KUMPULAN BAHAN SERAHAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI

MANDIRI

P E R K O TA A N

KUMPULAN BAHAN SERAHAN PELATIHAN PENGUATAN BKM/UP/RELAWAN/LURAH

BB.01

LOKASI SIKLUS TAHUN KE 2

Bagaimana Melakukan Monev? Sebagaimana dengan sebuah rencana kerja, rencana monev pun harus mudah dipahami oleh orang yang berkepentingan. Karenanya, rencana monev perlu dengan lengkap menjelaskan: a) siapa yang akan me-monev; b) apa yang dimonev; c) bagaimana cara memonev; d) kapan monev dilakukan; dan e) dimana monev dilakukan. Pertanyaan-pertanyaan berikut dapat kita pegang untuk menyusun rencana monev. 1. Apa yang perlu di monev? 2. Tolok ukur (indikator) apa yang dipakai? 3. Siapa yang mengendalikan dan mengkoordinasi proses monev? 4. Siapa yang perlu dilibatkan dalam monev? Apa perannya? 5. Kapan dan dimana masing-masing langkah monev akan dilaksanakan? 6. Bagaimana monev akan dilakukan (pilihan bentuk, cara dan alat)? 7. Bagaimana kita akan mengemas hasil monev? 8. Kepada siapa kita akan membagikan hasil monev? 1. Apa yang dimonev? Hal-hal yang akan dimonev sangat tergantung tujuan monev itu sendiri.

;

Perencanaan, apakah perencanaan program telah dilakukan bersama-sama (mengundang banyak pihak yang akan dilibatkan dalam program)?

;

Kegiatan, apakah kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik (tepat waktu, sesuai anggaran, partisipasi semua pihak, dll)

;

Penggunaan sumber daya, apakah penggunaan sumber daya sudah cukup baik? (tidak boros, tidak berlebihan)?

;

Pelaku kegiatan, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan? Apakah kita telah melibatkan pihak-pihak terkait (masyarakat lain, LSM, pemerintah, donor, dll) sesuai kesepakatan?

; ;

Hasil, apakah hasil yang diharapkan telah tercapai atau belum?

;

Nilai-nilai, apakah nilai-nilai yang telah disepakati masih ditaati oleh semua pihak?

Tujuan dan manfaat, apakah tujuan program sudah tercapai? Apakah masyarakat bisa merasakan manfaat dari program?

Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2

1

2. Indikator yang digunakan Indikator digunakan untuk memudahkan dalam menilai keberhasilan, kegagalan atau kondisi suatu program. Indikator yang biasa dipakai untuk mengevaluasi sebuah program:

; ; ;

Ketersediaan sarana untuk mencapai tujuan yang diinginkan

; ;

Apakah sarana yang disediakan benar-benar digunakan untuk tujuan semula

;

Bagaimana mutu pekerjaan dan sarana yang dihasilkan program (kualitas hidup, kualitas tanaman yang ditanam)

;

Berapa banyak sumber daya (tenaga, barang, dana) yang sudah digunakan (diinvestasikan) untuk mencapai tujuan

;

Apakah sumber daya dan kegiatan yang dilakukan benar-benar dimanfaatkan secara maksimal

;

Apakah kegiatan yang dilakukan benar-benar memberikan masukan terhadap perubahan yang diinginkan

Apakah hasil proyek sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai Apakah sarana atau kegiatan yang dibuat benar-benar dapat dicapai atau dimanfaatkan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkannya

Berapa persen jumlah atau luas sasaran sebenarnya yang dapat dijangkau oleh program

3. Siapa yang melakukan monev Sebelum menjawab pertanyaan siapa yang melakukan monev, maka kita perlu membedakan dua pertanyaan berikut: a. Siapa yang mengendalikan dan mengkoordinasikan proses monev? b. Siapa yang perlu dilibatkan dalam monev? Perannya apa? Seperti dalam permainan sepakbola, pertanyaan pertama adalah sama dengan siapa yang menjadi kapten. Pertanyaan kedua adalah sama dengan siapa yang menjadi pengatur serangan, penjaga gawang, penyerang, dsb. Jika monev dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan monev, semakin baik. Namun demikian pihak yang paling merasakan dampak program lah yang harus menjadi pengendali proses monev, dan mereka berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

2


4. Kapan dan dimana dilakukan? Pada prinsipnya monev dilakukan kapan saja, dan menjadi bagian tidak terpisahkan seiring dengan berjalannya kegiatan atau program. Namun demikian, seringkali kegiatan monev menjadi terlupakan karena tidak ditetapkan waktunya. Guna menetapkan waktu yang paling cocok, pertimbangkan saat strategis sesuai program kerja. Pilihannya adalah:

; ; ; ;

Awal, pertengahan dan akhir program Terus menerus, perbulan, perkuartal, pertahunan Beberapa bulan setelah program atau proyek selesai Mengikuti alur kegiatan yang disepakati bersama

Penentuan tempat monev, tergantung apa yang dimonev dan cara yang dipilih. Secara umum:

;

Untuk pengamatan secara langsung, monev perlu dilakukan di tempat pelaksanaan kegiatan

;

Untuk diskusi dan pelaporan sebaiknya dilakukan di tempat yang nyaman dan gampang dijangkau oleh semua pihak yang perlu terlibat.

Sumber: Monitoring & Evaluasi: Sebagai Media Belajar, DFID, 2001


3

Pandua an Meman ndu Monevv Partisipa atif di Massyarakat • • • •

• • • Peserta

Meng gidentifikasi dan me enganalisis siapa saja yang berpa artisipasi dalam d keg giatan, khu ususnya partisipasi masyyarakat miskkin dan kaum m perempuan n. Meng gidentifikasi dan me enganalisis siapa saja yang meng gambil keputtusan dalam m kegiatan. Meng gidentifikasi dan men nganalisis penerima manfaat kegia atan. Mend diskusikan cara untu uk mening gkatkan pa artisipasi, pengambilan kep putusan dan n kepuasaan n masyaraka at miskin dan kaum k perem mpuan. Kerta as plano, selotip kertas Spidol warna-wa arni Kerta as metaplan n warna warn ni

Pertemua an warga in ni diadakan setelah sa atu kegiatan n selesai. Pertemua an kecil ini dihadiri ole eh pihak-pih hak yang iku ut dalam kegiatan, terutama perempua an miskin, laki-laki miskin, ngelola keg giatan (panitia). Rela awan dapat menjadi dan pen pemandu u monev parrtisipatif ini.

IDENTIFIKASI & ANALISIS A P PARTISIPA ASI 1. Samp paikan tuju uan kita melakukan m monev pa artisipatif kegia atan. Pastika an warga ya ang hadir memahami m k kegunaan perte emuan ini.

2. Buatllah daftar raangkaian sub-kegiatan yang y telah dilakukan d dalam m pelaksanaan kegiata an, termasu uk misalnya a rapatrapatt, menceta ak undanga an, menye ebarkan un ndangan, menyyediakan ko onsumsi, me empersiapka an tempat kegiatan, k dsb.

S berp partisipasi dalam 3. Salinlah contoh matriks Siapa

kegiatan ke dalam kerrtas plano. Pastikan peserta ompok oran ng yang berpartisipas b si dalam memahami kelo atan. kegia

4

Bahan Seraha an | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2

Daftar Kegiatan

Sub-

Siapa Berpartisipasi Kegiatan? 1 2 3 4 5

dalam 6

1. 2. 3. Keterangan: Kelompok 1 : Kelompok 2 : Kelompok 3 : Kelompok 4 : Kelompok 5 : Kelompok 6 : Kelompok 7 :

Pihak luar desa/kelurahan (faskel, proyek, dll). Aparat pemerintahan (kades, lurah, dsb) Tokoh masyarakat laki-laki Tokoh masyarakat perempuan Warga miskin laki-laki Warga miskin perempuan. dan lain-lain.

4. Persilahkan setiap orang untuk memberi suara (gunakan tanda X atau lingkaran) pada kelompok yang mereka pikir terlibat dalam masing-masing sub-kegiatan.

5. Setelah semua memberikan suara, diskusikan bersama

kelompok mana yang paling banyak berpartisipasi (terlibat kegiatan) dan mengapa. Hal ini penting untuk memahami mengapa kelompok tertentu dominan atau absen melakukan sub-kegiatan tertentu. Misalnya, perempuan hanya berperan sebagai penyedia makanan-minuman.

6. Cermati bersama, apakah warga miskin dan perempuan

banyak terlibat dalam kegiatan. Keterlibatan ini penting karena pada dasarnya kegiatan yang dilakukan terutama ditujukan untuk memberdayakan warga miskin dan perempuan.

7. Diskusikan apakah situasi ini perlu dirubah dan bila perlu, bagaimana melakukannya.

IDENTIFIKASI & ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN

8. Buatlah daftar seluruh keputusan yang telah diambil dalam


5

pelaksanaan kegiatan, termasuk misalnya penentuan jenis kegiatan, waktu atau lokasi, pembentukan panitia, penentuan penerima manfaat, dsb.

9. Salinlah contoh matriks Pengambil Keputusan ke dalam kertas plano. Pastikan peserta memahami kelompok orang pengambil keputusan.

Daftar Keputusan 1. 2. 3. Keterangan: Kelompok 1 : Kelompok 2 : Kelompok 3 : Kelompok 4 : Kelompok 5 : Kelompok 6 : Kelompok 7 :

Pengambil Keputusan? 1 2 3 4

5

6

Pihak luar desa/kelurahan (faskel, proyek, dll). Aparat pemerintahan (kades, lurah, dsb) Tokoh masyarakat laki-laki Tokoh masyarakat perempuan Warga miskin laki-laki Warga miskin perempuan. dan lain-lain

10. Persilahkan setiap orang untuk memberi suara (gunakan tanda X atau lingkaran) pada kelompok yang mereka pikir pengambil keputusan untuk masing-masing keputusan.


peserta kelompok mana saja yang paling banyak berperan dalam pengambilan keputusan. Sangat penting untuk memahami mengapa kelompok tertentu (seperti warga miskin dan perempuan) tidak berperan dalam pengambilan keputusan.

Tak jarang kita menemukan bahwa keputusan sebenarnya ditentukan oleh pihak luar. Kondisi ini menunjukkan masyarakat, terutama miskin, belum memiliki kesempatan untuk memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan dirinya.

12. Diskusikan apa yang dapat dilakukan sehingga warga miskin

dan perempuan dapat lebih berperan dalam pengambilan

6


keputusan. IDENTIFIKASI & ANALISIS PENERIMA MANFAAT

13. Buatlah daftar manfaat apa saja yang diperoleh dalam

pelaksanaan kegiatan, baik berupa barang/fisik maupun non-fisik seperti peningkatan pengetahuan, dsb.

14. Salinlah contoh matriks Penerima Manfaat ke dalam kertas plano. Pastikan peserta memahami kelompok orang penerima manfaat.

Jenis Manfaat

Penerima Manfaat? 1 2 3 4

5

6

1. 2. 3. Keterangan: Kelompok 1 : Kelompok 2 : Kelompok 3 : Kelompok 4 : Kelompok 5 : Kelompok 6 : Kelompok 7 :

Pihak luar desa/kelurahan (faskel, proyek, dll). Aparat pemerintahan (kades, lurah, dsb) Tokoh masyarakat laki-laki Tokoh masyarakat perempuan Warga miskin laki-laki Warga miskin perempuan. dan lain-lain

15. Persilahkan setiap orang untuk memberi suara (gunakan tanda X atau lingkaran) pada kelompok yang mereka pikir penerima manfaat pada masing-masing jenis manfaat.


peserta siapa saja yang sebenarnya mengambil manfaat paling banyak dari pelaksanaan kegiatan. Cermati seberapa banyak warga miskin dan perempuan menerima manfaat dari kegiatan.

17. Diskusikan apa yang dapat dilakukan sehingga warga miskin dan perempuan benar-benar pelaksanaan kegiatan.

menerima

manfaat

dari

USULAN DARI MASYARAKAT -


7

tindakan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan partisipasi warga miskin, untuk menjamin kepuasan kelompok sasaran, untuk meningkatkan pembelajaran di masyarakat, dan keberlanjutan Menurut Perempuan Menurut Laki-laki (Panduan ini diadaptasi dari Organisational Development Snapshot Tool, ACCESS, 2007,

dikembangkan untuk membangun kultur monev partisipatif di masyarakat melalui program PNPM Mandiri Perkotaan).

8


Memahami Sumberdaya Penguatan BKM Oleh : Budi Supriatna Untuk mencapai visi/misi keberadaan BKM, yaitu mendorong terjadinya perubahan sosial di komunitasnya, BKM perlu memperkuat kelembagaannya. Tanpa itu, amanat komunitas yang diembankan pada BKM besar kemungkinan akan gagal diwujudkan. Memperkuat kelembagaan berarti BKM memiliki kesediaan dan kemampuan untuk “menjadi lebih baik”. Secara umum, ada 2 pengertian yang terkandung di dalam “menjadi lebih baik”, yaitu memperbaiki, dan meningkatkan. Memperbaiki berhubungan dengan berbagai kelemahan yang ada pada tubuh BKM. Melalui proses ini, BKM menghilangkan, mengurangi terus-menerus berbagai kelemahannya, serta menumbuhkan berbagai hal yang belum tersedia guna meningkatkan kwalitas maupun kwantitas layanan bagi komunitasnya. Sedangkan Meningkatkan berhubungan dengan berbagai kekuatan yang dimiliki oleh BKM. Melalui proses ini, BKM mempertahankan serta menumbuh-kembangkan berbagai hal yang selama ini dipandang memberi faedah bagi perubahan sosial. Memperkuat kelembagaan akan berlangsung terus-menerus. Oleh karena itu, BKM perlu memiliki kesediaan dan kemampuan untuk belajar terus-menerus (organisasi belajar). Sumberdaya Dan Penguatan Kelembagaan BKM Agar dapat memperkuat kelembagaannya, BKM perlu memiliki kemampuan menggalang dan mengelola sumberdaya yang tersedia di dalam kelembagaannya. Sumberdaya merupakan faktor yang fundamental bagi keberadaan BKM atau organisasi-organisasi lainnya. Suatu organisasi tidak bisa berdiri tanpa dukungan sumberdaya. Lemah-kuatnya atau sehat-sakitnya suatu organisasi ditentukan pula oleh ketersediaan sumberdaya. Sumberdaya dan Daya Hidup BKM Sumberdaya merupakan faktor yang menentukan daya hidup BKM. BKM yang tidak memiliki suatu sumberdaya akan menjadi bergantung pada pihak-pihak lain. Semakin tinggi tingkat ketergantungannya, besar kemungkinan akan semakin besar pula resiko BKM tersebut kehilangan otonomi dan independesinya. Semakin tidak memiliki sumberdaya vital yang merupakan “nyawa” bagi kehidupannya, BKM cepat tapi pasti akan menuju kematiannya. Dengan adanya sumberdaya, BKM dapat mempertahankan daya hidupnya serta menjalankan berbagai kegiatan untuk mencapai visi/misi keberadaannya. Selain itu, dengan adanya sumberdaya BKM dapat: • membangun dan mengembangkan jaringan; memelihara hubungan dengan kelompok, komunitas, serta pihak-pihak lainnya • memperkuat kelembagaannya melalui berbagai peningkatan keterampilan dan pengetahuan, peningkatan kemampuan kepemimpinan, pengembangan kemampuan manajemen, pengembangan “organisasi belajar” BKM yang memiliki daya hidup berarti akan dapat secara terus-menerus menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam waktu yang panjang. Dengan demikian, memungkinkan mencapai tujuan utama keberadaannya, yaitu mendorong perubahan sosial yang lebih baik bagi komunitasnya.


9

Daya hidup bukanlah semata kemampuan untuk menggalang atau memperoleh sumberdaya, melainkan juga kemampuan untuk mengelola sumberdaya. Aspek-aspek Sumberdaya untuk Memperkuat Kelembagaan BKM Ada banyak pengertian tentang apa yang dimaksud dengan sumberdaya. Dalam kehidupan seharihari, kita sering mendengar pendapat yang mengatakan bahwa sumberdaya adalah suatu aspek tertentu saja, misalnya, uang/dana. Sumberdaya sama dengan uang/dana. Bahkan, tidak jarang pula kita temui kalangan yang menempatkan uang adalah segalanya. Dalam perspektif pengembangan kelembagaan BKM, sumberdaya tidaklah semata hanya uang atau suatu aspek tertentu saja. Sumberdaya adalah berbagai aspek yang dibutuhkan dan didayagunakan--meliputi orang, uang, peralatan, sistem manajemen, informasi, dan waktu yang dikerahkan--untuk mencapai visi/misi keberadaan BKM. Ada 5 aspek sumberdaya untuk memperkuat kelembagaan BKM, yaitu: 1. Visi/Misi Keberadaan BKM: Apa yang ingin dicapai oleh BKM? Untuk apa dan kenapa BKM didirikan? BKM mesti memiliki visi/misi keberadaan serta tujuan yang jelas. Visi/misi keberadaan serta tujuan BKM merupakan panduan arah bagi keseluruhan kerja yang dilakukan BKM. Ketika BKM tidak memiliki kejelasan arah tentang yang hendak dicapai dan ditujunya, bisa dipastikan BKM tidak akan mampu bertahan untuk waktu yang panjang. 2. Pengembangan Kapasitas: Apa kapasitas lembaga untuk menjalankan berbagai kegiatan? Pengembangan kapasitas merupakan jantung di dalam kelembagaan BKM. Pengembangan kapasitas mampu mendorong dan mengaktifkan berbagai sumberdaya lainnya. Di dalam penguatan kelembagaan BKM, pengembangan kapasitas mencakup, antara lain spirit tim, loyalitas, gaya kepemimpinan, berbagai pengetahuan dan keterampilan kerja, kapasitas dan proses pengambilan keputusan, pengembangan dan penguatan nilai-nilai. 3. Struktur organisasi dan Sistem Manajemen: Bagaimana struktur dan mekanisme untuk menjalankan berbagai kegiatan? Struktur mengacu pada komposisi di dalam organisasi BKM yang meliputi DPK, …..atau keseluruhan pengelola dalam berbagai tingkatan. Di dalam penguatan kelembagaan BKM, penting untuk mempertimbangkan struktur organisasi BKM perlu memiliki prosedur dan cara kerja yang efektif untuk mengelola berbagai sumberdayanya. Sistem manajemen ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, proses pengambilan keputusan, saluran komunikasi dan informasi, berbagai mekanisme, aturan, dan panduan kerja. 4. Uang dan peralatan: Bagaimana penggelolaan dan penggalangan dana serta perangkat kerja untuk menjalankan berbagai kegiatan? Penguatan kelembagaan BKM ditentukan pula oleh kemampuan BKM dalam menggalang dan mengelola pendanaan. Efisiensi dan efektifitas pemanfaatan dana, dengan mengacu pada transparansi dan akuntabilitas, diperlukan untuk menciptakan BKM yang sehat dan kuat. 5. Hubungan dan Jaringan: Apakah BKM membangun hubungan dan jaringan dengan pihakpihak lain untuk menjalankan berbagai kegiatannya? Memelihara koordinasi, hubungan, dan jaringan dengan pihak lain merupakan aspek penting di dalam penguatan kelembagaan BKM. BKM bukanlah organisasi yang ekslusif serta mengisolasi diri. Hubungan dan jaringan akan membantu peningkatan kapasitas BKM untuk

10


melaksanakan berbagai kegiatan secara efektif. Kemiskinan tidaklah bisa dihadapi dan ditangani oleh BKM secara sendirian.

Pengembangan Kapasitas

Struktur & Sistem Manajemen

• • • •

• • • •

Keterampilan Pengetahuan Kepemimpinan Dan lain-lain

• •

Struktur Organisasi Administrasi Keuangan Komunikasi & Informasi Kaderisasi Dan lain-lain

Uang & Peralatan • •

Pengelolaan dan Penggalangan Dana Perangkat

Hubungan Jaringan • • • •

&

Kelompok Komunitas Organisasi Sejenis Pihak-pihak lain (NGO, Swasta, Pemerintah)

Visi/Misi BKM

Pendekatan untuk Pengembangan Sumberdaya dalam Penguatan Kelembagaan BKM Dari semua aspek sumberdaya, pengembangan kapasitas manusia merupakan substansi dalam memperkuat dan mengembangkan daya hidup kelembagaan BKM. Pengembangan manusia merupakan jantung bagi proses penguatan daya hidup kelembagaan BKM. Pengembangan manusia tidak hanya mencakup peningkatan kapasitas keterampilan dan pengetahuan para pengelola BKM, KSM, serta komunitas. Namun, meliputi juga penciptaan kondisi di dalam kelembagaan BKM, KSM, serta komunitas yang mampu menumbuhkan nilai-nilai universal kemanusiaan. Suatu penciptaan kondisi yang juga mampu mendorong terbentuknya ruang bagi BKM, KSM, serta komunitas untuk mengakses dan memiliki kontrol terhadap pengelolaan berbagai sumberdaya melalui proses-proses pembangunan. Pendekatan yang berorientasi pada pengembangan kapasitas nilai merupakan kaidah dalam penguatan kelembagaan BKM. yang anti terhadap pertumbuhan modal (ekonomi) serta kesejahteraan. Meskipun demikian, pendekatan ini berbeda dengan pandangan yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi sebagai fundamen utama bagi Pengelola pengembangan manusia melalui & Kader “efek tetesan ke bawah”; suatu pandangan yang dianut oleh para pemeluk faham neoliberilasasi. Pendekatan yang berorientasi pada pengembangan manusia

manusia dengan berbasis pada nilaiPendekatan ini bukanlah pendekatan

Pengembang an Manusia

Komunitas Pengelola KSM


11

dengan berbasis pada nilai-nilai juga berbeda dengan pandangan yang meletakkan manusia sebagai alat untuk meningkatkan pendapatan, kekayaan, dan perluasan produksi; suatu pandangan yang lazim dipakai dalam HRD (human resources development). Pendekatan yang berorientasi pada pengembangan manusia dengan berbasis pada nilai-nilai juga berlainan dengan pandangan yang lebih mengutamakan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Suatu pandangan yang melihat dan menempatkan masyarakat sebagai “penerima manfaat” ketimbang pelaku aktif dalam proses-proses pembangunan. Ketiadaan sumberdaya serta ketergantungan yang sedemikian tinggi pada pihak-pihak lain di luar diri dan komunitasnya, pada gilirannya hanya akan membuat BKM kehilangan otonomi dan independensinya. BKM perlu secara kritis mencermati dan menilai kembali strategi pengembangan sumberdayanya. BKM perlu menyusun strategi bagi pengembangan manusia, baik bagi pengelola BKM, KSM, serta bagi komunitas. Suatu strategi yang secara sistematik dan bertahap dapat memutus mata rantai ketergantungan BKM terhadap banyak pihak yang berada di luar diri dan komunitasnya. Menggalang dan Mengelola Sumberdaya Menggalang dan mengelola sumberdaya adalah satu-satunya jalan untuk mempertahankan dan memperkuat kelembagaan BKM. BKM perlu merumuskan strategi, baik bagi penggalangan sumberdaya maupun untuk pengelolaannya.Suatu strategi yang mampu menjawab tersedianya sumberdaya serta sekaligus secara sistematis dan bertahap dapat mendorong BKM menuju otonomi dan kemandirian. Berbagai sumberdaya yang tersedia pada berbagai pihak, komunitas maupun pihak-pihak eksternal di luar komunitas, hanya bisa diakses manakala BKM mampu menunjukkan dirinya adalah pihak yang memiliki kecakapan dan kredibilitas. Kecakapan berhubungan dengan tingkat kinerja BKM dalam menjalankan dan mengelola kegiatan-kegiatannya. Kredibilitas berhubungan dengan aspek nama baik, reputasi, keterpercayaan. Tanpa itu, proses yang ditempuh dalam menggalang sumberdaya akan berat dan berliku atau bahkan menemui kegagalan.

12

Secara umum, ada pola kecenderungan dalam menggalang sumberdaya bagi penguatan kelembagaan organisasi berbasis volunteer, misalnya LSM dan organisasi masyarakat sipil. Pola kecenderungan ini menunjukan bahwa keduanya masih belum optimal dalam penggalangan sumberdaya. Untuk penggalangan sumberdaya pendanaan, banyak organisasi berbasis volunteer cenderung mengandalkan pada pihak-pihak eksternal yang berada di luar komunitas dan organisasinya Kecenderungan Penggalangan Pendanaan

Eksternal Komunitas Internal

Pihak Pemilik Sumberdaya

Bagan Kecenderungan Penggalangan Sumberdaya Pendanaan Sumberdaya Pendanaan

Peruntukan

Pemerintah

Pajak dari Warga Negara

Pelayanan publik

Publik

Swasta

Investor, Pelanggan/ Pengguna produk atau jasa

Produk dan Jasa Layanan

Pelanggan/ Pengguna produk atau jasa

Organisasi V l t

Pemerintah Funding

Pihak


P

Penerima Manfaat

Kemampuan BKM dalam mengelola sumberdaya yang telah diperoleh merupakan faktor terpenting atau bahkan modal utama dalam menjajaki dan mengembangkan penggalangan sumberdaya. Pada aspek pengelolaanlah, kecakapan dan kredibilitas BKM sesungguhnya dipertaruhkan. Pengelolaan selain berhubungan dengan efesiensi dan efektifitas dalam mengelola sumberdaya untuk memperoleh manfaat sebesarbesarnya bagi pengembangan komunitas, juga menyangkut transparansi dan akuntabilitas. Komunitas adalah Sumberdaya Terbesar yang Dimiliki BKM Kita telah memahami bahwa komunitas adalah “pemilik” BKM. Daya dukung komunitas merupakan fundamen yang akan menentukan kekokohan pilar-pilar kelembagaan BKM. Semakin tinggi tingkat dukungan komunitas akan menjadi semakin kuatlah keberadaan BKM.

Sedangkan untuk penggalangan sumberdaya nondana, banyak organisasi berbasis volunteer lebih bertumpu pada kemampuan dan kreativitas para pengelolanya ketimbang pada pihak lokal, komunitas, maupun pihak eksternal. Bahkan tidak jarang masa depan suatu organisasi kemudian bergantung hanya pada segelintir pengelolanya. Kecenderungan Penggalangan Sumberdaya Nonpendanaan

Internal Komunitas Eksternal

Menggalang hubungan dan dukungan komunitas serta memeliharanya secara terus-menerus perlu mendapat perhatian dan curahan energi terbesar dalam pelaksanaan berbagai kegiatan BKM seharihari. Dinamika proses penguatan daya hidup BKM sesungguhnya terletak di dalam kemampuan BKM untuk terus-menerus menggalang dan mengelola hubungan serta dukungan komunitasnya. Komunitas adalah sumberdaya terbesar yang dimiliki BKM. Adalah sebuah kekeliruan manakala menempatkan komunitas sebagai “pemilik pasif yang hanya menerima manfaat semata” (penerima manfaat). Cara pandang tersebut masih sedemikian rupa mewarnai berbagai program yang mengusung “pemberdayaan”. Implikasi dari cara pandang tersebut, dalam prakteknya, akan menggali sebuah jurang keterpisahan antara BKM dan komunitasnya. Pada gilirannya, akan membuat BKM kehilangan sumberdaya terbesarnya, yaitu komunitasnya itu sendiri. Jalan apa yang mesti ditempuh BKM dan komunitas agar dapat memenuhi berbagai kebutuhan sumberdaya untuk memperkuat BKM serta sekaligus mengurangi tingkat ketergantungannya pada pihak lain? Kita kemudian menyebut jalan yang ditempuh itu sebagai Partisipasi. Partisipasi bukanlah sekedar memperoleh dukungan tanda tangan dari warga. Atau terkungkung pada sebatas ruang pertemuan yang dihadiri warga. Partisipasi adalah interaksi terus-menerus antara warga dan BKMnya. Di dalamnya berlangsung keterlibatan warga mulai dari pengambilan keputusan maupun penyelenggaraan kegiatan. Partisipasi pun mencakup juga rasa kepemilikan dan memperoleh manfaat bersama dari keberadaan BKM.


13

BKM perlu sedemikian rupa membuka berbagai ruang dialog dan keterlibatan sang pemilik. Selain mengembangkan berbagai kegiatan yang memadai---untuk dialog dan keterlibatan komunitas---BKM perlu mengembangkan suatu sistem, aturan main, serta manajemen agar ruang dialog dan keterlibatan komunitas tersebut dapat terjaga keberlangsungannya. Partisipasi komunitas bukanlah hendak mengabaikan pentingnya membangun kerjasama antara BKM dengan pihak-pihak lainnya yang berada di luar komunitas. Justru sebaliknya, melalui partisipasi komunitas, BKM dapat memastikan bahwa kerjasama dengan berbagai pihak lain adalah seiringsejalan dengan kepentingan pengembangan komunitas. Pada gilirannya, hal itu akan memperkuat kepercayaan dan jalinan kerjasama yang akan dan sedang dijalankan.

Pemilik

Pelaku Aktif Komunitas

Penerima Manfaat

Sumberdaya Terbesar

14


Penilaian Perkembangan Organisasi BKM/LKM Seiring perjalanan waktu, BKM/LKM akan mengalami perubahan-perubahan baik yang direncanakan maupun tidak. Perubahan ini bisa didorong oleh faktor-faktor dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal). Konsistensi dan kreativitas pengurus BKM/LKM akan merubah BKM. Begitupun, ketidakaktifan pengurus BKM/LKM akan membawa perubahan. Masyarakat yang merasa penting akan keberadaan BKM/LKM sehingga termotivasi untuk berkontribusi juga akan membawa perubahan terhadap BKM/LKM. Begitupun sebaliknya. Perubahan BKM/LKM adalah keniscayaan. Karenanya, sangat penting bagi pengurus BKM/LKM untuk mengenali perubahan. Perubahan BKM/LKM yang cukup besar mungkin akan terjadi tatkala pendampingan program berakhir. Pengurus BKM/LKM mulai saat ini harus mulai membayangkan bagaimana jalannya BKM/LKM tatkala tak ada lagi ‘suntikan’ dana BLM, tak ada lagi fasilitator dan rombongan konsultan pendamping, tak ada lagi berbagai aktivitas pengembangan kapasitas yang diterima gratis, tak ada lagi berbagai kewajiban dan tekanan pelaporan, dan sebagainya. Mungkin akan menjadi perubahan yang menyenangkan. Mungkin juga titik kematian organisasi dimulai di masa itu. Untuk itu, mulai saat ini, pengurus BKM/LKM perlu disiapkan untuk menghadapi berbagai perubahan. Ini merupakan tanggung jawab program. Alat penilaian perkembangan organisasi BKM/LKM ini dimaksudkan untuk menyiapkan pengurus BKM (termasuk unit pengelola dan relawan lainnya) menghadapi tantangan perubahan organisasi. Perangkat manajemen ini tak lebih adalah alat bantu musyawarah untuk mengembangkan mimpi organisasi berikut tahapan-tahapan yang akan menunjukkan jalan menuju mimpi. Jadi, pertama, BKM/LKM harus memiliki visi atau cita-cita atau mimpi organisasi. Kedua, menurunkan mimpi menjadi tahapan-tahapan perkembangan organisasi yang bergerak maju. Apa pentingnya? Dengan kata lain sebenarnya kita sedang merencanakan perubahan sehingga lebih siap menghadapi perubahan. BKM/LKM secara sadar dapat mengontrol gerak, kesesuaian sumber daya, pilihan cara dan saling menjaga kinerja di antara para anggota dan unit pengelola. Dengan kata lain, penilaian perkembangan organisasi BKM/LKM merupakan alat untuk mengetahui bahwa BKM/LKM sedang menuju ke arah yang benar. Arah yang Hendak Dituju? Pertanyaan ini hanya boleh dijawab oleh para pengurus BKM/LKM. Pun, ketika harus memutuskan, pengurus BKM/LKM harus bertanya kepada berbagai pihak yang berkepentingan terhadap BKM/LKM terutama masyarakat miskin. Kalau saat ini ada tujuh ribuan BKM/LKM maka kemungkinan akan ada tujuh ribuan variasi arah pengembangan BKM/LKM. Meski begitu, dua hal yang tak boleh berubah dari semua variasi arah pengembangan BKM/LKM adalah pertama, cita-cita awalnya sebagai motor penanggulangan kemiskinan, dan kedua, pilihan bentuk organisasinya sebagai organisasi masyarakat warga (civil society organization).


15

Berangkat dari alasan dan bentuk keberadaan tersebut, program ini mengembangkan tahapan pengembangan organisasi BKM/LKM yang bersifat generik sebagai berikut.

BKM/LKM Awal terbentuk

BKM/LKM Berdaya

BKM/LKM Mandiri

BKM/LKM menuju Madani

Ciri utama dari tahapan ini adalah perubahan organisasi yang bergerak maju dari satu organisasi yang didorong pembentukannya oleh program menjadi organisasi yang sepenuhnya milik masyarakat. Konsisten dengan orientasi tersebut, selayaknya semakin maju BKM/LKM maka intervensi program akan semakin kecil dan akhirnya berakhir. Masyarakatlah yang harus terus mengurus dan merawat BKM/LKM. Apa itu Penilaian Perkembangan Organisasi BKM/LKM? Metode penilaian perkembangan organisasi BKM/LKM ini diadaptasi dari IDF (Institutional Development Framework – Kerangka Pengembangan Organisasi), suatu perangkat manajemen yang dirancang untuk menilai tingkat perkembangan suatu organisasi. Alat ini telah digunakan di banyak tempat dan berhasil membantu organisasi, terutama organisasi masyarakat sipil, untuk meningkatkan kinerja organisasi, memperkuat dampak, meningkatkan daya tahan organisasi bekerja bersama masyarakat, dan meningkatkan efisiensi agar organisasi lebih efektif. Penggunaan alat ini membantu organisasi menyadari faktor-faktor yang mendorong keberhasilan, mengenali kekuatan dan kelemahan, memiliki prioritas rencana kerja yang lebih akurat untuk memperbaiki kelemahan dan memperkuat kekuatan, dan mengukur tingkat capaian terhadap tujuan. Kekuatan metode ini terletak pada sifatnya yang partisipatif, menilai diri sendiri (self assessment) dan penilaian berkala. Proses penilaian perkembangan organisasi ini dilakukan dalam diskusi (musyawarah) yang diikuti oleh seluruh pengurus BKM/LKM (termasuk unit pengelola dan relawan lainnya). Semakin banyak pelaku organisasi yang terlibat maka hasil penilaian akan semakin baik. Dengan demikian hasil penilaian merupakan kesepakatan seluruh pelaku BKM/LKM. Penilaian juga harus dilakukan berkala (setiap tahun) untuk mengukur tingkat kemajuan organisasi sesuai kriteria (indikator) yang disepakati. Sebagai satu alat evaluasi, penilaian perkembangan organisasi ini mudah, murah dan efektif. Setiap anggota BKM/LKM atau relawan yang telah dilatihkan dapat menjadi fasilitator proses ini, dan tentu saja mempersiapkan diri. Penilaian ini tidak membutuhkan biaya yang besar untuk peralatan, tenaga ahli dan sebagainya. Cukup dibutuhkan satu ruang pertemuan ditambah konsumsi yang enak. Efektif karena hasil penilaian ini dapat langsung digunakan untuk merumuskan program kerja tahun berikutnya. Perangkat Penilaian Perkembangan Organisasi BKM/LKM Penilaian perkembangan organisasi BKM/LKM ini telah jauh mengalami penyederhanaan dari perangkat IDF. Pertimbangan utama adalah kemudahan penggunaan di lapangan. Salah satu perangkat utama adalah Matriks Tingkat Perkembangan Organisasi BKM/LKM. Matriks ini merupakan jantung dari alat penilaian perkembangan organisasi ini. Matriks ini berbentuk tabel dengan beberapa kolom dan banyak baris. Secara praktis, tujuan dari diskusi kelompok adalah mengisi nilai dari setiap aspek perkembangan organisasi secara bersama-sama.

16


Berbeda dengan metode asli IDF yang memberikan matriks kosong kepada peserta, peserta musyawarah penilaian perkembangan organisasi BKM/LKM tidak perlu lagi merumuskan isi matriks penilaian kelembagaan BKM/LKM. Sehingga dalam pelaksanaannya, anggota BKM/LKM mendiskusikan dan menyepakati nilai/skor tingkat perkembangan organisasi.

tinggal

Kolom pertama Matriks penilaian berisi 6 bidang/sumber daya organisasi yaitu statuta organisasi, kepemimpinan, sistem manajemen, sumberdaya keuangan, sumberdaya manusia, dan hubungan eksternal. Setiap bidang memiliki bobot yang berbeda yang menunjukkan tingkat kepentingan terhadap jalannya organisasi. Masing-masing bidang diuraikan lebih lanjut dalam aspek-aspek organisasi. Dalam pengisian matriks, aspek-aspek inilah yang ditentukan nilai “tingkat perkembangannya”. Tahap perkembangan organisasi dirumuskan secara kualitatif, yang mencakup empat tahap perkembangan yaitu awal, berdaya, mandiri dan menuju madani, dan seluruh tahap dinilai secara kuantitatif pada rentang nilai dari 25 sampai 400. Setiap tahap perkembangan nilainya dibagi empat sehingga gradasi setiap tahap dapat diperhalus.

Tahap Perkembangan Nilai BKM/LKM Awal 25 – 50 – 100 Berdaya 125 – 150 – 200 Mandiri 225 – 250 – 300 Menuju Madani 325 – 350 – 400

75 – 175 – 275 – 375 –

Dalam penilaian tahap perkembangan, setiap aspek organisasi diteliti mengenai kondisi obyektifnya. Dalam kolom-kolom tahap perkembangan tersedia indikator yang menunjukkan tingkat perkembangan organisasi. Meski begitu, harus disadari rumusan indikator ini memiliki keterbatasan untuk mencakup realitas yang ada. Karenanya, pertajamlah indikator ini melalui diskusi sehingga menghasilkan nilai perkembangan.


17

Contoh pengisian aspek Visi-Misi

Perhatian pertama ditujukan melihat narasi (indikator) Tahap Perkembangan: Awal, Berdaya, Mandiri, dan Menuju Madani. Periksa narasi perkembangan Awal, diskusikan apakah kondisi obyektif BKM/LKM saat ini telah mencapai kondisi “Visi-Misi disusun oleh panitia pembangunan BKM, sebagaimana tertulis dalam AD/ART BKM”. Kalau ya, maka periksa narasi perkembangan Berdaya, diskusikan apakah kondisi obyektif BKM/LKM saat ini telah mencapai kondisi “Visi-Misi dipahami oleh anggota BKM/UP sebagai citacita BKM ke depan menyangkut perubahan sosial yang diinginkan”.

Apabila kondisi ini belum tercapai, misalnya masih ada anggota BKM/LKM yang tidak mengetahui visi-misi BKM/LKM, diskusikan berapa banyak anggota yang tidak paham, atau berapa banyak yang baru sekedar tahu tetapi tidak paham bahwa visi-misi adalah cita-cita bersama, dst.

Berangkat dari hasil diskusi, sepakati berapa Nilai perkembangan BKM/LKM antara 125 – 175. Kalau dirasa masih banyak anggota yang tidak paham, maka pilihannya bisa jatuh pada 125. Terakhir, beri nilai dalam kotak yang telah disediakan.

Jangan terjebak pada sekedar mengisi Nilai. Alat ini adalah media bantu diskusi untuk merefleksikan kondisi obyektif BKM/LKM. Anggota BKM/LKM harus kritis mempertanyakan mengapa kita berada dalam penilaian seperti itu, apa yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki kondisi, dst. Skor di kolom paling kanan diisi dengan cara “nilai tahap perkembangan” (Y) dibagi “total nilai bidang organisasi” dikali “bobot bidang organisasi”. Setelah semua aspek organisasi dihitung skornya, lakukan penjumlahan dan didapatlah total skor organisasi. Contoh penghitungan skor. Disepakati nilai aspek “visi misi” sebesar 125. Karena “visi misi” berada pada bidang “statuta organisasi” dengan total nilai bidang organisasi sebesar 800 (nilai maksimal “visi misi” 400 ditambah nilai maksimal “struktur organisasi” 400) dan bobot 10%, maka skor aspek “visi misi” adalah: 125/800 X 10% = 1,5 % Contoh lain, disepakati nilai aspek “pemilihan anggota BKM” sebesar 200. Karena “pemilihan anggota BKM” berada pada bidang “kepemimpinan” dengan total nilai bidang organisasi sebesar 2400 (nilai maksimal semua (6) aspek dikali 400) dan bobot 20%, maka skor aspek “pemilihan anggota BKM” adalah: 200/2400 X 20% = 1,7 %.

18


Total Skor ≤ 25%

Tahap Perkembangan BKM/LKM Awal

> 25% 50%

– Berdaya

> 50% 75% > 75%

– Mandiri Menuju Madani

Tafsir Perkembangan BKM/LKM BKM/LKM baru memulai kegiatan dan membangun hubungan baik ke dalam antaranggota maupun ke luar. Bagi BKM/LKM yang telah bertahun-tahun berdiri, perlu mempertimbangkan kembali tujuan keberadaannya. BKM/LKM telah memiliki tujuan dan rencana serta perangkat organisasi. BKM/LKM sudah memiliki basis yang cukup kuat untuk berkembang, namun masih sangat perlu meningkatkan kinerja untuk mencapai perkembangan yang lebih tinggi. BKM/LKM telah memiliki gagasan inovatif dan pandangan ke depan. BKM/LKM sudah memiliki kapasitas yang cukup baik untuk mempertahankan eksistensinya menuju kemandirian dan keberlanjutan.

Perangkat penting lainnya dari metode ini adalah adalah profil perkembangan organisasi BKM/LKM yang berbentuk diagram batang. Profil ini merupakan visualisasi dari hasil penilaian perkembangan organisasi.

Bagian akhir dari penggunaan perangkat pemetaan organisasi ini adalah rekomendasi penguatan/perbaikan organisasi BKM/LKM. Aspek-aspek organisasi yang skornya rendah (dibawah 200) merupakan prioritas pengembangan kelembagaan BKM/LKM. Referensi: Mark Renzi. 1996. An integrated Toolkit for institutional development. Public Administration and Development, Vol.

16,

469-483.

John

Wiley

&

Sons,


Ltd

19

20

Struktur Organisasi

Visi-Misi

ASPEK

Struktur dan tupoksi organisasi BKM dipahami dan mampu dijalankan oleh anggota

Visi-Misi dipahami oleh anggota BKM/UP sebagai cita-cita BKM ke depan menyangkut perubahan sosial yang diinginkan.

Visi-Misi, sebagaimana tertulis dalam AD/ART BKM, disusun oleh panitia pembangunan BKM

Struktur organisasi BKM mengikuti kerangka PNPM

BERDAYA

AWAL

TAHAP PERKEMBANGAN BKM/LKM


STATUTA ORGANISAS I

BIDANG / SUMBERDAY A ORGANISAS I

Visi-Misi BKM dipahami oleh masyarakat dan dijadikan cita-cita bersama menyangkut perubahan sosial yang diinginkan.

Struktur organisasi BKM ditetapkan oleh BKM/UP, KSM, masyarakat, pemerintah lokal dan kelompok peduli lainnya

BKM mampu mengkaji ulang struktur organisasi sesuai kebutuhan kerja penanggulangan kemiskinan di

MENUJU MADANI

Visi-Misi menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan BKM.

MANDIRI

Kisi-Kisi Tingkat Perkembangan Organisasi BKM/LKM

Hal yang hendak diukur dari indikator ini adalah (1) pemahaman pelaku mengenai visi misi; dan (2) apakah visi misi menjadi acuan penyusunan program. Visi misi bukanlah rangkaian kata-kata yang hanya terdapat di AD/ART BKM. Visi misi sesungguhnya menunjukkan untuk apa BKM itu ada. Sebagai cita-cita bersama, visi misi BKM harus dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan terhadap BKM. Secara konkrit, visi misi mestilah menjadi acuan dalam penyusunan program. Hal yang hendak diukur adalah (1) apakah pelaku memahami struktur dan tupoksi BKM; (2) kemampuan mengkaji struktur terhadap kebutuhan kerja organisasi. Struktur organisasi mestinya mengikuti kebutuhan kerja organisasi. Seiring

KISI-KISI

KEPEMIMPI NAN

Perempua n dlm Pengambil an Keputusan

Pengambil an Keputusan

Legitimasi Pemilihan Anggota BKM

Anggota BKM perempuan hadir dalam rapat-rapat pengambilan keputusan meskipun suaranya seringkali masih

Tidak terdapat perempuan dalam keanggotaan BKM atau hanya sekedar tercantum

Seluruh anggota BKM memiliki penghargaan yang sama terhadap setiap pendapat yang muncul baik dari

Ada konsultasi antara BKM/UP kepada KSM dan masyarakat

Pemilihan dilakukan sesuai mekanisme yang diadopsi dari PNPM, tepat waktu dan diikuti sedikitnya 70% penduduk dewasa

daerahnya

21

Pemilihan dilakukan sesuai mekanisme yang disepakati bersama BKM/UP, KSM, masyarakat, pemerintah lokal dan kelompok peduli lainnya, tepat waktu dan diikuti sedikitnya 90% penduduk dewasa Keputusan berdasarkan musyawarah BKM, KSM, masyarakat dan pemerintah kelurahan Semua orang, lakilaki atau perempuan, anggota BKM/UP, KSM, masyarakat, aparat pemerintahan, dsb., berhak

sesuai kebutuhan


Ada antara PNPM

konsultasi BKM dan


Semua keputusan berdasarkan arahan dari PNPM

Pemilihan dilakukan sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh PNPM dan diikuti sedikitnya 30% penduduk dewasa

BKM/UP

Kata kunci dari indikator ini adalah kesetaraan peran laki-laki dan perempuan.

Hal yang hendak diukur adalah (1) kemandirian dalam pengambilan keputusan, lepas dari ‘bayang-bayang’ PNPM; (2) kemampuan BKM menyerap aspirasi dari masyarakat.

Kata kunci dari indikator ini adalah legitimasi. Semakin banyak penduduk yang ikut memberikan suara dalam pemilihan anggota BKM, akan membuat BKM semakin mengakar di masyarakat.

perkembangan peran BKM, BKM dapat memutuskan struktur organisasi seperti apa agar kerja optimal. Sebagai organisasi masyarakat warga, perubahan hal-hal fundamental seperti struktur organisasi seharusnya diputuskan bersama seluruh pihak yang berkepentingan terhadap BKM/LKM.

22

Perencana an

BKM memiliki rencana kerja meski belum sistematis

Hanya menjalankan aktivitas-aktivitas yang direncanakan oleh PNPM

rutin meski selalu

Pertemuan terjadual tidak terealisasi

Lebih dari separuh anggota BKM ikut dalam pengelolaan BKM dan menunjukkan kapasitas kepemimpinannya

Ada mekanisme tetapi tidak digunakan

Pertemuan dilakukan hanya ketika ada kebutuhan pelaksanaan program

Hanya beberapa anggota BKM yang meluangkan waktu ikut dalam pengelolaan BKM

Tidak ada

diabaikan


SISTEM MANAJEMEN

Pertemua n BKM

Partisipasi Anggota BKM

Mekanism e Minta Usulan Masyaraka t

namanya

BKM & UP memiliki rencana kerja yang disusun berdasarkan PJM dan Renta Pronangkis.

Pertemuan rutin dilakukan dan dihadiri oleh hampir seluruh anggota BKM, hasilnya dituangkan dalam risalah pertemuan

anggota laki-laki maupun perempuan. Ada mekanisme dan digunakan untuk mendapatkan masukan Hampir seluruh anggota BKM aktif mengelola BKM sesuai pembagian tugas yang disepakati

BKM & UP memiliki rencana kerja yang disusun dgn melibatkan masyarakat berdasarkan PJM dan Renta Pronangkis.

Seluruh anggota BKM aktif mengelola BKM sesuai kapasitas, minat dan pembagian tugas yang disepakati. Pertemuan rutin dilakukan sesuai jadual dan melibatkan masyarakat, hasilnya dituangkan dalam risalah pertemuan.

mengemukakan pendapat dalam musyawarah BKM. Tersedia berbagai mekanisme yang disepakati bersama dengan masyarakat

Hal yang hendak diukur adalah keaktifan BKM. Organisasi yang aktif dapat diukur dari kemampuannya mengelola pertemuan. Apalagi BKM saat ini berbentuk kepemimpinan kolektif, dimana keputusan semestinya diambil dalam pertemuan. Kata kunci dari indikator ini adalah (1) kemampuan merencana; (2) konsistensi perencanaan BKM/UP thd rencana masyarakat (PJM & Renta Pronangkis). Menurut ahli manajemen, 70% keberhasilan program ditentukan oleh perencanaannya. Bekerja tanpa rencana yang jelas akan sulit mengukur apakah berhasil atau gagal. Dalam penyusunan

Kata kunci dari indikator ini adalah keaktifan anggota BKM mengelola organisasi, sesuai kapasitas dan pembagian tugas yang disepakati.

Hal yang hendak diukur adalah kemampuan BKM menggali aspirasi dari masyarakat.

Penangan an Pengadua n Masyaraka t (PPM)

Dokument asi Informasi

Monitoring Evaluasi

Mekanisme PPM diketahui dan digunakan oleh BKM/UP, masyarakat, pemerintah dan pihak lain untuk menyelesaikan masalah terkait program.

Dilakukan tetapi tidak sistematik

Mulai mengembangkan monev atas kebutuhan sendiri dengan menggunakan metode dan format sendiri, diluar yang ditetapkan oleh PNPM

Minimal 90% pengaduan yang diterima BKM dapat diselesaikan

Dilakukan secara sistematik dan mudah diakses

Mulai mengembangkan monev partisipatif atas semua kegiatan yang dilakukan.

23

Dokumentasi dilakukan sistematik, mudah diakses dan uptodate. BKM telah memiliki mekanisme mandiri untuk menyelesaikan setiap masalah, ditandai dengan media pengaduan yang efektif, sistem dokumentasi yang up-date serta respon atas pengaduan yang efektif

Perencanaan monev terintegrasi dalam perencanaan program, dilakukan terencana dan rutin serta partisipatif.


Mekanisme PPM yang dirancang PNPM dipahami oleh anggota BKM

Tidak memiliki sistem dokumentasi informasi

Dilakukan atas permintaan PNPM dan sesuai format PNPM

Kata kunci dari indikator ini adalah penanganan pengaduan masyarakat. PNPM mengembangkan mekanisme PPM yang diharapkan dapat dijadikan pembelajaran bagi BKM untuk mengembangkan kemampuan menangani masalah dan menyelesaikan konflik.

Hal yang hendak diukur adalah kemampuan BKM mendokumentasikan informasi seperti arsip, hasil-hasil kegiatan, hasil evaluasi, dsb.

Hal yang hendak diukur adalah kemampuan BKM melakukan monitoring evaluasi secara partisipatif terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan. Monev tidak dilakukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk mendapat pembelajaran baik dari keberhasilan maupun kegagalan. Kalau berhasil, mengapa berhasil dan kalau gagal mengapa gagal.

program kerja BKM/UP harus merujuk pada PJM dan Renta Pronangkis.

24

Laporan Keuangan

Rencana Keuangan

Disusun

sesuai

Mengikuti kerangka PNPM

PNPM menjadi satu-satunya sumber dana

Disusun standar

sesuai PNPM,

Mampu menyusun perkiraan kebutuhan keuangan untuk menjalankan 1-2 kegiatan.

Sumber dana berasal dari PNPM dan sumber lain (masyarakat, pemerintah daerah, swasta, dsb)

Minimal 70% RTM di desa/kelurahan tersebut telah menjadi penerima manfaat kegiatan, sebagaimana terdapat dalam data pemetaan swadaya.


SUMBERDAY A KEUANGAN

Sumber pendanaa n

Penerima Manfaat Kegiatan/ Program

Minimal 50% rumah tangga miskin (RTM) di desa/kelurahan tersebut telah menjadi penerima manfaat kegiatan, sebagaimana terdapat dalam data pemetaan swadaya

Mampu menyusun perkiraan kebutuhan keuangan untuk menjalankan kegiatan 1 tahun ke depan serta rencana sumberdaya

Minimal 90% RTM di desa/kelurahan tersebut telah menjadi penerima manfaat kegiatan, sebagaimana terdapat dalam data pemetaan swadaya Sumber dana darI PNPM lebih kecil dibandingkan dengan sumber lain (masyarakat, pemerintah daerah, swasta, dsb) Mampu menyusun perkiraan kebutuhan keuangan, serta strategi dan metode pengumpulan dana untuk memenuhi visi-misi program 3 tahun ke depan Hasil audit independen terhadap laporan

Sumberdana berasal dari masyarakat, pemerintah daerah, swasta, dsb.

100% RTM di desa/kelurahan tersebut telah menjadi penerima manfaat kegiatan, sebagaimana terdapat dalam data pemetaan swadaya.

Hal yang hendak diukur adalah kemampuan BKM menyusun rencana keuangan seiring penyusunan rencana program.

Kata kunci dari indikator ini adalah kemandirian pendanaan, lepas dari dana PNPM untuk selanjutnya menggali dana dari masyarakat, pemerintah daerah, swasta dan pihak peduli lainnya.

Kata kunci dari indikator ini adalah legitimasi. Selalu ingat, BKM ada untuk penanggulangan kemiskinan.

SUMBERDAY A MANUSIA

Pengemba ngan kapasitas

Pertanggu ngjawaba n

Laporan keuangan dan hasil audit diumumkan secara terbuka kepada masyarakat. Mampu mengidentifikasi dan menyusun rencana pengembangan kapasitas sendiri, serta memiliki akses pengembang kapasitas selain PNPM

Muncul kebutuhankebutuhan pengembangan kapasitas untuk menjawab tantangan kegiatan yang semakin meningkat, meski belum mampu mengakses sumberdaya lain di luar PNPM

Dilakukan audit independen terhadap laporan keuangan.

Mengumumkan laporan keuangan secara terbuka kepada masyarakat.

semua bukti pemasukan dan pengeluaran ada dan tercatat, tersedia tepat waktu.

25

Rencana pengembangan kapasitas disusun secara sistematis, bersama-sama perencanaan program, dan memiliki akses kepada berbagai pengembang kapasitas

Terdapat forum bersama masyarakat, pemerintah, dsb., untuk pertanggungjawaba n keuangan dan hasil audit

keuangan menunjukkan tidak ditemukan penyalahgunaan keuangan atau kesalahan dalam pengelolaan keuangan.


Hanya mengakses menu pengembangan kapasitas yang tersedia dalam PNPM

Lebih disiapkan untuk pelaporan kepada PNPM, memberitahukan laporan keuangan kepada masyarakat hanya jika ditanya

standar PNPM, meski seringkali tidak lengkap dan tidak tepat waktu

Hal yang ingin diukur adalah kemampuan BKM mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kapasitas dirinya (anggota BKM/UP/ relawan), menyusun rencana pengembangan kapasitas serta mencari sumber-sumber pengembangan kapasitas. Pengembangan kapasitas ini ditujukan agar pelaku dapat menjalankan berbagai program yang telah direncanakan.

Kata kunci indikator ini adalah akuntabilitas dan transparansi.

Kata kuncinya adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan.

26

Pemerinta h

Masyaraka t

Sosialisasi untuk apa dan apa yang

Komunikasi BKMmasyarakat bersifat satu arah (sosialisasi)

Komunikasi BKMKSM terbatas pada pertanggungjawa ban penggunaan BLM

BKM menjadi agen komunikasi antara

BKM mengembangkan mekanisme untuk menarik masukan dari masyarakat terhadap perkembangan BKM

Komunikasi BKMKSM meliputi berbagai masalah dan perkembangan KSM


HUBUNGAN EKSTERNAL

KSM

Kaderisasi

Tidak memiliki agenda kaderisasi

Telah mulai melakukan kaderisasi namun belum memiliki sistem

Ada koordinasi untuk

BKM mengembangkan media warga untuk membangun komunikasi timbal balik BKM dan masyarakat

BKM-KSM membangun komunikasi timbal balik mendiskusikan berbagai masalah dan perkembangan KSM dan BKM

BKM menetapkan sistem dan mekanisme kaderisasi

Ada bersama

program untuk

BKM dan masyarakat mengembangkan komunikasi multi arah untuk membicarakan masalah masyarakat

BKM dan KSM mengembangkan komunikasi multi arah untuk membicarakan masalah masyarakat

Makanisme kaderisasi berjalan efektif

Kata kunci dari hubungan eksternal adalah komunikasi. Komunikasi tidak serta merta terjadi kalau tidak diciptakan. Keberhasilan pengentasan kemiskinan sangat ditentukan kemampuan pendampingan BKM terhadap KSM. Kata kunci dari indikator ini adalah organisasi masyarakat warga. BKM merupakan organisasi masyarakat warga, organisasi yang hidup dari, oleh dan untuk masyarakat. Masyarakat merupakan pember mandat keberadaan BKM. Karena itu hubungan antara pemberi mandat yang dimandati tidak boleh putus. Selain itu bagi BKM, masyarakat merupakan sumberdaya tak terbatas. Kata kunci dari indikator ini adalah pengakuan. BKM dan

Kata kunci indikator ini adalah kaderisasi kepemimpinan. Kaderisasi ini tidak hanya soal pemilihan anggota BKM setiap 3 tahun sekali. Lebih besar dari itu BKM terus memproduksi orangorang yang berperan sebagai agen perubahan sosial di wilayahnya. Dengan kata lain, anggota BKM mereplikasi dirinya (memperbanyak orang seperti dirinya).

Organisasi nonpemerinta h

27

Ada program bersama di wilayah BKM

Kesepakatan kerjasama jangka panjang untuk menanggulangi kemiskinan

Komunikasi tentang kegiatan yang dilakukan masingmasing.

di

menyelesaikan persoalan kemiskinan desa/kelurahan

menyelesaikan persoalan kemiskinan di desa/kelurahan

pemerintah dan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan di desa/kelurahan


ada

dilakukan

Tidak komunikasi

akan BKM

Kata kunci dari indikator ini adalah kesamaan tujuan dan sumberdaya. BKM harus mendorong pihak-pihak non pemerintah seperti LSM, ormas, swasta, perguruan tinggi untuk bersama-sama menanggulangi kemiskinan.

pemerintah harus bekerjasama menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.

28

Legitimasi Pemilihan Anggota BKM

Struktur Organisasi

Visi-Misi

ASPEK

20 %

10 %

BOB OT 50

75

100

150

175

20 0

Struktur dan tupoksi organisasi BKM dipahami dan mampu dijalankan oleh anggota BKM/UP


Pemilihan dilakukan sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh PNPM dan diikuti sedikitnya 30% penduduk dewasa

Visi-Misi dipahami oleh anggota BKM/UP sebagai cita-cita BKM ke depan menyangkut perubahan sosial yang diinginkan.

125

Struktur organisasi BKM mengikuti kerangka PNPM

Visi-Misi, sebagaimana tertulis dalam AD/ART BKM, disusun oleh panitia pembangunan BKM

25

TAHAP PERKEMBANGAN BKM/LKM AWAL BERDAYA


KEPEMIMPI NAN

STATUTA ORGANISAS I

BIDANG / SUMBERDAY A ORGANISAS I

MATRIKS TINGKAT PERKEMBANGAN ORGANISASI BKM/LKM

250

275

300


BKM mampu mengkaji ulang struktur organisasi sesuai kebutuhan kerja penanggulangan kemiskinan di daerahnya

Visi-Misi menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan BKM.

225

MANDIRI

350

375

400

Pemilihan dilakukan sesuai mekanisme yang disepakati bersama BKM/UP, KSM, masyarakat, pemerintah lokal dan kelompok peduli lainnya, tepat waktu dan diikuti sedikitnya 90%

Struktur organisasi BKM ditetapkan oleh BKM/UP, KSM, masyarakat, pemerintah lokal dan kelompok peduli lainnya sesuai kebutuhan

Visi-Misi BKM dipahami oleh masyarakat dan dijadikan cita-cita bersama menyangkut perubahan sosial yang diinginkan

325

MENUJU MADANI

S K O R

SISTEM MANAJEMEN

Perencanaa n

Pertemuan BKM

Partisipasi Anggota BKM

Mekanisme Minta Usulan Masyarakat

Perempuan dlm Pengambila n Keputusan

Pengambila n Keputusan

20 %

Ada mekanisme tetapi tidak digunakan

Lebih dari separuh anggota BKM ikut dalam pengelolaan BKM dan menunjukkan kapasitas kepemimpinannya Pertemuan terjadual meski selalu terealisasi

BKM memiliki rencana kerja meski belum sistematis

Tidak ada

Hanya beberapa anggota BKM yang meluangkan waktu ikut dalam pengelolaan BKM

Pertemuan dilakukan hanya ketika ada kebutuhan pelaksanaan program

Hanya menjalankan aktivitas-aktivitas yang direncanakan oleh PNPM


rutin tidak

Anggota BKM perempuan hadir dalam rapat-rapat pengambilan keputusan meskipun suaranya seringkali masih diabaikan

Tidak terdapat perempuan dalam keanggotaan BKM atau hanya sekedar tercantum namanya

antara

Ada konsultasi BKM dan PNPM

Semua keputusan berdasarkan arahan dari PNPM

29

BKM & UP memiliki rencana kerja yang disusun berdasarkan PJM

Pertemuan rutin dilakukan dan dihadiri oleh hampir seluruh anggota BKM, hasilnya dituangkan dalam risalah pertemuan

Hampir seluruh anggota BKM aktif mengelola BKM sesuai pembagian tugas yang disepakati

Ada mekanisme dan digunakan untuk mendapatkan masukan

Seluruh anggota BKM memiliki penghargaan yang sama terhadap setiap pendapat yang muncul baik dari anggota laki-laki maupun perempuan.

Ada konsultasi antara BKM/UP kepada KSM dan masyarakat

BKM & UP memiliki rencana kerja yang disusun dgn melibatkan

Pertemuan rutin dilakukan sesuai jadual dan melibatkan masyarakat, hasilnya dituangkan dalam risalah pertemuan.

Seluruh anggota BKM aktif mengelola BKM sesuai kapasitas, minat dan pembagian tugas yang disepakati.

Tersedia berbagai mekanisme yang disepakati bersama dengan masyarakat

Keputusan berdasarkan musyawarah BKM, KSM, masyarakat dan pemerintah kelurahan Semua orang, laki-laki atau perempuan, anggota BKM/UP, KSM, masyarakat, aparat pemerintahan, dsb., berhak mengemukakan pendapat dalam musyawarah BKM.

penduduk dewasa

30

Sumber

10

menjadi

satu-

Sumber

dana

berasal

Minimal 70% RTM di desa/kelurahan tersebut telah menjadi penerima manfaat kegiatan, sebagaimana terdapat dalam data pemetaan swadaya.

Minimal 50% rumah tangga miskin (RTM) di desa/kelurahan tersebut telah menjadi penerima manfaat kegiatan, sebagaimana terdapat dalam data pemetaan swadaya PNPM

Mekanisme PPM diketahui dan digunakan oleh BKM/UP, masyarakat, pemerintah dan pihak lain untuk menyelesaikan masalah terkait program.

Mekanisme PPM yang dirancang PNPM dipahami oleh anggota BKM

tidak

Dilakukan tetapi sistematik

Mulai mengembangkan monev atas kebutuhan sendiri dengan menggunakan metode dan format sendiri, diluar yang ditetapkan oleh PNPM

Tidak memiliki sistem dokumentasi informasi

atas dan


SUMBERDAY

Penerima Manfaat Kegiatan/ Program

Penangana n Pengaduan Masyarakat (PPM)

Dokumenta si Informasi

Monitoring Evaluasi

Dilakukan permintaan PNPM sesuai format PNPM

dan

secara mudah

RTM di tersebut penerima kegiatan, terdapat pemetaan

Sumber dana darI PNPM

Minimal 90% desa/kelurahan telah menjadi manfaat sebagaimana dalam data swadaya

Minimal 90% pengaduan yang diterima BKM dapat diselesaikan

Dilakukan sistematik diakses

Mulai mengembangkan monev partisipatif atas semua kegiatan yang dilakukan.

dan Renta Pronangkis.

Sumberdana berasal dari

100% RTM di desa/kelurahan tersebut telah menjadi penerima manfaat kegiatan, sebagaimana terdapat dalam data pemetaan swadaya.

BKM telah memiliki mekanisme mandiri untuk menyelesaikan setiap masalah, ditandai dengan media pengaduan yang efektif, sistem dokumentasi yang update serta respon atas pengaduan yang efektif

Dokumentasi dilakukan sistematik, mudah diakses dan uptodate.

Perencanaan monev terintegrasi dalam perencanaan program, dilakukan terencana dan rutin serta partisipatif.

masyarakat berdasarkan PJM dan Renta Pronangkis.

SUMBERDAY A MANUSIA

A KEUANGAN

Pengemba ngan kapasitas

Pertanggun gjawaban

Laporan Keuangan

Rencana Keuangan

pendanaan

20 %

%

Mampu menyusun perkiraan kebutuhan keuangan untuk menjalankan 1-2 kegiatan.

Disusun sesuai standar PNPM, semua bukti pemasukan dan pengeluaran ada dan tercatat, tersedia tepat waktu.

Mengumumkan laporan keuangan secara terbuka kepada masyarakat.

Muncul kebutuhankebutuhan pengembangan kapasitas untuk menjawab tantangan kegiatan yang semakin meningkat, meski belum

Mengikuti kerangka PNPM

Disusun sesuai standar PNPM, meski seringkali tidak lengkap dan tidak tepat waktu

Lebih disiapkan untuk pelaporan kepada PNPM, memberitahukan laporan keuangan kepada masyarakat hanya jika ditanya Hanya mengakses menu pengembangan kapasitas yang tersedia dalam PNPM


dari PNPM dan sumber lain (masyarakat, pemerintah daerah, swasta, dsb)

satunya sumber dana

31

Mampu mengidentifikasi dan menyusun rencana pengembangan kapasitas sendiri, serta memiliki akses pengembang kapasitas selain PNPM

Laporan keuangan dan hasil audit diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.

Dilakukan audit independen terhadap laporan keuangan.

Mampu menyusun perkiraan kebutuhan keuangan untuk menjalankan kegiatan 1 tahun ke depan serta rencana sumberdaya

lebih kecil dibandingkan dengan sumber lain (masyarakat, pemerintah daerah, swasta, dsb)

Rencana pengembangan kapasitas disusun secara sistematis, bersama-sama perencanaan program, dan memiliki akses kepada berbagai pengembang kapasitas

Terdapat forum bersama masyarakat, pemerintah, dsb., untuk pertanggungjawaban keuangan dan hasil audit

Hasil audit independen terhadap laporan keuangan menunjukkan tidak ditemukan penyalahgunaan keuangan atau kesalahan dalam pengelolaan keuangan.

Mampu menyusun perkiraan kebutuhan keuangan, serta strategi dan metode pengumpulan dana untuk memenuhi visi-misi program 3 tahun ke depan

masyarakat, pemerintah daerah, swasta, dsb.

Organisasi nonpemerintah

Pemerintah

32

20 %

BKM menjadi agen komunikasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan di desa/kelurahan Komunikasi tentang kegiatan yang dilakukan masing-masing.

Tidak ada komunikasi

BKM mengembangkan mekanisme untuk menarik masukan dari masyarakat terhadap perkembangan BKM

Komunikasi BKMmasyarakat bersifat satu arah (sosialisasi)

Sosialisasi untuk apa dan apa yang akan dilakukan BKM

Komunikasi BKM-KSM meliputi berbagai masalah dan perkembangan KSM

Komunikasi BKM-KSM terbatas pada pertanggungjawaban penggunaan BLM


TOTAL SKOR ORGANISASI

HUBUNGAN EKSTERNAL

Masyarakat

KSM

Kaderisasi

Telah mulai melakukan kaderisasi namun belum memiliki sistem

agenda

Tidak memiliki kaderisasi

mampu mengakses sumberdaya lain di luar PNPM

Kesepakatan kerjasama jangka panjang untuk menanggulangi kemiskinan

Ada koordinasi untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan di desa/kelurahan

BKM mengembangkan media warga untuk membangun komunikasi timbal balik BKM dan masyarakat

BKM-KSM membangun komunikasi timbal balik mendiskusikan berbagai masalah dan perkembangan KSM dan BKM

BKM menetapkan sistem dan mekanisme kaderisasi

Ada program bersama di wilayah BKM

Ada program bersama untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan di desa/kelurahan

BKM dan masyarakat mengembangkan komunikasi multi arah untuk membicarakan masalah masyarakat

BKM dan KSM mengembangkan komunikasi multi arah untuk membicarakan masalah masyarakat

Makanisme kaderisasi berjalan efektif


33

Contoh Profil Perkembangan Organisasi BKM/LKM PROFIL PERKEMBANGAN ORGANISASI BKM SEJAHTERA 2007 TAHAP PERKEMBANGAN BKM/LKM BIDANG

ASPEK

MANAJEMEN STRATEGIS

Visi-Misi

AWAL

BERDAYA

MANDIRI

MENUJU MADANI

Struktur Organisasi Legitimasi Pemilihan Anggota BKM Pengambilan Keputusan

KEPEMIMPINAN

Perempuan Pengambilan Keputusan

dlm

Mekanisme Minta Usulan Masyarakat Partisipasi

Anggota

Pertemuan BKM Perencanaan Monitoring Evaluasi SISTEM MANAJEMEN

Dokumentasi PPM Penerima Kegiatan

Manfaat

Sumber Pendanaan SUMBERDAYA KEUANGAN

Rencana Keuangan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban

SUMBERDAYA MANUSIA

Pengembangan Kapasitas Kaderisasi KSM

HUBUNGAN EKSTERNAL

Masyarakat Pemerintah Organisasi Nonpemerintah

Total Skor Organisasi tahun 2007………… %

34


Parameter Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan BKM/LKM dan UP Parameter transparansi antara lain: a. Dana yang diterima LKM dan pengalokasiannya diumumkan kepada masyarakat minimal di 5 papan pengumuman b. Laporan keuangan ditempel di 5 tempat strategis dan disampaikan kepada pihak-pihak terkait selambat-lambatnya setiap tanggal 5 untuk posisi keuangan bulan sebelumnya. c.

KSM/Panitia “penerima daftar tunggu” dan telah mendapat prioritas LKM diumumkan kepada warga minimal pada 5 papan pengumuman

d. Rekening Bank atas nama LKM dan ditandatangani oleh 3 orang anggota LKM e. Adanya papan informasi kegiatan pembangunan/perbaikan lingkungan, minimal berisi tentang: nama kegiatan, volume kegiatan, lokasi kegiatan, nilai bantuan langsung masyarakat (BLM), Swadaya, sumber dana lain, tanggal pelaksanaan, nama KSM pelaksana. f.

Penetapan kebijakan keuangan didasarkan pada rembug bersama.

