lainnya yang termasuk di dalam hak atas kekayaan intelektual. Di dalam pembahasan mengenai ruang lingkup hak cipta ini, penulis akan membahas

BAB II PERLINDUNGAN HAK CIPTA BILA DIKAITKAN DENGAN INDUSTRI KREATIF

A. Ruang Lingkup Hak Cipta Hak cipta memiliki ruang lingkup yang berbeda dengan hak-hak lainnya yang termasuk di dalam hak atas kekayaan intelektual. Di dalam pembahasan mengenai ruang lingkup hak cipta ini, penulis akan membahas mengenai pengertian hak cipta, tujuan hak cipta, serta fungsi dari hak cipta. 1. Pengertian Hak Cipta Istilah Hak Cipta dalam TRIP’s disebut sebagai “hak cipta dan hak-hak yang berkaitan” atau “copyright and related rights”, sedangkan dalam Konvensi Bern disebut “perlindungan terhadap karya-karya sastra dan seni” atau “protection of literary and artistic work”. Pengertian mengenai masalah hak cipta sendiri sebenarnya sudah diungkap dalam beberapa doktrin yang silakukan oleh para pakar dan juga beberapa peraturan terdahulu maupun yang sekarang masih digunakan. Pada awalnya, istilah “hak cipta” diusulkan oleh Prof. St. Moh. Syah sebagai pengganti istilah “hak pengarang” yang kurang luas cakupan pengertiannya. 27 Secara umum, ensiklopedia Wikipedia pun menyinggung mengenai masalah hak cipta ini. Hak cipta dalam ensiklopedia ini diartikan sebagai: “Hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan hak untuk menyalin 27

Arif Lutviansori, Hak Cipta dan Perlindungan Forklor di Indonesia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 67.

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

suatu ciptaan. Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan.” 28 Hak cipta merupakan istilah hukum untuk menyebut atau menamakan hasil kreasi atau hasil karya cipta manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Istilah tersebut adalah terjemahan dari istilah dalam Bahasa Inggris, yaitu copyright, yang padanannya dalam Bahasa Belanda adalah auteurrecht. Hak cipta sebagai bagian dari hak atas kekayaan intelektual pada awalnya dikenal pada negara-negara yang menganut sistem common law, yang dipakai untuk menggambarkan hak penggandaan dan/atau perbanyakan suatu karya cipta (copyright). 29 Memahami hak cipta harus diawali dengan memahami konsep dasar hak cipta itu sendiri. Di dalam hak cipta dikenal beberapa pelaku yang disebut dengan pencipta. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersamasama atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan imajinasi, kemampuan pikiran, kecekatan, keterampilan, ataupun keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Sangat jelas, pencipta dapat terdiri dari perorangan yang bersifat individual ataupun kelompok yang terdiri dari beberapa orang secara bersama-sama. 30 Pengaturan hak cipta pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 dan kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, yang kemudian disempurnakan kembali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Karena masih terdapat beberapa hal yang dirasakan 28

Ibid., hlm. 67. Syafrinaldi, Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual dalam Menghadapi Era Global, Cetakan I, (Riau: UIR Press, 2001), hlm. 20. 30 Ade Maman Suherman, Op. Cit., hlm. 67. 29


kurang, maka pada Tahun 2002 disahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang didalamnya terkandung beberapa prinsip dan ketentuan seperti yang tertuang dalam persetujuan TRIPs. Sebagai perbandingan dalam tulisan ini, maka perlu dicantumkan juga definisi hak cipta menurut Auteurswet 1912, yang dalam Pasal 1-nya menyebutkan bahwa: “Hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta atau hak yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan, dan kesenian untuk mengumumkan dan memperbanyak dan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.” 31 Kemudian

Universal

Copyright

Convention

dalam

Pasal

V

menyatakan bahwa: “Hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan, dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini.” 32 Saat ini di Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Dalam undang-undang tersebut, Pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa: “Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasanpembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 33 Berdasarkan pada ketentuan diatas, maka hak cipta dapat didefinisikan sebagai: “Suatu hak monopoli untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaan yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak 31

Arif Lutviansori, Op. Cit., hlm. 68. Ibid., hlm. 68. 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Op. Cit., Pasal 1 butir 1. 32


cipta lainnya yang dalam implementasinya memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 34 Hak cipta adalah hak eksklusif (yang diberikan oleh pemerintah) untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau ciptaan. Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, karya tulis, film, karya-karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri. Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya. 35 Melalui definisi hak cipta tersebut, dapat diketahui bahwa hak cipta yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual merupakan satu bagian dari benda tidak berwujud (immaterial). 36

34

Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 3. 35 Diambil dari Wikipedia Indonesia, Ensiklopedia Bebas Berbahasa Indonesia, http://id.wikipedia.org, diakses pada tanggal 9 Juni 2012. 36 Arif Lutviansori, Op. Cit., hlm. 67.


Meski aturan atau definisi yang mengatur masalah hak cipta demikian beragam, namun dalam konteks penemuan hukum yang sah secara yuridis tetap yang dipakai adalah ketentuan hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dimana undang-undang inilah yang sampai sekarang masih berlaku secara nasional. 37

2. Tujuan dan Sifat Hak Cipta John Locke, seorang filsuf Inggris terkemuka abad-18, dalam kaitan antara hak cipta dengan hukum alam, mengemukakan bahwa: “Hukum hak cipta memberikan hak milik eksklusif kepada karya cipta seorang pencipta, hukum alam meminta individu untuk mengawasi karya-karyanya, dan secara adil dikompensasikan untuk kontribusi kepada masyarakat.” 38 Pada awalnya, Locke berbicara tentang right to intellectual property yang timbul sebagai konsekuensi logis dari orang bekerja. Pencipta, pengarang, inventor, atau apapun istilahnya sama seperti pekerja, sebagai imbalan atas pekerjaannya mereka diberi upah. Royalti yang diterima pencipta atau pengarang adalah upah karya intelektualnya. 39 Intellectual property dirumuskan sebagai hak yang bersifat pribadi, sehingga timbul gagasan untuk melindunginya. Setiap karya manusia harus dihargai dan mendapat hak, sehingga intellectual property rights mendapat basisnya pada hak milik dalam arti umum, yakni hak milik sebagai hak asasi. 40

37

Ibid., hlm. 67. Otto Hasibuan, Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 52. 39 Otto Hasibuan, Ibid., hlm. 52. 40 Otto Hasibuan, Ibid., hlm. 52. 38


Pendapat S. M. Stewart berikut ini agaknya cukup mewakili alasan mengapa hak cipta harus dilindungi dan dihargai: 1. Alasan Keadilan (The Principle of Nature Justice) Pengarang adalah pencipta atau pembuat suatu karya yang merupakan ekspresi kepribadiannya. Sebaiknya, dia mampu memutuskan apakah dan bagaimanakah karyanya dipublikasikan serta mencegah kerugian atau perusakan karya intelektualnya. Pengarang, seperti pekerjaan lainnya yang diberi upah berupa royalti atas usahanya. 2. Alasan Ekonomi (The Economic Argument) Di dunia modern, investasi sangat dibutuhkan untuk membuat suatu kreasi, seperti pekerjaan arsitektur atau mungkin film. Karena kreasi, semua pekerjaan secara praktis bertujuan untuk menyediakannya bagi publik, sehingga prosesnya juga, seperti publikasi dan distribusi buku atau rekaman juga mahal. Investasi tidak akan ada jika tidak ada harapan ganti rugi atau untung. 3. Alasan Budaya (The Cultural Argument) Karya yang dihasilkan oleh pencipta merupakan aset nasional. Oleh karena itu, dorongan atau hadiah kreativitas adalah demi kepentingan publik sebagai suatu kontribusi terhadap pembangunan budaya nasional. 4. Alasan Sosial (The Social Argument) Penyebaran karya-karya terhadap sejumlah orang membentuk hubungan (mata rantai) antara kelompok/tingkatan, kelompok rasial, kelompok usia, sehingga menciptakan perpaduan sosial. Pencipta dalam hal ini memberikan pelayanan sosial jika ide atau pengalaman para pencipta dapat disebarkan ke masyarakat luas dalam waktu singkat, berarti mereka memberikan kontribusi terhadap kemajuan sosial. 41 Hak cipta itu ada, tetapi tidak nyata. Hak cipta memiliki bentuk, tetapi sesungguhnya tidak berwujud. Buku, karya lagu, lukisan, dan sebagainya memiliki bentuk nyata yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Semua itu adalah karya cipta, tetapi bukan hak cipta. Hak cipta adalah sesuatu hak yang muncul

41

Otto Hasibuan, Ibid., hlm. 55.


