KUMPULAN PERATI]RAN YANG DITERBITKAN PADA 06 JUNI 2OI5 Majelis Tarjih dan Tajdid (0I/PRNll.0lBl20l5) 2. Peraturan Majelis Tabligh (02/PRN/I.0/B/201 5) 3. Peraturan Majelis Pendidikan Kader (O3/PRN/I .0 lBl20l 5) 4. Peraturan Majelis Pelayanan Sosial (04/PRN/I.01812015) 5. Peraturan Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (05/PRN/I.0lB/2015) 6. Peraturan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan (06/PRNA.0/B/2015) 7. P eraturan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (07IPRN/I.0/B/20 I 5) 8. Peraturan Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (08/PRN/I.0/B/2015) 9. Peraturan Maj el is Lin gkun gan Hidup (09/PRN 11.0 lB I 20 I 5) 10. Peraturan Majelis Pustaka dan Informasi (10/PRN/I.0/B/2015) 11. Peraturan Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting (l l/PRN/I.0iBl2015) 12. Peraturan Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan (12IPRN/I.0/B/2015) I 3. Peraturan Lembaga Penelitian dan Pengembangan ( I 3/PRN/I .0 lB 120 1 5) 14. Peraturan Lembaga Penanggulangan Bencana ( 14/PRN/I.0/B/2015) I 5. Peraturan Lembaga Zakat, lnfaq, dan Shadaqah ( I 5IPRN/I.0/B/20 I 5) 16. Peraturan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (l6iPRNfi.AE,DOls) 17. Peraturan Lembaga Seni Budaya dan Olahraga (17iPRN/L0iBl2015) 18. Peraturan Lembaga I-h.rbungan & Kerjasama lnternasional (18/PRN/I.0/B/2015) 19. Peraturan Majelis Pembina Kesehatan Umum (19/PRNn.0/Bl20l5) 1. Peraturan
#
u".dr.a
FryrS
-
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
PERATURAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR I 9,PRN/r.0,ts/201 5 TENTANG MAJELIS PEMBINA KESEHATAN UMUM
BISMILLAAHIRRAHMAAMRRAHIIM PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH:
a.
Menimbang
bahwa Surat Keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah nomor 87 IKEP lI.0 lB/201 1 tentang pedoman Majelis panbina Kesehatan Umum perlu disesuaikan dengan ea,idah pimpinan pusat Muhammadiyah Nomor 0l/eDH/I.0/B/2013 tenrang Unsur Pembantu Pimpinaa persyarikatan;
b. lahwa
Surat Keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah nomor 87 /KEP lI.0 lB/201 1 tentang pedoman Majelis pembina Kesehatan Umum perlu disesuaikan dengan Surat Keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah nomor 264/y,Epll.O/B/2012 tentang )enis, Tata Urutan, dan Muatan peraturan dalam Muhammadiyah;
Mengingat
: l.
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
2. Qoidah Pimpinan pusat Muhimmadiyah - nomor 01/QDWl.0iBi20l3 tentang Unsur pembantu pimpinan Persyarikatan;
3. Surat Keputusan Pimpinan pusat Muhammadiyah nomor
l58lKEPll.0/B,12012 tentang pedoman dan Tata Keda pimpinan Pusat Muhammadiyah Masa Jabatan 2010-201 5;
4 I9pg1p* Pimpinan pusat 264lKEPl1.0/ Bl20l2
Muhammadiyah nomor tentang Jenis, Tata Urutan dan Muatan Peraturan dalam Muhammadiyah;
Berdasar
:
Pembahasan dan keputusan rapat pimpinan pusat Muhammadiyah tanggal29 Mei 2015 di Yogyakarta;
MEMUTUSI(AN: Menetapkan
:
PERATURAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG MA.IELIS PEMBINA KESEHATAN UMUMBAB I KETENTUANUMUM Pasal I Pengertian Umum
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Persyarikatan adalah Muhammadiyah. 2. Pimpinan Persyarikatan sesuai dengan tingkatannya adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah,
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah, dan pimpinan Cabang Muhammadiyah.