Parameter akuntabilitas antara lain: a. UP-UP mengelola kegiatan secara aktif sesuai dengan rencana atau program. b. LKM rutin melakukan pertemuan guna membahas progres dan kualitas kegiatan serta pengelolaan keuangan maupun pembukuan. c. Pembukuan telah dilaksanakan dengan benar dan sesuai standar P2KP PNPM Mandiri Perkotaan. d. Tidak ada penyalahgunaan/pemotongan dana/korupsi baik terhadap BOP maupun penyaluran dana ke KSM/panitia kegiatan sosial dan lingkungan, penerima manfaat, dan anggota KSM peminjam bergulir. e. Penarikan dana dari rekening bank LKM ditandatangani 3 orang anggota LKM. f. Kegiatan yang dilaksanakan KSM sesuai dengan usulan yang disetujui oleh LKM. g. LPJ KSM lingkungan dan sosial telah lengkap dan benar termasuk di dalamnya rincian swadaya masyarakat yang dapat direalisasikan. h. Capaian tingkat pengembalian pinjaman (RR) minimal 90%. i. 100% penerima manfaat dan proposal kegiatan ekonomi bergulir dan sosial adalah KK miskin yang terdaftar dalam pemetaan swadaya daftar KK Miskin (PS2). j. Pengelolaan keuangan telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam AD/ART


35

KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM) Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat akan menghadapi berbagai persoalan dimana persoalan tersebut bisa diselesaikan secara individu namun juga perlu diselesaikan secara bersama-sama. Ketika persoalan diselesaikan dengan banyak orang akan memunculkan banyak gagasan sehingga akan banyak alternatif pemecahan. Sebab pada dasarnya warga masyarakat mempunyai niat baik untuk membantu sesama, sehingga masalah yang dihadapi oleh orang-perorang akan dirasakan sebagai persoalan bersama jika dalam kelompok. Selain itu setiap orang mempunyai motivasi, pengalaman, serta potensi-potensi yang lain yang pada umumnya belum dimanfaatkan secara maksimal. Jika dihimpun dalam kelompok maka potensi tersebut akan menjadi kekuatan besar yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Ibarat seikat sapu lidi maka jika satu lidi potensi dan manfaatnya sangat kecil serta gampang dipatahkan. Namun ketika diikat menjadi sapu lidi maka menjadi lebih kuat serta lebih bermanfaat. Oleh karena itu ketika dalam bermasyarakat orang-perorang perlu menghimpun diri dalam kelompok ketika menghadapi masalah ataupun dalam mengembangkan potensi. Kelompok-kelompok yang tumbuh di masyarakat dikarenakan kebutuhan tersebut, sering disebut dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yaitu kumpulan orang yang menghimpun diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu yaitu adanya Visi, kepentingan dan kebutuhan yang sama sehingga dalam kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama. Dalam penanggulangan kemiskinan, visi yang menjadi ikatan pemersatu. Kelompok swadaya masyarakat (KSM) berorientasi pada penanggulangan kemiskinan sehingga harus dipastikan warga miskin terdaftar dan terlibat dalam kegiatan kelompok dan merupakan penerima manfaat primer sebagai kelompok sasaran dari program-program yang sudah dikembangkan dalam PJM Pronangkis. Manfaat yang dirasakan dapat berupa peningkatan pengetahuan dan kemampuan serta peningkatan kualitas hidup seperti kualitas pendidikan, kesehatan, peningkatan ekonomi, permukinan dan lainnya. Posisi KSM adalah independent, artinya KSM bukan bawahan BKM/LKM atau unit pengelola (UO). Hubungan KSM dan BKM/LKM dan UP merupakan hubungan kemitraan, karena itu pengembangan KSM tidak boleh berorientasi semata-mata mengakses dana yang ada di BKM/LKM, KSM harus mengembangkan kegiatan mandiri atau mengembangkan akses sumber daya sendiri. Semua ini dilakukan agar KSM dapat menjadi kelompok pemberdaya baik bagi anggota KSM maupun masyarakat umum. Pemberdayaan ini dilakukan melalui proses berbagi pengalaman, bertukar informasi dan mendiskusikan berbagai persoalan kemasyarakatan. Karena BKM/LKM menjalankan tugas dan fungsinya merupakan amanah (mandat) dari masyarakat untuk menjamin tercapainya kualitas kehidupan warga, khususnya warga miskin, maka KSM harus mampu berperan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja BKM/LKM, KSM juga mempunyai tanggung jawab untuk terlibat dalam keseluruhan siklus yang harus berlanjut dan difasilitasi oleh BKM/LKM sehingga dapat dijamin anggota KSM ikut dalam proses-proses pengambilan keputusan dalam setiap tahapan siklus.

36


Keberadaan KSM Di masyarakat pada umumnya telah ada banyak Kelompok Masyarakat baik yang oleh masyarakat sendiri maupun oleh pihak-pihak tertentu yang punya kepedulian. Ketika PNPM Mandiri Perkotaan juga menggunakan pendekatan kelompok maka PNPM Mandiri Perkotaan akan banyak membentuk KSM meski tidak menutup kemungkinan memaksimalkan kelompok-kelompok yang sudah ada, sebab ada kemungkinan kelompok PNPM Mandiri Perkotaan agak berbeda dengan kelompok lain yang sudah ada karena KSM di PNPM Mandiri Perkotaan adalah KSM yang terdiri dari warga miskin dan manfaatnya langsung dirasakan oleh warga miskin. Munculnya KSM yang dibentuk PNPM Mandiri Perkotaan akan muncul di antara kelompok-kelompok yang sudah eksis. Hal itu akan menambah dinamika di masyarakat karena antar kelompok akan bisa saling berinteraksi dan saling belajar. Bahkan sangat memungkinkan kelompok yang telah lama eksis dan mempunyai banyak pengalaman bisa memberikan banyak masukan, bimbingan dan dorongan kepada kelompok baru. Sebaliknya, kelompok yang sudah eksis juga bisa belajar dari kelompok PNPM Mandiri Perkotaan. Dengan demikian masing-masing kelompok bisa menggalang persatuan dan kekuatan untuk menanggulangi masalah kemiskinan.

2. Prinsip-prinsip KSM Agar KSM dalam PNPM Mandiri Perkotaan benar-benar menjadi wadah bagi pemberdayaan anggota maka ada beberapa prinsip yang perlu sepakati, yang bisa dijadikan pedoman di internal KSM, antara lain :

a. Saling mempercayai dan saling mendukung . Sikap tersebut

bisa membuat anggota mengekspresikan gagasan, perasaan dan kekhawatirannya dengan nyaman. Setiap anggota KSM bebas mengungkapkan pemikiran dan pendapat serta mengajukan usul dan saran yang perlu dijadikan pembahasan dalam rapat kelompok tanpa adanya rasa segan atau adanya hambatan psikologis lainnya.

b. Bebas dalam membuat keputusan. Kelompok bebas menentukan dan memutuskan menurut kesepakatan yang diambil oleh kelompok sendiri. Keputusan kelompok harus merupakan hasil dari permusyawaratan bersama dan tidak diperkenankan adanya dominasi dari perorangan atau beberapa orang yang bersifat pemaksaan kehendak atau intervensi dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Kelompok juga berwenang untuk mengatur rumah tangga sendiri sesuai dengan keputusan bersama, c. Bebas dalam menetapkan kebutuhan. Dalam rangka peningkatan dan penguatan kapasitasnya KSM meningkatkan dan menguatkan tingkat kemampuan para anggotanya seperti : peningkatan kesejahteraan, peningkatan wawasan dan pengetahuan serta ketrampilan baik bersifat individu maupun kelompok. d. Berpartisipasi nyata. Setiap anggota wajib berkontribusi kepada kelompok sebagai wujud komitmen dalam rangka keswadayaan serta ikatan kelompok

3. Peran dan fungsi KSM Dalam berrkelompok masyarakat bisa mengambil banyak manfaat darinya, karena KSM bisa memenuhi kebutuhan materil maupun psikologis. Oleh karena itu, KSM bisa berperan dan berfungsi dalam banyak hal antara lain: a. Sebagai sarana proses perubahan sosial. Proses pembelajaran yang terjadi dalam KSM adalah menjadi pendorong terjadinya perubahan paradigma, pembiasaan praktek nilai-nilai


37

baru, cara pandang dan cara kerja baru serta melembagakannya dalam praktek kehidupan sehari-hari. b. Sebagai wadah pembahasan dan penyelesaian masalah. Setiap kegiatan yang dilaksanakan KSM haruslah mengambarkan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok, dan penyelesaiannya disepakati bersama c. Sebagai wadah aspirasi. Jika ada masalah, kepentingan, atau harapan yang berkembang di masyarakat maka untuk menerima, membahas dan menyalurkan, kepada pihak-pihak yang relevan dengan berpijak pada hak-hak warga d. Sebagai wadah menggalang tumbuhnya saling kepercayaan (menggalang social trust). Dalam kelompok anggota bisa saling terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan membagi tanggung jawab, Saling kepercayaan sosial ini dibangun melalui cara penjaminan, dan rekomendasi kelompok, Ketika kelompok membangun hubungan dengan pihak lain kepercayaan tersebut sebagai modalnya. e. Sebagai sumber ekonomi. Jika masyarakat membutuhkan dana maka KSM bisa berfungsi sebagai sumber keuangan. Keuangan di KSM bisa saja bersumber dari pihak luar namun juga dari internal anggota sendiri. dengan cara iuran bersama. Iuran tersebut bisa menjadi modal usaha dan sekaligus menjadi salah satu bentuk ikatan pemersatu dan membangun kekuatan sendiri. 4. KSM Mandiri. Dalam perjalanannya, tidak sedikit KSM mengalami kegagalan dalam membangun kelompok, sehingga tidak mampu bertahan lama. Adapun faktor – faktor yang menjadikan KSM mandiri, diantaranya sebagai berikut : a. Pembentukan KSM didasari dengan sukarela. Artinya bahwa anggota yang bergabung dalam kelompok tidak didasari dengan niat hanya ingin mengajukan bantuan pinjaman modal, melainkan niat bergabung dalam KSM atas dasar kebutuhan untuk membangun kerjasama. b. KSM memiliki rencana kegiatan yang jelas berdasarkan visi yang telah disepakati bersama. c. KSM mempunyai jadwal pertemuan rutin dalam rangka membahas persoalan-persoalan yang terjadi diantara anggotanya serta membahas hal yang dianggap penting bagi anggota KSM, misalnya penguatan pengetahuan mengenai kesehatan, pendidikan, dll. d. Kelompok memiliki kesepakatan bersama tentang kepemilikan fasilitas yang diterima, kontribusi yang diberikan kepada kelompok, membangun tata aturan hak dan kewajiban dalam kelompok. e. Kemampuan kepemimpinan/kepengurusan kelompok, memfasilitasi aspirasi dan kebutuhan kelompok serta berjalannya mekanisme pemilihan pengurus. f. KSM bertanggungjawab terhadap pengelolaan kegiatan yang dilakukan baik dari sisi keuangan maupun pelaksanaan kegiatan. Wujud dari lembaga yang bertanggung jawab ini adalah adanya pengelolaan keuangan yang dibukukan dan transparan, melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan dan pengambilan keputusan, mengumumkan setiap kegiatan anggotanya dan warga masyarakat . g. Adanya dana swadaya, kelancaran simpanan dan pengakaran kelompok terkait dengan kepemilikan kelompok. h. KSM mampu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan anggota dan kelompoknya. i. KSM mampu membangun jejaring dengan kelompok lain.

38


KELAYAKAN KSM (PEMINJAM) KSM (anggotanya) sebagai pemanfaat pinjaman harus memenuhi kriteria kelayakan. Hanya KSM dan anggota yang memenuhi kriteria kelayakan yang dapat dilayani oleh UPK. Dengan kata lain, KSM (anggotanya) yang tidak atau belum memenuhi kriteria kelayakan tidak dapat dilayani dan harus ada pendampingan terlebih dahulu sampai KSM tersebut memenuhi kriteria kelayakan. a.

Kriteria Kelayakan KSM 1) KSM dibentuk hanya untuk tujuan penciptaan peluang usaha dan kesempatan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin; 2) KSM dibentuk atas dasar kesepakatan anggota-anggotanya secara sukarela, demokratis, partisipatif, akuntabel, transparan dan kesetaraan; 3) Anggota KSM termasuk kategori keluarga miskin dan/atau non miskin sesuai kriteria yang ditetapkan sendiri oleh BKM/LKM masyarakat. 4) Jumlah anggota KSM minimum 5 orang; 5) Pengurus KSM dipilih secara demokratis dan berfungsi secara aktif 6) Semua anggota menyetujui aturan-aturan KSM yang disepakati bersama. 7) Ada jadwal pertemuan rutin untuk menyusun rencana kegiatan serta memonitor pelaksanaannya 8) Mempunyai ikatan pemersatu yang kuat antar anggota. 9) Mempunyai administrasi/pencatatan keuangan sederhana yang memadai sesuai kebutuhan 10) Semua anggota KSM menyetujui sistim tanggung renteng dan dituangkan secara tertulis dalam Pernyataan Tanggung Renteng

b.

Kriteria Kelayakan Anggota KSM 1) Termasuk dalam katagori keluarga miskin dan non miskin sesuai dengan kriteria yang dikembangkan dan disepakati sendiri oleh masyarakat 2) Memenuhi kriteria katagori kelompok sasaran program pinjaman bergulir PNPM Mandiri Perkotaan 3) Dapat dipercaya dan dapat bekerjasama dengan anggota yang lain. 4) Sanggup menabung secara teratur sesuai kemampuannya, dimana tabungan akan disimpan di UPK 5) Hadir dan berpartisipasi dalam pertemuan anggota-anggota KSM guna mencermati rencana ekonomi rumah tangga, peluang usaha mikro dan kebutuhan akan pinjaman guna mengembangkan usahanya. 6) Memiliki motivasi untuk berusaha dan bekerja atau dapat pula memiliki usaha mikro dan bermaksud untuk meningkatkan usaha, pendapatan dan kesejahteraan keluarganya; 7) Memerlukan tambahan modal untuk pengembangan usaha/ekonomi rumah tangganya yang besarnya untuk tahap I tidak lebih dari Rp. 500.000,8) Belum pernah mendapat pelayanan dari lembaga keuangan yang ada.


39

KSM/Panitia 1. Apa KSM/Panitia itu ? Kelompok Swadaya Masyarakat disingkat KSM adalah kumpulan orang/masyarakat yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya kepentingan dan kebutuhan yang sama, sehingga dalam kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan PANITIA adalah sebutan bagi KSM yang mengelola kegiatan Lingkungan (pembangunan sarana dan prasarana) dalam program PNPM Mandiri Perkotaan. Panitia merupakan suatu kelompok kemasyarakatan yang ada di desa setempat, bukan di desa lain. Kelompok ini tumbuh dan berkembang serta diakui keberadaannya dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa. PANITIA ini dapat merupakan kelompok swadaya yang sudah tumbuh sejak lama atau baru dibentuk karena adanya kesamaan kepentingan dan kebutuhan dalam kelompok tersebut. Jadi bukan organisasi yang dibentuk karena mengejar keuntungan (finansial) dari melaksanakan kegiatan proyek PNPM Mandiri Perkotaan.

2. Mengapa PANITIA perlu dilibatkan dalam PNPM Mandiri Perkotaan? 1. Memberikan kesempatan kepada masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan prasarana di wilayahnya. 2. Meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat baik dalam hal pengelolaan pembangunan yang bersifat teknis maupun dalam hal berorganisasi. 3. Menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap prasarana yang dibangun. 4. Memberikan peluang dan kesempatan berfungsinya gerakan keswadayaan modal masyarakat untuk turut serta di dalam proses pembangunan, seperti menyumbangkan tanah atau tanaman yang terkena proyek, sumbangan bahan/alat yang dibutuhkan, ikut bekerja langsung, dll. 5. Dalam rangka lebih mendaya gunakan dan melibatkan organisasi/lembaga kemasyarakatan yang ada terkait dengan pembangunan daerahnya (desa).

3. Apa peran PANITIA dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur ? Peran PANITIA selaku pengelola/pelaksana kegiatan pembangunan sarana & prasarana dalam PNPM Mandiri Perkotaan, antara lain adalah : 1. Mensosialisasikan program PNPM Mandiri Perkotaan; 2. Menyiapkan Struktur Organisasi & Pengurus Pemanfaatan & Pemeliharaan Prasarana yang dibangun (termasuk aturan mainnya); 3. Mendorong masyarakat untuk berswadaya dalam pelaksanaan dan pemeliharaan sarana & prasarana yang dibangun diwilayahnya; 4. Menyusun Perencanaan Teknis Pembangunan sarana & prasarana; 5. Menyediakan tenaga lapangan yang paham bangunan seperti mampu membaca gambar kerja atau tahu masalah teknis bangunan (tukang, mandor, dll); 6. Menyediakan tenaga kerja yang akan melaksanakan pekerjaan konstruksi. 7. Menyediakan Bahan/peralatan yang dapat digunakan.

40


8. Melaksanakan kegiatan pembangunan prasarana fisik yang telah dipercayakan kepadanya. 9. Membuat laporan-laporan pelaksanaan kegiatan.

4. Siapa yang membentuk PANITIA ? KSM/PANITIA dibentuk oleh masyarakat dan beranggotakan masyarakat itu sendiri. Organisasi ini biasanya dibentuk berdasarkan kepentingan tertentu atau sebagai wadah bagi suatu kelompok yang ada dalam masyarakat. Organisasi kemasyarakatan ini misalnya, Lembaga Adat, Karang Taruna, PKK, Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Kelompok Pedagang dan sejenisnya yang sungguh – sungguh mengemban dan mengupayakan perwujudan kepentingan masyarakat desa.

5. Apasaja Kriteria bagi PANITIA sehingga terpilih menjadi pelaksana kegiatan ? Kriteria kelayakan Panitia selaku pelaksana kegiatan pembangunan sarana & prasarana, dapat dilihat dari dua aspek yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Aspek Organisasi :

a) Memiliki struktur organisasi pengurus, dan aturan main organisasinya serta sekretariat kantor atau alamat domisili yang jelas; b) Struktur organisasi minimum mencangkup organisasi untuk pelaksanaan kegiatan, O&P, dan monitoring. Jumlah anggota minimum 5 orang yang dianggap mampu melaksanakan aturan main organisasi (struktur organisasi) c) Mendaftarkan diri pada BKM setempat; d) Mampu memberikan kontribusi swadaya masyarakat, seperti gotong-royong, hibah tanah/tanaman, bahan/alat, dll; e) Merupakan Pemanfaat & Pemelihara Sarana & Prasarana yang dibangun; f) Bertanggungjawab untuk menyelesaikan seluruh kegiatan pembangunan prasarana yang menjadi tanggungjawabnya;

2. Aspek Manajemen dan Teknis Kegiatan :

a) Prasarana yang diusulkan tercantum didalam dokumen PJM-Pronangkis; b) Penerima Manfaat adalah warga miskin dikelompok/wilayahnya (minimal = 60% adalah warga miskin) ? c) Tidak bertentangan dengan Daftar Kegiatan Terlarang; d) Tidak berpotensi menimbulkan Dampak Negatif (merusak) terhadap Lingkungan sekitarnya, seperti pencemaran air, tanah atau udara; e) Jumlah Total dana BLM yang diajukan dalam proposal tidak boleh melampaui Rp. 30 Juta; f) Mempunyai Rencana Pelaksanaan, seperti RAB, Jadwal, Organisasi & Tim Pelaksana Pekerjaan dan cukup ketersediaan tenaga kerja yang akan terlibat; g) Mempunyai rencana Pemanfaatan dan Pemeliharaan termasuk RAB, Jadwal, Organisasi & Tim Pemanfaatan & Pemeliharaan dan cukup ketersediaan tenaga kerja yang akan terlibat. h) Mempunyai rencana Monitoring Pelaksanaan termasuk RAB, Jadwal, Organisasi & Tim Monitoring Pelaksanaan dan cukup ketersediaan tenaga kerja yang akan terlibat i) Mampu menyediakan tenaga kerja yang berpengalaman, mampu membaca gambar/rencana kerja atau ketrampilan teknis; j) Desain/perencanaan, secara teknis harus aman dan dapat tahan lama (minimal 3-5 tahun); k) Dapat dilaksanakan oleh Panitia (secara langsung atau melalui kerjasama dengan pihak ketiga); l) Melakuan proses pengawasan terhadap proses pelaksanaan pekerjaan sejak tahap persiapan hingga akhir supaya sesuai dengan desain/perencanaan teknis yang telah diverivikasi.


41

m) Waktu pelaksanaan kegiatan dapat diselesaikan sesuai ketentuan program PNPM Mandiri Perkotaan; n) Mempunyai potensi swadaya masyarakat baik untuk tahap pelaksanaan maupun tahap pemeliharaannya; o) Prasarana yang akan dibangun tidak sedang dibangun oleh Pemerintah atau program lain; p) Khusus, Untuk sarana dan prasarana yang bersifat kompleks atau berteknologi tinggi, maka pelaksanaan kegiatannya harus mendapat persetujuan Tim KMW atau instansi teknis terkait (seperti PU) didaerah setempat;

42


KSM Sidomulyo “Sido Mulyo” yang berarti “Menjadi Sejahtera” tak hanya sekedar nama tetapi juga impian yang terpatri dalam nama KSM di Dusun Babat, Lamongan. Pengalaman lebih dari tiga kali kredit macet tak memupuskan semangat KSM Sidomulyo untuk terus mewujudkan mimpi besarnya. Berbagai krisis sempat menerpa KSM Sidomulyo. Pengurus yang tidak transparan dalam penggunaan fee kelompok oleh pengurus merupakan krisis yang pertama kali terjadi pada tahun 1985. Rentetan krisis lainnya terjadi pada tahun 1989 hingga 1991 dengan terjadinya tiga kali kredit macet. Solusi yang kemudian dilakukan dengan melakukan reformasi pengurus. Menengok ke belakang, KSM Sidomulyo berdiri atas inisiatif ibu-ibu PKK Dusun Babat, Lamongan yang mendambakan usaha bersama. Kemudian hadirlah pendamping dari Bina Swadaya yang membantu mengembangkan unit usaha bersama pada tahun 1982. Tak seperti KSM pada umumnya yang dengan mudahnya. KSM Sidomulyo masih saja terus berdiri dengan regenerasi pengurusan baru pada tahun 1991. Unit usaha KSM Sidomulyo berupa perdagangan dan kerajinan semakin membaik dari tahun ke tahun. KSM Sidomulyo juga belajar dari pengalaman. Kegagalannya dalam membangun kepengurusan akhirnya mendorong untuk membangun kepengurusan yang lebih demokratis. Sejak tahun 1993, diambil keputusan agar pengurus harus ada pemilihan setiap 4 tahun sekali. Bahkan dalam setiap 3 bulan mereka memiliki evaperca (evaluasi dan perencanaan) kinerja. Keberhasilan secara administratif kelembagaan juga diiringi oleh semakin kuatnya dampak positif KSM terhadap masyarakat. Kehadiran KSM Sidomulyo mampu menghilangkan rentenir yang berkeliaran di desa Babat. Tak seperti desa lainnya, rentenir di desa Babat berasal dari masyarakat mereka sendiri. Sehingga perjuangan melawan rentenir tidaklah mudah. Walaupun demikian tidak ada konflik yang besar antara KSM Sidomulyo dengan para rentenir. Masyarakat dengan sendirinya berpindah dari rentenir ke KSM Sidomulyo karena kemudahan dan bunga kredit yang dianggap wajar. Hingga saat ini, KSM Sidomulyo memberikan pinjaman kepada anggota sebesar 14 - 17 juta/bulan. Pinjaman terkecil mulai dari Rp. 100.000,- dan terbesar Rp. 4.000.000,. Jumlah pinjaman tersebut mampu membuat anggota mengembangkan usaha kecil. (Gm).


43

Gowa, 30 Oktober 2007

KSM Kembang Mekar, Usaha yang Tumbuh dan Berkembang KSM Kembang Mekar adalah salah satu dari 46 KSM di bawah naungan BKM Panrang Nonta, Desa Lembang Parang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel). KSM ini secara definitif terbentuk sejak 2005, yakni setelah BKM melakukan sosialisasi pembentukkan KSM. Anggota KSM Kembang Mekar berjumlah enam orang, masing-masing memiliki latar belakang pekerjaan berbeda, namun mayoritas sebagai pedagang. Jenis produk yang dipasarkan setiap anggotanya cukup beragam, seperti menjual sayur, ikan, kaset, dan nasi (makanan). Dalam menjalankan kegiatannya, KSM ini dipimpin oleh seorang perempuan, sedangkan semua anggotanya adalah laki-laki. KSM Kembang Mekar dikenal memiliki kinerja yang cukup bagus. Setiap dana yang digulirkan kepada anggotanya selalu dikembalikan dengan rekor sangat lancar. Tak heran, jika hingga kini KSM tersebut telah memasuki perguliran BLM yang ketiga kalinya. Hal ini disebabkan tiap anggota KSM memiliki komitmen tinggi untuk mengembalikan pinjamannya kepada ketua KSM untuk kemudian disetor ke BKM guna disimpan di bank. Jika ada anggota yang terlambat membayar pinjaman, maka Ketua KSM akan menganinya terlebih dulu. Kasmawati, salah seorang personel KSM Kembang Mekar yang baru-baru dikunjungi oleh TA Kebijakan Publik (KP) KMW VIII Sulsel menuturkan, kehadiran program dana bergulir yang digagas oleh BKM sangat menguntungkan masayarakat. “Khususnya bagi warga yang bekerja sebagai pedagang kecil di Desa Lembang Parang. Karena, dahulu banyak pedagang kecil kesulitan mendapatkan bantuan dana untuk pengembangan usahanya. Jikapun ada, sangat sulit diakses, karena bayaran pengembaliannya sangat tinggi dan sulit dijangkau pedagang kecil,” tutur Kasmawati. Dengan hadirnya dana bergulir ini, diakui Kasmawati, sangat membantu pedagang. “Di samping mudah diperoleh, bunganya juga rendah dan atas kesepakatan warga,” urai dia dengan wajah antusias. Kasmawati yang gigih itu mengatakan, sebelumnya ia hanya menjual makanan mi rebus. “Tempat usaha saya sangat kecil, omzet saya hanya Rp 50.000 - Rp 100.000 per bulan. Setelah mendapatkan dana bergulir dari P2KP, saya tidak lagi menjual mi rebus, tetapi nasi dengan lauk daging dan ikan,” tandasnya. Kasmawati mengakui, jumlah pelanggannya pun semakin banyak dan tidak hanya warga lokal saja, tapi juga para pengendara roda dua dan roda empat yang melintasi lokasi tempatnya berjualan. Kini, omzetnya mencapai Rp 25.000 - Rp 350.000 per hari. Menurut Kasmawati, keuntungan yang diperoleh setiap hari sekitar Rp 100.000 per hari. Baginya, hal ini sangat menggembirakan. Apalagi, sekarang ia mampu mempekerjakan seorang tenaga kerja perempuan untuk membantunya melayani pembeli, dengan upah Rp 10.000 per hari.

44


Jika diamati, omzet yang diterima oleh Kasmawati itu relatif masih sedikit dibandingkan dengan usaha rumah makan lainnya. Namun, dengan adanya dana stimulan (BLM), maka usaha yang sebelumnya ia lakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga, kini tumbuh dan berkembang menjadi lebih besar, sehingga dalam memenuhi kebutuhan konsumsi lain dalam rumah tangganya, tidak lagi menjadi masalah besar. (Syamsu Alam, TA KP KMW VIII PNPM P2KP-2 Sulsel; Nina)


45

Kolaka Utara, 13 Maret 2006

Mewujudkan Gagasan Setelah Melihat Peluang Setiap individu pasti pernah memiliki gagasan atau ide. Bahkan dalam kenyataannya, banyak ditemui seseorang—tanpa memandang tingkat pendidikan dan status sosial ekonomi—bisa memiliki puluhan gagasan sekaligus. Namun, dari sekian banyak orang yang memiliki gagasan, hanya sedikit yang mampu mewujudkan gagasan tersebut menjadi suatu hasil karya yang berguna bagi dirinya maupun lingkungannya. Salah seorang yang mampu mewujudkan gagasan menjadi hasil karya adalah Sitti Husaemah. Keseharian wanita yang menakhodai KSM Bahagia Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra) itu nyaris sama saja dengan masyarakat umum di sekelilingnya. Ibu Ema, demikian biasa orang menyapanya, memulai ide usaha konveksi dari pengalaman mengikuti program P2KP sejak awal. “Saya biasa mengkhayal, usaha apa yang bisa dibuat untuk membantu masyarakat sekitar yang kurang mampu setelah tidak ada lagi program P2KP,” tutur ibu yang juga aktif di Tim Penggerak PKK Kecamatan Ranteangin ini. “Suatu hari saya membayangkan usaha konveksi, dan saya langsung yakin usaha ini kelak akan berhasil,” ujar Ibu Ema. Lalu, lanjutnya, ide itu mulai diceritakan ke tetangga dan ke banyak orang. “Setiap saya bertemu dengan ibu-ibu PKK, saya sosialisasikan ide saya untuk membuka usaha konveksi. Kebetulan saya pernah kursus menjahit, sehingga saya tahu sedikit tentang konveksi,” lanjutnya. Dengan kepiawaiannya bergaul, Ibu Ema mampu menjual imajinasinya kepada orangorang di sekitarnya. Motivasi dia untuk menghasilkan karya yang berguna bagi dirinya dan lingkungannya, sungguh kuat. Dia ingin membuktikan, idenya bukanlah gagasan liar. Dia semakin yakin, idenya bakal terwujud setelah proposal kegiatannya diterima. Setelah dana BLM tahap II P2KP cair ke KSM, dibuatlah kegiatan kursus menjahit dengan jumlah 40 peserta. Dalam hal ini, Ibu Ema menilai belum tentu kesemua peserta dapat mengikuti cara berpikirnya. “Siapa yang serius dengan usaha ini, semua akan terseleksi secara alamiah,” tegasnya. Dugaan Ibu Ema tepat. Hingga kini, hanya 10 orang yang bisa diajak mengembangkan usaha tersebut. Dibelilah satu set mesin konveksi seharga Rp 8juta dari BLM P2KP. Kendati usaha ini baru berlangsung tiga bulan, tapi mereka mendapat order dari Tim Penggerak PKK dan Karang Taruna. “Banyaknya orderan itu tergantung sosialisasi. Apalagi usaha ini masih tergolong langka di Kolaka Utara,” ujar Ibu Ema yang dikenal ramah dan banyak relasi ini. Hal ini merupakan pelajaran berharga mengenai cara mewujudkan suatu gagasan. Ibu Ema mampu memperagakan “manajemen khayalan” yang disebut-sebut para pakar sebagai salah satu fungsi dalam mengatur arah pilihan. Artinya, peristiwa yang terjadi di alam khayal ditransfer menjadi materi visualisasi. Meski tanpa dukungan pendidikan yang tinggi dan pengalaman, Ibu Ema mampu melakukan hal tersebut dengan baik. Sementara, visualisasi adalah praktek melihat potret masa depan dengan penglihatan imajinasi. Karya besar memang tidak diciptakan langsung secara fisik, tetapi bisa dilihat. Apa yang diciptakan manusia sebenarnya adalah menjalani apa yang sudah dilihat di dalam alam imajinasinya.

46


Pelajaran lainnya, Ibu Ema berupaya merealisasikan mimpinya, dengan kesederhanaan dan realistis, yakni sebagian besar orang yang melihat belum tentu bisa bergerak, dan yang bergerak belum tentu menghasilkan perubahan. Manusia bisa mengkhayal, tapi tidak memiliki keterkaitan dengan apa yang harus ia lakukan. Padahal semestinya khayalan adalah penjelasan tentang apa yang akan dilakukan hari ini. Dari sinilah Ibu Ema bertindak. Jika khayalan adalah angka nol, maka tindakan adalah angka satu. Melalui kursus menjahit, dia begitu percaya diri dan betul-betul ingin memperlihatkan angka satu dengan tampilnya Ibu Ema sendiri sebagai pembimbing dalam pelatihan itu. Pelajaran berikutnya, interaksi dengan peserta memungkinkan Ibu Ema memiliki informasi awal tentang siapa yang bisa diajak untuk melakoni usaha ini. Berbekal kebiasaan memikirkan nasib orang-orang di sekitarnya, dengan memperhitungkan berbagai tantangan yang bakal dihadapi, Ibu Ema tahu persis mental seperti apa yang harus dimiliki. Riset membuktikan, keberhasilan suatu gagasan seseorang ditentukan oleh keahlian teknis dan keahlian bagaimana menciptakan interaksi. Keahlian teknis memegang peranan 15-20%, sedangkan sisanya adalah interaksi. Tanpa interaksi, mustahil tercipta kreasi atau prestasi dari suatu gagasan. Maka, keberhasilan suatu gagasan tidak bisa didasarkan dari sudut merah-putih atau benar-salahnya, tetapi dari cara bagaimana gagasan itu diinteraksikan ke pikiran orang lain. Dari keempatpuluh orang yang mengikuti kursus tersebut, tinggal 10 orang yang masih memiliki komitmen. Tahapan ini dijalaninya dengan sukses. Ibu Ema pun mampu mewujudkan angka dua. Berikutnya, jenis usaha yang sama pasti memiliki perbedaan. Jika kita mengamati sekeliling, kita akan menemukan ada usaha yang maju dan tidak memiliki saingan, ada usaha yang biasa-biasa saja—tidak maju, tidak juga bangkrut—melakoni usaha apa adanya, dan ada yang tidak mampu bersaing, lalu gulung tikar. Hal prinsip yang membedakan satu usaha dengan usaha yang lain adalah kreasi. Inilah angka ketiga yang harus diraih. Ibu Ema menyadari, meski usaha ini belum seumur jagung dalam menghadapi persaingan, kemampuan berkreasilah yang akan menentukan maju mundurnya usaha ini. Dengan memahami cara Ibu Ema mewujudkan gagasan di atas, kita bisa mengambil pelajaran yang menuntun kita untuk pengembangan KSM, khususnya KSM Ekonomi. Sehingga tidak ada kesan, usaha yang dikembangkan hanya untuk menghabiskan dana bergulir yang didesain tanpa dukungan gagasan usaha yang matang. (Kasmudin A Suyuthie, Asmandat Korkot 3, KMW IX Sultra; nina)


47

LK 1 – Lembar Pengamatan Praktek Pengembangan KSM Lembar Pertanyaan untuk Pengamat : Pertanyaan Pemandu

Komentar Pengamat

1)

Secara umum apakah ada yang kurang dlm praktek tersebut ?

2)

Apakah fasilitator mengenalkan mengemukakan tujuan diskusi ?

3)

Sebagai apa dan memposisikan dirinya

4)

Apakah bahasa yang digunakan oleh fasilitator sesuai dengan karakteristik peserta ?

5)

Apakah media bantu yang digunakan sesuai dengan karakteristik peserta?

6)

Bagaimana keterampilan fasilitator dalam menggunakan media bantu?

7)

Apakah semua peserta terlibat ? Siapa yang tidak cukup terlibat ? Mengapa ?

8)

Apakah ada peseta yang mendominasi ? Bagaimana fasilitator mengatasi orang yang mendominasi ?

9)

Apakah peserta bisa menghargai dan menerima perbedaan pendapat ? Bagaimana fasilitator mengatasi hal tersebut ?

dimana

10) Apakah fasilitator masih dibandingkan dengan peserta ?

diri,

fasilitator

dominan

11) Apakah fasilitator cukup ramah, bisa mengembangkan suasana yang akrab dan akomodatif ? Apakah ada hal-hal yg tdk boleh dilakukan tapi tetap dilakukan oleh fasiitator 12) Apa saja yg dicatat oleh perekam proses

48

Sosialisasi


dan

Muyawarah

Hak-Hak Dasar Warga Berdasarkan Perubahan Kedua Tahun 2000 Undang-undang Dasar 1945 yang mengatur hak-hak dasar warga yaitu : Pasal 28A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28C (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Pasal 28D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya. Pasal 28E (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28G (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta


49

benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Pasal 28H (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. (2) Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Pasal 28I (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 28J (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (2) Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

50


Tujuan dan Target dalam Pelayan Dasar (MDGs)

Kemiskinan

Target 1: Menurunkan proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya di bawah USD 1/hari menjadi setengahnya antara 1990-2015

Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua

Target 3: Menjamin bahwa sampai dengan tahun 2015, semua anak, di manapun, laki-laki dan perempuan, dapat menyelesaikan sekolah dasar (primary schooling)

3

Tujuan 3: Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Target 4: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005 dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015

4

Tujuan 4: Menurunkan Angka Kematian Anak

Target 5: Menurunkan angka kematian Balita sebesar dua pertiganya, antara tahun 1990 dan 2015

Tujuan 5:

Target 6: Menurunkan angka kematian ibu antara tahun 1990-2015 sebesar tiga –perempatnya

Tujuan 1: 1

Menanggulangi dan Kelaparan Tujuan 2:

2

5

Meningkatkan Kesehatan Ibu Tujuan 6:

6

Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya

Target 2 : Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya antara tahun 1990-2015

Target 7: Mengendalikan penyebaran HIV/AIDS dan mulai menurunnya jumlah kasus baru pada tahun2015 Target 8 : Mengendalikan penyakit malaria dan mulai menurunnya jumlah kasus malaria dan penyakit lainnya pada tahun 2015 Target 9: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang

7

Tujuan 7: Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup

Target 10 :Penurunan sebesar separu, proposisi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minimum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar pada 2015 Taeget : 11: Mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di pemukiman kumuh pada tahun 2020

8

Tujuan 8: Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan

Target 12 : Kemitraan dan kerjasama regional untuk pencapaian MGD antara lain di bidang perdagangan, investasi, pengembangan kapasitas, dukungan teknologi, pembangunan infrastruktur seperti transportasi, ICT dan environmental sustainability


51

Sabtu, Mei 15, 2010

Pelayanan Dasar di Indonesia Tujuan Pembangunan Milenium berisikan tujuan kuantitatif yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu, terutama persoalan penanggulangan kemiskinan pada tahun 2015. Tujuan ini dirumuskan dari ‘Deklarasi Milennium’, dan Indonesia merupakan salah satu dari 189 negara penandatangan pada September 2000. Delapan Tujuan Pembangunan Milenium juga menjelaskan mengenai tujuan pembangunan manusia, yang secara langsung juga dapat memberikan dampak bagi penanggulangan kemiskinan ekstrim. Masing-masing tujuan MDGs terdiri dari target-target yang memiliki batas pencapaian minimum yang harus dicapai Indonesia pada 2015. Buku ini berisikan sekelumit gambaran mengenai 8 tujuan Pembangunan Milenium, pencapaian serta tantangannya dalam mencapai 18 target tersebut di Indonesia Untuk mencapai tujuan MDG tahun 2015 diperlukan koordinasi, kerjasama serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, utamanya pemerintah (nasional dan lokal), masyarakat sipil, akademia, media, sektor swasta dan komunitas donor. Bersamasama, kelompok ini akan memastikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai tersebar merata di seluruh Indonesia.Pemerintah Indonesia tetap memegang komitmenya untuk melaporkan kemajuan pencapaian MDGs. Tujuan Ke-1: Mengentasan Kemiskinan Ekstrim dan Kelaparan Target 1: Menurunkan hingga setengahnya Penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan ekstrim hingga 50%Target 2: Mengurangi Jumlah penduduk yang menderita kelaparan hingga setengahnya.

Situasi Saat Ini Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencapai Target pertama MDGs. Pada tahun 1990, 15,1% penduduk Indonesia berada dalam kemiskinan ekstrim. Jumlahnya saat itu mencapai 27 juta orang. Saat ini proporsinya sekitar 7,5% atau hampir 17 juta orang. Pada tingkat nasional, dengan usaha yang lebih keras, Indonesia akan dapat mengurangi kemiskinan dan kelaparan hingga setengahnya pada 2015. Meskipun begitu, masih terdapat perbedaan yang cukup besar antara daerah kaya dan miskin. Banyak daerah miskin di perdesaan, terutama di wilayah timur Indonesia yang memerlukan kerja lebih keras untuk mencapai target mengurangi kemiskinan dan kelaparan. Tindak LanjutPencapaian tujuan MDG yang pertama tahun 2015 hanya akan dapat dilakukan dengan keikutsertaan dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan di setiap kabupaten dan kota. Masyarakat miskin di Indonesia memerkukan akses yang lebih baik untuk mendapatkan makanan, air bersih, pelayanan kesehatan dasar dan pendidikan. Masyarakat miskin juga membutuhkan jalan dan infrastruktur lain untuk mendukung aktivitas ekonomi, dan membuka akses pasar untuk menjual produksi mereka. Tingkat pendapatan masyarakat miskin di Indonesia akan meningkat dengan peningkatan kesempatan kerja dan pengembangan usaha. Perubahan mendasar perlu dilakukan pada tingkat pembuatan kebijakan. Kebijakan yang pro-kemiskinan harus mulai dikembangkan.

52


Dalam era desentralisasi, tanggungjawab pembuatan kebijakan dan penganggaran dibuat di tingkat lokal oleh pemerintahan daerah. Masyarakat sipil dan kalangan swasta, media dan akademisi dapat pula membantu pemerintah dengan menyampaikan kebutuhan kaum miskin melalui advokasi dan keterlibatan langsung dengan pembuat kebijakan. Keluarga dan kelompok masyarakat di seluruh Indonesia juga harus diberdayakan untuk lebih berperan aktif dalam menentukan dan meraih yang mereka perlukan. Pembangunan berkelanjutan harus dimulai dari akar rumput, dan kemudain bergerak ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk membantu kaum miskin agar lebih sejahtera, mereka harus diberi sumberdaya yang cukup untuk membantu mereka tumbuh dan mebjadi sejahtera. Tujuan Ke-2: Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua Target 3: Pada 2015, semua anak Indonesia, baik laki-laki maupun prempuan, akan dapat menyelesaikan pendidikan dasar

Situasi Saat Ini Target MDG kedua adalah mencapai pendidikan dasar untuk semua pada 2015. Ini artinya bahwa semua anak Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, akan dapat menyelesaikan pendidikan dasar. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memenuhi target ini dengan mencanangkan Program Wajib Belajar 9 tahun. Kebijakan ini terbukti telah meningkatkan akses untuk pendidikan SD. Akan tetapi, masih banyak anak usia sekolah di pelosok negeri yang belum dapat menyelesaikan SD-nya. Bahkan di perdesaan, tingkat putus sekolah dapat mencapai 8,5%. Kualitas pendidikan di Indonesia selama ini masih perlu ditingkatkan dan manajemen pendidikan juga kurang baik. Tindak Lanjut apabila target kedua ini ingin dicapai, seluruh pemangku kepentingan diseluruh negeri, termasuk pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat sipil, masyarakat umum, akademisi, sektor swasta dan media perlu untuk bekerja sama memastikan bahwa kebijakan, strategi dan program di masa yang datang terkait Program Wajib belajar 9 tahun harus terfokus pada peningkatan akses dan memperluas kesempatan belajar kepada seluruh anak usia sekolah , terutama mereka yang berada di daerah miskin dan daerah pedalaman. Dinas Pendidikan di daerah juga perlu untuk meningkatkan kualitas dan kesesuaian pendidikan dasar untuk memastikan bahwa seluruh lulusannya akan memiliki kemampuan dasar untuk bekerja atau meneruskan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Sistem manajemen sumberdaya pendidikan juga perlu ditingkatkan, sehingga seluruh lembaga yang terkait dengan pendidian dasar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara lebih efisien dan efektif. Kunci dari kesusksesan pemerintah dalam mensukseskan pendidikan dasar 9 tahun adalah dengan keterlibatan orang tua murid dan tokoh masyarakat, sertaorganisasi masyarakat sipil dan sektor swasta. Kelompok pemangku kepentingan ini akan membantu memobilisasi berbagai sumberdaya untuk mendukung tercapainya tujuan program Wajar 9 Tahun. Selain itu, kesempatan juga perlu diperluas kepada sekolah swasta dan lembaga pendidikan berbasis masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan dasar. Tujuan Ke-3: Mendukung Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan Target 4: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan sekolah menengah di Indonesia Situasi Saat Ini Indonesia telah mencapai banyak kemajuan dalam mengatasi persoalan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Program Wajib belajar 9 tahun telah membawa dampak positif dalam pengurangan kesenjagan dalam dunia pendidikan. Rasio antara partisipasi murid laki-laki dan


53

perempuan, baik partisipasi bersih amupun kotor, sudah hampir mencapai 100% di seluruh tingkat pendidikan. Akan tetapi, keberhasilan ini masi perlu ditingkatkan, terutama untuk kelompok usia yang lebih tua. Masih terdapat cukup banyak kesenjangan dan anggapan yang salah dalam konteks peranan dan gender di masyarakat. Persepsi yang salah ini hampir terjadi di semua aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan (kesempatan dan kesetaraan imbalan) hingga keterwakilan di bidang politik. Proporsi perempuan dalam pekerjaan non-pertanian relative stagnan, begitu pula debngan keterwakilan perempuan di parlemen, yang masing-masing masih berkisar pada 33% dan 11%. Tindak LanjutPemerintah Indonesia saat ini tengah melakuan banyak strategi untuk mendukung pencapaian tujaun ketiga MDG. Selain program gender di bidang pendidikan, upaya juga dilakukan untuk meningkatkan kesempatan bagi perempuan untuk bekerja di sektor non-pertanian dan kesetaraan imbalan. Aspek pemberdayaan perempuan merupakan langkah penting untuk mencapai tujuan ketiga MDG, termasuk juga peningkatan keterwakilan perempuan dalam aspek politik. Mekipun Pasal 27 UUD 45 menjamin kesetaraan hak bagi seluruh penduduk Indonesia – laki-laki maupun perempuan, cukup banyak ditemukan praktek-praktek yang justru mendiskriminiskian dan memicu terjadinya kesenjangan, terutama di tingkat daerah. Hal ini mencakup implementasi peraturan daerah yang mengandung unsur dualisme yang tidak sesuai dengan UUD 45. Seluruh pemangku kepentingan di Indonesia, termasuk Pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi dan media dapat berperan dalam mencegah dampak negatif dari praktek semacam ini, dengan cara berpedoman secara teguh terhadap hak konstitusional setiap warga negara. Tujuan Ke-4: Mengurangi Tingkat Kematian Anak Target 5: Mengurangi hingga dua pertiga-nya , tingkat kematian anak dibawah usia 5 tahun

Situasi Saat Ini Di Indonesia, dari setiap 1.000 kelahiran, 40 diantaranya akan mennggal sebelum mereka berusia 5tahun. Statistik ini dikenal dengan Angka kematian Balita (AKB). AKB Indonesia saat ini adalah yang tertinggi diantara Negara ASEAN lain. Meskipuns demikian, Indonesia sebenarnya telah mencapai tujuan keempat MDG. Hal yang menjadi pekerjaan kita sekarang adalah memastikan bahwa anakanak Indonesia mendapatkan hak konstitusional mereka. UU no 23 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan keamanan sosial menurut kebutuhan fisik, psikis dan sosial mereka. Sepertiga kematian bayi di Indonesia terjadi pada bulan pertama setelah kelahiran, 80% diantaranya terjadi pada minggu pertama. Penyebab utama kematian adalah infeksi pernafasan akut, komplikasi kelahiran dan diare. Selain penyebab utama, beberapa penyakit menular seperti infeksi radang selaput otak (meningitis), typhus dan encephalitis juga cukup sering menjadi penyebab kematian bayi. Tindak Lanjut Program Nasional Anak Indonesia menjadikan issu kematian bayi dan balita sebagai salah satu bagian terpenting. Program tersebut merupakan bagian dari Visi Anak Indonesia 2015, sebuah gerakan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, dari mulai pemerintah, sektor swasta hingga akademisi dan masyarakat sipil. Bersama-sama, kelompok ini berusaha meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejaheraan Bayi dan Balita. Selain mempromosikan hidup sehat untuk anak dan peningkatan akses dan kualitas terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif, bagian dari Target keempat MDG adalah untuk meningkatkan proporsi kelahiran yang dibantu tenaga terlatih, sehingga diharapkan terjadi perubahan perilaku di masyarakat untuk lebih aktif mencari pelayanan kesehatan, terutama untuk anak dan balita.

54


Tujuan Ke-5: Meningkatkan Kesehatan Ibu Target 6: Menurunkan ¾-nya Tingkat Kematian Ibu di Indonesia

Situasi Saat Ini Resiko kematian ibu karena propses melahirkan di Indonesia adalah 1 kematian dalam setiap 65 kelahiran. Setiap tahun diperkirakan terjadi 20.000 kematian ibu karena komplikasi sewaktu melahirkan dan selama kehamilan. Tingkat Kematian Ibu dihitung berdasarkan jumlah kematian setiap 100.000 kelahiran. Penyebab utama kematian ibu di Indonesia adalah haemorrhage, eclampsia yang menyebabkan tekanan darah tinggi sewaktu kehamilan, komplikasi karena aborsi, infeksi dan komplikasi sewaktu melahirkan. Meskipun Indonesia belum memiliki sistem pendataan yang baik untuk mendapatkan infromasi mengenai AKI, para ahli memperkirakan bahwa AKI pada tahun 1992 di Indonesia adalah 425 Lebih dari satu dekade kemudian, angkanya berubah menjadi 307 per 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan laju ini, diperlukan usaha yang jauh lebih besar untuk mecapai Target MDG ke 5. Selain itu, perhatian khusus harus diberikan kepada daerah miskin, terutama di bagian timur Indonesia, dimana banyak daerah masih memiliki tingkat kematian ibu tertinggi di Indonesia, dan juga karena daerah tersebut memiliki infrastruktur yang sangat terbatas. Tindak LanjutYang sangat diperlukan oleh Ibu adalah peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan berualitas untuk ibu dan anak, terutama selama dan segera setelah kelahiran. Selain peningkatan pelayanan kesehatan, perlu juga diadakan perubahan perilaku masyarakat yang paling rentan terhadap kematian ibu. Hal ini termasuk peningkatan pengetahuan keluarga mengenai status kesehatan dan nurtisi, serta pemberitahuan mengenai jangkauan dan macam pelayanan yang dapat mereka pergunakan. Pemerintah juga perlu untuk meningkatkan sistem pemantauan untuk mencapai tujuan MDG ke 5. Peningkatan sistem pendataan terutama aspek manajemen dan aliran informasi terutama data dasar infrastruktur kesehatan, serta koordinasi antara instansi terkait dengan masyarakat donor juga perlu ditingkatkan untuk untuk menghindari overlap dan kegiatan yang tidak tepat sasaran, sehingga peningkatan kesehatan ibu dapat dicapai secara lebih efektif dan efisien. Tujuan Ke-6: Memerangi HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya Target 7: Menghentikan dan mulai menurunkan kecenderungan penyebaran HIV/AIDS di IndonesiaTarget 8: Menghentikan dan menurunkan kecenderungan penyebaran Malaria dan penyakit menular lain di Indonesia.

Situasi Saat Ini AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) adalah penyakit yang disebabkan oleh HIV (the Human Immunodeficiency Virus) . HIV dapat merusak siste kekebalan tubuh terhadap penyakit dan infeksi, sehingga dapat menyebabkan kematian bagi penderitanya. Pengobatan dengan Anti Retro Viral (ARV)dapat mennghambat perkembangan penyakit AIDS dan oleh karena itu meningkatkan kondisi tubu penderitanya. Tetapi obat ini tidak dapat menyembuhkan HIV, karena balum ditemukan obat untuk HIV dan AIDS. HIV disebarkan melalui kontak seksua dan melalui darah yang sudah terinfeksi. Sejak pertama kali ditemukan pada tahun 2007, jumlah penderitanya terus meningkat. Hingga Maret 2007 hampir 8.988 kasus AIDS dan 5.640 kasus HIV dilaporkan. Menurut beberapa ahli, jumlah ini hanya sebagian kecil dari keseluruhan penderita yang ada. Kalompok masyarakat yang paling beresiko untuk terinfeksi penyakit ini adalah Pekerja seks komersial dan pelanggannya, serta pengguna narkoba suntik. Selain itu, kesadaran dan pengetahuanyang benar mengenai HIV dan AIDS juga masih merupakan persoalan besar di Indonesia. Lebih dari sepertiga perempuan dan


55

seperlima laki-laki belum pernah mendengar sama sekali mengenai HIV/AIDS. Apabila kecenderunganseperti ini tidak berubah, diperkirakan lebih dari 1 juta masyarakat Indonesia akan terinfeksi pada 2010. Penyakit lain yang juga menjadi perhatian MDG 6 adalah Malaria dan Tubeculosis (TBC). Setiap tahun diperkirakan terdapat 18 juta kasus Malaria dan lebih dari 520 ribu kasus TBC. Tindak LanjutUpaya pemerintah untuk memerangi HIV/AIDS dilaksanakan oleh Komisi Nasional Pemnanggulangan AIDS (KPA), sebuah badan nasional yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan kampanye danpemberian informasi yang benar mengenai HIV/AIDS, penyebarannya dan apa saja yang dapat dilakukan oleh setiap orang untuk menghindari dan melindungi diri mereka dari tertular penyakit tersebut. KPA juga membentuk masyarakat untuk mengerti bagaimana hidup bersama ODHA dan untuk tetap hidup secara produktif. Upaya peningkatan pemantauan dan peningkatan fasilitas kesehatan dan perawatan untuk ODHA juga perlu dilakukan. Setiap warga negara dapat membantu menghentikan penyebaran HIV dengan mengurangi resiko penularan dengan melakukan praktek seksual yang aman dan menggunakan kondom secara teratur. Kampanye mengenai Roll Back Malaria dan DOTS juga termasuk usaha yang secara periodik dilakukan untuk memerangi Malaria dan TBC. Tujuan Ke-7: Memastikan Kelestarian Lingkungan Target 9: Mengintergrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam kebijakan dan program pemerintah Indonesia, serat mengembalikan sumberdaya yang hilangTarget 10: Mengurangi hingga setengahnya proporsi masyarakat Indonesia yang tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar.Target 11: Meningkatkan secara signifikan kehidupan masyarakat yang hidup di daerah kumuh.

Situasi Saat Ini Antara tahun 1985 dan 1997, laju deforestasi di Kalimantan, Maluku, Papua, ulawesi dan Sumatra adalah 1.8 juta hektar per tahun. Ancaman utama tehadap hutan hujan Indonesia adalah pembalakan liar di kawasan hutan lindung. Di era desentralisasi dan otonomi daerah, lebih banyak hutan yang dikeploitasi, pembalakan liar semakin menjadi-jadi dan batas kawasan lindung sudah tidak diperdulikan lagi. Panyebab utamanya adalah lemahnya supresmasi hukum dan kurangnya pengertian dan pengetahuan mengenai ptujuan pembangunan jangka panjang dan perlindungna biosphere. Air - Kualitas air yang sampai ke masyarakat dan didistribusikan oleh PDAM ternyata tidak memenuhi persyarat air minum aman yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan. Hal ini utamanya disebabkan oleh kualitas jaringan disribusi dan perawatan yang kemudian menyebabkan terjadinya kontaminasi. Sanitasi - Berdasarkan data terahir yang tersedia, akses masyarakat secara umum terhadap fasilitas sanitasi adalah 68%. Akan tetapi, tampaknya sanitasi tidak menjadi prioritas utama pembangunan, baik di tingkat nasional, regional, badan legislative maupun sektor swasta. Hal ini tampat dari relatif kecilnya anggaran yang disediakan untuk sanitasi. Tindak Lanjut akses dan ketersediaan informasi mengenai sumberdaya alam dan lingkungan merpakan aspek yang perlu ditingkatkan. Program yang seperti ini dapat membantu memperkaya pengetahuan dan wawasan kelompok masyarakat yang hidup di daerah perdesaan dan daerah terpencil mengenai pentingnya perlindungan terhadap lingkungan. Hal ini juga perlu disandingkan dengan promosi mengenai kesehatan dan

56


kebersihan, sehingga masyarakat akan lebih mengerti petingnya air bersih dan dapat berpartisipasi aktif menjaga dan merawat fasilitas air bersih yang ada. Kampanye mengenai pentingnya sanitasi juga perlu dilakukan kepada pemerintah, pembuat kebijakan, dan badan legislatif, termasuk juga kapada masyarakat. Diperlukan investasi dan prioritisasi yang lebih besar untuk meningkatkan akses terhadap air bersih dan pelayanan sanitasi untuk masyarakat di seluruh Indonesia. MDG 8: Mengembangkan Kemitraan untuk Pembangunan Target 12: Mengembangkan sistem keuangan dan perdagangan yang terbuka, berbasis peraturan, dapat diprediksi, dan tidak diskriminatifTarget 13: Mengatasi persoalan khusus dari negara-negara paling tertinggal. Hal ini termasuk akses bebas tariff dan bebas kuota untuk produk eksport mereka, meningkatkan pembebasan utang untuk negara berutang besar, penghapusan utang bilateral resmi dan memberikan ODA yang lebih besar kepada Negara yang berkomitmen menghapuskan kemiskinan.Target 14: Mengatasi kebutuhan khusus di negara-negara daratan dan kepulauan kecilTarget 15: Menangani hutang negara berkembang melalui upaya nasional maupun Internasional agar pengelolaan hutang berkesinambungan dalam jangka panjang.Target 16: Bekerja sama dengan negara berkembang mengembangkan pekerjaan yang layak dan produktif untuk kaum mudaTarget 17: Bekerjasama dengan Perusahaan Farmasi, memberikan akses untuk penyediaan obat-obatan penting dengan harga terjangkau di negara berkembangTarget 18: Bekerjasama dengan swasta dalam memanfaatkan teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan kedelapan berisikan aksi yang harus dilakukan oleh Negara maju kepada negara berkembang untuk mencapai Tujuan 1-7 MDG. Konsensus Monterrey – yang merupakan hasil dari Konferensi Internasional tentang Pembiayaan untuk Pembangunan tahun 2002 – dipandang sebagai unsure kunci Tujuan 8. Konsensus tersebut berintikan kebebasan perdagangan, aliran dana swasta, utang, mobilisasi sumberdaya domestic dan hibah untuk pembangunan. Berkaca pada fakta bahwa investasi dalam bidang kesehatan publik adalah investasi yang non-profit, hibah menjadi penting, terutama di sector kesehatan. Diposkan oleh sanitasi bersih di 9:24 AM http://www.sanitasibersih.blogspot.com


57

Layanan Pendidikan yang Diperuntukkan bagi Masyarakat Miskin Sekolah Dasar: Tidak Sepenuhnya Gratis – Walaupun Ada Bantuan Pemerintah Kurangnya pendidikan merupakan fakta adanya masyarakat miskin di Indonesia. Enam dari delapan lokasi, masyarakat miskin mempunyai karakteristik kemiskinan sebagai: “Anak-anak yang berasal dari keluarga miskin sering tidak terdaftar di sekolah dasar/tidak menyelesaikan sekolah dasar/hanya berhasil menyelesaikan sekolah dasar.” Di bulan Juli 2005, pemerintah Indonesia berjanji untuk menyediakan pendidikan dasar sembilan tahun untuk semua anak-anak usia sekolah melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Meskipun demikian, masyarakat miskin tetap harus membayar uang pangkal sekolah yang besar (kadang disebut sebagai biaya gedung), terutama di Jawa Walaupun murid-murid dilaporkan tidak lagi membayar uang sekolah bulanan (yang berkisar antara Rp.2.000 dan Rp.17.000 sebulan), biaya untuk pembelian uang buku, seragam, pelajaran komputer, ujian, dan ijazah bisa mencapai Rp.100.000 – Rp.150.000 per anak per tahun. Biaya tambahan yang “terselubung” meliputi sepatu (diharuskan oleh beberapa sekolah), tas sekolah, makanan ringan, dan sebagainya

Pilihan Utama: SDN

Masyarakat miskin lebih menyukai sekolah negeri. Sebagian besar lokasi, ada beberapa pilihan antara sekolah dasaryang dikelola pemerintah (Sekolah Dasar Negeri atau SDN), dan ada juga sekolah Islam yang dikelola penduduk (Madrasah Ibtidaiyah). Di tujuh lokasi, sekolah dasar yang dipilih oleh kebanyakan masyarakat miskin adalah SDN. Alasan yang diberikan oleh masyarakat miskin dalam membuat pilihan ini adalah: Suara Masyarakat Miskin • SDN berada dekat rumah; tidak ada biaya transportasi; anak-anak bisa pergi sendiri; tidak perlu menyeberang jalan utama. • SDN gratis bagi masyarakat miskin. • Guru-gurunya bagus; anak-anak bisa belajar banyak hal di SDN. Di Madrasah mereka hanya mendapat pelajaran agama. • Anak-anak yang menyelesaikan SDN menerima ijazah. Penduduk Alas Kokon di Madura lebih menyukai Madrasah daripada SD Negeri. Alasan orang tua untuk pilihan ini adalah: • • •

Madrasah tidak mengharuskan seragam yang mahal. Guru-guru lebih disiplin dan menetap di Madrasah. Guru SDN sering kali absen/tidak disiplin. SDN hanya mengajarkan anak-anak untuk membaca, menulis dan berhitung. Di Madrasah mereka juga belajar agama dan membaca Al Qur’an.

Laki-laki dan perempuan masyarakat miskin umumnya menganggap bahwa manfaat pendidikan dasar di sekolah umum melebihi biaya yang harus dikeluarkan biaya pendidikan itu merupakan

58


hambatan besar terutama jika memiliki beberapa anak. Tingkat kepuasan bergantung pada mutu guru dan derajat keterbukaan masalah keuangan antara sekolah dengan orang tua

Beban Biaya Tambahan

Masyarakat miskin merasa dibebani oleh biaya sekolah, (“Mengapa buku harus diganti setiap semester?”), (“Mengapa tidak menggunakan buku yang bisa dipakai sepanjang tahun?”), (“Mengapa buku sekolah harganya mahal?”), (“Mengapa kami dikenakan biaya untuk ijazah?”) adalah

pertanyaan yang terus-menerus ditanyakan. Biaya masuk dan ijazah yang belum dibayar menumpuk. Ijazah yang ditahan oleh sekolah menjadi beban tambahan bagi mereka yang tidak mampu memenuhi kewajiban. Hal ini lalu menimbulkan kekecewaan dan pertentangan di antara para orang tua dan pengelola sekolah. Bahkan, kepala dusun di Simokerto juga memiliki kesulitan membayar uang pendaftaran (biasanya para kepala dusun lebih mampu secara fi nansial dibanding anggota masyarakat lainnya). Hanya satu dari tiga anaknya yang telah menerima ijazah sekolah setelah melunasi pembayaran biaya sebesar Rp.750.000, yang kirakira setara dengan penghasilan keluarga miskin di sana selama tiga setengah bulan.

Pandangan Perempuan Pandangan Laki-laki Biaya pendidikan di SDN sangat beragam pada lokasi penelitian (lihat Lampiran 3, Tabel 3.1). Di Paminggir (Kalimantan Selatan), sekolah hampir gratis kecuali untuk biaya pendaftaran dan ijazah lulus sekolah; di perkampungan kumuh Surabaya, biaya pendaftaran dan buku mencapai Rp.830.000.5 Di lokasi di Jawa Barat, para orang tua membayar 10 - 15 kali lebih besar daripada di tempat lain untuk mendapatkan ijazah lulus sekolah dasar. Di Soklat, responden laki-laki mengeluhkan bahwa walaupun telah membayar Rp.68.000, mereka tetap tidak menerima ijazah. (Sebagai perbandingan, Madrasah Ibtidaiyah yang dikelola swasta mengenakan biaya hanya Rp.5.000 – Rp.10.000 per bulan). Suara Masyarakat Miskin

2.2. Layanan Pendidikan Sekolah Menengah

“Gratis? Apanya yang gratis? Memang kami tidak perlu membayar iuran bulanan sekarang, namun kami harus mengeluarkan uang untuk membeli buku dan seragam, dan membayar uang gedung. Sebelumnya kami hanya membayar Rp.10.000 – Rp.20.000 setiap bulan. Sekarang kami harus membayar Rp.200.000 pada awal tahun.” Penjual sayuran, ibu dari dua anak sekolah di Jakarta, The Jakarta Post, 17 Juli 2005

Sekali Lagi, Biaya Tambahan Menjadi Masalah

Sekolah Menengah Pertama Negeri merupakan beban utama secara fi nansial bagi keluarga miskin. Rumah tangga miskin berusaha untuk mengirim setidaknya satu anak ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) — namun jarang bisa menanggung biaya untuk menyekolahkan semua anak. Hanya tiga anak dari desa Kertajaya yang melanjutkan pendidikan hingga ke sekolah menengah – dan itu adalah sekolah pesantren di luar desa. Bajo Pulau tidak memiliki sekolah menengah dan tidak ada anak yang dikirim untuk bersekolah di luar desa. Di daerah perkotaan Jatibaru, Simokerto dan Soklat, para responden mendaftarkan paling tidak satu anak di SMP atau Madrasah – mana saja yang ada dan tidak terlalu jauh dari rumah. Mereka lebih menyukai Madrasah karena tidak ada uang pangkal atau biaya gedung. Biaya masuk, pendaftaran, dan gedung tidak tetap, berkisar antara Rp.200.000 – Rp.600.000 (lihat Lampiran 3, Tabel 2). Sekolah mengenakan biaya sesukanya, tergantung pada reputasi dan popularitas mereka — dengan alasan, biaya tersebut digunakan untuk pelajaran tambahan atau fasilitas yang ditawarkan. Dilaporkan, pengenaan biaya tersebut tidak memiliki dasar hukum.6 Ada pernyataan warga Kertajaya yang membuat putus asa orang tua murid: “Untuk masuk SMP Negeri memerlukan setidaknya Rp.1,5

juta. Selain itu,


59

masih ada biaya transportasi, makan, dan sebagainya. Siapa yang sanggup?”

Mutu Layanan – Pandangan Pelaksana Layananan Pandangan Guru Sekolah Dasar

Di tujuh lokasi, para peneliti menemui dan mewawancarai guru di sekolah dasar negeri. Di Paminggir, penjaga malam menggantikan posisi guru yang sering absen. Guru di sekolah dasar di daerah pedesaan menyatakan bahwa mereka tidak bisa memberikan pendidikan yang bermutu. Sekolah hanya memiliki dua atau tiga ruang kelas untuk dipakai oleh enam kelas. Gedung sekolah dalam kondisi buruk, namun laporan ke Departemen Pendidikan tidak membawa hasil apapun. Sekolah pedesaan di 10 daerah terpencil, seperti Paminggir dan Bajo Pulau, sulit mempertahankan guru karena kurangnya layanan yang mendasar seperti air bersih dan sanitasi. Para guru mengatakan bahwa anak-anak cenderung putus sekolah dan bekerja, begitu mereka mendapat keterampilan dasar baca tulis dan berhitung. Orang tua tidak melihat keuntungan dari pendidikan lebih lanjut bagi anak-anak mereka. Kadang sekolah menyediakan insentif, seperti biaya untuk transportasi atau seragam bekas untuk mendorong anak-anak dari keluarga miskin agar tetap datang ke sekolah. Pandangan guru sekolah dasar di perkotaan jauh lebih baik. Mereka percaya bisa memberikan layanan yang baik untuk murid dari keluarga miskin, sesuai dengan biaya yang mereka keluarkan. Mereka menceritakan bahwa banyak murid miskin di sekolah mereka, dan sekolah memberikan beasiswa serta menggalang dana untuk membayar seragam, alat tulis, dan kegiatan ekstra kurikuler untuk murid miskin. Di Antasari dan Jatibaru, mereka mengatakan bahwa para orang tua mengetahui mutu sekolah dan upayanya mendukung masyarakat miskin. Guru di dua sekolah dasar di perkotaan mengatakan untuk murid miskin yang tidak memiliki buku pelajaran, menyarankan sekolah agar meminjamkan buku kepada murid miskin. Penilaian para pendidik dan orang tua kadang jauh berbeda. Kepala sekolah dasar di Soklat memuji mutu pendidikan di sekolahnya “200 persen.” Dia menjelaskan bahwa pengelola sekolah sering berinteraksi dengan para orang tua, menjaga transparansi dana, dan mengijinkan orang tua miskin membayar uang sekolah dengan mencicil. Orang tua murid yang miskin tidak setuju, dan mengeluh bahwa ijazah lulus sekolah ditahan serta informasi tentang pencabutan uang sekolah tidak pernah dipublikasikan.

