Kliping Berita Online Tanggal : 1/12/2017 11:42:00 AM Sumber : Liputan6 Penulis : Liputan6
Kuota Haji Bertambah, Kemenag Fokus Lakukan 3 Persiapan Ini Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi mengumumkan kuota jemaah haji Indonesia 2017 naik 52 ribu sehingga menjadi 221 ribu jemaah. Presiden juga mengatakan pengumuman kuota ini menandai dimulainya persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Abdul Djamil menegaskan, saat ini pihaknya tengah melakukan berbagai persiapan penyelenggaran ibadah haji 2017. Persiapan itu bahkan sudah dilakukan sejak akhir tahun 2016 lalu. Persiapan ini akan fokus pada tiga hal. Pertama pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dengan DPR RI. Setiap tahun, BPIH dibahas bersama dengan Komisi VIII DPR. Hasil pembahasan antara kedua belah pihak ini kemudian dibawa ke Presiden untuk diterbitkan Keputusan Presiden tentang BPIH. "Fokus kedua terkait persiapan kegiatan dalam negeri yang meliputi pelunasan, konsolidasi dengan pihak terkait, persiapan embarkasi, manasik haji, dan lainnya," ujar Abdul Djamil di Jakarta, Kamis (12/1/2017). Selain persiapan dalam negeri, jajarannya juga akan fokus pada persiapan layanan jemaah haji di Arab Saudi. "Fokus ketiga adalah kordinasi dengan instansi di Arab Saudi menyangkut akomodasi, transportasi, layanan armina, dan layanan lainnya," kata dia, yang dikutip dari kemenag.go.id Mantan Rektor IAIN Walisongo Semarang ini berkomitmen akan terus meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji. Menurut dia, seiring bertambahnya kuota jemaah haji, persiapan yang harus dilakukan juga perlu ditambah, salah satunya terkait petugas haji. Abdul Djamil mengaku concern dengan persoalan petugas dan akan memberikan persiapan khusus agar jemaah haji Indonesia bisa dilayani dengan baik. "Akan ada persiapan khusus untuk konsolidasi petugas yang akan melayani jemaah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan profesionalitas dan dedikasi mereka dalam memberikan pelayanan kepada jemaah," terang Djamil. Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (IKJHI) 2016 naik 1,16 point. Kalau pada 2015 tingkat kepuasan jemaah sebesar 82,67, tahun ini naik menjadi 83,83. Ada sembilan kategori layanan yang disurvei BPS kepada jemaah haji dan semuanya masuk dalam kategori memuaskan. Untuk layanan petugas kloter naik 0,91 point dibanding hasil survei 2015 menjadi 86,4. Demikian juga layanan petugas non kloter, naik 0,26 poin menjadi 84,27. Meski demikian, kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan masih ada sebagian jemaah yang merasa sulit mengenali petugas non kloter. "Mereka menyarankan agar atribut para petugas non kloter lebih diperjelas, agar memudahkan mereka dalam meminta bantuan para petugas tersebut," ujar Suhariyanto.
Kliping Berita Online Tanggal : 1/11/2017 10:07:00 PM Sumber : Republika Penulis : Andi Nur Aminah
Jatim Siap Jadi Proyek Percontohan Sertifikasi Halal Ekspor Produk UMKM REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo menyambut baik permintaan dari Menteri BUMN RIni Soewandi agar Jatim menjadi pioner untuk mengekspor makanan halal. Pakde Karwo, sapaan akrabnya, menyatakan Jatim siap menjadi proyek percontohan skema sertifikasi halal untuk ekspor produk UMKM terutama makanan. Ia mengakui saat ini Pemprov berupaya menyusun standar produk halal dan melakukan konsolidasi dengan pihak terkait. "Nanti kami rumuskan pilot project, tapi embrionya sudah ada. Yang paling potensial itu Jepang karena mereka mengundang turis dari negara Timur Tengah. Selain itu negara-negara Asia Tengah juga berpotensi seperti Uzbekistan, Tajikistan, dan lainnya," ucap Pakde Karwo.Rumah Kreatif BUMN ini akan menjadi tempat singgah para pelaku UMKM dan solusi terhadap pengembangan UMKM mulai dari masalah pembiayaan, packaging, branding, serta akses modal. Berdasarkan data dari BPS tahun 2013, jumlah UMKM di Jatim sebanyak 6,8 juta. Sedangkan 92 persen tenaga kerja di Jatim berasal dari sektor UMKM. Dari jumlah UMKM tersebut, 29,97 persen berasal dari industri pengolahan, 17,84 persen dari perdagangan besar dan kecil, serta 14,42 persen di industri on farm agro. Rumah Kreatif BUMN tersebut dibangun oleh Bank Mandiri. Direktur Utama Bank Mandiri, Kartika Wirjoatmodjo, mengatakan BUMN didorong untuk bisa menyentuh masyarakat melalui pelatihan pada pelaku UMKM agar bisa menjadi pengusaha nasional dan global. Menurutnya, Bank Mandiri juga memberikan pelatihan keuangan dan managerial, serta packaging, sehingga bisa menjadi UMKM yang naik kelas. "Bagaimana mereka bisa masuk ke bisnis e-commerce, yakni melalui situs belanja online. Kami sudah lama punya program wirausaha muda mandiri. Melalui Rumah Kreatif ini diharapkan pengusaha UMKM, anak muda kreatif serta mitra usaha mandiri bisa saling diskusi,” kata Kartika. Dalam pemanfaatan rumah kreatif, Bank Mandiri bekerja sama dengan PT Telkom (Persero) Tbk, portal e-commers Blanja.com, PT Permodalan Nasional Madani (Persero), serta Nurbaya Initiative. "Kami juga bersinergi dengan lembaga pelatihan UKM milik perguruan tinggi negeri di setiap lokasi rumah kreatif Bank Mandiri dan para alumni program Wirausaha Muda Mandiri di daerah," terang Kartika. Kementerian BUMN menargetkan pembangunan 100 rumah kreatif yang dibangun oleh beberapa BUMN seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, PLN dan Pertamina. “Jadi cukup banyak di Jawa Timur ini kalau gak salah targetnya 11 di Januari ini. Bila memungkinkan akhir 2017 itu seluruh kabupaten kota sudah terbentuk rumah kreatif,” imbuh Rini.
Kliping Berita Online Tanggal : 1/11/2017 8:46:00 PM Sumber : Detik Penulis : Muhammad Idris
Mentan: Impor Jagung Turun 3 Juta Ton di 2016, Setara Rp 10 T Konawe Selatan - Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, menyebut kementeriannya berhasil memangkas impor jagung hingga 3 juta ton tahun lalu. Ini terjadi setelah dirinya memutuskan menahan impor jagung sejak akhir 2015."Jagung baru satu tahun saya handle (tangani), produksinya langsung naik, impor turun 3 juta ton, itu setara dengan Rp 10 triliun," ujar Amran, saat kunjungan kerjanya di Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Selasa (11/1/2017). Menurut Amran, dirinya sempat di-bully karena kebijakan tersebut. Di awal-awal, larangan impor jagung sempat memicu melambungnya harga jagung lokal, yang merembet pada kenaikan harga daging ayam dan demo peternak. "Begitu modelnya anak kampung jadi menteri. Orang-orang kampung susah diatur, keras kepala, tidak saya biarkan impor masuk di Indonsia kalau produksi dalam negeri bisa. Ini sudah komitmen kami sayangi kalian daripada jabatanku," tandas Amran. Sebagai informasi, di 2015, tercatat impor jagung mencapai 3,27 juta ton, namun pada 2016 hingga bulan November tercatat hanya 900 ribu ton. Di sisi lain, turunnya impor jagung ini juga terjadi lantaran beberapa perusahaan pakan ternak mengalihkan bahan bakunya dari jagung menjadi gandum impor. Data Badan Pusat Statistik (BPS), impor gandum pada periode Januari-November 2015 sebesar 6,77 juta ton. Sementara impor gandum pada periode yang sama di 2016 sebesar 9,79 juta ton.
