Volume 2. Nomor
l, Oktober 200g
ISSN:1693-234X
Menunaikan zakat, sebagai sarah satu potensi umat Menuju ke Arah Keidilan Melalui p"rU"rOayaan rsram Golongan Ekonomi Lemah Trisa Nur Kania
Sistem lnformasi untuk Operasi, Manajemen, dan Keuntungan Strategis Atin Hafidiah
Reposisi pendidikan Administrasi Bisnis : sebuah rawaran Arternatif Disain p"niioirrn gisnis KusdiRaharjo
Reksadana sebagai Alternatif lnvestasi Teddy Hikmat Fauzi
Peranan Pemerintah Daerah daram Merayani rzin usaha (Studi Kasus di Kabupaten Banclung) Latifah Adnani
Dampak Krisis Global terhadap UKM lda Hindarsyah
lklan Media TV dalam perspektif Undang-Undang Nomor g Tatrun lggg Tentang perlindungan Konsumen Heri Erlangga
Peranan sistem tnformasi Manajemen daram produksi Maun Jamaludin
Peraturan Menteri Keungan Nomor 22 Tahun 2O0g Merupakan Tantangan bagi profesional pajiX Dusa Sumadaya
Segmentasi pasar sebagai Salah Satu Konsepsi Riset pemasaran Siti Patimah
HLM 91-175
lssN
1693 - 234X
IKLAN MEDIATV DALAM PERSPEKTIF UNDANG.UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Heri Ertangga
Abstroct Good or service user is often to be inf luenced by odvertisement which is made by compony. lt drives consumer to buy product in base on advertisement coaxing and not base on their need. Sometimes odvertisement is bombostic so thot often exaggerate a product conditions that sometimes not harmonious with the reality. All of that, octually be regulated in Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Consumer Protection Ree,ulotions) especially if the consumer is useless by the
advertisement. Keyword : Advertisement and consumer protection
Pendahuluan
Perkembangan perekonomian di bidang industri dan perdagangan telah menghasitkan berbagai jenis barang dan jasa. Disamping itu dengan perdagangan bebas dan kemajuan teknotogi tetekomunikasi dan informatika tetah mempertuas ruang gerak arus transaksi barang dan jasa sehingga barang dan jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar
negeri maupun produksi datam negeri.
Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka kebebasan untuk rnemitih aneka jenis dan kualitas barang sesuai dengan keinginan dan kemampuan.
Disisi [ain kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan petaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada pihak
yang lemah. Konsumen menjadi obyek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha metatui kfat promosi, cara penjuatan serta penerapan perjanjian standard yang merugikan konsumen. Faktor utama yang 146
menjadi ketemahan konsumen adatah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Ha[ ini disebabkan belum adanya piranti hukum yang metindungi konsumen.
Dengan diundangkannya Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pertindungan Konsumen dapat metindungi kepentingan konsumen secara integrative dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Azas Manfaat dan Tujuan Pertindungan konsumen berazaskan manfaat keaditan, keseimbangan, keamanan dan kesetamatan serta kepastian hukum.
Perlindungan konsumen bertujuan : 1. Meningkatkan kesadaran,
kemampuan
dan
kemandirian konsumen untuk metindungi diri; 2. Mengangkat harkat dan martabat kon su me n de n ga n cara
dari ekses negative pemakaian barang dan jasa; menghindarkannya
3. Meningkatkan pemberdayaan
konsumen dalam memitih,
menentukan dan menuntut hakhaknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem pertindungan konsumen yang mengandung unsur
i. Hak untuk
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; 5.
Menumbuhkan kesadaran petaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga
j.
tumbuh sikap yang jujur
dan bertanggungjawab datam berusaha; 6. Meningkatkan kuatitas barang dan
atau jasa yang
menjamin
ketangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan,
tainnya. 2. Kewajiban Konsumen adalah :
a. Membaca atau
keamanan dan kesetamatan konsumen.
Hak dan Kewajiban Konsumen 1. Hak Konsumen a. Hak atas kenyamanan, keamanan
b.
c.
jasa; Hak untuk memitih barang dan/
d.
atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nitai tukar dan
kondisi serta jaminan yang
c. d.
e. f
.
b.
dan kesetamatan
datam mengkonsumsi barang dan atau
dijanjikan; Hak atas informasi yang benar, jetas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa; Hak untuk didengar pendapat dan
ketuhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan; Hak untukdi dengar pendapat dan ketuhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan; Hak untuk mendapatkan advokasi, pertindungan upaya penyelesaian sengketa pertindungan konsumen secara pati,t;
g. Hak untuk h.
barang dan jasa
serta tidak diskriminasi;
yang
diperdagangkan;
b. Hak
c.
untuk
mendapat
pertindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; Hak untuk melakukan pembetaan
diri sepatutnya di
datam penyetesaian hukum sengketa
d.
mendapatkan
Hak untuk dipertakukan atau ditayani secara benar dan jujur
mengikuti
petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan kesetamatan; Beritikad baik datam metakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa; Membayar sesuai dengan nitai tukar yang disepakati; Mengikuti upaya penyetesaian hukum sengketa pertindungan konsumen secara patut.