sesudah adanya karya yang memiliki bentuk, nyata, atau berwujud. Seperti dikatakan oleh Michael F. Flint: “Copyright is a right given to or derived from work, and is not a right in novelty of ideas”.42 Sesuatu yang berwujud seperti buku dan kaset dapat lenyap, tetapi sampai kapan pun hak ciptanya tetap ada, walaupun masa berlaku hak ekonomi atas karya cipta tersebut sudah habis. Inilah keunikan hak cipta, sesuatu yang tidak berwujud, tetapi bernilai dan merupakan harta kekayaan yang bisa dialihkan dan seharusnya juga dapat dijaminkan. Hak cipta atas suatu karya dapat berkurang atau malah hilang nilai ekonominya karena masa berlakunya sudah kadaluarsa, tetapi tetap bisa dimanfaatkan untuk didapatkan nilai ekonomisnya. Dari segala keunikannya itu, maka dikenallah beberapa sifat dasar yang melekat pada hak cipta (The Nature of Copyright), yaitu: 1. Hak cipta adalah hak milik 2. Hak cipta adalah hak yang terbatas waktunya 3. Hak cipta adalah sebuah hak yang bersifat eksklusif 4. Hak cipta adalah sebuah kumpulan hak di dalam sebuah karya lain (dilisensikan) 43 Memperhatikan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka akan ditemukan beberapa sifat dari hak cipta. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4. Beberapa sifat dari hak cipta tersebut diantaranya:

42 43

Otto Hasibuan, Ibid., hlm. 56. Otto Hasibuan, Ibid., hlm. 57.


1. Hak Eksklusif, yaitu hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam Pasal 2, terkandung tiga hak khusus, yaitu: a. Hak untuk mengumumkan ciptaan, mengumumkan artinya membacakan, menyuarakan, menyiarkan, atau menyebarkan ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa, sehingga ciptaan itu dapat dibaca, didengar, atau dilihat oleh orang lain; b. Hak untuk memperbanyak ciptaan, yang dimaksud memperbanyak adalah menambah suatu ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama termasuk mengalih wujudkan sesuatu ciptaan; c. Hak untuk memberi izin, yaitu memberi lisensi kepada pihak lain berdasarkan

surat

mengumumkan

perjanjian

dan/atau

lisensi

memperbanyak

untuk

melaksanakan

ciptaan.

Perbuatan

perbuatan ini

harus

dilaksanakan dengan perjanjian tertulis dalam bentuk akta otentik atau tidak otentik. Perbuatan yang diizinkan untuk dilaksanakan adalah perbuatan yang secara tegas disebutkan dalam akta. 2. Hak

Cipta

dianggap

sebagai

Perbuatan

Benda

Bergerak

Immaterial, Undang-undang menganggap hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta adalah benda bergerak tidak berwujud (intangible movable goods). Sebagai benda bergerak, hak cipta dapat dialihkan seluruh atau sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik negara, perjanjian yang harus dilakukan


dengan akta, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut dalam akta. Oleh karena itu, hak cipta tidak dapat dialihkan secara lisan, melainkan secara tertulis dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Hak cipta yang beralih karena pewarisan terjadi berdasarkan ketentuan undangundang, sehingga kepemilikan beralih kepada ahli waris karena ketentuan undangundang, beralih secara otomatis sejak meninggalnya pemilik hak, meskipun dapat juga dialhikan dengan akta disaat pewaris hidup. 3. Hak cipta dapat disita, hak cipta bersifat pribadi dan manunggal dengan diri pencipta, sehingga hak pribadi itu tidak dapat disita darinya, kecuali hak cipta tersebut diperoleh secara melawan hukum. Apabila pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hukum diancam dengan hukuman, maka hukuman ini tidak dapat mengenai hak cipta, tetapi yang dapat disita adalah hasil ciptaannya. 44 Sifat hak cipta lainnya dapat dijumpai pada Pasal 3 ayat (2) UndangUndang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh isinya maupun sebagian. Pengalihan hak cipta disini bisa karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan ini sering disebut dengan transfer. Bunyi Pasal 3 ayat (2) tersebut adalah: Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena: a. pewarisan; b. hibah; c. wasiat; d. perjanjian Tertulis; atau e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundangundangan. 45 44 45

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Op. Cit., Pasal 2-4. Ibid., Pasal 3 ayat (2).


B. Hak-Hak Yang Dilahirkan Melalui Hak Cipta 1. Hak Ekonomi Hak ekonomi (economic right) adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas hak cipta. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan hak ciptanya tersebut oleh dirinya sendiri, atau karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Ada 8 (delapan) jenis hak ekonomi yang melekat pada hak cipta, yaitu: a. Hak reproduksi (reproduction right), yaitu hak untuk menggandakan ciptaan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menggunakan istilah “perbanyakan”. b. Hak adaptasi (adaptation right), yaitu hak untuk mengadakan adaptasi terhadap hak cipta yang sudah ada. Hak ini diatur dalam Bern Convention. c. Hak distribusi (distribution right), yaitu hak untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaan dalam bentuk penjualan atau penyewaan. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, hal ini dimasukkan dalam hak mengumumkan. d. Hak pertunjukan (performance right), yaitu hak untuk mengungkapkan karya seni dalam bentuk pertunjukan atau penampilan oleh pemusik, dramawan, seniman, dan peragawati. Hak ini diatur dalam Bern Convention. e. Hak penyiaran (broadcasting right), yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui transmisi dan transmisi ulang. Dalam Undang-Undang


Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, hak ini dimasukkan dalam hak mengumumkan. f. Hak program kabel (cablecasting right), yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui kabel. Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran, tetapi tidak melalui transmisi, melainkan melalui kabel. g. Droit de suit, yaitu hak tambahan pencipta yang bersifat kebendaan. h. Hak pinjam masyarakat (public lending right), yaitu hak pencipta atas pembayaran ciptaan yang tersimpan di perpustakaan umum yang dipinjam oleh masyarakat. Hak ini berlaku di Inggris dan diatur dalam Public Lending Right Act 1979, The Public Lending Right Scheme 1982. 46 Dalam konteks ke-Indonesiaan, hak ekonomi ini diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menentukan sebagai berikut: 1.

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.

Pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang

46

Arif Lutviansori, Op. Cit., hlm. 75.


orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. 47

2. Hak-Hak Yang Berkaitan Dengan Hak Cipta (Neighbouring Rights) Disamping hak-hak diatas, ada juga dikenal hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta (neighbouring rights). Hak ini lebih ditujukan kepada bukan penciptanya, melainkan kepada pihak-pihak yang ikut andil dalam publikasi ciptaan tersebut. Bahkan dalam praktik dunia Uni Eropa, pengaturan hak terkait tampak diperluas sampai kepada pihak yang menghasilkan ciptaan yang secara hukum tidak memenuhi syarat originality dan creativity. 48 Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta diadakan penambahan bab baru yang mengatur mengenai Hak-Hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta atau yang sering disebut dengan istilah Neighbouring Rights. Penambahan ini dimaksudkan untuk memberikan suatu landasan yuridis bagi Neighbouring Rights. Pemilik hak-hak tersebut antara lain, seperti pelaku yang

menghasilkan

karya

pertunjukan,

produser

rekaman

suara

yang

menghasilkan rekaman suara, dan lembaga penyiaran yang menghasilkan karya siaran. Selain ketentuan mengenai isi dari hak-hak tersebut, ditentukan juga mengenai jangka waktu bagi berlakunya hak-hak tersebut. Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pun ketentuan ini tetap dipertahankan di dalam satu bab, yaitu pada Bab VII tentang Hak Terkait.

47 48

Arif Lutviansori, Ibid., hlm. 75. Ibid., hlm. 75.


