KUMPULAN BAHAN SERAHAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI

MANDIRI

P E R K O TA A N

KUMPULAN BAHAN SERAHAN PELATIHAN KHUSUS UNIT PENGELOLA LINGKUNGAN (UPL)

LOKASI SIKLUS TAHUN KE 2 & 3

KURIKULUM PELATIHAN UPL LOKASI SIKLUS TAHUN 2 & 3 Kapasitas yang harus dimiliki : • • • • • • • •

Memahami Peran sebagai UPL Memahami perencanaan teknis infrastruktur Memahami pelaksanaan kontruksi Memahami langkah – langkah pengendalian Mampu memetakan jenis-jenis pelayanan dasar infrastruktur dalam PJM Pronangkis Mampu mengidentifikasi program yang bisa dimitrakan. Mengetahui O & P Mengetahui pengamanan dampak sosial dan lingkungan

Tujuan Umum Pelatihan : • Mereview peran dan kegiatan yang telah dilakukan • Merumuskan bersama strategi perbaikan terhadap kekurangan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan • Memperkuat pemahaman mengenai manajemen kontruksi • Memperkuat pemahaman mengenai langkah-langkah pengendalian kegiatan infrastruktur • Mengenalkan jenis-jenis pelayanan dasar infrastruktur • Melakukan identifikasi terhadap program yang dapat dimitrakan • Penguatan Pemahaman O & P • Mengenalkan pengamanan dampak sosial dan lingkungan A. PELATIHAN UPL Tujuan

Tema

Topik

Waktu

Orientasi Belajar

Perkenalan Orientasi Belajar

1 JPL

Penguatan

Review Tupoksi dan Kinerja UPL,

2 JPL

• Peserta Saling mengenal, saling memahami dan menghargai perbedaan • Peserta mampu menciptakan keakraban • Peserta memahami tujuan, Apa yang akan diperoleh dan bagaimana pelatihan akan dilakukan • Membangun kesepatakan untuk melakukan pembelajaran bersama • Peserta mampu mereview Tupoksi dan kinerja UPL, KSM • Peserta mampu mengidentifikasi kekurang dan kelebihan selama menjalankan tupoksinya • Peserta mampu merumuskan strategy

Bahan Serahan | Kumpulan Bahan Serahan Pelatihan UPL Lokasi Siklus Tahun 2 & 3

1

perbaikan kinerja • perbaikan kinerja • Peserta mampu mereview pelaksanaan kegiatan Infrastruktur (persiapan & Pelaksanaan kegiatan), Kualitas, efisiensi dan ketepatan sasaran. • Peserta mampu mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan pelaksanaan kegiatan infrastruktur • Peserta memahami pelaksanaan infrastruktur yang baik • mereview sistem pengendalian pelaksanakan kegiatan infrastruktur • mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan pengendalian kegiatan infrastruktur • Memahami upaya-upaya pengendalian kegiatan infrastruktur (kualitas, administrasi, waktu, biaya,dll). • Peserta mampu mereview pelaksanaan O &P • Peserta mampu mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan O & P • Peserta mampu merumuskan langkahlangkah perbaikan pengelolaan O & P (agenda kerja, sumber dana, pembagian tugas)Peserta mampu mengenali dan merumuskan bersama aturan pengelolaan O & P

• Peserta memahami pentingnya Meningkatkan pelayanan dasar dalam kegiatan infrastruktur • Peserta mengidentifikasi kegiatan infrastruktur dalam PJM Pronangkis yang terkait langsung dengan pelayanan dasar

•

Peserta mampu menganalisa potensi kegiatan infrastruktur yang dapat dimitrakan dengan pihak lain Peserta mampu memetakan potensi yang bisa diajak bermitra

•

Pelaksanaan kegiatan Infrastruktur

Pengendalian Kegiatan Lingkungan

Operasional & Pemeliharaan

Pelayanan Dasar Bidang Infrastruktur

Analisa Kegiatan Kemitraan

• Pembelajaran Mandiri Tentang Pengendalian • Pemeriksaan/Super visi kegiatan Lingkungan

• •

Review O & P Penguatan Pemahaman O & P

•

Pentingnya Pelayanan Dasar Infrastruktur Identifikasi pelayanan dasar dalam PJM Pronangkis

•

Analisa kegiatan Yang dapat di mitrakan

•

2


6 JPL

4 JPL

3 JPL

2 JPL

2 JPL

•

• •

• • •

Peserta mampu mengidentifikasi potensi dampak lingkungan (safeguard) yang harus diperhatikan dalam kegiatan infrastruktur Peserta mengetahui kriteria pembangunan ramah lingkungan Peserta memahami langkah penanggulangan dampak lingkungan Peserta mampu mengidentifikasi potensi dampak sosial (safeguard sosial) kegiatan infrastruktur Peserta memahami aturan-aturan perlindungan dampak sosial Peserta memahami langkah penanggulangan dampak sosial

Analisa Dampak Pembangunan Infrastruktur

Analisa Dampak Lingkungan (safeguard lingkungan

Analisa Dampak Sosial (safeguard Sosial))

Total JPL

2 JPL

24 Jpl


2 JPL

3

Tupoksi dan Kinerja UPL, KSM Tugas dan Fungsi UP-UP LKM Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan yang disepakati seluruh masyarakat setempat baik dengan sumber dana BLM PNPM-MP maupun sumber dana lainnya (channeling) dan mempertahankan keberlanjutan dalam proses pembelajaran bagi masyarakat, LKM perlu membentuk unit-unit pengelola sesiuai kebutuhan. Unit pengelola kegiatan adalah unit pelaksana yang dibentuk oleh LKM sebagai unit mandiri untuk melakukan kebijakan dan keputusan yang telah ditetapkan oleh LKM. Unit- Unit Pelaksanaan Tugas LKM Seperti telah dijelaskan sebelumnya dimana unit-unit pengelola dibentuk oleh LKM itu terdiri dari; • Unit Pengelola Ekonomi (UPK), adalah salah satu gugus tugas sebagai unit mandiri mengenai kebijakan yang menyangkut bidang ekonomi, melakukan pengelolaan dana pinjaman bergulir dan administrasi keuangannya, baik yang berasal dari dana stimulan BLM PNPM-MP maupun dari pihak-pihak lainnya yang bersifat hibah. Mengendalikan kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM Ekonomi serta menjalin kemitraan (channeling) dengan pihakpihak lain yang mendukung program UPK. • Unit Pengelola Lingkungan (UPL), adalah salah satu gugus tugas unit mandiri untuk mengelola kegiatan dibidang pembangunan perumahan dan permukiman di wilayahnya. UPL bertanggung jawab dalam hal penanganan rencana perbaikan kampung, penataan dan pemeliharaan prasarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman, tata kelola yang baik (good governance) dibidang permukiman, dan lain-lain. • Unit Pengelola Sosial (UPS), adalah salah satu gugus tugas sebagai unit mandiri mengenai kebijakan yang menyangkut kegiatan-keghiatan dibidang sosial. Peran UPS adalah mengimplementasikan tugas LKM didalam meningkatkan peran sosial bagi masyarakat miskin, menggalang kepedulian, kerelawanan dan solidaritas sosial serta melembagakan nuansa pembelajaran melalui Komunitas Belajar Kelurahan/Desa (KBK/D) Khusus Tugas dan Fungsi UPL Secara umum tugas dan fungsi UP-UP adalah menjalankan kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh LKM, sehingga posisi unit-unit pengelola adalah sebagai pelaksana operasional yang berkaitan dengan masing-masing tugasnya sesuai apa yang tertuang dalam PJM Pronangkis. UPL memiliki tugas sebagai pengelola kegiatan penaggulangan kemiskinan bidang lingkungan perumahan dan permukiman, antara lain; • Memfasilitasi dalam proses pembentukan KSM kegiatan lingkungan • Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM • Mengendalikan proses kegiatan pembangunan prasarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman yang dilaksanakan oleh KSM sejak persiapan, pelaksanaan hingga pasca pelaksanaan kegiatan • Melakukan pengendalian administrasi kegiatan lingkungan di LKM (memiliki database kegiatan, tertib dalam penyusunan dokumen kegiatan, memiliki rencana kerja mingguan/ bulanan) • Mengendalikan kegiatan Operasional dan Pemeliharaan (O&P) diwilayahnya

4


• • •

Sebagai motor penggerak masyarakat didalam membangun kepedulian bersama dan gerakan masyarakat untuk penataan lingkungan perumahan dan permukiman yang lestari, sehat dan terpadu Menggali potensi lokal yang ada diwilayahnya Menjalin kemitraan (channeling) dengan pihak-pihak lain yang mendukung program lingkungan UPL

Peran UPL a. Memfasilitasi pembentukan Organisasi Pengelola O&P setiap KSM (Tim Pengelola dan Rencana Kerjanya); b. Menyelenggarakan Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (MP2K) bagi semua KSM/Panitia/Pokja Lingkungan; c. Menyiapkan dan Memfasilitasi penandatanganan Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan (SPPD-L) antara BKM dengan KSM pelaksana kegiatan Lingkungan; d. Bersama Faskel/Askot Infra memfasilitasi kegiatan Coaching atau On The Job Training (OJT) kepada KSM; e. Memfasilitasi dan Memverifikasi administrasi pencairan dana kepada KSM (RPD, LPD, BA Pembayaran); f. Merekomendasi dan Memfasilitasi pencairan dana kepada Panitia; g. Menyusun Tim, Jadwal dan Melaksanakan Pengadaan Bahan/Alat secara Terbatas (Bernilai diatas Rp. 15 Juta) yang dibutuhkan oleh KSM, (bila ada); h. Memfasilitasi, mengawasi dan mengkoordinir seluruh pelaksanaan kegiatan Panitia/KSM termasuk memberikan penguatan teknik konstruksi maupun administrasi kegiatan; i. Menyelenggarakan rapat-rapat evaluasi rutin bersama KSM untuk mengevaluasi kemajuan kegiatan infrastruktur dan mendorong upaya-upaya percepatan penyelesaiaan kegiatan lapangan; j. Bersama Faskel Teknik dan KSM melakukan Opname pekerjaan dilapangan; k. Memastikan seluruh kegiatan KSM tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial; l. Memfasilitasi penyusunan dan memverifikasi laporan-laporan Kegiatan KSM (Harian, Mingguan, Bulanan, LPJ, termasuk photo2 dokumentasi); m. Memfasilitasi dan merekomendasikan perubahan (amandemen) SPPD-L akibat adanya perubahan pekerjaan dilapangan (bila ada); n. Membuat dan menyampaikan laporan perkembangan kemajuan pekerjaan Infrastruktur kepada BKM; o. Memastikan semua infrastruktur memenuhi persyaratan teknis (Bangunan berKualitas Baik/Kuat & Tahan Lama, Bermanfaat/Berfungsi dan Ada O&P termasuk Rencana Kerjanya); p. Bersama Faskel/Askot Infrastruktur dan pihak KSM melakukan Sertifikasi Kegiatan (termasuk membuat BAP2-nya); q. Memfasilitasi Peningkatan Swadaya Masyarakat; r. Menyelenggarakan rembug/musyawarah pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan KSM; s. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang mungkin muncul ditingkat kelurahan, termasuk merekomendasikan sanksi/peringatan atas pelanggaran pemanfaatan dana dan atau pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam SPPD-L; Peran KSM Lingkungan a. Memperoleh amanat masyarakat untuk mengelola kegiatan infrastruktur yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan; b. Mengikuti coaching/OJT yang dilaksanakan UPL/faskel baik terkait teknis infrastruktur, administrasi maupun pembukuan keuangan KSM;


5

c.

Memastikan prasarana yang dibangun tidak boleh menimbulkan Dampak Lingkungan dan Social; Melakukan musyawarah untuk Membentuk Organisasi Pemanfaat dan Pemelihara (O&P); Menyampaikan Jadwal Kerja, Rencana Pengadaan Bahan/Alat, Rencana Pemeliharaan, Rencana Tenaga Kerja, Tim Pelaksana Kegiatan yang lebih rinci kepada UPL sebelum MP2K/PCM; Melaksanakan Musyawarah Pengadaan Bahan/Alat, Musyawarah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan dan memastikan Tim O&P turut serta dalam MP2K; Membangun Prasarana dengan kualitas baik dan bermanfaat sesuai persyaratan teknis; Membuat Papan Nama/Informasi Proyek sehingga dapat diketahui oleh masyarakat umum; Membuat administrasi, termasuk photo-photo, laporan-laporan pertanggungjawaban kegiatan dan mengarsipkannya; Melakukan penggantian atau perbaikan prasarana yang diperintahkan oleh konsultan/UPL selama proses konstruksi berlangsung; Mendorong Peningkatan Swadaya Masyarakat, minimal merealisasikan seluruh swadaya yang telah disepakati sebelumnya; Mendorong pelibatan masyarakat sebanyak-banyaknya dalam pelaksanaan kegiatan; Dana BLM tidak boleh dipakai untuk biaya ganti rugi apapun; Aktif melakukan penyelesaian permasalahan yang mungkin muncul akibat pelaksanaan kegiatannya;

d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n.