Kliping Berita Online Tanggal : 1/11/2017 4:14:00 PM Sumber : Republika Penulis : Ilham
DPR Ingatkan Pemerintah Soal Janji 10 Juta Lapangan Kerja REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi IX DPR RI mengingatkan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla terkait janji membuka 10 juta lapangan kerja. Pemerintah memang telah mengeluarkan berbagai paket kebijakan ekonomi untuk memperbaiki nasib rakyat, tetapi berdasarkan realita, hal itu dinilai belum sesuai harapan rakyat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2016 menyebutkan, angka pengangguran masih tetap tinggi, yaitu 7 juta orang. "Pemerintah harus ingat janji menyediakan 10 juta lapangan pekerjaan dan 2017 ini menempatkan janji itu sebagai prioritas," ujar Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf, Rabu (11/1). Pengangguran, kata dia, menyebabkan kemiskinan, instabilitas keamanan, dan rentannya gesekan horizontal di masyarakat. "Jutaan orang yang menggangur ini jika tidak segera mendapatkan pekerjaan akan mudah terjerumus kepada hal-hal yang tidak kita inginkan," kata politikus Partai Demokrat ini.Dede bahkan menyebut merebaknya hoax (berita bohong) di media yang kini makin mengkhawatirkan juga akan mudah mempengaruhi para pengangguran. "Kalau orang tidak punya pekerjaan, atau menganggur, psikologisnya juga rentan. Dari fisik ke mental dan kemampuan mencerna informasi, itu pasti terkait. Mereka gampang termakan berita bohong. Jadi percuma pemerintah gencar memerangi hoax, tapi tidak gencar mengentaskan pengangguran,’’ kata Dede. Dia mencontohkan, merebaknya berbagai temuan tenaga kerja asing (TKA) yang berpaspor sebagai turis membuat rakyat, khususnya mereka yang menganggur menjadi panik dan khawatir semakin sulit mendapatkan pekerjaan.
Kliping Berita Online Tanggal : 1/11/2017 4:01:00 PM Sumber : Republika Penulis : Bayu Hermawan
Pemerintah Diminta Tepati Janji Buka 10 Juta Lapangan Kerja REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua komisi IX DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi menagih pemerintah yang pernah berjanji akan membuka 10 juta lapangan kerja bagi masyarakat. Terlebih saat ini berbagai paket kebijakan ekonomi telah dikeluarkan untuk memperbaiki nasib rakyat. "Pemerintah harus ingat janji menyediakan 10 juta lapangan pekerjaan dan 2017 ini menempatkan janji itu sebagai prioritas," katanya, Rabu (11/1). Dede menilai realitanya apa yang terjadi belum sesuai harapan. Data BPS 2016 menyebutkan angka pengangguran masih tetap tinggi yaitu 7 Juta orang. "Pengangguran menyebabkan kemiskinan, instabilitas keamanan, dan rentannya gesekan horisontal di masyarakat. Jutaan orang yang menggangur ini jika tidak segera mendapatkan pekerjaan akan mudah terjerumus kepada hal-hal yang tidak kita inginkan," ujarya pada Rapat Paripurna DPR Masa Sidang III 2016-2017 di Gedung MPR/ DPR, Senayan, Jakarta Selasa (10/1).Bahkan, politikus Partai Demokrat itu menilai menyeruaknya hoax (berita bohong) di media yang kini makin mengkhawatirkan juga akan mudah mempengaruhi penganggur. "Kalau orang tidak punya pekerjaan, atau menganggur, psikologisnya juga rentan. Dari fisik, ke mental dan kemampuan mencerna informasi, itu pasti terkait. Mereka gampang termakan berita bohong. Jadi percuma pemerintah gencar memerangi hoax tapi tidak gencar mengentaskan pengangguran," ujarnya.Ia menilai berbagai temuan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berpaspor sebagai turis membuat rakyat khususnya mereka yang menganggur menjadi panik dan khawatir semakin sulit mendapatkan pekerjaan. "Bagi orang yang panik dan kuatir, berita terverifikasi atau tidak, bisa tidak ada bedanya," ucapnya.Maka alangkah baiknya pemerintah membentuk Satgas TKA sebagaimana rekomendasi Panja TKA yang dibentuk Komisi IX DPR. Namun sulitnya mendapatkan pekerjaan merupakan persoalan mendasar saat ini. Merujuk data BPS 2016, penduduk yang bekerja di sektor pertanian turun dari 40,12 juta orang menjadi 38,29 juta orang begitu pula penduduk yang bekerja di sektor industri juga mengalami penurunan dari 16,38 juta orang menjadi 15,97 juta orang."Artinya sektor pertanian dan industri tidak mampu lagi menyerap para pengangguran. Ini bahaya, karena mestinya pengangguran bisa terserap di kedua sektor ini," ujarnya. Fenomena yang juga mengkuatirkan adalah makin banyak sarjana yang menganggur. BPS menyebutkan tingkat pengangguran lulusan universitas pada 2016 meningkat dari 5,34 persen menjadi 6,22 persen. Indikasinya banyak sarjana yang terpaksa menjadi sopir ojek demi
menyambung hidup, ini tentu amat memprihatinkan."Memang tidak salah menjadi sopir ojek, karena itu profesi halal. Tapi itu tidak meniadakan keharusan pemerintah menepati janji membuka 10 juta lapangan pekerjaan. Yaitu lapangan pekerjaan untuk rakyat kita sendiri, bukan lapangan pekerjaan untuk rakyat negara lain!" kata Dede.Ia juga mengingatkan, agar pemerintah tidak menilai sepele isu TKA ilegal. Karena hal itu memang menimbulkan keresahan dan berpotensi memicu gejolak setidkanya selama tahun 2016.
Kliping Berita Online Tanggal : 1/11/2017 3:17:00 PM Sumber : Inilah Penulis : M Fadil Djailani
Ini Kunci Sukses Kemajuan Ekonomi Banyuwangi INILAHCOM, Jakarta - Bupati Banyuwangi Jawa Timur, Abdullah Azwar Anas merupakan salah satu Bupati di Indonesia yang memiliki satu konsep inovasi paling cerdas, sehingga mampu memberikan perubahan bagi masyarakat Banyuwangi secara keseluruhan. Berbicara dalam seminar nasional bertajuk 'Pembangunan Inovatif, Pemimpin Kreatif dan Daerah Kompetitif' di Kementerian Bappenas, Rabu (11/01/2017). Azwar panggilan akrabnya mengatakan untuk bisa memajukan daerah kuncinya cuma satu yakni inovasi agar mampu berdaya saing, selain itu juga memberikan kesempatan besar bagi masyarakat daerah untuk menumbuhkan ekonominya sendiri. "Mall kami larang sebelum income (pendapatan) per kapita di atas Rp 25 juta. Kalau income rendah, pasar modern merangsek ke desa-desa, maka tidak akan bisa meningkatkan kapasitas ekonomi daerah," kata Azwar.Tak heran kata Azwar setelah menerapkan hal tersebut 5 tahun yang lalu, Banyuwangi kata dia merupakan daerah yang paling maju dalam hal mengurangi kemsikinan, pengangguran, gini rasio hingga indikator ekonomi lainnya. Dari data Azwar yang diperlihatkan sejak tahun 2010 hingga 2015 ini banyak perubahan yang sudah terjadi, seperti gini rasio yang turun dari 0,33 menjadi 0,29, pengangguran terbuka dari 6 persen menjadi 2,55 persen, kemiskinan dari 20,09 persen menjadi 9,17 persen, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari 32,46 triliun pertahun menjadi Rp 60,05 triliun per tahun. Tak sampai disitu, Azwar juga bilang pendapatan perkapita masyakarat Banyuwangi juga naik dari Rp 20,8 juta pertahun menjadi Rp 37,53 juta pertahun, kunjungan wisatawan juga meningkat dari 7 .824 orang menjadi 181.234 orang, penyaluran kredit juga naik dari Rp 3,29 triliun menjadi Rp 9,43 triliun."Di Sumsel (Sumatera Selatan) ada alfa (toko modern) tapi akibatnya di kanan kiri tidak ada toko kelontongan tumbuh. Pendapatan rakyat tidak mampu cepat kalau pasar modern masuk," ujarnya."Makanya Banyuwangi sadar sejak 5 tahun lalu sebelum income di atas Rp 25 juta larang Mall berdiri. Mall hanya simbol kemajuan sebuah kota tapi pajaknya enggak ke kita," cetus Azwar.Azwar pun mengklaim bahwa untuk hidup di Banyuwangi tidak perlu untuk memiliki uang yang banyak lantaran biaya hidup di Banyuwangi merupakan yang termurah berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). "Setiap tahun BPS mengeluarkan angka 10 kabupaten dengan biaya hidup paling rendah. Buat apa pendapatan tinggi, tapi inflasi tinggi, sistem distribusi barang enggak efektif. Sudah 3 tahun BPS berturut-turut Banyuwangi jadi nomor 1 biaya hidup paling rendah di Indonesia. PNS kami boleh tunjangan enggak sehabat Jabar, tapi insha allah bahagia karena gajinya juga tidak digerus inflasi tinggi," tandasnya. [hid]
