KURIKULUM PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN: Meninjau kurikulum inti (core curriculum) program studi S1 Ilmu Perpustakaan di Indonesia Oleh: Drs. H. Yunus Winoto, M.Pd.
K
ABSTRAK
urikulum dalam sistem pendidikan termasuk dalam pendidikan ilmu perpustakaan adalah merupakan salah satu komponen yang sangat penting dan menentukan keberhasilan suatu proses pendidikan itu sendiri karena tanpa kurikulum yang sesuai dan tepat akan sulit untuk mencapai tujuan dan sasd saran pendidikan yang diinginkan. Faktor kurikulum terutama kurikulum inti (core curriculum) dalam penyeld lenggaraan program pendidikan ilmu perpustakaan di Indonesia nampaknya masih menjadi salah satu permasalahan. Hal ini dikarenakan masih belum adanya keseragaman diantara para penyelenggara pendidd dikan (ilmu perpustakaan) dalam penyusunan kurikulum inti, padahal kurikulum inti merupakan salah satu penciri dari kompetensi utama para suatu lulusan. Selain itu juga dalam penyusunan kurikulum inti sehard rusnya bersandar pada peraturan-peraturan dan ketentuan yang berlaku.
A. PENDAHULUAN Apresiasi perguruan tinggi di Indonesia terhadap bidang ilmu perpustakaan nampaknya sudah mulai mend ngembirakan. Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya lembaga pendidikan tinggi yang membuka program studi ilmu perpustakaan mulai program diploma, Sarjana (S1) sampai dengan program magister (S2). Sampai dengan akhir pada tahun 2009 jumlah lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggaran pendidikan ilmu perpustakaan sebanyak 6 perguruan tinggi (PT) yang menyelenggaraan program S2, 11 perguruan tinggi (PT) yang menyelenggarakan program S1 serta sebanyak 11 perguruan tinggi (PT) yang menyelenggd garakan program diploma, (Sumber : ISIPII, 2009). Banyaknya lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan program studi ilmu perpustakaan, disatd tu sisi sangat menggembirakan, namun di sisi lain masih ada beberapa hal yang harus menjadi tugas para penyelenggara program studi ini (ilmu perpustakaan) seperti masih belum adanya keseragaman nama nama program studi, sebutan gelar untuk lulusan serta belum adanya keseragaman dalam penyusunan kurikulum khususnya dalam kurikulum inti (core curriculum) bidang ilmu perpustakaan, padahal kurikulum ini suatu program pendidikan menjadi salah satu penciri dari kompetensi utama para lulusannya.
Pengajar pada Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi FIKOM UNPAD, pernah mendapat pendidikan S1 Ilmu Perpustakaan di FIKOM UNPAD dan S2 Bidang Pengembangan Kurikulum di UPI Bandung
24 perpusnas-rev5.indd 24
8/9/2011 10:32:32 AM
B. KURIKULUM ILMU PERPUSTAKAAN Apabila kita berbicara tentang pendidikan termasuk dalam hal ini pendidikan ilmu perpustakaan, salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan tersebut adalah kurikulum. Hal ini dikarenakan kurikk kulum merupakan komponen pendidikan yang dijadk dikan acuan oleh setiap penyelenggara pendidikan. Kurikulum merupakan alat yang sangat penting bagi keberhasilan suatu pendidikan. Tanpa kurikulk lum yang sesuai dan tepat akan sulit untuk mencapk pai tujuan dan sasaran pendidikan yang diinginkan Berbicara tentang kurikulum jika ditinjau dari asal usul katanya (etimologis), kurikulum berasal dari bahasa Yunani dari kata Curir yang artinya pelk lari. Kata Curere, artinya tempat berpacu. Jadi kata kurikulum disini diartikan jarak yang ditempuh seork rang pelari (Sujana, 1989 : 2). Namun demikian dalk lam perkembangannya kurikulum telah mengalami berbagai pandangan dan konsep, diantaranya ada yang mengartikan kurikulum rencana pelajaran atau bahan-bahan pelajaran; kurikulum sebagai pengak alaman belajar serta kurikulum sebagai rencana belajar.
1. Kurikulum Sebagai Rencana Pelajaran Atau Bahan-bahan Pelajaran. Pada pengertian ini, kurikulum diartikan sebagai rencana tentang sejumlah mata pelajaran atau bahk han ajaran yang ditawarkan oleh suatu lembaga pendk didikan untuk dipelajari oleh peserta didik dalam mengikuti pendidikan di lembaga tersebut. Hal ini sejalan dengan pengertian kurikulum yang terdapat dalam Webster’s New International dictionary yang mengartikan kurikulum sebagai berikut : a. A. course, esp. a specified fixed course of studk dy, as in a school or college, as one leading to a degree. b. The whole body of courses offered in an educk cational institution, or by department there ofthe usual sense. (Nasution, 1994 ; 2).