Kinerja UPL dan KSM Lingkungan Berdasarkan lingkup penanganan kegiatan antara UPL dan KSM Lingkungan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan didalam melakukan persiapan, pelaksanaan maupun pengendalian pelaksanaan seluruh kegiatan lingkungan yang dibangun diwilayahnya. Sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja UPL dan KSM Lingkungan, antara lain; • UPL memiliki rencana kerja pengendalian dilapangan, membuat jadwal kendali agar dapat mengatur pelaksanaan di KSM • UPL memiliki sistem administrasi pengarsipan yang baik dan terkontrol serta mudah didalam pencarian • KSM Lingkungan harus memiliki rencana kerja dan jadwal pelaksanaan pekerjaan lingkungan yang telah direncanakan sebelumnya • KSM Lingkungan selalu melaporkan progres kegiatannya • KSM Lingkungan menjamin kelungsungan Organisasi Pengelola O&P berjalan dengan baik dan memiliki jadwal Tugas dan Tanggungjawab Tim Pelaksana Lapangan No Tim Tugas 1

UPL‐LKM

• Bertanggungjawab kepada Koordinator LKM • Mempersiapkan pembentukan KSM/Panitia/ Pokja • Melakukan verifikasi proposal usulan kegiatan • Mempunyai rencana/jadwal kerja • Melakukan pengendalian dan monitoring kegiatan KSM/Panitia/ Pokja • Bersama Tim Fasilitator melakukan verifikasi yang telah dilaksanakan oleh KSM/Panitia/ Pokja

Tanggungjawab • Menjamin hasil verifikasi proposal sudah memnuhi syarat yang ditetapkan • Menjamin pengendalian seluruh proses pengendalian terhadap KSM/Panitia/ Pokja berjalan baik • Menjamin tidak terjadi dampak sosial dan lingkungan • Memastikan LPJ telah valid • Memastikan panitia O&P kegiatan dapat berjalan dengan baik

6


2

KSM/Panitia/ Pokja

• Sebagai pelaksana kegiatan (perencanaan, pelaksanaan dan pasca pembangunan) • Melakukan musyawarah pembentukan O&P dan menjamin keberlangsungan O&P • Mendorong peningkatan peran swadaya • Menjamin tepat sasaran dan bermanfaat • Membuat LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) pekerjaan

• Menjamin kriteria miskin masuk dalam PS2 • Menjamin proposal usulan kegiatan telah sesuai PJM Nangkis/RPLP dan RTPLP • Menjamin prosedur perencanaan telah baik; o Proposal terisi lengkap dan sesuai ketentuan o Tidak menimbulkan dampak sosial dan lingkungan o Lahan tidak bermasalah o Terbentuknya panitia O&P • Menjamin pelaksanaan berjalan baik; o Pelaksanaan pengadaan barang dan tenaga kerja o Kualitas bahan baik o Konstruksi sesuai perencanaan o Penyelesaian pekerjaan tepat waktu • Pasca pelaksanaan pembangunan; o Memastikan LPJ telah dibuat dan valid o Memastikan O&P berjalan/ berfungsi


7

Sumber : Suplemen Teknis Infrastruktur KSM LINGKUNGAN 1.

Pengertian KSM/Panitia Kelompok Swadaya Masyarakat disingkat KSM adalah kumpulan orang/masyarakat yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya kepentingan dan kebutuhan yang sama, sehingga dalam kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan PANITIA adalah sebutan bagi KSM yang mengelola kegiatan Lingkungan (pembangunan sarana dan prasarana) dalam program PNPM Mandiri Perkotaan. Panitia

merupakan

suatu

kelompok

kemasyarakatan yang ada di kel/desa setempat,

bukan di kel/desa lain. Kelompok ini tumbuh dan berkembang serta diakui keberadaannya dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat. KSM/PANITIA ini dapat merupakan kelompok swadaya yang sudah tumbuh sejak lama atau baru dibentuk karena adanya kesamaan kepentingan dan kebutuhan dalam kelompok tersebut. Jadi

bukan organisasi yang dibentuk karena mengejar keuntungan (finansial) dari melaksanakan kegiatan proyek PNPM Mandiri Perkotaan. KSM yang dikembangkan dalam PNPM Mandiri Perkotaan mempunyai filosofi, yaitu ”KSM adalah Yang Mengusulkan/Merencanakan, Melaksanakan dan Memanfaatkan & Memelihara Sarana dan prasarananya sendiri”. Artinya bahwa KSM sendirilah yang merencanakan kegiatannya, melaksanakan proses pembangunan apa yang sudah direncanakannya dan memanfaatkan & memelihara hasil kegiatan pembangunan (sarana & prasarana) yang telah dibangunnya. KSM/PANITIA dibentuk oleh masyarakat dan beranggotakan masyarakat itu sendiri. Organisasi ini biasanya dibentuk berdasarkan kepentingan tertentu atau sebagai wadah bagi suatu kelompok yang ada dalam masyarakat. Organisasi kemasyarakatan ini misalnya, Lembaga Adat, Karang Taruna, PKK, Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Kelompok Pedagang dan sejenisnya yang sungguh – sungguh mengemban dan mengupayakan perwujudan kepentingan masyarakat desa/kelurahan. KSM bisa merupakan pengembangan dari organisasi kemasyarakatan yang sudah ada atau pembentukan organisasi baru. Tatacara pembentukan/pengembangan KSM

dapat dilihat dalam buku Pedoman Teknis Pembentukan/Pengembangan KSM PNPM Mandiri Perkotaan.

2. Mengapa KSM/Panitia perlu dilibatkan dalam PNPM Mandiri Perkotaan? • Memberikan kesempatan kepada masyarakat ikut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan sarana & prasarana di wilayahnya.

8


• Meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat baik dalam hal pengelolaan pembangunan yang bersifat teknis maupun dalam hal berorganisasi. • Menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap prasarana yang akan dibangun. • Memberikan peluang dan kesempatan berfungsinya gerakan keswadayaan modal masyarakat untuk turut serta di dalam proses pembangunan, seperti menyumbangkan tanah atau tanaman yang terkena proyek, sumbangan bahan/alat yang dibutuhkan, ikut bekerja langsung, dll. • Dalam rangka lebih mendaya gunakan dan melibatkan organisasi/lembaga kemasyarakatan yang ada terkait dengan pembangunan daerahnya (kel/desa). 3. Peran KSM/PANITIA pada tahap Persiapan & Perencanaan Pembangunan

Infrasrtuktur

Peran KSM/Panitia dalam tahap kegiatan Persiapan & Perencanaan Teknis kegiatan pembangunan sarana & prasarana, antara lain adalah : • Membangun/Mengembangkan Organisasi KSM/PANITIA; • Melakukan Perencanaan Teknis Pembangunan sarana & prasarana; • Mensosialisasikan program PNPM; • Mendorong masyarakat untuk berswadaya dalam pelaksanaan dan pemeliharaan sarana & prasarana yang dibangun diwilayahnya;

4. Kriteria bagi KSM sehingga terpilih menjadi pelaksana kegiatan Kriteria kelayakan Panitia untuk menjadi pelaksana kegiatan pembangunan sarana & prasarana, dapat dilihat dari dua aspek yang harus dipenuhi dari Aspek Organisasi KSM dan Manajemen & Teknis Kegiatannya, yaitu :

A. Aspek Organisasi : • • • •

Memiliki struktur organisasi pengurus, anggota dan aturan main organisasinya; Anggota KSM minimal 30% adalah perempuan; Mendaftarkan diri pada BKM/LKM setempat dan Dinyatakan Layak oleh BKM/LKM; Merupakan Pemanfaat & Pemelihara Infrastruktur yang dibangun;

B. Aspek Manajemen dan Teknis Kegiatan : • • •

•

Jumlah Total dana BLM PNPM yang diajukan dalam proposal tidak melampaui Rp. 50 Juta per KSM; Mempunyai Rencana Kerja Pelaksanaan, seperti RAB, Jadwal, Organisasi & Tim Pelaksa Pekerjaan dan cukup ketersediaan tenaga kerja yang akan terlibat; Memiliki atau mampu menyediakan tenaga yang berpengalaman, atau mampu membaca gambar kerja atau memiliki ketrampilan teknis konstruksi yang ditempatkan dalam Tim Pelaksana sebagai Koordinator/Ketua Tim atau Pelaksana Lapangan (minimum 1 orang dengan pengalaman sebagai Tukang atau Mandor); Prasarana yang diusulkan tercantum didalam dokumen Renta/PJM-Pronangkis. KSM tidak diperbolehkan melakukan perubahan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dari Renta/PJM. Perubahan jenis kegiatan hanya boleh dilakukan karena suatu alasan tertentu/terpaksa melalui Kesepakatan Musyawarah BKM/LKM yang melibatkan seluruh warga (Ada Berita Acara Perubahan Kegiatan);


9

• • •

• • • • •

Tidak bertentangan dengan Daftar Kegiatan Terlarang; Tidak berpotensi menimbulkan Dampak Negatif (merusak) terhadap Lingkungan dan Sosial; Desain/perencanaan teknis harus aman dan dapat tahan lama (sesuai standar teknis yang ditetapkan oleh instansi teknis, seperti PU); Dapat dilaksanakan oleh Panitia (secara langsung atau melalui kerjasama dengan pihak ketiga); Waktu pelaksanaan kegiatan dapat diselesaikan sesuai ketentuan program; Mempunyai potensi swadaya masyarakat baik untuk tahap pelaksanaan maupun tahap pemeliharaannya; Prasarana yang akan dibangun tidak sedang dibangun oleh Pemerintah atau program lain; Khusus, Untuk sarana dan prasarana yang bersifat kompleks atau berteknologi tinggi, maka pelaksanaan kegiatannya harus mendapat persetujuan Tim KMW atau instansi teknis terkait (seperti PU) didaerah setempat;

10


Perencanaan Kegiatan Infrastruktur Langkah-langkah Persiapan Perencanaan Kegiatan Infrastruktur Yang harus dilaksanakan Tahap Perencanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pada dasarnya merupakan pelaksanaan kegiatan tahapan persiapan pemanfaatan dana dalam Siklus kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan. Kegiatan dalam tahapan ini pada garis besarnya dibagi atas 3 tahapan yaitu; • Tahap perencanaan (dimana mempersiapkan sejak dari proses PS/ Pemetaan Swadaya) • Tahap pelaksanaan dan pengendalian perencanaan (memastikan proses pelaksanaan berjalan baik) • Tahap verifikasi hasil perencanaan atau proposal (memastikan kelayakan hasil perencanaan)


11

Skematik kegiatan yang perlu diperhatikan dalam proses perencanaan kegiatan :

Perencanaa n Kegiatan

Tahap Perencanaan

Hal yang harus diperhatikan; • Jenis usulan sesuai PJM atau RPLP dan RTPLP • Menentukan tujuan/ sasaran • Lingkup perencanaan teknis o Survey dan investigasi o Rembug kesepakatan swadaya o Rembug kesepakatan harga o Membuat desain/ spesifikasi teknis/ gambar o Menyusun rencana pengamanan dampak lingkungan dan social o Menyususn lingkup pekerjaan konstruksi o Menyususn RAB konstruksi o Menyusun jadwal pelaksanaan o Menyususn rencana penagadaan o Membuat pernyataan kesanggupan O&P o Pengorganisasian pelaksanaan pekerjaan

Pelaksanaan & Pengendalian Perencanaan

Verifikasi Proposal

Hal yang perlu dikendalikan; • Lingkup cakupan kegiatan Perencanaan Teknis secara Umum • Penyediaan lahan • Survey teknis prasarana • Survey dan kesepakatan swadaya • Survey dan kesepakatan harga satuan • Survey calon tenaga kerja • Desain/ spesifikasi teknis/ gambar • Daftar kuantitas pekerjaan kegiatan konstruksi • Pengamanan dampak lingkungan dan social • RAB Pelaksanaan konstruksi, DED • Jadwal pelaksanaan kegiatan konstruksi • Rencana pengadaan • Rencana organisasi pelaksanaan kegiatan • Pernyataan kesanggupan O&P • Dokumen proposal • Waktu mulai dan lama waktu pelaksanaan kegiatan

Langkah teknis verifikasi; • Tim konsultan memfasilitasi LKM/ KSM/ Panitia/ Pokja/ TPP malaksanakan pertemuan tentang cara melakukan verifikasi • Melakukan proses pemeriksaan dan merekomendasi/ kesimpulan antara lain; o Layak o Layak dengan penyempurnaan o Tidak layak

Langkah-langkah Perencanaan Kegiatan Infrastruktur

12


I. TAHAP PERENCANAAN Perencanaan teknis infrastruktur secara sederhana merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menyusun rencana opersional/pelaksanaan pembangunan infrastruktur atau dalam Implementasi Program P2KP adalah proses Penyusunan Usulan Proposal Kegiatan infrastruktur yang dilakukan oleh Pelaksana Kegiatan (Masyarakat) sebelum melaksanakan tahapan pembangunan fisik/konstruksi; 1.

MENENTUKAN TUJUAN/SASARAN Tujuan Proyek Pembangunan Infrastruktur adalah terwujudnya infrastruktur yang diinginkan sesuai dengan ketentuan, standar mutu teknis bangunan dalam kurun waktu dan biaya yang telah ditetapkan (secara efektif dan efisien). Sasaran perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan infrastruktur P2KP adalah tersedianya rencana teknis pelaksanaan pembangunan infrastruktur (dokumen proposal) yang dapat menjamin terwujudnya infrastruktur yang diinginkan sesuai dengan ketentuan, kriteria/ standar teknis bangunan (mutu yang dipersyaratkan) secara efektif dan efisien serta dapat bermanfaat secara berkelanjutan. Ukuran dan standar keluaran yang ingin dicapai adalah : 1. Jenis Kegiatan yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dokumen perencanaan PJM Pronangkis atau RPLP dan RTPLP; 2. Luas lahan yang diperoleh/tersedia, sesuai kebutuhan bangunan yang dan tidak menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat (pemilik lahan dan warga sekitarnya); 3. Tersedianya rencana teknis bangunan (Desain/Gambar, Spesifikasi Teknis) yang memenuhi kriteria/standar teknis bangunan (oleh instansi teknis seperti PU); 4. Tersedianya rencana teknis pengamanan dampak lingkungan dan sosial sesuai ketentuan pembangunan yang berlaku; 5. Tersedianya rencana biaya pembangunan yang efisien (termasuk tidak menimbulkan biaya tinggi atau sesuai dengan kebutuhan kegiatan dilapangan); 6. Tersedianya rencana waktu pelaksanaan pembangunan yang efektif (dapat dicapai, termasuk tidak melampaui batas yang ditentukan oleh program); 7. Tersedianya rencana pengadaan yang sesuai dengan metode pengadaan yang telah ditetapkan program. 8. Adanya Komitmen warga penerima manfaat untuk pemeliharaan bersama; 9. Progres kegiatan perencanaan teknis telah mencapai 100% (selesai); 10. Waktu pelaksanaan tidak melampaui batas waktu yang telah ditetapkan program;

2.