Kliping Berita Online Tanggal : 1/11/2017 1:58:00 PM Sumber : Okezone Penulis :
Bappenas Ingin Lebih Banyak Investasi Air Minum JAKARTA - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengharapkan ke depan akan lebih banyak investasi, terutama dari swasta, untuk membangun sarana penyediaan air minum di seluruh wilayah Indonesia. "Kita harus fokus masalah air, terutama ketersediaan air bersih untuk minum. Kita perlu investasi lebih banyak," ujar Bambang di Jakarta. Bambang menuturkan, penyediaan sarana air bersih oleh pemerintah memang terus dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan anggaran negara. Namun, dana dari APBN dan APBD sendiri dinilai sangat terbatas untuk investasi di sektor tersebut. Oleh karena itu, lanjutnya, pihak swasta diharapkan dapat berkontribusi menyediakan sarana penyediaan air minum tersebut. Pemerintah sendiri juga membuka diri untuk menjalin kerja sama dan siap memfasilitasi swasta untuk membangun sarana penyediaan air minum di Tanah Air. Ia mencontohkan pada akhir 2016 lalu, PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menyepakati perjanjian pembiayaan sindikasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan senilai Rp840 miliar. Proyek yang telah diusulkan sejak masa Order Baru tersebut menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Investasi proyek senilai Rp2,3 triliun tersebut bertujuan untuk mengalirkan air curah dengan kapasitas produksi sebesar 4.000 liter per detik dengan jaringan sistem transmisi, dari mata air ke lima PDAM di Provinsi Jawa Timur. SPAM Umbulan itu sendiri digadang-gadang dapat memberikan kesempatan bagi lebih dari 1,3 juta warga menikmati air bersih, dan menghemat pengeluaran air bersih sebesar Rp1,2 triliun per tahun serta biaya kesehatan sekira Rp100 miliar per tahun. Saat ini sebanyak 75,64% dari 38 juta penduduk di Jawa Timur telah mendapatkan fasilitas air minum yang memadai. Dengan adanya proyek SPAM Umbulan, maka sebanyak 3,35% masyarakat Jawa Timur yang belum terdampak air minum bisa mendapatkan manfaat dari fasilitas itu. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2015, secara nasional, capaian akses air minum di Indonesia sendiri mencapai 70,97%. Sekitar 72 juta orang Indonesia masih belum mempunyai akses air minum yang layak.
Kliping Berita Online Tanggal : 1/11/2017 1:56:00 PM Sumber : Okezone Penulis :
Banyuwangi Masuk 10 Daerah dengan Biaya Hidup Paling Murah JAKARTA - Kabupaten Banyuwangi belakangan ini menjadi sorotan karena inovasi yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda). Salah satunya adalah izin pembangunan minimarket maupun supermarket di Banyuwangi. Meski saat ini cukup tersohor, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengklaim daerahnya masuk 10 kabupaten dengan biaya hidup murah di Indonesia. Data tersebut berdasarkan survei
Badan Pusat Statistik (BPS). "Setiap tahun BPS mengeluarkan angka 10 Kabupaten dengan biaya hidup paling rendah, buat apa pendapatan tinggi, tapi inflasi tinggi, sistem distribusi barang enggak efektif, Banyuwangi sudah tiga tahun (masuk 10 Kabupaten biaya hidup rendah)," kata Azwar di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (11/1/2017). Menurutnya, percuma kalau suatu daerah memiliki pendapatan yang tinggi namun tingkat inflasinya juga tinggi. Dia meyakini rendahnya gaji pekerja di Banyuwangi tidak menjadi masalah karena biaya hidup di sana juga rendah. "Banyuwangi jadi nomor satu biaya hidup paling rendah di Indonesia, PNS kami boleh tunjangan enggak sehebat Jawa Barat, tapi insya Allah bahagia karena gajinya juga tidak digerus inflasi tinggi," cetusnya.
Kliping Berita Online Tanggal : 1/11/2017 1:48:00 PM Sumber : Detik Penulis : Fadhly Fauzi Rachman
Cerita Bupati Banyuwangi Dianggap Kapitalis Saat Bangun Bandara Jakarta - Bupati Banyuwangi, Abdulah Azwar Anas, bercerita tentang pengalamannya membangun Kabupaten Banyuwangi untuk menjadi lebih maju dan berkembang. Dalam acara Seminar Nasional yang diadakan di kantor Bappenas, Azwar mengaku sempat dianggap pro kapitalis saat membangun bandara di Banyuwangi. Namun, ia mengatakan dirinya tetap berani mengambil keputusan walau banyak ditentang."Ketika kami membangun bandara kami dikritik, katanya kami tidak dianggap pro rakyat karena bandara hanya untuk pro kapitalis," ungkap Azwar dalam acara seminar, Jakarta, Rabu (11/1/2017)."Tapi kami harus pilih, tanpa bandara maka tidak ada pertumbuhan dari luar. Lalu apa yang terjadi? Penumpang pesawat kami pertama kali berdiri, sekitar 7000 orang. Sekarang naik menjadi sekitar 181.000 orang. Naik 2.200%" lanjut dia. Tidak hanya itu, Azwar juga mengatakan, dirinya dicap sebagai anti global karena banyak melarang mal dan berbagai minimarket beroperasi di Banyuwangi. Dirinya mengatakan, untuk melakukan hal itu supaya dapat meningkatkan perekonomian di masyarakat bawah."Mal kami larang sebelum income per kapita di atas Rp 25 juta. Kalau income rendah, pasar modern merangsek ke desa-desa, maka tidak akan bisa meningkatkan kapasitas ekonomi Indonesia," terangnya."Makanya Banyuwangi telah sadar sejak 5 tahun lalu sebelum income di atas Rp 25 juta, kita larang mal berdiri. Mal hanya simbol kemajuan sebuah kota, tapi pajaknya nggak masuk kita," tuturnya. Atas apa yang telah dilakukannya itu, Azwar mengaku, Banyuwangi telah menjadi tempat yang baik dan berhasil dalam menyejahterakan masyarakatnya. Hal itu dilihat dari data Badan Pusat
Statistik (BPS)."Pengangguran dari 6% turun menjadi 2,55%, kemiskinan dari 20,05% turun menjadi 9,17%, pendapatan perkapita 20,8 juta menjadi 37,63 juta. Itu semua dari tahun 2010 hingga setelah tahun 2015," ungkap dia."Setiap tahun BPS mengeluarkan angka 10 kabupaten dengan biaya hidup paling rendah. Buat apa pendapatan tinggi, tapi inflasi tinggi, sistem distribusi barang gak efektif. Banyuwangi jadi nomor 1 biaya hidup paling rendah di Indonesia. PNS kami boleh tunjangan nggak sehebat Jawa Barat, tapi Insya Allah bahagia karena gajinya juga tidak digerus inflasi tinggi," tutupnya.