Pandangan Guru Sekolah Menengah

Peneliti mewawancarai guru-guru sekolah menengah negeri di Soklat, Jawa Barat dan Antasari Kalimantan Selatan. Di Paminggir, kepala desa menjadi guru sukarela, menggantikan guru pegawai negeri yang absen. Guru di Soklat berpendapat bahwa pendidikan tidak dapat sepenuhnya gratis. Sekolahpun menyadari kemampuan ekonomi orang tua murid, untuk itu sekolah mengijinkan mereka membayar uang pendaftaran/biaya gedung dengan cara mencicil. Menurutnya, masalah biaya pendidikan terlalu dibesarkan: “Jika saja mereka mengurangi satu batang rokok sehari, kemungkinan dapat menyimpan uang untuk membayar biaya pendidikan sebesar Rp.15.000 perbulan.” Kepala sekolah Madrasah Tsanawiyah, sekolah percontohan di Antasari, mengatakan dana pemerintah cukup untuk menutup semua biaya keperluan sekolah termasuk materi pelajaran lain dan ekstrakurikuler bagi murid yang dikategorikan miskin. Orang tua miskin memberi nilai tinggi untuk mutu sekolah yang besar ini, yang memiliki tujuh dari delapan kelas untuk setiap jenjang kelas, dengan total 23 ruang kelas. Sekolah ini dibiayai oleh Departemen Agama. Masyaraka

Hasil Pengamatan dan Kesimpulan Sekolah Dasar – Kualitas

Pelayanan

Hanya sekolah dasar negeri yang diamati, Sekolah di pedesaan dinilai dalam kondisi buruk, sehingga mutu layanan secara signifi kan lebih rendah daripada sekolah di perkotaan. Walaupun semua

60


sekolah dasar dirancang untuk Kelas 1 sampai dengan 6, sekolah di pedesaan hanya memiliki dua atau tiga ruang kelas, sehingga beberapa kelas harus dikelompokkan bersama. Tidak satupun sekolah dasar pedesaan yang memiliki air bersih. Separuh sekolah tidak memiliki fasilitas sanitasi. Fasilitas sanitasi di sekolah lain tidak dapat digunakan. Tidak satu sekolahpun memiliki sambungan listrik atau perpustakaan. Tiga sekolah memiliki atap yang rusak. Tingkat kehadiran dalam satu hari pengamatan di empat sekolah pedesaan berkisar antara 28 hingga 92 persen. Ruang kelas berdebu dan kotor, dengan lantai rusak, namun ada cukup banyak kursi, ventilasi, dan cahaya matahari. Papan tulis merupakan satu-satunya perangkat mengajar di ruang kelas. Tidak ada hasil karya murid yang dipajang di dinding. Sering kali, murid ditinggalkan sendirian di ruang kelas tanpa guru. Tingkat disiplin rendah. Guru tidak tinggal di desa melainkan datang dan pergi dari daerah perkotaan, dan sering terlambat atau tidak hadir. Alasan mereka: kurangnya air bersih dan layanan sanitasi (Bajo Pulau, Paminggir, Alas Kokon), lihat juga Kotak 3. Pada murid di kelas yang diamati hanya kurang dari seperempat yang memiliki buku pelajaran dan alat tulis; pengajar menunjukkan kemampuan mengajukan pertanyaan yang terbatas dan tidak melakukan interaksi dengan murid-murid, selain itu, tidak ada murid yang bertanya di kelas manapun. Para guru menunjukkan tidak ada bias jender dalam menghadapi murid-murid, dan menggunakan bahasa campuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa daerah. ara Masyarakat Miskin

Kesimpulan

1. Mutu layanan pendidikan dasar di daerah pedesaan yang diamati sangat buruk. Kondisi infrastruktur sekolah tidak menunjang kegiatan untuk belajar. 2. Menyediakan insentif untuk rumah tangga miskin agar melanjutkan pendidikan anak perempuan mereka ke tingkat sekolah menengah, atau memudahkan anak perempuan melanjutkan ke sekolah menengah, merupakan investasi penting untuk menunda kehamilan dini dan memberi mereka kesempatan yang lebih baik untuk menentukan kehidupan mereka, serta meningkatkan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. 3. Ketidakhadiran guru merupakan masalah utama di daerah pedesaan yang kekurangan air bersih dan sanitasi. Ini merupakan salah satu sebab guru dari daerah perkotaan tidak bersedia tinggal di desa. Bila mereka tidak hadir, anak-anak dibiarkan keluar sekolah, tinggal di dalam kelas tanpa guru, atau diajar oleh guru pengganti yang tidak terlatih dengan metode mengajar yang sangat buruk, dan tingkat pengetahuan yang tidak lebih dari lulusan sekolah menengah. 4. Kurangnya sarana air bersih dan fasilitas sanitasi di sekolah dasar di pedesaan juga menyebabkan upaya mengajarkan kebersihan di tingkat dasar menjadi sesuatu tidak mungkin. Anak-anak yang diamati memiliki kebersihan yang rendah. 5. Sekolah dasar negeri di perkotaan lebih baik daripada sekolah dasar di pedesaan dalam hal infrastruktur, kecuali untuk sanitasi. Sekolah dasar di perkotaan memiliki guru dengan keterampilan mengajar yang cukup memuaskan. Kebanyakan murid kekurangan buku pelajaran. 6. Mutu infrastruktur dan pendidikan, sebagaimana mutu pengajaran pada sekolah menengah, jauh lebih baik dibandingkan pada sekolah dasar. Namun hal ini memberi sedikit perbedaan bagi masyarakat miskin, karena menurut penelitian, anak dari keluarga miskin jarang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari sekolah dasar. 7. Dari seluruh sekolah yang diamati, SDN Murung Sari 2 dan Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Sungai Malang, keduanya di Antasari, tampaknya lebih menonjol dibanding sekolah lain, diikuti oleh SMP di Paminggir. Yang menarik adalah sekolah tersebut ternyata memungut biaya paling rendah dan memberikan kesempatan beasiswa kepada murid dari keluarga miskin. Ketiga sekolah ini berada di Kalimantan Selatan. Orang tua sangat puas dengan sekolah tersebut, kemungkinan karena pemerintah setempat memiliki dedikasi yang


61

lebih besar dalam mendanai pendidikan bermutu bagi masyarakat miskin dibanding pemerintah dari daerah lainnya. Suara Masyarakat Miskin

Layanan Kesehatan: Pra-persalinan, Persalinan, dan Layanan untuk Bayi Tersedianya berbagai jenis layanan publik serta persepsi tentang nilai dan mutu layanan tersebut merupakan factor penentu apakah rakyat akan memilih terhadap kesehatan atau tidak. Biasanya, perempuan memilih berdasarkan penyedia layanan tersebut, sementara pilihan laki-laki menentukan pilihan bereka berdasarkan besarnya-kecilnya biaya (rata-rata Rp.10.000,-). Setiap pilihan sangat rasional, berdasarkan pertimbangan keuntungan dan biaya sejauh dijangkau oleh masyarakat miskin. Kebijakan untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada rakyat hanya dapat efektif jika pembuat kebijakan semacam itu mampu memahami cara berpikir dan hal-hal yang melandasi pengambilan keputusan mereka. Selama tahun 1990-an, bidan di desa yang sudah terlatih diperkenalkan di seluruh Indonesia sebagai upaya untuk menurunkan tingkat kematian ibu yang tinggi. Satu dekade kemudian, bidan di desa tampaknya tidak mengubah kecenderungan masyarakat miskin untuk memilih menggunakan jasa dukun beranak yang juga memberikan layanan pra-persalinan dan persalinan.

Layanan Pra-persalinan: Pilihan berbeda untuk lokasi geografis yang berbeda Sekitar 65 persen dari seluruh masyarakat miskin yang diteliti menggunakan penyedia layanan kesehatan rakyat seperti bidan di desa, Puskesmas atau Puskesmas pembantu (Pustu), sementara 35 persen sisanya menggunakan dukun beranak tradisional yang dikenal dengan pelbagai macam sebutan seperti dukun bayi, dukun beranak, sando, paraji, bidan kampung. Dukun beranak merupakan pilihan paling populer di seluruh lokasi di luar Jawa. Di Jawa, baik pedesaan maupun perkotaan, bidan desa atau Puskesmas/Pustu merupakan pilihan yang lebih disukai, kecuali di desa Alas Kokon di Madura. Pada umumnya, perempuan hamil atau anggota keluarga perempuan yang lebih tua memilih penyedia layanan kesehatan pra-persalinan. Pandangan Perempuan Pandangan Laki-laki Masyarakat miskin yang menggunakan jasa dukun beranak untuk layanan pra-persalinan menyadari bahwa dukun beranak tidak dilengkapi dengan peralatan yang memadai untuk mendeteksi atau menangani kehamilan yang berisiko tinggi; juga tidak memberikan vitamin tambahan atau imunisasi TT. Meskipun demikian, mereka memilih untuk menggunakan jasa dukun beranak dengan alasan berikut: o Dukun beranak selalu ada di tempat, sementara bidan jarang ada di Polindes atau Pustu setempat. o Dukun beranak tinggal dekat dengan rumah mereka, sementara Puskesmas berada jauh dan membutuhkan biaya transportasi. o Dukun beranak mengenakan biaya Rp.1.000 sampai Rp.5.000 per kunjungan, kadang-kadang hanya dibayar dengan beras atau kelapa; biaya bidan tiga sampai lima kalinya (Alas Kokon). o Dukun beranak tahu bagaimana mengubah posisi janin ”jika kepalanya tidak berada di posisi yang benar”. o Berpengalaman, telah banyak membantu persalinan bayi sehat sebelumnya. o Terpercaya dan terkenal. Di Jawa Puskesmas dan Pustu lebih mudah dijangkau, tetapi masyarakat miskin lebih suka menggunakan layanan kesehatan yang tidak mahal. Dengan biaya sebesar Rp.2.500 – Rp.5.000,

62


mereka bisa mendapatkan pertolongan bidan, suplemen zat besi serta imunisasi TT, dan dapat mengetahui apakah kehamilan mereka berisiko atau tidak. Perempuan lebih suka menghubungi bidan di desa di rumahnya pada sore hari untuk mendapatkan layanan perawatan pra-persalinan, karena layanan dilakukan dengan lebih penuh perhatian dan tidak perlu menunggu. Bagaimanapun, biaya lima kali lebih besar daripada layanan Puskesmas kalau biaya transportasi ditambahkan. Di sisi lain, perjalanan ke bidan di desa biasanya tidak memerlukan transportasi. (Sekalipun di Jawa, masyarakat miskin mengeluarkan biaya transportasi sebesar Rp.6.000 – Rp.12.000 untuk memperoleh layanan perawatan prapersalinan) yang besarnya Rp. 3000 - Rp. 5000 di Puskesmas atau Rp. 10.000 - Rp. 15.000 di rumah bidan desa. Secara umum, layanan perawatan pra-persalinan dari dukun beranak bagi masyarakat miskin tampaknya sepadan dengan biaya yang dikeluarkan. Puskesmas berada di urutan kedua kemudian bidan desa, yang bekerja di rumah, berada di urutan ketiga. (Lampiran 3, Gambar 3.5 menunjukkan bagaimana masyarakat miskin mengurutkan pilihan mereka sesuai dengan harapan mereka dan tingkat keuntungan yang sepadan dengan biaya ).7 Layanan dukun beranak disadari oleh warga perempuan bernilai lebih daripada biaya yang dikeluarkan (Bajo Pulau, Alas Kokon, Jatibaru). Namun demikian, di seluruh lokasi Pulau Jawa, masyarakat miskin memilih Puskesmas atau bidan desa untuk layanan perawatan pra-persalinan daripada dukun beranak. Tindakan ini untuk meminimalkan risiko persalinan yang sulit serta besarnya biaya tak terduga selama persalinan – melalui deteksi berkala untuk melihat kemungkinan kehamilan berisiko tinggi.

Layanan Bantuan Persalinan: Dukun beranak Tetap Terpenting

Biaya per Kelahiran yang dibantu : SOKLAT/Jawa Barat Paraji (Dukun beranak): Rp.50.000 – Rp.100.000 atau Rp.50.000 + 5 kg beras bidan desa: Rp.300.000 – Rp.400.000 Proses persalinan diharapkan berjalan normal, dan untuk melakukan hal ini dukun beranak hampir selalu merupakan pilihan pertama. Kecuali daerah perkotaan yang berpenduduk pada seperti Simokerto, di seluruh lokasi dukun beranak merupakan pilihan pertama di antara para perempuan (76%) dan laki-laki (64%). Walaupun biaya merupakan alasan yang menentukan pilihan masyarakat miskin, ada sejumlah faktor yang membuat mereka lebih memilih layanan yang diberikan oleh dukun beranak. Biaya layanan yang diberikan oleh bidan di desa untuk membantu persalinan lebih besar daripada penghasilan rata-rata rumah tangga miskin dalam satu bulan. Di samping itu, biaya tersebut pun harus dibayar tunai. Sebaliknya, pembayaran terhadap dukun beranak lebih lunak – secara uang tunai dan ditambah barang. Besarnya tarif dukun hanya sepersepuluh atau seperlima dari tarif bidan desa. Dukun beranak juga bersedia pembayaran mereka ditunda atau dicicil – tergantung kapan keluarga memiliki uang untuk membayarnya. Yang lebih penting, masyarakat miskin puas dengan layanan dukun beranak dan mereka merasa mendapatkan layananan yang sepadan dengan uang yang dibayarkan. Menurut mereka dukun beranak lebih perhatian dan sabar daripada bidan, baik selama persalinan maupun sesudahnya. Perempuan miskin mengatakan bahwa dukun beranak dapat melanjutkan layanan untuk 10-14 hari pasca melahirkan, dengan sabar memanjakan ibu baru dan bayinya. Dia mencuci dan membersihkan ibu setelah melahirkan, menemani anggota keluarga agar ibu bisa beristirahat dan memulihkan diri. Sebaliknya, bidan seringkali tidak tersedia saat dibutuhkan atau bahkan tidak mau datang saat dipanggil (Bajo Pulau, Paminggir, Alas Kokon, Jatibaru). Saat akhirnya dia datang, dia hanya membantu sampai melahirkan bayi dan plasentanya. Masyarakat miskin menyadari bahwa bidan lebih terlatih dalam menangani persalinan yang sulit. Namun enam dari delapan lokasi menyatakan bahwa mereka baru memanggil bidan bila dukun beranak tidak bisa membantu persalinan, terjadi komplikasi saat persalinan atau keterlambatan dalam penanganan yang berakibat fatal. Kecemburuan profesional lebih lanjut mengancam kesehatan ibu dan bayi. Masyarakat miskin melaporkan bahwa bidan di desa sering tidak bersedia membantu jika sebelumnya mereka telah menggunakan jasa dukun beranak, bahkan mengatakan agar mereka pergi ke Puskesmas atau rumah sakit umum. Di Jawa Barat, bidan desa mengkondisikan jika seseorang menginginkan pertolongannya, mereka harus memanggil dukun beranak dan bidan untuk menghadiri persalinan sehingga bidan dapat mengendalikan proses dari awal, akibatnya keluarga harus


63

mengeluarkan biaya dua kali. Masyarakat miskin jarang menyadari masalah yang muncul selama kehamilan atau persalinan. Mereka bergantung pada penyedia layanan kesehatan pilihan mereka (kebanyakan memilih dukun beranak) untuk mengambil tindakan atau merujuk perempuan hamil ke fasilitas kesehatan yang lebih baik. Sistem perawatan kesehatan ternyata belum berhasil membuat masyarakat miskin menjadi lebih waspada terhadap tanda-tanda kehamilan atau persalinan yang berisiko dan tindakan apa yang harus diambil. Rumah sakit umum di Jawa dan Puskesmas dianggap menyediakan layanan yang paling memuaskan namun biaya yang tinggi membuat orang menjauh. Puskesmas dan rumah sakit umum digunakan hanya bila terjadi keadaan darurat yang mengancam jiwa. Suara Masyarakat Miskin

Pengamatan dan Kesimpulan

Studi ini termasuk tinjauan independen tentang kualias layanan yang dibandingkan dengan normanorma yang sudah ada. Kesimpulan berikut ini berdasarkan pada tinjauan oleh masyarakat miskin, tinjauan oleh penyedia layanan dan tinjauan independen dengan menggunakan pengamatan sesuai dengan daftar pertanyaan.

Perawatan Pra-persalinan

Penelitian ini menunjukkan banyaknya penggunaan jasa dukun beranak untuk pra-persalinan dan persalinan. Bukan hanya biaya dukun beranak lebih rendah dan mudah dijangkau, tapi juga masyarakat miskin menyadari tingginya mutu layanan mereka. Masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan memiliki sedikit pemahaman tentang kriteria layanan prapersalinan yang baik, dan wanita hamil tidak melihat perawatan berkala pra-persalinan sebagai hal penting. Dukun beranak mereka umumnya tidak mengenali keadaan patologis yang mungkin berkembang selama kehamilan. Sehingga tidak ada pengenalan dan penanganan adanya komplikasi pada ibu dan serta faktor risiko lainnya karena tidak memperoleh layanan perlindungan seperti imunisasi TT dan suplemen zat besi. Hal ini menyebabkan meningkatnya risiko-risiko kematian ibu, kematian bayi saat dilahirkan, dan kematian pasca persalinan (Kotak 6). .

Pertolongan Persalinan

Penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan orang lebih memilih untuk menggunakan dukun beranak. Sementara itu, defi nisi mereka tentang mutu layanan berbeda dari defi nisi standar medis. Kelemahan utama dari mutu layanan adalah tidak dipenuhinya standar minimal medis oleh para dukun beranak, seperti dengan praktik yang tidak steril (memotong tali pusat dengan sebilah bambu dan meniup lubang hidung bayi yang baru lahir dengan mulut). Riwayat kasus kematian ibu dan janin dalam penelitian ini menggambarkan apa yang terjadi jika dukun beranak gagal mengetahui tanda bahaya pada masa kehamilan dan persalinan serta rujukan yang terlambat.

Perawatan Kuratif untuk Anak-anak di bawah Usia 5 tahun

Puskesmas merupakan penyedia kesehatan yang lebih disukai. Rakyat menganggapnya tidak mahal dan dapatdipercaya. Namun karena lebih mudah, mereka membawa anak-anak mereka terlebih dahulu ke bidan atau mantra desa. Bila warga miskin mau menghabiskan banyak waktu dan mengeluarkan biaya untuk pergi ke puskesmas, mereka berharap agar anak mereka diperiksa oleh dokter atau bahkan oleh dokter spesialis, dan bukan oleh mantra dan bidan. Pemeriksaan dianggap terlalu cepat (hal ini diperkuat selama pengamatan oleh peneliti dengan melihat daftar yang dibuat oleh seorang dokter). Pemeriksaan dan penggolongan: Hasil pengamatan memperlihatkan bahwa sangat sedikit anak sakit yang dibawa ke puskesmas, benar-benar diperiksa dan dirawat dengan baik oleh bidan atau mantri. Tidak satu pun dari

64


para petugas ini yang mencuci tangan mereka sebelum memeriksa pasien. Bahkan mutu pemeriksaan dan cara mereka menentukan penyakit pasien sangat rendah, bila diukur menurut dengan standar IMCI. Hanya ada satu petugas kesehatan yang mampu menyampaikan tiga hal yang menunjukkan keadaan berbahaya (satu-satunya pusat kesehatan yang memiliki seorang dokter hanya mampu mendeteksi dua dari tiga hal tersebut). Perawatan: Tidak adanya pemeriksaan yang tepat untuk menentukan mutu perawatan, data tidak bisa mengukur ketepatan perawatan. Saran dan penyuluhan yang diberikan: Penelitian menunjukkan, kurangnya pendidikan tentang layanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, ibu baru, perawat bayi, dan pasien anak-anak. Para petugas kesehatan tidak menjelaskan hasil pemeriksaan mereka, juga tidak menasihati orang tua/wali tentang bagaimana cara merawat anak yang sakit. Mereka memberi penjelasan dengan cepat dan pasien tidak boleh bertanya (komunikasi satu arah). Sebelum beralih ke pasien berikutnya, dengan cepat mereka menjelaskan cara pemakaian obat yang akan diberikan, tetapi tidak memeriksa ulang apakah penjelasan itu sudah dimengerti dan apakah orang tua memahami berapa lama obat tersebut harus diberikan. Saat petugas kesehatan tidak berhasil memberikan penyuluhan kepada masyarakat miskin tentang nutrisi (gizi) anak mereka, dan perlunya penanganan segera terhadap dehidrasi akibat diare, nyawa anak-anak berada dalam risiko

Bayi meninggal karena diare di kota besar, dekat pelayanan kesehatan

Keni yang berumur 6 bulan menderita diare tiba-tiba dan muntah-muntah. Orang tuanya membawanya ke Puskesmas terdekat yang tidak mempunyaicukup staf dikarenakan hari libur nasional. Keni menunggu lam untuk diperiksa, ini menyebabkan dia menderita dehidrasi parah. Dia dirujukkanke rumah sakit kota. Tak seorangpun memberitahu orang tua Keni bahwa dengan menunda membawa Keni ke rumah sakit bisa berakibat fatal.Ayah Keni tidak mempunyai kartu kesehatan. Karena khawatir biaya rumah sakit akan banyak, ayah Keni menunda membawa Keni ke rumah sakit.Dia justru pulang dan menghubungi Kepala RT untuk mendapatkan surat keterangan miskin yang memberikan dia perawatan rumah sakit gratis.Pada saat dia mendapatkan surat itu dan Keni sampai di rumah sakit, kondisinya sudah kritis. setelah dua hari diinfus Keni meninggal dunia.Tidak satu pun dari responden masyarakat miskin dalam penelitian ini mengetahui tentang kebijakan resmi dari Departemen Kesehatan (Danareksa), yang memungkinkan bidan desa untuk menyediakan layanan publik kepada warga yang sangat miskin yang memerlukan pertolongan dalam keadaan darurat, dan mendapat penggantian biaya layanan dari Puskesmas. Jika mereka mendapatkan informasi tersebut, banyak masyarakat miskin yang akan terdorong untuk menghubungi bidan desa lebih awal; banyak kematian dalam proses persalinan akan bisa dihindari.

Sarana Air “Bersih” Masyarakat miskin

yang

Dimanfaatkan

oleh

Masyarakat miskin di Indonesia tidak memiliki akses terhadap sarana air yang disediakan pemerintah tetapi mereka membeli air dengan harga 15 sampai 30 kali tarif penggunaan air PDAM.


65

Masyarakat Miskin Kekurangan Akses Air Bersih Layak Minum Di daerah pedesaan, 40 persen masyarakat miskin menggunakan sumber air yang tidak memadai (sumur galian tanpa penutup dan sungai) untuk minum dan masak (lihat Gambar 3,). Sementara 22 hingga 25% lainnya membeliair dari para penjual dengan metode pengangkutan yang tidak higienis. Di Bajo Pulau, misalnya, seorang penjual mengangkut air sumur galian dari pulau lain dengan menggunakan drum-drum terbuka yang disimpan di dalam lambung kapal dan ditutupi dengan terpal kotor. Di Simokerto, air dijual dalam jerigen plastik yang sudah lama dan kotor. Di daerah pedesaan, tidak ada satu rumah tangga miskin terhubung dengan jaringan layanan air bersih. Warga miskin membeli air PDAM dari tetangga yang memiliki saluran air atau dari penjual dan membayar 15 hingga 30 kali tarif yang dikenakan PDAM untuk pelanggan berpenghasilan rendah. Karena mereka harus membeli melalui pihak ketiga untuk mendapatkan air, masyarakat miskin membayar enam hingga delapan kali lebih banyak daripada yang dibayar oleh kebanyakan rumah tangga mampu di kota-kota Indonesia. Masyarakat miskin biasanya tidak menyadari bahwa mereka membayar tarif melebihi harga normal karena mereka membeli dalam jumlah yang sedikit namun sering. Masyarakat miskin sering kali percaya bahwa mereka tidak mampu membayar untuk sambungan air ledeng – mungkin benar mengingat besarnya biaya pemasangan dan kenyataan bahwa mereka tinggal jauh dari jaringan penyaluran air. Akan tetapi, masyarakat miskin dapat menanggung biaya konsumsi air dengan tariff PDAM, karena mereka sudah membayar berlipat-lipat melebihi tarif tersebut . Masyarakat miskin Membayar 30 Kali Tarif PDAM untuk Air – Tapi Tidak Menyadarinya

Persepsi: “Pak Ketua RT mengatakan bahwa kita tidak mampu membayar biaya pemasangan sambungan pipa PDAM karena biaya sebesar Rp. 750,000 ($75)terlalu mahal untuk kami. Apalagi, Sekarang tarif PDAM naik dari Rp. 300 menjadi Rp. 700 per kubik meter, kami juga tidak akan mampu membayarharga air sebulan. Sedangkan saat ini, kami hanya menghabiskan Rp. 300 untuk 30 liter air yang digunakan untuk minum dan memasak. Kamimambeli air tersebut dari tetangga kami yang lebih kaya, dan kami membayar Rp 100 untuk 10 literPeserta FGD Perempuan, Antasari, Kalimantan Selatan“Kami tidak akan bisa mengharapakan sambungan rumah dari PDAM. Hal tersebut akan menelan biaya sekitar Rp.3 hingga 5 juta, karena jalurpipanya harus melintasi rel kereta api, jalan tol, dan pasar, sebelum bisa mencapai Simokerto tempat kami tinggal. Siapa yang mampu membayar sebanyak itu? Apalagi, kami bukan pemilik tanah, kami hanya tinggal di lahan ini, oleh karena itu kami tidak bisa meminta sambungan pipa. Tanah ini adalah milik PT KA(Kereta Api)” Peserta FGD Kelompok Laki-laki, Simokerto, Surabaya Kenyataannya: Masyarakat miskin di Antasari membayar tetangga mereka Rp.100 untuk 10 liter air PDAM. Hal ini berarti tarifnya Rp.10.000/ meter kubik – sekitar 13 kali lebih mahal daripada tarif PDAM, yaitu Rp.700/ meter kubik. Masyarakat miskin di Simokerto membeli air PDAM yang dijual kembali oleh penjual dengan harga Rp.1.400 per hari untuk 50 liter air yang diantar ke rumah (atau Rp.700 per hari untuk 50 liter jika diambil sendiri dari toko penjual). Hal ini berarti tarifnya Rp.28.000 per meter kubik untuk air yang diantar ke rumah. Tarif umum PDAM untuk saluran rumah tangga di Surabaya hanya Rp.850 per meter kubik.

66


Penggunaan Air dan Bahaya Kesehatan Air yang dapat diminum merupakan komoditas berharga bagi masyarakat miskin yang mereka gunakan untuk masak dan minum. Mencuci dan mandi dengan air bersih adalah sebuah kemewahan yang tidak sanggup mereka nikmati. Di semua lokasi, masyarakat miskin mandi dan mencuci pakaian mereka di sungai, sumur galian tanpa penutup atau bahkan dengan air laut. Hal ini membawa dampak kesehatan yang cukup berarti. Budaya yang kuat untuk membuang air besar di air yang mengalir menyebabkan kebiasaan yang tertanam kuat untuk membuang air besar di sumber air alami. Proses penilaian beberapa partisipan tentang air dan proyek sanitasi8 dan survei baseline untuk proyek WSLIC yang dikelola oleh Universitas Indonesia pada tahun 2003 menemukan bahwa:

“Hampir semua orang mencuci pakaian, mandi, dan buang air besar di sungai walaupun mereka memiliki sumur. Buang air besar di sungai dianggap ‘bersih’, karena tidak menyebabkan bau, seperti buang air besar di WC yang ventilasinya buruk.” Orang-orang juga sering kali membuang sampah di

sungai dan menggunakan sungai yang sama untuk memandikan ternak, mencuci pakaian dan sepeda motor – sebagaimana juga mereka sendiri mandi. Mereka yang tidak mencuci dan mandi di sungai dan kali, menggunakan air dari sumur galian tanpa penutup, tanpa direbus terlebih dahulu. Di daerah padat di Surabaya, air yang dikonsumsi “kemerah-merahan, payau, dan berbau”. Di Soklat, sumur tidak memiliki pelindung dari semen dan dikelilingi oleh kubangan lumpur. Di Jatibaru, dinding sumur galian terbuat dari drum-drum besi tua yang dipakai untuk menyimpan bahan-bahan kimia industri. Sumursumur ditempatkan di sebelah kandang kuda dan tidak memiliki dinding dari semen untuk mencegah terserapnya zat pencemar lingkungan. Sampah padat menghalangi saluran pembuangan yang ada sehingga air buangan berkubang di sekitar sumur. Dalam benak masyarakat miskin, air sumur “bersih”, sementara air sungai tidak. Oleh karena itu, mereka yang bisa menggunakan air sumur untuk mencuci dan mandi menganggap diri mereka beruntung, tanpa peduli kondisi sumur. Tingkat kepuasan penggunaan air sumur cenderung lebih tinggi, kecuali airnya kelihatan berwarna, memiliki bau yang tidak sedap atau payau.

Warga Paling Miskin Membayar Harga Paling Tinggi untuk Air Air itu mahal. Rumah tangga termiskin – yang terdiri dari 51-73% rumah tangga penduduk di lokasi sampel – menghabiskan biaya murah antara Rp.5.000 (Jatibaru), hingga yang mahal yakni Rp.60.000 (Bajo Pulau, Antasari, Simokerto) perbulan untuk air (lihat Tabel 3). Ini berarti masyarakat miskin menghabiskan 15 persen dari penghasilan mereka untuk air minum dan masak (Bajo Pulau). Air yang paling mahal dibeli dari penjual. Cara paling murah bagi masyarakat miskin untuk memperoleh air bersih adalah dengan mengambilnya dari mesjid atau sumur tetangga. Di daerah pedesaan, biasanya warga miskin membayar sekitar Rp.5.000 perbulan untuk air sumur bor; membayar biaya listrik untuk memompanya dari sumur, di kota, mereka membeli air PDAM dari rumah tetangga, dan membayar sekitar Rp.30.000 sebulan. Di Soklat dan Kertajaya, warga miskin menghabiskan sekitar 30 jam sebulan untuk mengambil air sumur galian dari sumur tetangga atau sumur umum. Rumah-rumah tangga di Alas Kokon menghabiskan 150 hingga 200 jam sebulan mengangkut air untuk mencuci, mandi, dan ternak. Warga perempuan di desa itu mengatakan mereka butuh “dua sampai tiga kali perjalanan ke sungai untuk membawa air dari sungai sejauh 1,5 kilometer,” sambil mengambil air, mereka juga mencuci dan mandi, ketiga kegiatan ini

“menghabiskan lebih dari tiga jam sehari.”

Suara Masyarakat Miskin: Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin di Indonesia Oleh : Nilanjana Mukherjee Indopov World Bank


67

PENGERTIAN DASAR DESA/KELURAHAN

TERKAIT

MUSRENBANG

(Panduan Penyelenggaraan Musyawarah perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan,Ditjen Bina Bangda Departemen Dalam Negeri,Forum Pengembangan Partisipasi masyarakat, Januari 2008)

Desa dan Kelurahan Pengertian tentang Desa dan Kelurahan dituangkan dalam dua buah Peraturan Pemerintah yaitu: PP No. 72/2005 tentang Desa dan PP No. 73/2005 tentang Kelurahan. Menurut PP No. 72/2005, Desa adalah “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sedangkan Kelurahan menurut PP No. 73/2005 adalah “wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan”. Dari dua pengertian diatas maka terlihat perbedaan yang cukup mendasar antara entitas desa dan kelurahan yaitu adanya perbedaan dalam hal kewenangan. Desa memiliki kewenangan dan hak untuk mengurus wilayahnya sesuai dengan aspirasi masyarakat yang hidup di wilayah desa bersangkutan.Sedangkan Kelurahan tidak memiliki kewenangan seluas desa karena kelurahan adalah tak lain merupakan organisasi perangkat daerah yang diberi kewenangan untuk menjalankan tugas pokok yang terbatas yaitu urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Perbedaan-perbedaa inilah yang akan menentukan posisi dan peran musrenbang terhadap pembangunan di desa dan kelurahan. Untuk desa, musrenbang desa memiliki peran penting dalam mendorong otonomi desa. Sedangkan untuk kelurahan, musrenbang kelurahan merupakan bagian dari kerja organisasi Kelurahan dalam hal perencanaan pemabangunan di daerah.

Musrenbang dan Otonomi Desa Otonomi desa dimaksudkan agar upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan desa menjadi lebih cepat terwujud melalui pemberian kewenangan kepada desa untuk menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya. Hal ini tidak akan terjadi bila pembangunan desa masih ditentukan dan dirancang secara sentralistik seperti pada masa lalu. Musrenbang desa sebagai salah satu tugas dan kewenangan desa selaku unit otonom, merupakan proses yang penting bagi desa untuk membangun desanya sendiri. Musrenbang desa jangan sampai dipersempit artinya menjadi

68


kegiatan rutin hanya untuk mengisi formulir daftar usulan kegiatan yang akan dibawa ke musrenbang kecamatan. Musrenbang desa yang diharapkan adalah sebagai sebuah forum publik yang benar-benar menjadi bagian dari berjalannya otonomi desa. Agar hal ini dapat benar-benar terjadi, UU No.32/tahun 2004 yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No.72/tahun 2005 tentang Desa menyebutkan ketentuan minimal 10% dari APBD diperuntukan sebagai Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai hak desa untuk memperoleh sumber pembiayaan pembangunan desa dari pemerintah di atasnya.

Musrenbang dan Kelurahan Musrenbang kelurahan bagi organisasi kelurahan adalah bagian dari mekanisme perencanaan pembangunan di daerah untuk merumuskan kegiatan-kegiatan pembangunan terutama yang menjadi kewenangannya. Hasil musrenbang kelurahan akan digunakan untuk menyusun Rencana Kerja Kelurahan dan merumuskan prioritas permasalahan dan indikasi kegiatan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah untuk diajukan ke musrenbang kecamatan. Selain itu, sebagai bagian fungsi kelurahan untuk mendorong urusan kemasyarakatan, musrenbang kelurahan pun dapat menjadi sarana bagi pemerintah kelurahan dengan masyarakat untuk merumuskan kegiatan pembangunan swadaya masyarakat kelurahan maupaun kegiatan yang diusulkan untuk diajukan dibiayai melalui Pos Bantuan APBD.

Konsep Payung Musrenbang Desa/Kelurahan Perencanaan-penganggaran partisipatif Sebagai bagian dari tatanan desa yang demokratis, Musrenbang Desa/Kelurahan lebih memungkinkan untuk melibatkan warga seluas-luasnya ketimbang musrenbang di tingkat kabupaten/kota dan di atasnya. Konsep payung musrenbang adalah perencanaan-penganggaran partisipatif (participatory planning and budgeting). Perancanaan dan penganggaran merupakan proses yang tidak terpisahkan. Penyusunan rencana kerja desa membutuhkan sumber anggaran, sebab kalaun tidak tersedia anggaran atau sumber daya lainnya, rencana kerja tersebut hanya akan menjadi dokumen kertas saja. Artinya, dokumen perencanaan yang disebut RKP Desa dan dokumen anggaran yang disebut APB Desa merupakan dua sisi uang logam yang diperlukan sebagai acuan desa menjalankan pembangunan bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan warganya. Perencanaan-penganggaran yang berpihak kepada kelompok miskin (pro-poor) dan perempuan (pro-gender) Perkembangan selanjutnya dari konsep perencanaan-penganggaran partisipatif (participatory planning and budgeting) yang berpihak kepada kelompok miskin (pro-poor) dan perempuan (pro-gender). Kedua konsep ini berkembang sebagai kritik bahwa kelompok miskin dan perempuan sering diwakili oleh kelompok elit dan laki-laki. Budaya masyarakat menyebabkan perempuan seringkali tidak berperan di sektor publik dan urusan pembangunan dianggap sebagai ’urusan laki-laki’. Peminggiran


69

ini harus diubah dan mereka seharusnya hadir, ikut bermusyawarah dan juga ikut menerima manfaat langsung dari program dan anggaran pembangunan. Perencanaan-penganggaran yang berpihak kepada kelompok miskin/perempuan dapat diartikan sebagai: (1) Prosesnya melibatkan kalangan marjinal/perempuan yang biasanya tidak ikut hadir dan tidak ikut bersuara dalam forum publik; (2) Hasil rencana kerja yang disusun menetapkan kelompok miskin/perempuan sebagai sasaran kegiatan atau penerima manfaat; (3) Alokasi anggaran untuk kegiatan dengan kelompok miskin/perempuan sebagai sasaran atau penerima manfaat langsung.

Tata pemerintahan yang baik (good governance)

Dengan bergulirnya otonomi daerah, diharapkan desa/kelurahan menjalankan peran pembangunan untuk mewujudkan tatapemerintahan yang baik dan bersih (clean and good governance). Hal ini hanya dapat terjadi apabila tiga pilar tata pemerintahan, menjalankan peran dan fungsinya masingmasing. Ketiga pilar itu adalah: Pemerintah desa/kelurahan (government); Warga masyarakat (citizen); dan Kalangan usaha/swasta (private sector). Apabila salah satu pilar dari tatapemerintahan itu timpang, maka akan sulit tercapai tata pemerintahan yang baik. Warga masyarakat perlu bersikap mengkoreksi jalannya pemerintahan desa/kelurahan dan pembangunan sebagai warga yang baik. Sebaliknya pemerintah desa/kelurahan menerima masukan masyarakat sebagai bagian dari keterbukaan dan tanggung gugatnya. Sedangkan kalangan usaha/swasta berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi lokal dengan membuka peluang kerja, menjalankan kewajiban seperti membayar pajak, memperhatikan kelestarian lingkungan, dan menjalankan tanggung jawab sosial lainnya.

Demokrasi desa (village democracy)

Khusus untuk otonomi desa, perkembangannya terjadi sebagai suatu upaya mengembalikan kedaulatan desa sebagai bagian dari bergulirnya reformasi dan pengembangan demokrasi di Indonesia. Impian besar otonomi desa adalah membangun tatapemerintahan desa yang demokratis. Karena desa merupakan unit yang kecil, dapat diterapkan konsep demokrasi partisipatoris yang bercirikanketerlibatan warga langsung dalam berbagai proses publik. Berbeda dengan unit pemerintahan lainnya yang lebih menerapkan demokrasi perwakilan. Apa yang dimaksudkan dengan sistem demokrasi desa? Yaitu tatapemerintahan yang menempatkan warga sebagai pemilik kedaulatan dan menyerahkan mandat kepada pemimpin (pemerintah desa). Artinya, pemimpin terpilih harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan mandatnya kepada warga antara lain dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kepala Desa (Tahunan). Secara konsep, sebuah desa dianggap demokratis bila prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi dapat dijalankan.

70


Istilah-istilah Penting Musrenbang RKP Desa dan Renja SKPD Kelurahan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) merupakan dokumen yang disusun sebagai produk musrenbang. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa yang bertugas membuat rancangan awal RKP desa untuk dipaparkan di dalam pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan dan kemudian diperbaiki penjabaran kegiatannya berdasarkan kesepakatan di musyawarah. Rancangan awak RKP Desa ini hanya dapat disusun pada saat persiapan (pra musrenbang) bila desa telah memiliki dokumen Rencana Program Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Bila belum ada RPJM Desa, RKP Desa disusun paska pelaksanaan musrenbang berdasarkan usulan kegiatan prioritas yang disepakati dalam musyawarah. Untuk kelurahan, dokumen ini disebut Renja SKPD Kelurahan. RPJM Desa dan Renstra Kelurahan Rencana Program Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan dokumen rencana desa yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun. Dokumen ini harus diacu dalam pembahasan usulan kegiatan di musrenbang sehingga sebaiknya rancangan awal RKP Desa disusun berdasarkan dokumen ini, dipaparkan di musrenbang dan diperbandingkan dengan hasil kajian kondisi dan persoalan desa terkini, sehingga kemudian terjadi penyesuaian kembali. Mengapa harus menyusun RPJM Desa? Berdasarkan hasil kajian, rencana pembangunan jangka pendek (tahunan) yang terputus-putus ternyata tidak berdampak perubahan yang berarti. Agar rencana program berkesinambungan diperlukan kerangka program jangka menengah untuk menjadi rujukan penyusunan rencana kerja tahunan. Untuk kelurahan, dokumen ini disebut Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan.

Alokasi Dana Desa (ADD) Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota (Pasal-1 UU No.72/tahun 2005). Dana dari Kabupaten/Kota yang diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan ketentuan 30% (tigapuluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD dan 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. (Penjelasan Pasal-68 ayat 1 point c UU No.72/tahun 2005). ADD merupakan salah satu komponen APB Desa yang paling utama saat ini karena kebanyakan desa belum mengembangkan pendapatan asli desa yang cukup besar. ADD merupakan hak desa untuk memperoleh anggaran untuk menyelenggarakan pembangunan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk kelurahan, terdapat Pos Bantuan APBD yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Menurut PP No.72 tahun 2005, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Pasal 1 ayat 12). Rancangan


71

APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Pasal 73 ayat 2). Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa (Pasal 73 ayat 3). Pedoman penyusunan APB Desa, perubahan APB Desa, perhitungan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota (Pasal 74). APB Desa adalah dokumen yang disusun untuk menerjemahkan kegiatan di dalam RKP desa menjadi alokasi anggaran kegiatan/program. Sumber pendapatan desa yang menjadi komponen APBDes terdiri atas1: Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah; Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa; Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa; Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan; Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

1

Pasal 168 PP 72/2005 tentang Desa.

72


APBD dan Pemenuhan HAM Praya Arie Indrayana Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, negara (pemerintah) sesungguhnya memiliki tiga kewajiban untuk (1) menghargai hak asasi manusia rakyatnya; (2) melindungi hak asasi manusia rakyatnya; dan (3) memenuhi hak asasi manusia rakyatnya (Hansen, 2000: 6 – 7). Kewajiban pertama, untuk menghargai, mengharuskan pemerintah sendiri tidak melanggar hak-hak asasi rakyatnya. Hal ini mencakup tindakan negara untuk memberlakukan hukum yang menjamin terpenuhinya hak asasi rakyatnya itu. Kewajiban kedua, untuk melindungi, mengharuskan pemerintah mencegah dan menindak penyimpangan-penyimpangan baik yang dilakukan oleh aparat pemerintah maupun pihak lain dengan menegakkan aturan-aturan hukum yang diberlakukan pada pelanggar itu. Kewajiban ketiga, untuk memenuhi, mengharuskan pemerintah mengkaji ulang prioritas kerjanya, membuat perubahan-perubahan aturan, administrasi, anggaran, peradilan, dan hal yang diperlukan lainnya untuk mewujudkan hak-hak tertentu dari rakyatnya (Noer Fauzi, 2002). Anggaran merupakan instrumen kebijakan ekonomi pemerintah terpenting. Tidak hanya ekonomi, anggaran juga merefleksikan prioritas pemerintah dalam kebijakan sosial, budaya, bahkan politik. Anggaran adalah hasil terjemahan berbagai kebijakan, komitmen politik dan prioritas kerja pemerintah dalam bentuk keputusan darimana uang didapat dan kemana uang keluar. Dari kedua keputusan tersebut, kita dapat menentukan apakah pemerintah menghargai, melindungi ataupun memenuhi hak asasi manusia. Dalam konteks anggaran, kewajiban negara untuk menghargai, mencakup tindakan negara untuk memberlakukan hukum yang mengatur besaran minimal alokasi anggaran pemerintah (nasional dan daerah) untuk pemenuhan kebutuhan dasar rakyat dan pengembangan kualitas hidup. Negara harus menjamin alokasi anggaran untuk pemenuhan – untuk hanya menyebut beberapa – hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak untuk mendapat perlindungan dari eksploitasi ekonomi, hak atas jaminan sosial, hak atas standar hidup yang layak, maupun hak untuk menikmati kehidupan budaya. Dalam kewajiban ini, Indonesia baru menghargai hak warga negaranya atas pendidikan. Konstitusi Indonesia telah menetapkan bahwa sekurang-kurangnya 20% dari anggaran belanja negara dan daerah khusus dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Amanat Konstitusi ini diperkuat oleh Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003. Meskipun sudah diamanatkan dalam konstitusi dan undang-undang, pemerintah pusat dan daerah masih saja melanggar. Alasannya adalah keterbatasan dana. APBD Kota Bandung 2004 memang mengalokasikan 37% untuk sektor pendidikan, namun dari jumlah itu hanya 7,3% yang dapat dinikmati langsung oleh para pelajar. Jumlah ini masih jauh dibandingkan batasan minimal yang diatur dalam Undang-undang Sisdiknas sebesar 20% (Bujet, Edisi 02/Tahun II/Maret 2004). Selain itu, kewajiban negara untuk menghargai juga meliputi jaminan akses politik rakyat dalam pengambilan keputusan pembangunan dan anggaran (hak politik). Hak warga negara ini dijamin dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia Pasal 21 (1). Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih dengan bebas.


73

Karenanya pemerintah harus menjamin hak setiap orang untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan. Hak ini tidak hanya sebatas hak untuk hadir tetapi juga hak untuk mengambil keputusan sesuai mekanisme yang disepakati bersama. Artinya Keputusan Darimana Uang Didapat dan Kemana Uang Dibelanjakan diputuskan bersama antara pemerintah dan warga. Kewajiban kedua, untuk melindungi, mengharuskan pemerintah mencegah dan menindak penyimpangan-penyimpangan anggaran, baik yang dilakukan oleh aparat pemerintah maupun pihak lain. Secara legal formal, pemerintah harus memiliki aturan-aturan hukum yang memuat instrumen pengawasan dan penindakan (sanksi) baik pada tahap perencanaan, pengesahan, pelaksanaan maupun pelaporan anggaran. Pelaksanaan instrumen hukum ini tidaklah kewenangan internal pemerintah semata. Harus dijamin ruang dimana pihak luar (masyarakat) dapat memastikan bahwa hak-haknya telah terlindungi dengan benar dan tidak terjadi penggelapan bahkan perlindungan atas penyimpangan demi semangat korps. Undang-undang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme No. 28 Tahun 1999 merupakan satu landasan hukum bagi negara untuk melindungi HAM. Perlindungan ini juga tidak boleh disandarkan kepada political will pemerintah. Pemerintah (termasuk juga aparat penegak hukum dan legislatif) harus didakwa telah melanggar hak asasi manusia rakyatnya apabila membiarkan terjadinya penyimpangan anggaran. Pemerintah telah melanggar HAM apabila gagal melindungi hak asasi rakyatnya dari penyimpangan anggaran yang terjadi. Apalagi kalau pelaku penyimpangan adalah aparatur itu sendiri. Dalam hal ini, tanggung jawab individu tidak sebatas pada pertanggungjawaban pidana karena korupsi yang dilakukan atau pertanggungjawaban perdata karena kerugian yang ditimbulkan. Setiap individu yang melakukan penyimpangan anggaran juga dapat didakwa telah melanggar HAM. Hukum Hak Asasi Manusia Internasional telah mengakui individu sebagai salah satu subjek pelanggaran HAM. Maraknya kasus korupsi baik yang dilakukan oleh aparat eksekutif, legislatif maupun yudikatif akhirakhir ini merupakan ujian seberapa besar komitmen negara dalam penegakan HAM. Negara dapat dikategorikan telah melanggar HAM apabila negara gagal menghukum para pelaku penyimpangan anggaran. Di sisi lain negara juga melanggar HAM apabila tingkat korupsi yang dilakukan aparat tidak berkurang, apalagi bertambah. Kewajiban negara lainnya, yang tak kalah penting, adalah kewajiban untuk memenuhi. Kewajiban ini mengharuskan pemerintah mengkaji ulang kebijakan dan prioritas kerja. Kebijakan dan prioritas kerja ini harus diarahkan untuk menjawab permasalahan-permasalah yang riil tengah dihadapi masyarakat, seperti rendahnya daya beli, besarnya angka pengangguran, tingginya angka kematian ibu melahirkan, dan sebagainya. Selanjutnya, kebijakan anggaran juga harus diarahkan untuk mengurangi pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Termasuk juga kewajiban negara untuk memenuhi adalah melakukan pembaruan hukum yang menjamin setiap orang tanpa diskriminasi mendapatkan akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi dan sosial untuk mewujudkan hak asasinya. Kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan harus diberi previlige untuk memperoleh kembali akses mereka terhadap sumber daya ekonomi. Begitupun akses politik mereka terhadap pengambilan keputusan. Perubahan kebijakan anggaran pemerintah sangat mempengaruhi kehidupan kelompok ini. Peningkatan kesejahteraan kelompok ini biasanya tergantung pada ada tidaknya, besar kecilnya alokasi anggaran pemerintah untuk program-program seperti peningkatan pendapatan atau subsidi bahan kebutuhan pokok. Besar kecilnya alokasi belanja pemerintah untuk sektor pendidikan dan kesehatan juga berdampak besar terhadap peningkatan kualitas hidup. Keterlibatan kelompok ini dalam proses perencanaan dan

74


pengesahan anggaran secara krusial akan turut mendorong pemenuhan hak asasi manusia secara keseluruhan. Pemerintah sekarang tidak lagi dapat berlindung pada pemahaman bahwa pemenuhan hak asasi manusia dapat dilakukan secara bertahap karena minimnya sumber daya, khususnya pada hak ekonomi, sosial dan budaya. Prinsip-prinsip Limburg – yang didesain oleh para ahli hukum internasional sebagai pedoman dalam mengimplementasikan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya – telah meletakkan arah baru dalam melihat tanggung jawab negara. Paragraf ke16 Prinsip-prinsip Limburg menyatakan:

“All States have an obligation to begin immediately to take steps towards full realization of the contained in the Covenant”. Selanjutnya pada paragraf ke-22, ditegaskan lagi:

“Some obligations under the Covenant require immediate implementation in full by all State parties, such as the prohibition of discrimination in article 2(2) of the Covenant”. Jadi, meskipun CESCR menetapkan pencapaian secara bertahap dan mengakui realitas keterbatasan sumber daya yang tersedia di satu sisi, pada sisi lain ia juga menetapkan berbagai kewajiban yang memiliki efek segera (immediate effect) (ELSAM, 2001). Itu artinya, baik hak-hak sipil dan politik, maupun hak ekonomi, sosial dan budaya, dapat dituntut pemenuhannya di muka pengadilan nasional. Referensi: 1. ELSAM, Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, Esai-esai Pilihan, Jakarta, 2001 2. Noer Fauzi, Quo Vadis Pembaruan Hukum Agraria, Perspektif Transitional Justice Untuk Penyelesaian Konflik, Seri Pengembangan Wacana HuMA, No. 3 Desember 2002. 3. Bujet, Edisi 02/Tahun II/Maret 2004


75

Apa dan Mengapa Musrenbang Desa/Kelurahan (Panduan Penyelenggaraan Musyawarah perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan,Ditjen Bina Bangda Departemen Dalam Negeri,Forum Pengembangan Partisipasi masyarakat, Januari 2008)

Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) desa/kelurahan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) desa/kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya. Musrenbang desa/kelurahan dilakukan setiap bulan Januari untuk menyusun rencana kegiatan tahunan desa dengan mengacu/memperhatikan kepada rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa) yang sudah disusun2. Musrenbang yang bermakna, akan membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam desa sendiri maupun dari luar desa. Musrenbang adalah forum publik perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa/kelurahan bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan. Penyelenggaraan musrenbang merupakan salah satu tugas pemerintah desa/kelurahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu saja dari tiga komponen tatapemerintahan (pemerintah, masyarakat, swasta) tidak berperan atau berfungsi. Karena itu, musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tatapemerintahan dan pembangunan.

Kerangka Hukum Musrenbang Desa/Kelurahan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan kerangka dasar otonomi daerah yang salah satunya mengamanatkan dilaksanakannya perencanaan pembangunan dari bawah secara partisipatif. Peraturan Pemerintah No.72/2005 tentang Desa menjabarkan lebih lanjut mengenai posisi desa dalam konteks otonomi daerah dengan mengacu pada UU 32/2004 tersebut. Sedangkan kelurahan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No.73/2005 tentang Kelurahan. Dalam rangka pelaksanaan otonomi, perencanaan pembangunan desa/kelurahan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah (kabupaten/kota) dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Payung hukum untuk pelaksanaan musrenbang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang secara teknis pelaksanaannya sejauh ini masih diatur dengan Surat Edaran Bersama

2 SEB Meneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang tahun 2007.

76


(SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang yang diterbitkan setiap tahun3. Perencanaan dan penganggaran merupakan suatu kesatuan konsep dan proses yang tidak terpisahkan. Rencana pembangunan tidak dapat dijalankan tanpa anggaran atau sumber pembiayaannya. Di tingkat desa disusun dokumen anggaran yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Sementara itu, meskipun kelurahan bukan unit pemerintahan otonom seperti halnya desa, musrenbang kelurahan dilakukan salah satunya untuk merumuskan kegiatan prioritas dalam urusan pembangunan yang akan dimasukkan kedalam Renja SKPD kelurahan yang merupakan bagian dari tahapan penyusunan APBD (kabupaten/kota).

Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Desa/Kelurahan Konsep “musyawarah” menunjukkan bahwa forum musrenbang bersifat partisipatif dan dialogis. Musyawarah merupakan istilah yang sebenarnya sudah jelas berarti merupakan forum untuk merembukkan sesuatu dan berakhir pada pengambilan kesepakatan atau pengambilan keputusan bersama. Bukan seminar atau sosialisasi informasi. Proses musrenbang jangan sampai disusun sebagai suatu acara seremonial yang separuh atau sebagian besar dari waktunya diisi dengan sambutan-sambutan atau pidato-pidato. Inti dari musrenbang adalah partisipasi aktif warga. Musrenbang desa/kelurahan adalah forum dialogis antara pemerintah dengan pemangku kepentingan dari suatu isu/persoalan, kebijakan, peraturan, atau program pembangunan yang sedang dibicarakan. Dalam musrenbangdes, pemerintah desa dan warga berembug dalam menyusun program tahunan desanya. Demikian halnya di kelurahan, musrenbang kelurahan menjadi media dialog dan penyepakatan penyusunan program dan kegiatan pembangunan di wilayah kelurahan, baik yang ditangani secara swadaya, melalui pos bantuan daerah, menjadi bagian Renja SKPD Kelurahan, maupun diajukan untuk ditangani oleh SKPD lain yang relevan.

Tujuan dan Keluaran Musrenbang Desa/Kelurahan Tujuan Musrenbang Desa yaitu:

Tujuan Musrenbang Kelurahan yaitu:

1. Menyepakati prioritas kebutuhan dan kegiatan desa yang akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa dengan pemilahan sbb.:

1. Menyepakati prioritas kebutuhan dan kegiatan yang termasuk urusan pembangunan yang menjadi wewenang kelurahan yang menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja SKPD Kelurahan.

Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan desa sendiri dan dibiayai melalui dana swadaya desa/masyarakat; Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan desa sendiri yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal yang berasal dari APBD kabupaten/kota atau sumber dana lain; Prioritas kegiatan desa yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan 3

2. Prioritas kegiatan kelurahan yang akan dilaksanakan oleh warga kelurahan yang dibiayai melalui dana swadaya masyarakat dan dikoordinasikan oleh lembaga kemasyarakatan di kelurahan setempat. 3. Prioritas kegiatan kelurahan yang akan dilaksanakan kelurahan sendiri yang dibiayai melalui dana bantuan dari pemerintah daerah (kabupaten/kota) 4. Prioritas kegiatan pembangunan kelurahan

Surat edaran ini diterbitkan sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang musrenbang.


77

pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD kab./kota atau APBD propinsi. 2. Menyepakati Tim Delegasi Desa yang akan memaparkan persoalan daerah yang ada di desanya pada forum musrenbang kecamatan untuk penyusunan program pemerintah daerah/SKPD tahun berikutnya.

KELUARAN MUSRENBANG DESA/KELURAHAN

yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD kabupaten/kota atau APBD propinsi. 5. Menyepakati Tim Delegasi kelurahan yang akan memaparkan persoalan daerah yang ada di kelurahannya di forum musrenbang kecamatan untuk penyusunan program pemerintah daerah/SKPD tahun berikutnya.

Keluaran Musrenbang Desa adalah:

Keluaran Musrenbang Kelurahan adalah:

1. Daftar prioritas kegiatan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk tahun anggaran berjalan.

1. Daftar prioritas kegiatan urusan pembangunan untuk menyusun Rencana Kerja SKPD kelurahan;

2. Daftar nama Tim Delegasi Desa yang akan mengikuti musrenbang kecamatan.

2. Daftar prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan secara swadaya

3. Berita acara musrenbang desa.

3. Daftar permasalahan prioritas yang akan diajukan ke musrenbang kecamatan 4. Daftar nama Tim Delegasi Kelurahan yang akan mengikuti musrenbang kecamatan. 5. Berita acara musrenbang kelurahan

Proses Umum Musrenbang Desa/Kelurahan Tahapan Pra Musrenbang Desa/Kelurahan 1. Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) oleh Kepala Desa/Lurah Struktur organisasi TPM dan pembagian tugas: Ketua, bendahara, seksi-seksi (acara, materi, logistik) Pembentukan tim pemandu oleh TPM (3 orang). 2. Persiapan teknis pelaksanaan musrenbang desa/kelurahan oleh TPM: Penyusunan jadwal dan agenda musrenbang desa/kelurahan Pengumuman kegiatan musrenbang desa/kelurahan dan penyebaran undangan kepada peserta dan narasumber (minimal 7 hari sebelum Hari-H) Mengkoordinir persiapan logistik (tempat, konsumsi, alat dan bahan).

78


3. Persiapan oleh tim pemandu: Pelaksanaan kajian desa/kelurahan (per dusun/RW dan atau per sektor/isu pembangunan) untuk menyusun data/informasi permasalahan desa/kelurahan Penyusunan rancangan awal RKP Desa yang diturunkan dari RPJM Desa atau Renja Kelurahan yang diturunkan dari Renstra Kelurahan / RPJM Desa terutama yang termasuk urusan pembangunan Persiapan bahan masukan (materi) musrenbang lainnya yang relevan. Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan

Musrenbang Desa 1. Pemaparan-pemaparan sebagai masukan untuk musyawarah: Pemaparan oleh anggota masyarakat mengenai gambaran persoalan desa menurut hasil kajian, yang dibagi sesuai dengan urusan/bidang pembangunan desa: (1) Rangkuman permasalahan sosial-budaya desa (termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan); (2) Rangkuman permasalahan infrastruktur desa; (3) Rangkuman permasalahan pemerintahan desa Pemaparan Kepala Desa mengenai: (1) Hasil evaluasi RKP-Desa yang sudah berjalan; (2) Kerangka prioritas program menurut RPJM Desa; (3) Informasi perkiraan ADD tahun berikut Tanggapan pihak kecamatan mengenai paparan desa yang dihubungkan dengan kebijakan dan prioritas program daerah di wilayah kecamatan ybs. Perumusan pokok-pokok penting hasil tanggapan/diskusi oleh warga masyarakat.

pemaparan

di

atas

dan

2. Musyawarah penyepakatan prioritas masalah/kebutuhan yang ada di desa kegiatan untuk RKP-Desa tahun berikutnya dengan proses sbb.: Pemilahan permasalahan yang menjadi prioritas desa sendiri dan yang menjadi prioritas untuk diusulkan melalui musrenbang kecamatan Pembahasan rancangan awal RKP-Desa Penyusunan prioritas permasalahan/kebutuhan daerah yang ada di desa. 3. Musyawarah penentuan tim delegasi desa dengan proses sbb.: Penyampaian/penyepakatan kriteria tim delegasi desa Penentuan calon dari peserta musrenbang desa Pemilihan/pengambilan suara Penyampaian/penyepakatan mandat yang diberikan kepada tim delegasi.


79

Tahapan Pasca Musrenbang Desa/Kelurahan 1) Rapat kerja tim perumus hasil musrenbang desa/kelurahan yang terdiri dari: Dua-tiga (2-3) orang dari TPM dan perangkat desa/kelurahan Tiga (3) orang anggota tim delegasi desa/kelurahan 2) Rapat kerja finalisasi dokumen: RKP-Desa dan penyusunan APBDesa untuk desa Renja SKPD Kelurahan dan penyusunan Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Swadaya Kelurahan dan Daftar Prioritas Permasalahan Pembangunan Kelurahan

Masukan (Dokumen/Data/Informasi) yang Penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan Pada tahap pelaksanaan materi/data/informasi sbb.:

musrenbang

Dibutuhkan

desa/kelurahan,

untuk

dibutuhkan

Musrenbang Desa Dokumen RPJM-Desa; Hasil kajian desa (per dusun/RW dan atau per sektor/urusan/bidang pembangunan); Hasil evaluasi RKP-Desa tahun sebelumnya; Rancangan awal RKP-Desa tahun yang sedang berjalan. Musrenbang Kelurahan Renstra SKPD Kelurahan Hasil kajian kelurahan (per dusun/RW dan atau per sektor/urusan/bidang pembangunan); Hasil evaluasi Renja SKPD Kelurahan tahun sebelumnya, dan kegiatan pembanguan yang sedang berjalan; Rancangan awal Renja SKPD Kelurahan tahun yang sedang berjalan.

Dokumen-dokumen yang Dihasilkan Musrenbang Desa/Kelurahan Seluruh proses musrenbang desa/kelurahan, menghasilkan dokumen-dokumen sbb.: Tahapan Pra Musrenbang Desa/Kelurahan Rekap data/informasi hasil kajian desa (per dusun/RW ata per sektor); Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Tahunan untuk musrenbang desa dan Renja SKPD Kelurahan untuk musrenbang kelurahan.

80


Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan Notulensi dan berita acara pelaksanaan musrenbang; Format-format isian penentuan prioritas kegiatan yang akan menjadi bahan utama penyempurnaan rancangan awal RKP-Desa Tahunan atau Renja SKPD Kelurahan. Tahapan Pasca Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan SK Kades/Kelurahan untuk Tim Delegasi Desa/Kelurahan; Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Tahunan atau Renja SKPD Kelurahan; Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Rencana Anggaran dan Biaya Program Kelurahan

Peserta Musrenbang Desa/Kelurahan Pelaksanaan musrenbang desa/kelurahan sebaiknya diumumkan secara terbuka minimal 7 hari sebelum Hari-H sehingga warga masyarakat siapa pun dapat saja menghadirinya sebab forum ini adalah milik warga masyarakat desa/kelurahan.

Komposisi peserta. Musrenbang desa/kelurahan akan lebih ideal apabila diikuti oleh berbagai komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang terdiri atas: Keterwakilan wilayah (dusun/kampung/RW/RT); Keterwakilan berbagai sektor (ekonomi/ pertanian/ kesehatan/ pendidikan/ lingkungan/ dsb.); Keterwakilan kelompok usia (generasi muda; generasi tua); Keterwakilan kelompok sosial dan jenis kelamin agama; bapak-bapak; ibu-ibu; kelompok marjinal); Keterwakilan 3 unsur tata pemerintahan swasta/bisnis, masyarakat umum);

(tokoh masyarakat, tokoh adat; tokoh (pemerintah

desa/kelurahan,

kalangan

Serta keterwakilan berbagai organisasi yang menjadi pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan desa/urusan kelurahan. Tips Melibatkan Kelompok Marjinal dan Perempuan Salah satu tugas Tim Penyelenggara Musrenbang dan tim pemandu adalah mengupayakan keterlibatan berbagai kelompok masyarakat yang biasanya tidak hadir dan berbicara di forum/musyawarah desa (termasuk perempuan). Beberapa tips adalah: Lakukan pendekatan pribadi kepada beberapa orang untuk menjelaskan apa dan mengapa dilaksanakan musrenbang desa/kelurahan, serta pentingnya keterlibatan warga semua kalangan; Berikan informasi yang memungkinkan warga tersebut dapat memahami apa yang akan dibahas dalam musrenbang;


81

Lakukan pertemuan dengan kelompok khusus yang biasanya tidak mau hadir dalam forum atau pertemuan desa untuk menggali aspirasinya (misal: kelompok buruh tani, kelompok ibu-ibu, kelompok sektor informal, kelompok nelayan, dan sebagainya); Identifikasi orang-orang dalam setiap kelompok tersebut untuk menjadi kontak dalam pelibatan kelompoknya. Yakinkan orang ini untuk mendorong kelompoknya terlibat dalam kegiatan-kegiatan musrenbang dan forum desa lainnya.

Peran dan tugas peserta. Peran/tugas utama peserta adalah berpartisipasi secara aktif dalam

proses musyawarah sampai pengambilan keputusannya. Berpartisipasi secara aktif bukan hanya berarti pandai dan banyak bicara, melainkan juga mampu mendengarkan aspirasi dan pandangan orang lain serta menjaga agar musrenbang benar-benar menjadi forum musyawarah bersama.

Kriteria (persyaratan) sebagai peserta. Meskipun semua warga desa berhak berpartisipasi

dalam Musrenbang Desa/Kelurahan, tetapi terdapat kriteria atau persyaratan yang sebaiknya disampaikan kepada warga yang ingin menjadi peserta, yaitu: Peserta menjunjung tinggi prinsip-prinsip musyawarah yaitu kesetaraan, menghargai perbedaan pendapat, anti dominasi, anti diskriminasi, mengutamakan kepentingan umum (desa), dan keberpihakan terhadap kalangan marjinal4.

Peserta bersedia mempersiapkan diri dengan cara ikut serta mengumpulkan dan mempelajari berbagai informasi, dokumen, dan materi yang relevan untuk pelaksanaan musrenbang desa/kelurahan. Untuk memperoleh informasi, peserta dapat menghubungi sumber informasi yaitu Tim Pemandu maupun Tim Penyelenggara Musrenbang desa/kelurahan. Peserta berminat membangun kapasitasnya mengenai kebijakan, aturan, arah program pemerintah, berbagai isu pembangunan, dan sebagainya, sehingga bisa berperan serta sebagai peserta musrenbang yang aktif. Untuk penguatan kapasitas, Tim Pemandu maupun Tim Penyelenggara Musrenbang Desa/Kelurahan dapat menyelenggarakan simulasi musrenbang desa/kelurahan.

Pengorganisasian Penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan Pemerintah desa/kelurahan dapat membentuk Lembaga Kemasyarakatan (LKM)5 yang salah satu tugas/fungsinya adalah membantu sebagai penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif6. Dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan pembangunan desa, pemerintahan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa ini. Karena itu, biasanya Kepala Desa menunjuk Ketua LKM/LPM untuk menjadi Ketua Tim Penyelenggara Musrenbang desa/kelurahan. Peran/tugas Tim Penyelenggara Musrenbang Desa/Kelurahan, yaitu: Melakukan pertemuan/rapat panitia (pembagian peran dan tugas, menyusun jadwal keseluruhan proses persiapan, pelaksanaan, dan paska musrenbang) Membentuk tim pemandu (siapa, peran dan tugas)

4 5 6

Lihat penjabaran prinsip-prinsip musrenbang desa.

Atau disebut juga Lembaga Pengembangan Masyarakat (LPM). PP 72/2005 tentang Desa dan PP 73 tentang Kelurahan.

82


Menyepakati tatacara menentukan dan mengundang peserta Mengelola anggaran penyelenggaraan musrenbang secara terbuka, efektif, dan efisien Mengorganisir seluruh proses musrenbang desa/kelurahan, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan paska-pelaksanaan sampai selesai tersusunnya RKP-Desa untuk musrenbang desa dan APB-Desa atau Renja SKPD Kelurahan untuk musrenbang kelurahan Menyusun daftar cek-list dan mengkoordinir persiapan peralatan, bahan (materi), tempat, alat dan bahan yang diperlukan Menyusun jadwal dan agenda pelaksanaan musrenbang desa/kelurahan Memastikan bahwa narasumber memberikan masukan yang dibutuhkan (relevan) untuk melakukan musyawarah perencanaan desa melalui surat permintaan materi yang diperinci apa saja yang diharapkan untuk dipaparkan atau berbincang langsung dengan narasumber Apabila dibutuhkan, menyelenggarakan pelatihan atau simulasi musrenbang desa/kelurahan dalam rangka penguatan kapasitas warga yang akan mengikuti musrenbang desa/kelurahan. Simulasi musrenbang desa/kelurahan dapat dilakukan pada tahap pra-musrenbang desa/kelurahan (tahap persiapan) Kepala desa berperan/tugas menjadi penanggung jawab dari keseluruhan pelaksanaan musrenbang di desanya.

Prinsip-prinsip Musrenbang Desa/Kelurahan Prinsip-prinsip musrenbang desa/kelurahan, berlaku baik untuk pemandu, peserta, narasumber, maupun semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan musrenbang desa/kelurahan. Prinsip-prinsip ini tidak boleh dilanggar agar musrenbang desa/kelurahan benar-benar menjadi forum musyawarah pengambilan keputusan bersama dalam rangka menyusun program kegiatan pembangunan desa. Prinsip kesetaraan. Peserta musyawarah adalah warga desa dengan hak yang setara untuk menyampaikan pendapat, berbicara, dan dihargai meskipun terjadi perbedaan pendapat. Sebaliknya, juga memiliki kewajiban yang setara untuk mendengarkan pandangan orang lain, menghargai perbedaan pendapat, dan menjunjung tinggi (menghormati) hasil keputusan forum meskipun kita sendiri tidak sependapat. Prinsip musyawarah dialogis. Peserta musrenbang desa/kelurahan memiliki keberagaman tingkat pendidikan, latar belakang, kelompok usia, jenis kelamin, status sosial-ekonomi, dan sebagainya. Perbedaan dan berbagai sudut pandang tersebut diharapkan menghasilkan keputusan terbaik bagi kepentingan masyarakat banyak dan desa di atas kepentingan individu atau golongan. Prinsip anti dominasi. Dalam musyawarah, tidak boleh ada individu/kelompok yang mendominasi sehingga keputusan-keputusan yang dibuat tidak lagi melalui proses musyawarah semua komponen masyarakat secara seimbang. Prinsip keberpihakan. Dalam proses musyawarah, dilakukan upaya untuk mendorong individu dan kelompok yang paling ’diam’ untuk


83

menyampaikan aspirasi dan pendapatnya, terutama kelompok miskin, perempuan dan generasi muda. Prinsip anti diskriminasi. Semua warga desa memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjadi peserta musrenbang. Kelompok marjinal dan perempuan, juga punya hak untuk menyatakan pendapat dan pikirannya dan tidak boleh dibedakan. Prinsip pembangunan desa secara holistik. Musrenbang desa/kelurahan dimaksudkan untuk menyusun rencana pembangunan desa, bukan rencana kegiatan kelompok atau sektor tertentu saja. Musrenbang desa/kelurahan dilakukan sebagai upaya mendorong kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan desa secara utuh dan menyeluruh sehingga tidak boleh muncul egosektor dan egowilayah dalam menentukan prioritas kegiatan pembangunan desa.

84


Musrenbang Kecamatan A. Pengertian 1. Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan ditingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan kegiatan prioritas dari desa/kelurahan serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota pada tahun berikutnya. 2. Pemangku Kepentingan (Stakeholders) kecamatan adalah pihak yang berkepentingan dengan kegiatan prioritas dari desa/kelurahan untuk mengatasi permasalahan di wilayah kecamatan serta pihak-pihak yang berkaitan dengan dan atau terkena dampak hasil musyawarah. 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah unit kerja Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas untuk mengelola anggaran dan barang daerah. 4. Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. 5. Nara Sumber adalah pihak-pihak pemberi informasi yang dibutuhkan untuk proses pengambilan keputusan dalam Musrenbang Kecamatan. 6. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang Kecamatan. 7. Musrenbang Kecamatan menghasilkan antara lain: a. Daftar kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan sendiri oleh kecamatan dan menjadi Rencana Kerja (Renja) Kecamatan yang akan dibiayai melalui anggaran kecamatan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota pada tahun berikutnya, b. Daftar kegiatan Prioritas yang akan diusulkan ke Kabupaten/Kota yang disusun menurut SKPD dan atau gabungan SKPD untuk dibiayai melalui anggaran SKPD yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota. c. Daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten/kota. B. Tujuan Musrenbang Kecamatan diselenggarakan untuk: 1. Membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat desa/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan. 2. Membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan. 3. Melakukan klasifikasi atas kegiatan prioritas pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsifungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. C. Masukan Hal-hal yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan antara lain adalah: 1. Dari Desa/Kelurahan: a. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Tahunan dari masing-masing desa/kelurahan yang berisi kegiatan prioritas yang dilengkapi kode desa/kelurahan dan kecamatan. b. Daftar nama anggota delegasi dari desa/kelurahan untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan. c. Daftar nama para wakil kelompok fungsional/asosiasi warga/organisasi sosial kemasyarakatan, koperasi, LSM yang bekerja di kecamatan, atau organisasi tani/nelayan di tingkat kecamatan. d. Daftar masalah, dan usulan kegiatan prioritas Desa/Kelurahan hasil identifikasi pelaku program pembangunan di tingkat desa/kelurahan yang dibiayai oleh hibah/bantuan Luar Negeri.