3. Majelis Pembina
Kesehatan umum, selanjutnya disebut Majelis, adalah unsur pembantu Pimpinan Persyarikatan yang diserahi tugas sebagai penyeleng-ga*'amut *ut a-p-gam, dan kegiatan pokok dalam bidang kesehatan, seruai d"ng- kebljakan pi-piran'Ferivarikatan masing-masing tingkat. 4. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik seoara fisik, mentar, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktifsecara sosial dan ekonomis. 5. Amal Usaha adarah bentuk usaha bidang kesehatan yang d embagakan dan pengorganisasiannya diatur dengan ketentuan tersendiri dalam rangfa pelakanin program M uhammadiyah. 6. Program adalah bentuk usaha bidang kesehatan, berupa tindakan yang direncanakaq disusun dan dilaksanakan oleh Majelis secara berkesinambungan untuk jangft-" *rk" tertenL dalam rangka pelaksanaan program Muhammadiyah. 7. Kegiatan adalah bentuk usaha bidang kesehatan, berupa tindakan di masyarakat, meliputi 3ltihtas dalam rangka pelaksanaan program Muhamma&yah. S Keuangan dan kekayaan adalah seluruh harta benda yang aimitlti dan diperoleh dari sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan amal usah4 pelaksanaan program dan kegiatan persyarikatan yang aikitota ot"r, rraajiir. adalah pengarahan, pengkoordinasian dan pengembangari yang dilakukan oleh l.embrnaal Pimpinan Persyarikatan terhadap Majelis. 10. Pengawasan adalah pemeriksaan dan pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan Persyarikatan terhadap Majelis dalam menyelenggarakr" usaha, program dan kegiatan serta mengelola keuangan dan kekayaan. 11. Penghargaan adalah pemberian penghormatan yang dilakukan oleh pimpinan persyarikatan terhadap Majelis yang berprestasi. 12. Sanksi adalah tindakan administratif dan/atau yuridis, dilakukan oleh pimpinan persyarikatan terhadap Majelis, institusi dan/atau perorangan, yang menyalahi peraturan yang berlaku.
,
^
^ 9
i.a
KEDUDUKAN
Sff
#u*u*-**
Pasal 2 Kedudukan dan Pembentukan
(1) Majelis berkedudukan di tingkat pusat, wilayah, daerah, dan cabang. (2) Majelis dibentuk oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat berdasar kebutuhan.
FLrNGSr,
rucoTBit,
wEwENANG
Pasal 3
Fungsi
Majelis berfungsi sebagai pembantu Pimpinan Persyarikatan dalam menyelenggarakan tugas pokok Persyarikatan bidang kesehatan, meliputi: 1. Pembinaan faham agama dan ideologi Muhammadiyah di lingkungan Majelis. 2. Perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengawasan atas pengelolaan amal usaha, program, dan kegiatan. 3. Peningkatan kualitas dan kuanfitas sumberdaya manusia. 4. Pengembangan kualitas dan kuantitas amal usaha, program dan kegiatan. 5. Peningkatan kesadaran dan kemampuan warga Muhammadiyah dan masyarakat untuk berperan serta dalam bidang kesehatan. 6. Penelitian dan pengembangan bidang kesehatan. 7. Penyampaian masukan kepada Pimpinan Persyarikatan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan bidang kesehatan.
Pasal 4 Tugas
(1) Majelis bertugas menyelenggarakan amal usaha, program, dan kegiatan pokok dalam bidang kesehatan sesuai dengan kebijakan pimpinan Persyarikatan. (2) Majelis fingkat pusat bertugas mengatur: a. pelaksanaan pasal 3; b. pendirian dan pembubaran amal usaha; c. pengangkatan dan pemberhentian Badan Pembina Harian amal usaha kesehatan yang berbentuk Rumah Sakit; pengangkatan dan pemberhentian karyawan amal usaha; e. pengelolaan keuangan dan kekayaan amal usaha; penyusunan dan pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja amal usaha; g. pelaporan amal usaha. (3) Majelis tingkat wilayah sampai dengan cabang bertugas melaksanakan aturan dari Majelis tingkat pusat.
d f.
Pasal 5 Wewenang
(1) Majelis tingkat pusat berwenang menetapkan Ketentuan Majelis tentang:
a-
b.
pelaksanaan pasal 3; pendirian dan pembubaran amal usaha, dengan aturan:
c.
usaha ditetapkan Pimpinan persyarikatan masing-masing tingkat. pembubaran amal usaha ditetapkan pimpinan wilayah, kecuali amal usaha bidang kesehatan yang langsung di bawah Pimpinan pusat Muhammadiyah; pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Badan pembina Harian amal usaha kesehatan yang berbentuk Rumah sakit, dengan aturan penetapannya dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat atas usulan Majelis, kecuali amal usaha bidang kesehatan yang langsung di bawah Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
1) pendirian amal
2)
d. e.
pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Direktur/Kepala dan Wakil Direktur/Kepala amal usaha bidang kesehatan kepada pimpinan persyarikatan penyelenggara, kecuali amal usaha bidang kesehatan yang langsung di bawah pimpinan Pusat Muhammadiyah; pengusulan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d harus merupakan keputusan Rapat
Pleno Majelis; pengangkatan dan pemberhentian karyawan, dengan aturan penetapannya dilakukan oleh Badan Pembina Harian amal usaha kesehatan yang berbentuk Rumah Sakit, kecuali amal usaha bidang kesehatan yang langsung di bawah Pimpinan Pusat Muhammadiyah; g. pengelolaan keuangan dan kekayaan amal usaha; h. peny.usunan dan pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja amal usaha; pelaporan amal usaha. (2) Majelis tingkat wilayah sampai dengan cabang berwenang menyelenggarakan amal usah4 program, dan kegiatan sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (1).
f
i.