Kliping Berita Online Tanggal : 1/11/2017 1:45:00 PM Sumber : MetroTvNews Penulis : M Rodhi Aulia
Program Satu Juta Teman Polda Sultra Metrotvnews.com, Jakarta: Polda Sulawesi Utara (Sultra) memiliki program satu juta teman. Program ini menjadi tugas Bhabinkamtibmas di masing-masing desa atau kelurahan yang tersebar di wilayah hukum Polda Sultra. "Kegiatan dilakukan dengan door to door system (DDS)," kata Kasubdit Bin Polmas Dit Binmas Polda Sultra AKBP Susilo di Pusat Pengendalian Krisis (Pusdalsis) Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (11/1/2017). Susilo mejelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2015, penduduk Sultra berjumlah 2.232.586. Sedangkan Bhabinkamtibmas definitif jajaran Polda Sultra sebanyak 579 personel. "Maka, dalam sehari, satu Bhabinkamtibmas wajib mendapatkan lima orang teman baru," ucap Susilo. Jika target tersebut tercapai, Bhabinkamtibmas akan mendapat 1.056.675 dalam satu tahun. Diyakini, kurang dari 2,5 tahun, semua penduduk Sultra dapat mengenal dan bermitra dengan Bhabinkamtibmas. "Pencapaian kebijakan satu juta teman di 2016 sebesar 92,9 persen," tambah Susilo. Kasat Binmas Polres Kendari AKP Nurdin mengatakan, anggota Bhabinkamtibmas akan mendata setiap warga yang sudah dikunjungi, baik di rumah, tempat kerja atau tempat aktivitas lainnya. Tidak dipungkiri, banyak warga yang kaget saat didatangi. Mereka mengira ada kasus. "Kami bilang, hanya ingin bersilaturahmi saja. Memperkuat kemitraan," ujar dia. Menurut Nurdin, Bhabinkamtibmas adalah tempat atau rekan awal bagi masyarakat untuk berdiskusi. Banyak hal yang bisa dilakukan, terutama terkait pencegahan. Anggota Bhabinkamtibmas Lepo-lepo, Polsek Baruga, Kendari, Bripka Askar mengatakan, dirinya pernah mendapat pengaduan dari masyarakat terkait adanya kelompok yang terindikasi radikal. Bahkan, masyarakat sempat mengancam akan mengusir kelompok tersebut. Askar bersama lurah setempat kemudian melakukan penyuluhan deradikalisasi terhadap kelompok tersebut. Kebetulan, Askar pernah mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Gontor. "Hasilnya, kelompok yang terindikasi radikal itu berubah dan berjanji tidak akan terlibat dalam kegiatan agama yang mengarah radikal. Mereka sekarang sudah berbaur bersama warga sekitar," ucap dia. Polda Sultra adalah satu dari lima Polda yang menjadi finalis lomba Polmas Award ketiga, Kapolri Cup 2016/2017. Polmas Award menjadi ajang penghargaan bagi kegiatan Bhabinkamtibmas yang memiliki terobosan kreatif di wilayah masing-masing. Perwakilan finalis memaparkan terobosan dan hasil dari pemecahan masalah di depan para juri. Di antaranya Kabaharkam Polri Komjen Putut Eko Bayuseno. Para finalis memperebutkan sejumlah tropi dan kesempatan pelatihan di Jepang. Selain Polda Sutra, empat Polda lainnya, yaitu Polda Sulteng, Polda Jateng, Polda Bali, dan Polda Metro Jaya. (NIN)
Kliping Berita Online Tanggal : 1/11/2017 1:45:00 PM Sumber : MetroTvNews Penulis : M Rodhi Aulia
Program Satu Juta Teman Polda Sultra Metrotvnews.com, Jakarta: Polda Sulawesi Utara (Sultra) memiliki program satu juta teman. Program ini menjadi tugas Bhabinkamtibmas di masing-masing desa atau kelurahan yang tersebar di wilayah hukum Polda Sultra. "Kegiatan dilakukan dengan door to door system (DDS)," kata Kasubdit Bin Polmas Dit Binmas Polda Sultra AKBP Susilo di Pusat Pengendalian Krisis (Pusdalsis) Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (11/1/2017). Susilo mejelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2015, penduduk Sultra berjumlah 2.232.586. Sedangkan Bhabinkamtibmas definitif jajaran Polda Sultra sebanyak 579 personel. "Maka, dalam sehari, satu Bhabinkamtibmas wajib mendapatkan lima orang teman baru," ucap Susilo. Jika target tersebut tercapai, Bhabinkamtibmas akan mendapat 1.056.675 dalam satu tahun. Diyakini, kurang dari 2,5 tahun, semua penduduk Sultra dapat mengenal dan bermitra dengan Bhabinkamtibmas. "Pencapaian kebijakan satu juta teman di 2016 sebesar 92,9 persen," tambah Susilo. Kasat Binmas Polres Kendari AKP Nurdin mengatakan, anggota Bhabinkamtibmas akan mendata setiap warga yang sudah dikunjungi, baik di rumah, tempat kerja atau tempat aktivitas lainnya. Tidak dipungkiri, banyak warga yang kaget saat didatangi. Mereka mengira ada kasus. "Kami bilang, hanya ingin bersilaturahmi saja. Memperkuat kemitraan," ujar dia. Menurut Nurdin, Bhabinkamtibmas adalah tempat atau rekan awal bagi masyarakat untuk berdiskusi. Banyak hal yang bisa dilakukan, terutama terkait pencegahan. Anggota Bhabinkamtibmas Lepo-lepo, Polsek Baruga, Kendari, Bripka Askar mengatakan, dirinya pernah mendapat pengaduan dari masyarakat terkait adanya kelompok yang terindikasi radikal. Bahkan, masyarakat sempat mengancam akan mengusir kelompok tersebut. Askar bersama lurah setempat kemudian melakukan penyuluhan deradikalisasi terhadap kelompok tersebut. Kebetulan, Askar pernah mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Gontor. "Hasilnya, kelompok yang terindikasi radikal itu berubah dan berjanji tidak akan terlibat dalam kegiatan agama yang mengarah radikal. Mereka sekarang sudah berbaur bersama warga sekitar," ucap dia. Polda Sultra adalah satu dari lima Polda yang menjadi finalis lomba Polmas Award ketiga, Kapolri Cup 2016/2017. Polmas Award menjadi ajang penghargaan bagi kegiatan Bhabinkamtibmas yang memiliki terobosan kreatif di wilayah masing-masing. Perwakilan finalis memaparkan terobosan dan hasil dari pemecahan masalah di depan para juri. Di antaranya Kabaharkam Polri Komjen Putut Eko Bayuseno. Para finalis memperebutkan sejumlah tropi dan kesempatan pelatihan di Jepang. Selain Polda Sutra, empat Polda lainnya, yaitu Polda Sulteng, Polda Jateng, Polda Bali, dan Polda Metro Jaya. (NIN)
Kliping Berita Online Tanggal : 1/11/2017 1:32:00 PM Sumber : Kontan Penulis : Sanny Cicilia
China negara utama tujuan ekspor nonmigas Riau PEKANBARU. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau mencatat, daerah ini mengekspor nonmigas paling besar ke China selama Januari - November 2016. Tercatat, ekspor nonmigas ke sana sebesar US$ 1,74 miliar dengan kontribusi terhadap nilai keseluruhan 17,51%. "India merupakan negara tujun ekspor terbesar kedua yakni US$ 1,7 miliar atau sebesar 17,04%," kata Kepala BPS Riau Aden Gultom di Pekanbaru, Rabu (11/1). Negara tujuan ekspor terbesar ketiga Riau adalah Belanda yang tercatat sebesar US$ 722,76 juta atau memberikan kontribusi sebesar 7,26% dari 10 negara tujuan utama ekspor Riau. Berikutnya diisi negara Pakistan dengan pengiriman US$ 647,01 juta atau 6,50%, dan Malaysia sebesar US$ 610,98 juta dengan kontribusi 6,14%. "Kontribusi kelima negara tujuan ekspor tersebut mencapai 54,45%. Sedangkan lima negara lainnya memberikan kontribusi sebesar 19,65%" kata Aden Gultom. Dia menjelaskan, periode Januari-November 2016, ekspor nonmigas ke 10 negara tujuan utama memberikan kontribusi sebesar 74,10% terhadap total nilai ekspor nonmigas Riau. Dari 10 negara terbesar tujuan ekspor nonmigas, dibandingkan dengan Oktober 2016, sebanyak tujuh negara mengalami kenaikan dan tiga negara mengalami penurunan. Kenaikan terbesar terjadi pada ekspor ke negara Pakistan sebesar US$ 56,14 juta, Tiongkok US$ 37,33 juta. Juga ke Belanda US$ 16,40 juta, Malaysia US$ 13,55 juta, dan India US$ 10,20 juta . Penurunan terjadi pada ekspor ke Amerika Serikat yang tercatat sebesar US$ 27,27 juta, Bangladesh sebesar US$ 25,25 juta, dan Mesir US$ 23,44 juta.