3. Hak Pelaku Usaha adalah : a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nitai tukar
pembinaan dan pendidikan konsumen;
mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Hak-hak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
e.
konsumen; Hak untuk rehabititas nama baik apabita terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oteh barang dan atau jasa yang diperdagangkan; Hak yang diatur datam ketentuan, peratu ra n peru n dangundangannnya. 1.47
4. Kewajiban Pelaku Usaha a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; b. Memberikan informasi yang bena[ jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa
c.
c. d.
pemetiharaan; Mempertakukan atau metayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang
e.
f
.
dan atau jasa yang bertaku;
Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan; Memberi kompensasi, ganti rugi
dan atau penggantian atas kerugian akibat pengguna, pemakaian dan pemanfaatan
barang dan atau jasa yang
g.
diperdagangkan; Memberi kompensasi, ganti rugi
dan atau penggantian apabi[a
barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. q
Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha
menurut
ketentuan
peraturan
-indang-undangan;
q,
pr
mer 746
$
ak sesuai dengan berat 'sih, isi bersih atau netto
it'l jumtah
hitungan
ukuran
sebenarnya; d. Tidak sesuai dengan kondisi. jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana
dinyatakan datam labet, etiket atau keterangan
barang dan atau jasa
tersebut; e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengotahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan datam labet, etiket atau
f.
keterangan barang dan atau jasa tersebut; Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan datam label, etiket, keterangan,
iklan atau
promosi penjuatan barang dan atau jasa tersebut; o Tidak mencantum kan 5' tanggaI kadatuwarsa atau jangka penggu n aa n pemanfaatan yang pating baik atas barang tertentu; h. Tidak menguji ketentuan berproduksi secara hatat sebagaimana pernyataan
(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau iasa yang : a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standard yang di persyaratka n dan
Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumtah hitungan
datam
serta memberi pen jetasan penggunaan perbaikan dan
yang dinyatakan datam Iabet etiket barangtersebut;
sebagaimana
hatat yang dicantumkan i.
datam tabet; Tdak memasang tabel atau membuat penjetasan barang yang memuat nama barang,
ukuran, berat/isi bersih
atau netto, komposisi,
aturan pakai, pembuatan,
tanggal akibat
sampingan, nama dan alamat petaku usaha serta
keterangan
tain
untuk
j.
penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat; Tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang datam bahasa lndonesia sesuai denga n keten t ua n perundang-undangan yang bertaku.
(2) Petaku usaha ditarang memperdagangkan baran g yang rusak, cacat atau bekas dan
tercemar tanpa memberikan informasi secara tengkap dan benar atas barang dimaksud;
(3) Petaku usaha dilarang memperdagangkan kesediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar; (4) Petaku usaha yang metakukan pelanggaran paCa ayat (1) dan (2) ditarang memperdagangkan barang dan atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.
(5) Petaku usaha dilarang
menawarkan, mempromosikan, mengiktankan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar dan atau seotah-otah :
a. Barang tersebut memenuhi dan
tetah atau
memitiki potongan harga
khusus, standar mutu, gaya
atau mode tertentu,
persetujuan, pertengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu; d. Barang dan atau jasa tersebut tersedia; e. Barang tersebut tida k mengandung cacat tersembunyi; f . Barang tersebut merupakan ketengkapan dari barang tertentu; g. Barang tersebut dari daerah tertentu. Klausul Baku Sebagian besar masyarakat umum betum memahami apa itu ktausuta baku, meskipun di datam praktek kehidupan sehari-
hari masyarakat tersebut tetah
membubuhkan tanda tangannya pada suatu
perjanjian atau menerima/menyetujui
setiap dokumen yang isinya memuat ktausut baku. Ktausul baku adatah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang tetah dipersiapkan dan ditetapkan tertebih dahutu secara sepihak oteh petaku usaha yang dituangkan datam suatu perjanjian atau dokumen yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Setiap perjanjian baku atau
perjanjian standard yang didatamnya
terdapat ktausuta baku adatah merupakan suatu ketentuan yang menjadi totak ukur yang memuat hak dan kewajiban bagi para
pihak datam suatu transaksi baik barang dan atau jasa yang dibuat secara tertutis yang harus dipatuhi.
karakteristik teretentu,
b.
sejarah atau guna tertentu; Barang tersebut datam keadaan baik dan atau baru;
c. Barang dan atau jasa tersebut dibuat oteh perusahaan mempunyai
yang spon sor
Adanya perjanjian baku adatah merupakan kenyataan hal yang sangat dipertukan datam dunia ,r"hu demi terciptanya efesiensi kerja petaku usaha, datam konteks perkembangan transaksi
ekonomi yang main cepat dan modern pada saat ini.