MENENTUKAN LINGKUP KEGIATAN PERENCANAAN TEKNIS Menentukan lingkup kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan pada dasarnya berkaitan dengan menentukan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan/sasaran yang diinginkan. Lingkup perencanaan teknis adalah keseluruhan kegiatan atau pekerjaan perencanaan teknis yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan (menghasilkan dokumen perencanaan yang layak sesuai persyaratan). Untuk mencapai sasaran tersebut maka lingkup kegiatan perencanaan teknis infrastruktur meliputi kegiatan: • Penyediaan lahan; • Survey & Investigasi (Teknis Infrastruktur, Swadaya Masyarakat, Harga Satuan Dasar (Upah, Bahan, Alat); • Kesepakatan Swadaya Masyarakat; Kesepakatan Harga Satuan Dasar; • Penyusunan Desain/Gambar/Spesifikasi Teknik;


13

• • • • •

Pengamanan Dampak Lingkungan & Sosial; Perhitungan RAB; Penyusunan Jadwal Pelaksanaan; Penyusunan Jadwal Pengadaan; Pernyataan Kesanggupan O&P.

Keseluruhan Lingkup kegiatan tersebut dilaksanakan secara partisipatif. Sedangkan cara kontribusinya, dapat dilakukan melalui : 1. Hibah, kontribusi secara sukarela yang disertai dengan pelepasan hak milik dari pemiliknya kepada pihak lain tanpa ada batas waktu tertentu (selamanya); 2. Ijin pakai, kontribusi secara sukarela tanpa disertai pelepasan hak milik dari pemiliknya kepada pihak lain dan hanya dalam kurun waktu tertentu; 3. Ijin dilalui, pada prinsipnya sama dengan ijin pakai, hanya disini bahwa pemilik masih tetap diperbolehkan memanfaatkan tanah tersebut sepanjang tidak merusak kepentingan pihak yang diberi ijin. Contoh sederhana adalah ijin pemasangan pipa air bawah tanah yang melewati pekarangan rumah warga, dimana pemilik masih diperbolehkan memanfaatkan tanah tersebut (bagian atas/permukaannya) sebagai tempat lalulintas orang atau ternaknya, dll. 4. Kompensasi atau gantirugi tunai, penyediaan lahan yang diberikan oleh pihak pemilik dengan persyaratan ada ganti rugi tunai. Langkah-langkah Pelaksanaan Kegiatan Proses pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara partisipatif dengan langkah-langkah kegiatan adalah sebagaimana terlihat pada diagram proses penyediaan lahan. Diagram tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. : 1. Pemeriksaan apakah kegiatan infrastruktur yang diusulkan membutuhkan pembebasan tanah. 2. Pengumpulan informasi dasar/minimum berupa: Kebutuhan luas lahan; Alamat lokasi tanah; pemilik; Status tanah dan peruntukan lahan saat ini. 3. Melakukan pertemuan/rembug dengan pihak pemilik/yang terkena dampak dan melibatkan pihak-pihak lain seperti Lurah/Kades, Ketua RT/RW, tokoh masyarakat/adat, BKM/LKM dan lain-lain yang dianggap perlu. 4. Berdasarkan hasil kesepakatan yang dicapai, buatlah administrasi pertanggungjawaban yang diperlukan sesuai bentuk kontribusinya : a. Hibah : Surat Pernyataan Hibah, Surat Pelepasan Hak Milik, Surat Permohonan Pemisahan Hak Milik dari Pemilik dan Surat Pemisahan Hak Milik dari Pejabat Pembuat Akta Tanah/intansi lain yang berwenang setempat. b. Ijin Pakai/Ijin Dilalui : Surat Pernyataan Ijin Pakai atau Ijin Dilalui, yang juga mencantumkan batasan waktu dan sanksi/syarat-syaratnya. c. Kompensasi : Surat Pernyataan Ganti Rugi, Surat Pelepasan Hak Milik, Surat Permohonan Pemisahan Hak Milik dari Pemilik, Kwitansi Pembayaran/Bukti Pelunasan Ganti rugi dan Surat Pemisahan Hak Milik dari Pejabat Pembuat Akta Tanah/intansi lain yang berwenang setempat.

5. Seluruh proses dan administrasi yang diperlukan selanjutnya diverifikasi bersama

14


1) Melakukan Survey & Investigasi a. Survey Teknis Prasarana Sasaran Survey Teknis prasarana ini adalah untuk mendapatkan datadata/informasi kondisi/situasi awal lokasi pembangunan infrastruktur, yang selanjutnya akan dipergunakan dalam menentukan desain dan gambar rencana. Pada kegiatan survey teknis ini, juga membuat dokumentasi/photo awal (0%) kegiatan. b. Survey & Investigasi Swadaya Masyarakat Prasarana yang dibangun melalui dana Bantuan Langsung Masyarakat P2KP merupakan prioritas kebutuhkan masyarakat yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh masyarakat. Oleh karena itu maka P2KP mendorong sebesar besarnya kegiatan dilaksanakan secara swadaya/gotong royong. Ukuran dan standar keluarannya kegiatan ini adalah : untuk mengetahui siapa, apa saja bentuknya dan berapa besarnya swadaya yang akan diberikan oleh masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan infrastruktur. c. Survey & Investigasi Harga Satuan Upah/Bahan/Alat Yang dimaksudkan dengan harga satuan upah/bahan/alat disini adalah harga per satu satuan pengukuran upah tenaga kerja. Sesuai dengan prinsip-prinsip PNPM MP/P2KP, khususnya untuk meningkatkan adanya transparansi dan akuntabilitas, maka pihak Pelaksanaa harus melakukan survey Harga Satuan ini minimal pada 3 toko/pemasok setempat/terdekat, yang harus dilakukan oleh Tim Survey yang dipilih secara terbuka dari anggota Organisasi Pelaksana yang dipercaya dan minimal berjumlah 3 (tiga) orang. d. Survey & Investigasi Calon Tenaga Kerja Selain ketiga survey sebagaimana telah diuraikan diatas maka dalam perencanaan teknis ini juga perlu dilakukan survey ketersediaan calon tenaga kerja yang akan terlibat nantinya dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik. Ukuran dan standar keluarannya adalah Jumlah Calon tenaga kerja sesuai kualifikasi dan kebutuhan pekerjaan (swadaya maupun tenaga kerja yang akan dibayar). 2) Melakukan Rembug ”Kesepakatan Swadaya Masyarakat” Hasil Survey & Investigasi Swadaya masyarakat yang telah dilaksanakan sebelumnya, selanjutnya harus disepakati bersama oleh warga pemanfaat melalui Forum Rembug atau Musyawarah warga. Forum ini dilakukan oleh pihak pelaksana pekerjaan bersama-sama dengan seluruh warga selaku penerima manfaat kegiatan. 3) Melakukan Rembug ”Kesepakatan Harga” Seperti halnya swadaya masyarakat, Hasil Survey Harga Satuan Upah/Bahan/Alat yang telah dilaksanakan sebelumnya, harus disepakati bersama oleh warga pemanfaat melalui Forum Rembug atau Musyawarah warga. Forum ini dilakukan oleh pihak pelaksana pekerjaan bersama-sama dengan seluruh warga selaku penerima manfaat kegiatan. Ukuran dan standar keluarannya adalah Kesepakatan swadaya harga upah/bahan/alat dibuat dalam Berita Acara dan Daftar Hadir Peserta.


15

4) Membuat Desain, Spesifikasi Teknis & Gambar-gambar Bangunan Dalam praktek pengelolaan proyek infrastruktur, lazimnya pernyataan-pernyataan tentang mutu bangunan (syarat yang memenuhi penggunaan bangunan dan dalam proses penyusunannya diawali dari proses Desain/perancangan, Gambargambar & Spesifikasi Teknis, kemudian diuraikan juga secara terbatas dalam Daftar Kuantitas (jenis pekerjaan dan volumenya), RAB (jenis pekerjaan, volume yang diperhitungkan/dibiayai), DED (Detail Engineering Design) dan Surat Perjanjian Kerjasama seperti SPPD-L/SPPB. Sasarannya adalah untuk menentukan persyaratan mutu sesuai kriteria dan persyaratan teknis bangunan. Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan : a) Desain, pembuatan berdasarkan hasil survey dan persyaratan/kriteria desain bangunan yang telah ditetapkan. Ada pemilihan alternatif-alternatif desain/rancangan bangunan yang sesuai. Hasil proses Survey dan Desain ini kemudian dituangkan dalam Gambar-Gambar teknik (gambar Perencanaan). b) Spesifikasi Teknis, dibuat untuk memberikan informasi lebih lengkap mengenai semua persyaratan teknis dan ketentuan pelaksanaan pekerjaan/bangunan. c) Gambar-gambar, yang dibuat berdasarkan desain/sketsa hasil perhitungan dan spesifikasi teknis ini, dengan mencantunmkan juga hal-hal penting yang berkenaan dengan mutu prasarana yang diinginkan. Beberapa macam gambar rencana yang lazim dibuat pada tahap ini, yaitu : Gambar Situasi; Gambar Denah; Gambar Pandangan/Tampak; Gambar Penampang/Potongan. Khusus untuk bangunan yang mempunyai bentuk sama atau sebahagian dapat menggunakan gambar typikal. 5) Menyusun Rencana Pengamanan Dampak Lingkungan; Selain ketentuan terkait dengan penyediaan tanah/lahan, ketentuan/peraturan lain yang menjadi persyaratan pelaksanaan pembangunan infrastruktur adalah adanya perlindungan/pelestarian terhadap dampak lingkungan. Prinsip-prinsip dasar dalam penilaian kelayakan lingkungan adalah : a) Usulan yang diajukan sedapat mungkin menghindari atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. b) Usulan tersebut harus mengacu pada Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RTDR), c) Usulan yang membawa dampak negatif terhadap lingkungan, dilengkapi dengan perencanaan pengelolaan dampak. 6) Menentukan Lingkup Pekerjaan Konstruksi Lingkup pekerjaan konstruksi/proyek adalah keseluruhan pekerjaan/kegiatan konstruksi yang harus dilakukan untuk menghasilkan bangunan yang memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan. a) Menentukan/Mengidentifikasi Jenis-jenis pekerjaan konstruksi; b) Menentukan Kuantitas/Volume Jenis-jenis pekerjaan c) Menentukan Metode/Cara Pelaksanaan Pekerjaan d) Menentukan Urutan pekerjaan

16


7) Menyusun Anggaran Biaya Pelaksanaan Konstruksi Anggaran Biaya kegiatan infrastruktur haruslah disusun secara realistis (paling mendekati pelaksanaan) dengan tetap mengacu pada prinsip efisiensi (tidak menimbulkan biaya tinggi) dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus harus sebanding dengan kualitas yang harus dipenuhi (biaya yang ekonomis). Perhatian utama terhadap anggaran biaya ini adalah agar tidak terjadi kekurangan atau berlebihan dilapangan sedangkan pada tahap pelaksanaan harus benar-benar dipedomani. Adapun manfaat Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah : untuk mengetahui berapa besar rencana biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek/subproyek; Mengetahui jumlah/volume kebutuhan tenaga kerja, bahan dan alat yang diperlukan; dan Sebagai pedoman pada saat pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana, khususnya pada saat melakukan pengadaan tenaga kerja, bahan dan alat, baik menyangkut jumlah, jenis, maupun harga satuannya masing-masing. Hasil akhir dari perhitungan RAB ini adalah diperolehnya gambaran besarnya nilai rencana swadaya masyarakat dan APBD/BLM PNPM yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana, meliputi : • Volume/kuantitas kebutuhan komponen biaya dari Swadaya Masyarakat maupun sumberdana BLM atau dari pihak lain; • Besarnya nilai/biaya Swadaya Masyarakat, APBD/BLM yang diperlukan; 8) Menyusun Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Secara sederhana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah formulir yang menggambarkan rencana waktu pelaksanaan dari semua jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan suatu prasarana. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan pada dasarnya memberikan gambaran tentang rencana waktu dan urut-urutan pelaksanaan dari semua jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan infrastruktur. Sedangkan manfaat dari Rencana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ini adalah : a) Mengetahui berapa lama pekerjaan pembangunan prasarana dapat dilaksanakan; b) Mengetahui kapan harus memulai pelaksanaan setiap jenis kegiatan dan berapa lama kegiatan tersebut dapat diselesaikan; c) Mengetahui berapa banyak volume setiap jenis kegiatan yang harus dibuat; d) Sebagai pedoman untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan pada saat pelaksanaan pembangunan prasarana; 9) Menyusun Rencana Pengadaan Pengadaan yang dimaksudkan disini adalah Pengadaan Barang (Pembelian bahan bangunan atau Sewa Peralatan Konstruksi) atau penyediaan Jasa Pelaksana Pekerjaan Konstruksi untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan pembangunan sarana/prasarana. Adapun ukuran dan standar keluarannya adalah : a) Nilai setiap pengadaan yang direncanakan sesuai dengan metode pengadaan yang ditetapkan dalam pedoman teknis PNPM-MP; b) Adanya Rencana Pengadaan kegiatan yang sesuai formulir yang rencana pengadaan yang ditentukan program;


