BMPK.

V.

Penyediaan Dana/Baki Debet Penyediaan dana/baki debet diisi sebagai berikut: 1. Penempatan dana dalam bentuk deposito diisi sebesar nominal deposito sesuai yang tercantum dalam bilyet deposito. 2. Penempatan dana dalam bentuk tabungan diisi sebesar saldo tabungan tertinggi pada bulan laporan.


II-9

169

3. Penempatan dana dalam bentuk kredit atau kredit yang diberikan diisi sebesar baki debet dengan rincian sebagai berikut: a. Kredit rekening koran, baki debet diisi dengan baki debet tertinggi pada bulan laporan. b. Kredit dengan pencairan sekaligus, baki debet diisi dengan baki debet pada saat pencairan. c. Kredit dengan pencairan bertahap, baki debet diisi dengan baki debet sampai dengan penarikan terakhir pada bulan laporan. d. Kredit dengan angsuran, baki debet bulan pertama diisi dengan nilai pencairan, baki debet bulan berikutnya diisi dengan baki debet akhir bulan laporan.

VI.

Agunan Likuid/Bagian Yang Dijamin Agunan likuid adalah agunan yang mudah dicairkan seperti emas dan logam mulia, SBI, tabungan dan deposito di BPR yang bersangkutan yang diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan, dengan nilai agunan sebagai berikut: 1. Agunan berupa tabungan dan deposito, diisi sebesar nilai yang diblokir. 2. Agunan berupa SBI, diisi sebesar nilai nominal. 3. Agunan berupa emas dan logam mulia, diisi sebesar nilai pasar (market value). Bagian yang dijamin adalah besarnya nilai dari bagian penyediaan dana yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia secara langsung maupun melalui BUMN atau BUMD sebagaimana diatur dalam pasal 15 huruf c Peraturan Bank Indonesia No.11/13/PBI/2009 tanggal 17 April 2009 tentang BMPK BPR.


II-10

170

VII.

Penyediaan Dana/Baki Debet Netto Penyediaan dana/baki debet netto merupakan hasil pengurangan secara sistem antara kolom penyediaan dana/baki debet (angka V) dengan kolom agunan yang likuid/bagian yang dijamin (angka VI).

VIII. Kualitas Kualitas adalah kualitas kredit dan penempatan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif BPR yaitu: (1) Lancar, (2) Kurang lancar, (3) Diragukan dan (4) Macet.

IX.

Pelanggaran BMPK Pelanggaran BMPK adalah selisih lebih antara baki debet dan/atau penempatan dana pada BPR lain terhadap nominal BMPK.

X.

Persentase Pelanggaran BMPK Persentase pelanggaran BMPK adalah persentase perbandingan antara jumlah pelanggaran BMPK terhadap jumlah modal KPMM.

XI.

Keterangan Keterangan adalah penjelasan BPR pelapor yang sekurang-kurangnya memuat jenis penyediaan dana, misalnya Deposito No. Bilyet XXX, Tabungan No. Rekening XXX, Kredit No. Akad XXX.


II-11

171

II.3.1 LAPORAN PELAMPAUAN BMPK

Nama : Alamat : Bulan Laporan :

MODAL KPMM BMPK - PIHAK TERKAIT (10%) - PIHAK TIDAK TERKAIT (20%) - KELOMPOK PEMINJAM TDK TERKAIT (30%) PELAMPAUAN BMPK

PADA SAAT LAPORAN NO

NAMA PEMINJAM/ BANK

KETERKAITAN


AGUNAN LIKUID/BAGIAN YANG DIJAMIN

dalam ribuan rupiah : : : : :


KUALITAS (Rp)

KETERANGAN

%

1

25 26

Terkait

27

Tidak Terkait Individu Tidak Terkait Kelompok

28

Informasi yang disampaikan sesuai dengan yang sebenarnya. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data yang disampaikan, segala risiko yang muncul atas penyampaian data tersebut menjadi tanggung jawab kami.


II-12

172

II.3.2 PENJELASAN LAPORAN PELAMPAUAN BMPK

I.


Peminjam

adalah

nama

nasabah

perorangan

atau

perusahaan/badan yang memperoleh fasilitas kredit sesuai nama yang tercantum dalam perjanjian kredit. Apabila Peminjam merupakan kelompok Peminjam, pada saat entry data diisi dengan nama kelompok Peminjam yang bersangkutan. Untuk Pihak Terkait diisi dengan jumlah seluruh debitur/bank Pihak Terkait yang melampaui BMPK. 2. Nama Bank adalah nama BPR yang menerima penempatan dana dari BPR pelapor. 3. Dalam hal terdapat lebih dari 25 Peminjam/Bank yang melampaui BMPK maka pengisian untuk laporan pelampauan BMPK adalah sebagai berikut: a. Baris ke-1 s.d. ke-25 diisi dengan 25 Peminjam/Bank berdasarkan pelampauan tertinggi. b. Baris ke-26 diisi dengan jumlah rekening Pihak Terkait yang melampaui BMPK apabila urutan pelampauan Pihak Terkait tersebut setelah 25 pelampauan tertinggi. c. Baris ke-27 diisi dengan jumlah rekening Pihak Tidak Terkait individual Peminjam lainnya yang melampaui BMPK. d. Baris ke-28 diisi dengan jumlah rekening Pihak Tidak Terkait kelompok Peminjam lainnya yang melampaui BMPK. 4. Diisi nihil apabila tidak terdapat pelampauan BMPK.


II-13

173

II.

Keterkaitan Diisi dengan keterkaitan hubungan Peminjam/Bank dengan BPR pelapor, yaitu ”Terkait” atau ”Tidak Terkait”.

III.

Penyediaan Dana/Baki Debet Penyediaan dana/baki debet diisi dengan baki debet/saldo/nominal penyediaan dana yang melampaui BMPK pada akhir bulan laporan. Dalam hal terdapat lebih dari 25 Peminjam/Bank yang melampaui BMPK maka pengisian untuk laporan pelampauan BMPK adalah sebagai berikut: a. Baris ke-1 s.d. ke-25 diisi sebesar baki debet/saldo/nominal penyediaan

dana

kepada

25

Peminjam/Bank

berdasarkan

pelampauan tertinggi. b. Baris ke-26 diisi sebesar jumlah keseluruhan penyediaan dana Pihak Terkait yang melampaui BMPK apabila urutan pelampauan Pihak Terkait tersebut setelah 25 pelampauan tertinggi. c. Baris ke-27 diisi sebesar jumlah keseluruhan penyediaan dana Pihak Tidak Terkait individual Peminjam lainnya yang melampaui BMPK. d. Baris ke-28 diisi sebesar jumlah keseluruhan penyediaan dana Pihak Tidak Terkait kelompok Peminjam lainnya yang melampaui BMPK.

IV.

Agunan Likuid/Bagian Yang Dijamin Agunan likuid adalah agunan yang mudah dicairkan seperti emas dan logam mulia, SBI, tabungan dan deposito di BPR yang bersangkutan yang diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan, dengan nilai agunan sebagai berikut:


II-14

174

-

Agunan berupa tabungan dan deposito, diisi sebesar nilai yang diblokir.

-

Agunan berupa SBI, diisi sebesar nilai nominal.

-

Agunan berupa emas dan logam mulia, diisi sebesar nilai pasar (market value).

Bagian yang dijamin adalah besarnya nilai dari bagian penyediaan dana yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia secara langsung maupun melalui BUMN atau BUMD sebagaimana diatur dalam pasal 15 huruf c Peraturan Bank Indonesia No.11/13/PBI/2009 tanggal 17 April 2009 tentang BMPK BPR. Agunan dilaporkan per individual/kelompok Peminjam dengan nilai agunan maksimal sebesar baki debet per rekening. Dalam hal terdapat lebih dari 25 Peminjam/Bank yang melampaui BMPK maka pengisian untuk laporan pelampauan BMPK adalah sebagai berikut: a. Baris ke-1 s.d. ke-25 diisi sebesar nilai agunan dari 25 Peminjam/Bank berdasarkan pelampauan tertinggi. b. Baris ke-26 diisi sebesar nilai agunan dari jumlah keseluruhan penyediaan dana Pihak Terkait yang melampaui BMPK apabila urutan pelampauan Pihak Terkait tersebut setelah 25 pelampauan tertinggi. c. Baris ke-27 diisi sebesar nilai agunan dari jumlah keseluruhan penyediaan dana Pihak Tidak Terkait individual Peminjam lainnya yang melampaui BMPK. d. Baris ke-28 diisi sebesar nilai agunan dari jumlah keseluruhan penyediaan dana Pihak Tidak Terkait kelompok Peminjam lainnya yang melampaui BMPK.


II-15

175

V.

Penyediaan Dana/Baki Debet Netto Merupakan hasil pengurangan antara kolom penyediaan dana/baki debet (angka II) dengan kolom agunan yang likuid/dijamin (angka III).

VI.

Pelampauan BMPK (Rp) Pelampauan BMPK (Rp) adalah selisih lebih antara penyediaan dana/baki debet netto (angka V) dengan BMPK yang diperkenankan.

VII.

Pelampauan BMPK (%) Pelampauan BMPK (%) adalah persentase perbandingan antara jumlah pelampauan BMPK (Rp) sesuai angka VI terhadap jumlah modal KPMM.

VIII. Kualitas Kualitas adalah kualitas kredit dan penempatan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif BPR yaitu: (1) Lancar, (2) Kurang lancar, (3) Diragukan dan (4) Macet. Dalam hal terdapat satu individual/kelompok Peminjam yang mendapat lebih dari satu fasilitas maka kualitas diisi dengan kualitas yang dominan dan apabila terdapat lebih dari satu kualitas yang dominan maka diisi dengan kualitas yang paling buruk dari yang dominan tersebut.

IX.

Keterangan Keterangan adalah penjelasan BPR pelapor yang sekurang-kurangnya memuat jenis penyediaan dana, misalnya Deposito No. Bilyet XXX, Tabungan No. Rekening XXX, Kredit No. Akad XXX. Dalam hal jenis


II-16

176

penyediaan dana merupakan hasil penggabungan lebih dari 1 (satu) rekening maka keterangan tidak perlu diisi.


II-17

177

Lampiran 25

Lampiran 2 Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/ 21 /DKBU tanggal 10 Agustus 2009

PETUNJUK TEKNIS APLIKASI DATA ENTRY LAPORAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT

DIREKTORAT KREDIT BPR DAN UMKM BANK INDONESIA 2009

BAB I PENDAHULUAN

Aplikasi Laporan Berkala Bank Perkreditan Rakyat terdiri dari : 1. Aplikasi Data Entry, yaitu aplikasi yang dipakai oleh masing-masing BPR untuk melakukan Data Entry Laporan Berkala 2. Aplikasi web BPR adalah aplikasi yang digunakan oleh BPR Pelapor untuk melakukan pengiriman laporan ke database Laporan Berkala di Bank Indonesia. Petunjuk Teknis ini merupakan pedoman penggunaan program aplikasi Data Entry BPR sebagai sarana penyampaian Laporan Berkala. Dalam petunjuk teknis ini akan dibahas mengenai spesifikasi dari perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan, proses instalasi program data entry Laporan Berkala, proses inisialisasi data, pemasukan data, cetak data, utility dan otoritas pemakai.

1.1. Konfigurasi S/W Dan H/W Minimum Konfigurasi Software dan Hardware minimal yang harus dipenuhi untuk menjalankan Aplikasi Data Entry Laporan Berkala adalah sebagai berikut: 1. Konfigurasi Software •

Sistem Operasi

2. Konfigurasi Hardware

: : Microsoft Windows XP dan Vista :

•

RAM

:256MB

•

Harddisk

: 10 GB

•

Monitor

: SVGA 1024 x 768 pixel

•

CD-ROM Drive

•

Mouse, Keyboard.

Petunjuk Teknis Aplikasi Data Entry

-1-

179

1.2. Penjelasan Umum Mengaktifkan program aplikasi BPR: 1. Pastikan komputer telah dilakukan instalasi (setup) program aplikasi BPR. 2. Untuk memanggil program BPR dari StartMenu | Program | BPR.

1.2.1. Struktur Menu Sistem Secara garis besar perubahan-perubahan yang dilakukan pada aplikasi Laporan Berkala BPR versi terbaru ini antara lain sebagai berikut: a)

Perubahan pada struktur menu laporan, disesuaikan dengan periode pengiriman Laporan Berkala, yaitu 1Bulanan, 3Bulanan, 6Bulanan dan 1Tahunan.

b)

Penambahan laporan BMPK

c)

Proses Inisialisasi, Data Entry, Laporan, Validasi, File Kirim, Export, Import, Backup dan Restore data ditampilkan ke dalam masing-masing menu Laporan Berkala.

