Kusman Sadik, Peneliti SEM Institute

[123] Masyarakat Siap Terima Syariah Monday, 07 April 2014 08:02

Kusman Sadik, Peneliti SEM Institute

Di tengah derasnya arus sekulerisasi di berbagai bidang, SEM Institute merilis temuannya yang mengejutkan banyak pihak bahwa mayoritas rakyat Indonesia menginginkan tegaknya syariah Islam untuk diterapkan negara. Untuk mengetahui detailnya, wartawan Media Umat Joko Prasetyo berbincang dengan Kusman Sadik, peneliti lembaga riset SEM Institute dan juga ahli statistik IPB yang melakukan riset doktoralnya di Universitas Maryland, Amerika. Berikut petikannya.

Bagaimana hasil survei Survei Syariah 2014?

Pada pertanyaan yang diajukan kepada responden terkait persetujuan mereka kepada penerapan syariah, ada 72 persen yang menyatakan setuju. Sisanya, 14 persen menyatakan terserah dan 14 persen menyatakan tidak setuju.

Angka 72 persen itu sangat besar, apakah syariah yang dimaksud responden itu termasuk syariah dalam berbangsa dan bernegara atau hanya ibadah mahdhah saja?

Pertanyaan lengkapnya kepada responden adalah seperti ini: “Dengan mempertimbangkan seluruh dasar keyakinan dan pemahaman tentang Islam, setujukah Anda jika saat ini seluruh aspek/bidang kehidupan diatur dengan syariat Islam ?”

Jelas itu pertanyaan itu menyangkut persoalan syariah secara umum. Tidak hanya individu. Tapi juga penerapan oleh negara. Hal ini juga tergambar dari jawaban responden ketika ditanyakan persepsi mereka terkait syariah. Hanya dua persen responden yang menjawab bahwa syariah itu hanya terbatas pada ibadah sehari-hari seperti shalat, puasa, haji,

1/5


bersedekah, dan berbuat baik.

Berarti dakwah Islam itu mestinya tidak sekadar terbatas pada ibadah mahdhah saja seperti yang banyak terjadi selama ini?

Iya betul. Hasil survei ini perlu menjadi catatan, karena selama ini banyak yang under-estimate bahwa masyarakat belum siap menerima dakwah yang menyerukan penerapan syariah Islam secara kaff a h. Padahal pada survei ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat justru setuju jika syariah Islam itu diterapkan di segala aspek kehidupan.

Karena itu saya jadi khawatir, mudah-mudahan kekhawatiran saya ini salah, bahwa yang tidak siap menyerukan penerapan syariah secara totalitas itu justru para dainya, semacam terkena sindrom-syariah.

Seperti yang Anda sebutkan tadi, ada 14 persen yang tidak setuju penerapan syariah, penjelasannya seperti apa?

Adanya 14 persen responden yang tidak setuju itu semakin menunjukkan bahwa penerapan syariah yang dimaksud adalah penerapan syariah secara kaffah tadi, baik di level individu maupun negara. Kalau yang dimaksud syariah itu sebatas ibadah mahdhah saja, mana mungkin ada seorang Muslim yang menolak penerapannya? Mengingat responden masyarakat umum dalam survei ini adalah Muslim. Kami tidak bertanya kepada non-Muslim karena memang kurang relevan ditanyakan kepada mereka.

Kemudian mereka yang tidak setuju tersebut ditanyakan alasannya. Ada tiga alasan utama kata mereka. Pertama, Indonesia negara majemuk sehingga harus menghargai agama lain. Kedua, Indonesia bukan negara Islam tapi negara kesatuan berdasarkan Pancasila. Ketiga, merasa belum siap khawatir terjadi benturan.

2/5


Nah kalau tiga poin ini bisa dijawab dan dijelaskan secara argumentatif oleh para dai, maka 14 persen responden yang tidak setuju itu di waktu mendatang akan berubah menjadi setuju, insya Allah.

Mengingat lembaga penyelenggaranya adalah lembaga Islam, apakah tidak ada konflik kepentingan , seperti menggiring jawaban agar pro syariah?

Begini, pada survei manapun selalu ada statistika dan etika. Statistika terkait dengan metodologi, sedangkan etika terkait dengan sikap pelakunya, yaitu jujur, obyektif, dsb. Artinya, survei harus mencakup dua hal itu. Metodologinya benar secara statistika dan dilakukan dengan etika yang benar pula, yakni menjaga keobyektifan agar tidak membohongi publik.

