ii-r
1n:.1-1i
ffi, Tr,.aat:,itrli-
a1!l::1ii4,fi!!.t1ir.l;i.i..t1iir:.c"!.!i{jaririi:xi:ri:-;irrFiru,ri:-{tiii:rIflm
d€um kehutonan n05ion0l
Pandangan dan Sikap Dewan Kehutanan Nasional (DKN) Atas Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Perusakan Hutan
"Laksanakan Penataan Kehutanan Menyeluruh, dan Batalkan Rencana Pengesahan RUU tentang Pemberantasan Perusakan Hutan" Publik mesti mewaspadai RUU Pemtlerantasan Perusakan Hutan yang kini tengah dikebut pembahasannya oieh DPR RI. Keberadaan RUU ini dikhawatirkan bukannya menjadi iolusi perbaikan sektor kehutanan, malah berpotensi menambah masalah baru' Berikut ini pandangdn dan sikap DKN atds RUU Lersebul' Kelteradaan RUU P2H ini dianggap tidak mendesak untuk segera disahkan dan tidak menjawab persoalan yang terjadi di sektor kehutanan Yang dibutuhkan masyarakat kehutanan saat ini adalah memperbaiki Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang yang turun Kehutanan IUU KehutananJ dengan mengakomodir kepentjngan masyaral(at kehutanan kejahatan temurun memetihara hutanserta melakukan penindakan hukum atas yang dilakukan oleb perusahaan dengan tegas 1, Sekilas Pandangan DKN
Dalam Garis Besar Haluan Kerja DKN {2011-2016J, DKN meminta pemerintah untuk 1999' dan segera mempersiapkan revisi UU No 5 tahun 1990 dan UU nomor 41 tahun jelas' tell1u dualisme kebijakan kehutanan-pertanahan Pendirian DKN -encu.i perlu dituntaskan. masalah status tanah di kehutanan merupakan inti pelmasalahan yang sekitar hutan' Bukan membuat UU baru yang justru menglaiminalisasikan masyarakat di kebijakan Bagi DKN, dewasa ini ada sejumlah momentum penting untuk membenahi tentang kehutaDai, antara lain: (1] Ti[dak lanjut NKB 12 kementerian dan lembaga negara "Percepatan Pengukuhun K"*usan Hutan", yang ditandatangani 11 Maret 2013' di bawah supervisi KPK ian UKP4; [2] Menunggu tlasil ludiciat Review UU Kehttanan oleh yang berada m;syarakat adat di Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan status tanah adat di kawasan hutan; [3] Prolegnas yang sudah menjadwalkan revisi UU Kehutanal 41 No 1999, dan kelompok'masyaiakat sipil telah memberikan masukan; dan (41 Tim Kerja sedang Tenure Kehutanan, yang melibatkan masyarakat sipil ses[ai SK Menhut 122/2012
titil
Oftlcel
Lt.2 Jl. Galot Subrclo - Jakada 10270
deuicn kehutonon
no5ion(l
bekerja membenahi kebijakan kehutanan yang berkaitan dengan status 30 ribuan desa baik masyarakdt lokal dan masyarakat adat di l
Office: Gedung Museum llanggala Wanabaku !t.2 Jl. GalotSubmto - Jakada 10270 Telp/fax (021) 5790-3082;Telp. (021)5703246 Ext 5388:
deu0n kehulonan nqsionol
terhadap masyarakat Jika RUU P2H ini disahl
parlemen yang tergabuni di DKN menyatakan, sikap sebagai berikut : (1) Protes terhadap ian't umi. p"6e.intah DKN yang telah menyembunyikan proses pembahasan RUU P2H;
Review (21 Menotak pengesahan RUU P2H merjadi UU, dar [3) Akan me-ngajukan Judicial ieilaaap uxlita nuu P2H ini tetap disahkan fseptivianto 7/4/13]' 2. Sekilas Pandangan Daerah
Dalam mersepon rencana pengesahan RUU P2H ini, pendapat dari daerah tentu penting untuk meniadi bahan pertimbangan. DilaporlGn dari Papu?-'tahwa Ketua Komisi A blne i"pu", Ruben Magai, R;bu (3/4/13J menolak tegas RUU PzH Menurut Magai' RUU kesel
Masyarakat sipil
Merujuk hasil analisis terhadap substansi RUU PzH yang dilakukan oleh "Koalisi Anti Mafia Hutan" dan/atau "Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kelestarian Hutan" [2013]
Ofticel
Gedlng N,luseum Manggala wanabakli Lt.2 Jl. Galot subrclo Telpfax. (021) 5790-3082;Telp. (021) 5703246 Ext 5388:
_
Jakarla 10270
deuon kehulonan
nosioncl terdapat sejumlah hritik substansial Di antara hal-hal kritis substansialyang terkandung di dalam RUU ini, meliputi: {1J. Politik hukum pembahasan RUU P2H; (2J RII{' PzH bukan kebutuhan mendesalc [3] RUU P2H menambah tumpang tindih peraturan di bidang sumberdaya alam; [4) Ketidakpahaman pembentuk UU terhadap legal draftin$ [5J RUU P2H mengacaukan sistem hukum pidana; [6) Tidak sinkron antara satu ketentuan dengan ketentua; di dalam RUU P2H; [7] Ketidakjelasan definisi mengenai beberapa istilah dalam RUU ini dan pengaturan pasal-pasalnya IBJ Irasionalitas sanksi dalam RUU P2H; (9J RUU P2H bettentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi; (101 Penggunaan