1.2.2. Masukan dan Keluaran Susunan menu masukan dan keluaran pada aplikasi Laporan Berkala BPR dikelompokan sesuai dengan periode pengiriman laporan, yaitu 1


-2-

180

Bulanan, 3 Bulanan. Adapun perincian masukan dan keluaran adalah sebagai berikut: a) Laporan 1 BULANAN: 1. Laporan Bulanan Masukan yang diperlukan dalam modul laporan bulanan adalah sebagai berikut: 1. Form 01 : Neraca Bulanan 2. Form 02 : Daftar Rincian Antarbank Aktiva 3. Form 03 : Daftar Rincian Kredit yang diberikan 4. Form 04 : Daftar Rincian Rupa-Rupa Aktiva 5. Form 05 : Daftar Rincian Tabungan 6. Form 06 : Daftar Rincian Deposito berjangka 7. Form 07 : Daftar Rincian Antarbank Pasiva 8. Form 08 : Daftar Rincian Rupa-Rupa Pasiva 9. Form 09 : Daftar Rincian Laba Rugi Keluaran yang dihasilkan dalam modul laporan bulanan adalah sebagai berikut: 1. Form 01 : Neraca Bulanan 2. Form 02 : Daftar Rincian Antarbank Aktiva 3. Form 03 : Daftar Rincian Kredit yang diberikan 4. Form 04 : Daftar Rincian Rupa-rupa Aktiva 5. Form 05 : Daftar Rincian Tabungan 6. Form 06 : Daftar Rincian Deposito berjangka 7. Form 07 : Daftar Rincian Antarbank Pasiva 8. Form 08 : Daftar Rincian Rupa-rupa Pasiva 9. Form 09 : Daftar Rincian Laba Rugi


-3-

181

2. Laporan BMPK Masukan yang diperlukan dalam modul Laporan BMPK ini adalah sebagai berikut: 1. Laporan BMPK 2. Kelompok Debitur Keluaran yang dihasilkan dalam Laporan BMPK ini adalah sebagai berikut: 1. Laporan Penyediaan Dana Pihak Terkait 2. Laporan Pelanggaran BMPK Pihak Tidak Terkait 3. Laporan Pelampauan BMPK

b) Laporan 3 BULANAN: 1. Laporan Publikasi Masukan yang diperlukan dalam modul Laporan Publikasi adalah sebagai berikut: 1. Ratio 2. Pengurus


- 4-

182

BAB II INSTALASI Terdapat 2 cara melakukan instalasi aplikasi Laporan Berkala versi 03.02 adalah sebagai berikut: 1.

Pada komputer yang sudah terinstal aplikasi Laporan Bulanan versi 02.02

2.

Pada komputer yang belum ada aplikasi Laporan Bulanan

2.1. Pada komputer yang sudah terinstal aplikasi Laporan Bulanan versi 02.02 Bagi BPR yang telah menggunakan aplikasi Laporan Bulanan versi 02.02, maka sebelum melakukan upgrade ke versi terbaru (03.02) berikut ini langkah-langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu sebagai berikut:

2.1.1. Backup Data Sebelum melakukan upgrade ke versi terbaru maka Administrator harus membackup data terlebih dahulu. Langkah-langkah membackup data sebagai berikut:

1. Masuk/login sebagai Administrator


-5 -

183

2. Pilih Utility lalu klik Backup

3. Klik Tombol Proses


-6-

184

4. Proses Backup selesai. Klik Tombol OK

5. File backup akan disimpan di folder yang tertera di menu

6. Klik Tombol Keluar.

2.1.2. Uninstall Aplikasi yang Ada Setelah selesai membackup data, lakukan proses uninstall program yang telah ada. 1. Klik Menu Start-Program-Control Panel


-7-

185

2. Dari Menu Control Panel klik Add/Remove Program

3. Muncul Window Add or Remove Programs. Pilih program BPR lalu klik tombol Change/Remove.


- 8-

186

4. Klik Yes


-9-

187

5. Klik Remove All

6. KlikOK


- 10 -

188

2.1.3. Instalasi Aplikasi Versi 03.02 Setelah selesai melakukan uninstal program seperti pada point 2.1.2. diatas, langkah berikutnya adalah melakukan instalasi aplikasi versi 03.02 dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Masukkan CD install aplikasi Data Entry BPR 2. Pada Windows, aktifkan menu Windows Explorer 3. Pilih Drive untuk CD (misalnya drive D) 4. Double klik file Setup.Exe untuk vista klik kanan pada file Setup.exe pilih Run as Administrator.

5. KlikOK 6. Klik gambar komputer untuk melakukan proses instalasi, jika ingin mengubah alamat penyimpanan sistem BPR klik Change Directory, pada Path sebutkan alamat direktori sistem BPR akan disimpan


- 11 -

189

7. Pada Existing Group, pilih BPR

8.

Klik Continue

9.

KlikOK


- 12-

190

10. Hasil instalasi akan membentuk menu BPR Catatan : hasil proses instalasi juga akan membuat otomatis menu shortcut BPR pada desktop. 11. Setelah selesai menginstall harus di perhatikan juga Setting regional, Setting regional tersebut berada di Control Panel lalu Double Klik di Regional And Language Options


- 13 -

191

12. Setelah Double Klik maka akan muncul form sebagai berikut

Lalu pilih English (United States), Setelah dipilih lalu klik ok.

2.1.4. Me-restore Data yang telah Di-backup

Setelah selesai melakukan instalasi aplikasi versi 03.02 seperti pada point 2.1.3 di atas, berikutnya adalah melakukan proses restore data yang telah dibackup pada point 2.1.1 di atas. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 1. Login sebagai Administrator


- 14-

192

2. Klik Menu 1 Bulanan pilih Restore

3. Klik tombol Browse

4. Pilih File yg telah di backup di directory folder yang sama pada saat kita selesai membackup. Lalu klik tombol Open.


- 15 -

193

5. Klik Tombol Restore

6. Klik Tombol Yes


- 16 -

194

7. Proses Restore selesai. Klik Tombol OK

2.2. Pada komputer yang belum ada aplikasi Laporan Bulanan Bagi BPR yang baru akan menggunakan aplikasi Laporan Berkala BPR, berikut ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan instalasi aplikasi versi terbaru 03.02 yang ada di dalam CD. 1. Masukkan CD install aplikasi Data Entry BPR 2. Pada Windows, aktifkan menu Windows Explorer 3. Pilih Drive untuk CD (misalnya drive D) 4. Double klik file Setup.Exe, Untuk Vista klik kanan di file Setup.exe lalu pilih Run as Administrator.


- 17 -

195

5. KlikOK 6. Klik gambar komputer untuk melakukan proses instalasi, jika ingin mengubah alamat penyimpanan sistem BPR klik Change Directory, pada Path sebutkan alamat direktori sistem BPR akan disimpan


-18-

196

7. Pada Existing Group, pilih BPR

8. Klik Continue 9. Klik OK

10. Hasil instalasi akan membentuk menu BPR Catatan : hasil proses instalasi juga akan membuat otomatis menu shortcut BPR pada desktop.


-19 -

197

BAB III PETUNJUK TEKNIS

3.1. Menggunakan Aplikasi Laporan Berkala Pertama Kali Setelah dilakukan proses instalasi, masuk ke program BPR dengan cara sebagai berikut: 1. Klik Start 2. Klik Programs 3. KlikBPR 4.

Klik BPR (Bagi yang menggunakan Vista, Klik kanan di BPR pilih Run as Administrator)

3.1.1. Inisialisasi Data Pokok Pada saat menjalankan program pertama kali, form Inisialisasi Data Pokok Bank akan tampil dan masukkan data.


-20 -

198

Setelah memasukan data sesuai dengan BPR, klik OK untuk menyimpan data ke dalam database. Setelah di klik OK maka akan tampil form Informasi Direksi dan masukan data.

3.1.2. Login ke Sistem Setelah data pokok bank selesai diinput, form untuk login pertama kali akan tampil.

Pada saat kita login untuk pertama kali, maka User id yang kita input adalah sebagai Admin, langkah-langkahnya sebagai berikut: a. Input Field −

User ID : Administrator

−

Password : admin!!!

b. Klik OK


-21 -

199

Item-item yang aktif pada menu utama adalah sesuai dengan otorisasi pemakainya. Karena saat login pertama kali adalah sebagai administrator, maka item yang aktif dalam tampilan menu utama adalah sesuai dengan aksesnya. Catatan : User diharapkan untuk mengubah password Administrator.

Versi

Sandi dan NamaBPR

Periode Laporan

User Aktif

3.1.3. Pembuatan Otoritas Pemakai Modul ini dimaksudkan untuk mengelola program aplikasi BPR secara keseluruhan. Dalam modul ini ada 2 tipe otoritas yaitu


-22-

200

administrator dan user. Administrator dapat mengatur akses pemakai

dan user sebagai pelaksananya. Hak akses / otoritas pemakai aplikasi program data entry ini dibagi 2 yaitu: a. Admin, hak aksesnya yaitu: i. 1 Bulanan: •

Inisialisasi

•

Laporan

•

Validasi Data

•

File Kirim

•

Eksport

•

Import

•

Backup

•

Restore

ii. 3 Bulanan: •

Inisialisasi

•

Validasi Data

•

File Kirim

iii. Utility : •

Informasi Bank (update informasi data bank)

•

Informasi Direktur & Komisaris

•

Tabel Referensi (Validasi dan Replace Tabel Referensi)

iv. Otoritas: •

Ubah Password

•

Otoritas Pemakai


-23 -

201

b. User hak aksesnya yaitu: i. 1 Bulanan: •

Data Entry

•

Laporan

•

Validasi Data

•

File Kirim

•

Eksport

•

Import

ii. 3 Bulanan: •

Data Entry

•

Validasi Data

•

File Kirim

iii. Otoritas: •

Ubah Password

Langkah-langkah pembuatan user baru sebagai berikut: 1. Klik Otoritas pada menu utama 2. Klik Otoritas Pemakai. Sub modul ini berfungsi untuk melakukan pembuatan/penambahan dan penghapusan User id pada program aplikasi BPR. Dari modul ini juga dapat ditentukan siapa saja yang berhak melakukan suatu proses pada sistem ini.


-24-

202

Langkah-langkahnya sebagai berikut: 1. Klik tombol Tambah 2. Masukan data, item yang diinput sebagai berikut: − User ID : diisi minimal 6 karakter − Nama User − Password: diisi minimal 8 karakter dan mengandung minimal 1 karakter spesial ( “!@#$%^&*()” ) − Konfirmasi Password: diisi sesuai dengan masukan password − Otoritas : diklik untuk level pemakai yang diinginkan (Admin atau User) 3. Klik tombol Simpan 4. Untuk menghapus data, klik tombol navigasi yang berada di bawah kiri atau kanan, pilih data yang akan dihapus, klik tombol Hapus.

3.1.4. Mengubah Password Pada sub modul ini berfungsi untuk melakukan perubahan password dari user id, juga dimaksudkan untuk pemeliharaan password


-25 -

203

pemakai agar pengguna yang tidak berhak tidak dapat mengoperasikan sistem ini. Langkah-langkah mengubah password sebagai berikut: 1. Klik Otoritas pada menu utama 2. Klik Ubah Password

3. Masukkan password lama dan password baru, dan ketik ulang password baru pada Konfirmasi password 4. Klik OK, data akan tersimpan 5. Klik tombol Keluar untuk keluar dari menu ubah password.

3.1.5. Inisialisasi Data Laporan Modul ini berfungsi untuk memberikan periode bulan dan tahun data pada setiap Laporan yang akan diinput. Setelah user baru dibuat, kita masuk ke modul inisialisasi data.

a. Inisialisasi Laporan Bulanan Langkah-langkah inisialisasi laporan bulanan: 1. Pada menu utama, klik 1 Bulanan –Laporan Bulanan Inisialisasi 2. Pilih Tipe Inisialisasi:


-26 -

204

i.

Pada Inisialisasi seluruhnya, form 01 sampai dengan form 09 dihapus data seluruhnya sehingga yang ada adalah form kosong yang siap untuk diinput.

ii.

Untuk inisialisasi sebagian, form 01 dan form 09 saja yang dihapus datanya, sedangkan form yang lain tidak dihapus.

3. Input field bulan dengan format MM 4. Input field tahun dengan format YYYY 5. Pilih Tipe Inisialisasi (Seluruhnya/Sebagian)


-27 -

205

6. Klik Inisialisasi.

b. Inisialisasi Laporan BMPK Langkah-langkah inisialisasi laporan BMPK: 1. Pada menu utama, klik 1 Bulanan – Laporan BMPK – Inisialisasi 2. Pilih Tipe Inisialisasi: i.

Pada Inisialisasi seluruhnya, form BMPK dihapus data seluruhnya sehingga yang ada adalah form kosong yang siap untuk diinput.

ii.