Adapun ciri suatu perjanjian baku antara lain : isi perjanjian ditetapkan secara sepihak oteh petaku usaha, konsumen tidak turut serta da(am menentukan isi perjanjian dan di datam perjanjian tersebut terdapat beberapa ktausuta baku.
Datam
isi perjanjian tersebut
biasanya mengandung ktausuta baku yang merupakan syarat-syarat yang dibuat secara tertutis oteh petaku usaha yang pada
umumnya hanya untuk metindungi
kepentingannya sendiri
tanpa
mempertimbangkan kepentingan konsumen sehingga tertihat tebih menguntungkan bagi
pihak yang mempersiapkan perbuatannya dan sering terjadi petaku usaha yang mengalihkan kewajiban-kewajiban yang seharusnya menjadi tanggung jawab kepada konsumen-
Oteh sebab itu dapat dikatakan bahwa ktausuta baku bukan hasit kesepakatan, melainkan hasil pemaksaan kepada pihak lain untuk menerima atau tidak sama sekati sehingga dapat menimbutkan suatu kondisi yang tidak seimbang antara
Klausula Baku yang ditarang menurut Undang-undang Nomor 8 tahun lggg Pada era sebetum bertakunya UUpK,
betum ada suatu produk peraturan
perundang-undangan yang metarang petaku usaha mencantumkan ktausuta baku yang
bersifat pembebasan atau pengalihan
tanggungjawab sehingga petaku usaha mempunyai kebebasan untuk membuat ktausuta baku yang merugikan konsumen. era pertindungan konsumen keberadaan ktausuta baku yang merugikan konsumen secara |imi tative ditarang.
Datam
Klausula Baku yang ditarang
1. Menyatakan
2. 3.
4.
5.
Konsumen, kedudukan konsumen tidak
tanggungjawab petaku usaha.
Menyatakan bahwa petaku usaha berhak menolak penyerahan kembati barang yang dibeti konsumen. Menyatakan bahwa petaku usaha berhak menotak penyerahan kembati uang yang dibayarkan atas barang dan/jasa yang dibeti oteh konsumen. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada petaku usaha baik
konsumen secara angsuran.
Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau
pemanfaatan jasa yang dibeti
seimbang datam menghadapi petaku usaha, konsumen setatu berada pada posisi yang lemah, konsumen menjadi obyek bisnis dari
6. Memberi
mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, baik metalui kiat promosi dan cara penjuatan serta penerapan ktausula baku yang sering merugikan konsumen.
7.
konsumen.
hak kepada petaku usaha untuk mengurangi barang/jasa atau mengurangi harta kekayaan
pelaku usaha untuk
Dewasa ini sebagian besar perjanjian
datam dunia usaha berbentuk perjanjian
baku/standard contract yang memuat klausuta baku yang disebut eksonerasi yang merugikan konsumen yang ditarang Undangundang Nomor 8 Tahun 1999. 150
pengatihan
secara [angsung maupun tidak langsung untuk metakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeti oteh
petaku usaha dengan konsumen. Sebetum bertakunya Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang pertindungan
:
konsumen.
Menyatakan tunduknya konsumen kepada petaku usaha yang berupa aturan baru, tambahan, [anjutan yang dibuat sendiri oteh petaku usaha datam masa konsu men memanfaatkan jasa yang dibeti.
8. Menyatakan bahwa konsumen
memberi kuasa kepada petaku usaha untuk pembebasan hak tanggungan, jaminan terhadap barang yang dibeti oteh konsumen secara langsung.
Dengan demikian kedudukan konsumen dipandang diharapkan akan setara atau seimbang datam menghadapi petaku usaha datam membuat suatu perjanjian.
kegiatan pengenatan atau penyebaran informasi suatu barang atau jasa untuk mengambil manfaat, minat pembeti konsumen.
Contoh-contoh klausula baku yang
Pengaruh promosi dari produsen dapat merugikan konsumen apabita
merugikan konsumen : Hampir 90% dari setiap transaksi barang atau jasa menimbutkan klausuta
yang sesungguhnya betum dipertukan/ dibutuhkan tetap dibeti atau dikonsumsi.
ditanggapi secara emosionat sehingga produk
baku.
Karcis Parkir
Berkenaan hal tersebut, konsumen diharapkan bersikap kritis dan dituntut untuk memperhatikan hat-hat sebagai berikut :
kendaraan tidak menjadi tanggungjawab
1.
Barang yang hitang datam kendaraan, rusaknya atau hitangnya pengetota parker. Jasa Perbankan Bank bebas dari tanggungjawab atas kesatahan atau kecacatan, tindakan atau ketataian, baik oteh bank, maupun oteh pegawainya atas koresponden, sub agen, atau pegawai media.
Mutu Gizi Makan Konsumen memperhatikan gizi makanan yang dipromosikan terutama yang berkaitan dengan bahan pokok tambahan makanan yang dapat merusak kesehatan, seperti makanan layanan cepat (fast food) yang mengandung kadar lemak tinggi dan penggunaan zat warna serta food additive lainnya.