Pada survei ini, SEM telah melakukan secara profesional baik metodologi maupun etika. Pertanggungjawabannya tentu saja tidak hanya kepada publik tapi juga kepada Allah SWT. Itu prinsip yang kita pegang.

Apalagi hasil temuan SEM ini mengkonfirmasi survei-survei lain terkait syariah yang hasilnya tidak jauh berbeda. Misalnya, PPIM – UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pernah melansir data bahwa masyarakat yang menginginkan syariah pada tahun 2001 sebesar 61 persen, tahun 2002 sebesar 71 persen, pada tahun 2003 meningkat menjadi sebesar 75 persen.

Hasil survei Pew Research Center di berbagai belahan negara Muslim dari tahun 2008 - 2012, termasuk di Indonesia, menunjukkan bahwa mayoritas Muslim di negara-negara studi tersebut menginginkan adanya hukum syariah. Hasilnya menunjukkan bahwa, di Indonesia 72 persen Muslim menginginkan negara menerapkan hukum syariah, sedangkan di Malaysia dan Thailand masing-masing sebesar 84 dan 74 persen.

Lantas bagaimana metodologi survei yang dilakukan dalam Survei Syariah 2014 ini?

3/5


Pengumpulan data menggunakan survei kuantitatif berdasarkan quota purposive sampling untuk non masyarakat umum (legislatif, eksekutif, yudikatif, ormas, dll) dan stratified random sampling untuk masyarakat umum.

Wawancara dilakukan secara langsung (face to face interview) pada periode 25 Desember 2013 – 19 Januari 2014. Survei dilakukan di 38 kota di Indonesia dengan jumlah responden sebanyak 1498 orang dengan sa mpling error sebesar 2.6 persen pada confident interval 95 persen.

Berapa persen dari mereka yang mendukung tegaknya khilafah?

Mengenai persetujuan mereka terhadap penegakan khilafah sebagai bentuk sistem politik dan pemerintahan dalam Islam, 69 persen responden menyatakan setuju, 10 persen tidak setuju, dan 21 persen menyatakan terserah.

Memang apa yang mereka pahami tentang Khilafah itu sehingga mendukung?

Pada survei ini ditanyakan juga persepsi responden terkait Khilafah tersebut. Hal ini untuk mengetahui pemahaman mereka mengenai Khilafah. Empat jawaban tertinggi adalah: sistem pemerintahan dalam Islam (22 persen), kepemimpinan yang menjalankan/berdasarkan syari'at Islam (19 persen), pemimpin Islam (9 persen), pernah dengar, sebatas tahu saja, secara detail belum paham (5 persen). Jawaban lain persentasenya kecil, kurang dari 5 persen.

Tiga jawaban teratas tersebut dapat dikategorikan sebagai jawaban yang benar tentang Khilafah, kalau dijumlahkan persentasenya adalah 50 persen. Persentase ini sudah cukup besar, mengingat isu penegakan Khilafah di Indonesia masih dapat dikatakan relatif baru dibandingkan dengan bergulirnya isu syariah.

4/5


Lantas apa saran Anda agar yang menolak ini menjadi setuju?

Ya, seperti tadi saya sebutkan, yang tidak setuju khilafah ada 10 persen. Pada survei ini ditelusuri lebih lanjut alasan mereka kenapa tidak setuju khilafah. Tiga alasan utama yang mereka sebutkan.

Pertama, sulit mewujudkan khilafah, saat ini didominasi kapitalis dan sekuler, banyak problem tidak hanya politik, sudah ada sistem negara demokrasi.

Kedua, gerakan khilafah sekarang belum mampu menyatukan umat Islam, pemimpin pemersatunya sulit ditemukan.

Ketiga, khilafah masih belum banyak dipahami, berupa khilafiyah yang masih banyak perbedaan di kalangan ulama.

Karenanya saya sarankan, ketika mendakwahkan tentang khilafah perlu memberikan penjelasan untuk tiga hal tersebut. Sebagaimana pada persoalan syariah tadi, apabila penjelasannya logis dan argumentatif, maka 10 persen yang tidak setuju itu di waktu mendatang akan berubah menjadi setuju, insya Allah.[]

5/5

Kusman Sadik, Peneliti SEM Institute

Recommend Documents