Untuk inisialisasi sebagian, form BMPK tidak dihapus datanya, hanya bulan dan tahun Laporannya saja yg diset dengan yang baru.


- 28-

206

3. Input field Bulan Laporan 4. Input field tahun dengan format YYYY 5. Tipe Inisialisasi (Seluruhnya/Sebagian). 6. Klik Inisialisasi.

c. Inisialisasi Laporan Publikasi Langkah-langkah inisialisasi laporan publikasi: 1. Pada menu utama, klik 3 Bulanan – Inisialisasi


- 29 -

207

2. Input field Triwulan dengan format Romawi 3. Input field tahun dengan format YYYY 4. Tipe Inisialisasi (Sebagian) Default. 5. Klik Inisialisasi. Setelah inisialisasi data dilakukan, proses selanjutnya adalah proses entry data, proses tersebut hanya dapat dilakukan dengan login user, sehingga dari menu administrator harus dilakukan logout terlebih dahulu, untuk selanjutnya login kembali dengan menggunakan user id yang memiliki otoritas sebagai user. Untuk melakukan login dan logout dilakukan melalui menu Sistem, yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

3.2. Sistem Modul ini dibagi menjadi tiga pilihan yaitu:

3.2.1. Login Berfungsi untuk masuk ke aplikasi sesuai dengan hak aksesnya. Login sebagai user atau login sebagai administrator (Klik logout dulu, baru bisa login) Pada saat administrator sudah melakukan proses inisialisasi data, maka otoritas untuk entry data dilakukan oleh user sesuai dengan hak aksesnya. Untuk melakukan entry data harus login terlebih dahulu sebagai user.


- 30 -

208

Langkah-langkah yang dilakukan yaitu: 1. Pada menu utama klik Sistem, pilih Login, maka muncul form login 2. Input User Id (sebagai user yang sesuai dengan yang telah dibuat pada saat login sebagai administrator) 3. Input Password 4. KlikOK. Password yang pertama kali digunakan adalah password yang diberikan/dibuat oleh administrator pada menu otoritas pemakai, untuk selanjutnya user dapat mengubah password sendiri. Item-item yang aktif pada menu utama user adalah sesuai dengan otorisasi pemakainya (sebagaimana yang telah dijelaskan pada menu utama admin).

3.2.2. Logout Berfungsi untuk keluar dari menu utama dan menonaktifkan item-item pada menu utama.

3.2.3. Keluar Berfungsi untuk keluar dari aplikasi entry.


- 31 -

209

BAB IV Laporan BMPK

4.1. Data Entry Langkah-langkah untuk memasukkan data BMPK adalah sebagai berikut: 1. Pada menu utama, klik 1 Bulanan – Laporan BMPK – Data Entry 2. Pilih Entry BMPK

4.1.1. Entry Kelompok Debitur Langkah-langkah untuk memasukkan data kelompok debitur adalah sebagai berikut:


- 32-

210

1. Pada menu utama, klik 1 Bulanan – Laporan BMPK – Data Entry 2. Pilih Entry Kelompok Debitur

3. Klik Tombol Tambah untuk menambah Data. Entry di grid Kode dan Nama Kelompok Debitur. 4. Klik Tombol Simpan untuk menyimpan data. 5. Klik tombol Hapus untuk menghapus row yaang dipilih. 6. Untuk mengupdate data, Klik row yang dipilih lalu update datanya langsung pada row tersebut. Klik tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah diupdate. 7. Untuk keluar dari form Klik tombol Keluar

4.1.2. Penyediaan Dana Pihak Terkait Langkah-langkah untuk memasukkan data Penyediaan Dana Pihak Terkait adalah sebagai berikut:


- 33 -

211

1. Pada menu utama, klik 1 Bulanan – Laporan BMPK – Data Entry 2. Pilih Entry BMPK – Pihak Terkait

3. Tampilan defaultnya di tab Pihak Terkait. 4. Jika Penyediaan Dana Pihak Terkait Nihil maka klik pilihan “Data Nihil” seperti pada gambar di atas. Lalu klik Simpan. 5. Jika Data Penyediaan Dana Pihak Terkait tidak nihil. Lakukan tahapan-tahapan No.6 dan seterusnya. 6. Isi Modal KPMM (dalam ribuan rupiah) dan klik tombol Simpan. (BMPK Pihak Terkait) 7. Jika ada row yang akan dihapus Klik Tombol Hapus. 8. Untuk mengupdate Data klik tombol update atau double klik pada row yang akan di update.


- 34-

212

9. Untuk mencari Debitur / BPR bisa menggunakan tombol Cari No Referensi. 10. Klik tombol Tambah untuk menambah data

11. Masukan nama Debitur /BPR dan tentukan bahwa Debitur tersebut termasuk Individu atau BPR, jika BPR maka klik BPR jika bukan makajangan diklik. Jika sudah klik tombol simpan.

12. Setelah disimpan akan muncul form


- 35 -

213

a. Input Jenis Penyediaan Dana i.

1 (Kredit)

ii.

2 (Penempatan pada bank lain)

b. Jika Debitur termasuk Individu maka akan otomatis terpilih 1 (Kredit), Tapi jika bukan Individu melainkan BPR maka akan bisa memilih Jenis Penyediaan Dana. Jenis Penyediaan Dana yang dipilih 1 (Kredit): i.

Sandi Bank akan disabled jika Debitur termasuk Individu tapi jika termasuk BPR maka wajib mengisi Sandi Bank walaupun Jenis Penyediaan Dana nya 1 (Kredit).

ii. Keterkaitan: - 1 (Terkait) iii. Hubungan Keterkaitan harus diisi. c. Jika Jenis Penyediaan Dana yg dipilih 2(Penempatan pada bank lain) khusus Debitur BPR: i.

Sandi Bank harus diisi.

ii. Keterkaitan: - 1 (Terkait) iii. Hubungan Keterkaitan harus diisi. d. Tanggal Realisasi dgn format DD/MM/YYYY e. Baki Debet dalam ribuan rupiah f.

Agunan dalam ribuan rupiah

g. Kualitas h. Keterangan.


- 36 -

214

i.

Klik Simpan untuk menyimpan data. Jika ingin menambah lagi dengan nama Debitur yang sama klik tombol Tambah maka klik tombol Tambah.

j.

Untuk keluar dari form ini tekan tombol Keluar.

4.1.3. Pelanggaran BMPK Pihak Tidak Terkait Langkah-langkah untuk memasukkan data Pelanggaran BMPK Pihak Tidak Terkait adalah sebagai berikut: 1. Pada menu utama, klik 1 Bulanan – Laporan BMPK – Data Entry 2. Pilih Entry BMPK – PihakTidak Terkait

3. Tampilan defaultnya di tab Pihak Terkait. Klik Tab Pelanggaran Pihak Tidak Terkait. 4. Jika Pelanggaran BMPK Pihak Tidak Terkait Nihil maka klik pilihan “Data Nihil” seperti pada gambar di atas. Lalu klik Simpan.


- 37 -

215

5. Jika Data Pelanggaran BMPK Pihak Tidak Terkait tidak nihil. Lakukan tahapan – tahapan No 6 dan seterusnya. 6. Isi Modal KPMM (dalam ribuan rupiah) dan klik tombol Simpan. (BMPK Pihak Tidak Terkait, Kelompok Peminjam Tdk Terkait dihitung otomatis) 7. Jika ada row yang akan dihapus Klik Tombol Hapus. 8. Untuk mengupdate Data klik tombol update atau double klik pada row yg akan di update. 9. Klik tombol Tambah untuk menambah data

10. Masukan nama Debitur /BPR dan tentukan bahwa Debitur tersebut termasuk Individu atau BPR, jika BPR maka klik BPR jika bukan makajangan diklik. Jika sudah klik tombol simpan.

11. Setelah disimpan akan muncul form


-38-

216


1 (Kredit)

ii.


b. Jika Debitur termasuk Individu maka akan otomatis terpilih 1 (Kredit), Tapi jika bukan Individu melainkan BPR maka akan bisa memilih Jenis Penyediaan Dana. Jenis Penyediaan Dana yang dipilih 1 (Kredit): i.

Sandi Bank akan disabled

ii.

Keterkaitan: - 2 (Tidak Terkait)

iii. Kelompok debitur bisa dipilih dan boleh dikosongkan. c. Jika Jenis Penyediaan Dana yg dipilih 2(Penempatan pada bank lain) Khusus Debitur BPR:


-39-

-

217

i.


ii.

Keterkaitan: - 2 (Tidak Terkait)

iii. Kelompok debitur bisa dipilih dan boleh dikosongkan. d. Tanggal Realisasi dgn format DD/MM/YYYY e. Baki Debet dalam ribuan rupiah f.


g. Kualitas h. Keterangan. i.

Klik Simpan untuk menyimpan data. Jika ingin menambah lagi dengan nama Debitur yang sama klik tombol Tambah maka klik tombol Tambah.

j. Untuk keluar dari form ini tekan tombol Keluar.

4.1.4. Pelampauan BMPK Langkah-langkah untuk memasukkan data Pelampauan BMPK adalah sebagai berikut: 1. Pada menu utama, klik 1 Bulanan – Laporan BMPK – Data Entry 2. Pilih Entry BMPK – Pelampauan


-40-

-

218

3. Tampilan defaultnya di tab Pihak Terkait. Klik Tab Pelampauan. 4. Jika Pelampauan BMPK Nihil maka klik pilihan “Data Nihil” seperti pada gambar di atas. Lalu klik Simpan. 5. Jika Pelampauan BMPK tidak nihil. Lakukan tahapan – tahapan No 6 dan seterusnya. 6. Isi Modal KPMM (dalam ribuan rupiah) dan klik tombol Simpan. (BMPK Pihak Terkait) 7. Jika ada row yang akan dihapus Klik Tombol Hapus. 8. Untuk mengupdate Data klik tombol update atau double klik pada row yg akan di update. 9. Klik tombol Tambah untuk menambah data


-41-

-

219


1 (Kredit)

ii.


b. Jika Jenis Penyediaan Dana yang dipilih 1 (Kredit): i.

Sandi Bank akan disabled

ii.

Nama Debitur harus diisi

iii.

Kelompok bisa dipilihjika termasuk kelompok

iv.

Keterkaitan:

− 1 (Terkait) − 2 (Tidak Terkait) v. Hubungan Keterkaitan harus diisi. c. Jika Jenis Penyediaan Dana yg dipilih 2(Penempatan pada bank lain): i.


ii.

Nama Debitur harus diisi

iii. Kelompok bisa dipilihjika termasuk kelompok


-42-

220

iv. Keterkaitan:

− 1 (Terkait) − 2 (Tidak Terkait) v. Hubungan Keterkaitan harus diisi. d. Tanggal Realisasi dgn format DD/MM/YYYY e. Baki Debet dalam ribuan rupiah f.


g. Kualitas h. Keterangan. i.

Klik Simpan untuk menyimpan data. Dan form tersebut akan tertutup

j.

Untuk keluar dari form ini tekan tombol Keluar.

4.2. Laporan 4.2.1. Penyediaan Dana Pihak Terkait Jika di Form BMPK di bagian tab pihak terkait di klik pilihan “Data Nihil” maka data Laporan Penyediaan Dana Pihak Terkait Nihil.


-43-

-

221

Maka report yang muncul datanya akan bertuliskan nihil

Jika “Data Nihil” tidak di klik dan data ada maka akan tampil report


-44-

222

4.2.2. Pelanggaran BMPK Pihak Tidak Terkait Di laporan Pelanggaran BMPK pihak tidak terkait untuk report apabila data tidak ada atau nihil bisa di tampilkan dengan data nihil dengan cara mengklik “Data Nihil” di Form BMPK di bagian tab pihak tidak terkait


-45 -

223

Maka report yang muncul datanya akan bertuliskan nihil



- 46 -

224

4.2.3. Pelampauan BMPK Di laporan Pelampauan BMPK untuk report apabila data tidak ada atau nihil bisa di tampilkan dengan data nihil dengan cara mengklik “Data Nihil” di Form BMPK di bagian tab Pelampauan


- 47 -

225


- 48 -

226



- 49 -

227

4.3. Validasi Validasi laporan BMPK dilakukan bila semua data telah selesai di-entry. Petunjuk proses validasi Laporan Berkala: 1. Pilih Validasi laporan BMPK

2. Klik tombol Proses untuk melakukan pengecekan data 3. Setelah selesai, akan ditampilkan hasil proses validasi. - Jika terdapat data yang belum sesuai maka akan dimunculkan dalam report berikut:

- Jika data sudah sesuai, maka akan muncul form seperti berikut:


- 50 -

228

4.4. File Kirim Jika validasi dinyatakan berhasil (tidak ada kesalahan), maka file siap untuk dikirim / diupload ke web. Untuk membentuk file kirim ini, terlebih dahulu harus dilakukan validasi, baik saat login sebagai user maupun sebagai admin. Langkah-langkah pembentukan file kirim: 1. Lakukan Validasi terlebih dahulu, setelah validasi berhasil, baru lakukan langkah-langkah selanjutnya di bawah ini 2. Pada menu utama, klik 1Bulanan-Laporan BMPK 3. Pilih File kirim

4. Klik Proses untuk pembentukan file kirim 5. Jika berhasil, timbul pesan “Pembentukan file kirim selesai”


- 51 -

229

6. Hasil pembentukan file kirim akan disimpan dalam folder“ .\Data Kirim\”. 7.

File yang terbentuk sudah dienkrip dan di zip yang berekstension *.PPK.