17

Penekanan utama dalam penyusunan rencana pengadaan ini lebih difokuskan kepada tercapainya prinsip transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan sesuai dengan metode pengadaan yang diterapkan dalam PNPM-MP. 10) Membuat Pernyataan Kesanggupan O&P Sesuai dengan sasaran dari program dimana selain penyediaan infrastruktur yang berkualitas maka juga harus disiapkan keberlanjutan dari prasarana tersebut. Untuk mewujudkan keberlanjutan parasara tersebut maka salah satu upaya awal pada tahap perencanaan ini adalah penyusunan Surat Pernyataan Kesanggupan Pemanfaatan & Pemeliharaan Sarana & Prasarana yang akan dibangun sebagai bentuk kesediaan dan janji/komitmen dari masyarakat untuk memanfaatkan dan memelihara sarana & prasarana. Nantinya, setelah usulan pekerjaan ditetapkan untuk dilaksanakan maka pihak pelaksana pekerjaan tersebut harus segera melanjutkan upaya ini dengan membentuk Organisasi Operasi & Pemeliharaan Infrastruktur sekaligus Rencana Kerja & Kesepakatan Pembiayaannya sebelum pekerjaan fisik dilaksanakan. Sasaran Kegiatan adalah Adanya komitmen bersama warga pengguna prasarana untuk melaksanakan Operasi & Pemeliharaan (O&P) prasarana. 11) Pengorganisasian Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi/Pembangunan Setelah semua rencana kegiatan disusun maka langkah pengelolaan berikutnya adalah mengorganisasikannya. Pengorganisasian diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan cara bagaimana mengatur dan mengalokasikan kegiatan serta sumberdaya kepada para anggota kelompok (organisasi) secara tepat agar dicapai adanya ketertiban, kelancaran dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan. Pengorganisasian juga adalah berkaitan dengan yang akan melaksanakan seluruh rencana yang telah dibuat sebelumnya. Dalam hal ini maka diperlukan struktur organisasi yang memberikan pengaturan peran masing-masing anggota. Peran ini kemudian dijabarkan menjadi pembagian tugas dan tanggungjawab. Adapun langkah-langkah pengorganisasian, meliputi : a) Menyusun Struktur Organisasi; Mengelompokan kegiatan yang akan dilaksanakan pada dasarnya adalah pengelompokan/klasifikasi kegiatan-kegiatan kedalam unit atau bagian pekerjaan yang memiliki kesamaan fungsi. Kemudian mengkoordinasikan bermacam-macam kegiatan/unit kerja tersebut, agar semua orang/unit kerja bekerja secara benar, terarah dan mengindari adanya tumpang tindih pelaksanaan tugas yang dilakukan antara satu orang/unit kerja dengan yang lainnya. b) Menentukan tugas/pekerjaan dan tanggungjawab yang akan dilakukan oleh setiap orang/unit kerja Organisasi; Berdasarkan pengelompokan kegiatan/unit kerja dalam struktur organisasi maka disusun tugas-tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan oleh setiap orang/unit kerja dalam organisasi tersebut. Hal penting yang harus diperhatikan disini adalah agar tidak ada tugas/kegiatan yang sama, dilakukan oleh lebih dari satu unit kerja sehingga tidak terjadi tumpang

18


tindih pekerjaan/tugas dan pemahaman bahwa tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh tiap orang/unit kerja ini adalah merupakan tugas bersama/organisasi. Struktur unit kerja dapat mencakup : Ketua; Sekretaris; Bendahara/Keuangan; Bagian Pengadaan/Logistik; Pelaksana Lapangan; Pengendalian Kualitas/Kuantitas; Ketua Regu Kerja/Mandor. c) Menyusun Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Teknis; Berdasarkan jenis kegiatan dan urut-urutan pelaksanaan kegiatan perencanaan sebagaimana diuraikan pada lingkup kegiatan perencanaan teknis diatas (juga dapat menggunakan referensi Diagram Alir Kegiatan Perencanaan Teknis) maka dapat disusun Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Teknis. Penting bagi Fasilitator : Menjadi perhatian atas waktu pelaksanaan, mengingat waktu pelaksanaan program dan kemampuan masyarakat yang terbatas sehingga beberapa upaya fasilitasi percepatan/antisipasi dalam perencanaan teknis adalah : Penyediaan Gambar-gambar Prototype/Typikal dengan Penyediaan List/Daftar Kegiatan untuk tiap jenis sub-proyek (perhatian mungkin daftar ini belum termasuk galian, timbunan, bangunan pelengkapnya sesuai kondisi lapangan), Volume tiap jenis pekerjaan, Volume Kebutuhan Tiap jenis pekerjaan/keseluruhan sub proyek, formulir-formulir perencanaan yang diperlukan. d) Pengorganisasian Pelaksanaan Perencanaan Teknis; Setelah memahami Sasaran yang ingin dicapai, Lingkup Kegiatan, Rencana Biaya, Jadwal Pelaksanaan termasuk Kebutuhan Pengadaan Bahan/Alat yang diperlukan untuk Kegiatan pelaksanaan Perencanaan Teknis maka langkah selanjutnya adalah Pengorganisasian Masyarakat/Panitia untuk dapat melaksanakan kegiatan perencanaan teknis/penyusunan Proposal. Adapun langkah-langkah pengorganisasian dalam perencanaan, meliputi : • Menyusun Struktur Organisasi; • Menentukan tugas dan tanggungjawab setiap orang/unit kerja Organisasi; • Memilih/Menentukan orang‐orang yang akan melaksanakan pekerjaan atau tugas dan tanggungjawab tersebut (Tim Kerja); • Menjelaskan/Membagi tugas dan menyerahkan tanggungjawab kepada setiap orang/unit kerja agar mereka memahami dan melaksanakan dengan benar; • Bimbingan, konsultasi dn kordinasi agar kegiatan dapat berjalan dengan baik; II. PELAKSANAAN & PENGENDALIAN PERENCANAAN TEKNIS Setelah semua rencana disusun, organisasi telah ditetapkan, orang-orang telah ditunjuk dan memahami tugas dan tanggungjawabnya, maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sesuai urut-urutannya. Pelaksanaan hakekatnya adalah kegiatan menggerakkan, memotivasi dan mengkoordinasikan orang-orang atau unit kerja dalam organisasi agar dapat (Mampu dan Mau) melakukan tugas menurut aturan, efisiensi, produktif serta terkendali sehingga tujuan dapat dicapai sebaik-baiknya. Dalam hal ini maka peran yang dilakukan adalah Memimpin/Mendampingi mereka dalam melaksanakan Apa Yang diInginkan (Tugas/kegiatan yang mereka lakukan).


19

No

Aspek Kegiatan

Hal/Kegiatan yang perlu disupervisi/ dikendalikan

1.

Lingkup teknis

perencanaan

2.

Mutu/Kualitas Kegiatan

• • • • • • • • • • • • • •

3.

Waktu

• Waktu memulai dan lama waktu Pelaksanaan Kegiatan

• Cakupan Lingkup Kegiatan Perencanaan Teknis secara umum Penyediaan Lahan Survey Teknis Prasarana Survey dan Kesepakatan Swadaya Masyarakat Survey dan Kesepakatan Harga Satuan Upah/Bahan/Alat Survey Calon Tenaga Kerja Desain/Spesifikasi Teknis/Gambar Daftar Kuantitas Pekerjaan/Lingkup Kegiatan Konstruksi Pengamanan Dampak Lingkungan RAB Pelaksanaan Konstruksi/ DED Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Rencana Pengadaan Rencana Organisasi Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi Pernyataan Kesanggupan O&P Dokumen Proposal

III. VERIFIKASI PROPOSAL KEGIATAN INFRASTRUKTUR Untuk mewujudkan hasil pembangunan sarana & prasarana yang berkualitas, berfungsi baik dan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara berkesinambungan maka prosesnya tidak hanya dilakukan pada saat pelaksanaan konstruksi dan pemeliharaan saja, tetapi harus dimulai sejak awal persiapan dan perencanaan teknisnya. Langkah-langkah Teknis Pelaksanaan Verifikasi 1. Tim Konsultan memfasilitasi BKM/Pokja/TPP untuk menyelenggarakan pertemuan membahas rencana Verifikasi Proposal. Verifikasi dilakukan dengan cara memeriksa/menilai kebenaran atau kelayakan dari setiap dokumen proposal yang ada. Panduan pemeriksaan ini menggunakan ceklist/formulir yang telah disediakan sebelumnya. 2. Setelah proses pemeriksaan selesai maka Tim membahas bersama Kesimpulan/Rekomendasi Hasil Verifikasi dengan ketentuan berikut : • Layak : bila semua aspek yang dinilai mempunyai jawaban Ya/Terpenuhi. • Layak dengan Penyempurnaan : bila hasil Penilaian terdapat satu atau lebih Jawaban aspek ”Tidak Layak” atau terdapat catatan penyempurnaan; • Tidak Layak : bila ada jawaban ”Tidak Layak”/tidak sesuai kriteria, yaitu aspek organisasi dan aspek manajemen dan teknis kegiatan.

20


Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Langkah-langkah Pelaksanaan Pembangunan Yang harus dilaksanakan Tahap Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pada dasarnya merupakan pelaksanaan kegiatan tahapan pemanfaatan dana dalam Siklus kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan. Kegiatan dalam tahapan ini pada garis besarnya dibagi atas 3 tahapan yaitu; • Tahap persiapan pelaksanaan (Pembuatan Proposal) • Tahap pelaksanaan konstruksi (Persiapan pelaksanaan, pelaksanaan pembangunan) • Tahap pasca pelaksanaan kronstruksi (Pembuatan Pelaporan LPJ, kegiatan panitia O&P)

Kelengkapan dokumen pada pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur:

Persiapan

Pembuatan Proposal; • Usulan kegiatan • Pernyataan Hibah/ Ijin pakai/ Ijin dilalui/ Ganti rugi • Daftar calon pekerja • Berita Acara (BA) Hasil Kesepakatan Swadaya Masyarakat • Daftar hasil survey tenaga kerja/ bahan/ alat • Hasil kesepakatan harga satuan upah/ bahan/ alat • Gambar peta situasi • Gambar denah, tampak dan potongan 2 arah • Dokumentasi photo 0% (minimal 2 titik pengambilan) • Penilaian terhadap Daftar Negatif • Daftar uji identifikasi dampak lingkungan • Daftar kuantitas pekerjaan • RAB Swadaya dan BLM‐ PNPM • Jadwal pelaksanaan pekerjaan • Daftar rencana pengadaan • Struktur Organisasi lapangan • Surat pernyataan kesanggupan Masing-masing kegiatan pada diagram Pengoperasian dan Pemeliharaan

Pelaksanaan

Pasca

Persiapan Pelaksanaan; • Penyiapan OP • Penajaman Rencana Kerja • Penandatangan SPPDL • Melaksanakan MP2K • Coaching KSM • Sosialisasi kegiatan • Pemasangan papan nama kegiatan Pelaksanaan Konstruksi; • Pencairan dana • Mobilisasi Tenaga kerja/ bahan/ alat • Musyawarah pengadaan bahan/ alat • Praktek kerja lapangan (OJT) • Pelaksanaan konstruksi • Supervisi pelaksanaan • Rapat evaluasi kemajuan • Pantauan dampak lingkungan 50% dan 100% • Pembuatan dokumen photo 0% dan 50% • Perubahan pekerjaan tersebut dapat diuraikan sebagai dilapangan

Pembuatan LPJ; • Usulah kegiatan • Laporan kemajuan kegiatan dwi mingguan • Kemajuan fisik • Rekapitulasi realisasi penggunaan dana • Realisasi penggunaan dana swadaya dan BLM PNPM • Realisasi penggunaan tenaga kerja • Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAP2) • Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan (SP3) • Sertifikasi Infrastruktur • Gambar realisasi • Dokumentasi photo 50% dan 100% (pada titik yang sama)

berikut.


21

1. TAHAP PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (KONSTRUKSI)

A. Penyiapan Organisasi Pengelola Pemanfaatan & Pemeliharaan (O&P)

Penyiapan organisasi Pengelola Pemanfaatan & pemeliharaan prasarana disini mencakup kegiatan; • Pembentukan Organisasi Pengelola (Struktur Organisasi) termasuk penentuan orangorang yang akan bertanggungjawab pada setiap unit kerja • Penyusunan Rencana Kerja Pemanfaatan dan pemeliharaan. Pada prinsipnya semua prasarana yang telah dibangun harus dipelihara. Namun demikian, mengingat pemanfaat setiap prasarana tidak seluruhnya sama maka pembentukan/pengorganisasian O&P disini hanya diprioritaskan pada prasarana yang berifat umum/publik dan prasarana kelompok. Sedangkan untuk prasarana yang bersifat individu atau pengunaan oleh satu keluarga saja, tidak perlu dibentuk Organisasi Pengelolanya, seperti Jamban Keluarga, Saluran Limbah Rumah Tangga, karena sudah langsung dipelihara oleh masing-masing keluarga pengguna. Secara lebih detail penjelasan apa dan bagaimana pelaksanaan dari kedua tahapan kegiatan tersebut diatas dapat dilihat pada Buku Tatacara Pemanfaatan & Pemeliharaan Sarana & Prasarana.