Kliping Berita Online Tanggal : 1/11/2017 1:27:00 PM Sumber : Tribunnews Penulis : Tags
Rano: Banten Kini Prosentase Kemiskinan Terendah Ke-5 se-Indonesia TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Gubernur Banten, Rano Karno menegaskan, selama memimpin provinsi di ujung barat Pulau Jawa ini, banyak prestasi yang dicapai. Prestasi itu tidak terlepas dari kerja keras semua pihak untuk menjadikan rakyat Banten sejahtera. “Bila akibat persoalan di masa lalu Banten menyandang citra yang tak terlalu menggembirakan, kini opini keuangan Banten sudah bergeser menjadi wajar dengan pengecualian (WDP). KPK pun sudah kita minta berkantor di KP3B (Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten),” kata Rano kepada pers di Jakarta, Rabu (11/1/2017). Politisi PDIP itu lebih jauh mengatakan, banyak yang mengeritik bahwa derajat kesejahteraan Banten menurun. Tetapi mereka lupa bahwa data yang disajikan Badan Pusat Statistik (BPS) Banten berbicara lain. “Alhamdulillah, di penghujung masa jabatan saya pada September 2016, kemiskinan menurun pada angka 5,36% dengan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan sebanyak 657 ribu jiwa. Ini mengantarkan Banten sebagai provinsi dengan prosentase kemiskinan terendah/terkecil ke5 se-Indonesia,” kata dia. Rano juga mengatakan, tingkat pengangguran terbuka Banten pernah mencapai angka 19% pada tahun 2006. Tapi karena memiliki magnet investasi, usaha, dan industri, maka sepuluh tahun kemudian tingkat pengangguran terbuka Banten, terutama sepanjang 2016 ini mencatat rekor terendah sepanjang Banten berdiri. “Pada Maret 2016 mencapai angka 7,95% dan September 8,92% atau turun 10%. Hal ini tak lepas dengan rekor yang ditorehkan oleh penanaman modal Banten, di mana pada tahun 2015 telah mencapai lebih Rp 45 triliun dan memuncak pada tahun 2016 yang pada laporan triwulan III mencapai Rp 42,5 triliun atau 85% dari target nasional dan 301,42% dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD,” katanya. Prestasi ini, lanjut Rano, telah mengantarkan Banten sebagai daerah tujuan investasi ke-3 terbesar se-Indonesia.
Kliping Berita Online Tanggal : 1/11/2017 12:25:00 PM Sumber : Inilah Penulis : -
Gubernur Rano Klaim Entaskan Kemiskinan Jadi 5,3% INILAHCOM, Jakarta - Gubernur Banten Rano Karno mengklaim berhasil turunkan kemiskinan 5,3%. Alhasil, provinsi di ujung barat Pulau Jawa ini diganjar sebagai daerah berpenduduk miskin terendah kelima se-Indonesia. "Alhamdulillah, di penghujung masa jabatan saya pada September 2016, kemiskinan menurun pada angka 5,36% dengan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan sebanyak 657 ribu jiwa. Ini mengantarkan Banten sebagai provinsi dengan prosentase kemiskinan terendah/terkecil ke5 se-Indonesia," kata Rano dalam rilis kepada media di Jakarta, Rabu (11/1/2017). Pernyataan calon gubernur petahana ini menjawab kritik soal menurunnya derajat kesejahteraan di Provinsi Banten. Padahal, data Badan Pusat Statistik (BPS) jelas-jelas menyebut adanya penurunan signifikan atas jumlah penduduk miskin di Banten.Masih kata Rano, tingkat pengangguran terbuka Banten sempat mencapai 19% pada 2006. Namun, derasnya investasi, serta komitmen pemprov mendorong bertumbuhnya sektor usaha dan industri, jumlah pengangguran terbuka susut besar dalam sepuluh tahun terakhir. Puncaknya pada 2016, tingkat pengangguran terbuka di Banten mencatat rekor terendah sepanjang Banten berdiri. "Pada Maret 2016 mencapai angka 7,95 persen, dan September 8,92 persen. Ada penurunan hingga 10 persen. Hal ini tak lepas dari rekor penanaman modal di Banten. Pada 2015, investasinya di atas Rp 45 triliun dan memuncak pada 2016, di mana triwulan III mencapai Rp 42,5 triliun. Atau 85% dari target nasional dan melompat hingga 301,42 persen dari target RPJMD," terang kader PDIP ini.Mengilapnya kinerja Provinsi Banten ini, kata Rano, mengantarkan Banten sebagai daerah tujuan investasi ke-3 terbesar di Indonesia. Padahal, selama ini, Banten dikenal sebagai daerah yang sangat tergantung kepada impor. Nilainya jauh di atas nilai ekspor. Namun pada 2016, kondisi tersebut berbalik. Lantaran, nilai ekspor lebih besar ketimbang ekspor, alias surplus perdagangan sebesar US$ 0,49 juta.Pertumbuhan ekonomi di Banten ini, lanjutnya, menunjukkan konsistensi di atas rata-rata nasional dan Pulau Jawa. Tingkat inflasi yang pernah mencapai 10,2% pada 2014, mencapai rekor terendah bagi Banten pada tahun 2016 yaitu hanya 2,94%. Gini rasio Banten yang sempat melebihi 0,4 sepanjang 2012-2014, pada 2015-2016 kembali turun ke angka 0,38. Dalam paparan BPS menunjukkan, Banten memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi inklusif. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi di Banten berpihak pada kaum dhuafa. Sehingga wajarlah apabila Banten masuk menjadi provinsi terbaik se Indonesia.Meski demikian, kata Rano, sejumlah kasus gizi buruk, anak manusia yang dipasung, kaum dhuafa yang terpinggirkan masih bisa ditemukan di sejumlah wilayah di Banten."Dengan segala upaya kita tangani dengan subsidi iuran BPJS melalui
Jamkesda, bantuan tunai melalui Jamsosratu, subsidi beras untuk keluarga sejahtera (rastra), pemanfaatan dana tak terduga untuk kejadian luar biasa dan dukungan Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat, serta penanganan kemiskinan by name by address berbasiskan data TNP2K," katanya. Banten MenggeliatKe depan, Rano bertekad untuk melanjutkan kerja keras demi membangun Banten menjadi lebih maju dan mensejahterakan rakyatnya. Upaya untuk mempersempit ketimpangan sosial dan ekonomi, terus dilakukan. Misalnya dengan menjalin kemitraan harmonis dengan pemerintah pusat, melalui pembangunan berbagai proyek strategis berskala nasional di Banten."Kami berikhtiar sampai tahun 2022 motor vibrasi ekonomi Banten tengah melalui jalan tol Serang-Panimbang tuntas terbangun untuk menghadirkan sentra industri kecil agro pada setiap interchange yang dilalui," paparnya."Tol Serpong-Balaraja bisa segera diselesaikan agar bisa menghadirkan sentra industri kreatif pada setiap interchange-nya. TPST regional terbangun di Tangerang agar tidak lagi menyisakan keluhan sampah warga tangerang," lanjut Rano. Tak lupa, mantan aktor yang melejit dengan miniseri 'Si Doel Anak Sekolahan' ini, menerangkan ihwal Bendungan Karian dan Sindangheula. Dia berharap, kedua bendungan ini bisa segera rampung dan beroperasi. Sehingga, industri tidak lagi mengeluhkan soal pasokan air. "Kami ingin industri di Banten maju pesat. Ini penting untuk meningkatkan daya saing mereka," papar Rano.Calon Gubernur Banten nomor urut dua yang berpasangan dengan Embay Mulya Syarif ini berharap, pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung dan Bandar Udara, bisa menjadi motor ekonomi sektor pariwisata di Banten.Demikian pula terminal LPG Banten, kata Rano, bisa mengurangi ketergantungan impor Banten atas bahan baku industri petrokimia. Dan, sara infrastruktur angkutan massal, perlahan tapi pasti terus dibangun dan dikembangkan, seperti reaktivasi jalur kereta api Rangkasbitung-Labuan dan Saketi-Bayah. "Itu semuanya untuk mengurai kemacetan yang sebelumnya dirasakan," paparnya."Demi pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan kekuatan UU No 3 Tahun 2014, kami akan bermitra dengan Kawasan Industri untuk mengalokasikan 2 persen dari luas lahannya untuk Sentra Industri Kecil dengan didorong penciptaan ribuan wirausaha muda kreatif," lanjut Rano. Di bidang pendidikan, kata dia, Banten sudah mengembangkan akademi komunitas, SMK yang terintegrasi dengan dunia kerja, SMU inklusif dan unggul, serta BLKI Provinsi yang modern dan antisipatif terhadap perkembangan dunia usaha.Kata Rano, imej negatif yang sempat menempel Provinsi Banten, semakin lama semakin pudar. Semuanya berkat kerja keras dan konsistensi dari seluruh aparatur di pemerintahan serta dukungan warga Banten. Semuanya harus solid dalam mewujudkan Banten yang lebih maju dan mensejahterakan rakyatnya."Tidak ada alasan bagi Banten untuk tidak maju dengan segenap modal potensi alam, geografis dan sumber daya manusia yang dimiliki. Yang dibutuhkan Banten hanyalah pemimpin yang baik. Meminjam analogi ikan dari Bapak Taufiequrrachman Ruki, mantan ketua KPK. Kepala ikan itu tidak boleh busuk, supaya ikannya tidak ikut busuk," pungkas Rano. [tar]