4.5. Export Sub modul Export berfungsi untuk menyimpan data form BMPK yang sudah di-entry dalam bentuk text (*.exp) yang tidak di-enkripsi, dan sewaktu-waktu dapat di–import. Langkah-langkah Export: 1. Pada menu utama, klik 1 Bulanan – Laporan BMPK 2. Pilih Export

3. Klik Proses untuk pembentukan file export 4. Jika berhasil, timbul pesan“ export selesai”, lalu klik OK


- 52-

230

5. Hasil export akan disimpan dalam folder“ \Data_Export\” 6. File yang terbentuk ber-extension _BMPK.EXP

4.6. Struktur Data Export Apabila diperlukan BPR dapat membuat file export yang sesuai dengan struktur data sehingga BPR dapat mengembangkan sendiri aplikasi yang terintegrasi dengan aplikasi ini. Header file HBMPK9999999 90 0 032 0 0 8 0 0 0 Keterangan Karakter Panjang Nilai ‘H’ 1 1 ‘BMPK‘ 2 4 ‘99999999’ 6 8 ‘00’ 14 2 ‘03’ 16 2 ‘2008’ 18 4 ‘00000010’ 22 8 ‘XXXXXXXXXXXXXXXX’ 30 16

0 0 0 10XXXXXXXXXXXXXXXX Keterangan kode untuk baris header Kode Jenis laporan BMPK Sandi Bank dan Kantor BPR Tanggal Laporan Bulan Laporan Tahun Laporan Jumlah baris data yang dikirim Nomor seri laporan (identifikasi versi)

Baris Data Laporan BMPK  Baris Pertama setelah header merupakan informasi Modal dan Nilai BMPK, dengan spesifikasi: 00 [MODAL KPMM] [BMPK TERKAIT] [BMPK TIDAK TERKAIT INDIVIDU] [BMPK TIDAK TERKAIT KELOMPOK] [TERKAIT NIHIL] [TIDAK TERKAIT NIHIL] [PELAMPAUAN NIHIL]


- 53 -

231

00 [MODAL KPMM]

[BMPK TERKAIT]

[BMPK TIDAK TERKAIT INDIVIDU

[BMPK TIDAK TERKAIT KELOMPOK

[TERKAIT NIHIL]

[TIDAK TERKAIT NIHIL] [PELAMPAUAN NIHIL]

 Baris

Merupakan sandi sebagai penanda baris informasi modal Berisi nilai modal KPMM berupa numerik 12 digit rata kanan dengan nol (0) sebagai pengisi data kosong. Contoh: 000050000000 Berisi nilai BMPK untuk pihak Terkait (10% dari modal KP MM) berupa numerik 12 digit rata kanan dengan nol (0) sebagai pengisi data kosong. Contoh: 000050000000 Berisi nilai BMPK untuk pihak tidak terkait individu (20% dari modal KPMM) berupa numerik 12 digit rata kanan dengan nol (0) sebagai pengisi data kosong. Contoh: 000050000000 Berisi nilai BMPK untuk pihak tidak terkait kelompok (25% dari modal KPMM) berupa numerik 12 digit rata kanan dengan nol (0) sebagai pengisi data kosong. Contoh: 000050000000 Berisi flag terkait nihil berupa numeric 1 digit Contoh: 0 untuk false 1 untuk true Berisi flag tidak terkait nihil berupa numeric 1 digit Contoh: 0 untuk false 1 untuk true Berisi flag pelampauan nihil berupa numeric 1 digit Contoh: 0 untuk false 1 untuk true

selanjutnya berisi data pelanggaran/pelampauan BMPK, dengan spesifikasi:

[SANDI LAPORAN] [KODE BARIS] [NAMA PELANGGAN] [BMPK GROUP] [KETERKAITAN] [HUB KETERKAITAN] [JENIS PENEMPATAN] [TGL] [BAKI DEBET] [AGUNAN] [BAKI DEBET NET] [PELAMPAUAN/PELANGGARAN] [% PELAMPAUAN/PELANGGARAN] [KUALITAS] [KETERANGAN]

Dimana: [SANDI LAPORAN]

Berisi sandi jenis laporan BMPK, berupa numerik 2 karakter, yang dapat berisi nilai: 01 - BMPK Terkait 02 – BMPK Tidak Terkait 03 – Pelampauan BMPK

[KODE BARIS]

Berisi sandi informasi baris, berupa numerik 3 karakter, yang dapat berisi nilai: 000 – baris data single 010 – baris yang menandakan informasi kelompok/group 011 – baris yang menandakan informasi


- 54-

232

anggota dari kelompok/group 019 – baris total dari satu kelompok/group 9XX – item data yang telah ditentukan berdasarkan tabel refensi [NAMA PELANGGAN]

[BMPK GROUP]

[KETERKAITAN]

Nama pelanggan yang akan dilaporkan, berupa alphanumerik 30 karakter rata kiri dengan karakter spasi sebagai pengisi data kosong Nama kelompok BMPK yang akan dilaporkan, berupa alphanumerik 30 karakter rata kiri dengan karakter spasi sebagai pengisi data kosong Jenis keterkaitan dengan BPR dari pelanggan yang bersangkutan, berupa numerik 1 digit dengan isi sebagai berikut: 1 – Pelanggan terkait dengan BPR 2 – Pelanggan tidak mempunyai keterkaitan dengan BPR

[HUB KETERKAITAN]

[JENIS PENEMPATAN]

Berisi data deskripsi hubungan keterkaitan pelanggan dengan BPR, berupa alphanumerik 30 karakter rata kiri dengan karakter spasi sebagai pengisi data kosong Berisi informasi jenis penempatan dari pelanggan pada BPR yang bersangkutan, berupa numerik 1 digit yang berisi: 1 – Pemberian Kredit (Terkait dan Tidak Terkait) 2 – Penempatan pada Bank Lain 3 – Pelampauan BMPK

[TANGGAL]

Berisi informasi tanggal pemberian/realisasi penyediaan dana, berupa numerik 8 digit dengan spesifikasi ‘DDMMYYYY’ dimana: DD

: tanggal penyediaan :

dana,

contoh

‘01’ MM : bulan penyediaan dana, contoh : ‘07’ YYYY : tahun penyediaan dana, contoh [BAKI DEBET]

Berisi informasi baki debet dari pinjaman, berupa numerik 12 digit rata kanan dengan karakter ‘0’ sebagai pengisi data kosong disebelah kiri, contoh:

[AGUNAN]

Berisi informasi nilai agunan dari pinjaman, berupa numerik 12 digit rata kanan dengan karakter ‘0’ sebagai pengisi data kosong disebelah kiri, contoh:

‘000000200000’


- 55 -

233

‘000000200000’ [BAKI DEBET NET]

[PELAMPAUAN/ PELANGGARAN]

[%PELAMPAUAN/PELANGGARAN]

[KUALITAS]

Berisi informasi baki debet net dari pinjaman, berupa numerik 12 digit rata kanan dengan karakter ‘0’ sebagai pengisi data kosong disebelah kiri, contoh : ‘000000200000’ Berisi informasi nilai pelampauan/pelanggaran, berupa numerik 12 digit rata kanan dengan karakter ‘0’ sebagai pengisi data kosong disebelah kiri, contoh : ‘000000200000’ Berisi informasi baki debet dari pinjaman, berupa numerik 8 digit rata kanan dengan karakter ‘0’ sebagai pengisi data kosong disebelah kiri, dengan ketelitian 4 angka dibelakang koma dan dituliskan tanpa tanda decimal. Contoh: 00101000, berarti 10,1 % Berisi kriteria kualitas pengembalian pinjaman, berupa numerik 1 karakter, berisi: 1 2 3 4

– – – –

Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet

[KETERANGAN]

Berisi dekripsi keterangan yang ingin disampaikan, berupa alphanumerik maksimal 30 karakter rata kir.

4.7. Import Sub modul ini berfungsi untuk memasukkan kembali isi file export yang mempunyai periode yang sama dengan periode aplikasi ke dalam database BPR. Perlu diperhatikan, proses import akan menghapus data BMPK yang sudah ada pada database sebelumnya dan memasukkan isi data dari file export. Langkah-langkah Import: 1. Pada menu utama, klik 1 Bulanan- Laporan BMPK 2. Pilih Import


- 56 -

234

3. Klik tombol Browse untuk mengambil file export yang berekstension _BMPK.EXP

4. Klik tombol Import untuk melakukan proses pengambilan data 5. Jika berhasil, timbul pesan “import selesai”.

4.8. Backup Sub modul backup berfungsi untuk menyimpan seluruh data yang ada di database sebagai backup yang sewaktu-waktu dapat di-restore ke database. Langkah-langkah backup data: 1. Pada menu utama, klik 1 Bulanan – Laporan BMPK 2. Pilih Backup

3. Klik Proses untuk pembentukan file backup


- 57 -

235

4. Jika berhasil, timbul pesan “backup selesai”, lalu klik OK 5. Hasil backup akan disimpan dalam folder“ .\Data_Backup\” 6. File yang terbentuk sudah dienkrip dan di zip yang berekstension _BMPK.BAK

4.9. Restore Sub modul ini berfungsi untuk memasukkan kembali isi file backup ke dalam database BPR. Perlu diperhatikan, proses restore akan menghapus seluruh data yang sudah ada pada database sebelumnya dan memasukkan isi data dari file backup. Langkah-langkah proses restore: 1. Lakukan Validasi terlebih dahulu, setelah validasi berhasil, baru lakukan langkah-langkah selanjutnya di bawah ini 2. Pada menu utama, klik 1 bulanan- Laporan BMPK 3. Pilih Restore

4. Klik tombol Browse untuk mengambil file backup yang berekstension _BMPK.BAK 5. Klik tombol Restore untuk melakukan proses pengambilan data 6. Jika berhasil, timbul pesan “restore selesai”.


- 58-

236

Lampiran 26 Lampiran 3 Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/ 21 /DKBU tanggal 10 Agustus 2009

PETUNJUK TEKNIS APLIKASI WEB BPR LAPORAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT

DIREKTORAT KREDIT BPR DAN UMKM BANK INDONESIA 2009

BAB I PENDAHULUAN Aplikasi Web BPR adalah aplikasi yang digunakan oleh BPR Pelapor untuk melakukan pengiriman laporan ke database Laporan Berkala di Bank Indonesia. 1.1 Konfigurasi Minimal Konfigurasi Software dan Hardware minimal yang harus dipenuhi untuk menjalankan Aplikasi Web Laporan Berkala adalah sebagai berikut : a. Konfigurasi Software 1. Sistem Operasi

: Microsoft Windows 2000 , XP

2. Software

: Internet Explorer 6

b. Konfigurasi Hardware 1. RAM

: 256 MB

2. Hardisk

: 10 GB

3. Monitor

: SVGA 1024 x 768 pixel

4. Modem

: 56 Kbps

5. CD-ROM Drive 6. Mouse, Keyboard 7. Line telepon.

- 1-

Petunjuk Teknis Aplikasi Web BPR

-

238

BAB II INSTALASI 2.1

Pra-Instalasi Untuk dapat menjalankan aplikasi web Laporan Berkala terlebih dahulu lakukan setting pada komputer sebagai berikut : a. Setting Dial-up Connection

- 2-


-

239

- 3-


-

240

b. Koneksi ke Extranet BPR

2.2 Menjalankan Internet Explorer Aplikasi Web Laporan Berkala menggunakan Internet Explorer minimal versi 6. Adapun langkah adalah sebagai berikut : 1. Jalankan Internet Explorer 2. Ketik alamat web : 192.168.32.8/lbpr pada Address Bar kemudian tekan enter atau klik Go 3. Pada Halaman Login masukkan ID Bank, User id dan Password

- 4-


-

241

4. Klik tombol Login.

User id yang dimasukkan adalah user id yang sudah didaftarkan oleh administrator Bank Indonesia. Jika user id yang dimasukkan terdaftar sebagai user BPR maka akan masuk ke halaman utama BPR. User BPR hanya mempunyai satu level user yaitu sebagai administrator yang menggunakan semua menu di halaman web BPR.