85

2. Dari Kabupaten/Kota: a. Kode kecamatan (dua angka yang sama dengan yang disampaikan di desa/kelurahan) untuk memudahkan SKPD dan Bappeda mengetahui kecamatan yuang mengusulkan kegiatan tersebut. b. Kegiatan prioritas pembangunan daerah untuk tahun mendatang, yang dirinci berdasarkan SKPD pelaksananya beserta rencana pendanaannya di kecamatan tersebut. c. Penjelasan nama dan jumlah Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD sebagaimana telah ditentukan oleh Bappeda, berikut fungsi dan program terkaitnya. D. Mekanisme Tahapan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan terdiri dari: 1. Tahap Persiapan: a. Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan. b. Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut: a) mengkompilasi kegiatan prioritas pembangunan dari masing-masing desa/kelurahan berdasarkan fungsi SKPD yang menjadi tanggungjawab SKPD. b) menyusun jadual dan agenda Musrenbang Kecamatan. c) mengumumkan secara terbuka tentang jadual, agenda, dan tempat Musrenbang Kecamatan minimal 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta bisa menyiapkan diri dan segera melakukan pendaftaran dan atau diundang. d) membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Kecamatan, baik wakil dari desa/kelurahan maupun dari kelompok-kelompok masyarakat. e) menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Kecamatan. 2. Tahap Pelaksanaan: a. Pendaftaran peserta Musrenbang Kecamatan. b. Pemaparan Camat mengenai masalah-masalah utama kecamatan, seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, prasarana dan pengangguran. c. Pemaparan Kepala-kepala Cabang SKPD setempat atau Pejabat SKPD kabupaten/kota mengenai rancangan Rencana Kerja SKPD di tingkat kecamatan yang bersangkutan beserta strategi dan besaran plafon dananya. d. Pemaparan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan tentang masalah utama dan kegiatan prioritas dari masing-masing desa/kelurahan menurut fungsi/SKPD. e. Verifikasi oleh delegasi desa/kelurahan untuk memastikan semua kegiatan prioritas yang diusulkan oleh desa/kelurahan sudah tercantum menurut masing-masing SKPD. f. Kesepakatan kriteria untuk menentukan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan untuk masing-masing fungsi/SKPD atau gabungan SKPD. g. Pembagian peserta Musrenbang ke dalam kelompok pembahasan berdasarkan jumlah fungsi/SKPD atau gabungan SKPD yang tercantum. h. Kesepakatan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan yang dianggap perlu oleh peserta Musrenbang namun belum diusulkan oleh desa/kelurahan (kegiatan lintasdesa/kelurahan yang belum diusulkan desa/kelurahan). i. Kesepakatan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan berdasarkan masing-masing fungsi/SKPD. j. Pemaparan prioritas pembangunan kecamatan dari tiap-tiap kelompok fungsi/SKPD atau gabungan SKPD dihadapan seluruh peserta Musrenbang Kecamatan. k. Pemilihan dan Penetapan daftar nama delegasi kecamatan (3-5 orang) untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/ Kota. Komposisi delegasi tersebut harus terdapat perwakilan perempuan.

86


Catatan Dalam kondisi dokumen penunjang tidak lengkap atau keterbatasan nara sumber, Musrenbang kecamatan tetap dilaksanakan minimal hingga langkah yang disebutkan pada butir 7, sehingga Camat dapat menyusun gabungan prioritas kegiatan tahunan dari desa/kelurahan menurut SKPD. Hasilnya kemudian disampaikan kepada Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD di tingkat Kabupaten/Kota. Semua kondisi ini dicatat oleh notulen dalam Berita Acara Musrenbang kecamatan. E. Keluaran Keluaran yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan adalah: 1. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan yang akan dibiayai melalui anggaran kecamatan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota pada tahun berikutnya. 2. Daftar kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan melalui SKPD atau Gabungan SKPD. 3. Daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/kota. 4. Berita Acara Musrenbang Tahunan Kecamatan. F. Peserta Peserta Musrenbang Kecamatan adalah individu atau kelompok yang merupakan wakil dari desa/kelurahan dan wakil dari kelompok-kelompok masyarakat yang beroperasi dalam skala kecamatan (misalnya: organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi petani, organisasi pengrajin, dan lain sebagainya). G. Narasumber 1. Dari Kabupaten/Kota: Bappeda, perwakilan SKPD, kepala-kepala cabang SKPD di kecamatan yang bersangkutan, kepala-kepala unit pelayanan di kecamatan, anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan. Khusus untuk anggota DPRD, forum ini bisa menjadi forum untuk menjaring aspirasi masyarakat. 2. Dari Kecamatan: Camat, aparat kecamatan, LSM yang bekerja di kecamatan yang bersangkutan, dan para ahli/profesional yang dibutuhkan. H. Tugas Tim Penyelenggara 1. Merekapitulasi hasil dari seluruh Musrenbang Desa/Kelurahan. 2. Menyusun jadual dan agenda Musrenbang Kecamatan. 3. Mengumumkan secara terbuka tentang jadual, agenda, dan tempat pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. 4. Mendaftar peserta Musrenbang Kecamatan. 5. Memfasilitasi proses pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. 6. Membantu para delegasi kecamatan dalam menjalankan tugasnya di Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota. 7. Merangkum daftar kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan untuk dibahas pada Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/ Kota. 8. Merangkum berita acara hasil Musrenbang Kecamatan sekurang-kurangnya memuat: a) kegiatan prioritas yang disepakati, dan b) daftar nama delegasi yang terpilih. 9. Menyampaikan Berita Acara hasil Musrenbang Kecamatan kepada anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan, sebagai referensi dalam forum pembahasan Panitia Anggaran DPRD. I. Tugas Delegasi Kecamatan 1. Membantu Tim Penyelenggara menyusun daftar kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan untuk dibahas pada Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota.


87

2. Memperjuangkan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan dalam Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota. 3. Mengambil inisiatif untuk membahas perkembangan usulan kecamatan dengan delegasi dari desa/kelurahan dan kelompok-kelompok masyarakat di tingkat kecamatan. 4. Mendiskusikan berita acara hasil Musrenbang Kecamatan dengan anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan. 5. Setelah memperoleh kepastian mengenai berbagai kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di Kecamatan oleh masing-masing SKPD (dengan sumber dana dari APBD maupun sumber lainnya), maka Tim Penyelenggara Musrenbang Tahunan Kecamatan dan delegasi kecamatan membantu Camat mengumumkan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dan mendorong masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatankegiatan tersebut.

Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah/Forum-SKPD Kabupaten/Kota A. Pengertian 1. Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, kegiatan/ sektor dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait. 2. Pelaksanaan Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD memperhatikan masukan kegiatan dari kecamatan, kinerja pelaksanaan kegiatan SKPD tahun berjalan, rancangan awal RKPD serta Renstra SKPD. Namun demikian, dalam hal salah satu dokumen tersebut belum tersedia, pelaksanaan Forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD dapat tetap dilakukan. 3. Jumlah Forum SKPD dan formasi Forum Gabungan SKPD serta jadual acara pelaksanaannya ditentukan dan dikoordinasikan Bappeda, disesuaikan dengan volume kegiatannya dan kondisi setempat. Disarankan agar Iangkah persiapan sudah dilakukan sejak bulan Januari sehingga pada bulan Februari sudah jelas diketahui jumlah dan nama forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD yang dibentuk. 4. Bappeda memprioritaskan pembentukan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD pada: a. Fungsi-fungsi pelayanan dasar pemerintahan daerah seperti: pendidikan dasar, kesehatan, prasarana, dan dukungan kegiatan ekonomi masyarakat; dan b. SKPD yang mengemban fungsi yang berkaitan dengan prioritas program-program pembangunan kabupaten/kota tersebut. Sebagai contoh: Forum SKPD Pendidikan, Forum SKPD Kesehatan, Forum SKPD Kimpraswil atau Forum Gabungan SKPD Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi,dan sebagainya. 5. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD untuk proses pengambilan keputusan hasil forum /Musrenbang. 6. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD melalui pembahasan yang disepakati bersama. 7. Hasil Forum SKPD adalah: a. Renja (Rencana Kerja) SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang dirinci menurut kecamatan dan sudah dibagi untuk pendanaan alokasi APBD setempat, APBD Provinsi dan APBN; b. Daftar nama anggota delegasi Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD untuk mengikuti pembahasan musrenbang tahunan kabupaten/kota. 8. Kerangka regulasi adalah rencana kegiatan melalui pengaturan yang mendorong partisipasi masyarakat maupun lembaga terkait Iainnya untuk mencapai tujuan pembangunan kabupaten/kota.

88


9. Kerangka Anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang perlu dibiayai oleh APBD untuk mencapai tujuan pembangunan kabupaten/kota. B.Tujuan Forum SKPD Kabupaten/Kota bertujuan untuk: 1. Mensinkronkan prioritas kegiatan pembangunan dari berbagai kecamatan dengan Rancangan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD). 2. Menetapkan kegiatan prioritas yang akan dimuat dalam Renja-SKPD. 3. Menyesuaikan prioritas Renja-SKPD dengan plafon/pagu dana SKPD yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah (Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah). 4. Mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD, terutama untuk mendukung terlaksananya Renja SKPD. C. Masukan Berbagai hal yang perlu disiapkan dalam penyelenggaraan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD adalah: 1. Dari Provinsi dan Kementerian Negara: infomasi kegiatan dan pendanaannya yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi. 2. Dari Kabupaten/Kota: a. Daftar kegiatan prioritas yang bersumber dari Renstra-SKPD/Unit Kerja Daerah. b. Kegiatan Prioritas pembangunan/Rancangan RKPD (jika sudah ada). c. Rancangan Renja-SKPD. d. Prioritas dan plafon/pagu dana indikatif untuk masing-masing SKPD. e. Daftar individu/organisasi masyarakat skala kabupaten/kota seperti: Asosiasi Profesi, LSM, peguruan tinggi dan mereka yang ahli serta memiliki perhatian terhadap fungsi/SKPD yang bersangkutan. f. Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan. 3. Dari Kecamatan: a. Daftar kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan hasil Musrenbang Kecamatan. b. Daftar delegasi kecamatan yang diutus untuk mengikuti pembahasan pada forum-forum SKPD. D. Mekanisme Mekanisme pelaksanaan Forum-SKPD Kabupaten/Kota dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Tahap Persiapan: a. Kepala Bappeda menetapkan jumlah dan tata cara penyelenggaraan Forum SKPD dan atau gabungan SKPD agar penyelenggaraannya secara optimal.Dalam tata cara tersebut tercantum: jadwal, tempat, peserta, agenda pembahasan, dan keluaran Forum SKPD yang akan dibahas dalam Musrenbang Kabupaten/Kota. b. Kepala Bappeda menetapkan Tim Penyelenggara Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD sesuai dengan jumlah dan formasi yang telah ditetapkan dan terdiri dari unsure SKPD dan Bappeda sebagai tindak lanjut dari keputusan Kepala Bappeda. c. Tim Penyelenggara Forum SKPD melakukan hal-hal sebagai berikut: a) menggabungkan daftar kegiatan prioritas pembangunan dari setiap kecamatan. b) mengkompilasi daftar kegiatan prioritas pembangunan yang berasal dari Rancangan RenjaSKPD. c) mengindentifikasi kegiatan prioritas pembangunan dari tiap kecamatan yang sesuai dengan kegiatan prioritas pembangunan yang berasal dari Renja-SKPD demikian pula dengan kegiatan yang tidak sesuai.


89

d) memperkirakan biaya tiap kegiatan prioritas. e) menyusun rincian agenda pembahasan Forum SKPD berdasarkan keputusan Kepala Bappeda. f) mengumumkan secara terbuka jadual, agenda pembahasan, dan tempat penyelenggaraan Forum SKPD selambat-lambatnya 7 hari sebelum pelaksanaan. g) membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Forum SKPD yang berasal dari delegasi kecamatan maupun dan kelompokkelompok masyarakat yang bekerja dalam bidang yang terkait dengan fungsi/SKPD tersebut dalam skala kabupaten/kota. h) mempersiapkan bahan/materi dan peralatan serta notulen untuk Forum SKPD. 2. Tahap Pelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut: a. Pendaftaran peserta Forum SKPD oleh masing-masing Tim penyelenggara Forum SKPD. b. Pemaparan dan pembahasan kegiatan prioritas pembangunan menurut rancangan Renja-SKPD oleh Kepala SKPD. c. Pemaparan kegiatan prioritas pembangunan yang dihasilkan oleh Musrenbang Kecamatan oleh Tim Penyelenggara Forum SKPD. d. Verifikasi kegiatan prioritas berbagai kecamatan oleh para delegasi kecamatan untuk memastikan kegiatan prioritas dari kecamatan sudah telah tercantum. e. Pemaparan kegiatan prioritas dan plafon/pagu dana indikatif SKPD yang bersumber dari prioritas pembangunan daerah/Rancangan RKPD Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Kementrian/Lembaga Negara oleh Kepala SKPD. f. Merumuskan kriteria untuk menyeleksi kegiatan prioritas pembangunan baik yang berasal dari kecamatan maupun dari Rancangan Renja-SKPD. g. Menetapkan kegiatan prioritas pembangunan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sehingga plafon/pagu dana Renja-SKPD baik yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, maupun APBN dapat dibelanjakan secara optimal (kerangka anggaran). Petunjuk pengisian Form-Form kegiatan prioritas SKPD khusus untuk sumber pendanaan APBN dapat dilihat pada Lampiran-2. h. Menyusun rekomendasi untuk kerangka regulasi SKPD dengan cara: a) mengidentifikasi keefektifan regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD. b) merekomendasikan regulasi yang baru, perubahan regulasi, penggabungan regulasi, atau pembatalan sesuai kebutuhan. i. Menetapkan delegasi masyarakat dari Forum SKPD yang berasal dari organisasi kelompokkelompok masyarakat skala Kabupaten/Kota untuk mengikuti Musrenbang Tahunan Kabupaten/Kota (1-3 orang untuk setiap Forum SKPD). Dalam komposisi delegasi tersebut terdapat perwakilan perempuan. Catatan: Dalam hal dokumen penunjang belum tersedia, Forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD tetap harus dilaksanakan. Semua kondisi ini dicatat oleh notulen dalam Berita Acara Forum SKPD. E. Keluaran Keluaran yang dihasilkan dari Forum-SKPD Kabupaten/Kota adalah: 1. Rancangan Renja-SKPD berdasarkan hasil Forum SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD. 2. Kegiatan Prioritas yang sudah dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD setempat, APBD Provinsi maupun APBN yang termuat dalam Rancangan Renja-SKPD disusun menurut kecamatan dan desa/kelurahan. Selanjutnya, kegiatan prioritas setiap kecamatan disampaikan kepada masing-masing kecamatan oleh para delegasi kecamatan. 3. Terpilihnya delegasi dari Forum SKPD yang yang berasal dari organisasi kelompok-kelompok masyarakat skala kabupaten/kota untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten/Kota.

90


4. Berita Acara Forum SKPD Kabupaten/Kota. F. Peserta Peserta Forum SKPD Kabupaten/Kota terdiri dari para delegasi kecamatan dan delegasi dari kelompok-kelompok masyarakat di tingkat kabupaten/kota yang berkaitan langsung dengan fungsi/SKPD atau gabungan SKPD yang bersangkutan. Ini mencakup antara lain Dewan Pendidikan untuk Forum Pendidikan; RSUD, Ikatan Dokter Indonesia di daerah dan Ikatan Bidan Indonesia di daerah untuk Forum Kesehatan dan lain sebagainya. G. Narasumber Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, Kepala dan para pejabat Bappeda, anggota DPRD dari Komisi Pasangan Kerja masingmasing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, LSM yang memiliki bidang kerja sesuai dengan fungsi SKPD, ahili/profesional balik yang berasal dari kalangan praktisi maupun akademisi. H. Tugas Tim Penyelenggara 1. Merekapitulasi seluruh hasil Musrenbang Kecamatan. 2. Menyusun rincian jadual, agenda, dan tempat Forum SKPD. 3. Mengumumkan secara terbuka jadual, agenda, dan tempat pelaksanaan Forum SKPD. 4. Mendaftar peserta Forum SKPD. 5. Menyusun hasil pemutakhiran rancangan Renja-SKPD berdasarkan hasil Forum SKPD. 6. Menyediakan berbagai bahan kelengkapan untuk penyelenggaraan Forum-SKPD. 7. Merangkum berita acara penyelenggaraan Forum SKPD. 8. Melaporkan kepada Bappeda hasil pemutakhiran rancangan Renja-SKPD. 9. Memberikan hasil Forum SKPD kepada Komisi Pasangan Kerja di DPRD setempat. I. Tugas Delegasi Forum SKPD 1. Membantu Tim Penyelenggara Forum SKPD dalam memutakhirkan rancangan Renja-SKPD. 2. Memperjuangkan kegiatan prioritas Renja-SKPD dalam Musrenbang Kabupaten/Kota. 3. Mendiskusikan berita acara hasil Forum SKPD dengan Komisi DPRD yang terkait.

Musrenbang Kabupaten/Kota A. Pengertian 1. Musrenbang Kabupaten/Kota adalah musyawarah stakeholder Kabupaten/kota untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten/Kota berdasarkan Renja-SKPD hasil Forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rancangan RKPD. 2. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota memperhatikan hasil pembahasan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Renstra Daerah, kinerja pembangunan tahun berjalan dan masukan dari para peserta. 3. Nara Sumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang. 4. Peserta adalah pihak yang memiliki hak untuk pengambilan keputusan dalam Musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama. 5. Hasil Musrenbang Kabupaten/Kota adalah prioritas kegiatan yang dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD setempat, APBD Provinsi dan APBN sebagai bahan pemutakhiran Rancangan RKPD Kabupaten/Kota menjadi dasar penyusunan anggaran tahunan.


91

6. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kegiatan prioritas RKPD menjadi rujukan utama penyusunan Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD). B. Tujuan 1. Mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi SKPD, rancangan alokasi dana desa termasuk dalam pemutakhiran ini adalah informasi mengenai kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya. 2. Mendapatkan rincian rancangan awal RKA SKPD, khususnya yang berhubungan dengan pembangunan (Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD). 3. Mendapatkan rincian rancangan awal Kerangka Regulasi menurut SKPD yang berhubungan dengan pembangunan (Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD). C. Masukan Berbagai hal yang perlu disiapkan dalam pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota adalah: 1. Dari Kabupaten/Kota: a. Rancangan RKPD yang disusun oleh Bappeda berdasarkan prioritas pembangunan daerah. b. Rancangan Renja-SKPD hasil Forum SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang kegiatannya sudah dipilah berdasarkan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN maupun sumber pendanaan lainnya. c. Prioritas dan plafon anggaran yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota yang terdiri atas: a) plafon untuk setiap SKPD dan b) plafon untuk Alokasi Dana Desa. d. Daftar nama delegasi Forum SKPD yang terpilih untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten/Kota. e. Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan. 2. Dari Kecamatan: a. Daftar kegiatan prioritas pembangunan yang berasal dari kecamatan. b. Daftar nama delegasi kecamatan yang terpilih untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota. c. Daftar nama delegasi Forum SKPD yang terpilih untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten/Kota. D. Mekanisme Musrenbang Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan agenda sebagai berikut: 1. Tahap Persiapan: a. Kepala Bappeda menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kabupaten/Kota. b. Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut: a) mengkompilasi kegiatan prioritas pembangunan dari Forum SKPD dan Musrenbang Kecamatan. b) menyusun jadual dan agenda Musrenbang. c) mengumumkan secara terbuka jadual, agenda, dan tempat Musrenbang Kabupaten/Kota minimal 7 hari sebelum acara Musrenbang dilakukan, agar peserta bisa segera melakukan pendaftaran dan atau diundang. d) membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Kabupaten/Kota, balik delegasi dari kecamatan maupun dari Forum SKPD. e) menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Kabupaten/Kota. 2. Tahap Pelaksanaan: a. Pemaparan Rancangan RKPD dan kegiatan prioritas pembangunan serta plafon anggaran yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota oleh Kepala Bappeda.

92


b. Pemaparan hasil kompilasi kegiatan prioritas pembangunan dari Forum SKPD berikut pendanaannya oleh Ketua Tim Penyelenggara. c. Verifikasi hasil kompilasi oleh Kepala SKPD, delegasi kecamatan, dan delegasi Forum-SKPD. d. Pemaparan Kepala SKPD Rancangan Renja-SKPD (terutama SKPD yang mengemban fungsi pelayanan dasar dan yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten/Kota), yang meliputi: a) Isu-isu strategis SKPD yang berasal dari Renstra Kabupaten/Kota dan Renstra-SKPD/Unit Kerja. b) Tujuan, indikator pencapaian dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dimuat dalam Renja-SKPD. c) Penyampaian perkiraan kemampuan pendanaan terutama dana yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana Iainnya. e. Membahas kriteria untuk menentukan kegiatan prioritas pembangunan tahun berikutnya. f. Membagi peserta ke dalam beberapa kelompok berdasarkan fungsi/SKPD. g. Menetapkan kegiatan prioritas sesuai dengan besaran plafon anggaran APBD setempat serta yang akan diusulkan untuk dibiayai dari sumber APBD Provinsi, APBN maupun sumber dana lainnya. h. Membahas pemutakhiran Rancangan RKPD Kabupaten /Kota. i. Membahas kebijakan pendukung implementasi program/kegiatan tahun berikutnya. Catatan: Dalam hal kondisi dokumen penunjang tidak lengkap atau keterbatasan nara sumber, Musrenbang Kabupaten/Kota tetap dilaksanakan dalam rangka menentukan jenis kegiatan prioritas daerah. Semua kondisi ini dicatat oleh notulen dalam Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota. E. Keluaran Keluaran dari pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota adalah kesepakatan tentang rumusan yang menjadi masukan utama untuk memutakhirkan rancangan RKPD dan rancangan Renja-SKPD, yang meliputi: 1. Penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan plafon/pagu dana balik berdasarkan fungsi/SKPD. 2. Daftar kegiatan prioritas yang sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten/Kota; APBD Provinsi, APBN, dansumber pendanaan lainnya. 3. Daftar usulan kebijakan/regulasi pada tingkat pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan/atau Pusat. 4. Rancangan pendanaan untuk Alokasi Dana Desa. F. Peserta Peserta Musrenbang Kabupaten/Kota adalah delegasi dari Musrenbang Kecamatan dan delegasi dari Forum SKPD. G. Narasumber Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, DPRD, LSM yang bekerja dalam skala kabupaten/kota, Perguruan Tinggi, Perwakilan Bappeda Provinsi, Tim Penyusun RKPD, Tim Penyusun Renja-SKPD Panitia/Tim Anggaran Eksekutif maupun DPRD. H. Penyampaian Hasil Musrenbang Kabupaten/Kota Setelah hasil Musrenbang Kabupaten/Kota disepakati oleh peserta, maka Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan hasilnya kepada: 1. DPRD setempat. 2. Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. 3. Tim Penyusun Program Tahunan Daerah dan RAPBD.


93

4. Kecamatan. 5. Delegasi dari Musrenbang Kecamatan dan Forum SKPD. (Sumber : SEB Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Dan Menteri Dalam Negeri Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007 )

94


PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 66 TAHUN 2007 TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI Menimbang

:

a.

b.

Mengingat

:

1.

2.

3.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pemerintah desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa); bahwa untuk memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalampenyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa, perlu dilakukan pengaturan;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perencanaan Pembangunan Desa; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara


95

4. 5.

6.

7.

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. 3. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. 4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 5. Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan DPR, dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dana APBN bisa berbentuk dana Dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan. 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJMDesa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. 7. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang

96


8.

9. 10. 11.

12. 13.

dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (DURKP-Desa) adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan Desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD (Provinsi, Kabupaten/Kota), APB Desa, Swadaya dan Kerjasama dengan Pihak ketiga. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya (MUSRENBANGDESA) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat (APB-Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Pasal 2 (1) Perencanaan pembangunan desa disusun dalam periode 5 (lima) tahun. (2) Perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan RPJM-Desa. (3) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, dan program kerja desa.

Pasal 3 (1) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dijabarkan dalam RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (2) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah.


97

Pasal 4 (1) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan peraturan desa. (2) RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Pasal 5 (1) Rencana pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. (2) Rencana pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada: a. pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; b. partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan; c. berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin; d. terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa; e. akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat f. selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal; g. efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia; h. keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan; i. cermat, yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat; j. proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik; dan k. penggalian informasi, yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

Pasal 6 RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk: a. mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat; b. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa; c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan d. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

98


Pasal 7 RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bertujuan untuk : a. menyiapkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DU-RKP-Desa)tahunan yang sifatnya baru, Rehab maupun lanjutan kegiatan pembangunan untuk dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat sebagai bahan dasar RKP Daerah Kabupaten; b. menyiapkan DU-RKP-Desa tahunan untuk dianggarkan dalam APB Desa, APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN, pihak ketiga maupun swadaya masyarakat.

BAB III PENGORGANISASIAN Pasal 8 (1) Kepala Desa bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengendalian penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa. (2) Penyusunan RPJM-Desa dilakukan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa. (3) Peserta forum musrenbang desa terdiri atas: a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM-Desa) membantu pemerintah Desa dalam menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa; b. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama sebagai nara sumber; c. Rukun Warga/Rukun Tetangga, Kepala Dusun, Kepala Kampung, dan lain-lain sebagai anggota; dan d. Warga masyarakat sebagai anggota.

BAB IV PENYUSUNAN RPJM-DESA DAN RKP-DESA Bagian Kesatu Penyusunan RPJM-Desa Pasal 9 (1) Penyusunan RPJM-Desa dilakukan melalui kegiatan: a. persiapan; b. pelaksanaan; dan c. pelembagaan. (2) Kegiatan penyusunan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan di berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat di Desa.

Pasal 10 (1) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi: a. menyusun jadual dan agenda; b. mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai agenda musrenbang desa; c. membuka pendaftaran/mengundang calon peserta; dan d. menyiapkan peralatan, bahan materi dan notulen. (2) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi: a. pendaftaran peserta; b. pemaparan kepala desa atas prioritas kegiatan pembangunan di desa; c. pemaparan kepala desa atas hasil evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun sebelumnya;


99

d. pemaparan kepala desa atas prioritas program kegiatan untuk 5 (lima) tahun berikutnya yang bersumber dari RPJM-Desa; e. penjelasan kepala desa mengenai informasi perkiraan jumlah Pembiayaan Kegiatan Pembangunan 5 (lima) tahunan di Desa; f. penjelasan koordinator Musrenbang yaitu Ketua LKMD/LPM atau sebutan lain mengenai tata cara pelaksanaan musyawarah; g. pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat desa oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, antara lain Ketua Kelompok Tani, Komite Sekolah, Kepala Dusun; h. pemisahan kegiatan berdasarkan kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat Desa dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang Tahunan Kecamatan. i. perumusan para peserta mengenai prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah oleh peserta; j. penempatan prioritas kegiatan pembangunan yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan desa, dan k. penetapan daftar nama 3-5 orang (masyarakat yang komposisinya ada perwakilan perempuan) delegasi dari peserta musrenbang desa untuk menghadiri musrenbang Kecamatan. (3) Kegiatan pelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c melalui pemasyarakatan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di desa. (4) Pemasyarakatan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui forum/pertemuan warga (formal/informal), papan pengumuman, surat edaran, dan lain-lain.

Pasal 11 Kegiatan penyusunan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan berdasarkan: a. masukan; b. proses; c. hasil; dan d. dampak.

Pasal 12 (1) Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan melalui penggalian masalah dan potensi melalui alat kaji sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan. (2) Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan melalui pengelompokan masalah, penentuan peringkat masalah, pengkajian tindakan pemecahan masalah, dan penentuan peringkat tindakan. (3) Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan melalui: a. rencana program swadaya masyarakat dan pihak ketiga; b. rencana kegiatan APBN (tugas pembantuan), APBD Provinsi, Kabupaten/Kota, dan APB-Desa, rencana paduan swadaya dan tugas pembantuan, RPJM-Desa, c. pemeringkatan usulan pembangunan berdasarkan RPJM-Desa, Indikasi program pembangunan di Desa, RKP-Desa, DU-RKP-Desa, berita acara musrenbang Desa (RPJM/RKPDesa), dan rekapitulasi rencana program pembangunan Desa. (4) Dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d melalui: a. Peraturan Desa tentang RPJM-Desa; b. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan di Desa (DU-RKP-Desa); dan c. Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa.

100


Bagian Kedua Penyusunan RKP-Desa Pasal 13 (1) Penyusunan RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui kegiatan: a. persiapan; b. pelaksanaan, dan; c. pemasyarakatan. (2) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. Pembentukan Tim Penyusun RKP-Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; b. Tim penyusun RKP-Desa terdiri dari Kepala Desa selaku pengendali kegiatan, Sekretaris Desa selaku penanggungjawab kegiatan, Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa selaku penanggungjawab pelaksana kegiatan, Tokoh masyarakat, tokoh agama selaku nara sumber, Pengurus TP-PKK Desa, KPM selaku anggota, Pemandu selaku pendamping dalam proses penyusunan RKPDesa. (3) Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan RKP-Desa dengan mengacu kepada RPJM-Desa dengan memilih prioritas kegiatan setiap tahun anggaran yang telah disepakati oleh seluruh unsur masyarakat, yang berupa : a. Pemeringkatan usulan kegiatan pembangunan berdasarkan RPJM-Desa; b. Indikasi program pembangunan Desa dari RPJM-Desa; c. Rencana Kerja Pembangunan Desa sebagai bahan APB-Desa; d. Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan Desa; dan e. Berita Acara Musrenbang Desa. (4) Kegiatan pemasyarakatan RKP-Desa dilakukan pada berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat.

Pasal 14 Kegiatan dan Format penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 13 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

BAB V PELAPORAN Pasal 15 (1) Kepala Desa melaporkan RPJM-Desa dan RKP-Desa secara berjenjang. (2) Laporan RPJM-Desa dan RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan.

Pasal 16 Bentuk laporan RPJM-Desa dan RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.


101

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 17 (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan desa berupa pemberian pedoman, pelatihan, supervisi. (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan desa berupa pelatihan dan supervisi. (3) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan desa berupa bimbingan, arahan dan supervisi. (4) Pembinaan dan pengawasan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didelegasikan kepada Camat.

BAB VII PENDANAAN Pasal 18 Perencanaan pembangunan desa bersumber dari dana: a. APBN; b. APBD Provinsi; c. APBD Kabupaten/Kota; d. APB-Desa; dan e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 (1) RPJM-Desa dan RKP-Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. RPJM-Desa dan RKP-Desa; b. penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa; dan c. pelaksanaan RPJM-Desa dan RKP-Desa.

Pasal 20 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Nopember 2007 MENTERI DALAM NEGERI,

H. MARDIYANTO

102


DAFTAR LAMPIRAN I. LAMPIRAN I : KEGIATAN DAN FORMAT PENYUSUNAN RPJM-DESA DAN RKP-DESA A. Alur Kegiatan Penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa B. Masukan 1. Contoh hasil pengkajian masalah dan potensi dari potret Desa a. Potret/Sketsa Desa; dan b. Daftar masalah dan potensi dari potret Desa. 2. Contoh hasil pengkajian masalah dan potensi dari kalender musim a. Contoh gambar kalender musim; dan b. Daftar masalah dan potensi dari kalender musim 3. Contoh hasil pengkajian Bagan Kelembagaan a. Contoh Bagan Kelembagaan Desa; dan b. Daftar masalah dan potensi dari bagan kelembagaan C. Proses 1. Contoh Hasil Penentuan Peringkat Masalah; 2. Hasil Penentuan Peringkat Masalah; 3. Contoh Hasil Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah; dan 4. Penentuan Peringkat Tindakan. D. Hasil 1. Perencanaan Pembangunan Desa Yang Dibiayai Swadaya Masyarakat dan Pihak Ketiga; 2. Perencanaan Pembangunan Desa Yang Ada Dananya; 3. Agenda Paduan Kegiatan Swadaya dan Dana Yang Sudah Ada Tugas Pembantuan; 4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa); 5. Pemeringkatan Usulan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan RPJM-Desa; 6. Indikasi Perencanaan Pembangunan Desa dari RPJM-Desa; 7. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Tahunan, dan; 8. Berita Acara Musrenbang Desa. E. Dampak 1. Peraturan Desa tentang RPJM-Desa; 2. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa a. DU-RKP-Desa untuk kegiatan PKK; b. DU-RKP-Desa untuk kegiatan Kelembagaan; c. DU-RKP-Desa untuk kegiatan U E P; d. DU-RKP-Desa untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana. 3. Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa dan Berita Acara Musrenbang Desa Dalam Penyusunan RKP-Desa.


103

II. LAMPIRAN II : BENTUK LAPORAN RPJM-DESA DAN RKP-DESA 1. Rekapitulasi Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan oleh Desa; 2. Rekapitulasi Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan oleh Kecamatan; 3. Rekapitulasi Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan oleh Kabupaten; dan 4. Rekapitulasi Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan oleh Provinsi.

104


RKP-Desa diisi RKP-Desa diisi RKP-Desa diisi RKP-Desa diisi

105


LAMPIRAN I. : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 66 TAHUN 2007 TANGGAL : 28 NOPEMBER 2007

1.

106

PENGKAJIAN

MASALAH


b. POTRET/SKETSA DESA

HASIL

B. MASUKAN DAN

POTRET

5.

4.

-Batu dan pasir -Kayu dan bambu -Tenaga Gotong royong

-Kolam/lahan tambak Aliran/irigasi -Petani tambak

Tambak/kolam ikan kurang dimanfaatkan oleh petani ikan. Jembatan di Dusun Damai longsor.

-Puskesmas Pembantu Posyandu -Kader Posyandu

-LK-Desa dan PKK -Kaderkader di desa -Puskesmas pembantu

Lingkungan perumahan penduduk RW 07 tidak sehat..

2.

Banyak anak balita di RW 13 menderita penyakit campak.

Batu Pasir Tenaga Gotong Royong

Jalan desa di wilayah RW 02 sepanjang 1.200 meter rusak berat.

1.

3.

POTENSI

DESA

MASALAH

No

DARI

a. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

POTENSI

107

a. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM


b. GAMBAR KALENDER MUSIM

2. CONTOH HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

108


a. BAGAN KELEMBAGAAN DESA

3. CONTOH HASIL PENGKAJIAN BAGAN KELEMBAGAAN

5

4

3

2

No 1

dst

LEMBAGA

Kurang bermanfaat dalam memasarkan hasil pertanian

Pengurus simpan pinjam tidak pernah melakukan musy dengan anggota

- Ada program pelatihan - Ada kredit bunga rendah tersedia

- Modal usaha besar - Pengurus lengkap

- Lembaga ada - Pengurus lengkap

- Pengurus lengkap - Tenaga pengurus potensial

Pengurus LK sebagian besar tidak tampak kegiatannya

Kegiatan kelompok tani di dusun damai macet

- Perangkat lengkap - Sarana tersedia

POTENSI

Perangkat desa kurang dalam memberikan pelayanan pada masyarakat

MASALAH

b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN

C. PROSES Jalan desa di wilayah RW 02 sepanjang 1.200 m, rusak berat

-

Batu Pasir Tenaga gotong royong

Lingkungan perumahan penduduk RW 07 tidak sehat

-

LK-Desa dan PKK Kader-kader di Desa

Pada musim kemarau, di dua dusun kekurangan air bersih

-

Sungai Mata air di luar desa Swadaya dari masy

Pada musim hujan, sebagian Besar rumah penduduk di dusun Damai

-

Selokan/parit Batu dan pasir Gotong royong

Banyak anak balita di RW 03 menderita penyakit campak

-

Puskesman pembantu Posyandu Kader posyando

Pada musim hujan banyak masyarakat di dusun Suci terkena

-

Puskesmas pembantu Posyandu, bidan desa Kebun obat keluarga

Tambak/kolam ikan kurang dimanfaatkan lagi oleh petani tambak

-

Kolam/lahan tambak Aliran/irigasi Petani tambak

Pada musim kemarau hasil panen merosot (gagal)

-

Irigasi tersier Luas lahan persawahan Kelompok tani KUD

KUD kurang berperan dalam memasarkan hasil pertanian

-

Ada program pelatihan Ada kredit bunga rendah

Perangkat desa dinilai kurang dalam memberikan pelayanan

-

Perangkat lengkap sarana

Sebagian besar pengurus LKDesa tidak tampak kegiatannya

-

Pengurus lengkap Tenaga/pengurus fungsional

1. CONTOH HASIL PENENTUAN PERINGKAT MASALAH PENGELOMPOKAN MASALAHAN


109

2. HASIL PENENTUAN PERINGKAT MASALAH No

Masalah

Dirasakan oleh orang banyak

Sangat Parah

Menghambat peningkatan pendapatan

Sering terjadi

1

2

3

4

5

1

3

3

2

3

3

Jumlah nilai

Urutan peringkat

6

Tersedia potensi untuk memecahkan masalah 7

8

9

3

1

3

13

9

4

2

2

3

14

7

5

4

2

5

5

21

1

4

4

2

4

4

18

3

5

3

4

3

4

3

17

4

6

3

3

2

2

3

13

9

7

3

3

5

1

4

16

5

4

4

5

2

4

19

2

9

1

5

4

3

2

15

6

10

3

2

1

3

2

11

11

4

3

1

3

3

14

8

dst

dst

dst

dst

dst

dst

dst

4

8

11

dst

110


3. CONTOH HASIL PENGKAJIAN TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH

No

Masalah

Penyebab

Potensi 4

1

2

3

1

Di dua dusun pd musim kemarau kekurangan air bersih

Debit sumber air bersih semakin berkurang

-

5 Sungai Mata air diluar desa Biaya swadaya

Banyak pipa-pipa yang bocor 2

Pada musim kemarau hasil petani merosot (gagal)

Sebagian besar petani tidak mengikuti pola tanam yang baik

-

3

4

5

6

Pada musim hujan di dusun Damai sebagian besar rumah penduduk tergenang air

Banyak anak balita di RW 03 terserang penyakit campak

Tambak/kolam ikan kurang dimanfaatkan oleh petani tambak

KUD kurang dalam pemasaran hasil pertanian

dst

Tanaman padi banyak terserang hama (penyakit) Parit/selokan air banyak yang rusak dan tersumbat Bronjong disungai B jebol sepanjang 35 m Kesadaran ibu-ibu tentang kesehatan rendah Posyandu belum mengadakan imunisasi campak Lingkungan RW 03 kurang sehat Hasil tambak kurang mencukupi biaya pemeliharaan Petani tambak kurang trampil mengolah hasil Pengurus KUD tidak aktif membina petani Dana terbatas untuk pembelian hasil pertanian dst

Alternatif tindakan Pemecahan masalah

Irigasi tersier Luas lahan persawahan Kelompok tani KUD

Tindakan Layak

yang

6 bak hujan

Pembangunan bak penampungan air hujan (bak tadah hujan)

Penggantian pipa-pipa saluran air yang bocor

Penggantian pipapipa saluran air yang bocor Penyuluhan kepada petani tentang pola tanam yang baik

Pembangunan penampungan air (bak tadah hujan)

Penyuluhan kepada petani tentang pola tanam yang baik

Pengadaan obat-obatan hama (penyakit) -

Selokan/parit Batu Gotong royong

Perbaikan parit/selokan air

Perbaikan air

-

Puskesmas pembantu Posyandu Kader posyandu

Pembinaan dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak

Pembinaan dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak

Mengadakan imunisasi bagi anak balita di RW 03

Mengadakan imunisasi bagi anak balita di RW 03

-

-

Kolam/tamba k Irigasi Petani tambak

Mengadakan gerakan kebersihan lingkungan Pelatihan TTG/ pengolahan ikan bagi petani tambak

selokan

Pelatihan TTG/ pengolahan ikan bagi petani tambak

Ada program pelatihan kredit bunga rendah

Penambahan dana melalui kredit bunga rendah

Penambahan dana melalui kredit bunga rendah

dst

dst

dst


111

4. PENENTUAN PERINGKAT TINDAKAN Pemenuhan kebutuhan orang banyak

Dukungan Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Dukungan Potensi

Jumlah Nilai

Peringkat Tindakan

Pembangunan bak penampungan air hujan (bak tadah hujan)

5

3

5

13

2

Penggantian pipapipa saluran air yang bocor

4

2

2

8

6

Penyuluhan kepada petani tentang pola tanam

4

3

2

9

7

3

1

3

7

8

3

1

2

6

9

5

4

5

14

1

5

2

5

13

3

3

5

2

10

5

1

4

3

11

4

dst

dst

dst

dst

dst

Tindakan yang Layak

Perbaikan selokan air

Perbaikan bronjong di sungai B Pembinaan dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak Mengadakan imunisasi bagi anak balita di RW 03 Pelatihan pengolahan TTG pengolahan ikan bagi petani tambak Penambahan dana melalui kredit bunga rendah

dst

112



113

6

Target 7

B 8

L 9

R 10

P

114


(........................................)

5

Sasaran

Sifat

(..................................)

3

Lokasi (RW/RT, kampung, dusun, dll) 4

LPM, LKMD, atau sebutan lain

2

1

Tujuan Kegiatan

: ......................................... : ......................................... : .........................................

Kepala Desa,

Program Kegiatan

No

DESA KECAMATAN KABUPATEN/KOTA

11

Waktu Pelaksanaan

1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA YANG DIBIAYAI SWADAYA MASYARAKAT DAN PIHAK KETIGA

D. HASIL

12

Rp

Biaya

13

Sumber

14

Ket.

1.


115

Lampiran I.D/1 adalah kode untuk format (daftar isian) Desa, supaya dicoret yang tidak perlu. Format ini dimaksudkan sebagai rencana kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai swadaya masyarakat maupun pihak ketiga sebagai mitra menurut jenis kegiatan. Tujuan kegiatan, lokasi RW/RT, Dusun, Kampung dan lain-lain, sasaran, target, sifat, waktu pelaksanaan, biaya dan sumber pembiayaan dari swadaya, mitra kerja Desa. 2. Kolom 1, cukup jelas. 3. Kolom 2, diisi dengan jenis-jenis kegiatan bidang-bidang sosial budaya, sarana prasarana dan usaha ekonomi produktif dan lain-lain. 4. Kolom 3, diisi tujuan kegiatan dari program/kegiatan yang akan dilaksanakan, misalnya : bidang sarana prasarana yaitu kegiatan pembangunan jalan Desa, RT/RW dan lain-lain. 5. Kolom 4, diisi lokasi pelaksanaan program kegiatan tersebut. 6. Kolom 5, diisi sasaran pokok dari program/kegiatan tersebut, misalnya : penyuluh, petani pemakai air, pedagang, PKK, dan lain-lain. 7. Kolom 6, diisi target dari program/kegiatan tersebut dilaksanakan. 8. Kolom (7, 8, 9, 10) diisi sifat program/kegiatan B=Baru, L=Lanjutan, R=Rehabilitasi, P=Perluasan. 9. Kolom 11, diisi waktu pelaksanaan ( berapa hari, minggu, bulan, tahun). 10. Kolom (12, 13) diisi jumlah biaya yang diusulkan dan sumbernya, misalnya dari : swadaya, mitra kerja Desa 11. Kolom 14, cukup jelas.

1.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA YANG DIBIAYAI SWADAYA MASYARAKAT DAN PIHAK KETIGA

PETUNJUK PENGISIAN

6

R 7

L 8

Sasaran Manfaat 9

Perkiraan Biaya

116


(........................................)

5

B

Sifat

(..................................)

3

Lokasi Kegiatan (Kamp, Dusun, RW/RT, dll) 4


2

1

Kegiatan

: ......................................... : ......................................... : .........................................

Kepala Desa,

Program

No


2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA YANG ADA DANANYA, TAHUN .......................

10

APBN/APBD/ APB-DESA

11

SKPD

12

Ket.


117

1. Lampiran I.D/2, adalah kode untuk Daftar Isian Desa, supaya dicoret yang tidak perlu, format ini dimaksudkan sebagai usulan rencana kerja pembangunan Desa yang dibiayai oleh pemerintah (APBN, APBD, APB Desa) untuk rencana tahun yang akan datang. 2. Kolom 1, cukup jelas. 3. Kolom 2, diisi dengan program, misalnya : program penanggulangan kemiskinan dan lain-lain. 4. Kolom 3, diisi nama-nama kegiatan misalnya : program penanggulangan kemiskinan dan lain-lain. 5. Kolom 4, diisi lokasi kegiatan di RW/RT, Dusun, Kampung dan lain-lain. 6. Kolom (5, 6, 7) diisi sifat kegiatan yang akan dilakukan B=Baru, R=Rehabilitasi, L=Lanjutan tahun sebelumnya. 7. Kolom 8 diisi tentang sasaran dan manfaat kegiatan terhadap masyarakat Desa dan lain-lain. 8. Kolom 9 diisi perkiraan biaya yang dibutuhkan sesuai dengan RAB. 9. Kolom 10, diisi sumber biaya (APBN, APBD Provinsi, Kabupaten/Kota, APB-Desa). 10. Kolom 11, diisi SKPD yang bertanggungjawab atas kegiatan-kegiatan pada kolom 3. 11. Kolom 12, cukup jelas.

2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA YANG ADA DANANYA

PETUNJUK PENGISIAN

118


(........................................)

(..................................)

3

Keterangan (1. Swadaya, 2 Kemitraan, 3. Pemerintah/TP) 4


2

1

Penanggungjawab

: ......................................... : ......................................... : .........................................

Kepala Desa,

Kegiatan

No

DESA KECAMATAN TAHUN

3. AGENDA PADUAN KEGIATAN ANTARA SWADAYA DAN DANA YANG SUDAH ADA TUGAS PEMBANTUAN

3.


119

Catatan : Daftar isian ini ditandatangani dan dicap Kepala Desa dan juga ditandatangani oleh LPM/LKMD

1. Lampiran I.D/3 Adalah kode untuk daftar isian agenda kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran. 2. Kolom 1, cukup jelas. 3. Kolom 2, sebutkan kegiatan yang akan dilakukan di desa, misalnya : kegiatan pembuatan jalan desa, pembuatan bak penampung air dan lain-lain. 4. Kolom 3, sebutkan/tulis siapa penanggungjawabnya. 5. Kolom 4, sebutkan pembiayaannya dari swadaya, APBN, APBD atau APB Desa.

AGENDA PADUAN KEGIATAN ANTARA SWADAYA DAN DANA YANG SUDAH ADA TUGAS PEMBANTUAN

PETUNJUK PENGISIAN

Rehab 6

Lanj 7 8

Volume 9

Sasaran/ Manfaat 10

Waktu Pelaksanaan

120


(........................................)

4

Baru 5

Sifat

(..................................)

Jenis 3

Lokasi


Bidang 2

Bidang/Jenis Kegiatan

: ......................................... : ......................................... : ......................................... : .........................................

Kepala Desa,

1

No

DESA KECAMATAN KABUPATEN/KOTA TAHUN

4. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)

Biaya dan Sumber Pembiayaan Rp. Sumber 11 12

13

Ket.


Catatan : Setiap RPJM-Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan LPM/LKMD.

121

1. Lampiran I.D/4 adalah kode untuk daftar isian Desa supaya dicoret apabila tidak perlu, daftar isian ini dimaksudkan sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) menurut bidang (jenis kegiatan, lokasi sifatnya, volumenya, sasaran dan manfaatnya, waktu pelaksanaannya serta biaya dan sumbernya). 2. Kolom 1, cukup jelas. 3. Kolom (2,3), diisi dengan bidang dan jenis kegiatan. 4. Kolom 4, diisi lokasi RT/RW, Kampung, Dusun, dan lain-lain. 5. Kolom (5, 6, 7) diisi sifat (Baru, Rehabilitasi, Lanjutan) kegiatan-kegiatan tersebut. 6. Kolom 8, diisi volumenya, misnya : panjang jalan 1.000 m, panjang saluran irigasi 200 m, Pelatihan UEP 300 orang dan lain-lain. 7. Kolom 9, diisi sasaran/manfaat, misalnya : untuk 100 KK/ menanam pohon jarak 100 Ha dan lain-lain. 8. Kolom 10, diisi waktu pelaksanaan, misnya : 10 hari, 2 minggu, 3 bulan dan seterusnya. 9. Kolom (11, 12) diisi dengan rencana biaya dan sumbernya, misalnya : dari APBN, APBD Provinsi, Kabupaten/Kota, APB-Desa dan kerjasama dengan pihak ketiga dan lain-lain. 10. Kolom 13, cukup jelas.

4.RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)

PETUNJUK PENGISIAN

: : : :

6

Sering terjadi 7

Kriteria lainnya 8

Jumlah Nilai

(..................................)

Kepala Desa, ....................................

.....................,........................,..................

Kriteria dan Nilai Pembobotan Dirasakan Menghambat Sangat oleh orang peningkatan parah pendapatan banyak 3 4 5

......................................... ......................................... ......................................... .........................................


2

1

122

Masalah

No

DESA KECAMATAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI

5. PEMERINGKATAN USULAN KEGIATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN RPJM-DESA, TAHUN ............... s.d. ...................

9

Urutan Peringkat

10

Ket.


Catatan : Pemeringkatan usulan ditandatangani oleh Kepala Desa

123

1. Lampiran I.D/5, adalah kode untuk daftar isian pemeringkatan usulan kegiatan perencanaan pembangunan di Desa berdasarkan RPJMDesa dari tahun, Misalnya : 2007 s/d 2012 dan seterusnya 2. Kolom 1, cukup jelas. 3. Kolom 2, diisi dengan masalah-masalah secara umum yang dihadapi masyarakat Desa. 4. Kolom (3, 4, 5, 6, dan 7), diisi kriteria dengan pembobotan 1 s.d 10, misalnya : - dirasakan oleh orang banyak, bobotnya 5; - sangat parah, bobotnya 7; - menghambat peningkatan pendapatan, bobotnya 5; - sering terjadi, bobotnya 0; - kriteria lainnya, bobotnya 3. 5. Kolom 8, diisi diisi jumlah nilai bobotnya, misalnya : dengan jumlah 20. 6. Kolom 9, peringkat diisi setelah terisi masing-masing masalah jumlah bobotnya, misalnya : masalah jalan dengan bobot 20. 7. Kolom 10, cukup jelas.

5. PEMERINGKATAN USULAN KEGIATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN RPJM-DESA

PETUNJUK PENGISIAN

No 1

124

Lokasi Garapan 3


Indikasi Program 2

6. INDIKASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DARI RPJM-DESA Perkiraan Sasaran 4

Keterangan 5


125

1. Lampiran I.D/6, adalah kode untuk daftar isian indikasi program dan kegiatan perencanaan pembangunan di Desa dari RPJM-Desa. 2. Kolom 1, cukup jelas. 3. Kolom 2, diisi dengan indikasi program, misalnya : program perbaikan kesehatan/lingkungan masyarakat dalam kegiatan, misalnya : air bersih, sanitasi, gizi dan lain-lain. 4. Kolom 3, diisi dengan lokasi garapannya di RT/RW, Kampung, Dusun, dan lain-lain. 5. Kolom 4, diisi dengan perkiraan sasaran untuk, misalnya : 100 KK untuk air bersih, sanitasi 50 Rumah Tangga Miskin. 6. Kolom 5, cukup jelas.

6. INDIKASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DARI RPJM-DESA

PETUNJUK PENGISIAN

3

Tujuan Kegiatan

Lokasi (RW/RT, Kampung, Dusun, dll) 4

: ......................................... : ......................................... : .........................................

5

Sasaran


2

1

126

Jenis Kegiatan

No


6

Target 7

B

Sifat

8

L 9

R 10

P 11

Waktu Pelaksanaan

7. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-DESA) TAHUNAN LINGKUNGAN/DUSUN/KAMPUNG/RW/RT

12

Rp.

Biaya

13

Sumber

14

Ket.


127

Lampiran I.D/7 ini adalah kode daftar isian tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) dengan uraiannya yaitu jenis kegiatan, lokasi, target/volume, perkiraan biaya dari mitra/swadaya masyarakat, APB-Desa, APBD Kab/Kota, Prov, APBN Pusat atau sumber-sumber biaya lainnya yang tidak mengikat. 2. Kolom 1, cukup jelas. 3. Kolom 2, diisi dengan jenis kegiatan-kegiatan pembangunan di Desa. 4. Kolom 3, diisi dengan tujuan kegiatan pembangunan di Desa 5. Kolom 4, diisi dengan lokasi kegiatan di RT/RW, Kampung, Dusun dan lain-lain. 6. Kolom 5, diisi dengan sasaran/manfaat, misalnya : untuk 100 KK/ menanam pohon jarak 100 Ha dan lain-lain 7. Kolom 6, diisi dengan target/volume, misalnya : 100 Ha, 100 KK dan seterusnya. 8. Kolom (7, 8, 9, 10), diisi program/kegiatan B=Baru, L=Lanjutan, R=Rehabilitasi, P=Perluasan. 9. Kolom 11, diisi dengan waktu/lamanya pelaksanaan, misalnya : 10 hari, 2 minggu, 3 bulan dan seterusnya. 10. Kolom (12,13) diisi dengan biaya dan sumbernya, misalnya : dari APBN, APBD Provinsi, Kabupaten/Kota, APB-Desa dan kerjasama dengan pihak ketiga dan lain-lain. 11. Kolom 14, cukup jelas.

1.

7. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-DESA) TAHUNAN

PETUNJUK PENGISIAN

Format D.8

BERITA ACARA MUSRENBANG DESA (RPJM-DESA DAN RKP-DESA) Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musrenbang Desa tahun .......... di Desa ............................ Kecamatan ....................... Kabupaten/Kota .................... Provinsi ................................... dalam rangka penyusunan dan pembahasan RPJM-DESA dan RKP-DESA, maka pada hari ini : Hari dan Tanggal Jam Tempat

: ................................................... : ................................................... : ...................................................

Telah diselenggarakan Musrenbang Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir. Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah : A. Materi atau Topik ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ...................................................................................................... B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber Pemimpin Rapat Sekretaris/Notulen Narasumber

: .............................. : .............................. : 1 ........................... 2 ........................... 3 ........................... 4 ........................... 5 ...........................

dari .................................................... dari .................................................... dari .................................................... dari ..................................................... dari ..................................................... dari ..................................................... dari .....................................................

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Musrenbang Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musrenbang Desa yaitu : .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................

128


.............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. Keputusan diambil secara : musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting. Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ..........................................., tanggal ...................................... Pimpinan Musrenbang

Notulen / Sekretaris

(_______________________)

(___________________)

Mengetahui, Kepala Desa

( _____________________ ) Mengetahui dan Menyetujui, Wakil dan peserta Musrenbang Desa No 1

Nama

Alamat

Tanda Tangan

2 3 4 5

Catatan : *> coret yang tidak perlu


129

E. DAMPAK

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA .......................... KECAMATAN ....................................... DESA ................................ Jalan. ........................................................................................... ----------------------------------------------------------------------------------KEPALA DESA ............................... KECAMATAN .........................., KABUPATEN/KOTA ........................... PERATURAN DESA NOMOR : ................. TAHUN .......... TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA .......................

Menimbang

:

a.

Mengingat

:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan masyarakat; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan; 6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota..................., Nomor : ......................... Tahun ......, tentang ...................................................................

130

bahwa dalam rangka RPJM-Desa perlu dibuat peraturan desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan desa; b. bahwa untuk menetapkan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan adanya peraturan desa; c. bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan tersebut diperlukan keputusan kepala desa; d. bahwa dalam menjalankan kebijakan tertentu, diperlukan rekomendasi dan petunjuk teknis.


DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN KEPALA DESA

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ............................................................ ..................................................................................................................

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : (1). Pemerintahan Desa adalah pemerintahan desa ................................................. dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)...................................... (2). Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa. (3). Peraturan desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD. (4). Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. (5). Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja. (6). Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). (7). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPM/LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. (8). Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif. (9). Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.


131

BAB II TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA Pasal 2 (1). Rencana RPJM-Desa dapat diajukan oleh pemerintahan desa; (2). Dalam menyusun rancangan RPJM-Desa, pemerintahan desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPM/LKMD; (3). Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari pemerintahan desa disampaikan oleh kepala desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPM/LKMD, LK, PKK-Desa, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya; (4). Setelah menerima rancangan RPJM-Desa, pemerintahan desa melaksanakan Musrenbang desa untuk mendengarkan penjelasan kepala desa tentang perencanaan pembangunan desa; (5). Jika rancangan RPJM-Desa berasal dari pemerintahan desa, maka pemerintahan desa mengundang LPM/LKMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh; (6). Masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang-Desa membahas RPJMDesa; (7). Setelah dilakukan Musrenbang-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka pemerintahan desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan pemerintah desa serta LPM/LKMD dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RPJM-Desa menjadi RPJM-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa; dan (8). Setelah mendapat persetujuan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka kepala desa menetapkan RPJM-Desa, serta memerintahkan sekretaris desa atau kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran desa.

BAB III MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-DESA Pasal 3 (1). Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM/LKMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa; (2). Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 4 Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Desa ini akan diatur oleh keputusan kepala desa.

132


Pasal 5 Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran desa. Ditetapkan di Desa ...................... pada tanggal ....................... KEPALA DESA ........................................,

..............................

Diundangkan di Desa Pada tanggal .......................... Sekretaris Desa (.............................)


133

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA (DU-RKP-DESA) TAHUN : ………………../…………………. ----------------------------------------------------------------------------------DESA KECAMATAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI

:....................................... :....................................... :....................................... :.......................................

I. Bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa guna meningkatkan kemandirian masyarakat sesuai hasil Musrenbang Desa dan telah ditetapkan melalui keputusan Desa Nomor :..................... tanggal......bulan.......tahun........... tentang APB-Desa, maka kegiatan pembangunan di Desa sebesar Rp. ................, sasaran penggunaannya adalah :

No

Kegiatan

1

2

1

Kegiatan PKK serta ibu dan anak

2

Penguatan kelambagaan

3

Kegiatan U E P

4

Pembangunan

sarana

Sumber Pembiayaan (Rp. 000,-) Swadaya, APBN APBD Mitra. III 3 4 5

Jumlah

RP.

Rp.

6

&

prasarana 5

Dan seterusnya Jumlah

Rp.

Rp.

Rincian untuk masing-masing kegiatan tersebut yang tertuang dalam DURKP-Desa sebagaimana terlampir : -

Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran

DU-RKP-Desa DU-RKP-Desa DU-RKP-Desa DU-RKP-Desa

1 2 3 4

: : : :

Kegiatan PKK serta Ibu dan Anak; Penguatan Kelembagaan; Kegiatan UEP; Pembangunan Sarana dan Prasarana.

II. Bahwa kegiatan tersebut dikelolah oleh masyarakat melalui wadah LPM/LKMD atau sebutan lain secara terbuka, tertib dan lancar serta dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu perlu ditetapkan susunan Tim pelaksana kegiatannya, yang terdiri dari :

134


1. Kepala Desa (pemerintah desa) 2. Sekertaris Desa 3. LPM/LKMD 4. Bendahara Desa atau Bendahara LPM/LKMD

: Pembina dan pengendali : Penanggungjawab pelaksana kegiatan. : Ketua Pelaksana kegiatan : Bendahara

III. Bahwa DU-RKP-Desa yang telah disahkan sebagai dasar bank pengalur untuk pemindahbukuan bantuan kepada rekening giro Sekretaris Desa sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya pencairan dana dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan swadaya masyarakat atau mitra ketiga Desa. Oleh Sekretaris Desa bersama-sama dengan bendahara. ..........,.................,200.. Mengetahui, Kepala Desa, Pembina dan Pengendali

Sekretaris Desa, Penanggungjawab pelaksanaan kegiatan

(.................................)

(.....................................)

Menyetujui: Camat : ................................

( ............................................ ) Nip. Disetujui dan diperintahkan kepada Kantor Cabang Bank Penyalur untuk Pencairan kepada Sekertaris Desa ybs. ................, tanggal : ..................200.. A.n. Bupati/Walikota Ka.Kantor/Dinas ............................. Kabupaten/Kota : ............................

( ............................................ )


135

: .............................................. : .............................................. : .............................................. : ..............................................

5

6

Manfaat

136


Salinan : 1. Untuk Bupati/Walikota 2. Untuk Camat 4. Arsip LPM/LKMD

(.......................................)

4

Sifat (B,L,R)

( ............................... )

3

Volume (jumlah)


2

1

Lokasi

Mengesahkan a.n.Bupati/Walikota Camat ...........

Jenis Kegiatan

No 7

APBN

Pembiayaan

9

Swadaya/Mitra

(..........................................)

Ketua LPM/LKMD Penanggungjawab Pelaksana

APBD Prov, Kota/Kab 8

Kegiatan PKK serta ibu dan anak dalam rangka ........................ sebesar Rp. ............... digunakan untuk : ............................


E.2.a. DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA (DU-RKP-DESA) KEGIATAN : ...................................... TAHUN : ................/......................

10

Ket.

: .............................................. : .............................................. : .............................................. : ..............................................

5

6

Manfaat

Salinan : 1. Untuk Bupati/Walikota 2. Untuk Camat 3. Arsip Desa 4. Arsip LPM/LKMD

7

APBN

137

Pembiayaan


(.......................................)

4

Sifat (B,L,R)

( ............................... )

3

Volume (jumlah)


2

1

Lokasi


Jenis Kegiatan

No

9

Swadaya/Mitra

(..........................................)



Penguatan Kelembagaan dalam rangka ........................ sebesar Rp. ............... digunakan untuk : ............................


E.2.b. DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA (DU-RKP-DESA) KEGIATAN : ...................................... TAHUN : ................/......................

10

Ket.

: .............................................. : .............................................. : .............................................. : ..............................................

5

6

Manfaat

138



(.......................................)

4

Sifat (B,L,R)

( ............................... )

3

Volume (jumlah)


2

1

Lokasi


Jenis Kegiatan

No 7

APBN

Pembiayaan

9

Swadaya/Mitra

(..........................................)



Kegiatan UEP dalam rangka ........................ sebesar Rp. ............... digunakan untuk : ............................


E.2.c. DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA (DU-RKP-DESA) KEGIATAN : ...................................... TAHUN : ................/......................

10

Ket.

: .............................................. : .............................................. : .............................................. : ..............................................


(.......................................)

( ............................... )




139

(..........................................)


Pembangunan sarana & prasarana dalam rangka ........................ sebesar Rp. ............... digunakan untuk : ............................ Pembiayaan Volume Sifat No Jenis Kegiatan Lokasi Manfaat APBD Prov, (jumlah) (B,L,R) APBN Swadaya/Mitra Ket. Kota/Kab 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


E.2.d. DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA (DU-RKP-DESA) KEGIATAN : ...................................... TAHUN : ................/......................

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA .......................... KECAMATAN ....................................... DESA ................................ Jalan. ...........................................................................

----------------------------------------------------------------------KEPUTUSAN KEPALA DESA ............................... KECAMATAN .........................., KABUPATEN/KOTA ........................... NOMOR : ................. TAHUN .......... TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-DESA) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA ....................... Menimbang

:

a. bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa berupa rencana kerja pembangunan desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Desa); b. bahwa RKP-Desa dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang Desa) setiap tahun berdasarkan RPJM-Desa dan dikukuhkan secara resmi dengan Keputusan Kepala Desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang RKPDesa.

Mengingat

:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006, tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan masyarakat; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan; 7. Peraturan Desa ......., Nomor : ....... Tahun ......, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa)

140


MEMUTUSKAN: Menetapkan : Pertama

:

Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam menyusun RKP-Desa dan melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Kecamatan.

Kedua

:

RKP-Desa disusun berdasarkan RPJM-Desa 5 (lima) tahunan melalui forum Musrenbang-Desa.

Ketiga

:

Berita acara RKP-Desa ditandatangani oleh Pemerintahan Desa dan LPM/LKMD atau dengan sebutan lain sebagai koordinator penyusunan RKPDesa.

Kempat

:

RKP-Desa merupakan bahan baku rencana kegiatan pembangunan di Desa untuk/wajib diusulkan ke RKP-Daerah.

Kelima

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...................... pada tanggal ....................... KEPALA DESA ........................................,

..............................


141

BERITA ACARA MUSRENBANG DESA DALAM PENYUSUNAN RKP-DESA Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musrenbang Desa tahun ....... di Desa ............................ Kecamatan ....................... Kabupaten/Kota .................... Provinsi ................................... dalam rangka penyusunan dan pembahasan RKP-DESA, maka pada hari ini : Hari dan Tanggal Jam Tempat

: ................................................... : ................................................... : ...................................................

Telah diselenggarakan Musrenbang Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir. Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah : C. Materi atau Topik ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ D. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber Pemimpin Rapat : .............................. dari ................................................. Sekretaris/Notulen : .............................. dari ................................................. Narasumber : 1 ........................... dari ................................................. 2 ........................... dari ................................................. 3 dan seterusnya Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Musrenbang Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musrenbang Desa yaitu : .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting. Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Pimpinan Musrenbang,

Notulen / Sekretaris

(____________________)

(____________________)

Mengetahui, Kepala Desa (____________________)

142


Mengetahui dan Menyetujui, Wakil dan peserta Musrenbang Desa No 1

Nama

Alamat

Tanda Tangan

2 3 4 5

Catatan : *> coret yang tidak perlu

MENTERI DALAM NEGERI,

H. MARDIYANTO


143

VI

V

IV

III

II

I

1

N0 4

LOKASI 5

SASARAN 6

TARGET

SIFAT B 7

144


APBN : 1. 2. APBD Provinsi 1. 2. APBD Kota/Kab 1. 2. APBDesa 1. 2. Swasta 1. 2. Lain-lain (BLN) 1. 2. Keterangan : 1. Diisi oleh Desa tentang Himpunan Program/Kegiatan Masuk Desa sejumlah ….. lembar 2. Lembar 1 : Arsip Desa 3. Lembar 2 : Dikirim ke Kecamatan 4. Lembar 3 : Dikirim ke Kabupaten/Kota (PMD, Bappeda dan DPRD Kab/Kota) 5. Lembar 4 : Dikirim ke Provinsi (PMD, Bappeda, dan DPRD Provinsi) 6. Lembar 5 : Dikirim ke Pusat (Depdagri/Ditjen PMD dan Bappenas).

Desa : Kecamatan : Kabupaten/Kota : Provinsi : JENIS TUJUAN KEGIATAN KEGIATAN 2 3 L 8

R 9

P 10 11

WAKTU PELAKSANAAN

Rp 12

Sumber 13

14

PENANGGUNG JAWAB

15

KET

( Nama Jelas)

..................,..................,............... Kepala Desa

BIAYA

1. REKAPITULASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN RKP-DESA TAHUN 20…

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 66 TAHUN 2007 TANGGAL : 28 NOPEMBER 2007 _____________________________

145


1. Lampiran II.1 adalah kode untuk format (daftar isian) Desa. Format ini dimaksudkan sebagai daftar inventarisasi dari Perencanaan Pembangunan Desa di tiap Desa agar dapat memberikan hasil yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di Desa menurut lokasi, sasaran, target, sifat, waktu pelaksanaan, biaya, dan penanggungjawab/pelaksana. 2. Kolom (1) cukup jelas. 3. Kolom (2) diisi dengan jenis-jenis kegiatan yang didanai oleh APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, APB-Desa, Swasta, dan lain-lain (misalnya : BLN) di Desa yang bersangkutan. Agar dicoret, apabila dana tersebut tidak ada. 4. Kolom (3) diisi tujuan kegiatan dari program/kegiatan yang akan dilaksanakan, misalnya : program/kegiatan pembangunan jalan Desa, dan lain-lain. 5. Kolom (4) diisi lokasi dari program/kegiatan tersebut akan dilaksanakan. 6. Kolom (5) diisi sasaran pokok dari program/kegiatan tersebut, misalnya ; penyuluhan kelompok tani, kursus/latihan PKK bagi kader posyandu. 7. Kolom (6) diisi target dari program/kegiatan tersebut dilaksanakan 8. Kolom (7, 8, 9, 10) diisi sifat dari program/kegiatan yang akan dilaksanakan, apakah program/kegiatan tersebut merupakan baru, lanjutan, rehabilitasi, atau perluasan dari program/kegiatan yang terdahulu. 9. Kolom (11) diisi waktu pelaksanaan program/kegiatan tersebut akan dilaksanakan sampai dengan berakhirnya. 10. Kolom (12) s.d (13) diisi biaya dari program/kegiatan yang akan dilaksanakan, yang meliputi nilai/besaran program/kegiatan tersebut, dan sumber pembiayaan program/kegiatan. 11. Kolom (14) diisi dengan Penanggungjawab dari program/kegiatan tersebut dilaksanakan. 12. Kolom (15) cukup jelas.

PETUNJUK PENGISIAN

VI

V

IV

III

II

I

1

N0

TUJUAN KEGIATAN 3

: : : :

4

LOKASI 5

SASARAN 6

TARGET

SIFAT B 7

L 8

146


APBN : 1. 2. APBD Provinsi 1. 2. APBD Kota/Kab 1. 2. APBDesa 1. 2. Swasta 1. 2. Lain-lain (BLN) 1. 2. Keterangan : 1. Diisi oleh Kecamatan tentang Himpunan Program/Kegiatan. Masuk Desa sejumlah ….. lembar 2. Lembar 2 : Dikirim ke Kecamatan 3. Lembar 3 : Dikirim ke Kabupaten/Kota (PMD, Bappeda dan DPRD Kab/Kota) 4. Lembar 4 : Dikirim ke Provinsi (PMD, Bappeda, dan DPRD Provinsi) 5. Lembar 5 : Dikirim ke Pusat (Depdagri/Ditjen PMD dan Bappenas).

JENIS KEGIATAN 2

Desa Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi

R 9

P 10 11

WAKTU PELAKSANAAN Rp 12

Sumber 13

14

PENANGGUNG JAWAB

15

KET

( Nama Jelas)

..................,..................,............... Camat

BIAYA


147


1. Lampiran II.2, adalah kode untuk format (daftar isian) Kecamatan, supaya dicoret yang tidak perlu. Format ini dimaksudkan sebagai daftar inventarisasi dari kegiatan-kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa pada setiap Kecamatan agar dapat memberikan hasil yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di Kecamatan menurut lokasi, sasaran, target, sifat, waktu pelaksanaan, biaya, dan penanggungjawab/pelaksana. 2. Kolom (1) cukup jelas. 3. Kolom (2) diisi dengan jenis-jenis kegiatan yang didanai oleh APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, APB-Desa, Swasta, dan lain-lain (misalnya : BLN) di Kecamatan yang bersangkutan. Agar dicoret, apabila dana tersebut tidak ada. 4. Kolom (3) diisi tujuan kegiatan dari program/kegiatan yang akan dilaksanakan, misalnya : program/kegiatan pembangunan jalan Desa/Kelurahan, dan lain-lain. 5. Kolom (4) diisi lokasi dari program/kegiatan tersebut akan dilaksanakan. 6. Kolom (5) diisi sasaran pokok dari program/kegiatan tersebut, misalnya ; penyuluhan kelompok tani, kursus/latihan PKK bagi kader posyandu. 7. Kolom (6) diisi target dari program/kegiatan tersebut dilaksanakan 8. Kolom (7, 8, 9, 10) diisi sifat dari program/kegiatan yang akan dilaksanakan, apakah program/kegiatan tersebut merupakan baru, lanjutan, rehabilitasi, atau perluasan dari program/kegiatan yang terdahulu. 9. Kolom (11) diisi waktu pelaksanaan program/kegiatan tersebut akan dilaksanakan sampai dengan berakhirnya. 10. Kolom (12) s.d (13) diisi Biaya dari program/kegiatan yang akan dilaksanakan, yang meliputi nilai/besaran program/kegiatan tersebut, dan sumber pembiayaan program/kegiatan. 11. Kolom (14) diisi dengan Penanggungjawab dari program/kegiatan tersebut dilaksanakan. 12. Kolom (15) cukup jelas.