Kwitansi Sekolah
2. Merk Produk
Uang yang tetah disetor ke yayasan sebuah sekotah tidak dapat ditarik kembati dengan atasan, cara, atau bentuk apapun.
Konsumen pertu hati-hati datam penggunaan merk produk obat tertentu yang bertebihan karena pengaruh iktan yang dapat
,:?enedKrbatkan efek samping terhadap
Kredit Motor Debitur yang menunggak setama 3 (tiga) butan berturut-turut, uang muka dan angsuran sebetumnya menjadi hangus dan motor ditarik kembati.
kesehatan.
3.
Harga Dengan adanya promosi yang cukup
menarik sering konsumen tidak memperhitungkan antara harga dan manfaat
Pencantuman Klausula Baku Baik tetak maupun bentuknya harus jetas dan mudah dibaca. Pencantuman ktausula baku yang pengungkapannya harus mudah mengerti. Pengaruh Promosi .'rtelalui Media Promosi rnerupakan satah satu atat
bagi produsen untuk mempengaruhi
konsumen terhadap sikap dan minat agar
perilaku berubah untuk memitih suatu produk atau merk tertentu sehingga timbul
permintaan. Dengan promosi adatah
barang yang dibetinya karena promosi merupakan suatu atat bagi produsen untuk memasarkan produknya metatui berbagai media etektronik dan TV maka ada batasan yang patut diketahui oteh petaku usaha datam metakukan promosi yang tertuang
datam Undang-undang Pertindungan
Konsumen Bab lV Pasal 10; Petaku usaha datam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan ditarang menawarkan, mempromosikan, atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai : 151
a. Harga atau tarif suatu barang dan/ b. c. d.
atau /jasa. Kegunaan suatu barang. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang atau jasa. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan.
tidak memberikannya b.
Larangan dalam periklanan ditekankan
:
Petaku usaha datam hal penjuatan yang ditakukan metatui cara obralatau letang
ditarang
b.
c. d. e.
Menyatakan barang dan atau jasa tersebut seotah-otah tetah memenuhi standard mutu tertentu; Menyatakan barang dan atau jasa tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi Tidak berniat untuk menjuat barang yang ditawarkan metainkan dengan maksud untuk menjua[ barang lain; Tidak menyediakan barang datam jumtah tertentu dan atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual jasa lain; Menaikan harga atau tarif barang atau jasa sebelum metakukan obrat.
Pasal 13, bahwa : Petaku usaha ditarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah
a.
berupa barang dan atau jaa lain
secara cuma-cuma dengan maksud
:
a.
Penggunaan kata yang bertebihan datam iktan : lktan tidak boteh
menggunakan kata-kata "ter", "Pating", "nomor satu" dan atau sejenisnya itu dan harus dapat membuktikan sumber-sumber otentik
:
Pasal 12: Petaku usaha ditarang menawarkan, mempromosikan atau mengiktankan suatu barang dan atau jasa dengan harga atau tarif khusus datam waktu dan jumtah tertentu, jika petaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk metaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan atau diiktankan.
152
pada
mengetabui/menyesatkan
konsumen dengan
a.
memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya. Petaku usaha ditarang menawarkan, mempromosikan atau mengiktankan obat, obat tradisionat, suptemen makan, alat kesehatan dan jasa petayanan kesehatan dengan cara pemberian hadiah berupa barang dan atau jasa lai;',.
4. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa. Pasal 1 1
atau
pernyataan tersebut.
b. Membandingkan seperti
secara langsung
:
1) lklan tidak dibenarkan
mengadakan perbandingan
2)
langsung dengan menampilkan merek dan atau produk pesaing; Perbandingan tidak langsung
harus didasarkan pada criteria ng tida k me n yesat ka n
ya
3)
konsumen. lktan tidak boteh secara langsung
ataupun tidak
Iangsung
merendahkan produk-produk lain
c.
serta ditarang mengetabui dan membuat informasi yang ketiru. lktan yang memancing konsumen atau
masyarakat untuk berfikir negative atau image yang tidak sesuai dengan yanq diiktankan sehingga menyesatkan konsumen.
5. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Berwenang Menghukum Pelaku Usaha. Gtobatisasi dan perdagangan bebas, serta kemajuan teknologi dan informasi telah mempertuas ruang gerak transaksi barang dan/jasa yang ditawarkan di pasar, baik yang berasal dari produk tuar negeri maupun yang berasal dari datam negeri.
Satu sisi, tersedianya barang dari jumtah yang besar dan bervariasi di pasar, memberi keuntungan kepada konsumen untuk memilih dan memutuskan produk mana yang akan dikonsumsi, namun disisi tain tidak menutup kemungkinan bahwa produk tersebut mengandung cacat yang tersembunyi, tidak memenuhi standar, dan tidak memenuhi aspek keamanan, kesehatan dan kesetamatan konsumen. Konsumen yang mengatami ketuhan,
Hak konsumen untuk menuntut ganti-rugi telah diatur dan dirinci secara timitative di datam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Pertindungan Konsumen, yaitu :
1. 2.