- 5-


-

242

Level

Tabel Hak Pemakaian User BPR Hak Pemakaian

Administrator

1

2

3

4

5

6

7

8

9

x

x

x

x

x

x

x

x

x

*) Keterangan

1. Upload

6. Teguran

2. Absensi Laporan

7. Ganti Password

3. Tabel Referensi

8. Log

4. Laporan

9. Helpdesk

5. Berita

2. 3 Halaman Uta ma BPR

Halaman utama BPR terdiri dari 8 menu (Upload, Absensi, Tabel Referensi, Laporan, Helpdesk, Berita, Teguran dan Log) dan 3 icon link (Halaman Utama , Ganti Password , dan Log out ).

- 6-


-

243

Pada tengah-tengah halaman utama Web BPR, terdapat Daftar Teguran dan Daftar Berita, dari tiap-tiap daftar, klik tulisan [selengkapnya], muncul layar berikut : a. Detail Teguran

b. Detail Berita

- 7-


-

244

BAB III PETUNJUK TEKNIS

3.1 Halaman Upload Halaman ini berfungsi untuk mengirim data Laporan Berkala dari BPR Pelapor ke BI melalui ekstranet (online). 3.1.1 Kirim Laporan Langkah-langkah untuk melakukan pengiriman data Laporan Berkala : 1. Klik menu Upload, akan tampil halaman sebagai berikut :

2. Pilih Laporan sesuai dengan Laporan yang akan di upload: a. Laporan Bulanan b. Laporan Publikasi c.

Laporan BMPK

3. Klik tombol Browse, untuk mengambil data Laporan Berkala yang sudah di-entry pada aplikasi data entry Laporan Berkala, dimana file tersebut ada di direktori BPR.

- 8-


-

245

DataKirim. Pilih file yang ber-ekstension sesuai dengan laporan yang dipilih, yaitu : a. * .bpr untuk Laporan Bulanan. b. * .pub untuk Laporan Publikasi. c. * .ppk untuk Laporan BMPK. 4. Lalu klik tombol Open, dan file akan muncul di form upload

5. Klik OK

- 9-


-

246

6. Jika file sudah di-upload sebelumnya, maka akan muncul konfirmasi sebagai berikut :

Klik Ya, jika ingin mengirim ulang atau data sudah dikoreksi. Klik Tidak, jika pengiriman dibatalkan. Jika dilakukan pengiriman ulang, perlu diingat laporan yang akan diambil oleh Bank Indonesia adalah laporan yang di-upload paling akhir 7. Jika Upload selesai akan tampil seperti berikut :

8. Untuk melihat status upload, klik tulisan Klik disini untuk melihat status upload, akan tampil halaman Absensi.

- 10-


-

247

9. Klik Tanda terima untuk melihat tanda terima pengiriman Laporan Berkala. Jika diperlukan, tanda terima dapat di cetak melalui printer atau disimpan sebagai softcopy.

- 11-


-

248

3.2 Halaman Tabel Referensi Halaman ini berisi tabel referensi yang dijadikan acuan dalam pembuatan Laporan Berkala. Untuk melihat tabel referensi, klik tabel yang dinginkan, dan akan muncul tabel yang dituju. Tabel ini juga dapat di-download, dengan cara sebagai berikut : 1. Klik menu Tabel Referensi 2. Klik Tulisan Download Referensi, yang berada di bagian atas kanan dari tabel

- 12-


-

249

3. Muncul box berikut :

.

4. Pilih “Save this file to disk“, klik OK 5. Simpan file tersebut dalam direktori BPR, file hasil download yaitu tabel referensi.ref _ 6. File tabel_referensi ini dapat digunakan dalam aplikasi data entry Laporan Berkala. 3.3 Halaman Laporan Halaman Laporan terdiri dari enam halaman yaitu Laporan Individual, Laporan Publikasi, Laporan Gabungan dan Laporan BMPK. Yang pertama kali tampil adalah halaman Laporan Individual. a. Halaman Laporan Individual Pada halaman ini BPR Pelapor dapat melihat dan menyimpan Laporan Bulanan yang sudah pernah di-upload ke dalam web BPR. Langkah-langkah membuka halaman laporan individual : 1. Klik Menu Laporan, maka akan tampil halaman Laporan

- 13-


-

250

2. Pilih Kategori = Individu. 3. Pilih Periode (bulan dan tahun laporan yang ingin dilihat) 4. Pilih Laporan (laporan form 1 s.d. 9) 5. Klik tombol Tampilkan, contoh tampilan laporan kredit yang diberikan seperti berikut :

- 14-


-

251

6. Untuk menyimpan laporan, klik file, lalu klik save as 7. Untuk mencetak laporan, klik file, lalu klik print.

b. Halaman Laporan Publikasi

Halaman ini berfungsi untuk melihat laporan publikasi BPR yang di rekap dari data bulanan yang sudah diupload sebelumnya. Laporan publikasi terdiri dari : Neraca Publikasi, Komitmen dan Kontijensi, Perhitungan Laba Rugi dan Laba Ditahan. Langkah-langkahnya sebagai berikut : 1. Klik Menu Laporan, maka akan terbuka halaman Laporan 2. Pilih Kategori = Laporan Publikasi muncul halaman seperti berikut :

- 15-


-

252

3. Pilih Periode (trimester dan tahun laporan yang ingin dilihat) 4. Pilih Laporan, laporan yang akan dilihat yaitu, Neraca Publikasi, Komitmen dan Kontijensi, Laba Rugi dan Laba Ditahan serta Kualitas Aktiva Produktif dan Informasi Lainnya, 5. Masukkan User ID dan Password File kirim publikasi sesuai dengan yang di data entry, 6. Klik tombol Tampilkan, contoh tampilan untuk Komitmen dan Kontijensi Publikasi seperti berikut :

- 16-


-

253


c. Halaman Laporan Gabungan Halaman ini berfungsi untuk melihat laporan gabungan BPR yang di rekap dari data bulanan yang sudah diupload sebelumnya. Laporan Gabungan terdiri dari Form 01 sampai dengan Form 09. Langkah-langkahnya sebagai berikut : 1. Klik Menu Laporan, maka akan terbuka halaman Laporan 2. Pilih Kategori = Laporan Gabungan

3. Pilih Periode (bulan dan tahun laporan yang ingin dilihat) 4. Pilih Laporan 5. Klik tombol Tampilkan 6. Untuk menyimpan laporan, klik file, lalu klik save as 7. Untuk mencetak laporan, klik file, lalu klik print.

d. Halaman Laporan BMPK Halaman ini berfungsi untuk melihat laporan BMPK BPR yang di rekap dari data BMPK yang sudah diupload sebelumnya. Laporan BMPK terdiri dari : Laporan Penyediaan Dana Pihak Terkait, Laporan Pelanggaran BMPK Pihak Tidak Terkait, Laporan Pelampauan BMPK.

- 17-


-

254

Langkah-langkahnya sebagai berikut : 1. Klik Menu Laporan, maka akan terbuka halaman Laporan 2. Pilih Kategori = Laporan BMPK muncul halaman seperti berikut :

3. Pilih Periode (bulan dan tahun laporan yang ingin dilihat) 4. Pilih Laporan, laporan yang akan dilihat yaitu, Laporan Penyediaan Dana Pihak Terkait, Laporan Pelanggaran BMPK Pihak Tidak Terkait, Laporan Pelampauan BMPK. 5. Klik tombol Tampilkan, contoh tampilan untuk Laporan Penyediaan Dana Pihak Terkait seperti berikut :

- 18-


-

255


3.4 Ha l a ma n H e l p d e s k

Halaman ini berfungsi sebagai forum tanya jawab dengan Bank Indonesia, panduan pemakaian sistem dan penanganan masalah serta FAQ.

- 19-


-

256

Halaman helpdesk terdiri dari 3 halaman, yaitu : a. Tanya Jawab Halaman ini dapat digunakan untuk mengajukan / mengirimkan pertanyaan ke administrator Bank Indonesia dengan langkah sebagai berikut : 1. Klik Menu Help desk 2. Klik Tanya Jawab

3. Klik Tulisan Kirim Pertanyaan

- 20-


-

257

4. Tulis pertanyaan pada box Form Kirim Pertanyaan 5. Daftar pertanyaan yang masuk akan ditampilkan pada halaman Tanya Jawab. b. Panduan

Halaman ini berisi panduan tentang Laporan Berkala. Halaman panduan ini akan di-update oleh Bank Indonesia. Untuk membukanya, klik pada judul panduan yang dikehendaki.

c. FAQ (Frequently Asked Question)

Halaman ini menampilkan daftar pertanyaan yang biasanya ditanyakan tentang penyampaian Laporan Berkala beserta jawabannya.

- 21-


-

258

Halaman FAQ ini terdiri dari dua menu, yaitu : 1. Help : Berisi pertanyaan tentang tata cara penggunaan Web Laporan Berkala 2. Contact Person : Berisi pertanyaan tentang cara menghubungi BI, baik mengenai penyampaian Laporan Berkala berbasis web ataupun tentang Laporan Berkala BPR itu sendiri.

3.5 Halaman Berita Pada halaman ini dimuat berita-berita yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, BPR dapat membaca berita yang ada dengan cara mengklik judul berita yang ingin dibaca.

- 22-


-

259

3.6 Halaman Teguran Halaman teguran berisi daftar teguran Bank Indonesia kepada BPR yang akan selalu di-update. Klik judul teguran yang ada untuk melihat teguran selengkapnya.

- 23-


-

260

3.7 Halaman Log Halaman ini berfungsi untuk melihat halaman yang telah dibuka dan dapat digunakan untuk melacak proses yang telah dilakukan oleh user id yang tengah dipakai.

- 24-


-

261

Lampiran 27 Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/17/DPbS tanggal 30 Mei 2011

PEDOMAN PENYUSUNAN

LAPORAN BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

DIREKTORAT PERBANKAN SYARIAH BANK INDONESIA TAHUN 2011

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan izin-Nya buku Pedoman Penyusunan Laporan Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tahun 2011 ini dapat diterbitkan.

Pedoman ini berisi mengenai format dan tatacara pengisian kolom-

kolom laporan BMPD yang harus disampaikan BPRS kepada Bank Indonesia setiap bulan. Sebelum menyusun laporan BMPD, BPRS diharapkan membaca dan memahami ketentuan BMPD yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/ 5 /PBI/2011 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta ketentuan lain yang terkait dengan penyusunan dan penyampaian laporan BMPD. Akhirul kalam, besar harapan kami pedoman ini dapat membantu BPRS dalam menyusun laporan BMPD sehingga penyusunan dan penyampaian laporan BMPD dapat dilakukan secara cepat, akurat dan tepat waktu. Semoga seluruh niat, segenap upaya dan jerih payah dalam rangka pengembangan BPRS mendapat pertolongan, ridha, berkah, rahmat dan taufiq Allah SWT serta bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalaamu’alaikum Wr. Wb. Jakarta, 30

Mei 2011

i

263

PENJELASAN UMUM

I.

Tujuan Pelaporan Laporan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang disusun menurut buku pedoman ini dimaksudkan untuk keperluan:

a. Pembinaan dan pengawasan BPRS secara individual. b. Pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam Penyaluran Dana.

c. Penilaian tingkat kesehatan BPRS. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka laporan BMPD harus diisi secara benar dan lengkap serta disampaikan tepat waktu, dengan mengacu pada pedoman yang berlaku.

II.

BPRS Pelapor BPRS pelapor adalah kantor pusat BPRS.

III. Jenis Laporan 1.

Laporan Pelanggaran BMPD Pihak Terkait

2.

Laporan Penyaluran Dana dan Pelampauan BMPD Pihak Terkait

3.

Laporan Pelanggaran BMPD Pihak Tidak Terkait

4.

Laporan Pelampauan BMPD Pihak Tidak Terkait

IV. Periode Laporan Laporan BMPD disampaikan secara bulanan kepada Bank Indonesia.

V.

Cara Pengisian Laporan BPRS pelapor melakukan pengisian data pada form entry data yang tersedia dalam aplikasi data entry laporan BMPD BPRS. Angka nominal dilaporkan dalam ribuan rupiah, dengan pembulatan sebagai berikut: a. angka kurang dari Rp500,00 (lima ratus rupiah) dibulatkan menjadi 0 (nol); dan b. angka Rp500,00 (lima ratus rupiah) atau lebih dibulatkan menjadi 1 (satu).

Pedoman Penyusunan Laporan Batas Maksimum Penyaluran Dana BPRS

1

264

1.1 FORMULIR 1 LAPORAN PELANGGARAN BMPD PIHAK TERKAIT FORMULIR 1 LAPORAN PELANGGARAN BMPD PIHAK TERKAIT Nama

:

Alamat

:

Bulan Laporan

: (Ribuan Rp) PADA SAAT PEMBERIAN/REALISASI PENYEDIAAN DANA

NO.