Apabila memperhatikan definisi tersebut di atas, maka kurikulum diartikan, 1). Sebagai sejumlah pelk lajaran yang ditetapkan untuk dipelajari oleh siswa di suatu sekolah atau perguruan tinggi untuk mempk peroleh ijazah atau gelar, 2). Keseluruhan mata pelajaran yang ditawarkan oleh suatu lembaga pendk didikan atau departemen tertentu. Definisi-definisi kurikulum yang bersifat tradisionk nal biasanya masih menampakkan adanya kecenderk rungan penekanan pada rencana pelajaran untuk menyampaikan mata-mata pelajaran (subject matter) kepada peserta didik yang biaasanya berisi kebudayk yaan masa alampau atas sejumlah ilmu pengetahuak an. Peserta didik yang berhasil melewati tahap ini berhak memperoleh ijazah. Kebudayaan atau sejumlk lah ilmu pengetahuan yang akan disampaikan bersk sumber pada buku-buku yang baik atau yang dianggk gap bermutu, sehingga kurikulum terutama dalam hal tujuan instruksional dan pemilihan bahan pengak ajaran lebih banyak ditentukan atau dipengaruhi oleh buku-buku tersebut. Dari pengertian kurikulum di atas juga, terlihat beberapa kelemahan dari kurikulum tersebut yakni pengalaman peserta didik hanya dibatasi pada pengalaman anak dalam proses belajar di kelas saja dan kurang memperhatikan pengalaman-pengalamak an lain yang diperoleh di luar kelas. Selain itu juga kurikulum ini lebih menekankanpada aspek intelektk tual saja yang harus dikuasai oleh pserta didik dan mengabaikan aspek-aspek yang lain yang sangat berpengaruh dalam perkembangan jiwa peserta didik. Adapun mengenai kurikulum seperti ini sering disebut dengan subject centered curriculum, yaitu kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran.
2. Kurikulum Sebagai pengalaman Belajar Pengertian kurikulum yang kedua, mengartikan kurk rikulum sebagai keseluruhan pengalaman belajar yang diperoleh siswa atas tanggung jawab sekolah. Pengalaman-pengalaman belajar itu bisa berupa mata pelajaran, dan bisa pula berbagai kegiatan lain yang dianggap dapat memberikan pengalaman belajar yang bersifat bermanfaat. Atas dasar penk ngertian ini, kegiatan-keguiatan yang menurut kurikk
25 perpusnas-rev5.indd 25
8/9/2011 10:42:43 AM
kulum tradisional dianggap sebagai ekstra kurikulum dan ko-kurikulum, berdasarkan definisi ini termasuk dalam pengertian kurikulum. Selain itu juga menurut pengertian kurikulum ini kegiatan belajarpun tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan belajar di kelas atau di dalam gedung semata-mata, melainkan mencd cakup juga berbagai kegiatan yang dilakukan di luar kelas atau sekolah, asalkan dilakukan atas tanggungjd jawab sekolah (Romine, dalam Mohammad Ali, 1992 : 5). Pandangan yang senada tentang kurikulum kategori ini juga dikemukakan oleh George A Beaucd champ (dalam Nurgiyantoro, 1988) yang menyebutkd kan bahwa kurikulum adalah, “it as all activities of children under jurisdiction of the school”. Pandangan tentang kurikulum tersebut di atas sebenarnya dipengaruhi juga oleh pandangan-pandd dangan sebelumnya yakni seperti yang Stratemeyer, Forkner, dan Mckim (Ali, 1992) yang menyebutkan bahwa : “Curriculum is currently defined in the tree ways : The courses and class activities in which childt dren and youth engage; the total range of in-class and out of class experiences sponsored by the school; and the total life experinces of the learner”. Pendapat lainnya yang menjelaskan pengertian kurikulum sebagai pengalaman belajar juga dikemukd kakan oleh Tanner dan Tanner (1980) yang menyatd takan bahwa kurikulum meliputi : 1) “...The cumulative tradition of organized knowlt ledge; 2). Modes of tought; 3). Race experience; 4) Guided experience; 5). A planned learning environmt ment; 6) cognitive/affective content and process; 7). An instructionan plan; 8). Instructionan ends and out-comes; and 9). A technological system of productt tion”. Rumusan pengertian Tanner dan Tanner tersebd but di atas, memandang kurikulum bukanlah sematd ta-mata apa yang direncanakan, tetapi juga hasil yang dicapai sebagai produk dari rencana itu sendiri. Namun demikian, rumusan pengertian kurikulum kategori kedua ini juga masih mengandung beberapd pa kelemahan yakni mencakup aspek yang sangat luas, sehingga menurut Taba (dalam Nurgiyantoro, 1988 : 7) menyebutkan rumusannya terlalu luas,
sehingga kurang fungsional untuk diterapkan dalam situasi praktis.