B. Penajaman Rencana Kerja

Suatu rencana kerja hendaklah dibuat serinci mungkin agar lebih mudah untuk dipahami dan dilaksanakan. Untuk mencapai hal tersebut tidak cukup mudah, apalagi ada keterbatasan kemampuan teknis personil dalam menyusun perencanaan dan keterbatasan waktu yang tersedia untuk merencanakan kegiatan. Untuk mengantisipasi adanya kelemahan-kelemahan dalam perencanaan tersebut maka perlu dilakukan evaluasi atau penajaman kembali rencana kerja sebelum pelaksanaan dimulai. Penajaman rencana kerja yang dicakup disini antara lain adalah rencana jadwal pelaksanaan, rencana pengadaan/mobilisasi tenaga kerja/ bahan/alat, rencana tim pelaksana lapangan, rencana Calon Tenaga Kerja yang akan terlibat, termasuk rencana pelatihan administrasi dan teknis konstruksi bagi tim pelaksana lapangan. Keseluruhan hasil penajaman rencana ini akan menjadi masukan dalam penyelenggaraan Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Konstruksi yang diselenggarakan oleh UPL.

C. Penandatanganan Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana-Lingkungan (SPPD-L)

SPPD-L merupakan salah satu bentuk kesepakatan perjanjian kerjasama antara BKM dengan KSM dalam rangka pemanfaatan dana BLM untuk pembangunan sarana & prasarana sesuai ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan. Hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini antara lain : • Hal – hal yang terkait dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan yaitu ; Lingkup kegiatan, dokumen perjanjian kerja, jangka waktu pelaksanaan serta nilai perjanjian kerja • Hal-hal khusus yang masuk dalam perjanjian seperti hak dan kewajiban para pihak, tahap pencairan dana, penyelesaian pekerjaan dan pemeliharaan hasil pekerjaan • Sedangkan hal – hal umum yang perlu diatur dalam perjanjian untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang timbul selama pelaksanaan pekerjaan seperti : sanksi, force majeure dan penyelesaian perselisihan Dengan adanya perjanjian tersebut maka semua pihak baik BKM/UPL maupun KSM harus mentaatinya. Secara teknis bagaimana pelaksanaan isi kontrak tersebut agar dijelaskan kembali

22


oleh UPL/BKM kepada KSM/panitia/Pokja pada saat penyelenggaraan MP2K. Adapun contoh bentuk SPPD-L sebagaimana terlampir.

D. Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (MP2K)

Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Konstruksi disingkat MP2K adalah merupakan Rapat/Forum musyawarah warga dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Konstruksi Fisik/Pembangunan Infrastruktur (Pre Construction Meeting/PCM). Jadi Rapat ini diselenggarakan sesegera mungkin setelah ditandatanganinya SPPD-L dan sebelum dimulainya kegiatan pembangunan prasarana/fisik. Penyelenggara kegiatan MP2K ini adalah BKM/UPL (dengan difasilitasi oleh Faskel Teknik) dan dihadiri oleh seluruh pihak KSM/Panitia/Pokja yang akan melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur diwilayahnya. MP2K ini penting dilakukan mengingat masyarakat belum terbiasa, apa dan bagaimana pelaksanaan konstruksi itu dilakukan secara baik dan benar serta dapat dipertanggung jawabkan antar lain; • apa yang diharapkan dari pelaksanaan MP2K • apa saja yang perlu dipersiapkan UPL dalam pelaksanaan MP2K • apa saja yang perlu dipersiapkan KSM/Panitia/Pokja dalam pelaksanaan MP2K • siapa saja peserta yang terlibat dalam pelaksanaan MP2K • serta bagaimana mekanisme pelaksanaannya

E. Pelatihan (coaching) Teknis dan Administrasi Pelaksanaan Konstruksi

Yaitu bimbingan/coaching yang diberikan terutama oleh Faskel Teknik dan UPL tentang teknikteknik pelaksanaan konstruksi prasarana dan administrasi pencatatan atau pelaporan kegiatan pembangunan prasarana yang akan dilakukan KSM/Panitia/Pokja selam pelaksanaan konstruksi. Kegiatan ini sangat penting dan diharapkan dapat dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan konstruksi guna meningkatkan pemahaman dan keterampilan KSM sehingga tidak menemui kesulitan dalam melaksanakan kegiatan konstruksi secara benar, sesuai persyarata teknis yang ditentukan. Proses pembelajaran KSM ini diharapkan akan berlanjut pada kegitan “Praktek Kerja dilapangan/On the Job Trainning (OJT)” pada setiap awal pelaksanaan kegiatan konstruksi dilapangan (tahap pelaksanaan konstruksi).

F. Sosialisasi Kegiatan

Pada tahap ini, KSM melakukan sosialisasi kepada warga, khususnya anggota KSM bersangkutan mengenai keseluruhan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai SPPD-L;

G. Pembuatan dan Pemasangan Papan Nama Kegiatan

Sebelum kegiatan fisik dimulai, KSM/Panitia/Pokja harus membuat dan memasang papan nama kegiatan/sub-proyek pada tempat strategis dilokasi kegiatan. Papan nama ini dimaksudkan untuk memberikan informasi dan transparansi kegiatan serta wajib terpasang selama kegiatan pembangunan prasarana berlangsung, dan mencantumkan keterangan yang sudah ditentukan sebagai syarat minimal untuk diketahui masyarakat umum sebagai bentuk transparansi.

2. TAHAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (KONSTRUKSI)


23

A. Pencairan Dana (uang muka dan termin)

Pencairan dana pelaksanaan kegiatan konstruksi adalah merupakan tahap yang harus dilakukan oleh LKM kepada KSM/Panitia/Pokja yang terbagi dalam 3 termin dengan berbagai ketentuan, yaitu; a) Bagaimana cara mengajukan uang muka/tahap pertama? b) Bagaimana cara mengajukan pembayaran tahap kedua c) Bagaimana caranya mengajukan pembayaran tahap ketiga/terakhir

B. Mobilisasi Tenaga Kerja/ Bahan/ Alat

Kegiatan mobilisasi Tenaga Kerja adalah mendatangkan tenaga kerja yang diperlukan (masyarakat yang terdaftar untuk bekerja) guna melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dilokasi pekerjaan. Sedangkan mobilisasi bahan dan alat adalah mendatangkan bahan (pembelian) dan alat (sewa) yang diperlukan untuk pembangunan sarana/prasarana kelokasi pekerjaan. Sebagai pedoman pelaksanaannya adalah Daftar Rencana Pengadaan yang telah dibuat dan disepakati dalam MP2K sebelumnya (tahap persiapan pelaksanaan konstruksi).

Hal terpenting yang juga harus diperhatikan dalam keseluruhan proses ini adalah kesesuaian jumlah maupun kualitas/ketrampilan dari tenaga kerja/bahan/alat yang akan dipergunakan/dimobilisasi serta ketepatan waktunya karena hal ini akan sangat mempengarhi kualitas akhir dan waktu penyelesaiaan suatu pekerjaan dilapangan. Dalam rangka pengadaan bahan/alat ini, maka terdapat 2 (dua) ”Metode Pengadaan” yang telah ditentukan dalam PNPM (maupun untuk kegiatan seperti PAKET, Channeling dan ND) yang wajib diikuti, yaitu : 1. Metode pengadaan secara langsung 2. Metode pengadaan Terbatas. Metode ini tercantum dalam Buku ”Suplemen Teknis Infrastruktur” atau ”Petunjuk Teknis Infrastrktur” secara mendetail.

C. Musyawarah Pengadaan Bahan dan Alat

Musyawarah Pengadaan Bahan/Alat adalah forum musyawarah pengadaan terbatas, untuk menetapkan siapa pihak ketiga yang akan menjadi mitra kerja KSM/Panitia/Pokja dalam rangka Pengadaan Bahan/Alat yang dibutuhkan. Jadi Forum ini hanya dilakukan pada setiap ada kegiatan Pengadaan Terbatas. Penyelenggaraan Forum Musyawarah Pengadaan ini dimaksudkan untuk meningkatkan adanya transparanasi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan, khususnya dalam pemanfaatan dana pada kegiatan pengadaan bahan/alat, bagi KSM Lingkungan/Panitia/Pokja. Mekanisme pelaksanaan forum ini pada dasarnya merupakan mekanisme pelaksanaan secara sekaligus dari rangkaian acara : Pemasukan, Pembukaan, Evaluasi Penawaran Pemasok & Penetapan Pemenang pada proses pengadaan terbatas. Sedangkan peserta yang diundang adalah calon pemasok/toko dan anggota KSM/Panitia/Pokja terkait, wakil BKM, wakil UPL, Kepala Desa/Lurah, Tomas setempat dan Tim Konsultan

24


D. Praktek Kerja dilapangan/ On the Job Training (OJT)

Yaitu magang atau latihan kerja atau pemberian contoh kerja langsung dilapangan, khususnya tentang teknik atau cara-cara pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan prasarana yang akan dilaksanakan. Difasilitasi/dibimbing oleh fasilitator kelurahan/desa bidang teknik, UPL atau pihak ketiga yang akan melaksanakan pekerjaan konstruksi tersebut. Fokus perhatiaannya lebih kepada bagaimana cara pengerjaan yang benar dari suatu pekerjaan, misalnya bagaimana cara melaksanakan komposisi campuarn beton, bagaimana cara pengadukan (pemberian air), bagaimana cara pengangkutan atau pemasangannya, bagaimana cara pemadatan, bagaimana cara penyambungan, bagaiman cara perapihan/finishing pekerjaan, dll. On the Job Training harus dilakukan terutama untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang kurang dipahami oleh masyarakat/tenaga kerja selama pelaksanaan kegiatan konstruksi di kegiatan PNPM maupun kegiatan lain seperti PAKET, Channeling dan ND.

E. Pelaksanaan Konstruksi/ Fisik

Pelaksanaan Konstruksi adalah serangkaian pelaksanaan kegiatan pembangunan/fisik saran & prasarana untuk mewujudkan bangunan yang direncanakan. Termasuk juga disini adalah kegiatankegiatan penanganan Dampak Lingkungan/mitigasi yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana tersebut, harus diperhatikan kesesuaian dari spesifikasi teknis (persyaratan teknis) agar bangunan yang dibuat lebih aman dan kuat sehingga benar-benar dapat dimanfaatkan lebih lama.

Petunjuk pelaksanaan konstruksi dapat dilihat buku Jilid I-IV, Pedoman Teknis pembangunan sarana & prasarana, tentunya sesuai dengan prasarana yang ditangani. Tujuan Pelaksanaan melalui cara kerjasama oleh KSM/Panitia/Pokja dengan pihak ketiga ini adalah selain untuk memenuhi persyaratan teknis konstruksi, juga untuk meningkatkan prinsip transparansi, akuntabilitas pelaksanaan dan sekaligus dapat menjadi wahana pembelajaran bagi masyarakat dalam hal pekerjaan yang memerlukan teknologi yang rumit/sulit. Penting untuk diperhatikan bahwa pelaksanaan dengan cara kerjasama ini bukanlah ditujukan untuk mencari keuntungan finansial bagi KSM/Panitia melainkan semata-mata untuk memenuhi persyaratan teknis dan prinsip-prinsip diatas. Beberapa hal yang berkaitan dengan cara pelaksanaan kerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : • Metode Kerja yang terdiri 3 kategori yang ada di PNPM-MP; o metode gotong royong o metode Semi-gotong royong o metode kerjasama (disub-kontrakkan) Yang pada prinsipnya metode-metode kerja ini telah disiapkan sejak awal perencanaan teknis sebelumnya sepereti tahapo penyusunan RAB, penyusunan jadwal pelaksanaan dll. • Apa saja kegiatan yang boleh “dikerjasamakan” oleh KSM dengan pihak ketiga


25

•

Yang menjadi kriteria salah satu adalah; o jika konstruksinya menggunakan teknologi tinggi/ metode kerja yang sulit dilakukan oleh masyarakat biasa o jika pengadaan bahan dan alat yang melebihi Rp. 15 juta Siapa saja pihak ketiga yang boleh kerjasama dengan KSM Dimana KSM dapat bekerjasama dengan pihak ketiga denganketentuan; o pengadaan alat/ bahan yaitu toko/pemasok alat atau toko/pemasok bahan o penyediaan operator alat berat (biasanya termasuk dengan alat beratnya)

F. Supervisi Pelaksanaan Konstruksi

Pengawasan/supervisi dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk menjadikan segala kegiatan di proyek berlangsung dan berhasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan diperlukan untuk mengetahui segala bentuk administrasi maupun fisik pelaksanaan sesuai dengan ketentuan sehingga diharapkan dapat menjamin kualitas hasil dan perlu secara teratur/ periodik. Standar yang dipergunakan adalah mencakup standar konstruksi itu sendiri atau spesifikasi/persyaratan teknis pekerjaan, seperti kuantitas, dimensi/ukuran, kualitas, cara pengerjaan atau rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya seperti biaya atau jadwal/waktu pelaksanaan kegiatan, dan lain-lain. Sedangkan penyimpangan disini dapat merupakan hasil yang sesuai atau lebih baik (hal ini merupakan suatu prestasi) dan penyimpangan yang negatif atau tidak sesuai/dibawah standar yang telah ditetapkan (merupakan suatu masalah yang harus diselesaikan).