NOMOR NOMOR NASABAH REKENING

I

NAMA NASABAH PENERIMA FASILITAS/BANK

II

III

HUBUNGAN JENIS KETERKAITAN FASILITAS DENGAN BPRS IV

V

TANGGAL

PENYALURAN DANA/BAKI DEBET

VI

VII

AGUNAN LIKUID/ PENYALURAN BAGIAN YANG DANA/BAKI DIJAMIN DEBET NETTO VIII

IX

MODAL KPMM

X

PELANGGARAN Rupiah

%

XI

XII

KUALITAS

KETERANGAN

XIII

XIV

A. Pembiayaan Yang Diberikan

Total pelanggaran B. Penempatan Dana Pada Bank Lain

Total pelanggaran JUMLAH

Informasi yang di sampaikan sesuai dengan yang sebenarnya. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data yang disampaikan, segala resiko yang muncul atas penyampaian data tersebut menjadi tanggung jawab kami. ....................,....................... Mengetahui, Ttd

Direktur Utama


2

265

1.2

RINCIAN FORMULIR 1 LAPORAN PELANGGARAN BMPD PIHAK TERKAIT

KOLOM I.

Nomor Nasabah Nomor identifikasi Nasabah Penerima Fasilitas (CIF)

II.

Nomor Rekening Nomor rekening pada masing-masing fasilitas yang diberikan

III. Nama Nasabah Penerima Fasilitas/Bank Nama Nasabah Penerima Fasilitas atau nama BPRS yang menerima Penempatan Dana Antar Bank IV.

V.

Hubungan Keterkaitan Dengan BPRS 1.

Hubungan kepemilikan

2.

Hubungan kepengurusan

3.

Hubungan keuangan

4.

Hubungan keluarga

Jenis Fasilitas A. Pembiayaan Yang diberikan 1.

Murabahah

2.

Mudharabah

3.

Musyarakah

4.

Salam

5.

Istishna’

6.

Ijarah atau ijarah muntahiya bittamlik

7.

Qardh

8.

Lainnya

B. Penempatan Dana Antar Bank 1.

Tabungan wadiah

2.

Tabungan mudharabah

3.

Deposito mudharabah

4.

Pembiayaan musyarakah


3

266

VI.

5.

Pembiayaan mudharabah

6.

Piutang qardh

7.

Lainnya

Tanggal TT/BB/TTTT

VII. Penyaluran Dana/Baki Debet Dalam ribuan rupiah VIII. Agunan Likuid/Bagian Yang Dijamin Dalam ribuan rupiah IX.

Penyaluran Dana/Baki Debet Netto Dalam ribuan rupiah

X.

Modal KPMM Dalam ribuan rupiah

XI.

Pelanggaran - Rupiah Dalam ribuan rupiah

XII. Pelanggaran - Persentase Dalam angka persentase XIII. Kualitas 1.

Lancar

2.

Kurang lancar

3.

Diragukan

4.

Macet

XIV. Keterangan


4

267

1.3

PENJELASAN FORMULIR 1 LAPORAN PELANGGARAN BMPD PIHAK TERKAIT

KOLOM

I.

Nomor Nasabah Kolom ini diisi dengan nomor identifikasi Nasabah Penerima Fasilitas (Customer Identification File/CIF) yang ditetapkan BPRS.

II.

Nomor Rekening Kolom ini diisi dengan nomor rekening pada masing-masing fasilitas yang diberikan kepada Nasabah Penerima Fasilitas yang ditetapkan BPRS.

III. Nama Nasabah Penerima Fasilitas/Bank Kolom ini diisi dengan nama Nasabah Penerima Fasilitas atau nama BPRS yang menerima Penempatan Dana Antar Bank sesuai dengan jenis Penyaluran Dana yang dilakukan BPRS pelapor sebagai berikut: A.

Pembiayaan yang diberikan Nama Nasabah Penerima Fasilitas diisi dengan nama nasabah perorangan atau perusahaan/badan Pihak Terkait yang memperoleh fasilitas Pembiayaan sesuai dengan nama yang tercantum dalam perjanjian Pembiayaan.

B.

Penempatan Dana Antar Bank Nama Bank diisi dengan nama BPRS Pihak Terkait yang menerima Penempatan Dana Antar Bank dari BPRS pelapor. Kolom ini diisi nihil apabila tidak terdapat Penyaluran Dana kepada Pihak Terkait yang melanggar BMPD.

IV. Hubungan Keterkaitan Dengan BPRS Kolom ini diisi dengan hubungan keterkaitan antara Nasabah Penerima Fasilitas atau BPRS penerima Penempatan Dana Antar Bank dengan BPRS pelapor, sesuai Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/5/PBI/2011 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah beserta penjelasannya, yang dikategorikan sebagai berikut:

1.

Hubungan kepemilikan;

2.

Hubungan kepengurusan;

3.

Hubungan keuangan; dan/atau

4.

Hubungan keluarga. Pedoman Penyusunan Laporan Batas Maksimum Penyaluran Dana BPRS

5

268

V.

Jenis Fasilitas Kolom ini diisi dengan nama akad atau jenis penempatan sesuai dengan jenis Penyaluran Dana yang dilakukan BPRS pelapor sebagai berikut: A.

Pembiayaan yang diberikan Diisi dengan jenis akad Pembiayaan yang diberikan BPRS kepada Nasabah Penerima Fasilitas yaitu:

B.

1.

Murabahah;

2.

Mudharabah;

3.

Musyarakah;

4.

Salam;

5.

Istishna’;

6.

Ijarah atau ijarah muntahiya bittamlik;

7.

Qardh; atau

8.

Lainnya.

Penempatan Dana Antar Bank Diisi dengan jenis penempatan dana yang dilakukan BPRS pelapor pada BPRS lain, yaitu: 1.

Tabungan wadiah;

2.

Tabungan mudharabah;

3.

Deposito mudharabah;

4.

Pembiayaan musyarakah;

5.

Pembiayaan mudharabah;

6.

Piutang qardh; atau

7.

Lainnya.

VI. Tanggal Kolom ini diisi dengan tanggal realisasi/pencairan Pembiayaan dan/atau Penempatan Dana Antar Bank dengan format tanggal/bulan/tahun (TT/BB/TTTT). Tata cara pengisian tanggal adalah sebagai berikut: 1.

Pembiayaan murabahah dan Pembiayaan istishna’, diisi dengan tanggal pada saat penyerahan barang;

2.

Pembiayaan multijasa, diisi dengan tanggal pada saat penandatanganan akad;


6

269

3.

Pembiayaan salam, diisi dengan tanggal pada saat pencairan dana;

4.

Pembiayaan mudharabah dan Pembiayaan musyarakah dengan pencairan sekaligus, diisi dengan tanggal pada saat pencairan;

5.

Pembiayaan mudharabah dan Pembiayaan musyarakah dengan pencairan bertahap, diisi dengan tanggal penarikan terakhir pada bulan laporan;

6.

Pembiayaan qardh, diisi dengan tanggal pada saat pencairan;

7.

Pembiayaan ijarah atau ijarah muntahiya bittamlik, diisi dengan tanggal pada saat penandatanganan akad;

8.

Penempatan Dana Antar Bank dalam bentuk deposito, diisi dengan tanggal penerbitan bilyet deposito.

9.

Penempatan Dana Antar Bank dalam bentuk tabungan, diisi dengan tanggal pada saat saldo tertinggi pada bulan laporan.

VII. Penyaluran Dana/Baki Debet Kolom ini diisi dengan jumlah Pembiayaan yang diberikan kepada Nasabah Penerima Fasilitas atau Penempatan Dana Antar Bank pada BPRS lain, dalam ribuan rupiah sebagai berikut: A.

B.

Pembiayaan yang diberikan 1.

Pembiayaan murabahah, Pembiayaan istishna’, dan Pembiayaan multijasa dilaporkan sebesar jumlah harga pokok;

2.

Pembiayaan salam dilaporkan sebesar jumlah harga perolehan;

3.

Pembiayaan mudharabah, Pembiayaan musyarakah dan Pembiayaan qardh dilaporkan sebesar jumlah dana yang dicairkan; dan

4.

Pembiayaan ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik dilaporkan sebesar jumlah harga perolehan aktiva ijarah atau ijarah muntahiya bittamlik.

Penempatan Dana Antar Bank

1. Tabungan wadiah, dilaporkan sebesar saldo tertinggi pada bulan laporan;

2. Tabungan mudharabah, dilaporkan sebesar saldo tertinggi pada bulan laporan;

3. Deposito mudharabah, dilaporkan sebesar nominal deposito sesuai yang tercantum dalam bilyet deposito;

4. Pembiayaan musyarakah, dilaporkan sebesar jumlah dana yang dicairkan; Pedoman Penyusunan Laporan Batas Maksimum Penyaluran Dana BPRS

7

270

5. Pembiayaan mudharabah, dilaporkan sebesar jumlah dana yang dicairkan;

6. Piutang qardh, dilaporkan sebesar jumlah dana yang dicairkan; dan 7. Lainnya, dilaporkan sebesar jumlah dana yang dicairkan. VIII. Agunan Likuid/Bagian Yang Dijamin Kolom ini diisi dengan nilai Pembiayaan yang dijamin oleh agunan likuid atau oleh pemerintah. Agunan likuid merupakan agunan yang mudah dicairkan seperti emas dan logam mulia, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), tabungan dan deposito di BPRS yang bersangkutan yang diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan, dengan nilai agunan sebagai berikut:

1. Agunan berupa tabungan dan deposito, dilaporkan sebesar nilai yang diblokir, dalam ribuan rupiah.

2. Agunan berupa SBI, dilaporkan sebesar nilai nominal, dalam ribuan rupiah.

3. Agunan berupa emas dan logam mulia, dilaporkan sebesar harga pasar (market value), dalam ribuan rupiah. Bagian yang dijamin adalah besarnya nilai dari bagian Pembiayaan yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia secara langsung maupun melalui BUMN atau BUMD sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf c Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/5/PBI/2011 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bagian yang dijamin diisi dengan angka dalam ribuan rupiah.

IX. Penyaluran Dana/Baki Debet Netto Kolom ini diisi dengan jumlah Penyaluran Dana/baki debet dikurangi Agunan Likuid/Bagian Yang Dijamin, dalam ribuan rupiah.

X.

Modal KPMM Kolom ini diisi dengan jumlah Modal BPRS sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang berlaku bagi BPRS, pada posisi akhir bulan sebelum bulan laporan, dalam ribuan rupiah. Modal BPRS adalah sebesar jumlah modal inti ditambah modal pelengkap.

XI. Pelanggaran - Rupiah Kolom ini diisi dengan selisih lebih antara jumlah Penyaluran Dana yang diperhitungkan dalam perhitungan BMPD dengan nominal BMPD Pihak


8

271

Terkait, dalam ribuan rupiah. Nominal BMPD Pihak Terkait adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah Modal BPRS pelapor.

XII. Pelanggaran – Persentase Kolom ini diisi dengan angka persentase Pelanggaran BMPD yaitu persentase jumlah pelanggaran BMPD dengan Modal BPRS pelapor.

XIII. Kualitas Kolom ini diisi dengan kualitas Pembiayaan atau Penempatan Dana Antar Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penetapan kualitas aktiva yang berlaku Bagi BPRS, yaitu: (1) Lancar, (2) Kurang lancar, (3) Diragukan dan (4) Macet.

XIV. Keterangan Kolom ini diisi dengan penjelasan BPRS pelapor yang sekurang-kurangnya memuat jenis Penyaluran Dana, misalnya Deposito No. Bilyet XXX, Tabungan No. Rekening XXX, Pembiayaan No. Akad XXX.


9

272

2.1 FORMULIR 2 LAPORAN PENYALURAN DANA DAN PELAMPAUAN BMPD PIHAK TERKAIT FORMULIR 2 LAPORAN PENYALURAN DANA DAN PELAMPAUAN BMPD PIHAK TERKAIT Nama

:

MODAL PADA SAAT LAPORAN

:

Alamat

:

BMPD PADA SAAT LAPORAN (10%)

:

Bulan Laporan


NO.

NOMOR NASABAH

NOMOR REKENING


HUBUNGAN KETERKAITAN DENGAN BPRS

JENIS FASILITAS


AGUNAN LIKUID/ BAGIAN YANG DIJAMIN

PENYALURAN DANA/BAKI DEBET NETTO

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

PELAMPAUAN BMPD

Rupiah

%

IX

X

KUALITAS

KETERANGAN

XI

XII

A. Pembiayaan Yang Diberikan

Total Pelampauan B. Penempatan Dana Pada Bank Lain

Total Pelampauan

Total Pelampauan JUMLAH

Informasi yang di sampaikan sesuai dengan yang sebenarnya. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data yang disampaikan, segala resiko yang muncul atas penyampaian data tersebut menjadi tanggung jawab kami.