3. Kurikulum Sebagai Rencana Belajar Kelompok yang ketiga memandang kurikulum sebagd gai rencana belajar, yakni apa yang diinginkan oleh perencana kurikulum untuk dipelajari oleh siswa selama mengikuti pendidikan di suatu sekolah. Di dalam rencana belajar itu, mencakup tujuan yang hendak dicapai, jenis pengalaman/materi yang dipeld lajari, organisasi kegiatan dan bagaimana menilai keberhasilannya. Pendapat pakar lainnya yang menjelaskan kurikd kulum sebagai rencana belajar adalah Hilda Taba (1962) yang menyebutkan bahwa : “A Curriculum is a plan for learning; therefore, what is known about the learning process and the development of individt dual has bearing on shapping of curriculum”. Apabila memperhatikan pengertian di atas, terud ungkap bahwa kurikulum adalah rencana belajar yang mencakup tujuan, materi, organisasi kegiatan serta penilaian keberhasilan belajar. Tujuan yang hendd dak dicapai merupakan dasar dan rujukan dalam merencanakan unsur-unsur lain. Dari ketiga kelompok kurikulum di atas, jika merd rujuk pada Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentd tang Sisdiknas, pasal 36, 36, 38 yang menjelaskan tentang kurikulum, terungkap bahwa pemahaman kurikulum yang dimaksudkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional adalah pengertian kurikd kulum yang ketiga. Hal ini terlihat dari batasan kurd rikulum dalam undang-undang Sisdiknas yang mend nyatakan bahwa, Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selain itu juga berdasarkan SK Mendiknas RI No. 232/ U/2000, Tanggal 20 Desember Tahun 2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, Pasal 1 ayat 6 yang menyebutkan bahwa : kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan
26 perpusnas-rev5.indd 26
8/9/2011 10:32:36 AM
mengenai isi, bahan kajian maupun bahan pelajaran serta penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembd belajaran di perguruan tinggi. Dalam menyelenggarakan pendidikan ilmu perpd pustakaan, agar para lulusannya mendapat tempat yang terhormat dan diakui oleh masyarakat, maka kurikulum yang disusunnya harus berisi kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dan tuntutan kerja di lapangan. Selain itu juga dalam penyusunan kurikd kulum ilmu perpustakaan harus bersandar pada empat pilar utama pendidikan sebagaimana yang dirumuskan UNESCO yakni : 1. Learning to know: belajar untuk mengetahui; 2. Learning to do: belajar untuk dapat melakukd kan; 3. Learning to be : belajar memerankan; 4. Learning to live together: belajar hidup bersama, berinteraksi, bekerjasama. Mengenai kompetensi yang harus dimiliki para lulusan ilmu perpustakaan jia merujuk pada Kepmd mendiknas Nomor ; 045/U/2002, ada 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap sarjana yaitu : a. Kompetensi utama b. Kompetensi pendudukung c. Kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama. Kemudian masih menurut Kepmendiknas Nomd mor; 045/U/2002 dari setiap kompetensi tersebut di atas, memiliki elemen-elemen yang terdiri atas : a. Landasan kepribadian; b. Penguasaan ilmu dan keterampilan; c. Kemampuan berkarya; d. Sifat dan perilaku dalam berkarya, e. Pemahaman kaidah kehidupan bermasyarakat. Dalam suatu kurikulum program studi biasanya terdiri dari kurikulum inti (core curriculum) dan kurd rikulum pelengkap. Adapun kurikulum ini merupakan penciri dari kompetensi atau kemampuan utama.