Hak ini berasal dari hak cipta yang bersifat asli, yaitu hak eksklusif bagi pelaku (performer), yang dapat terdiri dari aktor/aktris film/televisi, pemusik, penari, pelawak, dan lain sebagainya untuk menyiarkan pertunjukan. Menyiarkan, maksudnya

adalah

menyewakan,

melakukan

pertunjukan

umum,

mengkomunikasikan pertunjukan langsung, dan mengkomunikasikan secara interaktif karya rekaman pelaku. Perlindungan terhadap neighbouring rights ini secara khusus hanya tertuju pada pihak yang berkecimpung dalam bidang pertunjukan, rekaman, dan badan penyiaran. 49 Dapat kita lihat pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Bab VII mengenai Hak Terkait menyebutkan bahwa: (1) Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya. (2) Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi. (3) Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui sistem elektromagnetik lain. 50 Dari pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang berkecimpung dalam pertunjukan tersebut mempunyai hak antara lain: a. mengawasi penampilan yang digelar; b. mengawasi badan penyiaran yang menyiarkan penampilan yang digelar;

49

Ahmad M. Ramli dan Fathurahman, Film Independen, Dalam Perspektif Hukum Hak Cipta dan Hukum Perfilman Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 38-39. 50 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Op. Cit., Pasal 49.


c. mengawasi reproduksi penampilan-penampilan berikutnya; dan d. mengawasi penyiaran rekaman kepada umum. 51 Pihak yang berkecimpung dalam usaha rekaman atau produser rekaman memiliki hak, antara lain: a. Merekam ulang (reproduction right). b. Mempertunjukkan rekaman kepada umum (the public performance right). c. Menyiarkan rekaman (broadcasting right). 52 Sedangkan badan atau badan penyiaran memiliki hak sebagai berikut: a. Menyiarkan dan mereproduksi suatu ciptaan. b. Merekam suatu ciptaan. c. Menampilkan kepada umum. 53 Selain isi dari hak-hak terkait tersebut, sudah disebutkan juga diatas bahwa di dalam Bab VII Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta juga mengatur mengenai jangka waktu perlindungan bagi hak-hak tersebut. Dalam Pasal 50 disebutkan bahwa: (1) Jangka waktu perlindungan bagi: a. Pelaku, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan kedalam media audio atau media audiovisual; b. Produser Rekaman Suara, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut selesai direkam; c. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan. (2) Penghitungan jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnyasetelah: 51

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Op. Cit., hlm. 74. Ibid., hlm. 74. 53 Ibid., hlm. 75. 52


a. Karya pertunjukan selesai dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau audiovisual; b. Karya rekaman suara selesai direkam; c. Karya siaran selesai disiarkan untuk pertama kali. 54 Namun, untuk lebih jelasnya mengenai jangka waktu perlindungan ini akan penulis bahas pada bab selanjutnya, yaitu pada Bab IV mengenai Prosedur Mendapatkan Perlindungan Hukum dan Masa Berlakunya. Hak cipta dan hak terkait hanya dilanggar apabila benda berwujud dari hak terkait, seperti film, Compact Disc(CD), dan pita kaset yang mempunyai hak cipta diperbanyak atau digandakan secara langsung dalam bentuk yang sama dengan benda berwujud yang merupakan ciptaan asli. 55

C. Subyek Hak Cipta Menurut Vollmar, setiap makhluk hidup mempunyai wewenang berupa hak, yaitu kewenangan untuk mempunyai hak-hak dan setiap hak tentu mempunyai subyek hak sebagai pendukung hak tersebut. 56 Prof. Mahadi berpendapat: “Setiap ada subyek tentu ada obyek, kedua-duanya tidak lepas antara satu dengan yang lainnya”. 57 Jadi, jika dikaitkan dengan hak cipta, yang menjadi subyeknya adalah pemegang hak cipta itu sendiri ataupun penerima hak cipta tersebut. Berikut ini

54

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Op. Cit., Pasal 50. Ahmad M. Ramli dan Fathurahman, Op. Cit., hlm. 39. 56 Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 40. 57 Ibid., hlm. 40. 55


penulis akan membahas siapa saja yang menjadi subyek hak cipta itu secara umum dan siapa saja yang termasuk subyek hak cipta di dalam industri kreatif. 1.

Subyek Hak Cipta Secara Umum Subyek di dalam hak cipta adalah pemegang hak cipta yaitu, pencipta

sebagai pemilik hak cipta atau orang lain yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut diatas, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 58 Berdasarkan Pasal 5 sampai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang dapat digolongkan sebagai pencipta adalah: 1. Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan dan pengumuman resmi tentang

pendaftaran pada

Departemen

Kehakiman; Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan; dan Orang yang berceramah pada ceramah yang tidak tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya; 2. Orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian ciptaan, atau jika tidak ada orang itu, orang itu menghimpunnya dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing bagian ciptaannya, yaitu

58

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Op. Cit., Pasal 1 ayat (4).


jika suatu ciptaan terdiri dari beberapa bagian tersebdiri yang diciptakan dua orang atau lebih; 3. Orang yang merancang ciptaan, yaitu jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang; 4. Orang yang membuat ciptaan, yaitu dalam hubungan dinas, hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, kecuali diperjanjikan lain; 5. Badan hukum yang mengumumkan ciptaan dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya, kecuali dibuktikan sebaliknya; 6. Terhadap ciptaan yang tidak diketahui penciptanya, maka berlaku ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta: a. Apabila suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan, maka negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya; b. Negara memegang hak cipta atas karya prasejarah, sejarah, benda, budaya nasional, juga memegang hak cipta atas hasil kebudayaan rakyat yang telah menjadi milik bersama terhadap luar negeri; c. Apabila suatu ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya atau pada ciptaan tersebut hanya tertera nama


samaran penciptanya, maka penerbit memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya. 59 Hak cipta sebagai hak milik dalam penggunaannya harus dilandaskan atas fungsi sosial. Hal ini dinyatakan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang menyebutkan bahwa: “Undang-undang ini selain dimasukkan unsur baru mengingat perkembangan teknologi, diletakkan juga unsur kepribadian Indonesia yang mengayomi baik kepentingan individu maupun masyarakat, sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kedua kepentingan dimaksud.” 60 Atas pertimbangan inilah negara dapat sewaktu-waktu menjadi pemegang hak cipta. Tidak semua jenis hak cipta dapat dijadikan milik negara, hal ini tergantung pada fungsi kegunaan bagi negara. Menurut J. C. T. Simorangkir, bahwa: Istilah dapat dijadikan milik negara yang dipakai oleh Undang-Undang Hak Cipta, memberikan arti bahwa peralihan hak kepada negara itu hanya merupakan suatu kemungkinan saja. Bukan suatu kekhususan dan untuk itu harus dipenuhi beberapa syarat, yaitu: 1. Demi kepentingan negara. 2. Dengan sepengetahuan pengarangnya. 3. Dengan keputusan Presiden. 4. Atas dasar pertimbangan Dewan Hak Cipta. 5. Kepada pemegang Hak Cipta diberi imbalan penghargaan yang ditetapkan oleh Presiden. Selanjutnya menurut beliau, dengan dijadikan hak cipta, suatu karya menjadi milik negara setelah memenuhi segala macam persyaratan itu. 61 Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta merumuskan tiga cara untuk menentukan siapa yang berhak menjadi pencipta dari suatu ciptaan. 62 59

Ibid., Pasal 5-10. Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Bagian Umum. 61 J. C. T. Simorangkir, Hak Cipta, (Djakarta: Djambatan, 1987), hlm. 37. 60


Cara pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta merumuskan secara tegas siapa yang tergolong sebagai pencipta dari suatu ciptaan, yaitu orang yang namanya terdaftar sebagai pencipta; orang yang namanya disebut dalam ciptaan; orang yang namanya diumumkan dalam ciptaan; penceramah; orang yang memimpin serta mengawasipenyelesaian seluruh ciptaan yang terdiri atas beberapa bagian tersendiri; penghimpun seluruh ciptaan yang terdiri atas beberapa bagian tersendiri; perancang suatu ciptaan; lembaga instansi dari pembuat atau pembuat suatu ciptaan dalam lingkungan pekerjaannya atau hubungan dinas berdasarkan pesanan; pembuat suatu ciptaan dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan; dan badan hukum yang mengumumkan suatu ciptaan yang berasal darinya. 63 Cara kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta merumuskan secara tidak tegas siapa yang tergolong sebagai pencipta dari suatu ciptaan. Orang yang bersangkutan dianggap sebagai pencipta suatu ciptaan, kecuali pihak lain dapat membuktikan sebaliknya, bahwa yang bersangkutan bukan penciptanya. Jadi, selama seseorang tidak terbukti sebaliknya, maka seseorang itu akan tetap dianggap sebagai pencipta dari suatu ciptaan, yaitu seseorang yang namanya terdaftar sebagai pencipta; seseorang yang namanya disebut dalam ciptaan; penceramah; dan badan hukum yang mengumumkan suatu ciptaan yang berasal darinya. 64

62

Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hlm. 117. 63 Ibid. hlm. 118. 64 Ibid., hlm. 118.


Cara ketiga, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyerahkan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan bersama untuk menentukan siapa yang menjadi pencipta dan pemegang hak ciptanya. 65 Penggolongan lainnya terhadap pencipta dan pemegang hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta antara lain: 1.

Pencipta, pemegang hak cipta adalah pencipta itu sendiri sebagai pemilik hak cipta atau orang yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut diatas.

2.

Pemerintah, seorang karyawan “Pegawai Negeri Sipil” yang dalam hubungan dinasnya dengan Instansi Pemerintah menciptakan suatu ciptaan dan ciptaan tersebut menjadi bagian dari tugas sehari-hari karyawan tersebut, tidak dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak cipta, kecuali bila diperjanjikan lain. Yang menjadi pemegang hak cipta adalah Instansi Pemerintah tersebut.

3.

Pegawai Swasta, lain halnya dengan seorang karyawan “Pegawai Perusahaan Swasta” yang dalam hubungan kerja dengan perusahaan menciptakan suatu ciptaan. Pencipta yang merupakan pihak yang membuat ciptaan itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali bila diperjanjikan lain antara kedua belah pihak.

4.

Pekerja Lepas, hak cipta atas suatu ciptaan yang dibuat berdasarkan pesanan berada di tangan yang membuat ciptaan itu. Yang membuat

65

Ibid., hlm. 118.


ciptaan itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali diperjanjikan lain antara kedua belah pihak perusahaan yang membayar pencipta untuk membuat suatu ciptaan berdasarkan pesanan pada

umumnya

mempunyai

hak

untuk

memanfaatkan

atau

mengeksploitasi ciptaan yang dibuat oleh pencipta sebagai ciptaan yang dipesan sesuai dengan maksud dan tujuannya. 5.

Negara, negara juga menjadi pemegang hak cipta atas suatu ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan. Terhadap suatu ciptaan yang telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya

dan/atau

penerbitnya,

negara

untuk

kepentingan

penciptanya menjadi pemegang hak cipta berdasarkan Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3). Negara juga menjadi pemegang hak cipta atas: a. Karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya; serta b. Folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya. 6.

Pemegang Hak Cipta Potret, suatu potret atau foto yang dibuat seizin dari orang yang dipotret, jika diperbanyak atau diumumkan oleh pembuat potret sebagai pemegang hak cipta, harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret. Atau, izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 tahun setelah yang dipotret meninggal dunia. Jika suatu potret yang dibuat tanpa persetujuan dari orang yang


dipotret

atau tidak

untuk

kepentingan

orang

yang

dipotret,

pengumumannya tidak diperkenankan apabila bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari yang dipotret. Dapat terjadi seseorang yang telah dipotret tanpa sepengetahuan dirinya berada dalam keadaan yang merugikan dirinya sendiri. 7.

Beberapa Pencipta, suatu ciptaan dapat diciptakan oleh dua orang atau lebih. Maka, yang dianggap sebagai pencipta adalah pemimpin serta pengawas penyelesaian seluruh ciptaan. Jika tidak ada, maka orang yang menghimpunnya dianggap sebagai pencipta dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya. Sebagai contoh, suatu film serial lepas, masing-masing dari setiap seri film ada penciptanya yang mempunyai hak cipta secara otonom. 66

2.

Subyek Hak Cipta Dalam Industri Kreatif Di dalam industri kreatif yang terdiri dari 14 subsektor terdapat

berbagai macam subyek yang termasuk ke dalam subyek hak cipta. Berikut ini penulis akan memaparkan satu per satu subyek-subyek hak cipta dalam setiap subsektor industri kreatif. a. Industri Periklanan Subyek serta obyek dalam industri periklanan adalah Pemasang iklan, Biro iklan, dan Target pendengar/pemirsa/pembaca. 67 Perusahaan yang terkait

66

Asian Law Group Pty. Ltd., Op. Cit., hlm. 110. Tim Indonesia Design Power Departemen Perdagangan RI, Buku 2, Rencana Pengembangan 14 Sub-Sektor Industri Kreatif Indonesia 2009-2015, (Jakarta: Departemen Perdagangan RI, 2008), hlm. 1-2. 67


dalam proses pembuatan iklan di dalam industri periklanan ini adalah Consulting Companies, Direct Marketing Services Companies, Market Research Services Companies, Media Companies (meliputi:produksi film dan video, distribusi, replikasi, dan produk; produksi televisi, penyiaran, distribusi, programming, dan produk; produksi musik, distribusi, penerbitan, dan produk; penyiaran radio; majalah, buku, surat kabar, elektronik dan penerbitan khusus; dan konten internet dan layanan antar), Public Relations Companies, Sales Promotion & Specialized Marketing Services, dan Production House. 68

b. Industri Arsitektur Subyek pada industri arsitektur hanyalah arsitek dan juru gambar. Profesi arsitek dapat didefinisikan sebagai keahlian dan kemampuan penerapan di bidang rancangan arsitektur dan pengelolaan proses pembangunan lingkungan binaan yang diperoleh melalui pendidikan tinggi arsitektur dan/atau yang diakui oleh organisasi serta dari pengalaman penerapan pengetahuan ilmu dan seni tersebut, yang menjadi nafkah dan ditekuni secara terus-menerus dan berkesinambungan.Cakupan

kerjanya

meliputi

perancangan

dan

desain,

pengawasan, konsultasi, serta manajemen proyek. Sedangkan industri yang berkaitan dengan industri arsitektur ini adalah kontraktor atau pemborong, agen properti dan pengembang, perusahaan rekayasa teknik, surveyor geologi dan pertanahan, dan perbankan. 69

68 69

Ibid., hlm. 3-4. Ibid., hlm. 41.


c. Industri Pasar Barang Seni Jenis pekerjaan di subsektor pasar barang seni ini antara lain meliputi: pemiliki galeri, kurator museum, kurator lelang, penilai seni (art appraisal), kritikus seni, akademisi, dan seniman. 70

d. Industri Kerajinan Lembaga/individu yang terkait dengan industri kerajinan adalah supplier penyedia bahan baku ceramic, penyedia bahan baku logam, supplier penyedia bahan baku natural fiber atau serat alam, supplier penyedia bahan baku batu-batuan, supplier penyedia bahan baku tekstil, supplier penyedia bahan baku kayu, supplier penyedia bahan baku kulit, supplier penyedia zat warna, cat, dan varnish, Event Organizer, asosiasi-asosiasi kerajinan, pemerintah, percetakan, media, dan brokeri. Profesi-profesi utama di subsektor industri kerajinan meliputi pembatik, perajut, penyulam/pembordir, pengrajin, pengukir/pemahat/pematung, penganyam, pelukis, dan perajin mebel. 71

e. Industri Desain Industri yang terkait dengan Desain Grafis/Desain Komunikasi Visual (DKV) adalah perusahaan konsultan, industri periklanan, industri percetakan, dan industri penerbitan. 72 Industri yang terkait dengan desain produk/desain industri antara lain adalah perusahaan konsultan, perusahaan public relations, perusahaan jasa riset 70

Ibid., hlm. 74. Ibid., hlm. 106. 72 Ibid., hlm. 144. 71


pasar, perusahaan jasa pembuatan purwarupa (prototype), dan perusahaan manufaktur dan suplayer 73 Jenis pekerjaan subsektor industri Desain Grafis/Desain Komunikasi Visual (DKV) ini adalah ilustrator, typografer, fotografer, paste-up artist, produksi, media baru/multimedia 74 Jenis pekerjaan yang terdapat di dalam industri desain industri antara lain adalah kepala bagian desain (Chief Designer), desainer produk industri, juru gambar (drafter), dan pembuat model 3D (Model Maker). Jenis pekerjaan yang terdapat dalam industri desain interior antara lain desainer interior dan arsitek interior, desainer panggung pertunjukan, desainer tata lampu, desainer untuk retail, estimator biaya, injinir mekanikal dan elektrikal, manajer proyek, manajer lapangan, administrasi proyek, dan jasa visualisasi komputer. 75

f. Industri Fesyen Lembaga/organisasi terkait industri fesyen antara lain asosiasi perancang, asosiasi pertekstilan, asosiasi sepatu dan asosiasi penyamak kulit; balai-balai industri, penelitian bahan baku dan teknologi produksi; pemerintah dalam hal regulasi dan komersialisasi; serta lembaga pendidikan dan pelatihan; event organizer (show, festival, dan pameran). 76 Pekerjaan utama di industri fesyen terdiri dari perancang, pekerja sablon, penjahit (termasuk bordir), pekerja produksi sepatu, pekerja produksi tas,

73

Ibid., hlm. 144. Ibid., hlm. 146. 75 Ibid., hlm. 149. 76 Ibid., hlm. 179. 74


dan pekerja produksi aksesoris. Perancang desain pakaian, sepatu, tas, dan aksesoris melakukan rancangan desain produk untuk kemudian diproduksi. Pola dan pilihan bahan merupakan output utama profesi ini. Pekerja sablon melakukan aktifitas penyablonan, baik pada produk yang sudah ataupun belum selesai dikerjakan. Penjahit (termasuk bordir) melakukan aktifitas penjahitan pakaian, sesuai rencana desain yang diberikan perancang. Pekerja produksi sepatu, tas, dan aksesoris melakukan aktifitas potong, bentuk, dan finishing seperti direncanakan pada desain produk.

g. Industri Film, Video, dan Fotografi Lembaga-lembaga dan organisasi yang terkait pada suatu industri film, video, dan fotografi adalah asosiasi dan Komunitas Film; Badan Film; Lembaga Sensor; serta Pembuat Kebijakan dan Regulasi. Pekerjaan atau profesi di industri produksi film (rumah produksi) biasanya terdiri dari: Produser (produser eksekutif, produser, produser pendamping, dan produser pelaksana), penulis skenario, sutradara, pemeran, penata kamera, penata artistik, penata kostum, penyunting gambar, penata suara, publisis, dan festival organizer. 77

h. Industri Permainan Interaktif Lapangan usaha yang termasuk dalam industri permainan interaktif mencakup pembuat permainan interaktif, pengumpul, content agregator, publisher dan content provider. Juga terdapat usaha distribusi permainan interaktif pada

77

Ibid., hlm. 208-209.


beberapa jenis permainan. Sedangkan industri yang terkait dengan industri permainan interaktif adalah perusahaan telekomunikasi, warnet dan jasa layanan komputer khusus permainan interaktif, perusahaan ISP (Internet Service Provider), pemusik, perusahaan retail, provider piranti lunak dan piranti keras, penyelenggara festival dan kompetisi. Jenis jenis pekerjaan yang diperlukan pada industri ini adalah pembuat game meliputi tiga kategori Bisnis (expro, license pro, project manager); Arts (digital artist, 3D Modeller, 3D animator, sound engineer); dan Engineering (Lead programmer, user interface engineer, database engineer, game mechanic engineer, dan visual effect engineer). 78

i. Industri Musik Jenis pekerjaan inti industri ini dapat dikategorikan sebagai musisi. Musisi dapat memainkan atau menulis musik. Musisi dapat dikategorikan berdasarkan perannya menciptakan ataupun dalam pertunjukan musik, yaitu: 1. Instrumentalist, yang memainkan alat musik. 2. Singer/vocalist, menggunakan suaranya sebagai instrumen. 3. Composers, adalah individu yang menciptakan musik. 4. Arrangers, adalah individu yang membuat aransemen musik. 5. Songwriters, adalah penulis lirik atau komposisi musik dan melodi. 6. Improviser, adalah profesi yang menciptakan awareness para pemusik. 7. Orchestrator, adalah pemimpin suatu instrumental ensamble. 8. Conductor, adalah profesi yang memimpin suatu music ensamble 79 78 79

Ibid., hlm. 260-261. Ibid., hlm. 288.


j. Industri Seni Pertunjukan Profesi utama di subsektor industri Seni pertunjukan meliputi: Sutradara, Aktor, Koreografer, Penulis naskah, Manager artis/seniman/teater, Penata cahaya, Penata suara, dan Penata busana. 80

k. Industri Penerbitan dan Percetakan Bagi industri percetakan sendiri, industri yang terkait selain industri penerbitan pada sisi hulu adalah Industri Pengolahan Kertas, Industri Tinta Cetak, dan Industri Permesinan. Sedangkan pada sisi hilir, industri percetakan memiliki kaitan erat juga dengan industri penerbitan yang menerbitkan hasil cetakan, dan dengan Industri Periklanan, serta Industri Logistik dan Transportasi 81 Dalam industri penerbitan, profesi yang sering dijumpai adalah: penulis, reporter atau jurnalis, perancang lay-out, Illustrato, dan, editor. Sedangkan dalam industri percetakan, profesi yang berperan kunci adalah: setter dan pengelola percetakan.

l. Industri Layanan Komputer dan Piranti Lunak Adapun lapangan usaha yang terkait dengan perangkat lunak adalah Pengembang Aplikasi (Developer), Rekayasa Produk (Product Engineering), Integrasi Sistim (System Integration), Layanan ERP (Enterprise Resource Planning), BPO (Business Process Outsourcing), Jasa Pengetesan (Independent 80 81

Ibid., hlm. 327. Ibid., hlm. 348.


Testing), Manajemen Infrastruktur (Infrastructure Management), dan Konsultasi (Consulting). 82 Jenis-jenis pekerjaan di subsektor industri layanan komputer dan piranti lunak adalah Penerbit Perangkat Lunak (Software Publisher), Manajer Proyek (Project Manager), Analis Sistem (System Analyst), Pemrogram (Programmer), Pelayanan Konsumen dan Perawatan (Customer Service and Maintenance),

Penguji

(Tester

and

Debugger),

Pengimplementasi

(Implementator), Pelatih (Trainer), Administrator (Administrator), dan Jaringan (Network). 83

m. Industri Televisi dan Radio Profesi-profesi utama di subsektor industri Televisi dan Radio dapat dikelompokkan menjadi: 1. Seni dan desain, dua pekerjaan yang paling penting pada bagian seni dan desain adalah Produser Seni dan Asisten produser seni. 2. Kamera (khusus televisi), beberapa pekerjaan yang termasuk dalam departemen kamera adalah, script supervisor, operator kamera, asisten kamera, dan pencahayaan kamera. 3. Make-Up (khusus televisi), beberapa pekerjaan yang termasuk dalam departemen make-up adalah make-up perancang, make-up artist, make-up asistant, dan make-up trainee.

82 83



4. Pemberitaan,

departemen

pemberitaan

bertanggung

jawab

atas

pengumpulan, verifikasi, dan analisa informasi tentang kejadian yang berpengaruh atas orang, dan mempublikasikan informasi tersebut secara adil, akurat, lengkap, dan tidak berpihak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh informasi. 5. Pencahayaan (khusus televisi), departemen pencahayaan menyiapkan dan mengoperasikan efek pencahayaan yang dibutuhkan pada produksi untuk menciptakan suasana tertentu. 6. Penampil (penghibur-pembawa acara), beberapa pekerjaan yang termasuk dalam penampil adalah aktor, aktris, presenter, pelawak, penata gaya, penyanyi, perang pengganti dan agen. 7. Produksi, departemen produksi bertanggung jawab atas tampilan dan suara dan aspek teknikal lainnya sesuai dengan keinginan penulis atau pembuat acara. 84

n. Industri Riset dan Pengembangan Profesi

yang

paling

signifikan

perannya

dalam

riset

dan

pengembangan tentunya adalah peneliti (researcher). 85 Para peneliti ini bisa dijumpai bekerja di lembaga penelitian milik pemerintah, industri (swasta) maupun akademik (pendidikan). Di lembaga pendidikan, terkadang terdapat pembedaan klasifikasi profesor sebagai pengajar (teaching professor) atau peneliti (research professor). Selain itu, peneliti dapat dikategorikan pada tingkatan 84 85

Ibid., hlm. 412-414. Ibid., hlm. 440.


peneliti junior, peneliti dan peneliti senior. Selain profesi peneliti, peran lain yang tak kalah pentingnya adalah manajer riset, yang dapat berperan menjembatani hasil penelitian ke arah komersialisasi. 86

D. Perlindungan Hak Cipta Bila Dikaitkan Dengan Industri Kreatif 1. Perkembangan Industri Kreatif Di Indonesia Sejak pertama dicetuskan oleh para penggagas ekonomi kreatif, seperti Richard Florida, Daniel Pink, John Howkin sampai kepada John Hartley, ekonomi kreatif telah membangunkan negara-negara di seluruh benua untuk menggali dan mengembangkan potensi kreativitas yang dimilikinya masing-masing. Bahkan ekonomi kreatif telah didaulat sebagai gelombang ekonomi keempat setelah era ekonomi informasi. Inggris melalui DCMS-nya, Selandia Baru melalui NZTEnya, Singapura melalui MICA dengan konsep Renaisssance City, Media 21 dan Design Singapore-nya, Malaysia melalui MDIC-nya, Thailand dengan TCDCnya, dan RRT secara bertahap melahirkan kota-kota kreatif baru, dan telah menjadi yang terdepan dalam kontribusi ekonomi kreatif. Arus ekonomi kreatif juga melanda Indonesia. Keragaman seni, budaya, warisan budaya, dan karya kreasi anak bangsa yang sudah ada, menyebabkan pemerintah merasa perlu mengembangkannya, melihat potensi ekonomi kreatif Indonesia. Secara kualitatif, potensi ekonomi kreatif di Indonesia terlihat dari banyak sisi, seperti Indonesia memiliki banyak desainer berkelas internasional, seniman, arsitek, artis panggung, musisi, sampai kepada produser/sutradara yang sudah mendunia. Di sisi lain,

86

Ibid., hlm. 440.