BAB IV HUBUNGAN DAN TATA KERJA Pasal 6
Hubungan
(1) Majelis mengadakan hubungan vertikal dalam penyelenggaraan amal usaha, pro$am, dan kegiatan Persyarikatan di bidang kesehatan dengan pemberitahuan baik kepda Pimpinan Persyarikatan setingkat maupun yang dituju. Dalam hal hubungan dengan Pimpinan Persyarikatan dilalrukan dengan persetujuan dan atas nama Pimpinan Persyarikatan setingkat. (2) Majelis mengadakan hubungan horizontal dengan Majelis dan Lembaga lain serta Organisasi Otonom, dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Persyarikatan.
(3) Maje,lis dengan persetujuan Pimpinan persyarikatan dapat mengadakan hubungaa dengan Amal usaha Majelis lain dalam pelaksanaan program dan kegiatan yung dilakukan dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Majelis yang membawahi amat usaha tersebut dan Pimpinan Persyarikatannya. (4) Majelis dapat mengadakan hubungan dan ke{asama dengan pihak lain di luar persyarikatan, dengan {rrsetujuan Pimpinan Persyarikatan setingkat. Dalam hal hub,ngan dan le4asama dengan pihak luar negeri, diatur oleh pimpinan pusat Muhammadiyah.
r*4
Pasal 7 Tata Kerja
Majelis menyusun Tata Ke{a dengan menerapkan prinsip.prinsip amanah, adil, transparan, akuntabel, dan partisipatif berdasarkan peraturan persyarikatan.
BAB V PIMPINAN Pasal 8 Persyaratan
(1) Syarat Pimpinan Majelis:
a. b.
c. d. e.
f.
taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam; setia pada prinsipprinsip rlasar pe{uangan Muhammadiyah; dapat menjadi teladan dalam Muhammadiyah; taat pada garis kebijakan pimpinan Muhammadiyah; memiliki kecakapan dan berkemampuan menjalankan tugasnya;
telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya satu tahun dar/atau
dalam kepemimpinan di ringkungan Muharnmadiyah bagi pimpinan tingkat Daerah, Wilayah dan Pusat; g. tidak merangkap jabatan pimpinan penyarikatan dan amal usahany4 baik vertikat maupun horizontal; tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingtat;' (2) Penyimpangan dari ketenhran pasal 8 ayat (l) huruf f, g, dan h tranya-aapat dilakukan atas keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
!9+"1sau*Majelis
h.
Pasal 9 Susunan Susunan Pimpinan Majelis terdiri atas: Ketua dan Wakil Ketua. 2. Seketaris dan Wakil Seketaris. 3. Bendahara dan Wakil Bendahara. 4. Ketua dan Anggota Bidang yang diperlukan.
l.
Pasal 10 Penetapan
(1) Penetapan susunan dan personalia Pimpinan Majelis dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat. (2) Masa jabatan Pimpinan Majelis sama dengan masa jabatan Pimpinan Persyarikatan. (3) Jabatan Ketua Majelis tingkat pusat, wilayah, dan daerah dapat dijabat oleh orang yang sama paling banyak dua kali masajabatan berturut-turut. (4) Perubahan personalia Pimpinan Majelis dapat dilakukan dalam tenggang masa jabatan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat (5) Tugas Pimpinan Majelis berakhir pada waktu dilakukan serah terima jabatan dengan Pimpinan baru.
(6) Penyimpangan dari ketentuan pasal l0 ayat (3) dapat dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat dengan persetujuan Pimpinan Persyarikatan setingkat di atasnya.