C. PERMASALAHAN Apabila menilik usia pendidikan perpustakaan di Indonesia sebenarnya sudah cukup lama bahkan
bahkan jika diibaratkan manusia sudah menginjak usia yang cukup matang dan dewasa. Namun demikd kian, nampaknya dalam perjalannya masih banyak “tugas’ yang harus diselesaikan para penyelenggara pendidikan ilmu perpustakaan. Berbagai upaya sebd benarnya telah dicoba dilakukan misalnya seperti yang pernah digagas oleh ISIPII (Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia) melalui berbd bagai pertemuan dimana salah satunya yang dilakukd kan di Bandung tanggal 16-18 Nopember 2009 pada acara seminar dan diskusi interaktif. Dalam pertemd muan ini telah dibicarakan beberapa hal antara lain tentang tantangan yang dihadapi pendidikan perpd pustakaan serta pemetaan pendidikan perpustakaan dari perspektif kualifikasi serta kebutuhan di masa depan. Selain masalah kurikulum, sebenarnya masih terdapat beberapa permasalahan lain yang harus segera diselesaikan para penyelenggara pendidikan ilmu perpustakaan diantaranya nama program studi yang sampai saat masih belum seragam pada beberd rapa perguruan tinggi, serta sebutan gelar untuk lulusan (sarjana) ilmu perpustakaan. Dalam pengamatan penulis, berkaitan dengan kurikulum pendidikan ilmu perpustakaan. Kondisi yang dirasakan saat ini adalah masih belum seragd gamnya kurikulum inti (core curriculum) ilmu perpd pustakaan. Padahal sebagaimana yang disebutkan di atas kurikulum inti adalah merupakan penciri dari kompetensi utama para lulusan. Selain itu juga dald lam Kepmendiknas Nomor ; 045/U/2002 menyebutkd kan kurikulum inti harus bersifat : a. Dasar untuk mencapai kompetensi lulusan; b. Acuan baku minimal mutu penyelenggaraan prodi; c. Berlaku secara nasional dan internasional d. Lentur dan akomodatif terhadap perubahan; e. Kesepakatan bersama antar PT, masyarakat profesi dan pengguna lulusan. Dalam penyusunan kurikulum inti yang dilakukd kan di beberapa perguruan tinggi di Indonesia nampd paknya masih belum seragam baik dari isi (content) maupun perbandingan beban ekuivalen SKS.
27 perpusnas-rev5.indd 27
8/9/2011 10:32:39 AM
Kemudian jika melihat dari sifat-sifat kurikulum di atas, disebutkan bahwa kurikulum inti harus merd rupakan kesepakatan bersama antar PT juga berlakd ku nasional dan internasional. Berkaitan dengan hal ini dari pengamatan penulis selama ini nampaknya belum ada pertemuan dari para penyelenggara pendd didikan tinggi ilmu perpustakaan di Indonesia yang khusus membicarakan tentang penyusunan kurikuld lum khususnya menyepakati kurikulum inti ilmu perpustakaan.
elemen-elemen seperti landasan kepribadian; pend nguasaan ilmu dan keterampilan, kemampuan berkd karya, sikap dan perilaku dalam berkarya, serta pemd mahaman kaidah kehidupan bermasyarakat.
Pentingnya keseragaman dalam penyusunan kurikulum inti ilmu perpustakaan, selain menjadi penciri kemampuan utama para lulusannya. Juga dalam penyusunan kurikulum inti harus memperhatd tikan beberapa hal seperti yang tertuang dalam Kepmendiknas No. 045/U/2002 pasal 4 yang menyebd butkan bahwa dalam kurikulum inti harus berisikan keterangan/penjelasan mengenai:
a. Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribbadian (MPK), yakni kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadd dap Tuhan yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri sertd ta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyard rakatan dan kebangsaan.
a. Ciri khas kompetensi utama sebagai pembeda
b. Kelompok Matakuliah Keilmuan dan Keteramppilan (MKK), yaitu kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukkan terutama untuk membd berikan landasan penguasaan ilmu dan keterd rampilan tertentu;
b. c. d. e. f. g.
antara program studi yang satu dengan progrd ram studi yang lain; Fasilitas utama yang diperlukan untuk penyeld lenggaraan program studi; Persyaratan akademis dosen; Substansi utama yang dikelompokkan menurut elemen kompetensi; Proses belajar mengajar dan kajian untuk mencd capai elemen-elemen kompetensi; Sistem evaluasi berdasarkan kompetensi; Kelompok masyarakat pemrakarsa kurikulum inti.