diskresi tanpa alasan yang ketat, dan [11] Problem kapasitas perancang dan pembasas RUli P2H' Hal-hal khusus yang bersifat kelemahan dari RUU P2H ini, menunrt "Koalisi Anti Mafia Hutan", setidaknya terdapat 5 flima) persoalan yang dapat diindentjfikasikan dalam proses perancangan dan pembahasan RUU P2H, yakni; (1) Permasalahan yang ingin dlr"r". ol"h Ruu pzH tidak ielasi [2] RUU P2H masih mengalami persoalan pada sebagian struktur pengelompokkan dan penataurutan norma; [3) RUU P2H terlalu banyak memberikan diskresi tanpa disertai koridor yang ketat; (4] Secara tidak langsung, sebagian substansi RUU P2H mengkonfirmasi problem kapasitas perancang dan pembahas RUU P2H dalam mengidentifikasi, memilah, dan mengkategorikan fakta atau perbuatan yang hendak diatur; dan [5J Selain problem kapasitas, perancang dan pembahas Rllll absen dalam merinci beberapa pasal yang melengkapi kewajiban dua pihak yang akan saling berinteraksi. RUU P2H dinilai bermasalah baik dari aspek formil (pembentukannya) maupun aspek materiil {subtansi). Subtansi RUU P2H yang ada jika nantinya disahkan akan memberikan dampak yang sangat kusial dan tidak menguntungkan bagi masyarakat mapun upaya kelestarian hutan seperti: [1] mengkdminalisasi masyarakat adat dan lokal yang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan; (2] tidak menghentikan degradasi hutan dan ketidakjelasan implementasi; (3J tidak akan mampu memulihkan kerusakan hutan; dan [4] berpotensi menghambat upaya pemberantasan korupsi di selrtor kehutanan' Oleh
bermasalah baik dari aspek formil tidak mendesak [pembentukannya) maupun aspek materii] fsubtansi) RUU P2H ini dinilai keberaannya dan tidak menjawab persoalan yang terjadi di sektor kehutanan.
karena
itu, RUU P2H harus dibatalkan karena
4. Sikap Resmi DKN Setelah mengkaji dengan seksama sejumlah pandangan, baik dari kalangan internal DKN, dan suara dari jaringan kerja di daeFah, serta pandangan umum yang disampaikan koalisi masyarakat sipil, berikut ini sikap resmi Dewan Kehutanan Nasional (DKNI atas eksistensi RUU tentang Pemberantasan Perusakan Hutan (P2HJ;
1.
Office:
Mendesak DPR RI untuk segera membatalkan rencana pengesahan RUU tentang Pemberantasan Perusakan Hutan (P2H], dan segera melakukan proses evaluasi substansif terjadap draft RUU yang ada dengan melibatkan secara aktif para pihak yang terkait dan publik secara luas;
cedung Museum [,4angga]a Wanabakll Lt.2 Jl. Gatot su broto - Jakarla 1 0270 Telp/fax. (021) 5790-3082;Telp. (021) 5703246 Exl5388l
d€um k€hutonon
ncsionol
2.
Mendesak Pemerintah untuk segera menyiapkan draft revisi UU tentang Kehutanan yang secara substansi mengakomodjr berbagai tuntutan dan dinamika yang terjadi ialam eksistensi kehutanan secara komprehensif di tengah-tengah masyarakat' bangsa dan negara secara keseluruhan;
Mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk segera menyusun rencana strategis dan aksi implementasi Ketetapan MPR Rl No IX/2001 tentaDg Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam, dengan mengedepankan kepentingan keadilan agraria, penyelesaian konflik, dan pemulihan Iingkungan/ekologi; 4. Mendorong Pemerintah, khususnya 12 kementerian dan lembaga yang telah menandatangani NKB tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan (tertanggal 11 Maret t0131 untuk melaksanakan rencana aksinya, dengan melibatkan masyarakat, agar segera diperoleh kepastian mana kawasan hutan dan non-hutan; 3.
5.
Mendorong Mahkamah Konsitusi untuk segera menerbitkan keputusan tentang hasil judi;l review yanl dilakukan oleh komunitas-komunitas masyarakat adat ugua t"g".u diperoleh kejelasan mengenai status hukum dan kepastian hak-hak masyarakat adat atas hutan dan kekayaan alamnya;
Demikian pandangan dan sikap resmi Dewan Kehutanan Nasional [DKNJ yang ditempatkan sebagai bagian dari saran dan masukan bagi perbaikan kebijakan kehutanan nasional agar lebih adil, lestari dan menseiahterakan segenap bangsa Indonesia' Jakarta, B April 2013
Dewan Kehutanan Nasional [DKNJ
#Mt1d,:,'",
-/L'
Prof, Dr. Hariadi Kartodihardio IKetua Presidium]
Kontak:0811193383; E"mail:
l;l.r,
r
l.rrlil:.rlji'r'i!
Omc€: Gedung ttuseum Manggala Wanabakti Lt.2 Jl. Gatot S! brcto - Jakada I 0270 Telpfiax. (021 ) 5790-3082; Telp. (021)5703246 Exl53881
L''-,1'r;'
rr':,r;Website:
