BUPATI PAKPAK BHARAT PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR
LT
rAHUN 2011
TENTANG rzrN GANGGUAN (HO)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAKPAK BHARAT, Menimbang
:
a. bahwa untuk menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian
berusaha,
melindungi kepentingan umum, serta memelihara lingkungan hidup dan sebagai sarana pengendalian, perlindungan, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha di Kabupaten Pakpak Bharat;
b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 1 1 Tahun 2010 tentang Perizinan Tertentu, maka perlu kiranya diatur tata cara perizinan, pengawasan dan pengendalian izin gangguan di Kabupaten Pakpak Bharat yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.
Mengingat
n
:
1. Undang-undang Gangguan
(HO) stbl.1926 Nomor 226 yang diubah dan ditambah dengan Stbld.1940 Nomor 14 dan 450); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3699); 3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4272); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 443V) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
5.
6. 7. 8.
L
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844)', Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2A Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 20Og Tentang Pedoman Penetapan lzin Gangguan di Daerah; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 59); 10. Peraturan Daerah Nomor 1 1 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2O1A Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 91); 11. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2AAg tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Masing-Masing Jabatan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2009 Nomor 4); 12.Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Pengurusan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 3).
MEMUTUSKAN
:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG lZlN GANGGUAN (HOl.
BAB
I
KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. 3. 4.
;
Pemerintah Daerah adalah daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Dinas Perindustrian, Koperasi, Perdagangan dan UMKM adalah Dinas Perindustrian, Koperasi, Perdagangan dan UMKM Kabupaten Pakpak Bharat. 6. Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, Perdagangan dan UMKM adalah Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, Perdagangan dan UMKM Kabupaten Pakpak Bharat. 7. Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal selanjutnya disebut KP2SP-PM adalah Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat. 8. Kepala KP2SP-PM adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat. Petugas adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala KP2SP-PM yang bertugas melaksanakan rangkaian proses pelayanan perizinan dan non perizinan di KP2SP-PM mulai dari melayani informasi dan pengaduan, menerima dan menolak berkas, memverifikasi berkas, mencetak dan mengolah data perizinan dan membantu tim teknis. 10.Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan. 11. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum se@ra terus-menerus. l2.Retribusi lzin Gangguan adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 13.lzin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
L
l4.Kawasan lndustri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan lndustri. 15. Perusahaan Kawasan lndustri adalah perusahaan Badan Hukum yang didirikan menurut hukum lndonesia dan berkedudukan di lndonesia yang mengelola kawasan industri. l6.Perusahaan lndustri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang berada dalam kawasan industri dan diluar kawasan industri tetapi di dalam RUTR baik yang PMDN/PMA maupun yang Non PMDN/PMA, 17.Bukan Perusahaan lndustri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha tertentu dengan maksud untuk mencari keuntungan. 18. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, persekutuan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya. 19.Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. 20. Perhitungan Retribusi Daerah adalah Rincian besarnya Retribusi yang harus di bayar oleh wajib Retribusi baik pokok Retribusi, Bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi; 21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang; 2Z.$ural Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. 23. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati. 24. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2 (1) Pemberian izin gangguan dengan maksud untuk mengatur dan menata peruntukan suatu lokasi penempatan suatu kegiatan usaha untuk keteraturan pemanfaatan ruang. {2\ lzin gangguan dapat digunakan dan atau dianggap sebagai Surat lzin Tempat Usaha
(srru).
Pasal 3
lzin gangguan bertujuan untuk mewujudkan tertib usaha baik ditinjau dari segi lokasi pemanfaatan ruang maupun hubungannya dengan kelestarian lingkungan.
Pasal 4
(1)Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha atau memiliki tempat usaha termasuk tempat penyimpanan barang (gudang) wajib memiliki izin gangguan dari Bupati melalui KP2SP-PM. (2) Perusahaan industri yang didirikan didaerah wajib memiliki izin gangguan untuk pendirian perusahaan dan izin gangguan untuk bidang usaha yang dijalankan. (3) lzin gangguan untuk perusahaan bukan industri yang didirikan didaerah dapat dipergunakan untuk izin gangguan bidang usaha yang d'rjalankan selama usaha yang dijalankan masih sesuai dengan yang tercantum dalam izin gangguan dimaksud. (4) Penyelenggaraan usaha dan atau tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berlakunya Peraturan Bupati ini ternyata belum memiliki izin gangguan harus memiliki lzin Gangguan.
(5) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) si pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala KP2SP-PM dikertas bermaterai cukup dengan mengisi blangko atau formulir isian yang telah disediakan KP2SP-PM. (6) lzin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah jumlah retribusi yang ditetapkan telah dilunasi oleh sipemohon. (7)Apabila dianggap perlu permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disertai dengan perjanjian yang berhubungan dengan keindahan, kesopanan, ketertiban umum, keamanan, kesusilaan, keagamaan dan kesehatan.
Pasal 5 (1) Jangka waktu berlakunyaizin gangguan ditetapkan selama 3 (tiga) tahun. {2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
Pasal 6 (1) lzin gangguan diberikan atas nama pemohon. (2) Dalam surat izin dimuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang izin. (3) lzin gangguan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Bupati atau pejabat yang dihunjuk.
BAB
III
OBJEK IZIN GANGGUAN Pasal 7
(1)Obyek lzin Gangguan Perusahaan lndustri berdasarkan Stbl 1926 Nomor 226 jo Stbl tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450 adalah sebagai berikut a, yang dijalankan dengan alat kerja tenaga uap air dan gas, demikian juga dengan :
elektro motor dan tempat usaha lainnya yang mempergunakan uap air, gas atau uap bertekanan tinggi; b. yang dipergunakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan mesin dan bahan peledak lainnya termasuk pabrik dan tempat penyimpanan petasan; c. yang dipergunakan untuk membuat ramuan kimia, termasuk pabrik korek api; d. yang dipergunakan untuk mengerjakan dan menyimpan bahan-bahan atsirl yang mudah menguap; e. yang dipergunakan untuk penyulingan dari bahan-bahan tumbuhtumbuhan dan hewani serta mengerjakan hasil yang diperoleh dari padanya, termasuk pabrik gas, f. yang dipergunakan untuk mengerjakan lemak-lemak dan damar; g. yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengerjakan sampah, h. tempat pengeringan gandum dan atau kecambah, pabrik bir, tempat pembuatan minuman keras dengan cara pemanasan , dan atau penyulingan, pabrik spritus, cuka dan perusahaan pemurnian, pabrik tepung dan perusahaan roti serta pabrik setrup buah-buahan; pembantaian, tempat pengulitan hewani, tempat penjemuran, tempat tempat i. pengasapan bahan-bahan hewani, begitu pula tempat penyamakan kulit hewan; j. pabrik porselin dan pecah belah tempat pembuatan batu merah, genteng, ubin dan tegel, tempat pembakaran, gamping, gipsa dan pembuatan kapur; k. tempat pencairan logam, tempat pengecoran logam, tempat pertukangan besi, tempat penempatan logam, tempat pemipihan logam, tempat pertukangan kuningan dan kaleng dan tempat pembuatan ketel; l. tempat penggilingan tras, penggergajian kayu dan pabrik minyak; m. galangan kapal kayu, tempat pembuatan barang dari batu dan penggergajian batu, tempat pembuatan kereta, tempat pembuatan tong dan tempat pertukangan kayu; n. pabrik tapioka; o. pabrik untuk mengerjakan karet dan atau getah-getah perca atau bahan-bahan yang mengandung karet; p. perusahaan kawasan industri. (2) Obyek lzin Gangguan bukan Perusahaan lndustri berdasarkan Stbl 1926 Nomor 226 jo stbl tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450 adalah sebagai berikut :
a. usaha rekreasi dan hiburan umum, gelanggang renang, pemandian umum, padang
b. c. d.
golf, kolam memancing, gelanggang permainan ketangkasan, gelanggang bowling dan billyard, klub malam, diskotik, panti pijat, panti mandi uap, bioskop, pusat pasar seni, dunia fantasi, theater atau panggung terbuka dan tertutup taman marga satwa, pentas pertunjukan satwa, usaha sarana fasilitas olah raga, balai pertemuan, barber shop, salon kecantikan, pusat kesehatan atau health eenter, pusat kebugaran jasmani atau fitness center; rumah makan, restoran, bar; hotel berbintang dan hotel melati; ruang, gedung, tempat penyimpanan dan atau penimbunan barang-barang
dagangan; perusahaan percetakan, gedung-gedung pertokoan dan pusat perbelanjaan (plaza); g. apotek dan atau toko obat; h. klinik, rumah sakit, klinik bersalin dan atau bidan; penjualan minyak pelumas eceran termasuk service ganti minyak pelumas; tempat penyimpanan seperti garasi dan atau pool kendaraan angkutan barang maupun orang; k. tempat penyimpanan dan atau pool kontainer; tempat penyimpanan dan penjualan bahan-bahan kimia; m. tempat penyimpanan dan penjualan bahan-bahan karbit; n. tempat penyimpanan dan penjualan eceran minyak tanah, residu, spritus, alkohol dan gas elpiji; o. bengkel sepeda dan sepeda motor; p. bengkel perbaikan mobil; q. perbaikan dan atau service accu dan dinamo; tempat penampungan dan penjualan kertas-kertas bekas, besi bekas, kayu bekas, plastik bekas dan barang-barang bekas lainnya; s. tempat peternakan unggas, sapi, sapi perah dan sejenisnya; pertukangan beei dan gerobak; u. ruang pamer kenderaan bermotor (show room); v. tempat pencucian kendaraan bermotor (sepeda motor dan lain-lain); w. tempat penyimpanan dan atau pengolahan mengerjakan barang- barang hasil laut, hasil bumi dan atau pertanian serta hasil hutan; x. tempat pembuatan makanan dan minuman. y. tempat penjualan barang dagangan dan usaha lainnya. z. pembangunan menara danlatau tower.
e.
f.
i. j l.
;\
r. t.
.-
BABIV PERSYARATAN PERIZINAN
Pasal
I
(1) Syarat-syarat pengajuan permohonan izin gangguan bagi perusahaan industri dan perusahaan bukan industri adalah sebagai berikut: a. surat permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM b. fotokopi sertifikat tanah atau akte jual beli tanah yang dilegalisasi pejabat benuvenang atau surat keterangan tanah yang sah dari Kepala Desallurah yang dilegalisasi; c. fotokopi KTP pemilik atau penanggung jawab; d. pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak2lembar; e. surat pernyataan pencegahan gangguan dan pencemaran lingkungan; f. surat pernyataan persetujuan tetangga; g. surat keterangan status tempat usaha {sewa dan atau milik sendiri);
yang
i. fotokopi akta pendirian bagi perusahaan
yang berbadan hukum.
(2) Syarat-syarat pengajuan permohonan perpanjangan atau penggantian izin gangguan untuk perusahaan industri dan bukan perusahaan industri adalah sebagai berikut: a. surat permohonan kepada Bupati melalui Kp2Sp-pM; b. fotokopi KTP pemilik ateu penanggung jawab; c. pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar; d. izin gangguan yang asli; e. surat keterangan hilang dari kepolisian jika izin gangguan asli telah hilang. 5
i
Ditetapkan di Salak pada tanggal 1- 6rolah'xbet^ Tott
BUPATI PAKPAK BHARAT,
YOLANDO BERUTU
Diundangkan di Salak pada tanggal &uyo uor- 2011
)
SEKRETABJ"S DAERAH
PATEN PAKPAK BHARAT,
R SINAMO .A
DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2011
NOMOR l3 a