PETUNJUK PENGISIAN

VI

V

IV

III

II

I

1

N0

TUJUAN KEGIATAN 3

: :

4

LOKASI 5

SASARAN 6

TARGET

148


APBN : 1. 2. APBD Provinsi 1. 2. APBD Kota/Kab 1. 2. APBDesa 1. 2. Swasta 1. 2. Lain-lain (BLN) 1. 2. Keterangan : 1. Diisi oleh Kabupaten tentang Himpunan Program/Kegiatan Masuk Desa sejumlah ….. lembar 2. Lembar 1 : Arsip Kabupaten 3. Lembar 2 : Dikirim ke Provinsi (PMD, Bappeda, dan DPRD Provinsi) 4. Lembar 3 : Dikirim ke Pusat (Depdagri/Ditjen PMD dan Bappenas).

JENIS KEGIATAN 2

Kabupaten/Kota Provinsi

B 7

SIFAT L 8

R 9

P 10 11

WAKTU PELAKSANAAN Rp 12

Sumber 13

14

PENANGGUNG JAWAB

15

KET

( Nama Jelas)

..................,..................,............... Bupati/Walikota

BIAYA


149


1. Lampiran II.3, adalah kode untuk format (daftar isian) Kabupaten/Kota, supaya dicoret yang tidak perlu. Format ini dimaksudkan sebagai daftar inventarisasi dan rekapitulasi dari kegiatan-kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa pada Kecamatan di wilayah Kabupaten/Kota agar dapat memberikan hasil yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten/Kota menurut lokasi, sasaran, target, sifat, waktu pelaksanaan, biaya, dan penanggungjawab/pelaksana. 2. Kolom (1) cukup jelas. 3. Kolom (2) diisi dengan jenis-jenis kegiatan yang didanai oleh APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, APB-Desa, Swasta, dan lain-lain (misalnya : BLN) di Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Agar dicoret, apabila dana tersebut tidak ada. 4. Kolom (3) diisi tujuan kegiatan dari program/kegiatan yang akan dilaksanakan, mis : program/kegiatan pembangunan jalan Desa, dan lainlain. 5. Kolom (4) diisi lokasi dari program/kegiatan tersebut akan dilaksanakan. 6. Kolom (5) diisi sasaran pokok dari program/kegiatan tersebut, misalnya ; penyuluhan kelompok tani, kursus/latihan PKK bagi kader posyandu. 7. Kolom (6) diisi target dari program/kegiatan tersebut dilaksanakan 8. Kolom (7, 8, 9, 10) diisi sifat dari program/kegiatan yang akan dilaksanakan, apakah program/kegiatan tersebut merupakan baru, lanjutan, rehabilitasi, atau perluasan dari program/kegiatan yang terdahulu. 9. Kolom (11) diisi waktu pelaksanaan program/kegiatan tersebut akan dilaksanakan sampai dengan berakhirnya. 10. Kolom (12) s.d (13) diisi Biaya dari program/kegiatan yang akan dilaksanakan, yang meliputi nilai/besaran program/kegiatan tersebut, dan sumber pembiayaan program/kegiatan. 11. Kolom (14) diisi dengan Penanggungjawab dari program/kegiatan tersebut dilaksanakan. 12. Kolom (15) cukup jelas.

PETUNJUK PENGISIAN

VI

V

IV

III

II

I

1

N0

TUJUAN KEGIATAN 3

JENIS KEGIATAN 2 4

LOKASI 5

SASARAN 6

TARGET

150


APBN : 1. 2. APBD Provinsi 1. 2. APBD Kota/Kab 1. 2. APBDesa 1. 2. Swasta 1. 2. Lain-lain (BLN) 1. 2. Keterangan : 1. Diisi oleh Provinsi tentang Himpunan Program/Kegiatan Masuk Desa sejumlah ….. lembar 2. Lembar 1 : Arsip Kabupaten 3. Lembar 2 : Dikirim ke Provinsi (PMD, Bappeda, dan DPRD Provinsi) 4. Lembar 3 : Dikirim ke Pusat (Depdagri/Ditjen PMD dan Bappenas). 5. Format disahkan oleh Gubernur C.q. Kepala Badan/Dinas/Kantor PMD

:

Provinsi

B 7

SIFAT L 8

R 9

P 10 11

WAKTU PELAKSANAAN

REKAPITULASI PERENCANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DI DESA

Rp 12

BIAYA Sumber 13

14

PENANGGUNG JAWAB

15

KET

151


H. MARDIYANTO

MENTERI DALAM NEGERI,

1. Lampiran II.4, adalah kode untuk format (daftar isian) Provinsi, supaya dicoret yang tidak perlu. Format ini dimaksudkan sebagai daftar inventarisasi dari kegiatankegiatan Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten/Kota di tingkat Provinsi agar dapat memberikan hasil yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di Provinsi menurut lokasi, sasaran, target, sifat, waktu pelaksanaan, biaya, dan penanggungjawab/pelaksana. 2. Kolom (1) cukup jelas. 3. Kolom (2) diisi dengan jenis-jenis kegiatan yang didanai oleh APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, APB-Desa, Swasta, dan lain-lain (misalnya : BLN) di Provinsi yang bersangkutan. Agar dicoret, apabila dana tersebut tidak ada. 4. Kolom (3) diisi tujuan kegiatan dari program/kegiatan yang akan dilaksanakan, misalnya : program/kegiatan pembangunan jalan Desa, dan lain-lain. 5. Kolom (4) diisi lokasi dari program/kegiatan tersebut akan dilaksanakan. 6. Kolom (5) diisi sasaran pokok dari program/kegiatan tersebut, misalnya ; penyuluhan kelompok tani, kursus/latihan PKK bagi kader posyandu. 7. Kolom (6) diisi target dari program/kegiatan tersebut dilaksanakan 8. Kolom (7, 8, 9, 10) diisi sifat dari program/kegiatan yang akan dilaksanakan, apakah program/kegiatan tersebut merupakan baru, lanjutan, rehabilitasi, atau perluasan dari program/kegiatan yang terdahulu. 9. Kolom (11) diisi waktu pelaksanaan program/kegiatan tersebut akan dilaksanakan sampai dengan berakhirnya. 10.Kolom (12) s.d (13) diisi Biaya dari program/kegiatan yang akan dilaksanakan, yang meliputi nilai/besaran program/kegiatan tersebut, dan sumber pembiayaan program/kegiatan. 11. Kolom (14) diisi dengan Penanggungjawab dari program/kegiatan tersebut dilaksanakan. 12. Kolom (15) cukup jelas.

PETUNJUK PENGISIAN

Klaten, 26 Juni 2006

BKM Dilibatkan dalam Musrenbangcam Ceper Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan (Musrenbangcam) yang dilakukan di Kecamatan Ceper, Klaten, Jawa Tengah (Jateng) kini mulai melibatkan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam rangkaian kegiatannya. Hal ini memberikan nuansa baru dalam setiap pengambilan keputusan, karena BKM dengan PJM Pronangkis banyak memberikan masukanmasukan kepada forum ini. Mulai dari bagaimana menampung usulan, menyusun rencana, sampai pada pelaksanaan kegiatan di lapangan, yang semuanya memakai argumentasi atau data di lapangan dengan penekanan partisipasi masyarakat. Tidak asal menulis usulan dan diberikan langsung. Demikian terungkap dalam Musrenbangcam rencana pembangunan 2007, di Aula Kecamatan Ceper, pada Kamis (2-3-2006) lalu. Acara ini diikuti oleh pemerintahan tingkat kecamatan, kepala desa , unsur LPMD, BPD, BKM dari 18 desa di Kecamatan Ceper, Muspika kecamatan, dinas terkait tingkat kecamatan (Dinas pertanian Depdiknas, DPU, Pengairan, dan lain-lain) dan juga tim pemantau dari Bapeda, KPM, bagian pembangunan dan DPRD. “Banyak nuansa baru timbul dengan hadirnya BKM di Musrenbangcam ini. Pelaksanaan kegiatan ini juga memuaskan,” kata Sucipto (Kasie Bang/PJOK P2KP Kecamatan Ceper) sebagai pemandu kegiatan. Dalam pengambilan keputusan penentuan prioritas, misalnya, BKM memberikan masukan apakah program yang diajukan layak masuk prioritas atau tidak. Penentuan skala prioritas didasarkan pada sebuah kebutuhan yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan atas keinginan atau desakan. BKM juga memberikan masukan mengenai cara menggali swadaya masyarakat. Masukan BKM notabene merupakan sebuah kristalisasi pemahaman tentang bagaimana penerimaan mereka tentang P2KP adalah hal baru dalam Musrenbang. Masukan ini setidaknya memberikan pencerahan baru bagi para peserta bahwa ego pribadi/kewilayahan dapat dimentahkan oleh hal tersebut diatas. Adu argumentasi dalam penentuan prioritas ini merupakan sebuah upaya pembelajaran demokrasi yang ditekankan pada P2KP. Sehingga, hasil argumentasi yang sehat bukan hanya adu atau debat kusir. Hal-hal tersebut juga akan memberikan efek bagi peserta, seandainya usulan mereka tidak menjadi priorotas, ada dasar atau prioritas yang menjadi dasar penolakan itu. Bukan sekedar like and dislike, pemerataan, atau hal lainnya. Meski demikian, masukan yang disampaikan BKM tidak mulus diterima oleh peserta. Masih banyak kendala atau masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Musrenbangcam. Di antaranya adalah pola pikir beberapa elit kecamatan dan desa yang masih berbeda persepsi dengan semangat pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam setiap penentuan kegiatan. Pemaksaan kehendak ataupun usulan—yang dapat dilihat dalam blue print usulan masing-masing desa—sulit dihilangkan. Bahkan, diperparah oleh sebuah pemahaman ada dikotomi/pemisahan antar program penanggulangan kemiskinan yang dibuat desa/LPMD dengan yang dibuat oleh BKM, meski ini hanya terjadi di beberapa desa saja. “Sebagai sebuah langkah awal, sangat sulit merubah sebuah pola yang sudah terbentuk. Tapi, minimal ada upaya pembelajaran dan ini diharapakan secara bertahap bisa diterima dan mampu merubah pola pikir dan pola tindak masyarakat. Ini adalah PR bagi kita semua,” tegasnya. Sebagai tindak lanjut Musrenbangcam,

152


lanjut Sucipto, tim fasilitasi yang terpilih akan mewakili Kecamatan Ceper dalam Musrenbangkab pada tahap selanjutnya. Untuk diketahui, Musrenbangcam dibuka pukul 09.00 WIB oleh Camat Ceper, dilanjutkan dengan sambutan dari Kabid Perekonomian Bapeda, Kantor Pemberdayaan Masyarakat (KPM), dan dari perwakilan DPRD (Komisi IV). Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan tim fasilitasi Musrenbang yang bertugas memandu pelaksanaan kegiatan. Tim fasilitasi yang terpilih adalah Supama (Kades Mlese) sebagai Ketua, Sucipto sebagai Sekretaris, dengan anggota Padiman (BKM Ngudi Luhur Desa Pasungan). Pembahasan diawali dengan menampung usulan masingmasing desa—baik dari Pemdes, LPMD maupun BKM—yang tertuang dalam PJM Pronangkis. Semua masukan kemudian direkap dan dilakukan penentuan skala prioritas. Setelah semua usulan masuk, dibuatlah draft usulan lalu dibahas untuk dilakukan prioritas oleh peserta. Hasil Musrenbangcam itu antara lain, setiap usulan desa harus merupakan hasil Musbangdes/Musbangkel yang merupakan aspirasi kebutuhan masyarakat, yang ditandatangani unsur terkait dan wakil masyarakat. Usulan yang diajukan diharapkan ada unsur tridaya— meminjam istilah P2KP—yakni daya fisik, social, dan ekonomi. Usulan desa diharapkan yang dipaparkan di Musrenbangcam merupakan intregasi/gabungan usulan baik dari pemerintahan desa, LPM/BPD, ataupun BKM. Kecamatan akan membentuk tim fasilitasi/asistensi desa, berjumlah 5 orang, untuk mendampingi penyusunan usulan tingkat desa—18 desa di Kecamatan Ceper. (Tim Faskel 7 Korkot 2 Klaten, KMW XIV Jateng; nina


153

Memampukan Organisasi Komunitas untuk Mengelola Informasi Pengantar Apa sajakah yang perlu dilakukan agar komunitas mampu mengelola informasi? Bagaimana cara melakukannya? Dari mana memulainya? Banyak pihak memilih untuk memulai dengan melakukan pembenahan dokumentasi organisasi. Memang benar adanya, dokumentasi merupakan kelemahan umum dari banyak organisasi komunitas. Tak jarang kita menjumpai dokumentasi BKM yang jauh dari rapi. Beberapa upaya dilakukan dengan mendidik beberapa relawan atau pengurus BKM untuk melakukan pencatatan (melengkapi lembar isian, menomori surat keluar/masuk, mengarsipkan, dst). Namun, upaya ini sering tak memberikan hasil yang memuaskan. Meskipun pelatihan sudah diberikan, dokumen tetap tercerai-berai tak beraturan. Banyak BKM tetap tidak sanggup memproduksi bahkan dokumen organisasi yang paling sederhana, seperti ringkasan pertemuan/rapat. Pekerjaan dokumentasi akhirnya terhenti sama sekali, setelah petugas penanggungjawabnya kehilangan minat untuk melanjutkan tugasnya. Mengapa kehilangan minat? Karena petugas tersebut kemudian mengamati bahwa seluruh hasil pekerjaannya hanya akan berakhir di rak penyimpanan dokumen. Tak seorang pun berminat memanfaatkan hasil pekerjaannya. Dimana letak kesalahan dari langkah pembenahan tadi? Kesalahan utama, yang sering terjadi, adalah ketika kerja penanganan informasi dicopot dari konteks seluruh aktivitas pengembangan komunitas dengan menempatkannya semata-mata sebagai tugas pencatatan, administrasi, dan pengarsipan. Adalah keliru menempatkan dokumentasi sekedar untuk menghasilkan atau melengkapi laporan kegiatan. Hal yang luput dari perhatian adalah: dokumentasi barulah sebagian dari kerja pengelolaan informasi. Sementara, pengelolaan informasi dan pengembangan komunitas semestinya dua hal yang senantiasa saling terhubung. Keduanya sebenarnya merupakan dua pokok pembicaraan yang sukar untuk dipisahkan secara tegas. Melalui aktivitas pengembangan komunitas, warga melakukan berbagai aktivitas bersama. Mulai dari mempelajari keadaan di kelurahannya, mempelajari hak-haknya, mengidentifikasi kemampuan dan potensi yang tersedia, mendaftar berbagai sumberdaya (internal, eksternal), mempelajari berbagai kemungkinan pemecahan masalah, dst. Dengan segera terlihat bahwa pengembangan komunitas merupakan aktivitas yang padat informasi dan padat pengetahuan. Pada semua bagian aktivitas tersebut di atas, banyak fakta perlu dihadirkan untuk dipelajari bersama. Aktivitas pengembangan komunitas hanya akan berlangsung bila disokong aliran informasi terpilih. Data dan informasi amat diperlukan untuk memutar gerak pengembangan komunitas. Ibarat minyak pelumas yang membantu mesin agar bekerja sempurna. Pada saat yang sama, pengembangan komunitas itu sendiri merupakan dinamika yang menghasilkan banyak informasi (pertemuan warga, seperti diketahui, adalah sarana yang efektif untuk memperoleh banyak informasi). Maka untuk menumbuhkan kemampuan mengelola informasi, hal dasar yang tak boleh dilupakan adalah: selalu menempatkan pengelolaan informasi dalam aktivitas pengembangan komunitas yang lebih luas. Alasan utama dari pengembangan sistem informasi adalah guna mendukung kerja pengembangan komunitas. Demikian sebaliknya, pengembangan komunitas

154


senantiasa berangkat dan berkembang dari informasi yang dimiliki organisasi. Maka selain membicarakan hal yang bersifat keterampilan teknis, pembenahan sistem informasi sedikit banyak akan menyentuh pembicaraan yang lebih luas yakni tentang organisasi, kultur dan tujuan-tujuan organisasi. Pelajari kembali Misi/Mandat, Program, dan Aktivitas Organisasi Seperti diungkap di atas, penanganan informasi komunitas harus senantiasa terhubung dengan segala aktivitas pengembangan komunitas. Maka, sebelum membayangkan sebuah pengelolaan informasi komunitas, hal pertama yang perlu dilakukan adalah justru memperjelas atau menegaskan (kembali) missi atau mandat dari BKM/organisasi warga. Memperjelas missi saja belum cukup. Missi organisasi biasanya belum menggambarkan dengan jelas tentang apa yang hendak dikerjakan. Oleh karenanya, sesudah memeriksa missi atau mandat, hal berikutnya yang perlu dipelajari adalah program dan aktivitas organisasi. BKM yang sudah mengembangkan beberapa program biasanya memiliki cukup banyak aktivitas. Dengan memperjelas komponenkomponen tersebut, kebutuhan akan informasi pun akan menjadi lebih jelas pula. Lain mandat, lain program, lain pula kebutuhan informasinya. Organisasi warga yang dibentuk untuk peningkatan kesehatan masyarakat atau perbaikan lingkungan akan membutuhkan jenis informasi tertentu. Dan karena itu mereka akan mengarahkan pengamatan pada fakta yang menyangkut kesehatan masyarakat (jumlah balita/anak di kelurahan, mencari tahu golongan darah warga setempat, kejadian wabah, dsb). BKM yang mengelola dana bergulir niscaya perlu paham arus dana yang digulirkan, melakukan pemutahiran daftar anggota, mendaftar bidang usaha anggota, dsb. Kebutuhan informasi lazimnya berkembang dari waktu ke waktu. Bergantung kepada dinamika dan tahap dari pengembangan komunitas. BKM yang sudah berhasil mengembangkan berbagai cabang aktivitas pasti memiliki kebutuhan informasi lebih banyak dan beragam, dibandingkan BKM yang baru dibentuk. Perumusan kebutuhan informasi biasanya jauh lebih mudah pada organisasi yang sudah menetapkan programnya, dan mampu menggulirkan aktivitasnya. Bantuan dari Faskel biasanya tetap dibutuhkan untuk mendaftar, memperjelas, dan menstrukturkan kebutuhan informasi. Fondasi suatu sistem informasi dapat diletakkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: • Apa masalah yang perlu dipecahkan? Program/aktivitas apa yang hendak dikerjakan? • Jika itu yang hendak dilakukan, apa saja fakta yang perlu diketahui? Data apa yang perlu dihasilkan? Perumusan kebutuhan informasi merupakan tahap yang sangat penting untuk dilakukan. Langkah ini akan mengarahkan dan meletakkan landasan untuk tahap selanjutnya (pemerolehan, pengolahan dan pemanfaatan informasi). Merumuskan kebutuhan secara tidak langsung adalah menyusun prioritas. Mendahulukan yang penting dan menyisihkan yang kurang/tidak penting. Langkah ini sangat berguna untuk menghindarkan organisasi komunitas/BKM dari kerja tambahan yang tidak bermanfaat dan tidak beralasan. Jika daftar kebutuhan informasi demikian panjang, Faskel dan pengurus BKM tidak perlu berpikir untuk memenuhi seluruh kebutuhan tersebut sekaligus. Pemenuhan kebutuhan informasi dapat dilakukan secara bertahap. Dapat dimulai dari hal sederhana yang mungkin untuk dikerjakan.


155

Memperoleh Fakta, Menghasilkan Data. Dengan mempelajari mandat, program, dan aktivitas organisasi; kita dapat menurunkan daftar kebutuhan data/informasi. Biasanya daftar tersebut perlu diurai lebih lanjut. Selain mempelajari jenisnya, biasanya penting untuk juga memikirkan keluasan (seberapa banyak) dan kedalaman (seteliti apa) dari data dan informasi yang dibutuhkan. Data dasar yang bersifat permukaan (demografi dan peta kelurahan) selalu diperlukan untuk berbagai program pengembangan komunitas. Namun beberapa jenis program/aktivitas menghendaki data yang lebih teliti dan mendalam. Pikirkan juga seberapa sering atau seberapa teratur informasi diperlukan. Jenis program/aktivitas tertentu membutuhkan pasokan data secara berkala, ada pula yang hanya sesekali. Pengelola koperasi simpan-pinjam perlu memantau kinerja keuangan dari minggu ke minggu; namun hanya perlu melaporkannya satu kali dalam sebulan dalam rapat bulanan pengurus koperasi. Sementara, kegiatan khitanan massal, yang hanya berlangsung setahun sekali, pastilah tidak memerlukan pasokan informasi sesering itu. Sesudah merinci daftar kebutuhan informasi (jenis, kedalaman, keluasan), pastilah pengurus BKM memerlukan rancangan yang lebih teknis untuk memperoleh fakta dan menghasilkan data. Antara lain adalah menyangkut sumber data/informasi. Pelajari apa saja informasi yang perlu dicari dari luar komunitas (badan amal/korporasi yang bersedia memberikan bantuan), dan apa saja fakta yang perlu digali dari dalam komunitas (jumlah anak SD yang membutuhkan bea siswa). Tahap perancangan teknis perlu untuk dilalui, namun aspek yang lebih penting adalah membangun kemampuan BKM/organisasi warga untuk melakukan kerja informasi. Untuk keperluan tersebut, Faskel dapat merancang suatu lokakarya/pertemuan belajar yang melibatkan pengelola program/aktivitas. Lokakarya ini merupakan kesempatan untuk mendiskusikan daftar kebutuhan informasi, alur informasi, serta rancangan teknis memenuhi kebutuhan tersebut. Tujuan umum lokakarya adalah melekatkan, untuk menyambungkan, pelaksanaan program dengan kerja informasi. Untuk memastikan bahwa aktivitas pelaksanaan program menghasilkan dan didukung informasi yang memadai. Dari aspek lebih bersifat pengelolaan informasi, lokakarya ini bertujuan untuk menyiapkan orang/pekerja informasi, menyepakati alur informasi, dan menyempurnakan alat-alat pencatatan. Bilamana perlu Faskel dapat membantu pengurus BKM/pengelola program untuk merancang alat-alat bantu pencatatan, misalnya semacam formulir isian (intake form). Dalam lokakarya ini, peserta dapat sekaligus belajar keterampilan teknis untuk melakukan kerja informasi yang paling sederhana, yakni: menjaring fakta dan memproduksi data (tercatat). Di luar kegiatan semacam lokakarya/pelatihan, pengembangan kapasitas yang terpenting adalah belajar melaui praktek sehari-hari. Learning by Doing. Pengelola aktivitas perlu terus didorong untuk meningkatkan kemampuan melakukan pencatatan dengan baik. Untuk secara teratur menghasilkan data yang setepat mungkin dengan faktanya. Faskel kiranya perlu menemani petugas program simpan-pinjam agar mampu melakukan pencatatan dengan teliti dan seksama. Atau memberikan saran seperlunya agar pengurus BKM mampu meningkatkan kemampuannya dalam menyusun notulensi rapat pengurus BKM atau pertemuan warga. Petugas (pengawas) angkut sampah mungkin perlu dibekali alat/cara dan sedikit panduan untuk memantau dan mencatat lalu lintas kereta angkut sampah, atau mencatat pemasukan iuran sampah. Membangun suatu sistem informasi berarti menegakkan suatu keteraturan (regularitas) tertentu di setiap unit program/aktivitas. Faskel dan pengurus BKM perlu membuat kesepakatan seperlunya menyangkut alur data dari hulu ke hilir. Pengaturan tentang kapan dan bagaimana pengamatan lapangan dituangkan ke dalam lembar isian, siapa bertugas mengumpulkan data tertulis, dimana data tertulis disimpan, dst. Jika landasan keteraturan tersebut berhasil dibangun,

156


perlahan-lahan kualitas pencatatan dapat ditingkatkan. Peningkatan perlu dilakukan terus menerus hingga komunitas mampu menghasilkan data yang akurat, relevan, dan tersedia pada saat dibutuhkan. Bagian yang biasanya paling sulit, dalam membangun regularitas ini, adalah membiasakan penggiat komunitas bahkan pengurus BKM untuk membuat catatan secara teratur. Dan menumbuhkan kebiasaan mencatat bukanlah hal yang mudah. Boleh jadi organisasi komunitas memiliki cukup banyak program dan aktivitas. Namun aktivitas tersebut belum tentu seluruhnya terdokumentasikan dengan baik. Karena biasanya orang malas mencatat, sekalipun rajin beraktivitas. Menyangkut kemacetan pencatatan, Faskel memang perlu memperhatikan beberapa sumber kemacetan pencatatan. Kemungkinan pertama adalah karena cara pencatatan yang terlalu rumit dan membuat petugasnya patah semangat. Jika itu penyebabnya, tak ada cara lain kecuali menyederhanakan cara pencatatan. Faskel dapat merundingkannya cara pencatatan yang mungkin untuk dilakukan dengan petugas pencatat. Memang benar bahwa pencatatan semestinya dilakukan seakurat mungkin. Namun, perlu juga untuk disadari bahwa peningkatan kualitas pencatatan harus dilakukan secara bertahap. Bilamana perlu, Faskel dapat menyelenggarakan kegiatan tambahan yakni kursus menulis berita bagi tenaga pencatat, reporter komunitas, atau siapapun. Penyebab lain dari kemacetan dokumentasi adalah karena orientasi dari kerja dokumentasi yang keliru. Dokumentasi menjadi terasa memberatkan bila semata-mata berorientasi kepada penyelesaian tugas administratif, sekedar untuk keperluan pelaporan kegiatan. Karena itu, yang perlu dilakukan Faskel adalah senantiasa mengarahkan kerja dokumentasi untuk membentuk pengetahuan kolektif menyelesaikan masalah-masalah aktual komunitas. Karena itu pemerolehan pencatatan fakta untuk memproduksi data belumlah cukup. Langkah selanjutnya yang perlu dipikirkan adalah menghasilkan data olahan dan mendayagunakannya untuk memajukan komunitas. Menghasilkan, Memanfaatkan, dan Menyebarkan Informasi. Kerja pengumpulan fakta dan dokumentasi data akan luntur dengan sendirinya, jika tidak menghasilkan data olahan yang bermanfaat. Tugas dari sebuah sistem informasi adalah untuk menghasilkan informasi guna proses pengambilan keputusan (Lihat kembali: Bahan Bacaan 1 Daur Informasi). Maka, perlu dipikirkan cara mengalirkan informasi terolah ke berbagai arena pengambilan keputusan di berbagai tingkatan, baik pengambilan keputusan di dalam maupun di luar komunitas. Beberapa informasi lebih relevan untuk penggunaan internal. Notulen rapat pengurus BKM, misalnya, berguna secara internal untuk mempelajari kembali keputusan yang pernah diambil. Beberapa informasi seharusnya dapat dimanfaatkan untuk keperluan yang lebih luas. Catatan tertulis apapun dapat diubah menjadi informasi umum yang, asalkan relevan, dapat dialirkan, untuk dibahas dalam pertemuan-pertemuan warga (Reportase peristiwa dan Laporan panitia pertolongan korban banjir, laporan akhir panitia khitanan massal, neraca bulanan program dana bergulir, situasi keamanan kelurahan, dst). Inti dari kerja informasi adalah membentuk pengetahuan kolektif. Untuk memudahkan warga bersama-sama menyusun pengetahuan tentang kondisi di kelurahannya. Untuk membuat orang lebih mudah menyimpulkan apa yang sudah terjadi, dan dapat memperkirakan apa yang dapat terjadi di kemudian hari. Dengan begitu, komunitas dapat mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan terbaik. Sangat penting untuk menyebarkan berbagai informasi relevan, termasuk hasil pertemuan warga, atau pengetahuan-pengetahuan praktis, agar diketahui banyak pihak. Ada banyak cara untuk menyebarkan informasi. Pengurus BKM, perangkat desa, atau pengurus organisasi pemuda dapat memproduksi placard dan selebaran untuk mengumumkan apa saja; dari mulai


157

mengumumkan kenaikan iuran sampah sampai lomba marathon. Organisasi warga yang memiliki radio komunitas dapat melakukan banyak hal bagi pendengarnya, dari mulai memberitakan peristiwa banjir yang melanda kelurahan, mengkabarkan jumlah sumbangan yang sudah terkumpul, hingga mengumumkan pembukaan pendaftaran kursus tari. Tidak ada salahnya menggunakan faximile untuk meneruskan berita merebaknya demam berdarah ke pesawat fax kantor puskesmas setempat atau surat kabar lokal. Ketika fase ini tercapai, sesudah roda produksi informasi menggelinding, Faskel dapat memindahkan perhatian untuk meningkatkan kemampuan penggiat komunitas dalam menyebarkan dan mengemas informasi dengan baik dan menarik. Penyiar radio komunitas perlu berlatih menyajikan berita secara informatif dan menarik. Pengurus organisasi pemuda dapat mulai mempelajari unsur-unsur penting yang harus diperhatikan untuk menulis selebaran atau majalah, atau menyusun profil organisasi dan kegiatannya. Penyebaran informasi, elemen penting dalam kerja pengembangan komunitas, seringkali memberi dampak (terduga ataupun tidak terduga) yang mendinamisir. Penyebaran informasi membuat orang lebih paham keadaan (masalah, kendala, potensi) komunitas; mengundang mereka untuk memberikan tanggapan dan saran baru, dan membuat orang mengungkap fakta baru yang selama ini tidak terungkap atau tidak dianggap penting. Lebih dari itu, penyebaran informasi sedapat mungkin memanggil lebih banyak orang untuk bersedia terlibat dalam aktivitas bersama dan menggerakkan sumberdaya baru. Sekali lagi, menyangkut pengembangan kapasitas, tugas terpenting Faskel adalah menyambungkan atau melekatkan pengelolaan informasi komunitas dengan pengembangan komunitas yang lebih luas.

158


Daur Informasi: Dari Kejadian Hingga Proses Pengambilan Keputusan

fakta data peristiwa

keputusan

Informasi

Peristiwa dan Fakta. Peristiwa adalah kejadian, segala hal pernah atau sudah terjadi dalam komunitas. Ada peristiwa ada pula fakta. Ada sedikit perbedaan antara peristiwa dengan fakta. Fakta adalah peristiwa yang teramati. Maka dari itu, fakta dikenai dua syarat: sudah terjadi dan teramati. Ada kalanya suatu peristiwa memang benar adanya sudah berlangsung, namun luput dari pengamatan. Sehingga hanya dapat diungkap melalui perkiraan, bukan dari pengamatan langsung. Contoh: Jumlah penduduk Kelurahan Tirtawening berubah dari tahun ke tahun. Ada saja kejadian

yang menambah atau mengurangi jumlah penduduk kelurahan ini. Bulan kemarin, menjelang musim panen, serombongan penduduk musiman pulang ke kampung asalnya di Indramayu. Tahun ini pun penduduk Tirtawening akan berkurang satu orang, karena Musa diterima masuk Akabri di Magelang dan sekarang sedang menyiapkan kepindahannya. Ada yang pergi ada pula yang penduduk baru yang datang. Bapak Dadang memutuskan untuk menampung seorang keponakannya yang akan melanjutkan sekolah di kota ini. Dan Anita melahirkan bayi laki-laki, anaknya yang ketiga.

Data. Adalah peristiwa yang tercatat atau tertulis. Sudah dituangkan dalam bentuk catatan. Perubahan demografi pada contoh di atas lazimnya tercatat di sebagai data Demografi di Kelurahan Tirtawening. Mungkin dalam bentuk tabel, mungkin berupa diagram. Ada berbagai macam bentuk pencatatan. Bentuk pencatatan akan bergantung kepada teknologinya. Masyarakat pra-tulisan mungkin merekam fakta hanya secara lisan. Mereka menggunakan pantun dan hikayat untuk merekam kejadian penting (misal: gunung meletus) agar dapat diteruskan ke generasi berikutnya. Untuk ukuran jaman sekarang fakta dapat dicatatkan dalam bentuk naskah, tabel, peta, atau gambar/bagan. Pada perkembangan sekarang, sejak harga


159

komputer semakin murah dan penggunaannya semakin meluas, dimungkinkan untuk melakukan pencatatan secara digital. Ada perbedaan yang sangat penting antara peristiwa/fakta (tidak tercatat) dengan data tertulis. Data tertulis memungkinkan untuk disimpan, dikumpulkan dari waktu ke waktu, dan dapat digunakan atau diolah kembali di kemudian hari. Data tertulis dapat lebih mudah dihadirkan kembali. Sementara untuk menghadirkan fakta tidak tertulis, kita perlu memanggil saksi hidup suatu peristiwa. Tambahan lagi akurasi dari peristiwa akan sangat mengandalkan daya ingat orang yang menyaksikannya. Perbedaan yang lain adalah dalam hal kemungkinan penggandaan dan penyebarannya. Fakta yang sudah tertulis atau tercatat dimungkinkan untuk digandakan dan disebarluaskan (data digital dapat digandakan dan disebarkan hingga tak terbatas). Informasi. Menghimpun data dalam jumlah yang cukup, atau dalam rentang waktu yang cukup panjang, memungkinkan kita untuk dapat memproduksi informasi sesuai kebutuhan. Bagi organisasi komunitas, data kependudukan senantiasa berguna. Dengan mempelajari data kependudukan dari tahun ke tahun, kita dapat menyimpulkan kecenderungan pertambahan penduduk dan kita dapat menghubungkannya dengan berbagai persoalan komunitas. Jika jumlah keluarga meningkat, maka tentu semakin banyak pula jumlah anak yang perlu bersekolah. Pertambahan penduduk niscaya berkaitan dengan penyediaan air bersih, penambahan fasilitas lingkungan (tempat sampah, lahan bermain untuk anak, dsb), menambah potensi jumlah anggota koperasi simpan-pinjam, dst. Kinerja dari koperasi simpan-pinjam atau program dana bergulir hanya dapat dilihat dengan mempelajari catatan keuangan yang dihimpun dari waktu ke waktu. Seperti halnya data, informasi dapat digandaka dan disebarluaskan ke segala arah dalam berbagai bentuk. Keputusan. Pada akhirnya, muara dari kerja penanganan informasi adalah pengambilan keputusan. Tujuan dari produksi informasi adalah guna membantu proses pengambilan keputusan. Semakin berkualitas, semakin lengkap dan akurat informasi, seharusnya semakin berkualitas pula keputusan yang dihasilkan. Jika informasi kinerja keuangan tersedia, pengurus koperasi simpan-pinjam dapat mengambil keputusan misalnya untuk memperbesar layanan atau untuk mengatasi beberapa kelemahan tertentu. Sesudah mempelajari semua informasi yang relevan, organisasi warga terdorong untuk memperbanyak jadual angkut sampah. Pengambilan keputusan membutuhkan berbagai informasi. Untuk mengambil keputusan kadang-kadang dibutuhkan kerja tambahan untuk mendapatkan informasi dari luar, selain pasokan informasi tentang komunitas (yang dihasilkan sendiri oleh organisasi komunitas). Mengapa keputusan perlu diambil? Pengambilan keputusan dimaksudkan untuk memperbaiki suatu keadaan, atau mendorong munculnya peristiwa baru, atau untuk mencegah terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan di kemudian hari. Tindakan pembenahan dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja keuangan koperasi simpan-pinjam. Keputusan untuk menambah jumlah kereta pengangkut dan memperbaiki jadual angkut sampah rumah tangga ditujukan agar kejadian penumpukan sampah tidak berulang lagi. Jika mengikuti bagian demi bagian dari Daur di atas, maka ada banyak hal yang perlu dilakukan Faskel bersama pengurus BKM. Peran penting Faskel antara lain mendorong warga untuk mencatat fakta kasat mata yang relevan, lantas mengolah himpunan data menjadi informasi yang mendorong aksi konkrit, demikian seterusnya. Itu tak lain adalah tugas mengembangkan kapasitas BKM dan komunitas. Pustaka: Andarmosoko, dkk. Pengelolaan Informasi. Satu Dunia, 2007. (tidak diterbitkan).

160


Daftar Periksa Mengembangkan Pengelolaan Informasi Komunitas 1. Misi/mandat BKM/Organisasi Komunitas. Apa tujuan-tujuan yang hendak dicapai? Apa masalah komunitas yang hendak dipecahkan? 2. Program dan Aktivitas. Sebutkan apa saja program dan aktivitas yang dikembangkan untuk tujuan di atas? Mulailah dari program atau aktivitas yang terpenting? 3. Kebutuhan Informasi. Jabarkan apa saja informasi yang diperlukan agar program/aktivitas di atas dapat berlangsung dengan baik? Urutkan berdasar prioritas. Aktivitas 1 (sebutkan): Apa jenis informasi yang dibutuhkan

Kuantitas

Kedalaman

Seberapa sering informasi diperlukan?

Aktivitas 2 (sebutkan): Apa jenis informasi yang dibutuhkan

Kuantitas

Kedalaman

Seberapa sering informasi diperlukan?

4. Pemerolehan Fakta/Data. o Apakah tersedia tenaga/orang untuk pemerolehan fakta/data. o Sudahkah tersedia metode dan alat kerja yang baku? o Apakah tenaga pelaksana memahami metode kerjanya? o Bagaimana tampilan kerja untuk pemerolehan fakta/data? o Bagaimana data didokumentasikan dan disimpan? Siapa yang menyimpan? o Apakah perbaikan proses diperlukan? Seberapa banyak? o Apakah ada kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman/keterampilan pelaksananya? Sebutkan bila ada. 5. Mengolah Data untuk Menghasilkan Informasi. o Bagaimana data diolah untuk menghasilkan informasi? o Apakah informasi terolah memenuhi kebutuhan informasi di atas? o Apakah perbaikan proses diperlukan? Seberapa banyak? o Apakah ada kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman/keterampilan

pelaksananya? Sebutkan bila ada?


para

para

161

6. Pemanfaatan Informasi. o Identifikasi apa saja ruang/wahana pengambilan keputusan yang tersedia? o Apakah selama ini informasi yang dihasilkan dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan? o Apakah informasi yang dihasilkan membantu pengambilan keputusan? o Adakah jenis informasi yang belum dimanfaatkan secara optimal? 7. Pengemasan, Penyebaran Informasi. o Bagaimana pengemasan dan penyebaran informasi dilakukan selama ini? o Apalagi yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kemasan dan memperluas penyebaran informasi? o Apakah ada kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman/keterampilan para

pelaksananya? Sebutkan bila ada?

162


Database yang Perlu Dimiliki UPL Data yang Harus Dimiliki

Kegunaan dalam Pelaksanaan Tugas

•

Peta desa (skalatis & terlihat batas wilayah)

•

Peta permasalahan tematik lingkungan (listrik,jalan,saluran,air bersih,failitas sosial)

Dukung proses pelaksanaan pemetaan lingkungan yang dilakukan Tim PP untuk peroleh data riil kondisi lingkungan yang meliputi:

•

Potensi SDM/SDA lingkungan

•

Peta lokasi kegiatan lingkungan yg telah dibangun oleh pihak-pihak pembangunan lain

terkait

•

Peta tata guna tanah

•

Peta kepemilikan tanah

Peta hasil PS

• • • • •

Kebutuhan, Permasalahan, Potensi (SDA dan SDM) terkait lingkungan Mengidentifikasi penerima manfaat atas suatu kebutuhan kegiatan lingkungan Mengidentifikasi lembaga Kemasyarakatan terkait kegiatan lingkungan Teridentifikasinya kebutuhan lingkungan skala kelurahan yang dapat ditangani oleh BKM Identifikasi kepemilikan tanah warga (kemudahan penempatan lokasi prasarana)

Analisis masalah lingkungan, perumusan masalah, perumusan prioritas penanganan masalah dalam proses penyusunan PJM Pronangkis dan penetapan Renta Pertama Memastikan prasarana lingkungan yang diusulkan memiliki satu kesatuan fungsi sehingga merupakan prasarana yang terintegrasi dengan prasrana terkait lainnya Kebutuhan lingkungan tidak hanya melihat satu sisi kebutuhan kelompok/individu sehingga merupakan kebutuhan yang mampu menjawab kebutuhan sosial dan ekonomi warga (skala publik)

•

Peta status kepemilikan lahan dan adanya pernyataan kontribusi dari pemilik (masyarakat, PT KAI, PTP, Pemda dll)

•

Standar pelayanan minimal prasarana

•

Informasi harga/biaya proyek sejenis yang pernah dibangun masyarakat/pemerintah

Penetapan kegiatan lingkungan: • • •

Volume kebutuhan infrastruktur dan ketersediaan lahan Memastikan volume kebutuhan infrastruktur khusus : MCK, SUMUR, Hidram Umum Memastikan agar taksiran/perkiraan biaya dari kebutuhan infra tidak berlebih/kurang


163

setempat Data KK Miskin

Memastikan prioritas kegiatan Infra benar-benar dapat dimanfaatkan secara maksimal dan sesuai peruntukannya bagi warga miskin bukan untuk sebagian kecil warga

•

Tahap Perencanaan kegiatan.

Nama KSM yang dianggap layak untuk ikut dalam kegiatan lingkungan

•

•

Daftar harga satuan dari toko-toko bangunan & kota/kabupaten

•

•

Proposal kegiatan yang diajukan KSM yang akan mengerjakan kegiatan lingkungan

•

•

Berita acara hasil verifikasi proposal kegiatan

•

Nama KSM dan kegiatan sesuai proposal yang telah diverifikasi

•

• • •

•

Nama pemasok bahan dan alat, tenaga kerja

•

Form SPPD-L

•

Modul OJT

•

RPD,LPD Dan pembayaran tiap KSM

BA

•

•

Daftar calon suplier bahan dan alat

•

•

Tata cara pelaksanaan kegiatan infrastruktur standar pu Notulensi rapat yang memuat permasalahan dan progres pelaksanaan kegiatan KSM

•

Data hasil opname pekerjaan di lapangan

164

Tahap Pelaksanaan Kegiatan • •

•

Menyusun dan Mengumumkan Daftar Kegiatan dan KSM yang akan melaksanakan, termasuk Jadwal Pemasukan Dokumen Proposal Kegiatan; Memfasilitasi KSM dalam proses penyusunan Proposal Usulan Kegiatan Lingkungan Mengumpulkan dan mengarsipkan dokumen Proposal KSM Lingkungan Bersama Faskel Teknik dan atau Askot Infrastruktur melakukan Verifikasi Proposal Kegiatan. Dalam hal terdapat Proposal/Kegiatan KSM yang belum layak maka harus difasilitasi untuk memenuhi persyaratan kelayakan dan atau membatalkan kegiatan. Apabila ada pembatalan kegiatan maka harus dilakukan Musyawarah BKM untuk perubahan kegiatan; Bersama Konsultan (Faskel Teknik/Askot Infra) dan KSM terkait membuat Berita Acara Hasil Verifikasi Proposal Kegiatan; Menyusun dan Mengumumkan Daftar Kegiatan Lingkungan (termasuk nama KSM-nya) yang dinyatakan layak dilaksanakan; Mengarsipkan dan memelihara semua administrasi kegiatan terkait tahapan ini;

• • • •

Memfasilitasi pembentukan Organisasi Pengelola O&P setiap KSM (Tim Pengelola dan Rencana Kerjanya); Menyelenggarakan Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (MP2K) bagi semua KSM Lingkungan; Menyiapkan dan Memfasilitasi penandatanganan Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan (SPPD-L) antara BKM dengan KSM pelaksana kegiatan Lingkungan; Bersama Faskel/Askot Infra memfasilitasi kegiatan Coaching atau On The Job Training (OJT) kepada KSM; Memfasilitasi dan Memverifikasi administrasi pencairan dana kepada KSM (RPD, LPD, BA Pembayaran); Merekomendasi dan Memfasilitasi pencairan dana kepada Panitia; Menyusun Tim, Jadwal dan Melaksanakan Pengadaan Bahan/Alat secara Terbuka (Bernilai diatas Rp. 15 Juta) yang dibutuhkan oleh KSM, (bila ada); Memfasilitasi, mengawasi dan mengkoordinir seluruh pelaksanaan kegiatan Panitia/KSM termasuk memberikan penguatan teknik konstruksi maupun administrasi


•

Form daftar lingkungan

•

Form laporan harian, mingguan,bulanan,LPJ & dokumentasi progress

•

Daftar SPPDL amandemen

•

Progress KSM

•

Data hasil opname pekerjaan di lapangan & data inventarisasi O&M yg terbentuk

uji

dampak

yang

di

•

Form Pemeriksaan/sertifikasi, Form BAP2

•

Data swadaya masyarakat dari tiap pekerjaan KSM

•

LPJ KSM

•

Data permasalahan hasil rapat-rapat dengan KSM

•

• • • • • •

• • • •

•

•

kegiatan; Menyelenggarakan rapat-rapat evaluasi rutin bersama KSM untuk mengevaluasi kemajuan kegiatan infrastruktur dan mendorong upaya-upaya percepatan penyelesaiaan kegiatan lapangan; Bersama Faskel Teknik dan KSM melakukan Opname pekerjaan dilapangan; Memastikan seluruh kegiatan KSM tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial; Memfasilitasi penyusunan dan memverifikasi laporanlaporan Kegiatan KSM (Harian, Mingguan, Bulanan, LPJ, termasuk photo2 dokumentasi); Memfasilitasi dan merekomendasikan perubahan (amandemen) SPPD-L akibat adanya perubahan pekerjaan dilapangan (bila ada) Membuat dan menyampaikan laporan perkembangan kemajuan pekerjaan Infrastruktur kepada BKM; Memastikan semua infrastruktur memenuhi ”Lifetime’ minimal 3 tahun (Bangunan berKualitas Baik/Kuat & Tahan Lama, Bermanfaat/Berfungsi dan Ada O&M termasuk Rencana Kerjanya); Bersama Faskel/Askot Infrastruktur dan pihak KSM melakukan Pemeriksaan/Sertifikasi Kegiatan (termasuk membuat BAP2-nya); Memfasilitasi Peningkatan Swadaya Masyarakat Menyelenggarakan rembug/musyawarah pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan - LPJ KSM; Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang mungkin muncul ditingkat kelurahan, termasuk merekomendasikan sanksi/peringatan atas pelanggaran pemanfaatan dana dan atau pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam SPPD-L;

Rencana kerja, anggaran dan penanggung jawab tim O&P di tiap kegiatan infrastruktur

Tahap Pemeliharaan Kegiatan

Form dan tata cara pemanfaatan dan Pemeliharaan kegiatan

•

•

• • • •

Memfasilitasi penyusunan peraturan organisasi O&P ( jika belum ada dlm aturan KSMnya) termasuk aturan oprasional seperti kesepakatan iuran Memfasilitasi Kegiatan Pemanfatan dan Pemeliharaan prasarana yang telah dibangun melalui PNPM termasuk melakukan channeling pendanaan guna peningkatan prasarana Melakukan Pembinaan kepada Organisasi Pemanfaat & Pemelihara prasarana Menginventarisasi prasarana/infrastruktur yang tidak berfungsi/rusak; Mensosialisasikan organisasi O&P yang sudah ada, baik kepada masyarakat umum maupun kepada pihak pemerintah; Memfasilitasi penyusunan peraturan organisasi O&P ( jika belum ada dlm aturan KSMnya) termasuk aturan oprasional seperti kesepakatan iuran


165

Database yang Perlu Dimiliki UPK Data yang Harus Dimiliki

Kegunaan dalam Pelaksanaan Tugas

•

Peta ekonomi wilayah desa (pasar, toko, lokasi usaha dll)

•

Potensi ekonomi yang dapat dikembangkan dan menyerap tenaga kerja yang cukup banyak

Dukung proses pelaksanaan pemetaan lingkungan yang dilakukan Tim PP untuk peroleh data riil kondisi lingkungan yang meliputi :

•

Peta lembaga penyedia jasa keuangan (bank, koperasi, BMT dll)

•

Peta program pemerintah yang memberi pinjaman lainnya

•

•

Peta lembaga peningkatan masyarakat

penyedia jasa ketrampilan

Peta masyarakat miskin yang membutuhkan akses keuangan

Peta (Daftar) PS 2 - KK - masyarakat miskin Daftar KSM yang telah dibina untuk ditingkatkan kemampuan usaha dan telah memahami ketentuan pinjaman bergulir

Daftar KSM yang layak mendapat pinjaman

Daftar prioritas KSM yang mendapat pinjaman berguir

layak

Bukti kegiatan sosialisasi (Daftar hadir, materi dan tanya jawab

166

•

Kondisi pasar, potensi ekonomi dan SDA serta SDM pendukungnya

•

Potensi ekonomi yang dapat dikembangkan dan menyerap tenaga cukup banyak

•

Mengidentifikasi lembaga keuangan serta akses masyarakat ke lembaga keuangan

•

Mengidentifikasi program pemerintah yang memberi pinjaman (bergulir) lainnya

•

Mengidentifikasi lembaga yang menyediakan jasa peningkatan ketrampilan masyarakat

•

Mengidentifikasi pemanfaat pinjaman bergulir yang mungkin dapat dijangkau

Review PS •

Analisis masyarakat miskin pemanfaat pinjaman bergulir, jumlah, kemampuan usaha, besar kebutuhan modal, dan kemungkinan tersedianya modal untuk pinjaman

•

Analisis kemungkinan masyarakat miskin bergabung dalam kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk kepentingan kemajuan usaha bersama dan pinjaman

•

Analisis kemungkinan peningkatan kemampuan kelompok (KSM) beserta anggotanya agar dapat menjalankan usaha dengan baik dan memahami ketentuan pinjaman bergulir.

Penetapan kegiatan pinjaman •

Mengidentifikasi kebutuhan dana untuk pinjaman bergulir

•

Mengidentifikasi KSM yang telah memenuhi syarat untuk memperoleh pinjaman

Membuat daftar prioritas KSM yang leyak mendapat pinjaman bergulir Tahap Perencanaan


pemahaman pinjaman dan tanggung enteng)

•

•

Formulir permohonan dan pengajuan pinjaman bergulir KSM dan anggotanya, BA KSM, Copy KTP Hasil pemeriksaan UPK terhadap calon peminjam dan usahanya analisa serta usulan kepada manajer UPK terhadap permohonan pinjaman KSM dan anggotanya

•

Putusan Manajer UPK (setuju atau menolak) atas pengajuan permohonan pinjaman KSM dan anggotanya

•

Berkas realisasi pinjaman kepada KSM dan anggotanya berupa Surat Perjanjian Pinjaman, Bukti Kas Keluar asli, Surat Kuasa

•

Data besar pinjaman, jasa, jangka waktu, angsuran, anggota KSM miskin/tidak, Laki/Perempuan dalam Reg. Sisa Pinjaman.

•

Data peminjam : KSM, anggota KSM, anggota perempuan, anggota miskin, yang memperoleh pinjaman, yang lunas, yang aktif, yang menunggak.

•

•

•

Data pinjaman : yang direalisir, saldo pinjaman, yang dibayar kembali, yang dibayar maju Data tunggakan pinjaman : Besar tunggakan, Saldo pinjaman berdasarkan kolektibilitas Indikator kinerja pinjaman bergulir : LAR, PAR, CCr, ROI

•

Melakukan sosialisasi kepada KSM yang layak pinjam mengenai ketentuan dan syarat pinjaman bergulir dan pengertian serta fungsi tanggung renteng

•

Bersama Faskel melakukan sosialisasi mengenai Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga (PERT) dan Wira usaha.

Tahap Pelaksanaan •

Bersama Faskel membantu dan memahamkan pengisian formulir pengajuan permohonan pinjaman

•

Memahamkan kembali KSM Calon peminjam mengenai ketentuan pinjaman bergulir dan tanggung renteng

•

Pemeriksaan permohonan pinjaman KSM dan anggotanya, analisa petugas UPK serta usulan / rekomendasi terhadap permohonan pinjaman KSM dan anggotanya

•

Putusan Manajer UPK atas rekomendasi petugas UPK

•

Realisasi (pencairan) pinjaman kepada KSM dan anggotanya

Tahap pemeliharaan •

Bersama Faskel, Aparat Kelurahan dan Relawan, BKM, Pengawas dan UPK melakukan silaturahmi ke peminjam dan tempat usaha sebagai monitoring keadaan peminjam dan usahanya, apakah penggunaan pinjaman tepat sesuai pengajuan

•

Bersama Ketua/Pengurus KSM, petugas mengingatkan anggota KSM sebelum pembayaran angsuran

•

Bersama Faskel, Aparat Kelurahan dan Relawan, BKM, Pengawas dan UPK melakukan penagihan terhadap anggota KSM yang menunggak dan mengupayakan pembayaran tunggakan dengan cara-cara persuasif.


UPK hari

167

•

168

Melaporkan secara periodik dan tepat waktu Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Pinjaman Bergulir.


1. Bertolak dari pemanfaat media, khalayak

sasaran, kondisi sosial dan kultural (psikografis) komunitas 2. Ditujukan untuk menggali partisipasi aktif warga agar Media dapat : dikelola oleh dan ditujukan kepada komunitas difungsikan sebagai sarana pertukaran informasi, yang selalu dimanfaatkan komunitas

3. Selalu up to date menampilkan kondisi terkini komunitas, seperti permasalahan yang harus diselesaikan bersama ataupun kabar gembira yang perlu diketahui bersama

1. Merancang Pembuatan Media yang disesuaikan dengan Misi Media, mengacu pada keburuhan komunitas 2. Mengidentifikasi jenis-jenis Media yang terjangkau, mudah dipahami, sesuai kebutuhan dan efektif bagi warga 3. Membentuk Tim Pengelola Media Warga


169

1. Tim Pengelola terdiri dari relawan-relawan yang berminat 2. Pembagian tugas sesuai minat, talenta (bakat) dan ketrampilan agar masing-masing bekerja dengan arah yang jelas dengan peran yang sesuai yaitu : Bagian Redaksi yang bertanggung jawab pada isi media, Bagian Keuangan yang mengurusi soal dana, iklan, biaya distribusi, promosi dsb,

Rapat perencanaan

170

Liputan

Menulis

Cari iklan, promosi

Desain iklan

Riset, dokumentasi

Liputan

Bagian Litbang yang bertanggung jawab terhadap dokumen-dokumen dan data-data penting komunitas, Bagian produksi yang nantinya mengerjakan tulisan sampai menjadi bentuk media yang siap edar Bagian umum yang mengurusi administrasi dan hal lain yang belum tergarap oleh bagian yang lain. Biasanya yang di bagian umum ini adalah pemimpin umum atau penanggung jawab dan Sekretaris umum.

PRODUKSI

DISTRIBUSI


TERIMA KASIH

Pengembangan Strategi Komunikasi (Mengembangkan Media Berorientasi Khalayak, Studio Driya Media dan AUSAID)

Apa pengembangan strategi komunikasi itu ? Pengembangan strategi komunikasi adalah usaha – usaha yang mencakup pemilihan pengembangan pesan , pemilihan media – media dan kombinasi media serta pemilihan pendekatan yang tepat untuk menumbuhkan partisipasi khalayak, dalam upaya pencapaian tujuan program.

Mengapa kita perlu tahu hal ini? Ya, dengan mengetahui strategi komunikasi lembaga kita, tentunya kita bisa memahami seluruh perencanaan program pengembangan media. Sehingga, kita dapat merumuskan pesan – pesannya, serta memilih media – media yang cocok dengan khalayak dan kemampuan lembaga.

Bagaimana biasanya dilakukan? 1. Biasanya dalam kegiatan ini, kita sebagai tim pengembang media sudha dilibatkan. Umumnya, pengembangan strategi komunikasi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 2. Mempelajari dan mengkaji tujuan komunikasi yang telah ditetapkan 3. Mengkaji perubahan tingkat pengetahuan, sikap, perilaku dan kepercayaan yang diinginkan 4. Mengkaji kembali indikator keberhasilan yang telah ditetapkan 5. Mengembangkan pesan – pesan yang cocok dengan tingkat Pengetahuan, Sikap dan Perilaku khalayak strategis kita. 6. Memilih metode – metode komunikasi yang cocok untuk menjangkau khalayak strategis kita dan sesuai dengan perubahan yang diinginkan. 7. Memilih alternatif jenis – jenis media yang cocok dan kombinasinya. 8. Mengkaji jenis – jenis media yang teridentifikasi dilihat dari dana dan sumber daya yang tersedia, fungsi media, saluran media dan karakteristik khalayak kita 9. Menentukan jenis media dan kombinasinya.

Informasi yang perlu kita ketahui 1. Siapa khalayak kita? Media – media apa saja yang sudah mereka kenal? Bahasa (lisan,tulisan dan simbol) apa yang biasa mereka gunakan? Bagaimana kemampuan baca tulis mereka? 2. Pesan – pesan pokok apa yang telah ditetapkan? Apakah pesannya bersifat informasional? (berisi informasi lengkap yang terdiri dari fakta dan teori) Apakah pesannya bersifat motivasional? (bersifat membujuk dan berisi informasi analitis/sebab – akibat) Apakah pesannya bersifat instruksional? (terdiri dari langkah – langkah, dan akibatnya bila tidak mengikuti langkah tersebut) 3. Metode Komunikasi apa yang telah ditetapkan?


171

Apakah metode komunikasi massa saja? Apakah metode komunikasi tatap muka saja? Apakah metode komunikasi massa dan tatap muka? (campuran) 4. Saluran media apa yang dipilih ? Saluran media berarti saluran yang kita Pilih untuk menjadi perantara pesan dan media kita: Apakah media massa? (TV, radio, koran, tabloid, majalah, dll) Apakah media kelompok? (chalet, video, OHP, brosur, leaflet, buletin,dll) Apakah media individu/antar orang? (telepon/hotline, konsultasi, surat menyurat) Apakah campuran antara media massa, kelompok dan individu? 5. Media apa yang kita Pilih? Apakah media komunikasinya adalah leaflet? Poster? Artikel – artikel koran? Berita radio? Apakah media yang dipilih adalah satu – satunya media untuk pesan pokok? Ataukah ada media lainnya yang juga menyampaikan pesan pokok yang sama? (kombinasi media)

Media massa adalah media yang sifatnya satu arah. Dengan saluran yang tepat, media massa ini dapat menjangkau jumlah khalayak yang tak terhingga dan lebih bersifat sebagai media kampanye dengan target khalayak yang lebih banyak, seperti program TV, program radio, koran, majalah dan tabloid. Namun, media kategori ini bisa menjadi media belajar bila sudah didokumentasikan. Sedangkan media non – massa bisa kita gunakan sebagai media belajar maupun media kampanye dengan jumlah khalayak terbatas. Selain media yang disebut dalam lampiran, ada juga media tradisional sebagai media yang sudah menjadi tradisi masyarakat setempat. Media teater rakyat dan lenong adalah media oleh rakyat, untuk rakyat dan dari rakyat, sehingga tingkat partisipasinya sangat tinggi. Akan tetapi, ketoprak/ludruk, wayang, sendratari, dan puisi adalah media yang tingkat partisipasinya rendah. Sedangkan media – media infromal, misalnya arisan hanya bisa menjadi media informasional saja.

172


Segmen khalyakak Perempuan PSK di lokalisai x

Perubahan yang diinginkan Pengetahuan Sikap Kebiasaan Definisi HIV/AIDS menawarkan dan penggunaan perkembangannya kondom adalah cara termudah Cara penularan dan termurah HIV untuk mencegah Perjalanan tertular HIV/AIDS HIV/AIDS Pencegahan terhadap HIV/AIDS

Mucikari lokalisasi x

di

penularan

Pencegahan terhadap penularan HIV/AIDS

Kepercayaan Penggunaan kondom sesungguhnya tidak mengurangi kenikmatan

Selalu mengharuskan PSK-nya untuk mengharuskan pelanggannya menggunakan kondom

HIV/AIDS ada di dalam cairan perma dan vagina, maka hubungan seks laki – perempuan tanpa kondom berisiko

dini

Definisi HIV/AIDS dan perkembangannya Cara HIV

Perilaku Selalu menggunakan kondom setiap kali berhubungan seks Pemasangan kondom yang baik dan benar

diri

Mengharuskan PSK selalu menawarkan penggunaan kondom kepada pelanggannya bisa mencegah penularan HIV/AIDS

Contoh Pengembangan Isi Pesan


173

PENGELOLAAN MEDIA WARGA Pengelolaan Media Warga/Komunitas Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai pengaturan. Lalu, sebenarnya bagaimana mengatur media? Sulitkah mengatur media? Atau bagaimana membuat media yang bagus? Marilah kita bahas hal tersebut satu persatu. Mengelola Media Warga pada dasarnya sama dengan mengelola media umum lain, baik secara struktural maupun tanggungjawab tugasnya. Nyaris tidak ada perbedaan sedikitpun. Hanya saja, untuk media warga, struktur yang dibutuhkan tidak sebanyak dan serumit media umum. Secara struktural sebuah penerbitan media terdiri dari dua bagian besar, yaitu Bagian Redaksi dan Bagian Usaha. Bagian Redaksi tugasnya meliput, menyusun, menulis, atau menyajikan berita. Orang-orangnya disebut wartawan. Sementara Bagian Usaha bertugas menyebarluaskan media massa, yakni melakukan pemasaran (marketing) atau pendistribusian media massa. Bagian ini merupakan sisi komersial meliputi sirkulasi/distribusi, iklan, dan promosi. Secara garis besar tugas dan tanggungjawab setiap bagian adalah sebagai berikut:

1. Pemimpin Redaksi Pemimpin Redaksi merupakan orang yang mengepalai bagian redaksi. Ia bertanggungjawab terhadap mekanisme dan aktivitas kerja bagian redaksi sehari-hari. Ia harus mengawasi isi seluruh berita media yang dipimpinnya. Di surat kabar mana pun, Pemimpin Redaksi menetapkan kebijakan dan mengawasi seluruh kegiatan redaksional. Kewenangan itu dimiliki karena ia harus bertanggungjawab jika pemberitaan medianya digugat pihak lain. Dalam pengelolaan media warga, pemimpin redaksi bisa dipilih dari anggota BKM, UP-UP atau masyarakat yang memiliki minat di bidang media atau jurnalistik. Pemimpin redaksi ini yang secara khusus bertugas mengelola media warga bersama tim lainnya. Dalam pelaksanaannya jika SDM yang ada kurang memadai maka pemimpin redaksi bisa merangkap redaktur. 2. Redaktur Posisi Redaktur (editor) berada di bawah Pemimpin Redaksi. Tugas utamanya adalah melakukan editing atau penyuntingan, yakni aktivitas penyeleksian dan perbaikan naskah yang akan dimuat atau disiarkan. Termasuk memberikan tugas peliputan bagi reporter. Sebenarnya posisi redaktur dalam pengelolaan media warga cukup penting sebagai orang yang mengumpulkan, menyeleksi dan memperbaiki jika diperlukan dari tulisan atau naskah yang akan dimuat atau disiarkan sehingga diperlukan orang yang sedikitnya paham tentang

174


editing atau kalau belum namun memiliki minat dan motivasi untuk belajar bisa dilatih terlebih dahulu. 3. Reporter Di bawah redaktur adalah reporter. Mereka merupakan ujung tombak di bagian redaksi. Tugas utama reporter adalah mencari berita lalu menyusun dan menulis menjadi berita. Untuk posisi reporter atau pencari berita bisa dilakukan oleh relawan atau warga masyarakat yang memiliki informasi untuk disampaikan kepada pengelola media warga. 4. Fotografer Fotografer (wartawan foto atau jurupotret) bertugas mengambil gambar peristiwa atau objek tertentu yang bernilai berita untuk melengkapi tulisan berita yang dibuat wartawan tulis. Ia merupakan mitra kerja yang setaraf dengan wartawan tulis (reporter). Jika tugas wartawan tulis menghasilkan karya jurnalistik berupa tulisan berita, maka fotografer menghasilkan Foto Jurnalistik. Namun, seorang wartawan tulis bisa juga merangkap sebagai fotografer. Dalam pelaksanaannya, seorang pencari berita (reporter) bisa merangkap sebagai fotografer (juru foto)

5. Kontributor Kontributor atau penyumbang naskah/tulisan secara struktural tidak tercantum dalam struktur organisasi redaksi. Ia terlibat di bagian redaksi secara fungsional. Termasuk kontributor adalah para penulis artikel, kolom, dan karikatur. Sumber informasi dalam media warga adalah seluruh masyarakat yang diharapkan bisa berpartisipasi dalam 6. Bidang Pendukung Redaksi Bagian yang tak kalah pentingnya untuk membantu kelancaran kerja redaksi adalah bagian Perpustakaan dan Dokumentasi serta bagian Penelitian dan Pengembangan (Litbang). Litbang memantau perkembangan sebuah penerbitan, survei pembaca, dan memberikan masukan-masukan bagi pengembangan redaksi dan bagian lainnya. Termasuk pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia. Dalam pengelolaan media warga, bidang ini disesuaikan dengan kondisi SDM yang ada di masyarakat, artinya jika memang belum ada pengelola bisa melibatkan orang-orang Komunitas Belajar Kelurahan (KBK) untuk bisa menjadikan media warga sebagai salah satu fokus diskusi dan pengamatan mereka dalam memberikan masukan kepada pihak pengelola media warga. 7. Bagian Usaha (Business Department) Bertugas menyebarluaskan media, yakni melakukan pemasaran (marketing) atau distribusi media. Bagian ini merupakan sisi komersial meliputi sirkulasi/distribusi, iklan, dan promosi. Bidang usaha ini terkait juga dengan bagaimana pengelola media bisa mendapatkan sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk pengelolaan media warga, termasuk mencari peluang iklan dan kerjasama dengan pihak lain. Karena jika media warga hanya mengandalkan dari biaya operasional BKM atau UP akan sangat sulit untuk bisa berkembang, untuk itu bagian usaha ini menjadi penting untuk keberlanjutan pengelolaan media warga.


175

Bagamana kalau sebuah komunitas belum mempunyai sebuah media warga? Tentunya yang diperlukan adalah perencanaan untuk membuat media tersebut. Hal-hal apa saja yang perlu direncanakan? Hal pertama yang perlu direncanakan adalah misi media. Kenapa misi media harus direncanakan? Karena misi medialah yang akan sangat berpengaruh terhadap isi media, menjadi pedoman setiap anggota media tersebut dan bahkan menentukan kelangsungan media tersebut. Coba anda bayangkan apa jadinya kalau pesawat terbang tidak punya tujuan? Pasti hanya akan berputar-putar di udara sampai bahan bakar habis untuk kemudian jatuh dan hancur. Kira-kira seperti itulah jika sebuah media tidak punya misi. Lalu bagaimana cara menentukan misi ini?. Ada banyak pertimbangan sebenarnya, antara lain kondisi komunitas tersebut. Kalau komunitas itu misalnya hanya terdiri dari orang-orang yang lanjut usia, tentunya misi media kita tidak akan mencerdaskan komunitas lewat generasi muda misalnya, karena menjadi tidak sesuai. Setelah misi terbentuk, baru kemudian menentukan sasaran pengguna/pemanfaat media, yang nantinya akan mempengaruhi kebijakan media juga. Nah bagaimana pula menentukan kebijakan media dengan sasaran pemanfaat media? Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi hal tersebut. Diantaranya adalah faktor data kependudukan atau demografis seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, dll. Misalnya media yang ditujukan untuk usia dibawah 10 tahun, haruslah media yang mementingkan pembacanya, misalnya bentuk huruf yang mudah dibaca, bahasa yang sederhana dsb. Kemudian faktor sosial atau sosiografis seperti budaya, norma dan nilai sosial. Ketika masyarakat di Jawa Tengah membuat media warga, pasti akan sangat berbeda bila dibanding dengan media di masyarakat Papua, baik dari segi pemakaian bahasa, isi media atau tata letaknya. Faktor lain yang juga berpengaruh adalah kondisi ekonomi anggota komunitas itu sendiri. Kalau anggota komunitas tersebut mayoritas adalah warga yang berpendidikan rendah, kita tentu tidak akan menggunakan bahasa penyampaian dan istilah-istilah yang rumit, bukan? Yang juga akan berpengaruh terhadap kebijakan media adalah kondisi orang perorang dalam komunitas tersebut yang lazim disebut faktor psikografis. Anda pasti mengenal tabloid Motorplus atau Bola? Nah..media yang seperti itu, juga berangkat dari individu-individu yang menggemari otomotif dan sepakbola. Jelas kan? Hal–hal diatas sedikit banyak juga akan mempengaruhi periodisasi media yang akan dibuat, misalnya komunitas yang mayoritas berpenghasilan rendah, pasti akan mempertimbangkan untuk tidak terbit terlalu sering, karena bisa memberatkan komunitas tersebut. Sekarang berbicara bentuk media komunitasnya. Ada banyak sekali pilihan yang kesemuanya sama-sama boleh digunakan. Misalnya saja bentuk buletin yang banyak dipakai oleh media komunitas yang ada sekarang, semisal Angkringan atau Pasekan Pos. Pertimbangannya lebih ke murahnya dan kemudahan dalam memperbanyaknya. Tetapi bukan berarti yang lain tidak bisa digunakan. Itu akan sangat bergantung sekali pada kondisi komunitas itu sendiri. Misalkan saja komunitas dengan anggota yang rata-rata baru lulus ujian persamaan SD pasti akan lebih efektif jika media warga berukuran relatif besar dengan huruf yang besar pula, misalnya bentuk koran atau tabloid dengan hurufnya sebesar ibu jari. Demikian pula dengan komunitas yang lain. Sangat mungkin akan berbeda. Nah, proses perencanaan telah selesai, bayangan media yang akan kita buat telah terpampang jelas di depan mata, mulai dari bentuk, periodisasi, misi dan sasaran pembaca. Langkah berikutnya tentu saja adalah merekrut orang-orang yang dirasa mampu dan mau mengembangkan sebuah media. Baru setelah itu diadakan seleksi yang bentuknya menyesuaikan kondisi komunitas tersebut. Nah setelah tahap penyaringan, sekarang kita sudah

176


memiliki orang-orang yang siap bekerja. Tetapi mampukah kalau hanya dengan kemauan tapi tanpa kemampuan dan ketrampilan? Tentu akan sulit. Disini kita membutuhkan pelatihan atau diklat yang bisa membekali mereka dengan pengetahuan yang memadai, seperti apa yang kita lakukan hari ini. Baiklah sekarang kita sudah mempunyai gambaran jelas media, dan orang-orang yang berkemauan keras dan telah dibekali dengan pengetahuan dan ketrampilan. Apa lagi sekarang? Kita harus membagi tugas supaya mereka bekerja dengan arah yang jelas dan tugas yang sudah sesuai. Banyak model pembagian tugas yang ada, namun yang umum dipakai adalah Bagian Redaksi yang bertanggung jawab pada isi media, Keuangan yang mengurusi soal dana, iklan, biaya distribusi, promosi dsb, Litbang yang bertanggung jawab terhadap dokumen-dokumen dan data-data penting komunitas, dan bagian produksi yang nantinya mengerjakan tulisan sampai menjadi bentuk media yang siap edar serta bagian umum yang mengurusi administrasi dan hal lain yang belum tergarap oleh bagian yang lain. Biasanya yang di bagian umum ini adalah pemimpin umum atau penanggung jawab dan Sekretaris umum. Berikut tahapan langkah yang bisa dilakukan untuk menerbitkan Media Warga : 1. Susun visi dan misi. Biasanya, secara redaksional dituangkan dalam motto. Secara ringkas, visi menjawab pertanyaan mengapa media warga itu harus diterbitkan, untuk alasan apa, dan idealisme apa yang melatarbelakanginya. Sedangkan misi merupakan target, sasaran, atau tugas yang diemban oleh media warga. 2. Menentukan nama media warga sesuai dengan visi dan misi. Usahakan nama yang mudah diingat atau mencerminkan sesuatu yang khas di wilayah setempat. 3. Menentukan kriteria berita/tulisan yang akan dimuat atau biasa disebut sebagai kebijakan redaksi. 4. Menyusun organisasi redaksi dan pemasaran/distribusi. SDM yang dilibatkan/direkrut mestilah mereka yang mengerti jurnalistik dan sedikitnya paham bisnis media massa. Untuk buletin, minimal ada pemimpin redaksi dan redaktur, serta bagian distribusi dan iklan. Pemimpin Redaksi tugasnya memimpin rapat redaksi dan mengatur pembagian tugas plus pengawasannya. Ia juga bertanggungjawab secara hukum atas isi buletin. Redaktur tugasnya mengedit (termasuk seleksi dan penulisan) naskah. Misalnya, mengedit halaman satu (laporan utama), berita warga, dan berita-berita internal BKM, dst. 5. Buatlah jadwal kerja, mulai dari rapat redaksi hingga cetak. Ikuti alur kerja berikut: a. Perencanaan isi berita Perencanaan isi berita dilakukan dalam rapat redaksi. Seluruh bagian redaksi mulai dari Pemimpin Redaksi, Redaktur, Reporter hingga Fotografer diharapkan mengikuti rapat redaksi. Bagian usaha juga bisa dilibatkan untuk memberikan masukan berita yang akan dibuat. Rapat redaksi bisa dilakukan setiap tanggal 1 di awal bulan, sekaligus untuk mengevaluasi edisi sebelumnya. b. Pencarian isi berita Tahap ini merupakan kegiatan pengumpulan data atau bahan-bahan tulisan, bisa melalui wawancara atau studi literatur. Selain pihak pengelola yang mencari berita bisa juga berita didapat dari masyarakat yang dimasukan ke pihak pengelola media warga. Contoh: warga


177

memberikan informasi tentang kegiatan di lingkungannya untuk ditayangkan di buletin atau korang kampung. c.