3. 4.
Pengembatian uang, atau; Penggantian barang dan/atau jasa
yang sejenis atau setara nitainya, atau; perawatan kesehatan, dan/atau; Pemberian santunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang bertaku.
kerugian, atau kesehatannya terganggu akibat mengkonsumsi produk tersebut tidak berdaya kemana ketuhan tersebut harus disampaikan dan upaya apa yang harus
Seorang konsumen yang dirugikan tanpa mengatami gangguan kesehatan hanya
ditakukan. Penyetesaian gugatan atau pengaduan konsumen metatui jatur
pengembatian uang atau penggantian barang yang sejenis atau setara nitainya, kecuati bagi konsumen yang kesehatannya atau kesetamatannya terganggu (misatnya: sakit
pengaditan memertukan waktu dan proses yang panjang dan berbetit-betit serta biaya yaDg tidak sedilsitr bahhan nun$$D tjtdt
sebanding dengan hasiI tuntutannya,
sehingga banyak konsumen yang memilih sikap "rnenerirn a apa adanya".
Memberikan perlindungan kepada konsumen tersebut UU no. 8 tahun 1999 tentang Pertindungan Konsumen mengamanatkan pembentukan Badan Penyetesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang diberi wewenang untuk menyetesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, dengan prinsip cepat, murah dan sederhana.
Konsumen dirugikan akibat mengkonsumsi barang dan jasa mempunyai hak, antara lain : 1. Hak untuk didengar pendapat dan ketuhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Z. Hak untuk mendapatkan advokasi, pertindungan dan upaya penyetesaian sengketa pertindungan konsumen secara patut. 3. Hak untuk mendapat kopensasi gantirugi dan/atau penggantian, apabita barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
berhak untuk memitih
menuntut
besu dtdu {dtdt) dtdu t??€iln€€a},- bethdk atas biaya-biaya perawatan kesehatan dan sekaligus biaya santunan. Se(ain ganti-rugi yang nyata-nyata diatami oleh konsumen yang dapat digugat oteh BPSK, yang harus dibayar oteh petaku usaha juga Majtis BPSK berwenang untuk menghukum petaku usaha dengan menjatuhkan sanksi administrative berupa penetapan ganti-rugi dari Rp. 1,- sampai dengan Rp. 200 juta, sehingga konsumen setain memperoteh gati-rugi yang nyatanyata diatami, juga memperoteh sanksi administrative berupa penetapan ganti-rugi yang besarnya tergantung kasusnya dan pertimbangan Majetis BPSK, BPSK berwenang
menjatuhkan sanksi
administratif kepada petaku
usaha, sepanjang dipenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. Konsumen harus terlebih dahulu menghubungi petaku usaha untuk memperoteh ganti rugi. 2. Ktaim untuk mengajukan ganti-rugi kepada petaku usaha harus ditakukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setetah tanggaI transaksi. 153
3. 4. 5.
Petaku usaha ternyata menotak atau
tidak menanggaPi ktaim ganti rugi yang diajukan konsumen.
Bitamana Pe[aku usaha menotak, maka konsumen menyamPaikan pengaduannYa ke BPSK. Pengaduan konsumen disetesaikan dengan cara arbitrase, bukan dengan cara konsitiasi atau mediasi-
6. Pertindungan
Hak Konsumen Atas
Makanan Sehat
WasPadatah terhadaP formatin
sebagai bahan tambahan makanan, formatin
juga banyak disatahgunakan untuk mengawetkan makanan seperti Tahu dan Mie basah bahkan diPakai dalam Proses pengotahan ikan asin (kompas 4 mei 2004).
Formatin sebenarnya merupakan bahan untuk mengawetkan mayat dan organ
tubuh yang sangat berbahaYa
bagi
kesehatan. Banyak masatah konsumen yang terjadi di sekitar kita, namun masyarakat konsumen yang menjadi korban seperti kasus
keracunan makanan atau akibat dari mengkonsumsi jamu tradisional dan obat-
obatan atau makanan yang sudah habis masa kadaiuwarsa. Umumnya keracunan terjadi setetah mengkonsumsi makanan dan minuman tidak sehat atau tidak memenuhi syarat higienis. Suatu makanan tidak higienis tagi dan tidak tayak dikonsumsi jika tetah metampaui batas kadatuarsa. Disamping itu pengemasan yang tidak baik juga dapat menjadikan makanan/ minuman terkontaminasi sehingga berakibat rusak dan tidak tayak untuk dikonsumsi jika
tetah metampaui batas kadatuwarsa. itu
pengemasan yang tidak baik juga dapat menjadikan makanan/minuman terkontaminasi sehingga berakibat rusak dan tidak layak untuk dikonsumsi. Disamping
Biasanya
makanan / minu man demikian dijuaI dengan harga murah sehingga menarik minat beti konsumen. Oteh karena itu masyarakat setaku konsumen 154
mesti hati-hati datam menghadapi promosi harga murah agar tidak menjadi korban membeti makanan/minuman kadaluwarsa. Setiap orang berhak atas makanan dan bahan makanan yang sehat dan hatat. Hak tersebut harus ditindungi oteh pemerintah dan wajib dipenuhi oteh semua produsen dengan tidak menjual makanan/ minuman yang tidak tayak dikonsumsi. Menurut Undang-undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996, setiap makanan atau bahan makanan harus terjamin sebetum disantap oteh konsumen. DisamPing itu, datam PP tentang tabeting Nomor 69 tahun 1999 iuga tetah
ditentukan kewajiban produsen untuk mencantumkan tabet kadatuwarsa dan hatat
sebetum produk makanan/ minuman
diedarkan. Pencantuman [abe[ kadatuwarsa untuk metindungi konsumen dari barang yang tidak sehat. Sedang pencantuman labet halat
adatah bertujuan untuk metindungi
konsumen agar tidak mengkonsumsi barang haram menurut hukum agama istam.