produk-produk khas Indonesia seperti batik, songket Palembang, patung Bali, keunikan Papua, berbagai kreasi Jawa Barat, sampai kepada mebel Jepara, juga telah diakui di mancanegara. 87 Industri kreatif juga diharapkan dapat menjawab tantangan seperti: isu global warming, pemanfaatan energi yang terbarukan, deforestasi, dan pengurangan emisi karbon, karena arah pengembangan industri kreatif ini akan menuju pola industri ramah lingkungan dan penciptaan nilai tambah produk dan jasa yang berasal dari intelektualitas sumber daya insani yang dimiliki oleh Indonesia, dimana intelektualitas sumber daya insani merupakan sumber daya yang terbarukan. Cetak biru pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia telah diserahterimakan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia pada tanggal 4 Juni 2008 lalu. Cetak biru pengembangan ekonomi kreatif ini terdiri dari dua

bagian utama

yaitu:

“Rencana

Pengembangan Ekonomi Kreatif 2009-2015” serta “Rencana Pengembangan 14 Subsektor Industri Kreatif 2009-2015”. Dalam Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif 2009-2015 ini dipaparkan pengantar dan arah pengembangan ekonomi kreatif Indonesia, kerangka kerja pengembangan ekonomi kreatif, dan rencana strategis pengembangan ekonomi kreatif Indonesia 2009-2015, sedangkan di dalam Rencana Pengembangan 14 Subsektor Industri Kreatif 2009-2015 dipaparkan pemahaman umum, kontribusi ekonomi, analisis dan pemetaan

87

Tim Indonesia Design Power-Departemen Perdagangan RI, Buku 3, Program Kerja Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional 2009-2010 Departemen Perdagangan, (Jakarta: Departemen Perdagangan RI, 2008), hlm. i.


kondisi, rencana strategis pengembangan, dan cerita sukses untuk masing-masing subsektor industri kreatif. 88

2. 14 Subsektor Industri Kreatif Subsektor industri kreatif nasional dikelompokkan ke dalam kategorikategori yang memiliki kesamaan dari dua aspek utama, yaitu substansi yang dominan dan tingkat keahlian sumber daya manusia dalam industri tersebut. Hal ini dilakukan agar dalam memahami kondisi dan permasalahan pada masingmasing subsektor dapat dianalisis dari dimensi-dimensi yang sudah dijabarkan tersebut. 89 Subsektor Industri kreatif meliputi: periklanan; arsitektur; pasar barang seni; kerajinan; desain; fesyen; video, film & fotografi; permainan interaktif; musik; seni pertunjukan; penerbitan & percetakan; layanan komputer & piranti lunak; televisi dan radio; serta riset dan pengembangan.

1. Industri Periklanan Periklanan adalah kegiatan kreatif yang berkaitan jasa periklanan (komunikasi satu arah dengan menggunakan medium tertentu), yang meliputi proses kreasi, produksi dan distribusi dari iklan yang dihasilkan, misalnya: perencanaan komunikasi iklan, iklan luar ruang, produksi material iklan, promosi, kampanye relasi publik, tampilan iklan di media cetak (surat kabar, majalah) dan elektronik (televisi dan radio), pemasangan berbagai poster dan gambar, penyebaran selebaran, pamflet, edaran, brosur dan reklame sejenis, distribusi dan 88 89



delivery advertising materials atau samples, serta penyewaan kolom untuk iklan. 90 Dapat juga diartikan sebagai segala bentuk pesan tentang suatu produk disampaikan melalui suatu media, dibiayai oleh pemrakarsa yang dikenal, serta ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. 91 Aktivitas utama pada industri periklanan ini adalah Creative Idea Generation & Pre production, Production, dan Placement Media.92

2. Industri Arsitektur Jasa arsitektur menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2005 adalah: “Jasa konsultasi arsitek, yaitu mencakup usaha seperti: desain bangunan, pengawasan konstruksi, perencanaan kota, dan sebagainya.” 93 Selain itu, berdasarkan Anggaran Dasar Ikatan Arsitektur Indonesia, arsitektur didefinisikan sebagai wujud hasil penerapan pengetahuan, ilmu, teknologi, dan seni secara utuh dalam menggubah ruang dan lingkungan binaan, sebagai bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia. 94 Berdasarkan Wikipedia, arsitektur adalah aktivitas desain dan membangun sebuah gedung serta struktur fisik lainnya, yang memiliki tujuan utama untuk menyediakan tempat berteduh bagi kepentingan sosial. Dalam definisi yang lebih luas, arsitektur juga 90

Studi Pemetaan Industri Kreatif Departemen Perdagangan Indonesia 2007, yang diambil dari Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2005. 91 Diambil dari Himpunan Peraturan dan Periklanan Indonesia, PPPI, http://www.pppi.or.id/id/pppi/rambu/bukumerah-isi.html, diakses pada tanggal 1 Juni 2012. 92 Ibid., hlm. 2-3. 93 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. 94 Anggaran Dasar (AD) Ikatan Arsitek Indonesia, Pasal 4: Pengertian Umum, www.iai.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=72&Itemid=48&limit=1&limitstar t=1


meliputi desain dari keseluruhan lingkungan bangunan, dari level makro, yaitu bagaimana bangunan dapat bersatu dengan bentang di sekitarnya sampai dengan tingkat mikro dari arsitektur atau detil konstruksi. 95

3.

Industri Pasar Barang Seni Sebagian kalangan masyarakat menilai kalimat ”industri pasar barang

seni” terasa janggal. Karena ”pasar” bersifat perdagangan, sedangkan ”industri” berkonotasi pada aktifitas reproduksi suatu obyek secara berulang-ulang dalam jumlah yang banyak. Sedangkan obyek dari barang seni tidak melalui proses industrialisasi semacam yang disebut di atas. Barang seni dibuat secara terbatas dan individual. Sebenarnya, yang dimaksud ”industri” disini bukanlah industri manufaktur, namun industri yang meliputi perdagangan barang, aktivitas produksi kriya yang menghasilkan barang dalam jumlah terbatas, dan industri jasa yang mengemas dan menciptakan nilai-nilai yang berfaedah dari sisi komersialisasi. 96 Dalam Bahasa Inggris, industri pasar barang seni disebut ”Art Market”. John Howkins 97 menempatkan Art market sebagai salah satu nomenklatur dalam industri kreatif, dan lebih didominasi untuk pasar karya seni masterpiece, adi luhung (high-end). Industri ini berkaitan dengan perdagangan barang-barang seni asli (orisinil), unik, dan langka, dan berasal dari masa lampau (bekas) yang dilegalkan oleh undang-undang (bukan palsu atau curian), serta memiliki nilai estetika seni yang tinggi. Seniman/perupa yang menciptakan bisa

95

Diambil dari http://en.wikipedia.org/wiki/Architecture, diakses pada tanggal 2 Juni

2012. 96 97



mendaftarkan hak ciptanya, namun karena kreasinya tidak dibuat secara masal, maka hak cipta tidak berpengaruh signifikan secara ekonomi, kecuali pada perlindungan dan royalti reproduksi karya diberbagai medium baru. 98

4.

Industri Kerajinan Industri kerajinan adalah kegiatan kreatif yang berkaitan dengan

kreasi, produksi, dan distribusi produk yang dibuat dan dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain awal sampai dengan proses penyelesaian produknya, antara lain meliputi barang kerajinan yang terbuat dari: batu berharga, serat alam maupun buatan, kulit, rotan, bambu, kayu, logam (emas, perak, tembaga, perunggu, besi) kayu, kaca, porselin, kain, marmer, tanah liat, dan kapur.99

5.

Industri Desain Desain mempunyai sifat multidimensional dan kompleks. Dilihat dari

sisi proses penciptaan ide-ide dan gagasan, desain dapat bersifat subyektif dan emosional. dapat juga bersifat obyektif dan rasional. Dari sisi output desain dapat berupa sesuatu yang bersifat simbolis dan bisa pula bersifat material. 100 Yang akan menjadi bahasan dalam rencana pengembangan industri kreatif disederhanakan dalam tiga kelompok disiplin ilmu desain yaitu Desain

98



Industri, Desain Grafis/ Desain Komunikasi Visual, dan Arsitek Interior/Desain Interior. 101

6.

Industri Fesyen Peranan subsektor desain dan juga hampir seluruh subsektor industri

kreatif lainnya sangat berat pada bobot kreasi. Desain sebagai kata kerja, terkait dan dipakai oleh semua subsektor industri kreatif lainnya, walaupun mungkin yang melakukan aktivitas tersebut bukan berasal dari orang yang berlatar belakang desain. Desain sebagai kata benda (produk) juga digunakan sebagai elemen-elemen baik estetis maupun fungsional, dan juga sebagai properti di dalam subsektor industri kreatif lainnya. 102

7.