Penulisan Berita Pada proses ini reporter atau pencari berita mengolah bahan tulisan menjadi tulisan alias menulis naskah.

d. Penyuntingan Isi Berita Redaktur melakukan pengeditan, koreksi, dan penyesuaian naskah yang telah dibuat reporter apakah sudah sesuai dengan tema yang diinginkan dan tidak melebihi ukuran/kolom yang tersedia. e. Tata Letak Berita Setelah berita selesai disunting langkah berikutnya adalah masuk ke Graphic Design. Di sini tata letak berita diatur sedemikian rupa sesuai dengan format yang ada. Di bagian ini pula dimasukan foto atau ilustrasi untuk memperkaya berita yang dimuat. f.

Percetakan Langkah terakhir setelah tata letak selesai dilakukan adalah membawa ke percetakan untuk diperbanyak. Jika tidak melalui proses cetak bisa dilakukan penggandaan secara diphotocopy. Dengan alur kerja seperti di atas, tenggat waktu Media Warga diharapkan bisa terpenuhi. Tentukan saja jadwal, misalnya rapat redaksi tiap tanggal 1, tenggat waktu penulisan dan penyuntingan berita tanggal 20, tata letak tanggal 21-22, masuk percetakan tanggal 23-24, selesai deh.

Selamat mencoba!

178


Membangun Kerjasama Kelompok BUJUR SANGKAR BERANTAKAN Strategi ini merupakan permainan yang dibuat untuk membangun kerjasama diantara team / kelompok. Petunjuk : •

Siapkan karton yang telah berbentuk bujur sangkar dengan ukuran yang cukup (20 cm x 20 cm) sebanyak 6 buah.

•

Kemudian potonglah setiap bujur sangkar dengan secara bebas seperti dibawah ini : (untuk lebih memudahkan pemandu mencari pasangannya, maka berilah tanda / hurup pada salah satu sisi disetiap potongnya tersebut , Namur dalam pemberian tanda, jangan sampai terlalu besar yang akhirnya diketahui oleh peserta) c c c

c

c

c

c

•

• • • • • •

Selanjutnya Bujur sangkar yang telah dipotong masukanlah kedalam 4 buah amplop secara acak. Dari 6 bujur sangkar dimasukan ke dalam 4 amplop. Dengan catatan setiap potongan disebar ke berbagai amplop. Hindari memasukan pasangan potongan secara utuh 1 bujur sangkar ke dalam 1 amplop, kaena akan lebih memudahkan menyusunya. Kemudian bagilah peserta menjadi 4 kelompok, dan berilah mereka setiap satu kelompok 1 amplop. setelah terbagi 4 kelompok, maka berilah tugas kepada setiap kelompok untuk menyambungkan setiap potongan yertas yang ada di amplop menjadi bentuk bujur sangkar. Biarlah setiap kelompok mengembangkan strategy dengan catatan hanya pada potongan kertas yang ada. Berilah waktu 10 menit untuk menyusun bujur sangkar tersebut. Apabila di suatu kelompok ada kelebihan potongan kertas atau kekurangan, maka setiap kelompok diperbolehkan untuk menukarkan kepada kelompok lainya yang ada pasangan potongan yertas tersebut. Apaila peserta merasa kesusahan mencari pasangan potongan ketas tersebut, maka pemandu memberikan kode hurup yang telah ditulis pada setiap potongan kertas. Setiap hurup dipasangkan dengan hurup yang sama lagi, seperti contoh diatas.


179

Ngada, 5 November 2009

BKM Trikora Bermitra dengan BLH Ngada untuk Olah Sampah Kehidupan masyarakat di wilayah perkotaan tidak akan pernah lepas dari yang namanya sampah, baik organik maupun sampah non organik. Setiap hari, kedua jenis sampah tersebut dihasilkan dan selalu menjadi permasalahan pemerintah dan masyarakat kota, termasuk di Bajawa, ibu kota kabupaten Ngada. Sampah menjadi momok bagi masyarakat perkotaan, karena menjadi sumber penyakit dan sumber konflik sosial, terutama di lingkungan permukiman. Ini karena bau busuk dan kesan kotor pasti mengusik siapa pun yang melihat dan melewati sampah yang berserakan dan tertumpuk. Sampah mustahil berkurang, apalagi habis! Setiap hari sampah selalu dihasilkan. Kita pasti sependapat, seiyasekata, memandang bahwa sampah kotor dan berbau busuk. Sampah adalah barang atau sesuatu yang tidak berguna lagi. Tapi imej tersebut sekarang harus diubah. Karena, sesuatu yang dianggap tidak berguna (terbuang) ternyata masih menyimpan nilai ekonomis, bahkan bisa menjadi sesuatu yang berguna dan bisa dirupiahkan. Artinya, masih bisa menjadi potensi sumber penghasilan tambahan bagi rumah tangga. Terkait dengan penanganan sampah ini, di daerah-daerah lain sudah mengembangkan pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos, sampah plastik diproses menjadi biji-bijian plastik, kertas dan kardus disulap menjadi kertas/kardus daur ulang. Bajawa, sebagai ibukota Kabupaten Ngada harus menjadi contoh penyelesaian masalah persampahan dan pengelolaan yang benar, agar bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungannya. Dengan motto, “Wujudkan Bajawa sebagai Kota Sahabat yang Bersih dan Hijau”, begitu dikatakan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) kabupaten Ngada. Pemerintah kabupaten (Pemkab) Ngada, melalui BLH yang dikomandani Hilarius Sutanto ini melakukan kerjasama dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Wiu Riwu, kelurahan Trikora, kecamatan Bajawa dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Lingkungan Mora Sama untuk mengelola persampahan. Kesepakatan kerja sama tersebut yang disaksikan oleh Lurah Trikora itu ditandai dengan diluncurkannya dana sebesar Rp 90 juta, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ngada Tahun 2009. Dari pihak BKM sendiri menyiapkan lahan sebagai lokasi untuk pembangunan rumah mesin pengolah sampah, termasuk gudang, serta menyiapkan tenaga kerja.

180


Pada tahap awal kerjasama ini BLH menyiapkan mesin pengolah sampah, dilanjutkan dengan menggelar pelatihan pengolahan sampah menjadi pupuk kompos kepada BKM Wiu Riwu dan KSM Mora Sama, sekaligus membantu mendisain kemasan produk pupuk kompos. Koordinator BKM Wiu Riwu Yoseph Neko mengatakan, saat ini KSM Mora Sama telah memproduksi pupuk bokasi dalam kemasan Netto 5 Kg, dengan harga jual Rp 6.000 per kilogram, walau tempat proses produksinya masih menggunakan salah satu ruangan di BLH. Namun, guna membangun lokasi pembuatan pupuk bokasi yang representatif, kini KSM yang dibantu Tim Fasilitator, tengah merampungkan proposal usulan kegiatan lingkungan, yakni pembangunan rumah mesin dan peralatan produksi lainnya senilai Rp 90 juta (dari dana APBD kabupaten) untuk diajukan ke BLH. “Lokasi pembangunan rumah mesin sudah ada dan lokasi lahan tersebut telah dihibahkan oleh pemiliknya. Sedangkan, format proposal menggunakan format proposal kegiatan lingkungan P2KP,” jelas Yoseph Neko, yang dibenarkan Ketua KSM Mora Sama Willybrodus Roga, seraya menunjukkan proposal di tangannya. Kepala BLH kabupaten Ngada Hilarius Sutanto membenarkan mengenai kemitraan BLH dengan BKM Wiu Riwu, kelurahan Trikora dalam pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos. Selain mengadakan pelatihan kepada BKM dan KSM, lanjut dia, pihak BLH juga menyiapkan mesin produksi dan peralatan pendukung lain, seperti gerobak sampah, serta memberikan bantuan dana yang bersumber dari APDB sebesar Rp 90 juta. Menurut Hilarius Sutanto, jika KSM Mora Sama berhasil dalam pengelolaan sampah organik ini, BLH akan melanjutkan kemitraan dalam pengolahan sampah plastik. Sementara itu, Lurah Trikora Yoseph Bhara, SE, mengaku menyambut baik kerja sama BKM dengan BLH kabupaten Ngada. “Karena, kerja sama ini dapat membantu mengatasi masalah persampahan di Bajawa umumnya dan kelurahan Trikora khususnya. Apalagi, sesuai presentasi yang disampaikan oleh Kepala BLH kabupaten Ngada, ternyata pengelolaan sampah menjadi pupuk bokasi dapat mendatangkan penghasilan baru bagi warga saya di kelurahan Trikora ini,” tuturnya. Lurah Trikora juga sangat antusias ketika pihak BLH menyatakan akan meningkatkan program kemitraan dengan BKM dalam pengolahan sampah plastik, jika BKM dan KSM Mora Sama berhasil dalam pengolahan sampah organik ini. (Marius Y. Aiba, Askot CD Kabupaten Ngada, OC-7 NTT, PNPM Mandiri Perkotaan; Firstavina)


181

Mataram, 14 September 2009 Pagesangan Channeling dengan Pegadaian UPK-BKM Tunas Makmur, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berhasil melakukan channeling dengan Perum Pegadaian dalam pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir. Kelurahan Pagesangan merupakan bagian dari wilayah dampingan P2KP sejak tahun 2004. Kelurahan ini merupakan miniatur Indonesia dengan pelbagai macam suku, ras, agama dan etnis yang tinggal dan bermukim dalam satu tempat. Mayoritas suku di kelurahan ini adalah suku Sasak, Bali, Jawa, Madura, Bugis, etnis Tionghoa dan etnis Arab. Mereka menganut agama yang berbeda-beda pula; Islam, Hindu dan Budha. Dapat dikatakan, Kelurahan Pagesangan merupakan sebuah representasi “Pluralisme yang beradab”. Pasalnya, masyarakat Kelurahan Pagesangan hidup rukun, damai dan sangat toleran, jauh dari huru-hara dan kasak-kusuk. Mencapai Kelurahan Pagesangan hanya membutuhkan waktu 10 menit dari Bandara Selaparang, Mataram. Letaknya berada di bagian Selatan Kota Mataram, bertetangga dengan Kelurahan Sekarbela, yang terkenal sebagai sentra produksi dan jual-beli mutiara. BKM Tunas Makmur, Kelurahan Pagesangan, terbentuk pada 7 Mei 2005 dan telah melaksanakan pemilihan anggota BKM yang kedua pada 12 September 2007. Berdasar musyawarah BKM, bersama dengan seluruh unsur masyarakat, diputuskan akan mengalokasikan dana pinjaman bergulir sebagai modal awal UPK sebesar Rp 167.614.500, hingga akhir Juli 2009, untuk melayani 59 KSM dengan jumlah anggota (pemanfaat) sebanyak 263 orang. Manajer UPK-BKM Tunas Makmur terpilih adalah Roswati, atau akrab dipanggil Bu Ros. Ia menjadi manajer UPK sejak Juni 2008, menggantikan manajer UPK lama. Wanita kelahiran 21 Agustus 1963 ini masih terlihat sangat energik dalam menjalankan tugas tata buku dan administrasi seluruh transaksi keuangan yang berkaitan dengan kegiatan pinjaman bergulir. Ia juga tampak kompak dan guyub bersama Sekretaris BKM Tunas Makmur Eeng Maryani. Berkat kegigihan dan keuletan Bu Ros inilah UPK-BKM Tunas Makmur Kelurahan Pagesangan berhasil melakukan channeling dengan Perum Pegadaian Kota Mataram dalam bentuk penambahan modal pinjaman bergulir. Berawal dari adanya 12 KSM yang tercantum di daftar tunggu

182


dan belum terlayani oleh UPK, padahal mereka sangat membutuhkan penambahan modal usaha. Bu Ros yang telah berikrar untuk menghibahkan sebagian hidupnya untuk memberikan manfaat terhadap sesama, mencari informasi tentang kemungkinan melakukan kerja sama penambahan modal bagi warga miskin dalam menjalankan usahanya. Dengan bantuan Fasilitator Ekonomi Nur Misnah, Bu Ros diajak melakukan negosiasi awal terkait penjajakan kerja sama dengan pihak Pegadaian. Kebetulan Bu Ros memiliki seorang kenalan di perum tersebut. Melalui Heri, kenalan Bu Ros tersebut, diperoleh informasi bahwa Pegadaian memiliki skim program pinjaman bergulir untuk kelompok masyarakat miskin, dengan syarat terdapat lembaga yang bersedia menjadi avalis (penjamin). Tak berselang lama, atas kesepakatan bersama seluruh anggota BKM dan UP-UP, UPK diberikan mandat agar dapat memfasilitasi semua persyaratan dalam menjalin kerja sama dengan Pegadaian. Menyambut tugas yang diamanatkan oleh BKM, ibunda dari Heny Natasya Rosalina ini meningkatkan intensitas koordinasi dengan pihak manajemen Pegadaian. Petugas Pegadaian pun melakukan survai dan analisa kelayakan UPK-BKM sebagai lembaga penjamin, dimulai dengan pemeriksaan terhadap kas harian, Buku Besar dan Neraca Saldo serta buku Laba-Rugi. Selanjutnya, Bu Ros memfasilitasi pembentukan KSM channeling pertama, terdiri dari 12 orang wanita (dalam satu KSM). KSM itu dinamai “Wanita Mandiri”, sebab seluruh anggotanya adalah wanita yang berikrar untuk mandiri dan dapat membantu pendapatan keluarga, sambil memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. Selang tiga hari kemudian, petugas survai dari Pegadaian datang guna melakukan pemeriksaan usaha anggota dan mengetahui bentuk serta lokasi usahanya. Dua hari berikutnya, yakni 9 Juli 2009, seluruh anggota KSM Wanita Mandiri diminta berkumpul di kantor BKM dan dilakukan pencairan dana pinjaman sebesar Rp 30juta, atau Rp 2,5juta per anggota. Jumlah bantuan modal tersebut dirasa sangat berarti bagi masyarakat Kelurahan Pagesangan untuk mengembangkan usahanya. Sebagaimana dirasakan oleh Ketua KSM Faridatul Ain (24). Ia sangat bersyukur mendapat pinjaman modal untuk mengembangkan usaha distribusi tempe dan pracangan di Pasar Pagesangan. Dalam klausul perjanjian antara pihak pegadaian dengan UPKBKM, selaku avalis, jumlah jasa 1,5 persen yang dikenakan kepada KSM—sama dengan jasa pinjaman bergulir yang dikelola UPK—dengan proporsi pembagian 1 persen untuk Pegadaian dan 0,5 persen untuk UPK. Guna meningkatkan intensitas kerjasama, disiapkan KSM berikutnya, dengan jumlah 10 anggota. Kali ini diperkirakan dapat menyerap dana sebesar Rp 25juta. Jika rencana tersebut berhasil artinya beredar dana dari pihak lain (Pegadaian) di tengah masyarakat Kelurahan Pagesangan. Hal


183

ini diharapkan dapat merangsang tumbuh-kembangnya usaha-usaha produtif berskala home industry. Usaha Mikro dan Kecil sebesar Rp 55 juta semakin menguatkan pernyataan bahwa masyarakat adalah tambang emas dan mutiara yang tak ternilai harganya jika digali dengan tekun dan sabar. Dan, akan ditemukan banyak mutiara seperti Bu Ros, yang bertebaran di tengah gerak dan dinamika masyarakat, yang umumnya mulai kedap dengan nilai-nilai kemanusiaan serta melupakan ajaran kitab suci. “Saya berjuang mengobati ketergantungan masyarakat terhadap rentenir dan merasakan kepuasan manakala hidup ini bermanfaat bagi sesama,” kata Bu Ros, di sela-sela kesibukan menjalankan tugas dan kewajibannya. (Baiq Fitri Miswaryuni, S.E., Askot MK Mataram, OC-8 Provinsi NTB, PNPM Mandiri Perkotaan; Firstavina)

184


Tanah h Laut, 3 Juni 2008

Pada ang Rump put Ambun ngan untuk Sapi Berrgulir Desa Ambung D gan memiliki kawasan pa adang rumpu ut lu uas yang sa angat potenssial untuk pengembanga p an p peternakan. P Padang rump put ini telah dimanfaatka an cukup lama oleh masya arakat lokal untuk usah ha p peternakan sa api dan kam mbing. Atas dasar poten nsi ittulah Pemda Kabupaten Tanah Lautt menetapkan n, k komoditi pete ernakan sebagai salah satu komoditi u unggulan ekon nomi rakyat. Desa Ambung D gan termasukk dalam wilayyah Kecamata an P Pelaihari Kabu upaten Tanah h Laut, Provin nsi Kalimanta an S Selatan (Kalse el), yang me erupakan sala ah satu loka asi d dampingan P2 2KP sejak tah hun 2005. Jarrak Kecamata an Pelaih hari ke Banja armasin — Ibukota Proviinsi Kalsel — sekitar 65 kilometer, dengan d jumla ah pendu uduk 243.762 2 jiwa. Menuru ut hasil penda ataan tahun 2005, 2 jumlah penduduk miskin mencapai 64.516 jiwa (26,46 6%). Hampirr 75% mata pencaharian masyarakatnya adalah pe erkebunan da an nakan. petern Dalam m rangka men ningkatkan pe endapatan ekkonomi masya arakat dan mendukung m Prrogram Pemd da Tanah h Laut tentang pengemban ngan komoditti unggulan peternakan, p se erta dengan memanfaatka m an poten nsi lokal yang tersedia beru upa padang rumput sebagai sumber pa akan ternak sa api, maka BKM Ambu ungan Pasar Jayau, J Desa Ambungan, A b bermitra deng gan Dinas Peternakan Kab bupaten Tana ah Laut membentuk m Panitia P Kemitrraan (Pakem). Kemudian, dibuat d propossal program pengembanga p an ternakk sapi yang diusulkan dalam Program PAKET P P2KP. Propo osal tersebut disetujui d dalam penetapan n kegiatan PAKET P2KP dan dilaksanaka an tahun 2006 6, denga an pendanaa an bersumberr dari APBD melalui Dinas Peternaka an Kabupaten Tanah Lau ut sebessar Rp 157,5 juta, ditamba ah swadaya masyarakat m R 10 juta da Rp an BLM Pakett P2KP sebesa ar Rp 30 0 juta. Dana APBD disalurkan kepada Kelompok Tani T Mekar Ja aya Desa Am mbungan untu uk pemb belian sapi seb banyak 42 eko or, yang dipe elihara oleh 21 1 orang petan ni (setiap oran ng memeliharra 2 eko or sapi). Seda angkan, dana BLM PAKET P2KP dimanfatkan untuk membeli 8 ekor e sapi yan ng dipelih hara oleh 8 orang KK miskkin. Pelakssanaan kegia atan ini dikerrjakan dalam dua termin, yaitu termin n pertama pa ada Desembe er 2006--Januari 2007 7 dan termin kedua k pada April A – Mei 200 07. Pelakssanaan progrram PAKET pengembanga p n ternak sap pi ini berdamp pak sangat positif terhada ap peningkatan penda apatan rumah h tangga pem melihara sapi, sehingga ma asyarakat lain n tertarik untu uk nak sapi. Karrena, selain telah t terbuktii mendapat keuntungan, k pemeliharaan n juga mudah h, betern berkat pakan terna ak yang tersed dia di sekitar desa.

Bahan Serahan S | Pela atihan Penguattan BKM tahun n ke 2

185

Guna memastikan terwujudnya keberlanjutan pengembangan program peternakan sapi ke depan, BKM bersama kelompok Tani Mekar Jaya Desa Ambungan sepakat menetapkan aturan main perguliran usaha sapi. Aturan ini bertujuan agar usaha peternakan sapi terus berkembang dan makin menjangkau masyarakat miskin yang memerlukan modal usaha berupa ternak sapi. Aturan main yang disepakati untuk sistem penggemukan sapi adalah keuntungan yang didapat (selisih antara harga penjualan dengan harga pokok pembelian) diberikan kepada pemelihara sebesar 75% dan BKM 25%. Uang pokok akan dibelikan sapi kembali untuk dipelihara oleh masyarakat lain yang belum pernah memelihara. Hasil pembagian keuntungan yang diterima BKM (sebesar 25%) akan digunakan untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan di Desa Ambungan, termasuk membeli sapi baru untuk menambah jumlah pemelihara penggemukan sapi. Hingga kini, jumlah sapi yang telah dijual oleh peternak sebanyak dua ekor dengan harga jual masing-masing Rp 4 juta. Mengingat harga pokok pembelian sapi adalah Rp 3 juta, berarti, ada keuntungan sebesar Rp 1 juta. Sesuai dengan aturan yang disepakati, peternak mendapat keuntungan sebesar Rp 750.000 (75% dari total keuntungan) dan BKM sebesar Rp 250.000 (25% dari total keuntungan). Sedangkan harga pokok pembelian sebesar Rp 3 juta dibelikan sapi kembali untuk dipelihara oleh KK miskin lain. (Tim PAKET KMW IV Kalsel/PAKET KMP P2KP-2, PNPM Mandiri Perkotaan; Firstavina)

186


Prasarana Dasar Infrastruktur

A. Jenis jenis Kegiatan Lingkungan PNPM

Jenis kegiatan lingkungan atau infrastruktur atau sarana & prasarana yang dibangun oleh KSM/PANITIA dalam PNPM Mandiri Perkotaan pada dasarnya bersifat sangat luwes (flexible) sesuai usulan/kebutuhan masyarakat, terutama kegiatan perbaikan dan pembangunan lingkungan baik untuk kepentingan umum (kolektif) maupun kepentingan individu masyarakat miskin (Individual) yang merupakan perasarana dasar. Secara umum jenis – jenis sarana/prasarana dasar yang dibangun dalam PNPM Mandiri Perkotaan, antara lain, meliputi : A.1. Drainase Kegiatan drainase disini dapat meliputi saluran pembuangan air hujan/ air kotor rumah tangga di permukiman, termasuk sumur resapan. Untuk saluran drainase harus memiliki kemiringan pada dasar salurannya dan dinding saluran yang dapat menahan longsoran tanah A.2. Prasarana Air Bersih Pembangunan prasarana Air Bersih ini bersifat mendekatkan jangkauan/ pelayanan air bersih warmis dan warga lainnya Prasarana air bersih dikelompokkan dalam dua sistem yaitu ; 1. Sistem Komunal, pelayanan lebih dari 20 KK, seperti : Pelindung Mata Air (PMA); Instalasi Pengolahan Air Sederhana (IPAS), seperti SPL/SKNT; Sumur Bor (SBR); Hidran Umum (HU); Perpipaan, dll. 2. Sistem Individual, seperti; Sumur Gali (SGL); Sumur Pompa Tangan (SPT); Penampung Air Hujan (PAH) Sistem air bersih sangat ditentukan oleh sumber airnya, karena itu survey sumber air harus dilakukan secara hati-hati dan teliti.

1) Pembuatan Perlindungan Mata Air (PMA)

Bangunan pelindungi mata air terhadap pencemaran disertai bak penampung yang kedap air sebagai penampung air dari mata air sebelum di distribusikan ke masyarakat yang dilengkapi dengan penguras, pipa masuk, pipa keluar, pipa peluap dan meter air dan dapat dilengkapi dengan bangunan penangkap dan pengumpul dari mata air.

2) Instalasi Pengolahan Air Sederhana (IPAS)

Bangunan pengolah air baku untuk keruh menjadi bersih secara sederhana, mudah pelaksanaannya, Murah biaya, mudah dalam operasi dan pemeliharaan.

3) Sumur Bor (SBR)

Sarana penyediaan air bersih (sumur bor), direncanakan bila sumur pompa tangan tidak bisa dilakukan. Harus ada data potensi air tanah yang direkomendasikan dari instansi berwenang (seperti P2AT, Dinas Pertambangan, Dinas Sumber Daya Air setempat). Proses pengoboran, harus dikoordinasikan dengan instansi terkait untuk mendapatkan bimbingan dan pengawasan.

4) Hidran Umum (HU)


187

Sarana penyediaan air bersih bersumber dari air permukaan yang dialirkan melalui perpipaan ke tempat atau distribusi yang bersifat komunal, dapat melalui bak penampung dapat terbuat dari : Fibre glass, pasangan bata dan ferrocement. Bangunan Hidran umum terdiri dari : pondasi, bak penampungan air , lantai dan saluran drainase; Bentuk hidran umum merupakan pemasangan keran dengan diameter tertentu didalam satu areal pemukiman yang dilengkapi dengan lantai yang dapat dipergunakan sebagai sumber air minum dan untuk kegiatan mencuci. Perencanaannya untuk memenuhi kebutuhan beberapa kekeluarga (komunal).

5) Sistem Perpipaan

Jaringan pengaliran (transmisi) air bersih melalui pipa dari bangunan pengambil (sumber air baku) sampai ke pelanggan (SR dan HU) secara gravitasi maupun pompa. Bangunan dan perlengkapan system perpipaan ini terdiri atas : a) Bangunan pengambil air baku (intake, sumur bor, bronkaptering); b) Jaringan pipa transmisi dan pipa distribusi; c) Bangunan penunjang seperti reservoir, Bak pelepas tekan, instalasi pengolah air minum, rumah jaga, dll. d) Perlengkapan pipa seperti : katup (valve), meter air, katup udara, katup penguras, dll; e) Bangunan Pelayanan, seperti Sambungan Rumah (SR), HU; f) Jembatan pipa (siphon).

6) Sumur Gali (SGL)

Sarana penyadap dan menampung air tanah dari akifer yang digunakan sebagai sumber air baku untuk air bersih dan mampu menghasilkan air sebanyak minimal 400 liter setiap hari per keluarga, harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya.

7) Sumur Pompa Tangan (SPT)

Sarana penyediaan air bersih berupa sumur bor, yang digerakkan dengan pompa tangan.

8) Penampungan Air Hujan (PAH)

Tangki penampung penyimpan air hujan selama musim kemarau dengan sistem individual, berfungsi untuk menampung air hujan dari atap rumah dan disalurkan melalui talang pada musim hujan saat musim kemarau, serta menampung air bersih lain seperti dari PDAM yang didistribusikan melalui mobil-mobil tangki, dibatasi hanya untuk air minum saja, dan untuk memenuhi kebutuhan 1 keluarga (bukan fasilitas umum) dan direncanakan untuk memenuhi kebutuhan air + 30 liter/orang/hari. A.3. Prasarana Mandi, Cuci, Kakus Dapat berupa MCK Umum (Komunal) dan Jamban/WC Keluarga (Individual). MCK dapat dibedakan atas 2, yaitu; • MCK umum permukiman, adalah suatu sarana atau fasilitas umum pada lingkungan pemukiman yang digunakan bersama oleh beberapa keluarga (10 – 25 jiwa), untuk mandi, cuci dan buang air dilokasi tertentu yang terdiri dari bangunan bawah yang berupa cubluk atau tangki resapan. • MCK pelayanan umum, adalah suatu sarana atau fasilitas umum didaerah komersial (pasar, pertokoan atau stasiun) yang digunakan bersama oleh beberapa jiwa (10-25 jiwa) untuk mandi, cuci dan buang air dilokasi tertentu yang terdiri dari bangunan bawah berupa cubluk atau tangki resapan.

188


A.4. Jalan dan Bangunan Pelengkapnya Jalan disini adalah jalan yang dapat berfungsi sebagai penghubung antar desa/kelurahan atau ke lokasi pemasaran, atau berfungsi sebagai penghubung hunian/perumahan, serta juga berfungsi sebagai penghubung desa/kelurahan ke pusat kegiatan yang lebih tinggi tingkatannya (kecamatan/kab/kota). Jalan dibangun atau ditingkatkan untuk membangkitkan manfaat-manfaat bagi masyarakat, seperti : • Membuka isolasi; Mempermudah pengiriman sarana produksi; • Mempermudah pengiriman hasil produksi ke pasar, baik yang di desa maupun yang diluar • Meningkatkan jasa pelayanan sosial, termasuk kesehatan, pendidikan dan penyuluhan. Jenis-jenis konstruksi jalan dibedakan atas 3, yaitu Jalan Tanah, Jalan Diperkeras dan Jalan Beraspal ; Jalan Tanah, merupakan badan jalan tanah dengan bahan setempat seperti tanah, pasir, kerikil atau kombinasi ketiganya yang kemudian permukaannya dipadatkan dengan mesin gilas atau stemper atau timbris. Jalan ini dapat merupakan jalan tanah didaerah galian atau didaerah timbunan. Jalan Diperkeras, pada dasarnya ada berbagai macam antar lain;

a) Jalan Kerikil, jalan diperkeras dengan sirtu/kerikil (pasir campur batu), pasir batu diambil dari b)

c) d) e)

alam (sungai) atau campuran antara kerikil ukuran 2 – 5 cm dengan pasir urug. Ketebalan minimum perkerasan Sirtu ini adalah 10 cm. Jalan Telford, jalan yang diperkeras dengan dengan batu belah (telford), terdiri atas pasir urug, batu belah, batu pengisi dan batu tepi. Batu belah disusun sesuai dengan spesifikasi diatas alas pasir urug dengan ketebalan 20 cm. Perkerasan Telford harus bebas dari akar, rumput atau sampah dan kotoran lain. Untuk ketebalan pasir urug minimal 3 cm. Jalan Makadam, jalan Perkerasan Makadam Ikat Basah (Waterbound Macadam), terdiri atas agregat pokok batu ukuran 3 - 5 cm, agregat pengunci dengan batu ukuran 1 – 2 cm dan pasir penutup. Jalan Rabat Beton, jalan perkerasan Beton Tumbuk (Rabat Beton), dari bahan semen pasir dan kerikil dengan perbandingan campuran 1 semen : 3 pasir : 5 kerilil/batu pecah. Tebal perkerasan rabat beton ini minimal 7 cm. Jalan Pavingblock, jalan yang diperkeras dengan beton blok terkunci, komposisi jalan pavingblok meliputi beton pembatas, pasir alas, blok beton pengunci dan pasir pengisi. Ukuran beton blok pada umumnya 60 mm , 80 mm dan 100 mm.

Jalan Beraspal, ada berbagai jenis antara lain; a) Lapis Permukaan Buras (Pelaburan Aspal), merupakan hasil penyiraman/penyomprotan aspal diatas permukaan jalan, kemudian ditabur dengan pasir dan dipadatkan sebagai lapis penutup. b) Lapis Penetrasi Makadam (Lapen), dimana bahan perkerasan terdiri dari susunan batu pokok (3-5cm), batu pengunci (1-2 cm) dan batu penutup (pasir) dan campuran aspal panas sebagai pengikat diantara tiap lapisan dan dipadatkan sebagai lapis penutup. c) Lapis Asbuton Agregat (Lasbutag), dimana bahan perkerasan terdiri dari campuran agregat kasar (batu 3-5cm), agregat halus (batu 2-3cm), bahan pelunak/peremaja dan aspal buton yang dicampur secara dingin sebagai pengikat dan dipadatkan sebagai lapis penutup. Lingkup pekerjaan Pembangunan Jalan Beraspal dibatasi dengan prioritas (1). Perbaikan jalan beraspal yang telah ada (2). Peningkatan jalan Diperkeras yang telah ada.


189

Bangunan Pelengkap Jalan Infrastruktur Bangunan Pelengkap Jalan terdiri, antara lain; a) Gorong-gorong yang berfungsi untuk mengalirkan air yang melewati badan jalan b) Penahan Lereng/Tebing Jalan yang berfungsi untuk menahan terjadinya kelongsoran tanah ke badan jalan atau kelongsoran badan jalan c) Saluran samping jalan. A.5. Jembatan Bangunan konstruksi di atas sungai/ jurang yang digunakan sebagai prasarana lalu lintas darat. Tujuan dari pembangunan jembatan di perdesaan adalah untuk sarana penghubung pejalan kaki atau lalu-lintas kendaraan ringan di perdesaan. Konstruksinya sederhana dengan mempertimbangkan sumberdaya setempat (tenaga kerja, material, peralatan, teknologi) sehingga mampu dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Jenis jembatan dikembangkan antara lain terdiri dari : • Jembatan Beton, • Pelimpas/Bronjong/Batu; • Jembatan Gantung; • Jembatan Gelagar Besi; • Jembatan Kayu, dll. A.6. Prasarana Irigasi (Bangunan Air) Irigasi yang dimaksud disini adalah irigasi yang dikelola oleh masyarakat. Tujuan pembangunan jaringan irigasi perdesaan, yaitu; • Meningkatkan produksi pangan terutama beras. • Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan air irigasi. • Meningkatkan intensitas tanam. • Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dalam pembangunan jaringan irigasi perdesaan. Lingkup pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi sederhana dibatasi dengan prioritas perbaikan/peningkatan atau pembangunan baru irigasi pedesaan. Jenis infrastruktur Bangunan Pengairan/Irigasi yang dapat dibangun antara lain : Embung, Bendung Cerucuk, Bendung Bronjong, Saluran Pembawa & Boks Bagi, Bangunan Pelindung Pantai Sederhana dgn Turap, Bangunan Penahan Longsoran Tanah, dll. A.7. Prasarana Persampahan Prasarana persampahan yang dimaksudkan disini adalah prasarana persampahan dilingkungan permukiman yang mencakup rumah sampah (termasuk TPS) dan Gerobak sampah. A.8. Prasarana Kesehatan Kegiatan yang berkaitan dengan upaya kesehatan yang berbasis masyarakat (UKBM) yang dikembangkan dalam PNPM Perkotaan antara lain: Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pos bersalin desa (Polindes), dalam cakupan layanan wilayah kelurahan/desa. Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perbaikan atau renovasi atau pembangunan baru prasarana pelayanan kesehatan disini harus dikoordinasikan (termasuk desain dan penataan ruang) dan tidak bertentangan dengan kebijakan/perencanaan umum dari dinas Kesehatan/sektor terkait di daerah.

190


A.9. Prasarana Pendidikan Perbaikan/ renovasi prasarana pendidikan baru dikelurahan/desa, seperti Taman Kanak-kanan (TK), Renovasi Sekolah Dasar/Madrasah dan Sekolah Menengah Pertama/MTs. A.10. Prasarana Perumahan/Permukiman Pembangunan rumah keluarga miskin atau perbaikan. A.11. Prasarana Penerangan Umum Prasarana penerangan jalan/ tempat umum (Tiang + Lampu) dan Pembangkit Listrik (Genset/PLTM + Jaringan + Rumah Genset). A.12. Prasarana Perdagangan Prasarana Perdagangan terutama bagi masyarakat miskin, Pasar Desa (termasuk Kios didalamnya) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). A.13.Tambatan Perahu Tempat untuk mengikat/ menambat perahu-perahu saat berlabuh. Fungsi tambatan perahu sebagai tempat untuk mengikat perahu saat berlabuh dan tempat penghubung antar 2 tempat yang dipisahkan oleh laut, sungai maupun danau. Terdapat 2 tipe tambatan perahu; terdiri dari : 1. Tambatan tepi, digunakan apabila dasar tepi sungai atau pantai cukup dalam, dibangun searah tepi sungai atau pantai. 2. Tambatan dermaga, digunakan apabila dasar sungai atau pantai cukup landai, dibangun menjalar ketengah.

B. Standart Minimal Kegiatan Lingkungan PNPM Kegiatan lingkungan PNPM yang dibangun haruslah memiliki persyaratan khusus atau standart minimal sebagai pemenuhan kriteria standart dari segi kelengkapan, kualitas, ketahanan, pemanfaatan serta kenyamanan (aman digunakan). Masing masing jenis kegiatan lingkungan memiliki standart minimal yang harus dipenuhi dalam pelaksaannya, antara lain; B.1. Drainase Pembuatan saluran drainase harus memiliki beberapa kriteria, antara lain; 1. Harus memiliki pengamanan di masing masing sisinya agar tidak tergerus longsor 2. Dasar saluran memadai 3. Saling berhubungan dengan saluran drainase yang telah ada. B.2. Prasarana Air Bersih Prasarana ini diharapkan memiliki keamanan bagi pemanfaat, baik prasarananya maupun kualitas air itu sendiri jika dikonsumsi. Standart yang harus dipenuhi adalah, antara lain; 1. Sumber air bersih agar jauh dari sumber air kotor seperti Septick tank (minimal 10 meter) 2. Penampung air harus terlindung/ tertutup 3. Mudah dalam perawatan 4. Harus memiliki status hasil uji Laboratorium jika dikonsumsi B.3. Prasarana Mandi, Cuci, Kakus Pada pembangunan prasarana MCK harus memiliki beberapa criteria sebagai standart minimal, antar lain;


191

1. 2. 3. 4.

Memiliki Memiliki Memiliki Memiliki

sumber air dengan jarak minimal 10 meter dari septick tank pencahayaan dan ventilasi yang cukup septicktank yang kedap air dan rembesan serta pipa udaranya saluran buangan limbah cuci maupun mandi

B.4. Jalan dan Bangunan Pelengkapnya Prasarana jalan harus berikut pelengkapnya sudah merupakan standart yang harus dipenuhi baik struktur/ konstruksi maupun kualitas bahannya, seperti; 1. Pemilihan jenis jalan dan konstruksi agar disesuaikan dengan kondisi setempat 2. Pemilihan kualitas bahan harus diperhatikan 3. Memiliki kemiringan jalan (punggung sapi) 4. Memiliki saluran air disisi jalan 5. Memiliki dilatasi jalan (pada jalan rabat) B.5. Jembatan Jembatan memiliki berbagai jenis seperti jembatan beton, jembatan besi, jembatan kayu dan jembatan gantung bahkan jembatan pelimpas dan memiliki persyaratan standart tersendiri. Secara umum dalam pembuatan jembatan memiliki syarat, antara lain; 1. Penentuan jenis disesuaikan dengan kondisi setempat 2. Harus menggunakan kualitas bahan yang baik 3. Memiliki kenyamanan dan keamanan pemanfaat 4. Pemilihan konstruksi yang tepat sesuai kebutuhan B.6. Prasarana Irigasi (Bangunan Air) Bangunan air terdiri dari Bangunan Penyedia, Bangunan Pembawa, Bangunan Pemanfaat dan Bangunan Pengaman, yang secara umum berfungsi sabagai penyimpan air dan dapat mengalirkannya sesuai yang diinginkan dengan cara membendung, dan yang perlu diperhatikan adalah; 1. Menyesuaikan dengan kondisi setempat 2. Pemilihan konstruksi dan bahan material tepat sesuai fungsi kebutuhan B.7. Prasarana Persampahan Adalah merupakan prasarana pembuangan limbah padat yang perlu mendapat perhatian khusus, karena perlu memperhatikan faktor lingkungan terutama terhadap bau yang ditimbulkan. Prasarana dan sarana persampahan terdiri dari lahan pembuangan sampah (TPA atau TPS) maupun peralatan pendukung persampahan (gerobak ataupun tong sampah). Pemenuhan yang harus diperhatikan adalah, antara lain; 1. Status lahan untuk TPA/ TPS harus jelas 2. Sedapat mungkin TPA/ TPS jauh dari rumah warga 3. TPA/ TPS harus berupa bak penampung dan memiliki tutup serta ada saluran pembuangan air 4. TPS dirumah warga harus memiliki penutup B.8. Prasarana Kesehatan Umumnya prasarana kesehatan identik dengan posyandu, yaitu berupa bangunan rumah dengan beberapa penyekat ruang sesuai fungsinya, dan diharapkan memiliki ketentuan yaitu; 1. Lingkungan disekitar harus bersih dan tidak jauh dari permukiman warga 2. Memiliki pencahayaan dan ventilasi yang cukup 3. Ada sumber air yang memadai

192


B.9. Prasarana Pendidikan Prasarana pendidikan umunya hanya berupa peningkatan ruang kelas atau sarana pendukung permainan bagi murid, yang perlu diperhatikan adalah; 1. Status lahan/ sekolah itu harus jelas 2. Tidak jauh dari permukiman warga 3. Ruang kelas cukup penerangan dan ventilasi B.10. Prasarana Perumahan/Permukiman Prasarana perumahan yang diharapkan adalah terbangunnya rumah sehat dengan standart yang harus ada minimal adalah; 1. Memiliki pencahayaan dan ventilasi yang cukup 2. Memiliki kualitas bahan material yang baik 3. Memiliki konstruksi yang layak baik pondasi, tiang, dinding hingga penutup atap 4. Memiliki jamban rumah tangga B.11. Prasarana Penerangan Umum Merupakan prasarana pelengkap dilingkungan permukiman berupa penerangan jalan lingkungan dan bersumber dari listrik rumah warga secara swadaya, namun harus diperhatikan adalah; 1. Letak posisi harus terlindungi dari cuaca hujan 2. Aman dari jangkauan anak anak 3. Mudah dalam perawatan/ penggantian B.12. Prasarana Perdagangan Ada beberapa kriteria dalam mengartikan perdagangan yaitu kios, los pasar dan pasar, walaupun kios merupakan bagian dari pasar atau kios yang berdiri sendiri. Yang perlu diperhatikan adalah; 1. Tidak jauh dari permukiman warga dan mudah dijangkau 2. Pasar harus memiliki utilitas yang baik (drainase, listrik, air bersih dan penampung sampah) 3. Kualitas bahan dan konstruksi harus terjamin 4. Memiliki kenyamanan dan kebersihan yang memadai B.13. Tambatan Perahu Tambatan perahu dapat pula berfungsi selain menambatkan perahunya juga sebagai sarana lalu lintas orang dan barang, sehingga ada beberapa hal yang harus dipenuhi demi keamanan dan kenyamanan penggunanya, yaitu; 1. Pemilihan lokasi yang tepat antara lain memiliki arus air yang tenang 2. Perhatikan permukaan air saat pasang atau surut 3. Pemilihan bahan material yang tepat

Sabtu, Mei 15, 2010

Pelayanan Dasar (MDGs) di Indonesia Tujuan Pembangunan Milenium berisikan tujuan kuantitatif yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu, terutama persoalan penanggulangan kemiskinan pada tahun 2015. Tujuan ini dirumuskan dari ‘Deklarasi Milennium’, dan Indonesia merupakan salah satu dari 189 negara penandatangan pada September 2000.


193

Delapan Tujuan Pembangunan Milenium juga menjelaskan mengenai tujuan pembangunan manusia, yang secara langsung juga dapat memberikan dampak bagi penanggulangan kemiskinan ekstrim. Masing-masing tujuan MDGs terdiri dari target-target yang memiliki batas pencapaian minimum yang harus dicapai Indonesia pada 2015. Buku ini berisikan sekelumit gambaran mengenai 8 tujuan Pembangunan Milenium, pencapaian serta tantangannya dalam mencapai 18 target tersebut di Indonesia Untuk mencapai tujuan MDG tahun 2015 diperlukan koordinasi, kerjasama serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, utamanya pemerintah (nasional dan lokal), masyarakat sipil, akademia, media, sektor swasta dan komunitas donor. Bersama-sama, kelompok ini akan memastikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai tersebar merata di seluruh Indonesia.Pemerintah Indonesia tetap memegang komitmenya untuk melaporkan kemajuan pencapaian MDGs. Tujuan Ke-1: Mengentasan Kemiskinan Ekstrim dan Kelaparan Target 1: Menurunkan hingga setengahnya Penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan ekstrim hingga 50%Target 2: Mengurangi Jumlah penduduk yang menderita kelaparan hingga setengahnya.

Situasi Saat Ini Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencapai Target pertama MDGs. Pada tahun 1990, 15,1% penduduk Indonesia berada dalam kemiskinan ekstrim. Jumlahnya saat itu mencapai 27 juta orang. Saat ini proporsinya sekitar 7,5% atau hampir 17 juta orang. Pada tingkat nasional, dengan usaha yang lebih keras, Indonesia akan dapat mengurangi kemiskinan dan kelaparan hingga setengahnya pada 2015. Meskipun begitu, masih terdapat perbedaan yang cukup besar antara daerah kaya dan miskin. Banyak daerah miskin di perdesaan, terutama di wilayah timur Indonesia yang memerlukan kerja lebih keras untuk mencapai target mengurangi kemiskinan dan kelaparan. Tindak LanjutPencapaian tujuan MDG yang pertama tahun 2015 hanya akan dapat dilakukan dengan keikutsertaan dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan di setiap kabupaten dan kota. Masyarakat miskin di Indonesia memerkukan akses yang lebih baik untuk mendapatkan makanan, air bersih, pelayanan kesehatan dasar dan pendidikan. Masyarakat miskin juga membutuhkan jalan dan infrastruktur lain untuk mendukung aktivitas ekonomi, dan membuka akses pasar untuk menjual produksi mereka. Tingkat pendapatan masyarakat miskin di Indonesia akan meningkat dengan peningkatan kesempatan kerja dan pengembangan usaha. Perubahan mendasar perlu dilakukan pada tingkat pembuatan kebijakan. Kebijakan yang pro-kemiskinan harus mulai dikembangkan. Dalam era desentralisasi, tanggungjawab pembuatan kebijakan dan penganggaran dibuat di tingkat lokal oleh pemerintahan daerah. Masyarakat sipil dan kalangan swasta, media dan akademisi dapat pula membantu pemerintah dengan menyampaikan kebutuhan kaum miskin melalui advokasi dan keterlibatan langsung dengan pembuat kebijakan. Keluarga dan kelompok masyarakat di seluruh Indonesia juga harus diberdayakan untuk lebih berperan aktif dalam menentukan dan meraih yang mereka perlukan. Pembangunan berkelanjutan harus dimulai dari akar rumput, dan kemudain bergerak ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk membantu kaum miskin agar lebih sejahtera, mereka harus diberi sumberdaya yang cukup untuk membantu mereka tumbuh dan mebjadi sejahtera. Tujuan Ke-2: Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua

194


Target 3: Pada 2015, semua anak Indonesia, baik laki-laki maupun prempuan, akan dapat menyelesaikan pendidikan dasar

Situasi Saat Ini Target MDG kedua adalah mencapai pendidikan dasar untuk semua pada 2015. Ini artinya bahwa semua anak Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, akan dapat menyelesaikan pendidikan dasar. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memenuhi target ini dengan mencanangkan Program Wajib Belajar 9 tahun. Kebijakan ini terbukti telah meningkatkan akses untuk pendidikan SD. Akan tetapi, masih banyak anak usia sekolah di pelosok negeri yang belum dapat menyelesaikan SD-nya. Bahkan di perdesaan, tingkat putus sekolah dapat mencapai 8,5%. Kualitas pendidikan di Indonesia selama ini masih perlu ditingkatkan dan manajemen pendidikan juga kurang baik. Tindak Lanjut apabila target kedua ini ingin dicapai, seluruh pemangku kepentingan diseluruh negeri, termasuk pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat sipil, masyarakat umum, akademisi, sektor swasta dan media perlu untuk bekerja sama memastikan bahwa kebijakan, strategi dan program di masa yang datang terkait Program Wajib belajar 9 tahun harus terfokus pada peningkatan akses dan memperluas kesempatan belajar kepada seluruh anak usia sekolah , terutama mereka yang berada di daerah miskin dan daerah pedalaman. Dinas Pendidikan di daerah juga perlu untuk meningkatkan kualitas dan kesesuaian pendidikan dasar untuk memastikan bahwa seluruh lulusannya akan memiliki kemampuan dasar untuk bekerja atau meneruskan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Sistem manajemen sumberdaya pendidikan juga perlu ditingkatkan, sehingga seluruh lembaga yang terkait dengan pendidian dasar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara lebih efisien dan efektif. Kunci dari kesusksesan pemerintah dalam mensukseskan pendidikan dasar 9 tahun adalah dengan keterlibatan orang tua murid dan tokoh masyarakat, sertaorganisasi masyarakat sipil dan sektor swasta. Kelompok pemangku kepentingan ini akan membantu memobilisasi berbagai sumberdaya untuk mendukung tercapainya tujuan program Wajar 9 Tahun. Selain itu, kesempatan juga perlu diperluas kepada sekolah swasta dan lembaga pendidikan berbasis masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan dasar. Tujuan Ke-3: Mendukung Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan Target 4: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan sekolah menengah di Indonesia Situasi Saat Ini Indonesia telah mencapai banyak kemajuan dalam mengatasi persoalan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Program Wajib belajar 9 tahun telah membawa dampak positif dalam pengurangan kesenjagan dalam dunia pendidikan. Rasio antara partisipasi murid laki-laki dan perempuan, baik partisipasi bersih amupun kotor, sudah hampir mencapai 100% di seluruh tingkat pendidikan. Akan tetapi, keberhasilan ini masi perlu ditingkatkan, terutama untuk kelompok usia yang lebih tua. Masih terdapat cukup banyak kesenjangan dan anggapan yang salah dalam konteks peranan dan gender di masyarakat. Persepsi yang salah ini hampir terjadi di semua aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan (kesempatan dan kesetaraan imbalan) hingga keterwakilan di bidang politik. Proporsi perempuan dalam pekerjaan non-pertanian relative stagnan, begitu pula debngan keterwakilan perempuan di parlemen, yang masing-masing masih berkisar pada 33% dan 11%. Tindak LanjutPemerintah Indonesia saat ini tengah melakuan banyak strategi untuk mendukung pencapaian tujaun ketiga MDG. Selain program gender di bidang pendidikan, upaya juga dilakukan untuk meningkatkan kesempatan bagi perempuan untuk bekerja di sektor nonpertanian dan kesetaraan imbalan. Aspek pemberdayaan perempuan merupakan langkah penting


195

untuk mencapai tujuan ketiga MDG, termasuk juga peningkatan keterwakilan perempuan dalam aspek politik. Mekipun Pasal 27 UUD 45 menjamin kesetaraan hak bagi seluruh penduduk Indonesia – laki-laki maupun perempuan, cukup banyak ditemukan praktek-praktek yang justru mendiskriminiskian dan memicu terjadinya kesenjangan, terutama di tingkat daerah. Hal ini mencakup implementasi peraturan daerah yang mengandung unsur dualisme yang tidak sesuai dengan UUD 45. Seluruh pemangku kepentingan di Indonesia, termasuk Pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi dan media dapat berperan dalam mencegah dampak negatif dari praktek semacam ini, dengan cara berpedoman secara teguh terhadap hak konstitusional setiap warga negara. Tujuan Ke-4: Mengurangi Tingkat Kematian Anak Target 5: Mengurangi hingga dua pertiga-nya , tingkat kematian anak dibawah usia 5 tahun

Situasi Saat Ini Di Indonesia, dari setiap 1.000 kelahiran, 40 diantaranya akan mennggal sebelum mereka berusia 5tahun. Statistik ini dikenal dengan Angka kematian Balita (AKB). AKB Indonesia saat ini adalah yang tertinggi diantara Negara ASEAN lain. Meskipuns demikian, Indonesia sebenarnya telah mencapai tujuan keempat MDG. Hal yang menjadi pekerjaan kita sekarang adalah memastikan bahwa anak-anak Indonesia mendapatkan hak konstitusional mereka. UU no 23 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan keamanan sosial menurut kebutuhan fisik, psikis dan sosial mereka. Sepertiga kematian bayi di Indonesia terjadi pada bulan pertama setelah kelahiran, 80% diantaranya terjadi pada minggu pertama. Penyebab utama kematian adalah infeksi pernafasan akut, komplikasi kelahiran dan diare. Selain penyebab utama, beberapa penyakit menular seperti infeksi radang selaput otak (meningitis), typhus dan encephalitis juga cukup sering menjadi penyebab kematian bayi. Tindak Lanjut Program Nasional Anak Indonesia menjadikan issu kematian bayi dan balita sebagai salah satu bagian terpenting. Program tersebut merupakan bagian dari Visi Anak Indonesia 2015, sebuah gerakan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, dari mulai pemerintah, sektor swasta hingga akademisi dan masyarakat sipil. Bersama-sama, kelompok ini berusaha meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejaheraan Bayi dan Balita. Selain mempromosikan hidup sehat untuk anak dan peningkatan akses dan kualitas terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif, bagian dari Target keempat MDG adalah untuk meningkatkan proporsi kelahiran yang dibantu tenaga terlatih, sehingga diharapkan terjadi perubahan perilaku di masyarakat untuk lebih aktif mencari pelayanan kesehatan, terutama untuk anak dan balita. Tujuan Ke-5: Meningkatkan Kesehatan Ibu Target 6: Menurunkan ¾-nya Tingkat Kematian Ibu di Indonesia

Situasi Saat Ini Resiko kematian ibu karena propses melahirkan di Indonesia adalah 1 kematian dalam setiap 65 kelahiran. Setiap tahun diperkirakan terjadi 20.000 kematian ibu karena komplikasi sewaktu melahirkan dan selama kehamilan. Tingkat Kematian Ibu dihitung berdasarkan jumlah kematian setiap 100.000 kelahiran. Penyebab utama kematian ibu di Indonesia adalah haemorrhage, eclampsia yang menyebabkan tekanan darah tinggi sewaktu kehamilan, komplikasi karena aborsi, infeksi dan komplikasi sewaktu melahirkan. Meskipun Indonesia belum memiliki sistem pendataan

196


yang baik untuk mendapatkan infromasi mengenai AKI, para ahli memperkirakan bahwa AKI pada tahun 1992 di Indonesia adalah 425 Lebih dari satu dekade kemudian, angkanya berubah menjadi 307 per 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan laju ini, diperlukan usaha yang jauh lebih besar untuk mecapai Target MDG ke 5. Selain itu, perhatian khusus harus diberikan kepada daerah miskin, terutama di bagian timur Indonesia, dimana banyak daerah masih memiliki tingkat kematian ibu tertinggi di Indonesia, dan juga karena daerah tersebut memiliki infrastruktur yang sangat terbatas. Tindak LanjutYang sangat diperlukan oleh Ibu adalah peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan berualitas untuk ibu dan anak, terutama selama dan segera setelah kelahiran. Selain peningkatan pelayanan kesehatan, perlu juga diadakan perubahan perilaku masyarakat yang paling rentan terhadap kematian ibu. Hal ini termasuk peningkatan pengetahuan keluarga mengenai status kesehatan dan nurtisi, serta pemberitahuan mengenai jangkauan dan macam pelayanan yang dapat mereka pergunakan. Pemerintah juga perlu untuk meningkatkan sistem pemantauan untuk mencapai tujuan MDG ke 5. Peningkatan sistem pendataan terutama aspek manajemen dan aliran informasi terutama data dasar infrastruktur kesehatan, serta koordinasi antara instansi terkait dengan masyarakat donor juga perlu ditingkatkan untuk untuk menghindari overlap dan kegiatan yang tidak tepat sasaran, sehingga peningkatan kesehatan ibu dapat dicapai secara lebih efektif dan efisien. Tujuan Ke-6: Memerangi HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya Target 7: Menghentikan dan mulai menurunkan kecenderungan penyebaran HIV/AIDS di IndonesiaTarget 8: Menghentikan dan menurunkan kecenderungan penyebaran Malaria dan penyakit menular lain di Indonesia.

Situasi Saat Ini AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) adalah penyakit yang disebabkan oleh HIV (the Human Immunodeficiency Virus) . HIV dapat merusak siste kekebalan tubuh terhadap penyakit dan infeksi, sehingga dapat menyebabkan kematian bagi penderitanya. Pengobatan dengan Anti Retro Viral (ARV)dapat mennghambat perkembangan penyakit AIDS dan oleh karena itu meningkatkan kondisi tubu penderitanya. Tetapi obat ini tidak dapat menyembuhkan HIV, karena balum ditemukan obat untuk HIV dan AIDS. HIV disebarkan melalui kontak seksua dan melalui darah yang sudah terinfeksi. Sejak pertama kali ditemukan pada tahun 2007, jumlah penderitanya terus meningkat. Hingga Maret 2007 hampir 8.988 kasus AIDS dan 5.640 kasus HIV dilaporkan. Menurut beberapa ahli, jumlah ini hanya sebagian kecil dari keseluruhan penderita yang ada. Kalompok masyarakat yang paling beresiko untuk terinfeksi penyakit ini adalah Pekerja seks komersial dan pelanggannya, serta pengguna narkoba suntik. Selain itu, kesadaran dan pengetahuanyang benar mengenai HIV dan AIDS juga masih merupakan persoalan besar di Indonesia. Lebih dari sepertiga perempuan dan seperlima laki-laki belum pernah mendengar sama sekali mengenai HIV/AIDS. Apabila kecenderunganseperti ini tidak berubah, diperkirakan lebih dari 1 juta masyarakat Indonesia akan terinfeksi pada 2010. Penyakit lain yang juga menjadi perhatian MDG 6 adalah Malaria dan Tubeculosis (TBC). Setiap tahun diperkirakan terdapat 18 juta kasus Malaria dan lebih dari 520 ribu kasus TBC. Tindak LanjutUpaya pemerintah untuk memerangi HIV/AIDS dilaksanakan oleh Komisi Nasional Pemnanggulangan AIDS (KPA), sebuah badan nasional yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan kampanye danpemberian informasi yang benar mengenai HIV/AIDS, penyebarannya dan apa saja yang dapat dilakukan oleh setiap orang untuk menghindari dan melindungi diri mereka dari tertular penyakit tersebut. KPA juga membentuk masyarakat untuk mengerti bagaimana hidup bersama ODHA dan untuk tetap hidup secara produktif. Upaya peningkatan pemantauan dan peningkatan fasilitas kesehatan dan perawatan untuk ODHA juga perlu


197

dilakukan. Setiap warga negara dapat membantu menghentikan penyebaran HIV dengan mengurangi resiko penularan dengan melakukan praktek seksual yang aman dan menggunakan kondom secara teratur. Kampanye mengenai Roll Back Malaria dan DOTS juga termasuk usaha yang secara periodik dilakukan untuk memerangi Malaria dan TBC. Tujuan Ke-7: Memastikan Kelestarian Lingkungan Target 9: Mengintergrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam kebijakan dan program pemerintah Indonesia, serat mengembalikan sumberdaya yang hilangTarget 10: Mengurangi hingga setengahnya proporsi masyarakat Indonesia yang tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar.Target 11: Meningkatkan secara signifikan kehidupan masyarakat yang hidup di daerah kumuh.

Situasi Saat Ini Antara tahun 1985 dan 1997, laju deforestasi di Kalimantan, Maluku, Papua, ulawesi dan Sumatra adalah 1.8 juta hektar per tahun. Ancaman utama tehadap hutan hujan Indonesia adalah pembalakan liar di kawasan hutan lindung. Di era desentralisasi dan otonomi daerah, lebih banyak hutan yang dikeploitasi, pembalakan liar semakin menjadi-jadi dan batas kawasan lindung sudah tidak diperdulikan lagi. Panyebab utamanya adalah lemahnya supresmasi hukum dan kurangnya pengertian dan pengetahuan mengenai ptujuan pembangunan jangka panjang dan perlindungna biosphere. Air - Kualitas air yang sampai ke masyarakat dan didistribusikan oleh PDAM ternyata tidak memenuhi persyarat air minum aman yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan. Hal ini utamanya disebabkan oleh kualitas jaringan disribusi dan perawatan yang kemudian menyebabkan terjadinya kontaminasi. Sanitasi - Berdasarkan data terahir yang tersedia, akses masyarakat secara umum terhadap fasilitas sanitasi adalah 68%. Akan tetapi, tampaknya sanitasi tidak menjadi prioritas utama pembangunan, baik di tingkat nasional, regional, badan legislative maupun sektor swasta. Hal ini tampat dari relatif kecilnya anggaran yang disediakan untuk sanitasi. Tindak Lanjut akses dan ketersediaan informasi mengenai sumberdaya alam dan lingkungan merpakan aspek yang perlu ditingkatkan. Program yang seperti ini dapat membantu memperkaya pengetahuan dan wawasan kelompok masyarakat yang hidup di daerah perdesaan dan daerah terpencil mengenai pentingnya perlindungan terhadap lingkungan. Hal ini juga perlu disandingkan dengan promosi mengenai kesehatan dan kebersihan, sehingga masyarakat akan lebih mengerti petingnya air bersih dan dapat berpartisipasi aktif menjaga dan merawat fasilitas air bersih yang ada. Kampanye mengenai pentingnya sanitasi juga perlu dilakukan kepada pemerintah, pembuat kebijakan, dan badan legislatif, termasuk juga kapada masyarakat. Diperlukan investasi dan prioritisasi yang lebih besar untuk meningkatkan akses terhadap air bersih dan pelayanan sanitasi untuk masyarakat di seluruh Indonesia. MDG 8: Mengembangkan Kemitraan untuk Pembangunan Target 12: Mengembangkan sistem keuangan dan perdagangan yang terbuka, berbasis peraturan, dapat diprediksi, dan tidak diskriminatifTarget 13: Mengatasi persoalan khusus dari negara-negara paling tertinggal. Hal ini termasuk akses bebas tariff dan bebas kuota untuk produk eksport mereka, meningkatkan pembebasan utang untuk negara berutang besar,

198


penghapusan utang bilateral resmi dan memberikan ODA yang lebih besar kepada Negara yang berkomitmen menghapuskan kemiskinan.Target 14: Mengatasi kebutuhan khusus di negaranegara daratan dan kepulauan kecilTarget 15: Menangani hutang negara berkembang melalui upaya nasional maupun Internasional agar pengelolaan hutang berkesinambungan dalam jangka panjang.Target 16: Bekerja sama dengan negara berkembang mengembangkan pekerjaan yang layak dan produktif untuk kaum mudaTarget 17: Bekerjasama dengan Perusahaan Farmasi, memberikan akses untuk penyediaan obat-obatan penting dengan harga terjangkau di negara berkembangTarget 18: Bekerjasama dengan swasta dalam memanfaatkan teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan kedelapan berisikan aksi yang harus dilakukan oleh Negara maju kepada negara berkembang untuk mencapai Tujuan 1-7 MDG. Konsensus Monterrey – yang merupakan hasil dari Konferensi Internasional tentang Pembiayaan untuk Pembangunan tahun 2002 – dipandang sebagai unsure kunci Tujuan 8. Konsensus tersebut berintikan kebebasan perdagangan, aliran dana swasta, utang, mobilisasi sumberdaya domestic dan hibah untuk pembangunan. Berkaca pada fakta bahwa investasi dalam bidang kesehatan publik adalah investasi yang non-profit, hibah menjadi penting, terutama di sector kesehatan. Diposkan oleh sanitasi bersih di 9:24 AM http://www.sanitasibersih.blogspot.com


199

Layanan Pendidikan yang Diperuntukkan bagi Masyarakat Miskin Sekolah Dasar: Tidak Sepenuhnya Gratis – Walaupun Ada Bantuan Pemerintah

Kurangnya pendidikan merupakan fakta adanya masyarakat miskin di Indonesia. Enam dari delapan lokasi, masyarakat miskin mempunyai karakteristik kemiskinan sebagai: “Anak-anak yang berasal dari keluarga miskin sering tidak terdaftar di sekolah dasar/tidak menyelesaikan sekolah dasar/hanya berhasil menyelesaikan sekolah dasar.” Di bulan Juli 2005, pemerintah Indonesia berjanji untuk menyediakan pendidikan dasar sembilan tahun untuk semua anak-anak usia sekolah melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Meskipun demikian, masyarakat miskin tetap harus membayar uang pangkal sekolah yang besar (kadang disebut sebagai biaya gedung), terutama di Jawa Walaupun murid-murid dilaporkan tidak lagi membayar uang sekolah bulanan (yang berkisar antara Rp.2.000 dan Rp.17.000 sebulan), biaya untuk pembelian uang buku, seragam, pelajaran komputer, ujian, dan ijazah bisa mencapai Rp.100.000 – Rp.150.000 per anak per tahun. Biaya tambahan yang “terselubung” meliputi sepatu (diharuskan oleh beberapa sekolah), tas sekolah, makanan ringan, dan sebagainya

Layanan Kesehatan: Pra-persalinan, Persalinan, dan Layanan untuk Bayi

Tersedianya berbagai jenis layanan publik serta persepsi tentang nilai dan mutu layanan tersebut merupakan factor penentu apakah rakyat akan memilih terhadap kesehatan atau tidak. Biasanya, perempuan memilih berdasarkan penyedia layanan tersebut, sementara pilihan laki-laki menentukan pilihan bereka berdasarkan besarnya-kecilnya biaya (rata-rata Rp.10.000,-). Setiap pilihan sangat rasional, berdasarkan pertimbangan keuntungan dan biaya sejauh dijangkau oleh masyarakat miskin. Kebijakan untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada rakyat hanya dapat efektif jika pembuat kebijakan semacam itu mampu memahami cara berpikir dan hal-hal yang melandasi pengambilan keputusan mereka. Selama tahun 1990-an, bidan di desa yang sudah terlatih diperkenalkan di seluruh Indonesia sebagai upaya untuk menurunkan tingkat kematian ibu yang tinggi. Satu dekade kemudian, bidan di desa tampaknya tidak mengubah kecenderungan masyarakat miskin untuk memilih menggunakan jasa dukun beranak yang juga memberikan layanan pra-persalinan dan persalinan.

Sarana Air “Bersih” yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat miskin

Masyarakat miskin di Indonesia tidak memiliki akses terhadap sarana air yang disediakan pemerintah tetapi mereka membeli air dengan harga 15 sampai 30 kali tarif penggunaan air PDAM.

Suara Masyarakat Miskin: Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin di Indonesia Oleh : Nilanjana Mukherjee Indopov World Bank

200



201

202



203

204



205

206



207

BKM/LKM sebagai Organisasi Nirlaba Sebagai suatu organisasi nirlaba, BKM/LKM lebih berorientasi pada visi/misinya ketimbang untuk mencari keuntungan (laba), yaitu mendukung, mendorong serta memperkuat berbagai kepentingan masyarakatnya guna perbaikan sehingga menjadi lebih baik. Suatu organisasi nirlaba adalah suatu organisasi yang tujuan utamanya adalah mendukung atau terlibat aktif dalam berbagai aktifitas publik tanpa berorientasi mencari keuntungan moneter atau komersil. Organisasi nirlaba mencakup berbagai bidang, antara lain lingkungan, bantuan kemanusiaan, konservasi, pendidikan, kesenian, isu-isu sosial, derma-derma, pendidikan, pelayanan kesehatan, politik, agama, riset, olahraga, dan lain-lain. *Sumber: http://en.wikipedia.org

Keuntungan yang diperoleh oleh BKM /LKM selama menjalankan kegiatan-kegiatannya akan didayagunakan kembali melalui penyelenggaraan berbagai program kerja dalam rangka pencapaian visi/misi keberadaan BKM/LKM. Hal inilah juga yang membedakannya dengan organisasi profit. Pada organisasi profit, yang memang berorientasi semata keuntungan, berbagai laba yang diperolehnya akan dinikmati hanya oleh pihak-pihak yang menjadi “pemiliknya”. Perbandingan Ciri-ciri Organisasi Profit dan Nonprofit (BKM/LKM) Aspek

BKM/LKM Komunitas, Pengelola 1. Kepemilikan Pendiri, Pemilik Modal ditetapkan berdasarkan musyawarah komunitas Visi/misi: Pemberdayaan masyarakat. Keuntungan Ekonomi (Laba) Keuntungan yang diperoleh 2. Orientasi Keuntungan yang diperoleh didayagunakan kembali dinikmati oleh pemilik untuk menjalankan berbagai program kerja guna mencapai visi/misi Donasi 3. Sumber Investor dan Pengguna CSR Pendanaan jasa/produk APBN/APBD Berbagai program dan layanan untuk memperbaiki dan meningkatkan 4. Jenis Layanan Produk dan atau Jasa Layanan kesejahteraan dan layanan publik komunitas yang dilayaninya Komunitas yang 5. Pertanggungdilayaninya, Publik, serta Pada pemilik dan investor jawaban Pihak-pihak yang menjadi sumber pendanaan Sebagai suatu organisasi nirlaba, BKM/LKM membutuhkan pengelolaan yang berbeda dengan organisasi profit dan pemerintahan. Pengelolaan organisasi nirlaba dan kriteria-kriteria

208

Organisasi Profit


pencapaian kinerja organisasi tidak berdasar pada pertimbangan ekonomi semata, Namun, terutama pada perbaikan dan peningkatan kehidupan komunitas yang dilayaninya; Memberdayakan sesuai dengan konteks hidup dan potensi-potensi kemanusiaannya. Sifat sosial dan kemanusiaan sejati merupakan ciri khas pelayanan organisasi-organisasi nirlaba. Manusia, di dalam organisasi nirlaba (BKM/LKM), menjadi pusat sekaligus agen perubahan dan pembaruan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan kesejahteraan, kesetaraan gender, keadilan, dan kedamaian, bebas dari konfilk dan kekerasan. Pengelolaan BKM/LKM, membutuhkan kepedulian dan integritas pribadi dan organisasi sebagai agen perubahan masyarakat.