Sedangkan mengenai beban ekivalen SKS-nya untuk kompetensi utama untuk program S1 sekitar 40%-80% (Pasal 8 ayat 2) dan untuk program diplomd ma sekurang-kurangnya 40% (pasal 8 ayat 3). Untuk beban SKS pada program S1 sekurang-kurangnya 144 SKS dan sebanyak-banyaknya 146 SKS yang dijd jadwalkan 8 semester dan dapat ditempuh dalam waktu 8 semester an selama-lamanya 14 semester. Dalam penyusunan sebuah kurikulum setiap kompetensi baik kompetensi utama, pendukung maupun kompetensi lainnya biasanya terdiri dari
Untuk penyusunan kurikulum inti, elemen-elemen tersebut di atas dikelompokkan dalam kelompok mata kuliah. Menurut Kepmendiknas No. 232/2000, pasal 1 dan 8 disebutkan bahwa kurikulum inti terdd diri dari 5 kelompok mata kuliah yakni :
c. Kelompok Keahlian Berkarya (MKB), Kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghd hasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasd sarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai; d. Kelompok Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB), kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertd tujuan membentuk sikap dan perilaku yang dipd perlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasar-kan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai; e. Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarrakat (MBB), yaitu kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapd pat memahami kaidah berkehidupan bermasyard rakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya. Berdasarkan paparan di atas, nampak jelas bahwd wa penyusunan kurikulum suatu program studi hard
28 perpusnas-rev5.indd 28
8/9/2011 10:32:42 AM
rus mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan nasional; Kepmendiknas 232/Nomd mor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurd rikulum Pendidikan tinggi; Kepmendiknas Nomor 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan, sertd ta Keputusan Dirjen DIKTI Depdiknas RI Nomor 43/ DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi. Namun demikian pada kenyatd taannya masih dijumpai ketidakseragaman dalam penyusunan kurikulum bidang ilmu perpustakaan terutama dalam penyusunan kurikulum inti, padahal kurikulum inti harus menjadi penciri dari kompetensd si para lulusan bidang ilmu perpustakaan.
D. PENUTUP Semakin banyaknya lembaga pendidikan tinggi yang membuka program studi ilmu perpustakaan di Indond nesia menunjukkan bahwa bidang ilmu perpustakaad an telah mengalami perkembangannya yang menggd gembirakan. Namun di sisi lain nampaknya masih terdapat beberapa “tugas” yang harus diselesaikan para penyelenggara pendidikan ilmu perpustakaan, seperti masalah penamaan program studi, sebutkan gelar lulusan serta yang tidak kalah penting adalah keseragaman dalam penyusunan kurikulum inti progrd ram studi ilmu perpustakaan. Penulis juga sangat apresiatif terhadap upaya yang pernah dilakukan ISIPII (Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia) yang pernah membicarakan penamaan dan kesegaraman progrd ram studi serta sebutkan gelar lulusan serta masalah kompetensi para lulusan. Namun nampaknya upaya yang pernah digagas ini tidak terdengar lagi kelanjd jutannya. Kemudian mengenai kurikulum inti program studi ilmu perpustakaan, nampak pihak penyelenggd garaan pendidikan tinggi ilmu perpustakaan sebaiknd nya mengadakan pertemuan dengan melibatkan asosiasi para lulusan seperti ISIPII, Perpusnas, dan para pakar lainya untuk membicara masalah kurikuld lum inti, sehingga setiap program studi ilmu perpd pustakaan di lembaga pendidikan dan fakultas mand
napun berada akan mempunyai kurikulum inti yang seragam.
DAFTAR PUSTAKA Ali, Muhammad. 1992. Pengembangan Kurikulum Di Sekolah, Bandung : Sinar Baru. Ansyar, Mohammad. 1989. Dasar-dasar Pengembangat an Kurikulum, Jakarta : DIKTI Depdikbud. Arsyad, Azhar. 2004. Media Pembelajaran. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hamalik, Oemar. 1995. Kurikulum dan Pembelajaran. Jakarta : Bumi Aksara. Kamarga, Hansiswany. Landasan Dan Prinsip Pengembt bangan Kurikulum, Artikel. Nasution, S. MA.2003. Asas-Asas Kurikulum. Jakarta: Bumi Aksara. Slamet, Margono. Kurikulum Perguruan Tinggi Berbt basis Kompetensi, Artikel. Sukmadinata, Nana Syaodih. 2004. Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktek. Bandung : PT Remd maja Rosdakarya.
Sumber Lainnya: - UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendd didikan Nasional - Kepmendiknas 232/Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi - Kepmendiknas Nomor 045/U/2002, Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi; - Keputusan Dirjen DIKTI Depdiknas RI Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksd sanaan kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.
29 perpusnas-rev5.indd 29
8/9/2011 10:32:45 AM