Kliping Berita Online Tanggal : 1/11/2017 11:43:00 AM Sumber : Tribunnews Penulis : Adiatmaputra Fajar Pratama
KKP Bakal Siapkan Enam Gudang Garam TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) pada 2017 akan membangun enam gudang garam rakyat. Lokasi yang ditentukan diantaranya di Rembang, Brebes, Sampang, Demak Tuban dan Kupang. Direktur Jenderal PRL, Brahmantya Satyamurti mengatakan berbagai gudang yang telah dan akan dibangun itu menggunakan Standardisasi Nasional Indonesia (SNI). “Kalau anggaran, nanti yang dialokasikan bisa mencapai Rp 1,8 hingga Rp 2 miliar, itu sudah lengkap. Kapasitasnya 2.000 ton," ungkap Brahmantya, Rabu (11/1/2017). Nantinya, enam gudang tersebut akan menggunakan sistem resi gudang. Selain enam gudang tersebut, telah terbangun 10.385 meter jalan produksi dan tersalurkannya 489 ribu meter persegi geomembran di 14 Kabupaten/Kota. Guna mendukung swasembada garam, Brahmantya menjelaskan, pemerintah tengah menyiapkan satgas yang dibentuk oleh lintas kementerian untuk mengawasi impor garam yang terdiri dari KKP, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Ditjen Bea Cukai-Kemenkeu, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian BUMN dan Badan Pusat Statistik. “Kita kelola jumlah maksimum dan kita kelola rencana achievmentnya, termasuk menghitung jadwal transhippmentnya," kata Brahmantya. Data rencana impor garam dalam waktu dekat adalah 226.124 ton maksimum. Brahmantya menjelaskan, impor tersebut akan dilakukan dalam beberapa shipment. “Jadi pengeluaran izinnya juga satu waktu, artinya kita bagi per shipment. Misalkan kita impor 50 ribu dahulu, jika itu sudah cukup ya gak usah impor lagi," jelas Brahmantya.
Kliping Berita Online Tanggal : 1/11/2017 11:00:00 AM Sumber : Liputan6 Penulis : Septian Deny
72 Juta Penduduk RI Belum Punya Akses Air Minum yang Layak Liputan6.com, Jakarta - Salah satu kebutuhan dasar bangsa Indonesia yang belum dapat terpenuhi dengan baik yaitu akses terhadap air minum dan sanitasi. Sebagai anggota G20, saat ini Indonesia masih berjuang untuk meraih posisi sepuluh besar dalam peringkat negara dengan akses sanitasi terbaik. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, jika dibandingkan dengan kawasan Asia Tenggara, akses sanitasi Indonesia hanya lebih baik dari Timor Leste dan Kamboja. Sekitar 72 juta orang Indonesia masih belum mempunyai akses air minum yang layak dan sekitar 96 juta orang Indonesia masih belum mempunyai akses sanitasi yang layak. Masalah sanitasi diperparah dengan besarnya jumlah orang Indonesia yang masih buang air besar sembarangan, yaitu sekitar 31 juta orang. Hal tersebut merupakan tantangan besar dalam pembangunan manusia Indonesia secara keseluruhan, terutama dalam upaya peningkatan kualitas hidup warga Indonesia dan peningkatan daya saing bangsa. Bambang menyatakan, akses terhadap air minum dan sanitasi berpengaruh langsung pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terutama terkait angka harapan hidup. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. “Dalam agenda pembangunan nasional, sanitasi dan air minum sudah diangkat menjadi salah satu agenda prioritas karena kami melihat bahwa pembangunan sanitasi dan air minum membawa dampak yang sangat besar bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan, serta produktivitas bangsa Indonesia,” ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (11/1/2017). Terkait dengan kondisi tersebut, amanat yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah tersedianya akses air minum dan sanitasi yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat atau yang disebut dengan Universal Access. Berdasarkan data dari
Badan Pusat Statistik, pada 2015, capaian akses air minum di Indonesia mencapai 70,97 persen dan sanitasi mencapai 62,14 persen. Dalam rangka mewujudkan Universal Access pada 2019 mendatang, dibutuhkan dukungan dari berbagai elemen bangsa. Sebagai tindak lanjut kerja sama antara pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di bidang air minum dan sanitasi, MUI menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk mendukung pemerintah melalui sinergi pendayagunaan harta wakaf, zakat, infak dan sedekah dengan program pemerintah dalam penyediaan layanan air minum dan sanitasi untuk masyarakat. Sebagai landasan kerja sama tersebut, Kementerian PPN/Bappenas, MUI, Baznas, dan BWI menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pendayagunaan Harta Wakaf, Zakat, Infak,
Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya dengan Program Pemerintah dalam Penyediaan Layanan Air Minum dan Sanitasi untuk Masyarakat kemarin. Bambang mengapresiasi inisiatif MUI bersama dengan BAZNAS dan BWI dalam sinerginya untuk menyediakan kebutuhan dasar manusia Indonesia. Bentuk kesepakatan tersebut telah dituangkan dalam bentuk fatwa MUI nomor 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi bagi Masyarakat. Fatwa ini tidak hanya akan membantu masyarakat dalam pembangunan sarana air minum dan sanitasi, tetapi juga menegaskan perlunya perubahan perilaku masyarakat yang merupakan tantangan pembangunan air minum dan sanitasi saat ini. Menurut Bambang, untuk mengatasi masalah air bersih dan sanitasi, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Oleh sebab itu dirinya bersyukur mendapat dukungan penuh dari MUI yang mengeluarkan fatwa bahwa dana-dana dari Baznas dan Badan Wakaf Indonesia serta dana sosial keagamaan lainnya dapat digunakan untuk mendukung program pemerintah termasuk program mengatasi masalah air bersih dan sanitasi. “Saya kira inisiatif MUI, Baznas, dan BWI juga termasuk sebuah upaya mempercepat mengatasi masalah kemiskinan,” tandas dia. (Dny/Gdn)
Kliping Berita Online Tanggal : 1/11/2017 9:39:00 AM Sumber : BeritaSatu Penulis : Margaretha Feybe L/CAH
Pemprov Sulut Bidik 200.000 Kunjungan Wisman ke Manado di 2017 Manado - Pemerintah Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) menargetkan sebanyak 200.000 kunjungan wisawatan mancanegara (wisman) pada tahun 2017. Optimisme ini didasarkan pada peningkatan jumlah penerbangan langsung dari sejumlah kota di kawasan Asia Timur ke Manado. Hal itu ditegaskan Sekretaris Provinsi Sulut Edwin Silangen di Manado, Rabu (11/1). "Kami optimistis dengan peningkatan jumlah penerbangan langsung dari sejumlah kota di Tiongkok, Korea, dan Filipina pada tahun 2017 ini, jumlah perkunjungan wisman juga akan meningkat," kata Edwin di Manado, Rabu (11/1). Dikatakan, pertumbuhan jumlah wisman ke Manado tahun 2016 cukup signifikan dengan peningkatan lebih dari 100 persen dibandingkan dengan tahun 2015, menyusul dibukanya penerbangan langsung dari sejumlah kota di Tiongkok ke Manado sejak awal Juli 2016. Rute penerbangan potensial ini kemudian mendorong peningkatan jumlah wisman ke Indonesia melalui Manado. Data dari BPS menyebutkan jumlah kunjungan wisman ke Indonesia melalui Manado hingga November 2016 mencapai 36.804 orang dan pada Desember 2016 lebih dari 40.000 orang. Edwin mengatakan, peningkatan konektivitas dengan penerbangan langsung dari sejumlah rute baru dari Korea melalui kawasan wisata Cebu, Filipina diprediksikan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisman. Disamping itu juga pihaknya akan terus meningkatkan pelayanan kepada para wisman yang datang melalui penerbangan reguler dari Singapura dan Tiongkok. Ditambahkan, untuk dapat menyambut kedatangan para wisman serta wisatawan nusantara, pemprov akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota se-Sulut membenahi infrastruktur, objek wisata serta menyiapkan even-even wisata yang menarik.