209

Nasib BKM Bersama Kita Bisa Pertama sekali, sewaktu PNPM Mandiri Perkotaan disosialisasikan kepada masyarakat Kelurahan Perintis Perjuangan, warga masyarakat menerimanya dengan penuh pengharapan. Setiap ada musyawarah, baik itu di tingkat kelurahan maupun pertemuan di tingkat RT yang diadakan Faskel, selalu banyak yang hadir. Hal ini juga dibuktikan dengan banyaknya warga masyarakat yang mendaftar untuk jadi relawan. Tahapan demi tahapan dilalui, dengan dipandu Faskel relawan dibekali dengan nilai-nilai dasar yang sudah mulai pudar ditengah-tengah masyarakat. Peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, menjadi misi penting dalam program ini. Relawan yang bekerja membentuk Badan Keswadayaan Masyarakat, juga telah sukses membentuk BKM Bersama Kita Bisa, dengan jumlah anggota 13 orang. Pada awal perjalanan BKM, segala sesuatu berjalan dengan lancar. Prinsip musyawarah diutamakan dalam mengambil keputusan. Hal ini berlangsung sampai pelaksanaan dana tahap I dengan dana 40 juta. Penyimpangan mulai terjadi sejak pencairan dana tahap II dengan nilai 100 juta. Pengambilan dan penggunaan uang dilakukan sendiri oleh koordinator BKM, dengan terlebih dahulu meminta 2 tanda tangan anggota BKM lainnya pada beberapa slip pengambilan. Begitupun anggota BKM lainnya tidak pernah dilibatkan dalam kegiatankegiatan BKM. Bahkan ketika pengajuan proposal tahap III dilakukan, anggota BKM diminta menandatangani proposal pengajuan dengan cara menemui satu demi satu anggota BKM di rumahnya. Selain itu, menurut ketua Unit Pengelola Ekonomi (UPE), ada dana yang diperuntukkan bagi UPE yang dialihkan kepada Unit Pengelola Lingkungan (UPL) sebesar Rp 10 juta. Kebijakan ini diambil tanpa ada musyawarah dengan anggota BKM lainnya. Yang menjadi tanda tanya adalah mengapa fasilitator kelurahan membiarkan kondisi ini terjadi, padahal dalam setiap pertemuan dengan BKM yang hadir hanya koordinator dan satu anggota BKM. Bagaimana sebaiknya kami menangani persoalan ini? Hormat kami Anggota BKM Bersama Kita Bisa

210


Slide 1

Slide 2


211

Slide 3

Slide 4

212


Slide 5

Slide 6


213

Slide 7

Slide 8

214


Slide 9

Slide 10


215

Slide 11

Slide 12

216


Slide 13

Slide 14


217

Slide 15

Slide 16

218


Slide 17

Slide 18


219

Slide 19

Slide 20

220


Slide 21

Slide 22


221

Slide 23

Slide 24

222


Apa itu Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM)? PPM adalah singkatan dari Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, adalah suatu kegiatan menampung dan menindaklanjuti aduan dari masyarakat maupun pelaku PNPM Mandiri berkaitan dengan pelaksanaan PNPM Mandiri di lapangan. Jadi PPM itu proses pengelolaan aduan atau tempat menyampaikan aduan atau apa? PPM itu sejenis unit atau satuan kerja yang menangani pengaduan yang masuk. Di unit tersebut masyarakat bisa menyampaikan pengaduannya. Kalau begitu di mana tempat PPM itu? PPM itu ditangani oleh BKM, jadi di mana tempat PPM itu tergantung BKM yang menempatkannya. Mengapa PPM diperlukan ? PPM diperlukan agar ada wadah atau media yang menampung keluhan dan aspirasi masyarakat maupun pelaku PNPM Mandiri sehingga ketidak tahuan dan keluhan yang dialami oleh masyarakat dapat segera terpecahkan. Selain itu aspirasi masyarakat perlu diwadahi agar masyarakat terdorong untuk melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri sehingga penyimpangan bisa diminimalisir Keberadaan PPM bermakna apa bagi masyarakat? Dengan PPM masyarakat bisa belajar banyak, karena PPM bisa berfungsi dalam beberapa hal antara lain: • Membantu masyarakat untuk menyampaikan keluhan yang muncul berkaitan dengan pelaksanaan PNPM Mandiri • Mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi pelaksanaan kegiatan penaggulangan kemiskinan di wilayah kelurahan • Membantu masyarakat untuk mewujudkan sistem kontrol bagi pelaksanaan PNPM Mandiri sebagai program penanggulangan kemiskinan. • Mendorong masyarakat untuk bisa menjadi kritis dan peka terhadap penyimpanganpenyimpangan Prinsip apa saja yang mendasari pelaksanaan PPM? Ada beberapa prinsip yang menjadi dasar PPM di PNPM Mandiri antara lain: • Mudah : Sistem pengaduan masyarakat harus mudah dipahami dan dilakukan oleh semua pihak. • Sikap positif : Setiap jenis pengaduan harus diterima dan disikapi secara positif, dan harus ditangani secara optimal. Demikian juga terhadap pihak pengadu, harus


223

diposisikan secara proporsional dan positif, karena pengaduan adalah salah satu bentuk kepedulian yang bersangkutan untuk memperlancar kegiatan yang sedang berlangsung. • Transparan: Semua pihak yang ingin mendapatkan penyelesaian masalah diberi informasi yang lengkap dan secara transparan. Demikian pula dengan hasil penyelesaian pengaduan, disampaikan ke semua pihak secara transparan pula. • Obyektif: Penanganan masalah pengaduan dilakukan dengan menghindari keberpihakan yang tidak berimbang terhadap pihak-pihak yang terlibat. • Rahasia dijamin : Dalam upaya penanganan pengaduan, kerahasiaan identitas pengadu harus dapat dijamin untuk rasa keamanan yang bersangkutan. Pengaduan itu wujudnya apa saja? Apakah penyimpangan-penyimpangan yang berkaitan dengan pelaksanaan PNPM Mandiri? Ya, itu termasuk tapi tidak selalu penyimpangan, keluhan-keluhan yang muncul dikarenakan ketidak-tahuan maupun ketidakpuasan atas pelaksanaan program PNPM Mandiri di lapangan. Namun kadangkala pengaduan juga bisa dikategorikan sebagai aspirasi yang muncul dari masyarakat yang merasa pendapatnya perlu disampaikan. Mengapa masyarakat sampai menyampaikan pengaduan? Karena masyarakat mempunyai keluhan dan aspirasi yang perlu disampaikan kepada PNPM Mandiri, dan kalau di tingkat kelurahan disampaikan kepada BKM Keluhan itu disebabkan oleh apa ya? Ketidakpuasan terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri bisa disebabkan oleh banyak hal antara lain: • Pemahaman substansi PNPM Mandiri dan informasi yang disampaikan kurang utuh • Proses kegiatan di lapangan kurang sempurna, sehingga muncul penyimpangan • Pendekatan yang digunakan keliru sehingga menimbulkan pemahaman yang salah di masyarakat. • Adanya kepedulian masyarakt dan kontrol sosial pada PNPM Mandiri Siapa saja yang bisa menyapaikan pengaduan kepada PPM ? Pengaduan dapat berasal dari individu, kelompok masyarakat, lembaga, institusi pemerintah, kelompok peduli dan pihak lain yang berkepentingan. Apa saja jenis /sifat pengaduan ? • Pengaduan Informatif : termasuk dalam sifat ini, adalah setiap pengaduan yang dapat diselesaikan dengan memberikan keterangan selengkapnya kepada pengadu. • Pengaduan Masalah : Yang termasuk dalam sifat ini adalah setiap pengaduan yang dalam penyelesaiannya perlu langkah-langkah penanganan lebih lanjut (lihat langkah penanganan pengaduan) Sekarang bicara tentang penyimpangan yang diadukan masyarakat, apa penyebabnya? Berdasarkan penyebab terjadinya indikasi penyimpangan, di PPM PNPM Mandiri pengaduan dapat dibedakan ke dalam 7 (tujuh) kategori, yaitu :

224


a.

Kategori 1 = Pelanggaran mekanisme dan prosedur : Berkaitan dengan pengaduan masalah yang disebabkan adanya penyimpangan mekanisme dan prosedur dari yang telah ditetapkan. b. Kategori 2 = Penyimpangan dana : Berkaitan dengan pengaduan masalah yang disebabkan adanya penyimpangan, penyelewengan ataupun penyalahgunaan dana c. Kategori 3= adanya intervensi negatif : Berkaitan dengan pengaduan masalah yang disebabkan karena adanya intervensi negatif yang dapat menyebabkan kerugian masyarakat maupun kepentingan proyek/program. d. Kategori 4 = Masalah Kebijakan : Berkaitan dengan pengaduan terhadap masalah yang diakibatkan adanya perubahan/pelanggaran terhadap suatu kebijakan/ketetapan sesuai dengan tingkatannya. e. Kategori 5 = Kejadian Forje majeur : Berkaitan dengan pengaduan masalah yang diakibatkan kejadian yang mengarah diluar kemampuan manusia, misalkan bencana alam, kerusuhan masal dan sejenisnya. f. Kategori 6 = Pelanggaran kode etik/kinerja pelaku : berkaitan dengan pengaduan masalah yang disebabkan adanya pelangaran kode etik atau kinerja pelaku g. Kategori 7 = Lain-lain Berkaitan dengan pengaduan masalah yang diakibatkan diluar katagori 1,2,3,4,5 dan 6 Melalui media apa aja masyarakat bisa menyampaikan pengaduannya? Sesuai dengan prinsip kemudahan maka pengaduan dapat disampaikan mulai tingkat kelurahan sampai dengan tingkat pusat, dengan cara sebagai berikut : 1. Lisan, disampaikan kepada anggota ataupun sekretariat PPM secara langsung atau melalui telepon, khususnya sekretariat PPM yang ada fasilitas telponnya. 2. Tertulis, disampaikan baik melalui surat, faksimili, sms, maupun e-mail. Bagaimana agar masyarakat mudah menyampaikan pengaduan? Sekretariat BKM menyediakan sarana untuk menerima pengaduan masyarakat (misal : kotak pengaduan dan alamat sekretariat, dan jika ada dapat disediakan no.telp, e-mail, sms, dsb). Bagaimana caranya agar masyarakat mau mengadukan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan PNPM Mandiri, sebab tidak banyak orang peduli….. • Keberadaan PPM disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat tahu. Untuk itu alamat pengaduan disebarluaskan kepada masyarakat dengan berbagai cara. Salah satu cara adalah menempel poster mengenai PPM minimal di 5 (lima) tempat umum


225

yang strategis (misal : kantor kelurahan, pasar, tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya). • Agar masyarakat terdorong unutk menyampaikan pengaduan maka BKM perlu memotivasi mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, agar masyarakat menyampaikan pengaduan Setelah ada sosialisasi dan ternyata banyak pengaduan yang masuk, apakah itu mengindikasikan kinerja PNPM Mandiri sangat buruk ? Banyaknya pengaduan memang bisa menunjukkan banyaknya penyimpangan dan ketidakpuasan masyarakat, dan itu memang bisa menunjukkan kinerja yang kurang bagus. Namun di sisi lain adanya pengaduan bisa dianggap sebagai koreksi sehingga akan mendorong terjadinya perbaikan kinerja PNPM Mandiri. Selain itu jika pengaduan yang disampaikan ternyata merupakan gambaran dari ketidak tahuan atau kesalahpahaman maka tindak lanjut pengaduan tersebut merupakan klarifikasi dan penjelasan pokok persoalan. Dengan demikian ketidaktahuan dan kesalahpaman yang mengakibatkan ketidakpuasan bisa dikurangi . Hal itu jauh lebih bagus dibandingkan jika ada penyimpangan atau kesalahpahaman akan tetapi tidak ada pengaduan atau koreksi dari masyrakat maka bukan hanya tidak ada perbaikan melainkan akan mengakibatkan masalah besar. Terus, kalau sudah disosialisasi ternyata tetap saja tidak ada orang yang menyampaikan pengaduan, hal itu mengindikasikan apa ? Ada dua indikasi, pertama : masyarakat memang sudah paham dan pelaksanaan PNPM Mandiri memang tidak ada penyimpangan sehingga tidak perlu ada pengaduan. Kedua ada penyimpangan tapi masyarakat tidak menyampaikan pengaduan, dikarenakan beberapa hal, antara lain : • Masyarakat tidak berani melakukan karena takut ada resiko • Masyarakat tidak enak hati dan menghindari konflik, apalagi bila menyangkut orang yang telah dikenal • Masyarakat tidak peduli dan apatis Pelajaran apa yang bisa diperoleh masyarakat maupun BKM sebagai pimpinan kolektif dari adanya PPM ini? Dengan adanya pengaduan yang masuk kemudian ditangani dan dicarikan jalan keluarnya. Dari langkah tersebut masyarakat bisa belajar bahwa jika ada masalah ataupun penyimpangan perlu dikelola dengan baik.

226


PENANGANAN PENGADUAN KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN PENANGANAN PENGADUAN

• Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat oleh PPM secara operasional dilaksanakan oleh Sekretariat BKM. Sementara itu BKM bertanggungjawab terhadap upaya penemuan solusi dan upaya tindak lanjutnya dari setiap pengaduan yang berasal dari masyarakat di wilayahnya. • Segala upaya penanganan masalah dan proses pelaksanaannya harus disosialisasikan kepada masyarakat umum sebagai bagian dari prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hasil penanganan pengaduan masyarakat harus dapat menjadi bagian dari kegiatan pemeriksaan/audit oleh pihak masyarakat, pemerintah (misal : kegiatan audit oleh BPKP), maupun oleh auditor independen. • Setiap bentuk maupun cara pengaduan harus diusahakan untuk ditangani melalui satu pintu yaitu melalui PPM. • PPM BKM mempunyai kewajiban untuk mencarikan solusi untuk setiap pengaduan masyarakat diwilayahnya yang terkait dengan pelaksanaan PNPM Mandiri. Namun sesuai dengan kapasitasnya, apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan pada tingkat PPM BKM maka harus secepat mungkin disampaikan kepada tingkat yang lebih tinggi (PPM Kabupaten/Kota). • Penyelesaian pengaduan tidak hanya terhadap pihak-pihak yang terkait secara langsung, akan tetapi perlu juga melibatkan pihak lain yang dapat memberikan masukan dalam penyelesaian masalah terhadap pokok pengaduan. Dengan keterlibatan pihak yang lebih luas, maka penyelesaiannya dapat lebih menyeluruh. SARANA DAN PRASARANA YANG PERLU ADA DI PPM Untuk mengelola pengaduan dengan baik BKM memerlukan beberpa sarana yang memperlancar pengaduan. • Kotak pengaduan/saran, yang ditempatkan di BKM, di kantor Kelurahan/desa atau di tempat berkumpulnya warga. • Blanko format Pengaduan Masyarakat untuk pengaduan masalah di wilayah kerja BKM. • Buku Pengaduan, yang selalu tersedia di sekretariat PPM. • Media Sosialisasi PPM dilakukan dengan menggunakan Media Warga baik yang dikelola BKM maupun Media Warga lainnya.

LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 1.

2.

Pengaduan masyarakat yang diterima oleh Fasilitator/Sekretariat BKM melalui berbagai sarana dicatat berdasarkan prinsip administratif yang baik Pengaduan diidentifikasi dan dikelompokkan sesuai dengan format yang ada


227

3. 4. 5.

Proses penyelesaian dimulai : data di lapang dikumpulkan, pihak-pihak terkait di konfirmasi, dan di klarifikasi, dan dilakukan investigasi untuk mendapatkan kejelasan permasalahan sebenarnya. Fasilitator beserta Anggota BKM melakukan pembahasan secara internal terhadap temuan lapang, dan menindaklanjuti dengan pembahasan umum dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait. Hasil pembahasan dan kesepakatan didokumentasikan, kemudian disosialisasikan kepada masyarakat umum dengan cara yang seefektif mungkin.

DERAJAT MASALAH DALAM PENGADUAN Berdasarkan tingkat penanganan masalah yang seharusnya dilakukan, maka masalah yang dikelola oleh PPM PNPM Mandiri dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) derajat masalah, yaitu : • Derajat 1 = Apabila sumber dan pokok masalah yang diadukan dapat dikelola dan diselesaikan di tingkat Kelurahan/desa. Dalam mengelola pokok masalah yang menjadi pengaduan dapat diselesaikan oleh atau bersama-sama BKM, Aparat kelurahan, Faskel, Institusi tingkat kelurahan, Tomas, pihak peduli, dan lainnya. Contoh : Apabila dalam pelaksanaan pemilihan BKM ada seseorang yang melakukan kampanye, Apabila Panitia kegiatan fisik/sosial tidak transparan dalam mengelola dana kegiatan fisik, dan sebagainya. • Derajat 2 = Apabila sumber dan pokok masalah yang diadukan dapat dikelola dan diselesaikan di tingkat Kecamatan. Dukungan atau fasilitasi dapat diberikan oleh atau bersama-sama LKM, Aparat Kecamatan, Tim Faskel, Institusi tingkat Kecamatan, PJOK, Tokoh masyarakat, pihak peduli, dan lainnya. Contoh : Apabila dalam penyusunan PJM Nangkis diindikasikan adanya intervensi aparat untuk memaksakan kegiatan di tingkat Kelurahan/Desa. Apabila Panitia kegiatan fisik/sosial tidak transparan dalam mengelola dana kegiatan fisik, permasalahan KSM, kinerja faskel dipertanyakan, LKM dan atau UPK tidak transparan dalam mengelola kegiatan atau dana BLM, BOP LKM tidak jelas dan sebagainya. • Derajat 3 = Apabila sumber dan pokok masalah yang diadukan dalam pengelolaan ataupun penyelesaian masalah perlu dukungan dan fasilitasi oleh PPM tingkat Kabupaten/Kota. Dukungan dan fasilitasi dapat diberikan oleh atau bersama-sama TKPP, Korkot, Instansi tingkat Kota/Kabupaten, pihak peduli, aparat hukum ataupun pihak lainnya. Contoh : Apabila dalam penyusunan PJM pronangkis diindikasikan adanya intervensi aparat untuk memaksakan kegiatan di tingkat Kecamatan, apabila suatu permasalahan berlarut-larut tidak dapat diselesaikan oleh PPM LKM, dan sebagainya. • Derajat 4 = Apabila sumber dan pokok masalah yang diadukan dalam pengelolaan ataupun penyelesaian masalah perlu dukungan dan fasilitasi oleh PPM tingkat Provinsi/KMW. Dukungan dan fasilitasi dapat diberikan oleh atau bersama-sama TKPP Prov, KMW, Instansi tingkat Prov, pihak peduli, aparat

228


hukum ataupun pihak lainnya. Contoh : Permasalahan yang berlarut-larut tidak dapat diselesaikan oleh PPM kab/kota, Korkot tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, dan sebagainya. • Derajat 5 = Apabila sumber dan pokok masalah yang diadukan dalam pengelolaan ataupun penyelesaian masalah perlu dukungan dan fasilitasi oleh PPM tingkat Pusat. Dukungan atau fasilitasi dapat diberikan oleh atau bersama-sama PMU, Proyek, Bank Dunia, Departemen/ Lembaga/Badan tingkat pusat, KMP. Contoh : Permasalahan yang berlarut-larut tidak dapat diselesaikan oleh PPM tingkat Kota/Kab atau provinsi/KMW, permasalahan krusial yang dapat berdampak secara luas di seluruh wilayah sasaran PNPM Mandiri Perkotaan, adanya indikasi penyimpangan mekanisme dan prosedur suatu kegiatan siklus karena kebijakan konsultan atau proyek, seluruh pengaduan yang diterima oleh PPM Pusat. INDIKATOR PENANGANAN PENGADUAN Penanganan pengaduan dinyatakan selesai ditangani, apabila : 1. Pengaduan masalah adalah berasal dari masyarakat yang diasumsikan merugikan masyarakat, sehingga masalah dianggap ”masalah selesai” harus ada legitimasi dari masyarakat itu sendiri (ada keputusan hasil musyawarah). 2. Jika permasalahan disebabkan adanya salah/perbedaan informasi, maka masalah dianggap selesai, apabila pihak yang menerima informasi berbeda telah menerima informasi yang sebenarnya dan dapat diterima oleh pengadu. 3. Jika masalahnya adalah mengenai penyimpangan mekanime atau prosedur, maka kegiatan yang mekanisme atau prosedurnya diselewengkan sudah dapat diluruskan kembali sesuai dengan ketentuan dan panduan yang berlaku. 4. Diupayakan penanganan masalah yang merugikan masyarakat harus dipulihkan atau kerugian diminimalisir. Jika masalahnya disebabkan adanya penggelapan/penyelewengan uang untuk keperluan diluar ketentuan PNPM Mandiri, maka seluruh uang yang digelapkan sudah dikembalikan dan dapat dipergunakan kembali oleh masyarakat. 5. Pelaku sebagai pembuat masalah (siapapun tanpa pilih bulu / tebang pilih) harus diberikan sanksi, sebagai pembelajaran bagi masyarakat. 6. Harus ada upaya fasilitasi/terjadinya musyawarah khusus untuk pembahasan hasil investigasi atau hasil klarifikasi sehingga dapat disepakati langkah selanjutnya dan target penyelesaian. 7. Ada bukti-bukti pendukung dan saksi-saksi terhadap upaya penanganan pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, seperti; kuitansi, sebagai bukti pengembalian dana, rekening bank, foto, berita acara penanganan masalah. 8. Jika masalahnya disebabkan oleh intervensi negatif, maka intervensi negatif sudah dapat dihentikan, dan kegiatan yang diakibatkan sudah dapat berjalan sesuai aturan, mekanime dan prosedur yang berlaku. 9. Jika permalahan disebabkan karena adanya perubahan kebijakan, maka masalah dianggap selesai apabila telah terjadi singkronisasi antara kebijakan dengan sesuatu yang dipermasalahkan


229

10. Terhadap permasalahan yang dinyatakan benar-benar karena kondisi force majeur, semaksimal mungkin tetap diupayakan adanya langkah perbaikan terhadap kegiatan yang mengalami kerusakan, baik melalui swadaya masyarakat atau pihakpihak lain yang memungkinkan membantu upaya perbaikan. Jika kegiatan menyangkut pinjaman bergulir maka proses pengambilan keputusannya harus didasarkan atas tim investigasi terlebih dahulu untuk memastikan kebenarannya. 11. Jika masalahnya disebabkan oleh kinerja pelaku/kode etik, maka kegiatan yang tidak optimal yang diakibatkan oleh pelaku bersangkutan sudah dapat berjalan optimal sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan pelaku menyadari kesalahan dan siap untuk menerima segala konsekuensinya. 12. Apabila masalah yang penanganannya sudah sampai pada wilayah hukum, maka dinyatakan selesai: Jika prosesnya sudah di tangani oleh aparat hukum (secara administrasi untuk penutupan database aplikasi PPM). Namun demikian PPM harus tetap memantau dan melaporkan proses perkembangannya. Dalam memenuhi rasa keadilan serta pembelajaran kepada masyarakat, maka masalah dianggap selesai jika sudah ada keputusan tetap pengadilan. Selama proses hukum, konsultan diwajibkan memonitor dan melaporkan sampai ada keputusan tetap pengadilan.

230


Pencatatan Masalah

Identifikasi masalah

Analisis Masalah

- Fakta Lapangan - Verifikasi - Investigasi - Klarifikasi

Fasilitasi Penanganan

Umpan Balik ke pengadu / Diseminasi ke Masyarakat


231

KETERANGAN BAGAN 1.

2.

3.

4. 5.

6.

7.

Pengaduan dari siapapun dan darimanapun harus mudah untuk menyampaikannya. Untuk itu, pengadu dapat menyampaikan pengaduan baik pada PPM tempat keberadaan pengadu maupun kepada PPM yang ada di seluruh level, dengan mengunakan media-media yang diinginkan. Media pengaduan dapat berupa lisan, tertulis, telepon, SMS, Website dan media lain yang dapat dipergunakan. Demikian juga keberdaan PPM di seluruh tingkatan harus diketahui oleh masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan Pengaduan sedapat mungkin dapat diselesaikan di setiap PPM asal pengadu, hal ini dimaksudkan agar penangan pengaduan dapat ditangani dengan cepat, tepat dan menguntungkan semua pihak. Disampaing itu apabila pengaduan dapat diselesaikan di PPM bersangkutan, dapat menjadi media pembelajaran dan pemberdayaan bagi seluruh pihak di level bersangkutan. Namun begitu, apabila pengaduan tersebut tidak dapat dikelola di PPM bersangkutan dikarenakan otoritas penanganan tidak di tingkat PPM bersangkutan, harus segera disampaikan pada PPM di tingkat yang lebih tinggi. Untuk itu mekanisme dan prosedur penanganan pengaduan harus jelas dan dapat diimplementasikan di seluruh tingkatan. Apabila PPM tingkat kelurahan/desa tidak mampu untuk menangani, maka segera mungkin sampaikan kepada PPM di tingkat yang lebih tinggi, demikian seterusnya. Sebaliknya PPM di tingkat yang lebih tinggi harus segera menangani pengaduan yang berasal dari PPM di bawahnya, dan segera menyampaikan informasi penanganan dan hasil pengaduan kepada pengadu dan pihak lain yang berkepentingan. Penyampaian penanganan pengaduan baik kepada pengadu maupun pihak lain yang membutuhkan sangat penting dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar dapat menumbuhkan kepercayaan terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri (atau kegiatan pembangunan lainnya), pelaku PNPM Mandiri maupun keberadaan PPM sendiri. Informasi penanganan pengaduan harus segera mungkin disampaikan dan memberikan kepuasan bagi pengadu maupun pihak lain yang membutuhkan. Untuk itu penanganan pengaduan haruslah tuntas dan memberikan jawaban yang tepat atas persoalan/masalah yang diadukan.

232



233

Laporan Pengaduan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM) Kelurahan/desa : Kecamatan

Kabupaten /Kota Provinsi

:

Tanggal Pengaduan :

: : No. :

Media Pengaduan Datang/lapor ke UPM

Buku Pengaduan

Kotak Pengaduan

Telepon

SMS

Faksi mili

Surat

Email

P.O

MB

UP

Catatan : Coret media yang digunakan. P.O: Pengaduan On-line; MB: Mimbar Bebas; UP: Uji Petik;

Nama pengadu :

Alamat:

Permasalahan yang diadukan

Personal diadukan

Status Pengadu : yang

Bila ada dugaan Penyimpangan Dana wajib di tuliskan nilai rupiahnya

Harapan

Rp.

Pengadu

Penerima

(................................) Nama dan tanda tangan

(...................................) Nama dan tanda tangan

234


Laporan/ temuan BPKP

Lain -lain

Format ini digunakan untuk mencatat pengaduan, khusunya pengaduan di tingkat kelurahan/desa atau di tingkat Kabupaten/kota Keterangan Pengisian Format PPM : 1. Tanggal Pengaduan : adalah tanggal pengadu menyampaikan pengaduan PPM, isikan juga bulan dan tahun.

pada

2. No Pengadu : Isikan dengan nomor urut pengaduan sesuai dengan urutan pengaduan yang diterima oleh sekretariat PPM 3. Media pengaduan : Coret media pengaduan yang digunakan 4. Nama Pengadu : Cukup jelas Alamat : Cukup jelas Status : Yang dimaksud adalah posisi/jabatan pengadu dalam proyek, misal : Masyarakat, relawan, LKM,UP, kelembagaan di desa (BPD,LPM,PKK,Karang taruna, dll) Aparat kelurahan, aparat Pemda, Faskel,Korkot,TA KMW, TL,RM/Staf, TA KMP, Co-Tl,TL, dll. 5. Permasalahan yang diadukan : Tuliskan pokok yang diadukan, yakinkan kepada pengadu tentang isian format ini. 6. Personal yang diadukan : Jika ada personal yang dianggap menjadi sumber masalah (kotak ini tidak wajib diisi) 7. Harapan : Tuliskan harapan penyelesaian pengaduan dari pengadu atas pokok pengaduan. Kolom ini dapat menjadi kontrol terhadap pelaksanaan pengaduan. Kolom ini dapat menjadi kontrol terhadap pelaksanaan pengaduan.


235

Format Pengaduan, Klarifikasi, Analisis dan Monitoring penanganan Provinsi Kecamatan

: :

Kabupaten Kelurahan/desa

: :

No :

Nama pengadu dan status : Permasalahan yang diadukan

Alamat:

Tanggal :

Tgl Klarifikasi/pengu mpulan fakta

Oleh

Hasil Klarifikasi dan hasil analisis

Tanggal Penanganan

Oleh

Langkah Penanganan

Status

Permasalahan

Tanggal Status

Hasil

1. Identifikasi/ klarifikasi lapangan 2. Proses Penanganan 3. Selesai Acuan Catatan: Format di atas hanya format dasar, dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan

Mengetahui ...................,...................,........ .................. BKM

236


.................................. Sekretariat PPM

Keterangan Pengisian Format PPM : 1. No Pengadu : Isikan dengan nomor urut pengaduan sesuai dengan urutan

pengaduan yang diterima oleh sekretariat PPM 2. Nama Pengadu : Cukup jelas

b. Alamat : Cukup jelas c. Status : Yang dimaksud adalah posisi/jabatan pengadu dalam proyek, misal : Masyarakat, relawan, BKM,UP, kelembagaan di desa (BPD,LPM,PKK,Karang taruna, dll) Aparat kelurahan, aparat Pemda, Faskel,Korkot,TA KMW, TL,RM/Staf, TA KMP, Co-Tl,TL, dll. 3. a. Tanggal Pengaduan : adalah tanggal pengadu menyampaikan pengaduan

pada PPM, isikan juga bulan dan tahun. b. Permasalahan yang diadukan : Tuliskan pokok yang diadukan, yakinkan kepada pengadu tentang isian format ini. 4. a.

Tanggal Klarifikasi : Isikan tanggal, bulan dan tahun dilaksanakan klarifikasi/pencarian fakta atas pengaduan yang diterima. b. Oleh : Isikan nama dan jabatan pelaksana klarifikasi(contoh Oneng/Anggota BKM). c. Rekomendasi Penanganan : Isikan dengan rekomendasi penanganan berdasarkan akar masalah pengaduan, pihak terkait dengan masalah, pihak yang mempunyai otoritas penanganan, strategi penanganan, tahap penanganan, target penanganan (jangka waktu penanganan dan target masakah dianggap selesai).

5. a. Tanggal Penanganan : Isikan tanggal, bulan dan tahun setiap tahap

penanganan. b. Oleh : Isikan pelaksana penanganan c. Langkah penanganan : Isikan dengan langkah-langkah penanganan, apabila ternya langkah-langkah tersebut berbeda dengan rekomendasi, sebutkan alasanya. d. Hasil : Isikan hasil setiap langkah penanganan 6. a. Tanggal status : Isikan tanggal di tahapan setiap status

b. Status : Cukup jelas c. Permasalah : Jika ada, isikan permasalahan utama setiap tahapan status. 7. Acuan: tuliskan dasar acuan dalam menyelesaikan masalah, contoh pedoman

umum, pedoman teknis P2KP, AD/ART BKM, surat perjanjian antara UPK dengan KSM/anggota dll.


237

Lampiran Format Monitoring


238

KENDALA

A2.

A1.

pendekatan personal dengan tokoh yang netral/tidak terlibat

1 2 3 4

Asumsi :

1. terorganisir

2. akan tutup mulut

3. ancaman

3 4

3. data atau bukti dihilangkan

239

mencari orang atau saksi kunci yang mendukung terjadi penyimpangan membuat surat pernyataan dari pihak yang dirugikan

2

2. tidak berani membuat surat pernyataan


pendekatan persuasive terhadap pihak-pihak yang mengetahui terjadinya masalah

penelusuran administrasi dari awal dengan melakukan cross check di lapangan

1

1. surat penyataan yang bertentangan

menjalankan dan mengevaluasi kesepakatan penyelesaian masalah

3

Langkah :

membuat kesepakatan penyelesaian secara komprehensif baik masalah utama maupun masalah ikutan

2

Bukti tertulis sulit didapat

memanggil kedua belah pihak baik yang melapor dan terlapor oleh pihak yang lebih tinggi

1

Langkah lanjutan :

menggunakan informan atau pihak ketiga/networking

bukti ancaman harus selalu terdokumentasi

koordinasi dengan instansi yang lebih tinggi

Langkah penanganan

LANGKAH PENANGANAN

Adanya ancaman/intimidasi

A. Kesulitan memperoleh data dalam investigasi

No

DALAM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT

TABEL KENDALA DAN LANGKAH PENANGANAN

Konsultan atau fasilitator tidak menguasai masalah atau mekanisme penanganan

Tidak ada khusus perangkat di masyarakat

Aparat ikut bermain

Pelaku melarikan diri

A3.

A4.

A5.

A6.

melakukan pendampingan/asistensi dari supervisor dalam melakukan penanganan masalah memunculkan kembali komitmen dan iktikad baik dari konsultan/fasilitator penanganan masalah termasuk dalam indicator evaluasi kinerja

2 3 4

Proses yang dilakukan sebelum melapor : hasil musyawarah desa

2

240

melakukan pendekatan kepada pihak keluarga untuk membuat kesepakatan penggantian

4


dana yang diselewengkan akan disita

3

hasil dari musyawarah desa dibuat berita acara yang akan digunakan sebagai bukti melapor ke pihak berwenang

melapor kepada pihak berwajib untuk dimasukan dalam daftar pencarian orang

1

Langkah :

Penjelasan sama dengan ancaman dan intimidasi

memperkuat/membangkitkan kembali lembaga masyarakat yang ada dengan cara melibatkan dalam penanganan masalah, contoh tuha peut, tuha delapan, imam mukim, imam mesjid, fonrakhe (Nias)

Langkah :

menegaskan alur dan mekanisme program dan penanganan masalah

Langkah :

proses eksekusi

1

5

Masyarakat

Pihak lain (preman, aparat keamanan dll)

B3.

B4.

jika tidak selesai pada tahapa desa maka masyarakat akan melanjutkan ke jenjang berikutnya harus disosialisasikan hasil penanganan dari awal sampai akhir pada masyarakat terutama pelapor

5 6

Pelaku akan dihadirkan di provinsi yang melibatkan semua pihak dan dilakukan proses hearing Sidang majelis kode etik dan diputuskan bersalah atau tidak, ada kesepakatan terhadap pelaku.

4 5

Ada penyelesaian berupa kesepakatan dan sanksi Disosialisasikan ke masyarakat melalui forum formal dan informal

3 4

Melakukan identifikasi pelaku

Langkah :

Ada forum musyawarah yang melibatkan lembaga desa dan kecamatan, tokoh masyarakat dan pelaku 2

1

Tahapan awal sama dengan aparat

1

Langkah :

Melapor ke konsultan yang lebih tinggi Melakukan verifikasi dan turun ke lapangan Dokumentasi verifikasi

1 2 3

Langkah :

menghimpun informasi dari berbagai pihak melakukan verifikasi dengan tokoh desa mengadakan rembuk desa dengan lembaga desa dan masyarakat melibatkan tuha peut dalam penyelesaian masalah

Langkah : 1 2 3 4


Konsultan

B2.

241

aparat desa, kecamatan

B1.

B. Hambatan terkait dengan para pihak

Langkah : Membangun mekanisme control di semua level

informasi tidak utuh

-

D1.

Mediasi

3

242

Fasilitator harus menguasai dan paham tentang program secara menyeluruh

a. kemampuan fasilitasi yang lemah


Langkah :

Kesulitan dalam membangun kesepakatan 1

Deiminasi dan sosialisasi berlanjut pelaksanaan program dan hasil musyawarah

2

1

lemahnya mekanisme control

Sosialisasi dan koordinasi Penjelasan program

-

c. pajak nanggroe

Penjelasan program

masyarakat

3 4

b. investigasi terhambat karena tidak kooperatif

Sosialisasi dan koordinasi

1 2

a. kutipan/pungli

Langkah :

aparat/ instansi pemerintah

3

coaching dan pelatihan Monev secara periodik - pemantauan secara periodic - Penerapan aturan secara konsisten Reward and punishment

a. pemahaman

b. mentalitas

Langkah : 1 2

Apabila belum berhasil, ada koordinasi dengan atasan. Dilaporkan pada pihak berwajib

3 4

Konsultan

D. Tidak konsisten dengan hasil musyawarah (formal)

C3.

C2.

C1.

C. Hambatan oleh Pelaku

Dilakukan sosialisasi oleh konsultan terhadap orang yang bersangkutan

2

D2.

Membangun hubungan emosional dengan masyarakat Melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai penggerak pengawasan

2 3

2 3


Membangun kepekaan terhadap masalah Adanya kemampuan mengidentifikasi masalah

1

c. Pembiaran masalah

243

Memperkaya wawasan masyarakat dengan informasi tentang peran dan tanggung jawab masyarakat sesuai dengan aturan program dan aturan hukum

1

b. Kurangnya otoritas

Memperkaya wawasan masyarakat dengan informasi tentang peran dan tanggungjawab sesuai dengan aturan program dan aturan hukum (adat, agama dan hukum Negara)

Membekali masyarakat dengan instrument pengawasan contoh BA pertemuan

1

a. Lemahnya pengawasan

Mengumpulkan profil desa Memetakan program yang ada

Langkah :

1 2

Menggunakan media informasi

2

Membangun hubungan emosional dengan masyarakat dampingannya

5 Sosialisasi secara kontinyu formal maupun non formal

Teknik mengendalikan forum

4

1

Kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat dampingannya

3

Kesulitan dalam memastikan hasil kesepakatan dapat dijalankan dengan benar

c. Minimnya data

b.Masyarakat tidak/kurang memahami program

Fasilitator harus memahami karakter, budaya dari masyarakat dampingannya

2

Ketika pelaku tidak kooperatif

D4.

Investigasi khusus secara berjenjang Laporkan kepada yang berwajib Yang bersangkutan dimasukkan ke dalam daftar hitam

E1.

Adanya kejenuhan dan kebosanan dalam tataran masyarakat dalam kejenuhan permasalahan 1 2 3 4


Sosialisasi Penguatan masyarakat/kelompok Pendekatan pada tokoh (toga, toda, toma) Diadakan musyawarah khusus

Langkah :

244

Membangun jaringan untuk sumber dana lain

3

1 2 3

Untuk PPK, R2PM, P2KP dan Rekompak agar dapat mengalokasikan dana dukungan bagi proses hukum yang berasal dari prosentase biaya OP kegiatan

2

Langkah :

Disarankan kepada program untuk menyediakan dana dukungan untuk kasuskasus hukum dan advokasi

1

Langkah :

E. Kesulitan dalam fasilitasi pengambilan keputusan penanganan

Tidak tersedianya dana dalam melakukan proses hukum

D3.

4

Membangun kemampuan merespon masalah (melakukan koordinasi, melakukan crosscheck lapangan, melakukan klarifikasi data, melakukan klarifikasi langsung terhadap object masalah, upaya penyelesaian masalah secara berjenjang dalam kerangka hukum)

kurang pemahaman

Rendahnya komitmen konsultan

Sulit mendapatkan data yang akurat

E3.

E4.

E5.

pendekatan pada pengancam klarifikasi dan penjelasan secara utuh perlunya informasi dari program lain mencari tokoh kunci pendekatan personal

2 3 4 5 6

perlu ada pelatihan khusus tentang handling komplain pada tahap berjenjang

2

memanfaatkan database bagi konsultan nakal untuk 6 program standarisasi salary dan fasilitas berdasarkan kondisi wilayah

3 4

verifikasi data laporan sertifikasi pelaksanaan pekerjaan dengar pendapat kunjungan lapangan untuk uji silang

Langkah :

perlu kode etik konsultan dan penilaian kinerja di semua program

2

1 2 3 4

recruitment konsultan perlu menggunakan psikotest

1

Langkah :

pemanfaatan media papan informasi, lebih aktraktif dan berpola

1

Langkah :

perlu adanya pemetaan kekuatan yang dapat mempengaruhi pengancam

1

Langkah :

245


( Sumber : WORKSHOP HCU BANDA ACEH, 17-19 APRIL 2007 )

adanya ancaman dan intimidasi

E2.

Proses Hukum Pidana dan Perdata Untuk Memberikan informasi yang luas kepada masyarakat dan pelaku PNPM Mandiri Perkotaan dalam memfasilitasi permasalahan yang bersentuhan dengan hukum, maka panduan ini diharapkan dapat bermanfaat.

KASUS PIDANA UMUM Contoh-Contoh Kasus Pidana: • Kekerasan akibat perkelahian atau penganiayaan • Pelanggaran (senjata tajam, narkotika, lalu lintas) • Pencurian • Korupsi • Pengerusakan • Kekerasan dalam rumah tangga • Pelecehan seksual dan pemerkosaan Proses Hukum Kasus Pidana Umum 1. PELAPORAN Proses pertama bisa diawali dengan laporan atau pengaduan ke kepolisian. Siapa yang bisa melapor ? a. Korban (Terutama untuk delik aduan) b. Saksi c. Siapa saja yang mengetahui bahwa ada tindak kejahatan 2. PENYIDIKAN Setelah menerima laporan, Polisi melakukan penyidikan. Penyidikan adalah: serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat jelas tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam kasus korupsi yang dilakukan pegawai negeri, penyidikan dilakukan oleh penyidik PNS. Dalam penyidikan, diperlukan kerjasama dari anggota masyarakat yang diminta sebagai saksi. Seringkali karena tidak terbiasa berhubungan dengan aparat penegak hukum, warga yang diminta menjadi saksi memerlukan pendampingan dari paralegal selama proses penyidikan berlangsung. 3. PENUNTUTAN Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang. Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan meminta Hakim Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan perkara. Lalu Jaksa akan membaca dengan tekun dan teliti untuk merumuskan dokumen tuntutan untuk di limpahkan ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

246


4. PERSIDANGAN Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak. Hakim mengadili kasus di depan sidang pengadilan. Dalam persidangan diperlukan pemantauan dari warga bersama paralegal baik bila warga masyarakat menjadi korban maupun bila dituduh sebagai tersangka. 5. EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN Bila semua pihak setuju dengan putusan pengadilan, maka putusan akan memiliki kekuatan hukum tetap, dan disusul dengan pelaksanaan eksekusi. Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Eksekusi akan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Tapi bila salah satu pihak keberatan dengan putusan tingkat pertama, maka bisa mengajukan banding. Untuk meminta banding/kasasi, diperlukan dasar hukum dan alasan yang kuat. Untuk itu sebaiknya minta nasihat dari pengacara bila ingin mengajukan banding atau kasasi. Semua putusan hakim wajib ditulis dan bisa diakses oleh para pihak dan masyarakat umum

Upaya Hukum Setelah Keluar Putusan Pengadilan Negeri Banding Banding ke Pengadilan Tinggi (di tingkat Propinsi): bila jaksa atau terdakwa atau kedua-duanya keberatan dengan putusan majelis hakim di pengadilan negeri, maka mereka bisa mengajukan banding atas putusan tersebut ke pengadilan tinggi.

PUTUSAN

PN

PT

Kasasi Kasasi: bila jaksa atau terdakwa atau kedua-duanya tetap keberatan dengan putusan Pengadilan Tinggi, maka bisa dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung (di tingkat Nasional)


247

PUTUSAN

PT

MA

Apa Yang Harus Diperhatikan Bila Kita Menjadi Tersangka Sebuah Tindak Pidana ? Bila Terjadi Penangkapan: A. Pertama, periksa prosedur penangkapan, tanyakan apa kesalahan yang dituduhkan. Tanyakan surat perintah penangkapan, dan bacalah surat itu dengan teliti. Surat penangkapan dikeluarkan oleh kantor polisi atau jaksa untuk kasus pidana khusus. Surat Perintah Penangkapan, minimal isinya memuat: 1. Identitas lengkap si tersangka 2. Pelanggaran pasal/peraturan yang disangkakan B. Hubungi pengacara/lembaga bantuan hukum. Sekalipun kita memang melakukan apa yang dituduhkan, kita tetap berhak atas bantuan/pendampingan hukum. (daftar LBH/pengacara masyarakat bisa dilihat di kantor LBH atau posko bantuan hukum terdekat).

Hak tersangka: • • • •

Persidangan yang adil Didampingi oleh penasehat hukum Memperoleh berkas perkara dalam setiap tingkat pemeriksaan Tidak mengalami kekerasan atau tekanan.

C. Proses pemeriksaan: kita boleh menolak memberi kesaksian selama proses pemeriksaan bila belum didampingi oleh pengacara hukum. Bagaimana Bila Anda Mengalami Kekerasan Fisik Selama Proses Penyidikan Segera Hubungi Keluarga Atau Pengacara Untuk Minta Visum Dokter D. Lamanya masa penahanan untuk penyidikan dan persidangan

Penyidikan/Kepolisian

20 hari dapat ditambah 40 hari

Penuntut Umum/Jaksa

20 hari dapat ditambah 40 hari lagi

248


Persidangan tingkat pertama


Persidangan tingkat banding


Persidangan tingkat kasasi


Kalau Masa Penahanan Yang Benar Tidak Dipatuhi

Apa yang bisa dilakukan oleh korban atau keluarga dan teman korban?

A

Yang bisa dilakukan adalah mengajukan gugatan praperadilan... Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tersangka ditahan. Yang jadi tergugat adalah Polisi tempat ia ditahan

B

Presumption of Innocence Asas Praduga Tidak Bersalah Selama Proses Pidana Berlangsung, Seseorang Dianggap Tidak Bersalah Sampai Pengadilan Dapat Membuktikan Sebaliknya

Definisi SAKSI Orang yang dianggap mengetahui terjadinya tindak pidana atau kasus perdata. Dia diminta oleh polisi untuk menceritakan apa yang dia ketahui tentang kasus tersebut.


249

TERSANGKA Orang yang diduga melakukan tindakk pidana namun sesuai asas praduga tak bersalah, sebelum ada keputusan pengadilan maka dia belum dianggap bersalah. TERDAKWA Tersangka disebut terdakwa pada saat dia mulai disidangkan dipengadilan. TERPIDANA Setelah ada putusan pengadilan maka terdakwa menjadi terpidana, terpidana adalah orang yang telah dinyatakan bersalah dan menjalani hukuman. Apa Yang Perlu Dilakukan Jika Kita Adalah Korban Tindak Kejahatan ? A. Melaporkan: bisa dilakukan oleh anda sendiri atau orang yang anda percayai (paralegal/pengacara/LBH/Kepala Desa dan lain-lain). Lapor kepada Kepolisian setempat. Untuk pidana korupsi, anda bisa laporkan langsung ke Kantor Kejaksaan Negeri setempat. B. Memantau perkembangan kasus yang sudah anda laporkan. Bagaimana bila terjadi kemandegan dalam penanganan sebuah kasus ? Datangi kantor aparat hukum untuk menanyakan perkembangan kasus dan catat keterangan yang diberikan. Beritahukan kepada paralegal, bila kita menganggap proses hukum berjalan tidak transparan. C. Melakukan tindakan tekanan penyelesaian kasus; bekerja sama dengan LSM advokasi, pengacara masyarakat atau rekan-rekan media massa untuk bersama-sama melakukan pemantauan dan penyebarluasan hasil pemantauan tersebut ke media massa atau cara penyebaran informasi yang lain.

KASUS PERDATA Contoh-Contoh Kasus Perdata • Sengketa Tanah • Hutang Piutang • Sengketa Jual Beli • Perceraian Proses Hukum Kasus Perdata Persengketaan perdata adalah persengketaan kepentingan perseorangan/badan hukum. Sebelum menempuh penyelesaian lewat jalur hukum. Sebelum menempuh penyelesaian lewat jalur hukum, disarankan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi melalui proses musyawarah/mediasi, baik melalui mekanisme adat, lembaga keagamaan maupun kebiasaan masyarakat setempat. Bila tidak berhasil, barulah proses penyelesaian perdata di pengadilan dimulai. Proses hukum perdata secara berurutan adalah sebagai berikut 1. Pendaftaran

250


Pendaftaran gugatan dilakukan oleh penggugat di Pengadilan Negeri dimana tergugat bertempat tinggal. 2. Pengajuan Gugatan Gugatan yang sudah didaftarkan lalu diajukan ke pangadilan untuk diproses lebih lanjut. Sebaiknya surat gugatan dilengkapi dengan salinan berbagai dokumen atau bukti-bukti tertulis lainnya. 3. Pemeriksaan dan Tawaran Perdamaian Hakim akan memeriksa kasus dan menawarkan kepada Tergugat dan Penggugat untuk melakukan perdamaian. 4. Persidangan Jika tidak disetujui untuk berdamai maka diteruskan dengan pembacaan gugatan, putusan sela, pemeriksaan alat bukti, kesimpulan dan putusan. 5. Eksekusi Eksekusi keputusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Apa yang perlu Diperhatikan bila anda Menjadi penggugat ? A. Syarat formil gugatan (bentuk gugatan yang harus dipenuhi secara memadai) yaitu: • Dibuat secara tertulis • Ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri • Memuat identitas para pihak secara lengkap • Memuat dasar-dasar/alasan/fakta/hukumnya • Sebaiknya surat gugatan dilengkapi dengan salinan berbagai dokumen atau bukti-bukti tertulis lainnya. • Memuat tuntutan secara jelas • Diberi materai • Ditandatangani oleh penggugat B. Syarat materiil gugatan (isi gugatan yang harus dipenuhi secara memadai) yaitu: • Berdasarkan alasan/fakta yang sebenarnya • Memiliki urutan fakta yang sesuai dan sebenarnya • Gugatan diajukan dengan logika yang patut dan wajar (untuk kerugian yang MEMANG disebabkan oleh tergugat dan merupakan akibat langsung) (Sumber Data : Proses Hukum Pidana, Perdata & Pengorganisasian Rakyat Untuk Advokasi, Justice For The Poor Program)


251

Teknik Negosiasi Tanpa kita sadari, setiap hari kita sesungguhnya selalu melakukan negosiasi. Negosiasi adalah sesuatu yang kita lakukan setiap saat dan terjadi hampir di setiap aspek kehidupan kita. Selain itu negosiasi adalah cara yang paling efektif untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik atau perbedaan kepentingan. Kita memperoleh apa yang kita inginkan melalui negosiasi. Mulai dari bangun pagi, mungkin kita harus mengambil kesepakatan siapa yang harus menggunakan kamar mandi terlebih dahulu, kemudian apakah sopir harus mengantar isteri anda atau anda terlebih dahulu. Demikian pula di kantor misalnya kita melakukan negosiasi dalam rapat direksi, rapat staf, bahkan untuk menentukan di mana akan makan siang kita harus bernegosiasi dengan rekan sekerja kita. Jadi kita semua pada dasarnya adalah negosiator. Beberapa dari kita melakukannya dengan baik, sedangkan sebagian lagi tidak pernah memenangkan negosiasi. Sebagian kita hanya menjadi pengikut atau selalu mengikuti dan mengakomodasi kepentingan orang lain. Negosiasi dilakukan oleh semua manusia yang berinteraksi dengan manusia lainnya. Mulai dari anak kecil sampai orang tua, semua lapisan dari kalangan sosial terbawah sampai dengan kaum elit di kalangan atas. Negosiasi dilakukan mulai dari rumah, sekolah, kantor, dan semua aspek kehidupan kita. Oleh karena itu penting bagi kita dalam rangka mengembangkan dan mengelola diri (manajemen diri), untuk dapat memahami dasar-dasar, prinsip dan teknik-teknik bernegosiasi sehingga kita dapat melakukan negosiasi serta membangun relasi yang jauh lebih efektif dan lebih baik dengan siapa saja. Kita bernegosiasi dengan siapa saja, mulai dari isteri atau suami, anak, orang tua, bos kita, teman dan relasi bisnis. Dan kegiatan negosiasi kita lakukan setiap saat setiap hari. Negosiasi dapat berupa apa saja – gaji kita, mobil dan rumah yang kita beli, biaya servis mobil, biaya liburan keluarga, dan sebagainya. Negosiasi terjadi ketika kita melihat bahwa orang lain memiliki atau menguasai sesuatu yang kita inginkan. Tetapi sekedar menginginkan tidak cukup. Kita harus melakukan negosiasi untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dari pihak lain yang memilikinya dan yang juga mempunyai keinginan atas sesuatu yang kita miliki. Sedangkan agar negosiasi dapat terjadi dengan sukses, kita harus juga bersiap untuk memberikan atau merelakan sesuatu yang bernilai yang dapat kita tukar dengan sesuatu yang kita inginkan tersebut. Dalam buku "Teach Yourself Negotiating", karangan Phil Baguley, dijelaskan tentang definisi NEGOSIASI yaitu suatu cara untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh dua pihak dan menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang. Sedangkan negosiasi memiliki sejumlah karakteristik utama, yaitu: •

252

Senantiasa melibatkan orang – baik sebagai individual, perwakilan organisasi atau perusahaan, sendiri atau dalam kelompok;


• • • • •

Memiliki ancaman terjadinya atau di dalamnya mengandung konflik yang terjadi mulai dari awal sampai terjadi kesepakatan dalam akhir negosiasi; Menggunakan cara-cara pertukaran sesuatu – baik berupa tawar menawar (bargain) maupun tukar menukar (barter); Hampir selalu berbentuk tatap-muka – yang menggunakan bahasa lisan, gerak tubuh maupun ekspresi wajah; Negosiasi biasanya menyangkut hal-hal di masa depan atau sesuatu yang belum terjadi dan kita inginkan terjadi; Ujung dari negosiasi adalah adanya kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak, meskipun kesepakatan itu misalnya kedua belah pihak sepakat untuk tidak sepakat.

Manajemen Konflik Karena setiap negosiasi memiliki potensi konflik dalam seluruh prosesnya, penting sekali bagi kita untuk memahami cara mengatasi atau menyelesaikan konflik. Untuk menjelaskan berbagai alternatif penyelesaian konflik dipandang dari sudut menang – kalah masing-masing pihak, ada empat kuadran manajemen konflik: • Kuadran Kalah-Kalah (Menghindari konflik)

Kuadran keempat ini menjelaskan cara mengatasi konflik dengan menghindari konflik dan mengabaikan masalah yang timbul. Atau bisa berarti bahwa kedua belah pihak tidak sepakat untuk menyelesaikan konflik atau menemukan kesepakatan untuk mengatasi konflik tersebut. Kita tidak memaksakan keinginan kita dan sebaliknya tidak terlalu menginginkan sesuatu yang dimiliki atau dikuasai pihak lain. Cara ini sebetulnya hanya bisa kita lakukan untuk potensi konflik yang ringan dan tidak terlalu penting. Jadi agar tidak menjadi beban dalam pikiran atau kehidupan kita, sebaiknya memang setiap potensi konflik harus dapat segera diselesaikan. • Kuadran Menang-Kalah (Persaingan)

Kuadran kedua ini memastikan bahwa kita memenangkan konflik dan pihak lain kalah. Biasanya kita menggunakan kekuasaan atau pengaruh kita untuk memastikan bahwa dalam konflik tersebut kita yang keluar sebagai pemenangnya. Biasanya pihak yang kalah akan lebih mempersiapkan diri dalam pertemuan berikutnya, sehingga terjadilah suatu suasana persaingan atau kompetisi di antara kedua pihak. Gaya penyelesaian konflik seperti ini sangat tidak mengenakkan bagi pihak yang merasa terpaksa harus berada dalam posisi kalah, sehingga sebaiknya hanya digunakan dalam keadaan terpaksa yang membutuhkan penyelesaian yang cepat dan tegas. • Kuadran Kalah-Menang (Mengakomodasi)

Agak berbeda dengan kuadran kedua, kuadran ketiga yaitu kita kalah – mereka menang ini berarti kita berada dalam posisi mengalah atau mengakomodasi kepentingan pihak lain. Gaya ini kita


253

gunakan untuk menghindari kesulitan atau masalah yang lebih besar. Gaya ini juga merupakan upaya untuk mengurangi tingkat ketegangan akibat dari konflik tersebut atau menciptakan perdamaian yang kita inginkan.

Mengalah dalam hal ini bukan berarti kita kalah, tetapi kita menciptakan suasana untuk memungkinkan penyelesaian yang paripurna terhadap konflik yang timbul antara kedua pihak. Mengalah memiliki esensi kebesaran jiwa dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk juga mau mengakomodasi kepentingan kita sehingga selanjutnya kita bersama bisa menuju ke kuadran pertama. • Kuadran Menang-Menang (Kolaborasi)

Kuadran pertama ini disebut dengan gaya manajemen konflik kolaborasi atau bekerja sama. Tujuan kita adalah mengatasi konflik dengan menciptakan penyelesaian melalui konsensus atau kesepakatan bersama yang mengikat semua pihak yang bertikai. Proses ini biasanya yang paling lama memakan waktu karena harus dapat mengakomodasi kedua kepentingan yang biasanya berada di kedua ujung ekstrim satu sama lainnya. Proses ini memerlukan komitmen yang besar dari kedua pihak untuk menyelesaikannya dan dapat menumbuhkan hubungan jangka panjang yang kokoh . Secara sederhana proses ini dapat dijelaskan bahwa masing-masing pihak memahami dengan sepenuhnya keinginan atau tuntutan pihak lainnya dan berusaha dengan penuh komitmen untuk mencari titik temu kedua kepentingan tersebut. Negosiasi dengan Hati Pada dasarnya negosiasi adalah cara bagaimana kita mengenali, mengelola dan mengendalikan emosi kita dan emosi pihak lain. Di sinilah seringkali banyak di antara kita tidak menyadari bahwa negosiasi sebenarnya lebih banyak melibatkan apa yang ada di dalam hati atau jiwa seseorang. Ini seperti gambaran sebuah gunung es, di mana puncak yang kelihatan merupakan hal-hal yang formal, tuntutan yang dinyatakan dengan jelas, kebijakan atau prosedur perusahaan, maupun hubungan atau relasi bisnis yang didasarkan pada hitungan untung rugi. Sedangkan yang sering dilupakan dalam proses negosiasi adalah hal-hal yang tidak kelihatan, seperti misalnya hasrat, keinginan, perasaan, nilai-nilai maupun keyakinan yang dianut oleh individual yang terlibat dalam konflik atau yang terlibat dalam proses negosiasi. Hal-hal yang di dalam inilah justru seringkali menjadi kunci terciptanya negosiasi yang sukses dan efektif. Negosiasi sebenarnya melibatkan tiga hal pokok yang kami sebut sebagai Negotiation Triangle, yaitu terdiri dari HEART (yaitu karakter atau apa yang ada di dalam kita yang menjadi dasar dalam kita melakukan negosiasi), HEAD (yaitu metoda atau teknik-teknik yang kita gunakan dalam melakukan negosiasi), HANDS (yaitu kebiasaan-kebiasaan dan perilaku kita dalam melakukan negosiasi yang semakin menunjukkan jam terbang kita menuju keunggulan atau keahlian dalam bernegosiasi). Jadi sebenarnya tidaklah cukup melakukan negosiasi hanya berdasarkan hal-hal formal, kebijakan dan prosedur, atau teknik-teknik dalam negosiasi. Justru kita perlu menggunakan ketiga komponen tersebut yaitu: karakter, metoda dan perilaku.

254


Dalam banyak hal, negosiasi justru tidak terselesaikan di meja perundingan atau meja rapat formal, tetapi justru dalam suasana yang lebih informal dan relaks, di mana kedua pihak berbicara dengan hati dan memanfaatkan sisi kemanusiaan pihak lainnya. Karena pada dasarnya selain hal-hal formal yang ada dalam proses negosiasi, setiap manusia memiliki keinginan, hasrat, perasaan, nilai-nilai dan keyakinan yang menjadi dasar bagi setiap langkah pengambilan keputusan yang dilakukannya.

Langkah-langkah Bernegosiasi Persiapan Langkah pertama dalam melakukan negosiasi adalah langkah persiapan. Persiapan yang baik merupakan fondasi yang kokoh bagi negosiasi yang akan kita lakukan. Hal tersebut akan memberikan rasa percaya diri yang kita butuhkan dalam melakukan negosiasi. Yang pertama harus kita lakukan dalam langkah persiapan adalah menentukan secara jelas apa yang ingin kita capai dalam negosiasi. Tujuan ini harus jelas dan terukur, sehingga kita bisa membangun ruang untuk bernegosiasi. Tanpa tujuan yang terukur, kita tidak memiliki pegangan untuk melakukan tawarmenawar atau berkompromi dengan pihak lainnya. Hal kedua dalam persiapan negosiasi adalah kesiapan mental kita. Usahakan kita dalam kondisi relaks dan tidak tegang. Cara yang paling mudah adalah dengan melakukan relaksasi. Bagi kita yang menguasai teknik pemrograman kembali bawah sadar (subconscious reprogramming) kita dapat melakukan latihan negosiasi dalam pikiran bawah sadar kita, sehingga setelah melakukannya berkalikali secara mental, kita menjadi lebih siap dan percaya diri

Pembukaan Mengawali sebuah negosiasi tidaklah semudah yang kita bayangkan. Kita harus mampu menciptakan atmosfir atau suasana yang tepat sebelum proses negosiasi dimulai. Untuk mengawali sebuah negosiasi dengan baik dan benar, kita perlu memiliki rasa percaya diri, ketenangan, dan kejelasan dari tujuan kita melakukan negosiasi. Ada tiga sikap yang perlu kita kembangkan dalam mengawali negosiasi yaitu : pleasant (menyenangkan), assertive (tegas, tidak plin-plan), dan firm (teguh dalam pendirian). Senyum juga salah satu hal yang kita perlukan dalam mengawali sebuah negosiasi, sehingga hal tersebut akan memberikan perasaan nyaman dan terbuka bagi kedua pihak. Berikut ada beberapa tahapan dalam mengawali sebuah negosiasi: • Jangan memegang apa pun di tangan kanan anda ketika memasuki ruangan negosiasi • Ulurkan tangan untuk berjabat tangan terlebih dulu; • Jabat tangan dengan tegas dan singkat; • Berikan senyum dan katakan sesuatu yang pas untuk mengawali pembicaraan. Selanjutnya dalam pembicaraan awal, mulailah dengan membangun common ground, yaitu sesuatu yang menjadi kesamaan antar kedua pihak dan dapat dijadikan landasan bahwa pada dasarnya selain memiliki perbedaan, kedua pihak memiliki beberapa kesamaan yang dapat dijadikan dasar untuk membangun rasa percaya


255

Memulai proses negosiasi Langkah pertama dalam memulai proses negosiasi adalah menyampaikan (proposing) apa yang menjadi keinginan atau tuntutan kita. Yang perlu diperhatikan dalam proses penyampaian tujuan kita tersebut adalah: • • • • • •

Tunggu saat yang tepat bagi kedua pihak untuk memulai pembicaraan pada materi pokok negosiasi; Sampaikan pokok-pokok keinginan atau tuntutan pihak anda secara jelas, singkat dan penuh percaya diri; Tekankan bahwa anda atau organisasi anda berkeinginan untuk mencapai suatu kesepakatan dengan mereka; Sediakan ruang untuk manuver atau tawar-menawar dalam negosiasi, jangan membuat hanya dua pilihan ya atau tidak; Sampaikan bahwa ”jika mereka memberi anda ini anda akan memberi mereka itu – if you'll give us this, we'll give you that.” Sehingga mereka mengerti dengan jelas apa yang harus mereka berikan sebagai kompensasi dari apa yang akan kita berikan. Hal kedua dalam tahap permulaan proses negosiasi adalah mendengarkan dengan efektif apa yang ditawarkan atau yang menjadi tuntutan pihak lain. Mendengar dengan efektif memerlukan kebiasaan dan teknik-teknik tertentu. Seperti misalnya bagaimana mengartikan gerakan tubuh dan ekspresi wajah pembicara. Usahakan selalu membangun kontak mata dengan pembicara dan kita berada dalam kondisi yang relaks namun penuh perhatian.

Zona Tawar Menawar (The Bargaining Zone) Dalam proses inti dari negosiasi, yaitu proses tawar menawar, kita perlu mengetahui apa itu The Bargaining Zone (TBZ). TBZ adalah suatu wilayah ruang yang dibatasi oleh harga penawaran pihak penjual (Seller's Opening Price) dan Tawaran awal oleh pembeli (Buyer's Opening Offer). Di antara kedua titik tersebut terdapat Buyer's Ideal Offer, Buyer's Realistic Price dan Buyer's Highest Price pada sisi pembeli dan Seller's Ideal Price, Seller's Realistic Price dan Seller's Lowest Price pada sisi pembeli. Kesepakatan kedua belah pihak yang paling baik adalah terjadi di dalam wilayah yang disebut Final Offer Zone yang dibatasi oleh Seller's Realistic Price dan Buyer's Realistic Price. Biasanya kesepakatan terjadi ketika terdapat suatu overlap antara pembeli dan penjual dalam wilayah Final Offer Zone. Membangun Kesepakatan Babak terakhir dalam proses negosiasi adalah membangun kesepakatan dan menutup negosiasi. Ketika tercapai kesepakatan biasanya kedua pihak melakukan jabat tangan sebagai tanda bahwa kesepakatan (deal or agreement) telah dicapai dan kedua pihak memiliki komitmen untuk melaksanakannya. Yang perlu kita ketahui dalam negosiasi tidak akan pernah tercapai kesepakatan kalau sejak awal masing-masing atau salah satu pihak tidak memiliki niat untuk mencapai kesepakatan. Kesepakatan harus dibangun dari keinginan atau niat dari kedua belah pihak, sehingga kita tidak bertepuk sebelah tangan.

256


Karena itu, penting sekali dalam awal-awal negosiasi kita memahami dan mengetahui sikap dari pihak lain, melalui apa yang disampaikan secara lisan, bahasa gerak tubuh maupun ekspresi wajah. Karena jika sejak awal salah satu pihak ada yang tidak memiliki niat atau keinginan untuk mencapai kesepakatan, maka hal tersebut berarti membuang waktu dan energi kita. Untuk itu perlu dicari jalan lain, seperti misalnya: conciliation, mediation dan arbitration melalui pihak ketiga. Demikian sekilas mengenai negosiasi, yang tentunya masih banyak hal lain yang tidak bisa dikupas dalam artikel pendek. Yang penting bagi kita selaku praktisi Mandiri, kita harus tahu bahwa negosiasi bukan hal yang asing. Setiap kita adalah negosiator dan kita melakukannya setiap hari setiap saat. Selain itu negosiasi memerlukan karakter (artinya menggunakan seluruh hati dan pikiran kita), memerlukan penguasaan metoda atau pun teknik-tekniknya dan memerlukan kebiasaan dalam membangun perilaku bernegosiasi yang baik dan benar. (*) ( Sumber : Aribowo Prijosaksono dan Roy Sembel, adalah co-founder dan direktur The Indonesia Learning Institute – INLINE, sebuah lembaga pembelajaran untuk para eksekutif dan profesional )


257

Apakah Arti Sebuah Kelompok Kelompok merupakan medium strategis yang dapat dipilih Fasiltator sebagai tempat untuk menggerakkan usaha masyarakat. Pilihan ini jauh lebih strategis daripada membangun komunitas secara umum atau menangani individu satu demi satu secara langsung. Kelompok memiliki karakteristik dan dinamika yang khusus. Penampilan kelompok akan jauh lebih besar daripada sekedar penjumlahan dari individu-individu anggotanya. Sebagaimana pepatah dari Afrika mengatakan: “Menyeberanglah sungai secara

beramai-ramai dan buayanya tidak akan memangsamu”.

Apa Itu Kelompok ? Pelbagai pengembangan tentang kelompok, pada umumnya mengandung paling tidak satu dari 4 ciri berikut: Persepsi Tujuan Motivasi dan Pemuasan kebutuhan Interaksi dan interdependensi antar anggota kelompok Secara sederhana dapat diajukan pengertian suatu kelompok adalah suatu kumpulan dua orang atau

lebih yang saling berhubungan dan berinteraksi dalam rangka mencapai suatu tujuan bersama.

Kelompok memainkan fungsi yang penting paling tidak; karena 3 alasan: Pertama, kelompok sebagai agen kebudayaan. Dalam kelompok, seorang individu mendapat arahan tingkah laku berdasar pada nilai dan norma komunitas yang berlaku; dipihak lain, perubahan nilai dan norma komunitas selalu dimulai dari suatu kelompok. Kedua, kelompok menghubungkan kelompok individu dengan komunitasnya. Individu mampu memenuhi kebutuhan-kebuituhan sosialnya melalui keanggotaanya dalam suatu komunitas tertentu. Ketiga, kelompok lebih mudah dipelajari sehingga perubahan tingkah laku para anggotanya lebih mudah untuk diarahkan, lebih mudah dibanding dengan mempelajari dan merubah tingkah laku komunitas secara makro. Dalam kaitannya dengan komunitas kelompok merupakan pintu masuk menuju komunitas. Melalui pintu ini upaya pengembangan komunitas dimungkinkan. Lima hal berikut: menjelaskan kedudukan penting dari kelompok. Kelompok tidak bisa dan tidak akan berhadapan dengan masalah praktis yang sehari-hari ditemui anggotanya. Permasalahan-permasalahan anggota kelompok adakalanya mendorong timbulnya perubahan, namun kelompok senantiasa memberikan pengaruh sosio-psikologis terhadap anggotanya. Kehadiran kelompok adalah tidak terelakkan. Kodrat biologis manusia, kapasitasnya menggunakan bahasa dan kodrat lingkungannya terolah sedemikian rupa sehingga telah terbukti sejak ribuan tahun yang lalu, manusia hidup dalam kelompok. Walaupun perlu pula diberikan catatan bahwa mungkin saja manusia secara bersama hadir dalam kedekatan secara fisik tapi tidak berada dalam kelompok. Kelompok memiliki suatu daya rekat tertentu terhadap anggotanya. Berbagai penelitian

258


mengenai kekompakkan kelompok (group cohessiveness) menunjukkan pengaruh tersebut. Penelitian klasik dan Seashore menunjukkan bahwa semakin kompok suatu kelompok semakin rendah kadar kecemasan anggotanya. Secara umum, dapat disimpulkan, proses-proses dan kejadian-kejadian pada tingkat kelompok memberi pewarnaan pada kepribadian para anggotanya. Kelompok dapat mengahasilkan konsekuensi yang baik dan juga yang buruk. Dengan mempertimbangkan kedua sisi itu, akan didapat pemahaman yang lebih jelas mengenai kelompok dan upaya mengendalikan kelompok akan lebih terarah. Pemahaman yang tepat terhadap dinamika kelompok memberikan manfaat yang berarti dalam menangani dan mendorong kelompok ke arah yang dirugikan.