Industri Film, Video, dan Fotografi Industri kreatif subsektor film, video, dan fotografi adalah kegiatan

kreatif yang terkait dengan kreasi, produksi video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video, film dan hasil fotografi. Termasuk di dalamnya penulisan skrip, dubbing film, sinematografi, sinetron, dan eksibisi film. 103

8.

Industri Permainan Interaktif Industri kreatif subsektor permainan interaktif adalah kegiatan kreatif

yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. Sub sektor permainan 101



interaktif bukan didominasi sebagai hiburan semata-mata tetapi juga sebagai alat bantu pembelajaran atau edukasi. 104

9.

Industri Musik Industri kreatif subsektor musik adalah kegiatan kreatif yang berkaitan

dengan kreasi/komposisi, pertunjukan musik, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara. Seiring dengan perkembangan industri musik ini yang tumbuh sedemikian pesatnya, maka Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia 2005 (KBLI) perlu dikaji ulang, yaitu terkait dengan pemisahan lapangan usaha distribusi reproduksi media rekaman, manajemen-representasi-promosi (agensi) musik, jasa komposer, jasa pencipta lagu dan jasa penyanyi menjadi suatu kelompok lapangan usaha sendiri. 105

10.

Industri Seni Pertunjukan Industri kreatif kelompok seni pertunjukan meliputi kegiatan kreatif

yang berkaitan dengan usaha yang berkaitan dengan pengembangan konten, produksi pertunjukan, pertunjukan balet, tarian tradisional, tarian kontemporer, drama, musik-tradisional, musik-teater, opera, termasuk tur musik etnik, desain dan pembuatan busana pertunjukan, tata panggung, dan tata pencahayaan. 106

104



11.

Industri Penerbitan dan Percetakan Industri kreatif subsektor penerbitan dan percetakan meliputi kegiatan

kreatif yang terkait dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, dan konten digital serta kegiatan kantor berita. 107

12.

Industri Layanan Komputer dan Piranti Lunak Industri kreatif subsektor layanan komputer dan piranti lunak meliputi

kegiatan kreatif yang terkait dengan pengembangan teknologi informasi, termasuk jasa layanan komputer, pengembangan piranti lunak, integrasi sistem, desain dan analisis sistem, desain arsitektur piranti lunak, desain prasarana piranti lunak dan piranti keras, serta desain portal. 108

13.

Industri Televisi dan Radio Industri Kreatif kelompok televisi dan radio meliputi kegiatan kreatif

yang berkaitan dengan usaha kreasi, produksi dan pengemasan, penyiaran, dan transmisi televisi dan radio. 109

14.

Industri Riset dan Pengembangan Industri Kreatif subsektor riset dan pengembangan meliputi kegiatan

kreatif yang terkait dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu, teknologi, dan penerapan ilmu dan pengetahuan tersebut untuk perbaikan produk

107



dan kreasi produk baru, proses baru, material baru, alat baru, metode baru, dan teknologi baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar. 110

3. Perlindungan Hak Cipta Bila Dikaitkan Dengan Industri Kreatif Hak cipta melindungi karya sastra, karya seni, karya drama, dan elemen-elemen kreatif lainnya dari sebuah produk atau jasa, dengan begitu pemegang hak cipta dapat mencegah karya-karya asli tersebut disalah-gunakan pihak lain. Hak cipta dan hak terkait membuka kemungkinan bagi sebuah kegiatan bisnis untuk: •

Mencegah “eksploitasi komersial” karya-karya asli

•

Menjaga keberlangsungan penghasilan/pendapatan

•

Menambah sumber dana

•

Mengambil tindakan terhadap para pelanggar

•

Memanfaatkan karya yang dimiliki oleh pihak lain 111 Untuk itu, berikut ini penulis akan membahas secara detail mengenai

perlindungan hak cipta di dalam masing-masing subsektor industri kreatif di Indonesia. a. Perlindungan Hak Cipta dikaitkan dengan Industri Periklanan Di dalam industri periklanan, modal utama yang dibutuhkan dalam memberikan jasa kepada klien adalah ide/gagasan yang berasal dari kreativitas individu. Ide/gagasan sangatlah sulit untuk diukur secara pasti, sehingga nilai dari 110

Ibid., hlm. 438. Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia (World Intellectual Property Organization –WIPO, Ekspresi Kreatif: Pengantar Hak Cipta dan Hak Terkait Untuk Usaha Kecil dan Menengah, (Kamar Dagang dan Industri Indonesia, 2008), hlm. 5-6. 111


suatu ide/gagasan itu sangatlah bervariasi dan sangat bergantung dari kemampuan si pencetus ide/gagasan untuk meyakinkan kliennya bahwa ide/gagasan tersebut dapat membantu klien dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap ide/gagasan dalam industri ini menjadi penting karena ide/gagasan yang tidak dilindungi secara hukum akan mudah ditiru dan digunakan oleh pihak lain tanpa seizin pencetus ide/gagasan tersebut. 112 Penciptaan situasi serta kondisi lingkungan usaha yang dapat mendukung pertumbuhan industri periklanan ini berupa perlindungan atas hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta yang dapat mendukung pertumbuhan industri periklanan Indonesia.

b. Perlindungan Hak Cipta dikaitkan dengan Industri Arsitektur Arsitektur pada kategori hak kekayaan intelektual hanya mencakup gambar dan maket. Hak Cipta atas gambar dan maket tersebut sangat perlu dilindungi.

c. Perlindungan Hak Cipta dikaitkan dengan Industri Pasar Barang Seni Dari sisi industri pasar barang seni di Indonesia, perlu diadakan basis data berupa hak kekayaan intelektual terhadap benda seni rupa Indonesia. Melihat peluang yang besar, karena seni rupa Indonesia sedang naik daun dalam percaturan pasar barang seni dunia. Sebaiknya, disediakan basis data yang

112

Tim Indonesia Design Power-Departemen Perdagangan RI, Buku 2, Op. Cit., hlm. 13.


lengkap tentang benda seni rupa Indonesia. Dengan adanya basis data tersebut, akan memudahkan perencanaan, klarifikasi barang beserta asal usulnya dan advokasi bagi seniman/perupa yang sedang mengalami pembajakan. 113 Booming seni rupa dapat mengundang tindak kriminal. Pernah terjadi booming lukisan pada tahun 1988-1999, yang mengakibatkan melambungnya harga lukisan dan menjamurnya galeri-galeri baru dan balai lelang nasional baru. Dengan melonjaknya permintaan, memicu adanya upaya-upaya kriminal, seperti pemalsuan dan penyelundupan. Disinilah peran penting dari adanya hak cipta untuk menghindari penyalahgunaan hak. 114 Kepada masyarakat dianggap perlu disosialisasikan mengenai pentingnya hak atas kekayaan intelektual, sehingga tindak pencurian, pemalsuan, dan perdagangan ilegal barang seni dan/atau benda cagar budaya dapat dikurangi. 115

d. Perlindungan Hak Cipta dikaitkan dengan Industri Kerajinan Di dalam industri kerajinan di Indonesia sangat dibutuhkan adanya perlindungan hukum terhadap hak cipta atas hasil kerajinan yang dibuat oleh para pengrajin. Kualitas dan originalitas atas suatu barang hasil kerajinan merupakan potensi besar yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Karena aspek-aspek tersebut dimiliki dan diwarisi secara turun temurun. Misalnya: budaya menenun, budaya beternak, budaya menyamak, budaya mengukir, memahat dan lain-lain.