Supervisi pelaksanaan pekerjaan konstruksi mencakup kegiatan/tindakan mengawasi pelaksanaan pekerjaan sesuai standar konstruksi/rencana yang telah ditetapkan, kemudian mengadakan pengukuran/penilaian pelaksanaan sesuai standar pengukuran kegiatan tersebut dan membandingkan antara hasil pelaksanaan yang dicapai dengan standar/rencananya untuk mengetahui apakah ada penyimpangan (evaluasi). Pengawasan secara teratur merupakan cara yang diperlukan untuk menghindari hasil yang tidak dapat diterima yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti bentuk/ukuran konstruksi yang dibuat dilapangan tidak sesuai dengan desain/gambar kerja, ketrampilan kerja yang kurang, perubahan bahan (bermutu jelek), peralatan yang tidak sesuai atau tidak memadai, kuantitas yang kurang dan kondisi lain yang merugikan/menghambat kelancaran pekerjaan di lapangan. Pengawasan pelaksanaan pembangunan prasarana pada prinsipnya dilakukan terhadap semua aspek kegiatan, namun demikian dalam proses pengawasan ini dapat difokuskan pada 5 (lima) aspek-aspek pengawasan pelaksanaan berikut : 1. Volume pekerjaan 2. Mutu/ kualitas pekerjaan 3. Waktu pelaksanaan 4. Biaya 5. Administrasi pelaksanaan

26


G. Rapat Evaluasi Kemajuan Lapangan

Kegiatan evaluasi pada prinsipnya merupakan bagian dari proses pengawasan/pengendalian pelaksanaan kegiatan, hanya umumnya dilakukan untuk periode waktu tertentu, meskipun juga dapat dilakukan sewaktu-waktu (mendesak). Rapat Evaluasi Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan adalah merupakan pertemuan yang dilaksanakan oleh KSM/Panitia/Pokja (tim pelaksana kegiatan) pada setiap setiap peride waktu tertentu (biasanya mingguan atau sesuai periode waktu yang disepakati) untuk mengevaluasi sejauhmana kemajuan pelaksanaan kegiatan telah dicapai, termasuk penyelesaiaan masalah yang muncul. Rapat ini dihadiri oleh semua pengurus/pelaksana kegiatan (termasuk dapat mengundang pihakpihak terkait lainnya yang diperlukan).

Hasil pembahasan setiap agenda/permasalahan hendaknya dapat memberikan/menyepakati apa bentuk penyelesaian, siapa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya, bagaimana cara pelaksanaannya dilapangan dan kapan akan dilakukan tindakan tersebut. Hasil-hasil kesepakatan/pembahasan tersebut dicatat pada Notulen/Catatan Hasil Rapat Mingguan dan diarsipkan dengan baik.

H. Pemantauan dampak Lingkungan kondisi 50% dan 100%

Pengamanan dampak lingkungan adalah pelaksanaan seluruh kegiatan penanganan dampak lingkungan sebagaimana telah direncanakan sebelumnya. Sedangkan Pemantauan Dampak Lingkungan disini adalah merupakan monitoring atau pengecekan atas hasil pelaksanaan rencana tindakan penanganan dampak/mitigasi tersebut. Apakah telah dikerjakan atau belum selesai? Keseluruhan kegiatan pemantauan diatas dilakukan baik oleh KSM/Panitia/Pokja sendiri maupun oleh UPL dan Tim Konsultan dilapangan.

I. Pembuatan dokumentasi (photo-photo) kondisi 50% dan 100%

Yaitu potret kondisi atau keadaan pertengahan pelaksanaan pekerjaan (kira-kira pada progres mencapai 50%) atau keadaan akhir setelah pekerjaan selesai 100% pada lokasi dibangun Infrastruktur. Jumlah titik lokasi yang diambil/potret minimal sama dengan titik lokasi pengambilan potret kondisi nol (0%) sebelumnya. Penting untuk diperhatikan bahwa titik lokasi dan arah pengambilan gambar kondisi 50% dan 100% ini harus sama dengan titik dan arah pengambilan gambar kondisi awal (0%) sebelumnya.

J. Perubahan Pekerjaan dilapangan

Dalam pelaksanaan pekerjaan infrastruktur, seringkali tidak dapat dihindari adanya perubahan pekerjaan karena kesalahan desain atau perubahan kondisi lokasi prasarana yang mengakibatkan perubahan kontrak kerja/SPPD-L. Meskipun demikian, sedapat mungkin perubahan pekerjaan dilapangan dihindari karena bila terjadi kekurangan dana/volume pekerjaan dari rencana awal maka harus diupayakan dengan mengusahakan melalui swadaya. Dalam keadaan tertentu, dimana usaha swadaya atau lainnya tidak cukup juga untuk menutupi volume sesuai rencana awal maka dapat dilakukan perubahan kegiatan dari rencana awal atau perubahan SPPD-L sehingga kegiatan tetap dapat selesai sesuai kontrak.


27

Perubahan SPPD-L adalah cukup dengan membuat Berita Acara Perubahan yang memuat adanya perubahan kegiatan yang terjadi dilapangan dari keadaan awal (SPPD-L sebelumnya). Apabila terjadi perubahan demikian maka KSM/Panitia/Pokja akan melaksanakan kegiatan dilapangan sesuai perubahan tersebut. Adapun yang boleh mengusulkan perubahan tersebut adalah dapat diajukan oleh BKM (bila menurut keputusan BKM perlu perubahan) atau boleh diajukan oleh KSM/panitia/Pokja karena menurut KSM/Panitia/Pokja harus dilakukan adanya perubahan dilapangan. Semua perubahan tersebut harus disetujui oleh Tim KMW.

K. Penyelesaian Pekerjaan KSM/ Panitia/ Pokja

Penyelesaian pekerjaan adalah pencapaian realisasi pelaksanaan pekerjaan dilapangan sesuai kuantitas/volume dan Nilai/biaya pekerjaan sebagaimana dicantumkan dalam SPPD-L beserta semua dokumen perjanjian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari SPPD-L. Dengan demikian maka Pekerjaan hanya dapat dikatakan selesai apabila dana BLM yang diusulkan oleh KSM/Panitia/Pokja sesuai SPPD-L (atau perubahannya), sudah habis dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur dan volume pekerjaan yang dilaksanakan telah sesuai rencana sebagaimana tercantum dalam SPPD-L atau perubahannya. Jadi ukuran untuk menyatakan bahwa kegiatan BLM telah selesai adalah dana BLM yang sudah habis (tidak ada sisa) dan jumlah volume pekerjaan yang dibuat dilapangan sudah dicapai sesuai dengan rencana (dinyatakan dalam dokumen SPPD-L).

L. Pemeriksaan/ Sertifikasi Kegiatan

Kegiatan pembangunan sarana & prasarana atau kegiatan Lingkungan yang dilaksanakan oleh masyarakat (KSM Lingkungan/Panitia/Pokja) merupakan salah satu komponen pendekatan pembelajaran masyarakat, dengan disalurkan dana kepada masyarakat secara langsung sebagai dana stimulan (dana BLM/PNPM MANDIRI PERKOTAAN). Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat terjadi proses pembelajaran masyarakat untuk mewujudkan kebutuhkan akan sarana & prasarana yang berkualitas baik (berfungsi, kuat dan tahan lama) dan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara berkesinambungan . Sejalan dengan hal tersebut, maka konsultan selaku pendamping masyarakat harus dapat mengawal dengan baik agar Investasi (melalui pembangunan fisik) yang diberikan benar-benar dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Salah satu upaya yang diperlukan untuk memenuhi terwujudnya pembangunan sarana & prasarana yang berkualitas baik maka perlu dilakukan fasilitasi kepada masyarakat agar proses dan hasil penyusunan perencanaan teknik pembangunan sarana & prasarana sesuai ketentuan teknik yang dipersyaratkan. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa hasil yang diharapkan benarbenar telah memenuhi ketentuan-ketentuan program dan teknis (kualitas baik dan bermanfaat) maka konsultan, khususnya tenaga-tenaga infrastruktur bersama UPL harus melakukan sertifikasi atau penilaian kegiatan tersebut.

28


Menyiapkan Langkah Kerja UPL Oleh : Ugraneta Pemahaman Tugas UPL Sebagai tanggung jawab lingkup pekerjaan UPL adalah salah satunya memiliki perencanaan kedepan terhadap seluruh pengendalian kegiatan lingkungan dan agar tujuan itu tercapai terlebih dahulu UPL harus memahami tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi). Sebagai contoh; jika kita akan melakukan pembangunan pos jaga, maka kita akan menyiapkan segala sesuatu agar terbangun dengan baik dan bermanfaat, seperti; dimana lokasi yang tepat, bagaimana ijin lokasinya, siapa saja pekerja yang akan membangun, bagaimana dananya, bagaimana materialnya berkualitas baik atau tidak, dimana harga termurah dan baik, bahkan bagaimana bentuk desain yang akan dikerjakannya dan seterusnya. Untuk menghasilkan kinerja yang baik dan berkualitas serta bermanfaat , tentu harus dipikirkan bersama melalui proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pasca pembangunan. Dan itu berlaku juga pada kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan dimana memiliki suatu proses dimasyarakat agar mereka paham dan mengerti bagaimana cara membangun yang baik dan benar. Untuk itu ada beberapa langkah yang kiranya dapat disiapkan oleh UPL, antara lain;

1. Memiliki Visi dan Misi

Visi adalah suatu pandangan yang akan menjadi dasar untuk suatu tujuan dan harapannya visi itu harus dicapai dan dapat direalisasikan. Dalam pelaksanaannya perlu dengan berbagai pertimbangan dan perhitungan yang akurat dan dengan perhitungan yang akurat maka hal tersebut akan dicapai sesuai harapan. Didalam PNPM Mandiri Perkotaan dimana visinya adalah merupakan suatu pandangan/ cita-cita masyarakat kelurahan, makan sebaiknya dilakukan bersama-sama masyarakat atau dirumuskan bersama-sama, apakah masyarakat kelurahan mempunyai visi kedepan untuk membangun wilayahnya serta dapat menanggulangi kemiskinan didaerahnya. Langkah menentukan misi adalah suatu usaha yang dilakukan dalam visi dan misi yang akan dikembangkan berikutnya dan itu merupakan harapan/ visi yang akan dicapai. Sebagai contoh Misi didalam pembangunan prasarana dan sarana PNPM Mandriri Perkotaan; • Membangun sesuai kebutuhan masyarakat • Masyarakat dapat berswadaya • Memiliki kualitas baik dengan kualitas material yang baik dan konstruksi yang benar • Hasil pembangunan berfungsi dan dapat bermanfaat • Adanya kepedulian dengan aktifnya panitia O & P • Menjadikan kawasan yang berwawasan lingkungan terpadu • Dll

2. Menyiapkan Rencana Kerja (jadwal kerja)

Sebagai salah satu pengendalian UPL pada kegiatan lingkungan adalah harus memiliki rencana kerja baik bulanan, mingguan ataupun harian. Tujuan langkah pembuatan rencana kerja ini adalah untuk


29

memudahkan kapan UPL beraktifitas dan apa yang harus dipersiapkan untuk melakukan aktifitas, dan diharapkan sudah memiliki rencana hari itu dalam satu minggu dan seterusnya. Dan hasil dari rencana kerja tersebut dapat dievaluasi dan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan, sebagai contoh didalam fungsi pengendalian kegiatan lingkungan PNPM Mandiri Perkotaan, adalah; • Dapat mengatur jadwal pembentukan KSM/Panitia/Pokja • Dapat mengatur jadwal sosialisasi hingga MP2K • Dapat mengatur jadwal saat memulai pelaksanaan oleh KSM/Panitia/Pokja • Dapat mengatur jadwal melakukan kunjungan pengendalian pada saat KSM/Panitia/Pokja melakukan pelaksanaan pembangunan

3. Melakukan Pengendalian Perencanaan, Pembangunan dan Pasca Pembangunan

Proses kegiatan lingkungan di PNPM Mandiri Perkotaan merupakan proses yang harus dilakukan oleh masyarakat. UPL diharapkan paham dan mengerti metode dan proses pembangunan, karena proses tersebut adalah sebagai modal pemahaman didalam pengendalian seluruh kegiatan lingkungan di wilayahnya, bagaimana melakukan pemetaan swadaya, menentukan prioritas kebutuhan, melakukan perencanaan berupa pembuatan proposal beserta disain perencanaan, melakukan pelaksanaan pembangunan hingga kegiatan pemeliharaan hasil pembangunan. Yang perlu diperhatikan UPL didalam pengendalian kegiatan, antara lain; • Persiapan berupa perencanaan; o Mengikuti kegiatan sejak dilakukannya PS (Pemetaan Swadaya) hingga menjadi PJM Nangkis/RPLP dan RTPLP o Memastikan penjadwalan terhadap pembentukan KSM/Panitia/Pokja, MP2K hingga memulainya pelaksanaan pambangunan adalah sesuai rencana o Memastikan usulan proposal kegiatan KSM/Panitia/Pokja sudah sesuai PJM Nangkis/RPLP dan RTPLP dan telah ter-verifikasi dengan baik • Pelaksanaan pembangunan; o Melakukan check list pelaksanaan (kualitas dan kuantitas) o Memastikan hasil kegiatan tepat sasaran dan bermanfaat o Memastikan KSM/Panitia/Pokja pada akhir pembangunan membuat LPJ (Laporan akhir pertanggungjawaban pekerjaan) • Pasca Pelaksanaan Pembangunan; o Memiliki rencana kerja pengendalian rutin mingguan/bulanan terhadap pemeliharaan kegiatan o Memastikan KSM/Panitia/Pokja memiliki penitia pemeliharaan o Memastikan KSM/Panitia/Pokja memiliki rencana kerja pemeliharaan Tabel Rencana Kerja UPL Bulan ………… Bulan ………... Bulan ………... Dst Keterangan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 dst *) Tabel ini berfungsi sebagai pengukuran kinerja masa kerja UPL secara mingguan dan diarsipkan di LKM, dan UPL dapat merencanakan tindakan kedepannya. No

Agenda Kerja

30


Tabel Monitoring Kegiatan KSM Lingkungan No

Nama KSM

Jenis Kegiatan

Kunjungan Tanggal Agenda

Paraf KSM

Catatan

1 2 3 4 5 dst *) Tabel ini berfungsi bagi UPL didalam mengendalikan kegiatan KSM dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga dapat dikontrol agar dapat meminimalisir kesalaha, dan dalam kunjungannya harus diketahui KSM sebagai tanda bukti pengendalian langsung bersama.