Mengapa Individu Bergabung dengan Suatu Kelompok? Tidak ada orang yang hidup tanpa pernah berkelompok. Keanggotaan seseorang dalam suatu kelompok tampaknya terjadi begitu saja secara ‘alamiah’. Meskipun begitu, secara umum ada tiga alasan pokok yang menarik seseorang untuk bergabung dalam kelompok: Tertarik pada kegiatan kelompok Semakin besar minat seseorang pada kegiatan kelompok, maka semakin besar pula potensinya untuk berpartisipasi. Menyukai orang-orang di dalam kelompok tersebut Faktor ini selain merupakan faktor utama, juga membuat kelompok menjadi tempat seseorang menemukan pengalaman positif terhadap kelompok, yang pada gilirannya akan membuat orang tersebut memberikan andil bagi keberhasilan kelompok. Sebagai alat dan sarana untuk memenuhi kebutuhan. Meskipun kelompok tidak memenuhi kebutuhan secara langsung, namun seseorang dapat saja menganggap kelompok sebagai alat atau sarana untuk mencapai pemenuhan kebutuhannya. Daya tarik kelompok yang baru dikemukakan di atas tentu dapat ditemui pada kelompok yang berupaya menanggulangi kemiskinannya. Namun rupanya banyak kelompok mengabaikan dua aspek pertama dan hanya menekankan alasan ketiga saja, yakni kelompok sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan (“Marilah kita membentuk kelompok, supaya mudah mendapatkan kredit atau dana pemerintah”). Lalu hal apa saja yang mengikat anggota adalah untuk tetap berada di kelompoknya? Kelompok yang mampu mengikat anggotanya adalah kelompok yang dapat memenuhi kebutuhan sosio-psikologis anggotanya. Kelompok yang demikian memiliki sifat-sifat tertentu: 1. Daya tarik kelompok bagi anggota Ikatan seseorang pada kelompok semakin kuat, semakin ia menyukai anggota lainnya. Hal ini terutama berlaku pada kelompok dengan tingkat interaksi yang meninggi. 2. Kesamaan antar anggota Dua orang atau lebih akan tertarik satu sama lain apabila penilaian mereka tentang lingkungannya kurang lebih serupa. Dengan demikian daya tarik kelompok meningkat sejalan meningkatnya kesamaan antar anggota. 3. Tujuan kelompok Seseorang bergabung dengan suatu kelompok setelah mempertimbangkan tujuan kelompok (baik dalam hal isi, perumusan maupun cara untuk mencapai tujuan). Orang tertarik pada kelompok yang memiliki tujuan yang jelas dan sesuai dengan sikapnya. 4. Saling ketergantungan antar anggota kelompok Ada pendapat mengatakan bahwa orang akan saling tertarik satu sama lain apabila mereka bekerja sama. 5. Aktivitas kelompok Penilaian tentang aktivitas kelompok mempengaruhi minat anggotanya. Apabila aktivitasnya tidak


259

menarik daya tarik kelompok akan melemah. 6. Pola kepemimpinan kelompok Daya tarik kelompok dipengaruhi oleh pola kepemimpinan kelompok. Kepemimpinan yang membuka lebar partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan akan lebih menarik bagi anggotanya. 7. Struktur kelompok Struktur kelompok terlihat dari pola hubungan yang berlaku tetap antar anggota kelompok. Pola hubungan yang terbangun akan menciptakan tempat (posisi) bagi anggota kelompok. Jika seseorang merasa puas dengan posisi yang ia tempati, ia akan tetap tinggal dalam kelompoknya. 8. Iklim kelompok Iklim yang sesuai dengan ciri kepribadian anggotanya akan memberikan pengalaman yang positif dan menyenangkan. Demikian pula sebaliknya. 9. Ukuran kelompok Ketika ukuran kelompok makin membesar, semakin besar pula kemungkinan munculnya masalah, seperti tingkat drop-out yang tinggi dan konflik antar anggota. Berbagai masalah bermunculan manakala komunikasi tidak lagi lancar. Semakin besar kelompok semakin sulit pula membangun komunikasi antar pribadi yang lancar. Gejala drop-out pada kelompok akan ditentukan dalam pengalaman praktis kerja fasilitator nanti. Beberapa penyebab drop-out tentu dapat ditemukan pada sembilan ciri kelompok yang dikemukakan di atas. Memelihara keutuhan kelompok merupakan pekerjaan tersendiri bagi Fasilitator kelurahan. Berikut ini adalah tinjauan mengenai satu aspek penting dalam pemeliharaan kelompok : kekompakan kelompok (group cohesiveness).

Kekompakan Kelompok

Kekompakan kelompok merupakan aspek menarik yang menempati tempat penting dalam teori tentang kelompok. Aspek ini banyak dibicarakan karena menentukan keutuhan suatu kelompok. Rumusan umum tentang kekompakan kelompok adalah perpaduan atau tarik menarik perlbagai kekuatan yang membuat seseorang tetap bertahan di dalam kelompok. Kekuatan-kekuatan yang dimaksud ditentukan bersama oleh sifat-sifat tertentu dari kelompok tersebut dan karakteristikkarakteristik tertentu para anggotanya. Secara sederhana terdapat dua kekuatan utama. Kekuatan pertama menahan seseorang untuk berada di kelompoknya dan yang kedua adalah membuat seseorang tertarik untuk bergabung dengan kelompok lain. Kekompakan kelompok berpengaruh kuat terhadap anggota-anggotanya untuk bertindak sesuai dengan harapan-harapan kelompok. Bila derajat kekompakan tinggi, anggota kelompok cenderung memberikan respon positif terhadap anggota lain dalam kelompoknya dan akan berusaha keras mencapai tujuan kelompok. Demikian pula sebaliknya. Jadi, kekompakan kelompok niscaya berkait erat secara positif dengan produktivitas kelompok dan kepuasan anggota. Kekompakan kelompok ditentukan oleh : 1. Berbagai perangkat kelompok, seperti tujuan, program, karakteristik anggota, cara menjalankan program, prestise, dan perangkat-perangkat lain yang mengikat dan memenuhi kebutuhan/motif anggota kelompok. 2. Kemampuan kelompok untuk memenuhi motif anggota kelompok, yang berupa kebutuhan berteman : rasa ingin tahu, rasa aman, uang, dan nilai-nilai lain yang bisa diperoleh dari kelompok. 3. Harapan anggota akan hasil-hasil yang akan diperoleh, yakni perkiraan subyektif anggota terhadap keuntungan atau kerugian berkelompok. 4. Daya tarik suatu kelompok dibandingkan dengan kelompok lain, baik dalam hal proses yang

260


dialami maupun hasil yang diperoleh anggota. Kelompok yang kompak mudah dibedakan dari yang tidak. Karena kekompakan kelompok akan memberikan dampak berikut terhadap kelompok: 1. Kemampuan kelompok untuk mempertahankan anggotanya Aspek terpenting dari kekompakkan kelompok adalah kekuatan kelompok untuk mempertahankan anggotanya. Selama kekompakkan terpelihara selama itu pula anggota akan setia pada kelompok. 2. Pengaruh kelompok terhadap anggotanya Pada kelompok yang derajat kekompakannya tinggi anggotanya akan lebih mudah menerima keputusan, tujuan, dan tugas-tugas yang dibebankan kelompok. Semakin tringgi derajat kekompakan kelompok, semakin besar pula kecenderungan saling mempengaruhi di antara anggotanya, mengingat setiap anggota bersedia membuka driri untuk dipengaruhi yang lain. 3. Derajat partisipasi dan kesetiaan anggota kelompok Semakin tingi kekompakan, semakin besar kecenderungan anggota untuk berpartisipasi dalam setiap aktivitas kelompok. Seseorang yang merasa diterima di kelompok, lebih mungkin untuk berpartisipasi lebih banyak. 4. Hasil pada tingkat pribadi anggotanya Pada kelompok dengan kekompakan yang tinggi, terbangun pula hubungan inter-personal di antara anggotanya dan akan menumbuhkan pula rasa saling percaya, saling menerima, memberikan rasa aman, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan rasa percaya diri. Bagan berikut ini memperlihatkan kaitan antar kelompok, penentu-penentu dan akibat-akibatnya.

Kekompakkan Kelompok

Perpaduan dari pelbagai kekuatan yang membuat seseorang tetap bertahan di dalam kelompok. Komponennya adalah ketertarikan terhadap kelompok dimana ia menjadi anggotanya dan ketertarikan untuk

Penentu kekompakkan kelompok: Perangkat kelompok Motif untuk menjadi anggota Harapan akan perolehan hasil Perbandingan dengan kelompok lain

Hasil kekompakkan kelompok: Terpeliharanya keanggotaan Pengaruh kelompok terhadap anggota Kesetiaan dan partisipasi Rasa aman dan penghargaan diri

Pengalaman lapangan memperlihatkan bahwa kekompakan kelompok ada pasang surutnya. Mengendurnya kekompakan kelompok ditujukan oleh berbagai gejala, seperti keengganan anggota kelompok menghadiri pertemuan, kelompok sulit mencapai kesepakatan kelompok, yakni : Ketidaksetujuan mengenai tujuan dan orientasi kegiatan. Perbedaan ini dapat menimbulkan konflik antar anggota. Menurunnya interaksi antar anggota. Menurunnya interaksi antar anggota dapat disebabkan besarnya ukuran kelompok. Dengan interaksimennurun, menrun pula kedekatan anggota satu sama lain. Pengalaman berkelompok yang tidak menyenangkan. Dalam aktivitas berkelompok tentu ada


261

pengalaman bersama. Pegalaman yang tidak menyenangkan akan melemahkan kekompakan kelompok. Persaingan antar kelompok kecil. Persaingan yang berlangsung terus-menerus antar kelompokkelompok kecil akan menimbulkan frustasi. Keadaan yang demikian potensial memicu konflik sesama anggota kelompok. Dominasi satu atau sebagaian anggota. Ada dominasi satu atau beberapa anggota kelompok biasanya pimpinan yang otoriter menghambat partisipasi anggota kelompok. Pada gilirannya hambatan untuk berpartisipasi akan menurunkan kekompakan kelompok.

262


KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM) Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat akan menghadapi berbagai persoalan dimana persoalan tersebut bisa diselesaikan secara individu namun juga perlu diselesaikan secara bersama-sama. Ketika persoalan diselesaikan dengan banyak orang akan memunculkan banyak gagasan sehingga akan banyak alternatif pemecahan. Sebab pada dasarnya warga masyarakat mempunyai niat baik untuk membantu sesama, sehingga masalah yang dihadapi oleh orang-perorang akan dirasakan sebagai persoalan bersama jika dalam kelompok. Selain itu setiap orang mempunyai motivasi, pengalaman, serta potensi-potensi yang lain yang pada umumnya belum dimanfaatkan secara maksimal. Jika dihimpun dalam kelompok maka potensi tersebut akan menjadi kekuatan besar yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Ibarat seikat sapu lidi maka jika satu lidi potensi dan manfaatnya sangat kecil serta gampang dipatahkan. Namun ketika diikat menjadi sapu lidi maka menjadi lebih kuat serta lebih bermanfaat. Oleh karena itu ketika dalam bermasyarakat orang-perorang perlu menghimpun diri dalam kelompok ketika menghadapi masalah ataupun dalam mengembangkan potensi. Kelompok-kelompok yang tumbuh di masyarakat dikarenakan kebutuhan tersebut, sering disebut dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yaitu kumpulan orang yang menghimpun diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu yaitu adanya Visi, kepentingan dan kebutuhan yang sama sehingga dalam kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama. Dalam penanggulangan kemiskinan, visi yang menjadi ikatan pemersatu. Kelompok swadaya masyarakat (KSM) berorientasi pada penanggulangan kemiskinan sehingga harus dipastikan warga miskin terdaftar dan terlibat dalam kegiatan kelompok dan merupakan penerima manfaat primer sebagai kelompok sasaran dari program-program yang sudah dikembangkan dalam PJM Pronangkis. Manfaat yang dirasakan dapat berupa peningkatan pengetahuan dan kemampuan serta peningkatan kualitas hidup seperti kualitas pendidikan, kesehatan, peningkatan ekonomi, pemukiman dan lainnya. Posisi KSM adalah independen, artinya KSM bukan bawahan BKM/LKM atau unit pengelola (UP). Hubungan KSM dan BKM/LKM dan UP merupakan hubungan kemitraan, karena itu pengembangan KSM tidak boleh berorientasi semata-mata mengakses dana yang ada di BKM/LKM, KSM harus mengembangkan kegiatan mandiri atau mengembangkan akses sumber daya sendiri. Semua ini dilakukan agar KSM dapat menjadi kelompok pemberdaya, baik bagi anggota KSM maupun masyarakat umum. Pemberdayaan ini dilakukan melalui proses berbagi pengalaman, bertukar informasi dan mendiskusikan berbagai persoalan kemasyarakatan. Karena BKM/LKM menjalankan tugas dan fungsinya merupakan amanah (mandat) dari masyarakat untuk menjamin tercapainya kualitas kehidupan warga, khususnya warga miskin, maka KSM harus mampu berperan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja BKM/LKM, KSM juga mempunyai tanggung jawab untuk terlibat dalam keseluruhan siklus yang harus berlanjut dan difasilitasi oleh BKM/LKM sehingga dapat dijamin anggota KSM ikut dalam proses-proses pengambilan keputusan dalam setiap tahapan siklus.

Keberadaan KSM

Di masyarakat pada umumnya telah ada banyak Kelompok Masyarakat, baik yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat sendiri, maupun oleh pihak-pihak tertentu yang punya kepedulian. Ketika PNPM Mandiri Perkotaan juga menggunakan pendekatan kelompok, maka PNPM Mandiri Perkotaan


263

akan banyak membentuk KSM, meskipun tidak menutup kemungkinan memaksimalkan kelompokkelompok yang sudah ada, sebab ada kemungkinan kelompok PNPM Mandiri Perkotaan agak berbeda dengan kelompok lain yang sudah ada, karena KSM di PNPM Mandiri Perkotaan adalah KSM yang terdiri dari warga miskin dan manfaatnya langsung dirasakan oleh warga miskin. Terbentuknya KSM-KSM yang dibentuk PNPM Mandiri Perkotaan akan muncul di antara kelompokkelompok yang sudah eksis. Hal itu akan menambah dinamika di masyarakat karena antar kelompok akan bisa saling berinteraksi dan saling belajar. Bahkan sangat memungkinkan kelompok yang telah lama eksis dan mempunyai banyak pengalaman bisa memberikan banyak masukan, bimbingan dan dorongan kepada kelompok baru. Sebaliknya, kelompok yang sudah eksis juga bisa belajar dari kelompok PNPM Mandiri Perkotaan. Dengan demikian masing-masing kelompok bisa menggalang persatuan dan kekuatan untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Prinsip-prinsip KSM Agar KSM dalam PNPM Mandiri Perkotaan benar-benar menjadi wadah bagi pemberdayaan anggota maka ada beberapa prinsip yang perlu disepakati, yang bisa dijadikan pedoman di internal KSM, antara lain : Saling mempercayai dan saling mendukung. Sikap tersebut bisa membuat anggota mampu mengekspresikan gagasan, perasaan dan kekhawatirannya dengan nyaman. Setiap anggota KSM bebas mengungkapkan pemikiran dan pendapat serta mengajukan usul dan saran yang perlu dijadikan pembahasan dalam rapat kelompok tanpa adanya rasa segan atau adanya hambatan psikologis lainnya.

e. Bebas dalam membuat keputusan. Kelompok bebas menentukan dan memutuskan menurut kesepakatan yang diambil oleh kelompok sendiri. Keputusan kelompok harus merupakan hasil dari permusyawaratan bersama dan tidak diperkenankan adanya dominasi dari perorangan atau beberapa orang yang bersifat pemaksaan kehendak atau intervensi dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Kelompok juga berwenang untuk mengatur rumah tangga sendiri sesuai dengan keputusan bersama f. Bebas dalam menetapkan kebutuhan. Dalam rangka peningkatan dan penguatan kapasitasnya, KSM meningkatkan dan menguatkan tingkat kemampuan para anggotanya seperti: peningkatan kesejahteraan, peningkatan wawasan dan pengetahuan serta ketrampilan baik bersifat individu maupun kelompok g. Berpartisipasi nyata. Setiap anggota wajib berkontribusi kepada kelompok sebagai wujud komitmen dalam rangka keswadayaan serta ikatan kelompok.

Peran dan fungsi KSM Dengan berkelompok, masyarakat bisa mengambil banyak manfaat darinya, karena KSM bisa memenuhi kebutuhan materil maupun psikologis. Oleh karena itu, KSM bisa berperan dan berfungsi dalam banyak hal antara lain: f. Sebagai sarana proses perubahan sosial. Proses pembelajaran yang terjadi dalam KSM adalah menjadi pendorong terjadinya perubahan paradigma, pembiasaan praktek nilai-nilai baru, cara pandang dan cara kerja baru, serta melembagakannya dalam praktek kehidupan sehari-hari g. Sebagai wadah pembahasan dan penyelesaian masalah. Setiap kegiatan yang dilaksanakan KSM haruslah mengambarkan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok, dan penyelesaiannya disepakati bersama h. Sebagai wadah aspirasi. Jika ada masalah, kepentingan, atau harapan yang berkembang di masyarakat; maka kelompok bisa berfungsi untuk menerima, membahas dan menyalurkan, kepada pihak-pihak yang relevan, dengan berpijak pada hak-hak warga i. Sebagai wadah menggalang tumbuhnya saling kepercayaan (menggalang social trust). Dalam kelompok anggota bisa saling terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan membagi

264


j.

tanggung jawab. Saling kepercayaan sosial ini dibangun melalui cara penjaminan dan rekomendasi kelompok. Ketika kelompok membangun hubungan dengan pihak lain, kepercayaan tersebut sebagai modalnya. Sebagai sumber ekonomi. Jika masyarakat membutuhkan dana, maka KSM bisa berfungsi sebagai sumber keuangan. Keuangan di KSM bisa saja bersumber dari pihak luar, maupun juga dari internal anggota sendiri. dengan cara iuran bersama. Iuran tersebut bisa menjadi modal usaha dan sekaligus menjadi salah satu bentuk ikatan/ pemersatu dan membangun kekuatan sendiri.

KSM Mandiri Dalam perjalanannya, tidak sedikit KSM mengalami kegagalan dalam membangun kelompok, sehingga tidak mampu bertahan lama. Adapun faktor – faktor yang menjadikan KSM mandiri, diantaranya sebagai berikut: a. Keorganisasian : • KSM memiliki tujuan dan program kerja yang jelas • Semua pengurus KSM mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional • KSM memiliki AD/ART (tertulis) • Semua anggota melaksanakan kewajiban dan haknya dengan baik • Solidaritas antar anggota semakin kuat • KSM mampu mengambil keputusan secara mandiri dan demokratis b. Administrasi • KSM memiliki perangkat pembukuan (organisasi dan keuangan) yang lengkap • Pengurus KSM memiliki kemampuan dan trampil mengelola pembukuan • KSM memiliki laporan keuangan yang lengkap dan dilaporkan secara rutin ke anggota • KSM memiliki sistem informasi manajemen c. Permodalan • Tabungan KSM beragam dan terus meningkat • kSM mampu mengelola dana dari luar • Dana kelompok mampu memenuhi kebutuhan pinjaman anggotanya • Pengembalian pinjaman anggota lancar (95%) d. Usaha • Usaha produktif anggota terus berkembang dan menguntungkan • Sarana kerja dan pelayanan semakin lengkap • KSM mampu membiayai operasional secara layak e. Akseptasi • Keanggotaan KSM terus meningkat baik jumlah maupun mutunya • Pengetahuan dan keterampilan anggota semakin berkembang • Kehadiran KSM semakin dikenal dan diterima masyarakat • KSM ikut menentukan dalam pengambilan keputusan tingkat desa/kelurahan.


265

Tahapan Perjalanan Kelompok Dalam kerja fasilitator akan banyak ditemukan masalah yang menyangkut keutuhan kelompok. Beberapa penyebabnya memang berkait dengan sifat dasar dari pembangunan perumahan yang berjangka wakatu lama, dan harus menempuh satu demi satu periode kritis untuk mendapatkan pendanaan, pengadaan tanah, dan lain-lain. Faktor lain yang mengganggu keutuhan kelompok adalah diabaikannya segi pemeliharaan kelompok, Padahal berbagai masalah dapat mengganggu keutuhan kelompok, baik ketika kelompok baru dibentuk hingga kelompok mencapai tahap perkembangan yang lebih lanjut. Ketika sejumlah orang bersama-sama bekerja untuk sebuah proyek atau aktivitas yang sama, mereka belum tentu merupakan sebuah tim yang produktif. Sebelum sebuah kelompok dapat berfungsi dengan baik, mereka harus melewati serangkaian tahapan. Tahapan tersebut meliputi : 1. Masa Pembentukan (Forming) 2. Masa Krisis atau Badai (Stroming) 3. Masa Normalisasi (Norming) 4. Masa Prestasi (Performing) Masa Pembentukan (Forming) Kelompok masih belum berupa kelompok, namun kumpulan individu-individu Individu ingin menetapkan identitas pribadi di dalam kelompok dan membuat kesan Partisipasi sebatas idividu-individu yang telah akrab dengan suasana, fasilitator dan individu lainnya. Individu mulai memusatkan pada tugas-tugas yang ada dan mendiskusikan tujuan Kelompok mulai membicarakan aturan-aturan dimana keputusan dan tindakan yang akan datang ditetapkan. Masa Krisis atau Badai (Storming) Dicirikan oleh konflik di dalam kelompok dan tidak adanya persatuan Aturan-aturan dasar awal tentang tujuan, kepemimpinan dan perilaku dilanggar Individu bisa saling bermusuhan satu sama lain dan mengekpresikan individualitasnya dengan mengajukan atau menonjolkan agenda pribadi Perselisihan makin meningkat, aturan dilanggar, perbantahan terjadi Namun, bila berhasil diatasi, tahap ini akan mengarah pada suasana yang baru dan lebih realistik tentang sasaran, prosedur, dan norma. Masa Normalisasi (Norming) Dicirikan oleh konflik di dalam kelompok dan tidak adanya persatuan Anggota kelompok menerima kelompok dan menerima masing-masing kekurangan anggota lain Persatuan kelompok berkembang dan kelompok terdorong untuk mempertahankannya Berkembang semangat kelompok keselarasan menjadi hal penting

266


Masa Prestasi (Performing) Dicirikan oleh kematangan dan produktivitas maksimum Hanya dapat dicapai bilamana tiga tahap sebelumnya bisa dilampaui dengan berhasil Anggota-anggota mengambil peran untuk memenuhi aktivitas kelompok Energi kelompok disalurkan ke dalam tugas-tugas yang telah diidentifikasi Pemahaman, wawasan, dan solusi mulai muncul Dipandang dari dinamikanya, suatu kelompok lahir dan berkembang hingga mencapai keadaan puncak melalui empat tahapan. Bagan berikut ini menjelaskan tahapan tersebut beserta persoalanpersoalan yang dapat terjadi pada setiap tahap.

SITUASI KELOMPOK Pembentukan

Krisis

Normalisasi

Prestasi

PERSOALAN KELOMPOK

DALAM

STRUKTUR

PERSOALAN DALAM KEGIATAN KELOMPOK

Kekhawatiran muncul bersumber dari “situasi apa yang sedang dihadapi”, “apa yang bisa dilakukan pemimpin kelompok”, dan “tingkah laku apa yang tepat dan tidak tepat.”

Belum jelasnya tugas kelompok, dimana anggota masih mencari jawaban dan pertanyaanpertanyaan pokok tersebut, bersamaan dengan adanya pencarian tentang aturan dan akan metode apa yang digunakan. Penting nya suatu tugas dan kelayakan pelaksanaannya dipertanyakan oleh anggota. Anggota bereaksi secara emosional terhadap tuntutan tugas yang diberikan padanya.

Konflik muncul antar sub-kelompok atau antar otoritas di dalam kelompok. Kemampuan pemimpin sedang diuji. Pendapat anggota terpecah. Anggota bereaksi menentang keputusan kelompok atau pemimpin yang berusaha mengendalikannya. Kelompok mulai menemukan keharmonisan, pengalamn berkelompok sudah menjadi modal kekompokan untuk pertama kalinya. Pegangan “apa yang telah dilakukan” sudah ditemukan mayoritas anggota. Konflik telah ditemukan pemecahannya. Telah muncul saling mendukung dalam kerja satu sama lain. Karateristik kelompok telah diterima secara sukarela dan tidak dipersoalkan lagi. Struktur kelompok sudah menjadi dasar pengerjaan tugas-tugas. Peran anggota satu sama lainnya dilihat sebagai cara mencapai tujuan. Dan, adanya toleransi terhadap perbedaan.

Kerjasama dalam bertugas mulai terbangun. Perencanaan dibuat dan kerja telah dijalankan berdasarkan standar yang disepakati komunikasi berbagai pandangan tercipta. Dan, sudah ada pengalaman berbagai emosi, baik dalam pekerjaan atau lainnya. Kerja kelompok sudah terlihat hasilnya. Kemajuan sudah dirasakan sebagai pengalaman bersama. Energi individu sudah dianggap sebagai energi kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam pengelolaan KSM, hal-hal yang terjadi dalam setiap tahapan perkembangan kelompok dapat digambarkan sebagai berikut:


267

SITUASI KELOMPOK Pembentukan

Krisis

Normalisasi

Prestasi

PERSOALAN KELOMPOK

DALAM

STRUKTUR

PERSOALAN DALAM KEGIATAN KELOMPOK

Kekhawatiran muncul bersumber dari “situasi apa yang sedang dihadapi”, “apa yang bisa dilakukan pemimpin kelompok”, dan “tingkah laku apa yang tepat dan tidak tepat.”

Belum jelasnya tugas kelompok, dimana anggota masih mencari jawaban dan pertanyaanpertanyaan pokok tersebut, bersamaan dengan adanya pencarian tentang aturan dan akan metode apa yang digunakan. Penting nya suatu tugas dan kelayakan pelaksanaannya dipertanyakan oleh anggota. Anggota bereaksi secara emosional terhadap tuntutan tugas yang diberikan padanya.

Konflik muncul antar sub-kelompok atau antar otoritas di dalam kelompok. Kemampuan pemimpin sedang diuji. Pendapat anggota terpecah. Anggota bereaksi menentang keputusan kelompok atau pemimpin yang berusaha mengendalikannya. Kelompok mulai menemukan keharmonisan, pengalamn berkelompok sudah menjadi modal kekompokan untuk pertama kalinya. Pegangan “apa yang telah dilakukan” sudah ditemukan mayoritas anggota. Konflik telah ditemukan pemecahannya. Telah muncul saling mendukung dalam kerja satu sama lain. Karateristik kelompok telah diterima secara sukarela dan tidak dipersoalkan lagi. Struktur kelompok sudah menjadi dasar pengerjaan tugas-tugas. Peran anggota satu sama lainnya dilihat sebagai cara mencapai tujuan. Dan, adanya toleransi terhadap perbedaan.

Kerjasama dalam bertugas mulai terbangun. Perencanaan dibuat dan kerja telah dijalankan berdasarkan standar yang disepakati komunikasi berbagai pandangan tercipta. Dan, sudah ada pengalaman berbagai emosi, baik dalam pekerjaan atau lainnya. Kerja kelompok sudah terlihat hasilnya. Kemajuan sudah dirasakan sebagai pengalaman bersama. Energi individu sudah dianggap sebagai energi kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

Komposisi dan Peran-Peran dalam kelompok

Pada saat kelompok bekerja sama, maka ia dapat mencapai tujuan bersamanya. Untuk melakukan hal tersebut kelompok harus memiliki anggota-anggota dengan cakupan keterampilan dan kemampuan. Semakin besar ukuran kelompok, tampak semakin luas beragam bakat. Keterampilan dan pengetahuan yang bisa ditampilkan. Kelompok yang terlalu kecil bisa jadi kurang efektif karena keterbatasan cakupan pengetahuan kolektifnya. Namun demikian bila kelompok terlalu besar, maka hambatan-hambatan proses belajar juga bisa akan bermunculan. Individu-individu makin sedikit yang berbicara dalam diskusi dan anggota yang lebih aktiflah yang akan mendominasi kelompok. Kelompok yang terdiri dari 5-7 orang lah yang umumnya bisa bekerja paling baik untuk mencapai partisipasi dan produktivitas optimun.

Ukuran Kelompok dan Partisipasi

Pengetahuan ilmiah tentang Dinamika Kelompok membuka pemahaman mengenai hubungan antara ukuran kelompok dan kualitas partisipasi.

268


Ukuran Kelompok

Kualitas Partisipasi

3 – 6 orang 7 – 10 orang

Setiap orang berbicara Hampir tiap orang berbicara. Orang yang sangat pendiam berbicara sedikit, satu atau dua orang mungkin tidak berbicara sama sekali 5 – 6 orang akan berbicara banyak 3 atau 4 orang akan bergabung kadang-kadang saja. 3 atau orang mendominasi Kemungkinan partisipasi kecil

11 – 18 orang 19 – 30 orang > 30 orang

Kapasitas individu-individu anggota kelompok tidak selalu menentukan penampilan baik dari kelompok tersebut. Kelompok yang terdiri dari individu-individu yang sangat cemerlang tidak selalu menghasilkan produktivitas terbaiknya. Fasilitator hendaknya bisa mengenali cakupan atau ruang lingkup yang diperlukan untuk menjadikan penampilan kelompok cukup bagus untuk mencapai tujuan-tujuannya. Dalam hal ini, melalui metode partisipasi. Adalah penting untuk memperhitungkan peran-peran pekerjaan atau tugas, yakni mereka yang membantu mencapai tujuan-tujuan kelompok dan peran-peran mempertahankan, mereka yang membantu dalam proses mencapai tugas-tugas tersebut. Tidak ada seorang pun yang sempurna dan karena itu setiap peran dan fungsi selalu ada sisi kelemahan atau kekurangan yang bisa diterima. Menghargai kekurangan yang bisa diterima tersebut menciptakan suasana keterbukaan di dalam kelompok. Individu anggota kelompok merasa lebih nyaman dan bisa menerima ketidaksempurnaan dan merasa dapat berkonsentrasi pada kekuatannya. Kelompok yang bagus adalah kelompok yang bisa menampung persenyawaan berbagai peran dan fungsi. Kelompok yang hanya terdiri dari satu jenis orang, betapapun hebatnya individu-individunya bisa menjadi sangat tidak efektif.


269

Bagaimana Arah Pengembangan Kelompok? Upaya-upaya pendampingan yang diarahkan kepada pembangunan kelompok mandiri sekurangkurangnya terfokus kepada 2 hal penting. Penguatan ke dalam Kelompok Pertama, berorientasi kepada peningkatan pendapatan anggota dan kelompok. Dalam rangka ini perlu diupayakan terus-menerus pemahaman dan peningkatan kapasitas pengelolaan anggaran kelompok dan anggaran rumah tangga bagi anggota. Kapasitas ini terutama dalam hal pembentukan cadangan atau tabungan yang efektif, pemupukan modal swadaya dan pengembangan usaha-usaha produksi dan pemasaran. Kedua, penguatan organisasi kelompok. Hal ini ditandai oleh pertemuan yang teratur, rutin dan berkelanjutan. Sistem administrasi keuangan tertib dan transparan. Pemilihan pengurus dipilih dari dan oleh anggota, secara teratur melakukan program pendidikan anggota. Perencanaan program kelompok, pelaksanaan, dan evaluasinya dilakukan secara partisipatif. Ketiga, penguatan nilai-nilai dalam kelompok. Terutama menanamkan sikap keterbukaan di kalangan anggota terhadap hal-hal seperti peluang kerjasama dan teknologi-teknologi baru untuk mencapai skala usaha yang lebih besar. Selain itu juga menanamkan prinsip demokrasi dan partisipasi dalam kelompok, serta kesetaraan jender (laki-laki dan perempuan).

Penguatan ke tingkat Komunitas Pertama, penguatan kepemimpinan alternatif. Selama proses pendampingan kelompok diharapkan muncul personil-personil yang mampu menjadi alternatif kepemimpinan lokal (kepemimpinan informal). Mengapa disebut kepemimpinan alternatif? Karena di desa telah ada kepemimpinan formal (pemerintah desa) dan informal (tokoh agama, adat, ketokohan). Kepemimpinan alternatif ini diharapkan bisa muncul karena kualitas dan kemampuannya, serta kepeduliannya kepada persoalan dan masa depan masyarakat. Kedua, pengembangan kader-kader dan agen perubahan masyarakat. Kelompok, kepemimpinan kelompok, dan kader-kadernya yang kuat diharapkan menjadi agen perubahan di komunitasnya. Mereka menjadi kelompok dan personil-personil yang aktif, kritis, dan berpengaruh di komunitasnya sehingga berkembang dinamika baru. Kelompok-kelompok ini – termasuk individu-individu yang menjadi anggotanya – menjadi simpul komunikasi di dalam dan keluar komunitasnya. Pengaruh yang diharapkan dari kelompok dan anggota-anggota kelompok adalah suatu penguatan kerjasama, jaringan komunikasi dan pembelajaran yang lebih terbuka dan partisipatif. Ketiga, mendorong transformasi sosial dengan adanya penguatan organisasi, kepemimpinan lokal alternatif dan berkembangnya dinamika di masyarakat. Ini diharapkan terjadi karena kepemimpinan alternatif (demokratis, partisipatif, terbuka) menjadi pilihan baru ketimbang kepemimpinan tradisional (paternalistik, feodal). Model komunikasi pembangunan konvensional (penyuluhan, penerangan) diperkaya/ digantikan dengan model komunikasi dialogis (seperti misalnya kegiatan-kegiatan musyawarah, lokakarya desa, forum warga, diskusi, dan sebagainya).

270


Format Isian Masalah

Alokasi waktu

Alokasi dana

(1)

(2)

(3)


271

Semarang, 25 Juli 2006

Membidik Mitra Strategis Banyak jalan menuju Roma, mungkin itu istilah yang tepat untuk menangkap peluang kemitraan. Kesempatan untuk melakukan kemitraan dengan berbagai pihak terbuka luas bagi BKM. Bahkan, pemerintah telah mendorong proses berjalannya kemitraan itu sendiri dengan mengeluarkan berbagai regulasi yang mengoptimalkan lembaga perbankan nasional maupun BUMN untuk berperan serta memberikan wadah bagi berjalannya kemitraan. Selama ini pemerintah menilai bahwa BUMN maupun perbankan dipandang memiliki peran strategis dalam membantu pembinaan dan pengembangan usaha kecil yang dampaknya adalah mengatasi kemiskinan di masyarakat. Pihak BUMN dan perbankan sendiri ternyata menyambut baik adanya regulasi pemerintah, seperti Program Kredit Usaha Mikro Kecil yang menggunakan dana SUP 005 dan Keputusan Menteri BUMN No. 236 tahun 2003 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Karena, misi mereka selain membantu usaha kecil yang ada di wilayah kerjanya, juga untuk meningkatkan citra perusahaan yang mampu mengembangkan mitra binaan di sektor usaha inti maupun non-inti. Sekarang permasalahannya, sejauh mana BKM peka terhadap iklim kondusif yang diciptakan pemerintah dengan adanya program kemitraan yang terbuka luas ini. Hal tersebut memerlukan suatu strategi yang harus dimiliki BKM guna menangkap peluang tersebut. Keberadaan sebuah program kemitraan sebenarnya oleh BKM sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa dielakkan. Karena, dalam perkembangannya BKM dituntut untuk mandiri. Sedangkan di sisi lain, perkembangan jumlah KSM menuntut BKM untuk mencari solusi dalam penambahan modal. Menggali Potensi dan Menjajaki Kemitraan Bagaimana kita bisa melakukan kemitraan tanpa mengenal terlebih dulu apa yang kita miliki dan siapa yang akan kita ajak bermitra, jawabnya tidak akan mungkin. Menggali potensi masyarakat dan mengenal lebih dulu siapa yang akan kita ajak bermitra adalah penting. Menggali potensi masyarakat ini dimaksudkan supaya kemitraan tersebut benar-benar tepat sasaran dan dibutuhkan oleh masyarakat. Jangan sampai terjadi, BKM sudah banyak melakukan kemitraan dengan pihak luar tetapi tidak dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat karena kurang diminati dan kurangnya informasi. Sehingga, tidak bisa sesuai dengan tujuan untuk keberlanjutan penanggulangan kemiskinan. Tidak serta merta BKM akan memperoleh mitra yang strategis seperti yang diharapkan. Khususnya dalam penambahan modal untuk program penanggulangan kemiskinan atau pengembangan KSM. BKM perlu dikenal terlebih dulu, bukan hanya oleh masyarakat tetapi juga oleh pihak yang akan bermitra. Dari berbagai pengalaman yang telah dilakukan oleh BKM-BKM yang berhasil melakukan kemitraan dengan dinas pemerintah, perbankan maupun BUMN, kemitraan diperoleh dari adanya kesadaran dan semangat pengurus BKM untuk melanjutkan program penanggulangan kemiskinan. Seperti yang dilakukan BKM Podosugih, Kota Pekalongan. Menurut Bapak Anton (pengurus BKM Podosugih), hasil kemitraan yang ada selama ini berawal dari sosialisasi terprogram yang dilakukan BKM. Bahkan, BKM sendiri mempunyai unit khusus yang bertugas untuk bersosialisasi dengan

272


masyarakat dan selalu hadir di forum RT atau RW sambil mengenalkan BKM dan programprogramnya. Maksud sosialisasi tersebut, agar masyarakat lebih merasa memiliki dan menumbuhkembangkan BKM. Sehingga, dengan ikatan yang erat antara BKM dan masyarakat, pihak luar yang ingin mengembangkan potensi di kelurahan akan dapat memanfaatkan BKM sebagai mitra untuk mengembangkan masyarakat. Begitu juga yang terjadi di BKM Sari Asih, Kelurahan Padang Sari, Semarang. Walaupun tidak ada unit khusus untuk melakukan sosialisasi seperti di Podosugih, strategi yang dilakukan BKM ini sama, yaitu mengenalkan KSM-KSM yang potensial. Cara tersebut lebih efektif, dengan mengadakan pasar rakyat secara rutin, bekerjasama dengan aparat kelurahan untuk memfasilitasi kegiatan tersebut. Hasilnya sangat memuaskan. Pasar rakyat tersebut ternyata mampu mencuri perhatian Pertamina dan BTN yang pada waktu itu memang sedang fokus mencari mitra binaan guna membantu perbankan dan BUMN menyalurkan pinjaman kepada pengusaha kecil. Langkah yang ditempuh oleh kedua BKM di atas setidaknya telah memberikan gambaran bahwa sebenarnya sosialisasi adalah kunci awal untuk meraih kemitraan. Menurut Pertamina UPMS Jateng dan DIY sebagai salah satu BUMN yang ikut serta mengembangkan mitra binaan, pihak Pertamina akan menyalurkan pinjaman ke usaha mikro kepada lembaga yang kegiatannya jelas dan dikenal oleh masyarakat luas. Sehingga, pihak Pertamina percaya akan kemampuan dari lembaga tersebut untuk mengelola dan mengembangkan usaha mikro sesuai dengan tujuan bersama, yaitu penanggulangan kemiskinan dan kemanfaatan bersama. Selain sosialisasi yang baik, hal lain yang perlu ditindaklanjuti dari kemitraan adalah menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pihak lain. Mungkin ini diperlukan konsistensi dari berbagai pihak. Baik pengurus maupun masyarakat sebagai pengguna hasil kemitraan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan juga harus tepat sasaran sesuai dengan keinginan masyarakat, dan sesuai dengan prosedur dari pihak pemberi mitra. Kemudian juga perlu dilakukan monitoring dan pembinaan KSM. Dengan adanya monitoring dan pembinaan KSM, resiko dari pemanfaatan dana kemitraan tidak tepat sasaran akan bisa diminimalisir. Monitoring dan pembinaan ini tidak saja dilakukan oleh BKM. Sebagian BUMN biasanya memiliki program-program monitoring dan pembinaan yang dilakukan secara rutin, karena mereka juga bertanggungjawab terhadap dana yang disalurkan tersebut. Dari kiat-kiat yang ada dalam menangkap peluang kemitraan, sekarang tergantung BKM untuk mengoptimalkan implementasinya. Mungkin masih banyak cara yang lebih kreatif untuk bisa memanfaatkan kemitraan dengan pemerintah, perbankan, BUMN atau dengan masyarakat sendiri. (Haz, Tabloid Swara Mandiri, Edisi 03 Februari – Maret 2006, KMW Propinsi Jawa Tengah; nina).


273

KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM) PEMINJAM Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Peminjam adalah KSM yang dibentuk oleh warga masyarakat dalam kepentingannya untuk memanfaatkan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perkotaan untuk kegiatan Pinjaman Bergulir. Disebut KSM Peminjam, karena KSM ini dibentuk hanya untuk kepentingan memperoleh pinjaman bergulir sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan mereka yang pada umumnya adalah warga masyarakat miskin. PENGELOLAAN KSM PEMINJAM : Agar KSM berfungsi sesuai dengan tujuan dibentuknya, maka KSM perlu dikelola dengan baik. Pengelolaan KSM dilakukan secara partisipatif oleh seluruh anggota KSM dipimpin oleh Pengurus KSM. Langkah-langkah pengelolaan KSM yang baik antara lain : 1.

Pengurus KSM membuat pembagian tugas antara Ketua dan Sekretaris. Ketua memimpin KSM dalam setiap pertemuan, melakukan pencatatan / pembukuan KSM dan mengarahkan anggota-angotanya sesuai tujuan dibentuknya KSM. Tugas sekretaris adalah mencatat hasil kesepakatan pertemuan anggota KSM, membantu Ketua dalam mengelola kelompok dan membuat aturan main kelompok.

2.

Pengurus membuat aturan main KSM antara lain : a. b. c.

Jadwal pertemuan rutin dan insidentil untuk membahas masalah usaha, pinjaman, tabungan dan tunggakan, Kesepakatan tanggung renteng dan bentuk pelaksanaannya, Peningkatan kemampuan dan ketrampilan usaha anggota, dll.

3.

Seluruh anggota diusahakan memahami seluruh aturan main yang ditetapkan KSM dengan melakukan tanya jawab untuk pemahaman dan pemberian penjelasan terhadap hal-hal yang masih belum dipahami. Apabila diperlukan dapat meminta BKM/LKM atau UPK untuk memfasilitasi dan memberikan penjelasan atas hal-hal yang belum dipahami tersebut.

4.

Apabila seluruh anggota KSM sudah memahami aturan main KSM, diminta mereka mewujudkannya dengan mematuhi semua aturan main tersebut dalam bentuk : a. b.

c.

274

Menghadiri setiap pertemuan yang diadakan KSM baik yang rutin maupun yang insidentil Menandatangani pernyataan sepakat menanggung bersama (tang gung renteng) dan merealisasikan dalam bentuk saling mengingat kan kepada sesama anggota KSM tentang kewajian-2 yang harus dipenuhi dan menanggung bersama apabila terdapat anggota KSM yang menungak. Senantiasa mengikuti kegiatan pelatihan maupun coaching yang diadakan oleh BKM/LKM/UPK/Fasilitator dalam rangka peningkatan kemampuan dan ketrapilan usaha mereka.


Gambar 1

Gambar 2


275

Nganjuk, 20 September 2010 Tumbuhkan Kesadaran dengan Cara Rutin Membina KSM LKM Sumber Makmur, Desa Sugihwaras, Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, dibentuk pada 6 Oktober 2009 melalui rembug warga. Anggaran dasar lembaga telah dicatatkan pada Akta Notaris Sri Mulyani, SH dengan No. 48.196/W/X/2009 tanggal 9 Oktober 2009. LKM Sumber Makmur, melalui UPK-nya melakukan kegiatan pinjaman bergulir sejak 6 April 2010. Dana awal untuk kegiatan ekonomi pinjaman bergulir dari PNPM Mandiri Perkotaan adalah sebesar Rp56.250.000 dari BLM Tahap-2 Tahun 2009. KSM ekonomi yang terbentuk sebanyak 12 KSM. KSM ekonomi tersebut beranggotakan warga miskin dengan sistem tanggung renteng. Hal ini dilakukan dengan tujuan meminimalisir kemacetan agar anggota dapat saling mengingatkan pengembalian pinjaman, dan terpenting adalah untuk penguatan kelompok agar menjaga komunikasi, sekaligus sebagai proses belajar bersama dalam manfaat jangka panjangnya. Salah satu KSM yang dianggap berhasil adalah KSM Makmur Jaya 2 yang beranggotakan 10 orang, diketuai oleh Suwadji. Semua anggota KSM mempunyai usaha bermacam-macam. Ada produsen tahu, tempe, perdagangan dan lain-lain. KSM ini pertama kali menerima dari UPK LKM Sumber Makmur pada 6 april 2010. Pada periode pinjaman pertama itu Suwadji mendapatkan pinjaman sebesar Rp500.000 yang digunakannya untuk menambah modal pembelian bahan baku berupa kedelai, yang dibeli dari masyarakat sekitar. Usaha produksi tahu ini mulai dirintis Suwadji pada tahun 1982. Awalnya, usaha yang dijalani Suwadji mampu berproduksi sebanyak 6 kilogram per hari. Seiring waktu dan usaha tak kenal lelah, ditambah dengan modal dari BLM bergulir, usaha Suwadji mampu memproduksi 42 kilogram tahu per hari. Usaha ini dilakukan bersama istri dan anaknya, dibantu seorang tetangganya. Di samping usaha tahu, Suwadji juga memproduksi semacam tempe, yang bahan bakunya merupakan ampas (limbah) tahu tersebut. Makanan ini dikenal dengan nama Tempe Gembos. Jadilah tahu dan tempe gembos sebagai usaha utama keluarga Suwadji. Sebagai pembuat tahu, tentu saja Suwadji tidak ingin mengecewakan pelanggan. Untuk itu ia terus menjaga kualitas produksi tahunya. Hal itu juga dilakukannya bersama sejumlah anggota KSM Makmur Jaya 2. Para Pimpinan Kolektif LKM dan Pengurus UPK Sumber Makmur selalu memberikan pengarahan tentang pentingnya menjaga kepercayaan, baik kepada konsumen, ataupun kewajibannya sebagai anggota KSM dan nasabah UPK LKM Sumber Makmur. Sebelum pelaksanaan ekonomi pinjaman bergulir dari PNPM Mandiri Perkotaan terealisasi, banyak anggapan kegiatan ini

276


tidak akan lancar seperti pinjaman lain. Karena, umumnya program pinjaman bergulir lain yang berjalan di desa ini memiliki tingkat pengembalian kecil atau tidak memuaskan. Anggapan lain dari masyarakat adalah dana PNPM Mandiri Perkotaan ini merupakan dana hibah pemerintah, sehingga sejumlah warga pesimis mengenai kelancaran pengembalian pinjaman bergulir. Anggapan tersebut tidak mematahkan semangat anggota LKM Sumber Makmur dan seluruh unsur pelaksana PNPM Mandiri Perkotaan—mulai Fasilitator Kelurahan (Faskel), relawan, hingga perangkat desa— untuk mengembangkan seluruh kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sugihwaras, utamanya pada kegiatan ekonomi pinjaman bergulir. LKM Sumber Makmur pun menyertai dana bergulir dengan aturan, yang diharapkan bisa membantu pelaksanaan kegiatan ekonomi PNPM Mandiri Perkotaan. Terbukti, perkembangan pinjaman bergulir menunjukkan tingkat yang memuaskan terkait tingkat pengembaliannya. Dalam menentukan prioritas KSM ekonomi, LKM melakukan proses verifikasi yang dimusyawarahkan oleh UPK dan anggota LKM Sumber Makmur. Dengan adanya prioritas pembentukan KSM tersebut ternyata membuat awal yang baik dalam perjalanan dimulainya PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sugihwaras. Manajer UPK LKM Sumber Makmur Sutiono, pengurus UPK dan Pimpinan Kolektif LKM tak bosanbosannya mengunjungi anggota KSM guna memberikan pengarahan tentang pentingnya pengelolaan ekonomi rumah tangga (PERT). Hal ini dimaksudkan sebagai pelayanan yang baik dan menjaga silaturahmi antara Pimpinan Kolektif LKM dan pengurus UPK dengan masyarakat. Dengan pelayanan yang baik, masyarakat pun sangat senang, karena merasa diperhatikan oleh para wakil yang mereka pilih dalam LKM ini. Strategi yang diterapkan oleh LKM ternyata mampu membangkitkan kembali kesadaran masyarakat akan suatu program, terutama yang berkaitan dengan pinjaman bergulir. Dulu masyarakat selalu apatis setiap mendengar program pinjaman bergulir. ”Pasti macet,” begitu vonis itulah yang keluar dari masyarakat setiap kali ada program pinjaman bergulir. Namun, berkat usaha tak kenal lelah dari Pimpinan Kolektif LKM dan Pengurus UPK LKM Sumber Makmur, yang sering berkunjung dan memberi pengarahan tentang pengelolaan ekonomi rumah tangga, kini masyarakat sadar betul akan pentingnya pengelolaan ekonomi rumah tangga, sehingga masyarakat bisa menabung dan membayar angsuran pinjaman tepat waktu. Selanjutnya, masyarakat Desa Sugihwaras diharapkan bisa mandiri mengatasi masalah-masalah yang timbul akibat kemiskinan. Antara lain, kurangnya modal, kurangnya keterampilan kerja yang nantinya dibutuhkan pelatihan-pelatihan kerja, dan lain sebagainya. Dengan kinerja UPK di LKM Sumber Makmur yang dinilai baik dan UPK yang aktif hadir rutin setiap harinya di Sekretariat LKM—minimal dua hari dalam seminggu—ternyata mampu membantu kelancaran proses pembukuan UPK. Dengan kemajuan perkembangan tersebut di Desa Sugihwaras, masyarakat semakin merespon positif kehadiran PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sugihwaras. (Tim MK OC-6 Jawa Timur, PNPM Mandiri Perkotaan; Firstavina) Informasi selengkapnya silakan menghubungi: LKM Sumber Makmur Desa Sugihwaras, Kec. Bagor, Kabupaten Nganjuk Jawa Timur Contact Person: Wardoyo (UPK LKM), Sutiono (Manager UPK LKM), HP. 085 233 664 397


277

PERAN DAN TUGAS BKM DALAM MENDAMPINGI KSM Sesuai dengan panduan siklus PNPMMP, maka peran dan fungsi BKM adalah untuk menggerakkan potensi warga masyarakat kelurahan untuk menanggulangi kemiskinan. Oleh karenanya, BKM mempunyai tugas untuk membangun modal sosial di wilayahnya. Modal sosial yang dibangun akan menjadi modal yang sangat besar bagi seluruh warga kelurahan untuk berjaringan di antara sesama warga maupun dengan pihak luar. Salah satu modal sosial yang dibangun oleh BKM adalah menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan dengan warga masyarakat dan antar kelompok masyarakat. Caranya, antara lain dengan menggalang kegiatan yang bisa menumbuhkan kebersamaan melalui kelompok-kelompok minat seperti KSM. BKM pun bertugas untuk mengembangkan sikap saling percaya diantara anggota kelompok. Sehingga, misalnya: sikap konsisten dalam membayar pinjaman bergulir, merupakan salah satu modal sosial yang harus dijaga oleh BKM. Untuk menjalankan fungsinya ini secara efektif, BKM dibantu oleh relawan-relawan yang tergabung dalam UP-UP. Sampai saat ini, UP-UP yang biasa dibentuk adalah untuk keuangan, lingkungan, sosial. Secara umum, tugas BKM dalam mengkoordinasi UP-UP dalam mendampingi KSM adalah sebagai berikut: • Merumuskan dan menegakkan aturan-aturan yang diperlukan untuk membentuk KSM-KSM yang bisa menjadi modal sosial masyarakat (yang bisa dipercaya) • Memfasilitasi pembentukkan KSM-KSM • Memonitor pelaksanaan fungsi KSM (melalui UP-UP) • Membangun transparansi dan akuntabilitas • Mengembangkan kapasitas orang dan kelompok (pengembangan pengetahuan dan keterampilan) • Membantu me-mediasi KSM untuk berjaringan dengan berbagai pihak (mengembangkan jaringan kerja/ kemitraan dengan berbagai pihak)

278


APA YANG BARU/BERUBAH PEDOMAN LAMA

PNPM 2009 DAN 2010

PEDOMAN BARU

BP DIBAGI DLM BAB

BP DIBAGI DALAM BAGIAN A,B,C DAN BAB

STRUKTUR ORGANISASI BP TDK ADA

STRUKTUR ORGANISASI BP DIPERJELAS

TIDAK PERAN KONSULTAN

MANAJEMEN PROYEK MEMASUKKAN PERAN KONSULTAN S/D FASILITATOR

TUJUAN SENDIRI

SAMA DGN PEDOMAN NASIONAL

KONSEP SIKLUS = SIKLUS PROYEK BERORIENTASI KEGIATAN FASILITATOR

DIBEDAKAN SIKLUS PROYEK (INPUT) DAN SIKLUS MASYARAKAT DIMULAI BLN JANUARI

LANGKAH-LANGKAH DI TEKS UTAMA

PINDAH KE LAMPIRAN

KPI DI LAMPIRAN

PINDAH KE TEKS UTAMA

DISTRIBUSI ALOKASI BLM PER KELURAHAN

Katagori Lokasi

PERUBAHAN SUBSTANSI

%-tase KK miskin > 10% (baru masuk tahun ke 1 atau 2 di PNPMMP) %-tase KK miskin > 10% (telah masuk tahun ke 3 di PNPM-MP) %-tase KK miskin <10% ( telah masuk tahun ke 3 ) %-tase KK miskin <10% ( baru masuk tahun ke 1 atau 2) Mekanisme Pencairan Dana BLM

Katagori Jumlah Penduduk Kelurahan/Desa (jiwa) <3000

3000-10000

>10000

150 jt

200 jt

350 jt

100 jt

150 jt

200 jt

100 jt

150 jt

200 jt

Jumlah kk miskin < 50 kk, BLM = 50 jt Jumlah kk miskin > 50 kk, BLM = 100 jt Dilakukan 3 tahap, yakni : Tahap 1= 30%, Tahap 2=50% dan Tahap 3=20%


279

Tujuan Akhir

SISTEM PENCAIRAN & PEMANFAATAN PEMANFAATAN ORIENTASI PELAKU & PRODUK y RENCANA SIAP y PELAKU (KSM/PANITIA) SIAP y ADMINISTRASI SIAP

PENCAIRAN ORIENTASI PELAKU y KETERSEDIAAN BKM YG BAIK DAN BENAR y ADMINISTRASI SIAP y SDH DILAKUKAN PELATIHAN

C A P A I A N

Kegunaan dari Informasi Dampak

Indikator Dampak

Masyarakat miskin di lokasi PNPM Mandiri Perkotaan mendapat manfaat dari perbaikan sosial ekonomi dan tata kepemerintahan setempat

•

Peningkatan akses ke pelayanan infrastruktur, ekonomi dan sosial di minimum 80% kelurahan pada tahun 2013. Jumlah penduduk di daerah perkotaan yang mendapat akses ke jalan yang baik dalam rentang 500 meter di bawah proyek.

Infrastruktur dibangun minimum 20% lebih murah dibandingkan dengan yang dibangun dengan pola tidak bertumpu pada masyarakat, di 80% kelurahan.

Minimum 80% tingkat kepuasan pemanfaat terhadap peningkatan pelayanan dan tata kepemerintahan setempat.

Minimum 90% pengaduan diselesaikan.

Hasil Antara

Menentukan apakah PNPM memberikan dampak kesejahteraan sosial dan ekonomi sesuai dengan yang diharapkan. Indikator Sektor Inti Bank Dunia

Indikator Hasil

Kegunaan Pemantauan Hasil Komponen 1:

Komponen 1:

Komponen 1:

a. Kelompok masyarakat yang terorganisasi memiliki akses untuk menyuarakan pendapat dalam menyusun Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan.

Min. 40% tingkat partisipasi kaum miskin dan kelompok rentan dalam pertemuan2 perencanaan dan pengambilan keputusan.

Menilai apakah rancangan pembentukan LKM dan PJM Pronangkis perlu diperbaiki .

Min. 40% tingkat kehadiran perempuan dalam pertemuan perencanaan dan pengambilan keputusan.

Menentukan apakah proses pemilihan LKM dan sosialisasi perlu diperbaiki.

Min. 30% penduduk dewasa mengikuti pemilihan LKM di tingkat RT/komunitas basis.

LKM terbentuk di minimum 90% kelurahan.

b.

Min. 80% Pemerintah Kota/Kabupaten menyediakan Dana Daerah Untuk Urusan Bersama (DDUB) sebesar min. 20%.

Min. 90% dari kelurahan telah menyelesaikan PJM Pronangkis dan telah selesai dan titerima dalam uji publik.

Pemerintah kota/kab memberikan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat miskin.

Komponen 2:

Komponen 2:

Komponen 2:

Masyarakat mendapat peningkatan akses infrastruktur berdasarkan PJM Pronangkis.

Jumlah dari setiap kegiatan infrastuktur, ekonomi dan sosial yang diselesaikan di min. 80% kelurahan.

Min. 70% dari infrastuktur yang dinilai memiliki kualitas baik.

Min. 70% kelurahan dengan program pinjaman dana bergulir memiliki pinjaman beresiko (LAR) ≥ 3 bulan <10%.

Min. 90% kelurahan dengan program pinjaman dana bergulir memiliki rasio pendapatan dan biaya >125%.

Min. 90% kelurahan dengan program pinjaman dana bergulir memiliki tingkat pengembalian modal tahunan >10%.

Menentukan apakah dibutuhkan peningkatan bantuan teknik di bidang tertentu.

Komponen 3:

Komponen 3:

Komponen 3:

Konsultan menyediakan bantuan teknik dan dukungan dalam pelaksanaan proyek

Min. 90% KMW menyediakan data secara akurat dan tepat waktu melalui SIM.

Menilai apakah bantuan teknik dan dukungan pelaksanaan perlu diperbaiki/ditingkatkan

Min. 70% LKM telah menyelesaikan audit keuangan tahunan

Menyediakan data yang akurat tepat waktu untuk pengambilan keputusan di tingkat manajemen.

SIKLUS 2

SIKLUS 1

Musrenbang Desa/Ke, Kec dan Kab/Kota

LKM PJM/ RENTA

RK

KSM Sosialisasi Awal&Pemet aan Awal

RKM

Pemanfaatan BLM

PJM sebagai input bagi RPJM Kel/Des dan Renta sebagai input bagi Renja SKPD Kel/ Renja Desa

PJM/ RENTA

Pencairan BLM

PS

KSM

REVIEW PARTISIPATIF (Review Kelembagaan, Review Keuangan, & Review Program Penanggulangan Kemiskinan

Pencairan & Pemanfaatan BLM

KSM

Tambahan BLM Tahun ke‐2

REVIEW RENTA, KINERJA LKM, dan KEUANGAN

SIKLUS 4

SIKLUS 3 Musrenbang Desa/Ke, Kec dan Kab/Kota

PJM/ RENTA


PJM/ RENTA RK

KSM REVIEW RENTA, KINERJA LKM, dan KEUANGAN

280

Musrenbang Desa/Ke, Kec dan Kab/Kota

LKM PS


KSM Pencairan & Pemanfaatan BLM

Tambahan BLM Tahun ke‐3


REFLEKSI 3 TH PNPM-MP DI KELURAHAN KSM

Pencairan dana (hasil sinergi program/channelingkemitraan)

SIAPA YANG MELAKUKAN SIKLUS MASYARAKAT ???

SKENARIO PELAKSANAAN Kegiatan

Jan

Peb

Mar

Siklus Proyek

Apr

Mei

Tahun ke‐1 Jun Jul Ags

Sos

RKM

RK

PS

Sep

BKM

Okt

Nop

Des

Tahun ke-

BLM‐1

PJM

Siklus Masyarakat Musrenbang Kegiatan

Jan

Peb

Mar

Siklus Proyek

Apr

Mei

BLM‐2

Jun

Tahun ke‐2 Jul Ags

Kegiatan

Jan

Okt

Nop

Peb

Mar

Review Partisipatif

Mei

BLM‐1

Tahun ke‐3 Jun Jul Ags BLM‐2

Sep

Okt

Nop

Jan

Audit, BLM, Review –Rewiew, & RWT

MASYARAKAT

FASILITATOR

Des

BLM‐3 Audit‐2 Review Partisipatif

M.Kel

RWT

Tahun ke - 2 Apr

MASYARAKAT

FASILITATOR

Des

M.Kec M.Kab

Siklus Masyarakat

Kegiatan

Tahun ke - 1 Sep

Audit‐1 M.Kel

Siklus Proyek

Musrenbang

Peran Fasilitasi

RKM, RK, PS, BKM, PJM, BLM, KSM, RWT, dll

BLM‐3

Siklus Masyarakat Musrenbang

Siklus Kegiatan Masyarakat

RWT


Tahun ke - 3

RWT

FASILITATOR

MASYA-RAKAT

M.Kec M.Kab

Peb

Mar

Siklus Proyek

Apr BLM‐1

Mei

Jun

Tahun ke‐4 Jul Ags

BLM‐2

Sep

Okt

Nop

Des

Perencanaan Partisipatif

RWT

Tahun ke – 4..dst

Audit, BLM, RK, PS, BKM , PJM, dll

Pasca Pendampingan


BLM‐3

Siklus Masyarakat

Pemb. BKM

Musrenbang

M.Kel

M.Kec M.Kab

Review Partisipatif :

Review Renta Tahun I & Penyusunan Renta II Review Kinerja BKM sesuai AD/ART Review Keuangan BKM Melalui Audit

FASILITATOR

MASYA-RAKAT

MASYA-RAKAT

12

RWT = Rembug Warga Tahunan

Orientasi dan Substansi Dasar Konsep 2010 PERENCANAAN PARTISIPATIF DAN PJM Channeling Program Serangkaian Koordinasi dan Komunikasi dengan Pemkot / Kab ttg sosialisasi pemahaman kebijakan pembangunan dan rencana Makro Pemkot/Kab (RTRW, RTBL, RPJP-D, Dll)

Tim Perencanaan Partisipatif

Dok. Kebijak an Pemda

Dok. Pemetaan Swadaya

Dok. Rens tra SKP D

MUSRENBANG : - Tkt. Kel/Desa Tkt. Kecamatan - Tkt. Kota/Kab

Integrasi dan Koordinasi Program Tkt. Kel/Desa

a.

Meningkatkan Dampak Kemanfaatan bagi Masyarakat Miskin serta Kontribusi Pada Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui PNPMM Perkotaan

b.

Meningkatkan Akses Masyarakat Miskin dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan akses pengelolaan bantuan BLM

c.

Peningkatan nilai tambah kegiatan Infrastruktur bagi masyarakat miskin (Memenuhi kriteria standard teknis PU, dan mempertimbangkan Manfaat Sosial, Dampak Sosial dan Aksesbilitas)

d.

Penerapan Siklus Masyarakat secara konsisten sesuai Pedoman Pelaksanaan PNPMM Perkotaan 2009

e.

Integrasi Proses perencanaan partisipatif (Penyusunan PJM Pronangkis dengan Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah yang Pro Poor Planning and Budgeting (Musrenbang , Forum SKPD dan DPRD utk APBD);

f.

Meningkatkan Good Governance, transparansi & Akuntabilitas BKM melalui perbaikan aturan dan tanggungjawab BKM/LKM;

g.

Channelling dan Sinergi dengan berbagai Program Sektor, program Pemda, KUR dan Swasta (CSR, donor, dll)

h.

Penajaman Strategi penguatan KSM, terutama di lokasi phasing out

(K eterpaduan PJM Pronangk is dgn RPJ MD Kel)

Serangkaian Koordinasi dan Komunikasi dengan SKPD-2 terkait dan Swasta ttg sosialisasi pemahaman Perencanaan Strategis masin g-2 SKPD dan Swasta

Lokakarya Perencanaan Partisipatif Kelurahan/Desa

Revisi dan Pengesahan Dokumen PJM Pronangkis

Serangkaian Koordinasi dan Komunikasi dengan masyarakat dan pemerin tah kelurahan ttg visi, misi, masalah, potensi dan kebutuhan/prioritas kebutuhan masyarakat

Penyusunan Draft Dokumen PJM Pronangkis oleh Tim Inti PP

Konsultasi & Sosialisasi PJM Prongkis di Kelurahan / Desa

Sosialisasi Draft PJM oleh Tim PP

14

Penyempurnaan Konsep PNPM-MP 2010 No 1

Tujuan Meningkatkan Akses dan Dampak Masyarakat Miskin serta Kontribusi Pada Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui PNPMM Perkotaan

No 2

Penyempurnaan Konsep a. Menyiapkan dan Mematangkan “Mangkuk” melalui penguatan BKM dan PJM Pronangkis yang aspiratif, partisipatif dan dapat “mengakses” serta “diakses” oleh pihak-pihak peduli b. Scale Up Lokasi Program Neighbourhood Development (ND) Program dgn alokasi Rp 1 M /kelurahan terseleksi c. Menyempurnakan Konsep PAKET berorientasi pelaksanaan RTBL dengan sharing program 50:50 d. Menjamin Penerima Manfaat Program PAKET dan ND adalah Warga Miskin, tercermin pada PJM Pronangkis dan proposal kegiatan yang diajukan e. Channelling program2 PBL & Cipta Karya, untuk akses BLM Sektor ke-Cipta Karya-an f.

Akses Channelling ke program2 Cluster 1 & Cluster 3 (KUR) serta CSR dan Pemda

g. Lokasi-lokasi yang telah phasing out (BLM 3x) tetap akan difasilitasi untuk channeling program dgn BLM Capacity Building @ Rp 50 jt/kel, fokus penguatan KSM unggulan

Tujuan

Penyempurnaan Konsep

Meningkatkan Akses Masyarakat Miskin dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan akses pengelolaan bantuan BLM

a. Safeguard selain antisipasi dampak sosial, terutama juga pada peningkatan kemanfaatan sosial (warga miskin) & aksesibilitas (jompo, anak2, wnt, dll) b. Skala prioritas hasil pemetaan swadaya (PS) dan PJM/Renta Pronangkis diprioritaskan pada Wilayah yang paling miskin di kelurahan tersebut c. BLM = PS 2 (penerima manfaat BLM harus warga miskin, sdgkan pengelola adl masyarakat peduli) d. Sosialisasi & Pertemuan khusus bagi warga miskin pd setiap siklus kegiatan e. RWT sah dilaksanakan bila dihadiri oleh minimal 30% warga miskin yang terdaftar di PS2 f. Meningkatkan pelatihan ketrampilan usaha dan Kelmpok Usaha Bersama (KUB) yg melibatkan warga miskin sbg prioritas penerima manfaat g. Mendorong UPK-BKM menghilangkan persyaratan “memiliki usaha dan jaminan’ h. Meningkatkan konsistensi ketentuan 2/3 anggota KSM adalah warga miskin (PS2) pd setiap KSM (ekonomi, prasarana & sosial)


281

No 3

Tujuan Peningkatan Peran Pemda

Penyempurnaan Konsep a. Korkot khusus fasilitasi Pemda, Askot-Askot untuk pengendali fasilitator

No

Tujuan

4

b. Penyiapan NPK untuk pelaksanaan program c. Pelaksanaan Program PAKET berbasis implementasi PLP-BLK dengan sharing program 50%:50%

Integrasi PJM Pronangkis dan Musrenbang

b. Penyusunan PJM Pronangkis oleh masyarakat diawali kegiatan Workshop dg nara sumber SPKDS-SKPD dan Pemda

d. Peningkatan pelatihan TOT Pemda, dg target minimal 3-5 orang dari setiap kota/kab e. Pelatihan2 bagi Lurah/Kades, PJOK, Camat, SKPDSKPD dan KBP

c. NPK DJCK-Pemkot/Kab salah satunya tentang butir kewajiban pemda untuk mendukung proses integrasi PJM Pronangkis dalam Musrenbang desa/kel, kec dan kota/kab

f. Memperkuat kapasitas KBP dan TKPK-D g. Pelatihan khusus KBP dan Workshop regional KBP serta KBP Award

d. Seleksi Lokasi Program ND dilaksanakan salah satu pertimbangan utama ialah atas dasar Integrasi PJM Pronangkis dg Musrenbang

h. Insentif bagi Pemda replikasi di lokasi phasing out (3x BLM) i.

Insentif Program ND bagi Pemda yang menunjukkan integrasi perencanaan partisipatif dengan Musrenbang

j.

Integrasi pendampingan Pemda (oleh Korkot PNPM dan P2KP Advanced)

Penyempurnaan Konsep a. Tim Fasilitator fasilitasi integrasi PJM Pronangkis di tkt kecamatan dan Tim Korkot (PNPM & Adv) bersama tim faskel PAKET fasilitasi integrasi di tingkat kota/kab

e. Tim Korkot bersama KBP fasilitasi dialog reguler dengan SKDP dan DPRD

Komponen Program a.

Komponen 1: Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Kapasitas Pemda

b.

c.

Komponen 2 : Stimulan BLM

Stimulan BLM bagi Lokasi PNPMM Perkotaan 2010 untuk pembiayaan upaya penanggulangan kemiskinan, khususnya pelayanan infrastruktur

Stimulan BLM Koordinasi bagi lokasi > 3x BLM PNPMM untuk koordinasi, promosi, pengembangan kapasitas menuju channelling program

Komponen 3 : Dukungan Pelaksanaan dan Bantuan Teknis

d.

Fasilitasi Masyarakat di lokasi PNPMM (belum terima BLM 3x) Facilitasi Masyarakat di lokasi “graduated” BKMs (telah terima BLM > 3x) Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Fasilitasi Penyadaran Disaster Risk Reduction (DRR) dengan sumber dana grant @ $5 million dariThe Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR)

Dukungan bantuan teknis konsultan, monitoring dan evaluasi, SIM, dll;

Component 4 : Contingency for Disaster Risk Response

20

282


www.p2kp.org l www.pnpm-perkotaan.org

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan

KANTOR PUSAT

Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia - 12110 KANTOR PROYEK

Jl. Penjernihan 1, No.19F, Pejompongan, Jakarta Pusat, Indonesia - 10210 SEKRETARIAT TP PNPM MANDIRI

www.pnpm-mandiri.org PENGADUAN

P.O. Box 2222 JKPMT SMS : 0817 148 048 e-mail : [email protected]

KUMPULAN BAHAN SERAHAN

Recommend Documents