Apabita datam suatu kemasan atau pembungkus tidak dicantumkan [abe[ sehat dan hatat, berarti terjadi petanggaran
peraturan tabeting. Disamping itu juga merupakan penipuan, karena tidak sesuai antara keterangan, iktan atau promosi dengan kenyataan dari barang Yang diperdagangkan, termasuk kuatifikasi higienis dan hatal atas suatu makanan.
Apabita pencantuman labet sehat dan halat dalam suatu kemasan barang tidak
sesuai dengan kondisi barang
Yang sesungguhnya, maka hat itu juga merupakan
petanggaran hukum. Misatnya; didatam kemasan dicantumkan batas kadaluwarsa, sehat, hatat dan tidak mengandung unsur
yang membahayakan, namun jika berbeda dengan kenyataan yang sesungguhnya berarti tetah terjadi penipuan.
Perbuatan tersebut dikuatifikasikan sebagai penipuan, yaitu menjual barang
(makanan, ffiinuman, obat-obatan)
patsu atau dipatsukan dengan ancaman 4 tahun penjara (pasat 386 KUHP) suatu barang dianggap patsu jika harga atau kegunaannya berkurang karena dicamouri zat-zat lain. Apabita pencampuran tersebut menimbutkan bahaya bagi kesehatan berarti tetah metanggar hak konsumen atas barang
3. Dalam Undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen a. Petaku Usaha ditarang : . Menawarkan, mempromosikan,
mengiklankan atau membuat pernyataan yang menyesatkan
sehat.
Undang-undang Pertindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 juga tetah memberikan kepada konsumen barang dan
jasa agar tidak dirugikan oteh produsen. Konsumen berhak atas kenyamanan,
keamanan dan kesetamatan datam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Disamping itu konsumen juga berhak atas informasi yang benar, jetas dan jujur
.
bertebihan datam iklan atau ditarang menggunakan kata-kata "ter", pating, nomor satu dan
mengenai kondisi suatu barang dan jasa (Pasat 4 UUPK).
atau sejenisnya keunggulan itu;
' Memperbandingkan
lktan adatah segata bentuk pesan tentang suatu produk yang disampaikan metatui media baik etektronik maupun cetak yang memberikan informasi yang benar sesuai peraturan perundang-undangan yang bertaku.
. ' yaitu iktan yang memancing konsumen atau masyarakat untuk berpikir negative atau image yang
periklanan
tidak sesuai dengan yang ' diiktankan sehingga menyesatkan
lndonesia a. lktan harus jujur, bertangggungjawab dan tidak bertentangan dengan hukum yang bertaku; perasaan dan merendahkan martabat Negara, agama, susita, adat, budaya, suku dan golongan;
c. lktan harus dijiwai oleh azas persaingan yang sehat.
secara
tangsung, yaitu : o Perbandingan tangsung dengan menampitkan merk, dan atau produk pesaing; o Merendahkan dan membuat informasi yang ketiru. Memproduksi iktan pancingan,
1. Pengertian lklan
b. Iktan tidak boteh menyinggung
tanpa
menjetaskan datam hat apa
Analisis terhadap Penayangan lklan Ditinjau dari Sudut Perlindungan Konsumen
2. Azas Umum Tata Krama
mengenai; Harga atau tarif suatu barang dan jasa; o Kegunaan suatu barang dan/ atau jasa; o Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas sesuatu barang atau hadiah yang ditawarkan; o Tawaran potongan harga atau hadiah yang ditawarkan; o Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa. Menggunakan kata-kata yang
o
konsumenb.
Petaku Usaha periktanan ditarang memproduksi iktan yang : . Mengelabui konsumen mengenai kuatitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/ atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/ atau jasa; 155
. .
jika tetah metampai
Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa; Memuat informasi yang ketiru, satah atau tidak tePat mengenai barang dan/jasa;
' Tidak memuat
informasi
batas kadatuwarsa. Biasanya makanan/ minuman demikian dijuat dengan
harga murah sehingga menarik minat beti konsumen. 4. Obat Kadatuwarsa
Mengkonsumsi obat-obatan
mengenai resiko Pemakaian
c.