....................,............................. Mengetahui, Ttd

Direktur Utama


10

273

2.2

RINCIAN FORMULIR 2 LAPORAN PENYALURAN DANA DAN PELAMPAUAN BMPD PIHAK TERKAIT

KOLOM I.


II.


III.

Nama Nasabah Penerima Fasilitas/Bank Nama Nasabah Penerima Fasilitas atau nama BPRS yang menerima Penempatan Dana Antar Bank

IV.

V.

Hubungan Keterkaitan Dengan BPRS 1.

Hubungan kepemilikan

2.

Hubungan kepengurusan

3.

Hubungan keuangan

4.

Hubungan keluarga

Jenis Fasilitas A.

B.

Pembiayaan Yang diberikan 1.

Murabahah

2.

Mudharabah

3.

Musyarakah

4.

Salam

5.

Istishna’

6.


7.

Qardh

8.

Lainnya

Penempatan Dana Antar Bank 1.

Tabungan wadiah

2.

Tabungan mudharabah

3.

Deposito mudharabah

4.



11

274

VI.

5.


6.

Piutang qardh

7.

Lainnya

Penyaluran Dana/Baki Debet Dalam ribuan rupiah

VII. Agunan Likuid/Bagian Yang Dijamin Dalam ribuan rupiah VIII. Penyaluran Dana/Baki Debet Netto Dalam ribuan rupiah IX.

Pelampauan - Rupiah Dalam ribuan rupiah

X.

Pelampauan - Persentase Dalam angka persentase

XI.

Kualitas 1.

Lancar

2.

Kurang lancar

3.

Diragukan

4.

Macet

XII. Keterangan


12

275

2.3

PENJELASAN FORMULIR 2 LAPORAN PENYALURAN DANA DAN PELAMPAUAN BMPD PIHAK TERKAIT

KOLOM

I.


II.




B.

Penempatan Dana Antar Bank Nama Bank diisi dengan nama BPRS Pihak Terkait yang menerima Penempatan Dana Antar Bank dari BPRS pelapor. Kolom ini diisi nihil apabila tidak terdapat Penyaluran Dana kepada Pihak Terkait.

IV. Hubungan Keterkaitan Dengan BPRS Kolom ini diisi dengan hubungan keterkaitan antara Nasabah Penerima Fasilitas atau BPRS penerima Penempatan Dana Antar Bank dengan BPRS pelapor, sesuai Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/5/PBI/2011 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah beserta penjelasannya, yang dikategorikan sebagai berikut:

1. Hubungan kepemilikan; 2. Hubungan kepengurusan; 3. Hubungan keuangan; dan/atau 4. Hubungan keluarga.


13

276

V.

Jenis Fasilitas Kolom ini diisi dengan nama akad atau jenis penempatan sesuai dengan jenis Penyaluran Dana yang dilakukan BPRS pelapor sebagai berikut: A.

Pembiayaan yang diberikan Diisi dengan jenis akad Pembiayaan yang diberikan BPRS kepada Nasabah Penerima Fasilitas yaitu:

B.

1.

Murabahah;

2.

Mudharabah;

3.

Musyarakah;

4.

Salam;

5.

Istishna’;

6.


7.

Qardh; atau

8.

Lainnya.

Penempatan Dana Antar Bank Diisi dengan jenis penempatan dana yang dilakukan BPRS pelapor pada BPRS lain, yaitu: 1.

Tabungan wadiah;

2.


3.


4.


5.


6.

Piutang qardh; atau

7.

Lainnya.

VI. Penyaluran Dana/Baki Debet Kolom ini diisi dengan jumlah Pembiayaan yang diberikan kepada Nasabah Penerima Fasilitas atau Penempatan Dana Antar Bank pada BPRS lain, dalam ribuan rupiah sebagai berikut: A.


Pembiayaan murabahah, Pembiayaan istishna’, dan Pembiayaan multijasa dilaporkan sebesar jumlah saldo harga pokok;

2.

Pembiayaan salam dilaporkan sebesar jumlah saldo harga perolehan;


14

277

B.

3.

Pembiayaan mudharabah, Pembiayaan musyarakah dan Pembiayaan qardh dilaporkan sebesar baki debet; dan

4.

Pembiayaan ijarah atau ijarah muntahiya bittamlik dilaporkan sebesar jumlah saldo harga perolehan aktiva ijarah atau ijarah muntahiya bittamlik dikurangi dengan akumulasi penyusutan/amortisasi aktiva ijarah atau ijarah muntahiya bittamlik.





4. Pembiayaan musyarakah, dilaporkan sebesar jumlah baki debet; 5. Pembiayaan mudharabah, dilaporkan sebesar jumlah baki debet; 6. Piutang qardh, dilaporkan sebesar jumlah saldo piutang; dan 7. Lainnya, dilaporkan sebesar jumlah saldo pada posisi akhir bulan laporan.

VII. Agunan Likuid/Bagian Yang Dijamin Kolom ini diisi dengan nilai Pembiayaan yang dijamin oleh agunan likuid atau oleh pemerintah. Agunan likuid merupakan agunan yang mudah dicairkan seperti emas dan logam mulia, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), tabungan dan deposito di BPRS yang bersangkutan yang diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan, dengan nilai agunan sebagai berikut:


2. Agunan berupa SBI, dilaporkan sebesar nilai nominal, dalam ribuan rupiah. 3. Agunan berupa emas dan logam mulia, dilaporkan sebesar harga pasar (market value), dalam ribuan rupiah. Bagian yang dijamin adalah besarnya nilai dari bagian Pembiayaan yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia secara langsung maupun melalui BUMN atau BUMD sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf c Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/5/PBI/2011 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bagian yang dijamin diisi dengan angka dalam ribuan rupiah. Pedoman Penyusunan Laporan Batas Maksimum Penyaluran Dana BPRS

15

278

VIII. Penyaluran Dana/Baki Debet Netto Kolom ini diisi dengan jumlah Penyaluran Dana/baki debet dikurangi Agunan Likuid/Bagian Yang Dijamin, dalam ribuan rupiah.

IX. Pelampauan - Rupiah Kolom ini diisi dengan selisih lebih antara jumlah Penyaluran Dana yang diperhitungkan dalam perhitungan BMPD dengan nominal BMPD Pihak Terkait pada posisi akhir bulan laporan, dalam ribuan rupiah. Nominal BMPD Pihak Terkait adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah Modal BPRS pelapor.

X.

Pelampauan - Persentase Kolom ini diisi dengan angka persentase Pelampauan BMPD yaitu persentase jumlah pelampauan BMPD dengan Modal BPRS pelapor pada posisi akhir bulan laporan.

XI. Kualitas Kolom ini diisi dengan kualitas Pembiayaan atau Penempatan Dana Antar Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penetapan kualitas aktiva yang berlaku Bagi BPRS, yaitu: (1) Lancar, (2) Kurang lancar, (3) Diragukan dan (4) Macet.

XII. Keterangan Kolom ini diisi dengan penjelasan BPRS pelapor yang sekurang-kurangnya memuat jenis Penyaluran Dana, misalnya Deposito No. Bilyet XXX, Tabungan No. Rekening XXX, Pembiayaan No. Akad XXX.


16

279

3.1 FORMULIR 3 LAPORAN PELANGGARAN BMPD PIHAK TIDAK TERKAIT FORMULIR 3 LAPORAN PELANGGARAN BMPD PIHAK TIDAK TERKAIT Nama

:

Alamat

:

Bulan Laporan


NO.

NOMOR NASABAH

I

NOMOR REKENING

NAMA NASABAH PENERIMA FASILITAS/BANK III

II

JENIS FASILITAS

IV

TANGGAL

V

PENYALURAN DANA/BAKI DEBET VI

AGUNAN LIKUID/BAGIAN YANG DIJAMIN VII

PENYALURAN DANA/BAKI DEBET NETTO VIII

MODAL KPMM

IX

PELANGGARAN Rupiah

%

X

XI

KUALITAS

KETERANGAN

XII

XIII

A. INDIVIDUAL I. Pembiayaan Yang diberikan

Total pelanggaran II. Penempatan Dana pada bank lain

Total pelanggaran

Total pelanggaran B. KELOMPOK Data 1

Total pelanggaran Sub jumlah data 1 Data 2

Total pelanggaran Sub jumlah data 2 JUMLAH PELANGGARAN PIHAK TIDAK TERKAIT Informasi yang di sampaikan sesuai dengan yang sebenarnya. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data yang disampaikan, segala resiko yang muncul atas penyampaian data tersebut menjadi tanggung jawab kami.

.................,................... Mengetahui, Ttd

Direktur Utama


17

280

3.2

RINCIAN FORMULIR 3 LAPORAN PELANGGARAN BMPD PIHAK TIDAK TERKAIT

KOLOM I.


II.


III.


IV.

Jenis Fasilitas A.

B.

V.


Murabahah

2.

Mudharabah

3.

Musyarakah

4.

Salam

5.

Istishna’

6.


7.

Qardh

8.

Lainnya


Tabungan wadiah

2.

Tabungan mudharabah

3.

Deposito mudharabah

4.


5.


6.

Piutang qardh

7.

Lainnya

Tanggal TT/BB/TTTT Pedoman Penyusunan Laporan Batas Maksimum Penyaluran Dana BPRS

18

281

VI.

Penyaluran Dana/Baki Debet Dalam ribuan rupiah

VII. Agunan Likuid/Bagian Yang Dijamin Dalam ribuan rupiah VIII. Penyaluran Dana/Baki Debet Netto Dalam ribuan rupiah IX.

Modal KPMM Dalam ribuan rupiah

X.

Pelanggaran - Rupiah Dalam ribuan rupiah

XI.

Pelanggaran - Persentase Dalam angka persentase

XII. Kualitas 1.

Lancar

2.

Kurang lancar

3.

Diragukan

4.

Macet

XIII. Keterangan


19

282

3.3

PENJELASAN FORMULIR 3 PIHAK TIDAK TERKAIT

LAPORAN PELANGGARAN

BMPD

KOLOM

I.

Nomor Nasabah Diisi dengan nomor identifikasi Nasabah Penerima Fasilitas (Customer Identification File/CIF) yang ditetapkan BPRS.

II.

Nomor Rekening Diisi dengan nomor rekening pada masing-masing fasilitas yang diberikan kepada Nasabah Penerima Fasilitas yang ditetapkan BPRS.



B.

Penempatan Dana Antar Bank Nama Bank diisi dengan nama BPRS Pihak Terkait yang menerima Penempatan Dana Antar Bank dari BPRS pelapor. Kolom ini diisi nihil apabila tidak terdapat Penyaluran Dana kepada Pihak Tidak Terkait yang melanggar BMPD.

IV. Jenis Fasilitas Kolom ini diisi dengan nama akad atau jenis penempatan sesuai dengan jenis Penyaluran Dana yang dilakukan BPRS pelapor sebagai berikut: A.

Pembiayaan yang diberikan Diisi dengan jenis akad Pembiayaan yang diberikan BPRS kepada Nasabah Penerima Fasilitas yaitu: 1.

Murabahah;

2.

Mudharabah;

3.

Musyarakah;

4.

Salam;


20

283

B.

5.

Istishna’;

6.


7.

Qardh; atau

8.

Lainnya.

Penempatan Dana Antar Bank Diisi dengan jenis penempatan dana yang dilakukan BPRS pelapor pada BPRS lain, yaitu:

V.

1.

Tabungan wadiah;

2.


3.


4.


5.


6.

Piutang qardh; atau

7.

Lainnya.

Tanggal Kolom ini diisi dengan tanggal realisasi/pencairan Pembiayaan dan/atau Penempatan Dana Antar Bank dengan format tanggal/bulan/tahun (TT/BB/TTTT). Tata cara pengisian tanggal adalah sebagai berikut: 1.

Pembiayaan murabahah dan Pembiayaan istishna’, diisi dengan tanggal pada saat penyerahan barang;

2.

Pembiayaan multijasa, diisi dengan tanggal pada saat penandatanganan akad;

3.

Pembiayaan salam, diisi dengan tanggal pada saat pencairan dana;

4.

Pembiayaan mudharabah dan Pembiayaan musyarakah dengan pencairan sekaligus, diisi dengan tanggal pada saat pencairan;

5.

Pembiayaan mudharabah dan Pembiayaan musyarakah dengan pencairan bertahap, diisi dengan tanggal penarikan terakhir pada bulan laporan;

6.

Pembiayaan qardh, diisi dengan tanggal pada saat pencairan;

7.

Pembiayaan ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik, diisi dengan tanggal pada saat penandatanganan akad;

8.

Penempatan Dana Antar Bank dalam bentuk deposito, diisi dengan tanggal penerbitan bilyet deposito.