4. Melakukan Tertib Administrasi LKM (Pengarsipan Pemberkasan Dokumen)

Sistem administrasi merupakan bagian dari pengendalian kegiatan lingkungan dan secara umum diperlukan untuk memastikan kegiatn itu sedang berlangsung maupun telah selesai dan perlu dipertanggung jawabkan. Selain pemahaman dokumen administrasi, perlu juga adanya pengaturan dan tata cara penyimpanan dokumen yang baik dan benar. Sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan LKM dalam hal ini UPL didalam pengendalaian kegiatan lingkungan adalah memiliki dokumentasi administrasi yang baik dan lengkap. Kegiatan lingkungan dilingkup wilayah kelurahan banyak ragam jenisnya dan mungkin sudah banyak dilakukan, dan hasilnya merupakan kebanggaan masyarakat kelurahan yang mana telah berhasil menyelesaikan satu persatu kegiatan dan mungkin merupakan sebagai salah satu icon atau best practise bagi mereka. Didalam kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan, kelengkapan dokumen UPL di LKM dapat dikelompokan atau diketegorikan berdasarkan kegiatan ataupun tahun anggaran berjalan yang selama ini telah dilakukan sesuai kemudahan masing-masing. Fungsi terhadap tertib administrasi dokumentasi kegiatan lingkungan, yaitu; • Agar mudah didalam pencarian dokumen sesuai pengelompokannya • Atau agar mudah didalam pencarian berdasarkan jenis kegiatan • Agar mudah dan cepat dalam proses pemeriksaan/ auditing • Agar praktis dan tertata rapi

Proposal kegiatan/ LPJ kegiatan lingkungan

BLM TA 2007

BLM TA 2008 BLM TA 2009 BLM seterusnya ….

Wadah pemberkasan


31

*) Diharapkan UPL memiliki pengarsipan pemberkasan dokumen yang baik dan mudah pencarian dengan menyediakan odner ataupun box serta dapat dikelompokan disesuaikan kebutuhan, misalnya dikelompokan per Proposal kegiatan beserta LPJ nya atau dikelompokkan berdasarkan Tahun Anggaran (TA) atau lainnya

Skematik Pemahaman Tugas UPL;

UPL Visi dan Misi

Jadwal Kerja

Pelaksanaan

Pengarsipan

Diharapkan UPL memiliki Visi dan Misi; • Membangun sesuai kebutuhan masyarakat • Masyarakat dapat berswadaya • Memiliki kualitas baik dengan kualitas material yang baik dan konstruksi yang benar • Hasil pembangunan berfungsi dan dapat bermanfaat • Adanya kepedulian dengan aktifnya panitia O & P • Menjadikan kawasan yang berwawasan lingkungan terpadu

Yang perlu dilakukan UPL; • Membuat jadwal pembentukan KSM/ Panitia/Pokja • Membuat jadwal sosialisasi hingga MP2K • Membuat dan mengatur jadwal memulainya pelaksanaan kegiatan KSM/Panitia/Pokja • Mengatur jadwal pengendalian kegiatan KSM/Panitia/Pokja

Yang perlu diperhatikan UPL didalam pengendalian kegiatan, antara lain; • Persiapan perencanaan pelaksanaan pembangunan • Pelaksanaan pembangunan • Pasca Pelaksanaan Pembangunan

Tujuan memiliki sistem pengarsipan yang baik; • Agar mudah didalam pencarian dokumen sesuai pengelompokannya • Atau agar mudah didalam pencarian berdasarkan jenis kegiatan • Agar mudah dan cepat dalam proses pemeriksaan/ auditing • Agar praktis dan tertata rapi

32


Pengendalian Kegiatan Lingkungan PNPM Mandiri Perkotaan 1. Apakah yang dimaksud dengan pengendalian dalam kegiatan lingkungan ? Pengendalian adalah pengawasan/supervisi dapat diartikan sebagai tindakan untuk memastikan kegiatan yang dilakukan oleh KSM/Panitia berlangsung sesuai dengan rencana dan memenuhi standard kualitas.

Apa saja cakupan pengendalian ? • • • • • •

Kegiatan berjalan sesuai rencana KSM bekerja sesuai dengan aturan, kesepakatan dan baik Hasil pekerjaan sesuai design dan berkualitas (sesuai standard PU) Evaluasi kemajuan pekerja Memetakan kendala, masalah untuk dicari pemecahannya Melihat apakah hasil bangunan dapat dimanfaatkan dalam waktu yang ditentukan.

2. Tujuan Pengendalian : • Memastikan prasarana dan sarana yang dibangun berkualitas, bermanfaat dan tahan lama. • Menjamin pengelolaan BLM sesuai dengan ketentuan PNPM • Mendorong bertumbuh-kembangnya perilaku dan sikap tanggung jawab masyarakat terhadap kepercayaan yang telah diterimanya. • Proses pembelajaran masyarakat untuk memampukan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan. 3. Langkah-langkah Pengendalian Langkah langkah pengendalian dapat diuraikan sebagai berikut: • • • • • •

Menentukan sasaran Menentukan standar dan kriteria sebagai patokan dalam rangka mencapai sasaran Merancang /menyusun sistem informasi pemantauan dan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan Mengumpulkan data info hasil implementasi Mengkaji dan menganalisis hasil pekerjaan terhadap standar, kriteria, dan sasaran yang ditentukan Mengadakan tindakan pembetulan


33

4. Hal-hal yang Dikendalikan Dalam Pengendalian Kegiatan Lingkungan : • Pengawasan pelaksanaan pembangunan prasarana pada prinsipnya dilakukan terhadap semua aspek kegiatan, namun demikian dalam proses pengawasan ini dapat difokuskan pada 5 (lima) aspek pengawasan pelaksanaan berikut : 1. Volume pekerjaan, termasuk dimensi atau ukuran konstruksi, yang perlu disupervisi antara lain, adalah : o Jenis dan volume tiap pekerjaan, termasuk dimensi atau ukuran konstruksi yang tercantum dalam daftar kuantitas dan gambar rencana, apakah sesuai dengan kondisi pada saat supervisi; o Kondisi lokasi, apakah sesuai dengan perencanaan/gambar atau ada perubahan; o Apakah secara keseluruhan bangunan dapat berfungsi/bermanfaat; o Termasuk juga disini adalah apakah semua rencana pengamanan dampak lingkungan sudah dilaksanakan;

2.

3.

Mutu/Kualitas pekerjaan, yang perlu disupervisi antara lain, adalah :

o Apakah sumber, kualitas, kuantitas bahan/Alat/tenaga kerja yang dipergunakan pada sestiap jenis pekerjaan sesuai rencana; o Apakah kualitas hasil pekerjaan sudah sesuai/baik; o Apakah kelengkapan bangunan sudah cukup atau kurang untuk keamanan dan atau kenyamanan pemakai; o Apakah metode atau cara pelaksanaan tiap jenis pekerjaan benar; o Apakah telah dilakukan koordinasi pelaksanaan dengan pihak/instansi/dinas terkait setempat, seperti : Sumur dalam/Bor harus koordinasi dengan dinas pertambangan atau perindustrian dan geologi setempat, Prasarana Pendidikan harus berkoordinasi dengan dinas Pendidikan setempat; Prasarana kesehatan harus berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat; Prasarana persampahan dengan dinas kebersihan kota/terkait. o Khusus air bersih yang sumber airnya bukan dari Air PDAM/Sejenis, Air Hujan, apakah telah dilakukan pengujian kualitas Air bersih;

Waktu pelaksanaan, yang perlu disupervisi antara lain, adalah :

o Apakah Pelaksanaan tiap-tiap item pekerjaan tetap mengacu pada jadual yang telah direncanakan.

o Apabila terjadi keterlambatan dan/atau percepatan waktu pelaksanaan pekerjaan maka harus diperhitungkan perubahan waktu kerja tersebut terhadap jadual kerja sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam SPPD-L atau perubahannya (bila ada) o Apabila diperkirakan seluruh pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai jadual, maka konsultan memberikan justifikasi/pertimbangan teknis kepada UPL/BKM untuk : memperpanjang jangka waktu pelaksanaan kontrak atau menghentikan pekerjaan/pemutusan kontrak (bila perlu).

34


4.

Biaya, yang perlu disupervisi antara lain, adalah :

o Apakah tidak terjadi pembelanjaan atau penggunaan dana yang o o o o

5.

berlebihan pada suatu kegiatan sehingga dapat mengakibatkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan secara keseluruhan; Apakah tidak terjadi penyelewengan dana; Apakah proses transaksi selalu disertai dengan bukti-bukti tertulis; Apakah dilaksanakan pembukuan Keuangan dengan baik; Apakah aspek kontribusi swadaya masyarakat dipenuhi.

Administrasi pelaksanaan, yang perlu disupervisi, adalah :

o Apakah semua administrasi yang diperlukan dibuat lengkap, benar dan sesuai kondisi lapangan/yang sebenarnya; o Apakah semua administrasi diarsipkan dan dipelihara dengan baik,

5. Pengendalian Mutu Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Mutu/kualitas dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur P2KP diartikan sebagai memenuhi persyaratan teknis, kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan/berlaku. Persyaratan, kriteria dan ketentuan dimaksud adalah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pedoman Pelaksanaan program, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur yang ditetapkan Program, Kriteria/Standar Teknis Bangunan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah terkait. Persyaratan Mutu Infrastruktur P2KP tidak hanya dilihat pada sekedar kualitas fisik konstruksi tetapi haruslah meliputi : memenuhi kesesuaian infrastruktur dengan kebutuhan masyarakat, Prasarana dapat dioperasikan/berfungsi, Tersedia akses yang mudah/aman untuk digunakan oleh warga pemanfaat, Prasarana Menjamin keselamatan (Keamanan, Kekuatan) dan Kesehatan warga pemanfaat, Tidak menimbulkan dampak negatif atas Sosial dan Lingkungan. Mutu pekerjaan Konstruksi meliputi : lingkup aktivitas setiap pekerjaan (termasuk Jadwal pelaksanaan setiap aktivitas dan pengamanan keselamatan kerja), kuantitas/volume pekerjaan yang harus diselesaikan, Metode Kerja, Persyaratan Bahan/alat, Komposisi Campuran, Dimensi/Ukuran Pekerjaan, dan lain-lain yang tercantum dalam spesifiksi teknis/gambar rencana. Bersama dengan kegiatan-kegiatan perencanaan teknis yang telah dilaksanakan sebelumnya maka pada dasarnya seluruh lingkup kegiatan tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur juga merupakan penjaminan mutu dari infrastruktur yang dibangun. Oleh karena itu maka kegiatan-kegiatan tahap pembangunan infrastruktur (lihat Lingkup Kegiatan/Mekanisme Pelaksanaan Tahap Pelaksanaan Konstruksi, Modul Mengelola Pelaksanaan) harus dapat direncanakan, diorganisasi, dilaksanakan dan dikendalikan sehingga sasaran/keluaran yang ingin dicapai (termasuk lingkup aktivitasnya) dari setiap kegiatan dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan/dipersyaratkan. Dalam penjaminan kualitas ini, maka khusus untuk pekerjaan konstruksi juga perlu dilakukan pengendalian kualitas konstruksi (Quality Control) melalui pengujian mutu dilaboratorium, guna memastikan kesesuaian kualitasnya, seperti pengujian mutu beton struktur, kualitas air bersih, dll yang diperlukan.


35

Selain Lingkup kegiatan tahap pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan, maka pada akhir tahap ini juga dilakukan Sertifikasi atau Pemeriksaan atas proses dan hasil kegiatan tersebut secara bersama-sama oleh Pihak Pelaksana, Pokja dan Konsultan Pendamping guna memastikan bahwa proses yang telah dilakukan dan hasil kegiatan (infrastruktur) yang dibangun telah sesuai dengan yang dipersyaratkan/direncanakan sebelumnya. Dengan pelaksanaan yang sesuai mekanisme dan substansi sasaran setiap kegiatan pada tahap ini, kemudian dilakukan pengawasan/pengendalian selama pelaksanaan tersebut maka melalui proses ini sangat diharapkan bahwa prasarana yang telah dibangun berkualitas baik sesuai dengan yang telah dipersyaratkan/direncanakan, tepat waktu, tepat biaya, tertib administrasi dan siap dikelola pemanfaatan/operasi & pemeliharaannya secara bersama-sama oleh masyarakat. Seperti telah diuraikan pada rencana pengendalian diatas, Pengendalian/Pengawasan pelaksanaan pembangunan prasarana pada prinsipnya dilakukan terhadap semua aspek kegiatan, namun demikian dengan menetapkan prioritas pengawasan, maka dapat difokuskan pada 5 (lima) aspek-aspek pengawasan pelaksanaan, seperti diuraikan pada tabel Aspek pengendalian berikut.

Tabel Aspek Pengendalian Mutu Pelaksanaan Infrastruktur

Aspek

No

1.

Lingkup Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur

Hal-hal yang perlu diSupervisi/diKendalikan

Cakupan Lingkup Kegiatan Tahap Pelaksanaan secara keseluruhan

Cara melakukannya (Periksa dilapangan, Ukur/hitung & Catat hasilnya, evaluasi apakah ada penyimpangan dari rencananya, berikan rekomendasi/lakukan perbaikan agar sesuai rencana semula).

9 Apakah

macam/jenis-jenis kegiatan untuk tahap pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan/ditetapkan dalam Program.

9 Apakah urutan pelaksanaan kegiatan

tahap pembangunan infrastruktur yang dilakukan dilapangan sesuai urutan/mekanisme pelaksanaan yang telah direncanakan/ ditetapkan dalam Program;

9 Apakah sasaran/keluaran yang ingin dicapai dari setiap kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam program;

36


Aspek

No

2.