BABVI RAPAT Pasal 1 I Rapat Pimpinan Majelis
(1) Rapat Pimpinan Majelis adalah rapat yang membahas pelaksanaan kebijakan dan program Persyarikatan yang berkaitan dengan tugas Majelis. (2) Rapat Pimpinan Majelis terdiri atas: a. Rapat Harian; b. Rapat Bidang; c. Rapat Pleno. Pasal 12 Rapat Ke{a Majelis
(1) Rapat Ke{a Majelis adalah rapat yang membahas tindak lanjut pelaksanaan kebijakan dan program Persyarikatan yang berkaitan dengan tugas Majelis. (2) Rapat Ke{a Majelis dihadiri oleh: a. pada tingkat pusat: 1) wakil Pimpinan Pusat Muhammadiyah; 2) anggota Majelis tingkat pusat; 3) wakil Majelis tingkat wilayah; 4) wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat pusat;
5)
b.
undangan. pada tingkat wilayah:
1) wakil Pimpinan Wilayah Muhammadiyah;
2) anggota Nlajelis tingkat wilayah; 3) wakil Majelis tingkat daerah; 4) wakil Pimpinan Organisasi Otonom
c.
tingkat wilayah;
5)
undangan. pada tingkat daerah:
1) wakil Pimpinan Daerah Muhammadiyah;
2) anggota Majelis tingkat daerah; 3) wakil Majelis tingkat cabang; 4) wakil Pimpinan Organisasi Otonom 5) undangan.
d.
pada tingkat cabang
tingkat daerah;
:
1) wakil Pimpinan Cabang Muhammadiyah;
2) anggota Majelis tingkat cabang; 3) wakil Majelis tingkat ranting, 4) wakil Pimpinan Organisasi Otonom 5) undangan.
tingkat cabang;
(3) Keputusan Rapat Ke{a Majelis mulai berlaku setelah ditanfidz oleh Pimpinan Penyarikatan setingkat. Pasal 13 Rapat Koordinasi
(1) Rapat Koordinasi adalah rapat yang mengkoordinasikan tindak lanjut pelaksanaan kebijakan dan program Persyarikatan yang berkaitan dengan tugas Majelis. (2) Rapat Koordinasi dihadiri oleh unsur terkait sesuai bidang tugas dan kepentingan sp31 Majelis.
BAB
\rII
KEUANGANDANKEKAYAAN Pasal 14 Keuangan
(l) Pembiayaan Majelis menjadi tanggung jawab pimpinan persyarikatan
masing-masing
tingkat. (2) Majelis dapat menyelenggarakan usaha dan/atau administrasi keuangan sendiri atas persetujuan dan dalam koordinasi Pimpinan persyarikatan masing-masing tingkat. (3) Majelis menyusun Rencana Anggaan pendapatan dan Belanjiuntuk aaj"tar., kepada dan disahkan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat. (4) Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja yang dilakukan oleh Majelis. Pasal 15 Kekayaan
(1) Kekayaan Majelis secara hukum milik pimpinan pusat Muhammadiyah. (2) Pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan dapat dilakukan oleh Majelis sesuai dengan ketentuan dan/atau kebijakan Pimpinan Persyarikatan. (3) Pemindahan hak atas kekayaan berupa benda bergerak dilakukan oleh pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat atas pelimpahan wewen:rng dari pimpinan pusat, sedang untuk benda tidak b€rgerak dilakukan atas izin pimpinan pusat tu"nammiayan
BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 16 Pembinaan dan Pengawasan
Pembinaan dan pengawasan Majelis dalam bidang faham agama, ideologi, penyelenggaraan amal usaha, progam, kegiatan, dan pengelolaan keuangan dan kekayaan- diiatutii oleh . Pimpinan Persyarikatan.
BABrx LAPORAN
17
Pasal Laporan
:
(l).Majetis wajib membuat laporan pelaksanaan tugas pokok disertai laporan keuangan dan kekayaan kepada Pimpinan Persyarikatan.
(2).Laporan Majelis terdiri atas Laporan Akhir Masa Jabatan, laporan Tahunan, Laporan Insidental, dan Laporan Khusus.
BABX PENGHARGAAN DAN SANKSI Pasal 18 Penghargaan dan Sanksi Penghargaan dan sanksi terhadap Majelis dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan
BAB)(I KETENTUAN PERALIIIAN Pasal 19 Ketentuan Peralihan
segala peraturan tentang Majelis yang selama ini berlaku harus disesuaikan dengan peraturan
I.
BABXII PENUTUP Pasal 20
penutup
(l)Pada saat Peraturan mr.rlai berlak., surat Keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah nomor 87lKEP/t.o/B/20il rertanggar 28 Jumadilawal 1432 H bertepatan d"rg* 0, M;ilorr vr pembina
Pedoman Majeris Kesehatan umum dicabut dan _^. lentang (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
dinyadt* tiar[
u*r"u
Ditetapkan di : Yogyakarta Pada tanggal : 19 Syakban 1436 H 06 2015 M
Juni
KetuaUmum,
6f. Dr. H. M. Din Syarnpuddin-
ris Umum-
Ar-+
Dsarr6-, M Ag. 608658