Kliping Berita Online Tanggal : 1/11/2017 9:19:00 AM Sumber : BeritaSatu Penulis : Yudo Dahono/YUD
Rano Karno: Kemiskinan di Banten Turun 5,3 Persen Jakarta - Calon Gubernur Banten, Rano Karno menegaskan, selama memimpin provinsi di ujung Barat Pulau Jawa ini, banyak prestasi yang dicapai. Prestasi itu tidak terlepas dari kerja keras semua pihak untuk menjadikan rakyat Banten sejahtera. “Bila akibat persoalan di masa lalu Banten menyandang citra yang tak terlalu menggembirakan, kini opini keuangan Banten sudah bergeser menjadi wajar dengan pengecualian (WDP). KPK pun sudah kita minta berkantor di KP3B (Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten),” kata Rano kepada pers di Jakarta, Rabu (11/1). Lebih lanjut politisi PDIP itu mengatakan, banyak yang mengeritik bahwa derajat kesejahteraan Banten menurun. Tetapi mereka lupa bahwa data yang disajikan Badan Pusat Statistik (BPS) Banten berbicara lain. “Alhamdulillah, di penghujung masa jabatan saya pada September 2016, kemiskinan menurun pada angka 5,36% dengan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan sebanyak 657 ribu jiwa. Ini mengantarkan Banten sebagai provinsi dengan prosentase kemiskinan terendah/terkecil ke5 se-Indonesia,” kata dia. Rano juga mengatakan, tingkat pengangguran terbuka Banten pernah mencapai angka 19% pada tahun 2006. Tapi karena memiliki magnet investasi, usaha, dan industri, maka sepuluh tahun kemudian tingkat pengangguran terbuka Banten, terutama sepanjang 2016 ini mencatat rekor terendah sepanjang Banten berdiri. “Pada Maret 2016 mencapai angka 7,95% dan September 8,92% atau turun 10% . Hal ini tak lepas dengan rekor yang ditorehkan oleh penanaman modal Banten, di mana pada tahun 2015 telah mencapai lebih Rp 45 triliun dan memuncak pada tahun 2016 yang pada laporan triwulan III mencapai Rp 42,5 triliun atau 85% dari target nasional dan 301,42% dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD,” katanya. Prestasi ini, lanjut Rano, telah mengantarkan Banten sebagai daerah tujuan investasi ke-3 terbesar se-Indonesia. Setelah selama ini impor Banten selalu lebih tinggi dibanding ekspor, pada tahun 2016 Banten mencatatkan surplus perdagangan sebesar US$ 0,49 juta. Pertumbuhan ekonomi pun menunjukkan konsistensi di atas rata-rata nasional dan Pulau Jawa. Tingkat inflasi yang pernah mencapai 10,2% pada tahun 2014, mencapai rekor terendah bagi Banten pada tahun 2016 yaitu hanya 2,94%. Gini rasio Banten yang sempat melebihi 0,4 sepanjang 20122014, pada 2015-2016 kembali turun ke angka 0,38. Bahkan ekspos BPS menunjukkan bahwa Banten memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi inklusif (pertumbuhan ekonomi yang berpihak pada kaum dhuafa) terbaik se-Indonesia.
Meski demikian, kata Rano, sejumlah kasus gizi buruk, anak manusia yang dipasung, kaum dhuafa yang terpinggirkan masih bisa ditemukan di sejumlah wilayah di Banten. “Dengan segala upaya kita tangani dengan subsidi iuran BPJS melalui Jamkesda, bantuan tunai melalui Jamsosratu, subsidi beras untuk keluarga sejahtera (rastra), pemanfaatan dana tak terduga untuk kejadian luar biasa dan dukungan Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat, serta penanganan kemiskinan by name by address berbasiskan data TNP2K,” katanya. Banten Harus BangkitRano lebih jauh mengatakan, berbagai upaya untuk mengatasi ketimpangan telah ditempuh, misalnya melalui kemitraan harmonis dengan pemerintah Jokowi-JK melalui proyek strategis nasional yang ada di Banten. “Kami berikhtiar sampai tahun 2022 motor vibrasi ekonomi Banten tengah melalui jalan tol SerangPanimbang tuntas terbangun untuk menghadirkan sentra industri kecil agro pada setiap interchange yang dilalui. Tol Serpong-Balaraja bisa segera diselesaikan agar bisa menghadirkan sentra industri kreatif pada setiap interchange-nya. TPST regional terbangun di Tangerang agar tidak lagi menyisakan keluhan sampah warga Tangerang," papar Rano. Kemudian Bendungan Karian dan Sindangheula bisa dituntaskan hingga tidak lagi menyisakan kekurangan air khususnya bagi industri sehingga bisa meningkatkan daya saing industri Banten. Lalu KEK Tanjung Lesung dengan Bandar Udara terbangun supaya bisa menjadi motor ekonomi wisata Banten. Terminal LPG Banten tuntas demi mengurangi horor ketergantungan impor Banten untuk bahan baku industri petrokimia serta infrastruktur pengangkutan massal perlahan dikembangkan seperti reaktivasi jalur kereta api Rangkasbitung-Labuan dan Saketi-Bayah terwujud sehingga akan mengurai kemacetan yang sebelumnya dirasakan. “Demi pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan kekuatan UU No 3 Tahun 2014, kami akan bermitra dengan Kawasan Industri untuk mengalokasikan 2% dari luas lahannya untuk Sentra Industri Kecil dengan didorong penciptaan ribuan wirausaha muda kreatif,” kata dia. Di bidang pendidikan, kata dia, Banten sudah mengembangkan akademi komunitas, SMK yang terintegrasi dengan dunia kerja, SMU inklusif dan unggul, serta BLKI Provinsi yang modern dan antisipatif terhadap perkembangan dunia usaha. “Tidak ada alasan bagi Banten untuk tidak maju dengan segenap modal potensi alam, geografis dan sumber daya manusia yang dimiliki. Yang dibutuhkan Banten hanyalah pemimpin yang baik. Dengan meminjam analogi ikan yang dituturkan Bapak Taufiequrrachman Ruki, mantan ketua KPK, kepala ikan tidak boleh busuk supaya ikannya tidak busuk,” kata Rano.