9.

Penempatan Dana Antar Bank dalam bentuk tabungan, diisi dengan tanggal pada saat saldo tertinggi pada bulan laporan. Pedoman Penyusunan Laporan Batas Maksimum Penyaluran Dana BPRS

21

284

VI. Penyaluran Dana/Baki Debet Kolom ini diisi dengan jumlah Pembiayaan yang diberikan kepada Nasabah Penerima Fasilitas atau Penempatan Dana Antar Bank pada BPRS lain, dalam ribuan rupiah sebagai berikut: A.

B.


Pembiayaan murabahah, Pembiayaan istishna’, dan Pembiayaan multijasa dilaporkan sebesar jumlah harga pokok;

2.

Pembiayaan salam dilaporkan sebesar jumlah harga perolehan;

3.

Pembiayaan mudharabah, Pembiayaan musyarakah dan Pembiayaan qardh dilaporkan sebesar jumlah dana yang dicairkan; dan

4.

Pembiayaan ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik dilaporkan sebesar jumlah harga perolehan aktiva ijarah atau ijarah muntahiya bittamlik.


Tabungan wadiah, dilaporkan sebesar saldo tertinggi pada bulan laporan;

2.

Tabungan mudharabah, dilaporkan sebesar saldo tertinggi pada bulan laporan;

3.

Deposito mudharabah, dilaporkan sebesar nominal deposito sesuai yang tercantum dalam bilyet deposito;

4.

Pembiayaan musyarakah, dilaporkan sebesar jumlah dana yang dicairkan;

5.

Pembiayaan mudharabah, dilaporkan sebesar jumlah dana yang dicairkan;

6.

Piutang qardh, dilaporkan sebesar jumlah dana yang dicairkan; dan

7.

Lainnya, dilaporkan sebesar jumlah dana yang dicairkan.

VII. Agunan Likuid/Bagian Yang Dijamin Kolom ini diisi dengan nilai Pembiayaan yang dijamin oleh agunan likuid atau oleh pemerintah. Agunan likuid merupakan agunan yang mudah dicairkan seperti emas dan logam mulia, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), tabungan dan deposito di BPRS yang bersangkutan yang diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan, dengan nilai agunan sebagai berikut:


2. Agunan berupa SBI, dilaporkan sebesar nilai nominal, dalam ribuan rupiah.


22

285

3. Agunan berupa emas dan logam mulia, dilaporkan sebesar harga pasar (market value), dalam ribuan rupiah. Bagian yang dijamin adalah besarnya nilai dari bagian Pembiayaan yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia secara langsung maupun melalui BUMN atau BUMD sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf c Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/5/PBI/2011 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bagian yang dijamin diisi dengan angka dalam ribuan rupiah.

VIII. Penyaluran Dana/Baki Debet Netto Kolom ini diisi dengan jumlah Penyaluran Dana/baki debet dikurangi Agunan Likuid/Bagian Yang Dijamin, dalam ribuan rupiah.

IX. Modal KPMM Kolom ini diisi dengan jumlah Modal BPRS sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang berlaku bagi BPRS, pada posisi akhir bulan sebelum bulan laporan, dalam ribuan rupiah. Modal BPRS adalah sebesar jumlah modal inti ditambah modal pelengkap.

X.

Rupiah - Pelanggaran BMPD Kolom ini diisi dengan selisih lebih antara jumlah Penyaluran Dana yang diperhitungkan dalam perhitungan BMPD dengan nominal BMPD Pihak Tidak Terkait, dalam ribuan rupiah. Nominal BMPD adalah sebesar: 1.

20% (dua puluh persen) dari jumlah Modal BPRS pelapor, untuk individu nasabah Pihak Tidak Terkait; dan

2.

30% (tiga puluh persen) dari jumlah Modal BPRS pelapor, untuk kelompok nasabah Pihak Tidak Terkait.

XI. Persentase - Pelanggaran BMPD Kolom ini diisi dengan angka persentase Pelanggaran BMPD yaitu persentase jumlah pelanggaran BMPD dengan Modal BPRS pelapor.

XII. Kualitas Kolom ini diisi dengan kualitas Pembiayaan atau Penempatan Dana Antar Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penetapan kualitas aktiva yang berlaku Bagi BPRS, yaitu: (1) Lancar, (2) Kurang lancar, (3) Diragukan dan (4) Macet.


23

286

XIII. Keterangan Kolom ini diisi dengan penjelasan BPRS pelapor yang sekurang-kurangnya memuat jenis Penyaluran Dana, misalnya Deposito No. Bilyet XXX, Tabungan No. Rekening XXX, Pembiayaan No. Akad XXX.


24

287

4.1 FORMULIR 4 LAPORAN PELAMPAUAN BMPD PIHAK TIDAK TERKAIT FORMULIR 4 LAPORAN PELAMPAUAN BMPD PIHAK TIDAK TERKAIT Nama

:

Alamat

:

Bulan Laporan

:

MODAL KPMM

:

BMPD INDIVIDUAL 20%

:

BMPD KELOMPOK 30%

: (Ribuan Rp)

PADA SAAT LAPORAN NO.

NOMOR NASABAH

NOMOR REKENING

I

II


JENIS FASILITAS


AGUNAN LIKUID/ BAGIAN YANG DIJAMIN

PENYALURAN DANA/BAKI DEBET NETTO

III

IV

V

VI

VII

PELAMPAUAN Rupiah

%

VIII

IX

KUALITAS

KETERANGAN

X

XI

A. INDIVIDUAL I. Pembiayaan yang diberikan

Total pelampauan II. Penempatan dana pada bank lain

Total pelampauan B. KELOMPOK Data 1 Total pelampauan Sub jumlah data 1 Data 2 Total pelampauan Sub jumlah data 2

Sub Jumlah JUMLAH PELAMPAUAN BMPD PIHAK TIDAK TERKAIT Informasi yang di sampaikan sesuai dengan yang sebenarnya. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data yang disampaikan, segala resiko yang muncul atas penyampaian data tersebut menjadi tanggung jawab kami.

...............,.........................

Mengetahui, Ttd

Direktur Utama


25

288

4.2

RINCIAN FORMULIR 4 LAPORAN PELAMPAUAN BMPD PIHAK TIDAK TERKAIT

KOLOM I.


II.


III.


IV.

Jenis Fasilitas A.

B.

V.


Murabahah

2.

Mudharabah

3.

Musyarakah

4.

Salam

5.

Istishna’

6.


7.

Qardh

8.

Lainnya


Tabungan wadiah

2.

Tabungan mudharabah

3.

Deposito mudharabah

4.


5.


6.

Piutang qardh

7.

Lainnya

Penyaluran Dana/Baki Debet Dalam ribuan rupiah Pedoman Penyusunan Laporan Batas Maksimum Penyaluran Dana BPRS

26

289

VI.

Agunan Likuid/Bagian Yang Dijamin Dalam ribuan rupiah

VII. Penyaluran Dana/Baki Debet Netto Dalam ribuan rupiah VIII. Pelampauan - Rupiah Dalam ribuan rupiah IX.

Pelampauan - Persentase Dalam angka persentase

X.

XI.

Kualitas 1.

Lancar

2.

Kurang lancar

3.

Diragukan

4.

Macet

Keterangan


27

290

4.3

PENJELASAN FORMULIR 4 LAPORAN PELAMPAUAN BMPD PIHAK TIDAK TERKAIT

KOLOM

I.


II.



Pembiayaan yang diberikan Nama Nasabah Penerima Fasilitas diisi dengan nama nasabah perorangan atau perusahaan/badan Pihak Tidak Terkait yang memperoleh fasilitas Pembiayaan sesuai dengan nama yang tercantum dalam perjanjian Pembiayaan.

B.

Penempatan Dana Antar Bank Nama Bank diisi dengan nama BPRS Pihak Tidak Terkait yang menerima Penempatan Dana Antar Bank dari BPRS pelapor. Kolom ini diisi nihil apabila tidak terdapat Penyaluran Dana kepada Pihak Tidak Terkait yang melampaui BMPD.

IV. Jenis Fasilitas Kolom ini diisi dengan nama akad atau jenis penempatan sesuai dengan jenis Penyaluran Dana yang dilakukan BPRS pelapor sebagai berikut: A.

Pembiayaan yang diberikan Diisi dengan jenis akad Pembiayaan yang diberikan BPRS kepada Nasabah Penerima Fasilitas yaitu: 1.

Murabahah;

2.

Mudharabah;

3.

Musyarakah;

4.

Salam;


28

291

B.

5.

Istishna’;

6.


7.

Qardh; atau Lainnya.

Penempatan Dana Antar Bank Diisi dengan jenis penempatan dana yang dilakukan BPRS pelapor pada BPRS lain, yaitu:

V.

1.

Tabungan wadiah;

2.


3.


4.


5.


6.

Piutang qardh; atau

7.

Lainnya.

Penyaluran Dana/Baki Debet Kolom ini diisi dengan jumlah Pembiayaan yang diberikan kepada Nasabah Penerima Fasilitas atau Penempatan Dana Antar Bank pada BPRS lain, dalam ribuan rupiah sebagai berikut: A.

B.


Pembiayaan murabahah, Pembiayaan istishna’, dan Pembiayaan multijasa dilaporkan sebesar jumlah saldo harga pokok;

2.

Pembiayaan salam dilaporkan sebesar jumlah saldo harga perolehan;

3.

Pembiayaan mudharabah, Pembiayaan musyarakah dan Pembiayaan qardh dilaporkan sebesar baki debet; dan

5.

Pembiayaan ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik dilaporkan sebesar jumlah saldo harga perolehan aktiva ijarah atau ijarah muntahiya bittamlik dikurangi dengan akumulasi penyusutan/amortisasi aktiva ijarah atau ijarah muntahiya bittamlik.





29

292


4. Pembiayaan musyarakah, dilaporkan sebesar jumlah baki debet; 5. Pembiayaan mudharabah, dilaporkan sebesar jumlah baki debet; 6. Piutang qardh, dilaporkan sebesar jumlah saldo piutang; dan 7. Lainnya, dilaporkan sebesar jumlah saldo pada posisi akhir bulan laporan.

VI. Agunan Likuid/Bagian Yang Dijamin Kolom ini diisi dengan nilai Pembiayaan yang dijamin oleh agunan likuid atau oleh pemerintah. Agunan likuid merupakan agunan yang mudah dicairkan seperti emas dan logam mulia, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), tabungan dan deposito di BPRS yang bersangkutan yang diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan, dengan nilai agunan sebagai berikut:


2. Agunan berupa SBI, dilaporkan sebesar nilai nominal, dalam ribuan rupiah. 3. Agunan berupa emas dan logam mulia, dilaporkan sebesar harga pasar (market value), dalam ribuan rupiah. Bagian yang dijamin adalah besarnya nilai dari bagian Pembiayaan yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia secara langsung maupun melalui BUMN atau BUMD sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf c Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/5/PBI/2011 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bagian yang dijamin diisi dengan angka dalam ribuan rupiah.

VII. Penyaluran Dana/Baki Debet Netto Kolom ini diisi dengan jumlah Penyaluran Dana/baki debet dikurangi Agunan Likuid/Bagian Yang Dijamin, dalam ribuan rupiah.

VIII. Pelampauan - Rupiah Kolom ini diisi dengan selisih lebih antara jumlah Penyaluran Dana yang diperhitungkan dalam perhitungan BMPD dengan nominal BMPD Pihak Tidak Terkait, dalam ribuan rupiah. Nominal BMPD adalah sebesar: 1.

20% (dua puluh persen) dari jumlah Modal BPRS pelapor, untuk individu nasabah Pihak Tidak Terkait; dan


30

293

2.

30% (tiga puluh persen) dari jumlah Modal BPRS pelapor, untuk kelompok nasabah Pihak Tidak Terkait.

IX. Pelampauan - Persentase Kolom ini diisi dengan angka persentase Pelampauan BMPD yaitu persentase jumlah pelampauan BMPD dengan Modal BPRS pelapor.

X.

Kualitas Kolom ini diisi dengan kualitas Pembiayaan atau Penempatan Dana Antar Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penetapan kualitas aktiva yang berlaku Bagi BPRS, yaitu: (1) Lancar, (2) Kurang lancar, (3) Diragukan dan (4) Macet.

XI. Keterangan Kolom ini diisi dengan penjelasan BPRS pelapor yang sekurang-kurangnya memuat jenis Penyaluran Dana, misalnya Deposito No. Bilyet XXX, Tabungan No. Rekening XXX, Pembiayaan No. Akad XXX.

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

HALIM ALAMSYAH DEPUTI GUBERNUR


31

294

Lampiran 1. Pengendali Bank. Pengendali Akhir. > 10% saham. > 10% saham BANK PT. A. PT. A1 > 10% saham

Recommend Documents