'
barang/atau jasa; Mengeksptoitasi kejadian dan/ atau seseorang tanPa seijin Yang
'
berwenang atau persetujuan Yang bersangkutan; Metanggar etika/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.
Petaku usaha periktanan ditarang metanjutkan peredaran iktan Yang tetah metanggar ketentuan Pada huruf b.
4. Tenaga professional
di larang
mengiklankan produk ? Dokter, ahti farmasi, atau atributatribut profesi tidak boteh digunakan untuk mengiktankan produk obat-obatan, atat kesehatan maupun kosmetik. Berbagai produk yang ditayangkan lewat mediaTV dapat berpengaruh terhadap konsumen terutama yang merugikan pada kesehatan manusia. 1. Penggunaan Bahan Tambahan Makanan
Formalin dan Boraks:
Menurut Undang-undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996 setiap makanan atau bahan makanan harus terjamin sebetum disantap oteh konsumen. 2. Mengkonsumsi Obat Tradisiona[ Masyarakat konsumen men jadi korban akbat mengkonsumsi Jamu Tradisionat, karena hanya masyarakat betum memahami khasiat dan efek samping dari mengkonsumsi Jamu Tradisionat. 3. Makanan Kadatuwarsa Suatu makanan menjadi tidak higienis tagi dan tidak layak tagi di konsumsi 156
kadaluwarsa karena informasi obat kadatuwarsa tidak segencar promosi penjuatan akibatnya terjadi obat kadatuwarsa yang beredar di pasaran, dan bita dikonsumsi akan menjadi racun "Obat Jadi Racun". 5.
Produk Hatal Pencamntuman [abe[ "hatat" adatah untuk metindungi konsumen agar tidak mengkonsumsi barang haram menurut hukum agama istam. Apabita
datam suatu kemasan
atau
pembungkus tidak dicantumkan [abet
sehat dan halat berarti terjadi petanggaran peraturan labeting. 6. Obat nyamuk menggunakan zat kimia Pembasmi Hama
Dengan adanya obat nyamuk dari satah satu produk merk tertentu yang menggunakan bahan campuran kimia pembasmi hama akan berdampak pada gangguan kesehatan. 7. Obat Patsu Peredaran obat saat ini ada 3 bentuk,
pertama; peredaran obat secara benar yaitu dari farmasi ke distributor setanjutnya ke Apotik sebagian ke
Toko Obat, Kedua; secara ittegat, yaitu dari farmasi secara sembunyisembunyi langsung ke toko obat tidak berijin tatu dijuat kepada konsumen, maupun ke dokter, atau rumah sakit dengan harga yang miring, Ketiga; peredaran obat patsu dimana biasanya diproduksi oteh orang yang tidak berijin, sama seperti narkoba. 8. Anatisis spesifik terhadap beberapa produk iktan yang ada di Media TV
a.
Produk Shampo
Seperti hatnya yang sempat kita saksikan di media TV tentang produk, seperti produk shampoo
yang setama ini hamper seturuh masyarakat menggu nakannya, dari tujuan awal memang untuk menjaga kebersihan, tapi dampak lainnya juga ada, seperti ada
bahan kimia bertebihan, penggunaan bertebihan yang semua masyarakat awam
menganggap tidak berpengaruh
terhadap kesehatan. Untuk itu penutis menyikapinya dipertukan kejetasan agar konsumen akan tebih memahami dampak positif
dan negatifnya sehingga
konsumen tidak dirugikan. Kita tahu adanya Yayasan Lembaga Konsumen lndonesia sebagai
mediator yang menjembatani antara konsumen dan produsen akan tetapi sudahkah masyarakat luas untuk memahami dan berani menyampaikan hal tersebut. b. Jamu TradisionaI
kita saksikan cukup kontroversi, yang mana produk jamu ada yang tidak terdaftar di Departemen Kesehatan yang tentunya biasa saja datam pemrosesan tidak mengikuti kaidah kesehatan. Hatini dampak ,negatifnya cukup tinggi,karena Pernah
hasit otahannya akan dikonsumsi
yang akhirnya akan membawa dampak buruk terhadap kesehatan. Untuk itu secara hukum baik hukum positif maupun
hukum lstam adatah suatu petanggaran yang tentunya harus diberi sanksi yang berat. Karena katau tidak diberikan sanksi akan berpengaruh terhadap produsen
Iain yang dirugikan C.