Kliping Berita Online Tanggal : 1/11/2017 7:09:00 AM Sumber : Inilah Penulis : -
Awasi Garam Impor, KKP Bentuk Satgas INILAHCOM, Jakarta - Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Brahmantya Satyamurti mengatakan, satuan tugas (Satgas) lintas kementerian dibentuk untuk mengawasi impor garam."Setidaknya ada tujuh pihak yang harus dikoordinasikan terkait satgas impor garam," kata Brahmantya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/1/2017). Dia memaparkan, ketujuh pihak itu, selain KKP adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Bea Cukai Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri. Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP ini mengemukakan, berdasarkan hasil rapat lintas instansi pada 27 Desember 2016, impor garam konsumsi pada 2017 maksimal sebesar 226 .124 ton. "Rencana importasinya tidak sekaligus. Pelaksanaan impor minimal tiga kali, dan setiap tahap dilakukan evaluasi," kata Brahmantya. Brahmantya mengemukakan, yang dimaksud dengan evaluasi adalah jika jumlah garam di dalam negeri telah memadai, atau mencukupi, maka keran impor ditutup.Pihak yang melakukan importir garam konsumsi hanya PT Garam, dan hasil rapat juga telah menyurati Kementerian BUMN untuk penugasan importasi garam kepada BUMN tersebut. "Tugas Satgas koordinasi termasuk untuk mengelola data, makanya ada BPS," tuturnya dan diharapkan tidak ada lagi kebocoran dalam importasi garam ke pasar domestik.Brahmantya juga mengingatkan bahwa dari target produksi garam sebesar 3 juta ton pada 2016, realisasi per akhir 2016 adalah 144.009 ton, dan jumlah stok sampai akhir tahun 112.671 ton. Untuk itu, dia mengutarakan harapannya pada tahun 2017 ini ada panen komoditas garam yang linear dengan target produksi garam 2017 yang diharapkan bisa mencapai hingga sebesar 3,2 juta ton.Sebelumnya, Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad dalam diskusi "Meningkatkan Produksi Garam Nasional dan Menyelamatkan Nasib Petani Garam Rakyat" di Nusantara III Kompel Parlemen, Jakarta, Desember 2016, menyatakan pemerintah perlu membatasi impor garam karena potensi komoditas tersebut adalah sangat besar. Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat antara lain dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, PT Garam dan Persatuan Petambak Garam Indonesia."Pada kali ini kita hanya fokus pada garam. Bukan mekanisme pengawasan, ini hanya penyaluran aspirasi. Jadi kita menjembatani aspirasi yang diakomodir melalui rakyat," ujarnya. [tar]
Kliping Berita Online Tanggal : 1/11/2017 6:29:00 AM Sumber : Inilah Penulis : M fadil djailani
Jaga Kualitas Mamin, Kemenperin Buat Dapur Bersih INILAHCOM, Jakarta - Kementerian Perindustrian dan PT Arwana Citramulia berkomitmen membangun dapur bersih untuk industri kecil dan menengah (IKM) pangan di daerah.Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto bilang, kesepakatan ini dalam rangka meningkatkan mutu produk makanan dan minuman yang dihasikan oleh IKM dalam negeri melalui perbaikan sanitasi dan higienitas di dapur sebagai ruang produksi. "Berdasarkan data BPS tahun 2012, populasi IKM pangan memiliki jumlah paling banyak dibandingkan IKM sektor lainnya, yakni mencapai lebih dari 1 juta unit atau 30 persen dari jumlah IKM keseluruhan di Indonesia dengan menyerap jumlah tenaga kerja sebanyak 3,17 juta orang," kata Menperin Airlangga di Jakarta, Selasa (10/01/2017). Pada kesempatan tersebut, Menperin Airlangga, menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (Mou) antara Dirjen IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih dengan Direktur Operasional PT Arwana Citramulia, Edy Suyanto tentang Pembuatan Dapur Bersih Industri Kecil dan Menengah Pangan di daerah."Sebagai bagian dari komitmen kerja sama ini, kami merekomendasikan sentra IKM pangan potensial yang akan mendapatkan bantuan melalui usulan Disperindag daerah," ujar Gati. Sedangkan, PT Arwana Citramulia akan memberikan bantuan keramik sesuai kebutuhan IKM tersebut. "Upaya kami ini merupakan salah satu kegiatan dari corporate social responsibility yang rutin kami lakukan bersama Kemenperin," kata Edy.Pada awal 2017, perusahaan akan menyediakan bantuan keramik kepada sentra IKM pangan seluas 5.000 m persegi. Selanjutnya, kedua belah pihak akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala minimal enam bulan sekali. Sebelumnya, Kemenperin dan PT Arwana Citramulia telah memfasilitasi pemberian keramik untuk pembuatan dapur bersih IKM pangan di beberapa daerah, di antaranya Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen, Rote Ndao, dan Rejang Lebong selama 2013-2016. Total luas keramik yang telah difasilitasi mencapai 18.700 meter-persegi, dengan rincian 12.000 meter-persegi disalurkan ke Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen di Provinsi Jawa Tengah, 4.500 meter-persegi disalurkan ke Kabupaten Rote Ndao di Provinsi NTT, dan 2.200 meter-persergi disalurkan ke Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.Diharapkan, melalui kerja sama ini dapat terus meningkatkan daya saing IKM nasional agar mampu menguasai pasar domestik dan ekspor.[ipe]
Kliping Berita Online Tanggal : 1/11/2017 4:17:00 AM Sumber : TheJakartaPost Penulis : Grace D. Amianti
Exports predicted to be lower than target: Expert Indonesia may see its non-oil and gas exports grow less than this year's target because of weak demand from several destination countries. The country’s non-oil and gas exports are predicted to grow by only 3.2 percent this year, lower than the government’s target of 5.6 percent, which would have brought their value up to $136.2 billion, according to the Center for Strategic and International Studies (CSIS). The government’s target was actually downward revision from a previous estimate of 11.9 percent. (Read also: Japan, Indonesia target trade revival) “Indonesia can increase its exports by 3.2 percent this year, although the country is actually able to get to between 4 and 5 percent if there are no protectionist measures from the United States and the United Kingdom post-Brexit,” said Yose Rizal Damuri, head of the economics department at CSIS, during a press conference on Wednesday. The protectionist measures he refers to are the policies US president-elect Donald Trump campaigned on last year, as well as the UK’s decision to leave the European Union last year. Rizal said the US, along with China and the EU, remained the major trade partners that would offer Indonesia a potential recovery this year. Apart from finding alternative markets, it is important for Indonesia to maintain its market share of exports in those countries. From January to November last year, earnings from exports amounted to $130.65 billion, down 5.63 percent from 2015, although the overall trade balance was in a surplus of $7.79 billion, according to the Central Statistics Agency (BPS). (bbn)
Kliping Berita Online Tanggal : 1/11/2017 2:47:00 AM Sumber : TheJakartaPost Penulis : Anton Hermansyah
Indonesia to talk business during Japan PM's visit Indonesia will talk business during the upcoming visit of Japan’s Prime Minister Shinzo Abe on Jan. 15. "We will talk about the [deep-sea] Patimban port, the [medium-speed] Jakarta-Surabaya railway, the East Natuna [gas] block with Inpex, and petrochemical and fertilizer projects," Coordinating Maritime Affairs Minister Luhut Pandjaitan said at the Presidential Palace complex on Wednesday. Luhut said the government would like to see one local private investor join the Patimban port project in West Java. (Read also: Japan, Indonesia target trade revival) So far, state-owned port operator Pelindo II has expressed its commitment to manage the port, in partnership with a Japanese company, which will be appointed by the government at a later time. Foreign Minister Retno LP Marsudi said the Japanese delegation would bring along CEOs of 30 major companies and President Joko "Jokowi" Widodo was scheduled to meet them after his meeting with Abe. "The President will collectively meet with the CEOs to discuss business matters," she said. The meeting is expected to bring trade and investment relations between the two countries to a new height. Data from the Central Statistics Agency (BPS) show that Indonesia-Japan bilateral trade was valued at US$23.81 billion from January to November 2016, while the amount of realized foreign investment from Japan stood at $4.5 billion in the first nine months of last year. (tas)
Kliping Berita Online Tanggal : 1/11/2017 12:20:00 AM Sumber : SuaraMerdeka Penulis :
Usaha Nonpertanian Tumbuh 21 Persen KENDAL – Jumlah usaha non pertanian di Kabupaten Kendal berdasarkan Sensus Ekonomi (SE) 2016 mengalami peningkatan 21,47 persen dibandingkan SE 2006. Pada 2006 tercatat sebanyak 78.189 usaha dan meningkat menjadi 94.975 usaha pada 2016. Kepala
Badan Pusat Statistik Kendal, Sugito mengatakan, usaha yang tercatat pada SE 2016, sebanyak 26.450 usaha menempati bangunan khusus untuk tempat usaha. Sementara itu, sebanyak 68.525 usaha tidak menempati bangunan khusus usaha, seperti misalnya pedagang keliling, usaha di dalam rumah tempat tinggal, PKL, usaha online, dan lain sebagainya. ”Sensus kami mencakup semua usaha atau perusahaan, kecuali sektor pertanian yang ada di wilayah Kabupaten Kendal. Sebab, untuk pertanian ada tersendiri yang melakukan kegiatan sensus,’’ kata dia, beberapa waktu yang lalu. Terbanyak di Weleri Dikatakan, untuk kecamatan dengan persentase jumlah usaha terbanyak ada di Weleri yaitu sebanyak 11,81 persen. Sedangkan untuk persentase terendah jumlah usaha ada di Kecamatan Singorojo yang mencapai 1,70 persen. Adapun kesulitan pada saat pendataan, seringkali terjadi karena adanya ketidakjujuran dari responden saat menyampaikan data usaha yang dimilikinya. ’’Ada kalanya responden tidak jujur saat dilakukan pendataan oleh petugas. Ini lantaran mereka beranggapan usaha dan pendapatan merupakan wilayah privasi, sehingga mereka tidak mau terbuka saat ditanya tentang pendapatan yang mereka peroleh. Faktor lain berupa kekhawatiran terkait hasil survei akan dikaitkan dengan pajak penghasilan. Padahal kami selalu menekankan tidak ada kaitannya dengan kantor pajak,’’ kata dia. (H36-72)