113



e. Perlindungan Hak Cipta dikaitkan dengan Industri Desain Desain adalah proses kreatif yang menggabungkan seni dan teknologi dalam mengkomunikasikan suatu gagasan atau ide. Desain harus mematuhi kode dan peraturan yang berlaku serta harus memperhatikan prinsip keberlanjutan alam (environmental sustainability). 116 Insan kreatif desain harus diberikan perlindungan hak atas kekayaan intelektualnya, terutama hak cipta, agar terus mendorong tumbuhnya kreativitas. Masih adanya pembajakan menunjukkan kesadaran untuk menghormati hak kekayaan intelektual orang lain masih rendah, bahkan desainernya sendiri juga masih banyak yang menggunakan piranti lunak ilegal. 117

f. Perlindungan Hak Cipta dikaitkan dengan Industri Fesyen Industri fesyen (produk tekstil) adalah industri lifestyle yang berkembang sangat cepat, sehingga untuk penerapan hak atas kekayaan intelektual untuk produk fesyen sangat sulit diterapkan karena perubahan dalam fesyen yang sangat cepat. Sedang pada industri fesyen sepatu, kondisi yang sering terjadi justru adalah pada pemalsuan merek. Sering juga terjadi perbanyakan atas suatu ciptaan. Tak bisa dipungkiri fakta bahwa pengrajin sepatu lokal mampu menduplikasi sepatu-sepatu merek terkenal dengan kualitas yang tidak jauh berbeda. Konsumen tidak mudah untuk dapat membedakan produk asli dan palsu tersebut.118

116



g. Perlindungan Hak Cipta dikaitkan dengan Industri Film, Video, dan Fotografi Pembajakan film mengurangi potensi pasar. Pembajakan membuat masyakat lebih senang menonton film di rumah melalui DVD bajakan, terutama di kota/daerah yang bioskopnya lambat dalam memutar sebuat film (biasanya akibat kelangkaan copy film yang diadakan importer atau produser film). Akibatnya sebagian potensi pasar dan potensi penghasilan (baik produser/importer maupun pemerintah) yang ada hilang, usaha produksi film dan bioskop menjadi kurang feasible. 119

h. Perlindungan Hak Cipta dikaitkan dengan Industri Permainan Interaktif Advergame merupakan salah satu bentuk permainan interaktif yang mendasarkan diri pada penjualan iklan sebagai pemasukan sehingga tidak terlalu peduli dengan hak atas kekayaan intelektual, terutama hak cipta. Model ini menjadi salah satu bentuk untuk menyikapi adanya pembajakan. Masih banyak permainan-permainan yang rentan terhadap pembajakan. Label Indonesia yang lekat dengan piracy memang menjadi salah satu kendala tumbuh kembangnya industri permainan interaktif di Indonesia. Pengembang-pengembang besar di pasar dunia enggan mendistribusikan produknya di Indonesia. Sony misalnya, mereka enggan meddistribusikan produknya di Indonesia karena permasalahan pembajakan. Padahal, potensi pangsa pasarnya cukup besar. Jika pemain besar

119

Ibid., hlm. 220.


saja enggan berbisnis di Indonesia, dapat dibayangkan bagaimana para pengembang kecil ini bisa bertumbuh kembang di tengah-tengah persoalan pembajakan yang tidak kunjung tuntas di Indonesia. 120

i. Perlindungan Hak Cipta dikaitkan dengan Industri Musik Saat ini konser-konser bukan lagi ajang untuk mempromosikan album. Konser sudah berevolusi menjadi sumber pendapatan utama bagi para pemusik. Karena berbagai penyebab, termasuk pembajakan, tidak mudah untuk mencapai penjualan album rekaman yang cukup baik. Akibatnya, konser merupakan alternatif yang cukup menarik sebagai sumber pendapatan. Evolusi industri musik dunia dimulai, dan telah sampai di Indonesia. Berbagai portal situs web sampai telepon genggam menangkap peluang tersebut dan memberikan warna baru dalam blantika musik dunia dan Indonesia. Namun demikian, dampak negatif selalu datang bersamaan dengan dampak-dampak positif. Memang pembajakan telah hadir sebelum format musik digital muncul, yaitu pada pembajakan kaset dan video kaset. Namum format digital membuat pembajakan semakin meraja di Indonesia. Format musik digital memungkinkan para pembajak beroperasi dengan lebih baik, lebih murah, bahkan lebih kreatif. 121 Selain itu, aktivitas kreasi pembajak juga semakin baik. Piranti lunak musik memampukan para pembajak membuat album-album kompilasi sendiri. Bahkan piranti lunak memampukan pembajak melakukan perbaikan-perbaikan

120 121



kualitas suara. 122Banyak pendapat yang bahkan menyatakan bahwa tanpa perubahan signifikan dalam hal perlindungan hak cipta, maka berbagai langkah dan strategi pengembangan untuk industri musik akan sia-sia atau minimal dampaknya. 123Pembajakan merupakan ancaman terbesar dalam industri musik. Menurut data ASIRI 2007, penjualan musik ilegal/bajakan mencapai 95,7% sementara musik legal hanya tinggal 4,3%. Hal ini menunjukkang gagalnya penegakan terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pembajakan ini dapat berakibat fatal bagi industri musik Indonesia, karena akan menurunkan semangat para pelaku di industri musik Indonesia untuk berkarya. Selain itu, hal ini juga berdampak bagi industri label rekaman yang akhirnya banyak merubah haluan bisnis dengan mengambilalih manajemen artis untuk menggantikan pemasukan yang hilang akibat penjualan rekaman yang menurun drastis karena maraknya produk bajakan. 124

j. Perlindungan Hak Cipta

dikaitkan

dengan Industri

Seni

besar

seni

Pertunjukan Seni

pertunjukan

Indonesia

sebagian

merupakan

pertunjukan tradisi, yaitu seni pertunjukan yang mengakar pada budaya dan warisan budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah, industri, dan masyarakat harus saling bahu-membahu untuk turut menjaga warisan budaya yang kita miliki. Pemerintah memiliki peran sentral dalam hal perlindungan atas hak

122



cipta dari karya seni pertunjukan Indonesia sehingga dapat dihindari tindakan pengakuan atas seni pertunjukan tradisi oleh negara lain. 125

k. Perlindungan Hak Cipta dikaitkan dengan Industri Penerbitan dan Percetakan Pembajakan karya tulis merupakan salah satu aspek yang membuat tidak kondusifnya kondisi bagi tumbuh dan berkembangnya kreativitas dalam hal membuat suatu karya tulis. Perlindungan atas hak cipta masih lemah, terutama maraknya kasus pembajakan atas karya tulis. Dampak lebih jauhnya adalah iklim yang tidak kondusif dan dapat menurunkan kreativitas penulis. Dalam hal ini, masalah mengenai hak cipta hanya sedikit yang dapat diusut sampai tuntas. Hak cipta lebih dipandang sebagai bagian dari birokrasi, bukan nilai ekonomi. Proses pendaftaran hak cipta juga masih memakan waktu yang lama sehingga kurang efisien. Hal ini karena pendaftaran hak cipta masih dipandang sebagai sebuah prosedur birokrasi dan belum sebagai sesuatu yang bernilai ekonomi. Para insan kreatif dirugikan dan mengalami dis-insentif untuk berkarya. Jika kondisi ini dibiarkan, maka cepat atau lambat akan dapat membuat hilangnya minat berkreasi dan mematikan tumbuhnya sumber daya manusia kreatif. 126

l. Perlindungan Hak Cipta dikaitkan dengan Industri Layanan Komputer dan Piranti Lunak

125 126



Penegakan dan perlindungan hukum terhadap industri layanan komputer dan piranti lunak masih lemah di Indonesia. Industri layanan komputer dan perangkat lunak adalah industri yang berkaitan dengan jasa dimana output yang dihasilkan sepenuhnya merupakan hasil olah intelektual dari ilmu pengetahuan dan pengalaman para pelakunya. Dalam hal ini, dibutuhkan perlindungan hak atas kekayaan intelektual , berupa paten dan hak cipta bagi rekayasa dibidang ilmu komputer, aplikasi telematika, pengembang konten digital, serta desain industri bagi industri perangkat keras. Saat ini pengurusan hak cipta masih dirasakan terlalu lama dan lokasi kantor untuk mengurus hak cipta jauh dari pusat bisnis. 127

m. Perlindungan Hak Cipta dikaitkan dengan Industri Televisi dan Radio Aturan/regulasi yang jelas terkait masalah penyiaran digital perlu dikembangkan oleh pemerintah serta perlindungan hak cipta terhadap konten siaran lokal harus segera dikembangkan lebih lanjut. Keragaman budaya, warisan

budaya, nilai-nilai, informasi, dan seni yang terdapat di seluruh daerah, merupakan potensi ide kreasi terhadap konten penyiaran yang tidak akan habis untuk dimanfaatkan. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan hukum hak cipta terhadap konten digital tersebut.

127

Ibid., hlm. 390.


n. Perlindungan Hak Cipta dikaitkan dengan Industri Riset dan Pengembangan Pelaku industri kreatif yang mayoritas didominasi oleh kaum muda, banyak yang belum sadar akan pentingnya mendaftarkan hak cipta dari barang yang diproduksinya. Padahal industri kreatif memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia, dapat menciptakan iklim bisnis yang positif, dapat memperkuat citra dan identitas bangsa Indonesia, mendukung pemanfaatan sumberdaya yang terbarukan, merupakan suatu pusat penciptaan inovasi dan pembentukan kreativitas, dan memilki dampak sosial yang positif.


lainnya yang termasuk di dalam hak atas kekayaan intelektual. Di dalam pembahasan mengenai ruang lingkup hak cipta ini, penulis akan membahas

Recommend Documents