adatah
masyarakat luas. Obat Nyamuk
Kontroversi yang masih tetap actual di Media Etektronik (TV) adatah produk obat nyamuk merk
HlT, kita yakin obat tersebut adatah sangat bermanfaat dan
dibutuhkan oteh masyarakat u ntuk menangkis serangan nyamuk yang bisa saja dari nyamuk-nyamuk tersebut akan mengganggu kesehatan seperti mataria. Ha[ seperti ini positif, tapi sisi negatifnya bahwa produk HIT tersebut akan berpengaruh terhadap kesehatan manusia, karena ada indicatcr datam pemrosesannya adanya campuran bahan kimia yang bertebihan yang akibatnya akan mengganggu pernafasan. Untuk itu saya
memberikan anatisa pertu ditindak tegas karena akan merugikan masyarakat Iuas seperti yang dijetaskan datam Qaidah Fiqih "Dar U[ Mafasid Ataa
Jatbit Masotih" artinya "Menotak yang akan mengakibatkan kerugian orang banyak itu harus diprioritaskan dari pada memberikan kebaikan hanya diperuntukan beberapa orang saja". Datam hukum positifpun
demikian, tindakan prefentif pertu diprioritaskan. Untuk itu langkah pemerintah mengadakan penarikan terhadap obat tersebut sangat tepat. d. Produk kadatuwarsa
Aneka produk yang pernah disaksikan juga datam media etektronik (TV) tentang adanya batas waktu penggunaan (kadatuwarsa) ini juga suatu permasatahan yang harus kita cermati, karena ada beberapa produk yang tidak menggunakan batas waktu penggunaan (kadatuwarsa) hat ini akan mengakibatkan mengganggu kesehatan apabita dikonsumsi. Bita dibayangkan ada beberapa produk yang tersebar. Untuk itu ada beberapa hal penting yang harus kita sikapi. Pertama; ketegasan pemerintah terhadap aneka produksi untuk 157
Aneka Produk Yang tidak terdaftar di Dinas Kesehatan, ini juga akan
membubuhkan batas waktu masa bertaku Produk. Kedua; Peninqkatan sosiatisasi terhadap damPak buruk aneka
mengatami kesutitan datam pengawasannya. Untuk itu kePada
prolrt"n diharaPkan untuk
produk Yang
kadatuwarsa sehingga masYarakat bisa
sesuatu produk Yang akan memberikan damPak negative terhadaP masYarakat, Pengawasannya adatah semua komPonen
berfikir bagaimana
memahaminYa-
Ketiga; komitmen dan tindakan tegas. Formalin
a
Formatin manfaatnYa untuk kegunaan hal tertentu memang dibutuhkan, akan tetaPi aPabita formatin digunakan sebagai pengawet makanan itu sangat bertentangan dengan asPek kesehatan, Petanggaran hukum positif dan bertentangan dengan dogma agama. Qaidah unsur fiqih menjetaskan "Wadu'u SYaiYi Fit Ghoirut Mahatl'i Fahwa Haromun" artinya "MenemPatkann sesuatu
yang bukan Pada temPatnYa
f.
adaLah haram hukumnYa"' Zat Pewarna
Dengan adanYa aneka ragam
makanan, uPaYa Produsen mengadakan tangkah untuk me
n
arik
mi
nat
kon su men
sehingga menggunakan 7at Pewarna. Kita tahu bahwa zat pewarna Yang bertebihan akan mengganggu kesehatan. Untuk itu Badan POM, masYarakat dan [embaga Yang berkonsentrasi terhadaP hal tersebut Pertu ada upaya pengawasan karena dengan penggunaan zat Pewarna Yang
bertebihan akan mengganggu
kesehatan terutama Yang akan di serang adatah bagian tubuh Yang
vital sePerti sYaraf berarti ini
g.
adatah tindakan Yang metanggar hukum. UPaYa kita adatah dipertukan Pengawasan Yang ketat. Produk Yang tidak terdaftar di Dinas Kesehatan
168
h.
masYarakat. Sertifikat Hatat
AdanYa Produk Yang belum memitiki sertifikasi hatat, diharaPkan kePada seturuh produsen untuk mendaftarkan produknYa Yang kemudian
mendapatkan sertifikat hatat' Hat
ini Penting sekati, kita
tahu
mayoritas Penduduk lndonesia beragama lstam tabet ini bukan untuk diPertentangkan justru harus ditaati Yang damPaknYa adatah
:
1. untuk memberi kePastian
7. 3.
pada konsumen; untuk memberi ketenangan; untuk memetihara kerukunan, mem beri kan u ntuk
Pemahaman, Peningkatan Persatuan dan kondisivitas'
Daftar Pustaka Agus Ahyari, 1987, Manajemen-Produksi' Pengendatian Produksi , Buku-buku
Edisi EmPat, YogYakarta;
BPPE
Universitas Gaiah Mada'
Gregorious Chandra, 2003, Pemasaran Gtobat, Andi YogYakarta' Kotter, Phitip, 1995,Manaiemen Pemasaran, Anatisis Perencanaan, lmplementasi, dan Pengendatian, Salemba EmPat' Mizuno Shigeru, 1994, Pengendalian Mutu Perusahaan Secara MenYeturuh, PT' Pustaka Binaman Pressindo' Prawirosentono, Suryadi, 20A1, Manajemen
Mutu TerPadu, Totat QualitY Management Abad 21, StudY Kasus & Anatisis, Bumi Aksara'