Mutu/Kualitas Pekerjaan


a. Lingkup Pekerjaan Konstruksi, termasuk pekerjaan konstruksi untuk pengamanan dampak lingkungan dan kelengkapan bangunan untuk menjamin keamanan/keselamatan pengguna;


9 Apakah

macam/jenis-jenis pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan, termasuk pekerjaan konstruksi untuk pengamanan dampak lingkungan dan kelengkapan bangunan untuk menjamin keamanan/keselamatan pengguna;

9 Apakah urutan pelaksanaan pekerjaan dilapangan dilakukan sesuai urutan logis pelaksanaan konstruksi dilapangan;

9 Apakah ada jenis pekerjaan tambahan yang diperlukan untuk menjamin kualitas Bangunan agar sesuai persyaratan teknis, kriteria konstruksi yang dipersyaratkan dalam standar bangunan termasuk dampak lingkungan; memudahkan akses penggunaan prasarana secara aman, kenyamanan penggunaan. Bila ada usulkan perubahan untuk dilaksanakan.

b. Spesifikasi Teknis Pekerjaan Konstruksi

9 Apakah dapat diketahui kondisi lokasi

pekerjaan konstruksi sesuai dengan persyaratan konstruksi yang direncanakan (kondisi tanah sesuai desain/spesifikasi/gambar) yang telah ditetapkan;

9 Apakah semua lingkup aktivitas dari pekerjaan untuk menghasilkan volume pekerjaan yang berkualitas dilakukan, termasuk penentuan elevasi/bouwplank;

9 Apakah dapat diketahui jenis tindakan pengamanan keselamatan bagi tenaga kerja proyek atau warga sekitar atau warga yang menggunakan bangunan selama kegiatan konstruksi (seeperti pekerjaan galian, timbunan yang dapat mengakibatkan longsor, dll);

9 Apakah

waktu pelaksanaan setiap aktivitas dalam pekerjaan tersebut sesuai


37

Aspek

No


Cara melakukannya (Periksa dilapangan, Ukur/hitung & Catat hasilnya, evaluasi apakah ada penyimpangan dari rencananya, berikan rekomendasi/lakukan perbaikan agar sesuai rencana semula). persyaratan spesifikasinya, Perhatian khusus pada pekerjaan beton struktur atau yang menggunakan mortar/campuran.

9 Apakah

komposisi campuran dilaksanakan sesuai persyaratan dalam spesifikasi/Gambar yang telah direncanakan?

9 Apakah

Persyaratan bahan/alat, termasuk sumbernya, kuantitas, ukurannyanya yang dipergunakan memenuhi persyaratan dalam spesifiksi teknis pekerjaannya;

9 Apakah

metode/cara kerja yang dilaksanakan sesuai persyaratan teknis dalam spesifikasinya, dll yang tercantum dalam spesifikasi teknis pekerjaan bersangkutan.

9 Apakah Dimensi/ukuran konstruksi yang dibuat telah sesuai direncanakan/Gambar;

dengan

yang

9 Apakah

telah dilakukan pengujian laboratorium dan apakah hasil pengujian kualitas pekerjaan yang dilakukan memenuhi yang dipersyaratkan dalam spesifikasi teknisnya, khususnya Air Bersih yang sumber airnya bukan dari Air PDAM/Sejenis, Air Hujan, dan Beton Struktur yang yang telah ditentukan;

c. Volume konstruksi

pekerjaan

a. Apakah Volume Pekerjaan yang telah dicapai sesuai dengan yang direncanakan (sesuai dengan Gambar/ Daftar Kuantitas/RAB). Perhatikan kesesusainnya dengan spesifikasi teknisnya, seperti dimensi/ukuran konstruksi

38


Aspek

No


d. Bangunan dapat berfungsi/ bermanfaat;


9 Apakah

Ujicoba Operasi Bangunan/system bangunan yang dilakukan berhasil. Misalnya Air Bersih Perpipaan, Apakah Air dapat mengalir/keluar dari kran dan debitnya cukup sesuai kebutuhan; MCK apakah air kloset mengalir ke septicktank, apakah ada air di MCK 24 Jam; Drainase apakah air dapat mengalir sampai kepembuangan yang direncanakan, dll;

9 Apakah dapat diketahui ketersediaan

akses yang aman & mudah bagi warga pengguna untuk menggunakan prasarana yang dibangun.

Pengamanan Dampak Lingkungan & Sosial

9 Sebagai

pengecekan ulang, Apakah dapat diketahui bahwa semua persyaratan tuntutan warga atas kontribusi lahan telah diselesaikan (bila ada); Apakah semua administrasi Kontribusi lahan telah dibuat secara benar & lengkap.

9 Apakah

jenis kegiatan pengamanan dampak lingkungan yang dilaksanakan telah sesuai dengan yang direncanakan (tidak bertentangan dengan List Negatif dan sesuai Rencana Tindakan dalam Daftar Uji Identifikasi Dampak atau sesuai yang tercantum dalam matriks UKL);

9 Apakah

dapat diketahui kapan pemantauan pengamanan dampak lingkungan dilakukan oleh pelaksana pekerjaan dilapangan;

a. Koordinasi pelaksanaan/ perijinan yang diperlukan dengan pihak terkait :

9 Apakah dapat diketahui hasil koordinasi dengan dinas pertambangan setempat atau perindustrian/geologi/sejenisnya (khusus untuk pembangunan Sumur dalam/Bor);

9 Apakah dapat diketahui hasil koordinasi Bahan Serahan | Kumpulan Bahan Serahan Pelatihan UPL Lokasi Siklus Tahun 2 & 3

39

Aspek

No


Cara melakukannya (Periksa dilapangan, Ukur/hitung & Catat hasilnya, evaluasi apakah ada penyimpangan dari rencananya, berikan rekomendasi/lakukan perbaikan agar sesuai rencana semula). dengan dinas Pendidikan/sejenis setempat (khusus untuk pembangunan Prasarana Pendidikan);

9 Apakah dapat diketahui hasil koordinasi dengan dinas kesehatan/sejenis setempat (khusus untuk pembangunan prasarana kesehatan);

9 Apakah dapat diketahui hasil koordinasi dengan dinas kebersihan kota/sejenis (khusus untuk pembangunan Prasarana persampahan);

9 Apakah

dapat diketahui hasil koordinasi/kesepakatan dengan warga sekitar lokasi pekerjaan, khusus terkait dengan pengamanan keselamatan warga akibat kegiatan konstruksi (lihat juga pont untuk pengendalian terkait spesifikasi teknis pekerjaan);

3

Waktu

Waktu memulai dan lama waktu pelaksanaan pekerjaan

9 Apakah waktu memulai pelaksanaan

pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan;

9 Apakah waktu memulai pekerjaan sesuai dengan urutan logis pekerjaan konstruksi dilapangan;

9 Apakah lama waktu yang digunakan untuk mengahsilkan volume pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

9 Apabila terjadi keterlambatan waktu

pelaksanaan pekerjaan maka harus diperhitungkan perubahan waktu kerja tersebut terhadap jadual kerja sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai jangka waktu yang ditetapkan.

9 Apabila diperkirakan seluruh pekerjaan

tidak dapat diselesaikan sesuai jadual,

40


Aspek

No


Cara melakukannya (Periksa dilapangan, Ukur/hitung & Catat hasilnya, evaluasi apakah ada penyimpangan dari rencananya, berikan rekomendasi/lakukan perbaikan agar sesuai rencana semula). maka konsultan memberikan justifikasi/pertimbangan teknis kepada pelaksana kegiatan untuk : memperpanjang jangka waktu pelaksanaan kontrak atau menghentikan pekerjaan/pemutusan kontrak (bila perlu).

4

Biaya Proyek

a. Kesesuaian pengeluaran Bahan, Administrasi) Rencana;

jenis (Upah, Alat, dengan

b. Penyelewengan dana;

9 Apakah dapat diketahui pembelanjaan

atau penggunaan dana pada komponen pekerjaan (Tenaga Kerja, Bahan, Alat, Administrasi) sesuai dengan jenis, kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya;

c. Administrasi transaksi selalu disertai dengan bukti-bukti tertulis;

9 Apakah dapat diketahui penggunaan

d. Apakah dilaksanakan pembukuan Keuangan dengan baik;

9 Apakah dapat diketahui administrasi

e. Apakah aspek kontribusi swadaya masyarakat dipenuhi.

dana hanya untuk kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya; transaksi penggunaan dana selalu disertai dengan bukti-bukti tertulis.

9 Apakah

dapat diketahui pembukuan Keuangan telah dikaukan dengan benar dan teliti sesuai dengan ketentuan program;

9 Indikasi penyelewengan dana bisa dilihat antara lain :

Tidak adanya laporan pembukuan; Ketidak sesuaian antara pencatatan pada buku kas dengan bukti-bukti pengeluaran; Realisasi keuangan jauh lebih besar dibanding realisasi fisiknya; Adanya bukti pembyararan yang kosong tetapi ada tanda tangan penerimanya; dll.

9 Apakah

dapat diketahui kapan, bagaimana kualitasnya, dan berapa volume dari setiap kontribusi/swadaya


41

Aspek

No


Cara melakukannya (Periksa dilapangan, Ukur/hitung & Catat hasilnya, evaluasi apakah ada penyimpangan dari rencananya, berikan rekomendasi/lakukan perbaikan agar sesuai rencana semula). masyarakat yang telah diterima/digunakan dilapangan sesuai kesepakatan sawadaya sebelumnya;

5

Administrasi Proyek

a. Tertib Administrasi b. Transparansi akuntabilitas dan Dana

dan kegiatan

9 Apakah

dapat diketahui jenis administrasi/laporan harian/mingguan/ bulanan yang dibuat sesuai dengan jenis administrasi/laporan yang telah ditetapkan/ direncanakan;

9 Apakah

dapat diketahui pencatatan administrasi dilakukan secara benar, lengkap dan sesuai kondisi sebenarnya dilapangan sesuai data-data yang administrasi yang telah ditetapkan;

9 Apakah

dapat diketahui jenis administrasi/laporan dibuat/disampaikan secara tepat waktu;

9 Apakaah dapat diketahui arsip semua dokumen administrasi/laporan yang dibuat, tersimpan dengan baik pada satu tempat dan mudah dilihat setiap saat oleh siapa saja yang berkepentingan;

6. Pendekatan Peningkatan Kualitas Konstruksi Selain kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam mekanisme program, seperti sertifikasi, supervisi/pengendalian, dll, Beberapa upaya pendekatan yang perlu diterapkan oleh Konsultan Pendamping dalam rangka meningkatkan kualitas konstruksi pekerjaan yang dilaksanakan oleh masyarakat, antara lain meliputi hal-hal berukut : 1) Targetkan Kualitas, bukan kuantitas, Kebiasaan didesa adalah mengejar target fisik, karena dianggap P2KP sebagai kesempatan yang jarang terjadi dan kapan lagi bisa membangun prasarana yang dibutuhkan. Padahal diprogram P2KP tidak ada tekanan untuk menentukan target yang sangat tinggi. Oleh karena itu dalam pembicaran dengan panitia atau masyarakat, aparat pemda dan konsultan pendamping harus mengatur pembicaraan supaya tidak memberi kesan mengejar target fisik; 2) Harus Tegas dari awal, Pengawas berkecenderungan untuk membiarkan pekerjaan yang kurang baik pada awal konstruksi, tetapi hal ini akan mempersulit usaha meningkatkan kualitas. Sangat sulit untuk meningkatkan kualitas ditengah program apalagi sudah menjelang berakhir. Oleh karena itu lebih baik untuk memulai dengan sangat ketat.

42


3) Manfaatkan musim kemarau, Sebagian besar pekerjaan prasarana P2KP lebih mudah dibangun pada musim kemarau. Pengangkutan bahan/alat lebih muda jika belum hujan. Pemadatan tanah sangat susah apabila tanah sudah terlalu basah. Petani juga ingin bercocok tanam kalau hujan sudah turun, sehingga sering kesulitan dalam penyediaan tenaga kerja proyek. 4) Antisipasi hari-hari libur besar/keagamaan/adat setempat, biasanya pada hari-hari besar/keagamaan atau libur nasional masyarakat juga libur sehingga seringkali pelaksanaan pekerjaan dilapangan menjadi terbengkalai karena tidak ada tenaga kerja. Oleh karena itu Konsultan dan pemda harus mendorong masyarakat untuk mengerjakan pekerjaan seawal mungkin (tidak diulur-ulur). Konsultan juga harus dapat menghitung perkiraan waktu pekerjaan masyarakat sehingga lebih realistis/tidak terlalu lama; 5) Pelatihan/coaching yang kontinyu, karena tenaga kerja kurang terampil dan Panitia kurang memiliki pengalaman/keterampilan dalam pengelolaan pembangunan prasarana, maka perlu dilakukan kegiatan pelatihan secara terus menerus oleh Konsultan Pendamping maupun Aparat Kabupaten/kota setempat. Peningkatan kemampuan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama program P2KP. 6) Gunakan sistem On The Job Training/Praktek lapangan/Trial, adalah merupakan cara yang dipergunakan untuk melatih masyarakat sambil meningkatkan kualitas konstruksi. Dalam pelaksanaan sistem trial contoh harus betul-betul dibuat dengan kualitas yang benar/memenuhi persyaratan teknis, karena contoh akan dianggap sebagai batas maksimal kualitas yang akan dikejar/ikuti oleh masyarakat. Sistem trial terdiri dari tiga langkah : Contoh dibuat bersama konsultan pendamping/Dinas terkait. Orang yang ikut membuat contoh adalah mandor, Ketua Regu Kerja, Kader Teknis/UPL, Pelaksana Lapangan Panitia dan beberapa masyarakat yang lain. Konsultan ikut bekerja dan memberi instruksi kepada mereka. Atau Percobaan oleh masyarakat dibawah pimpinan orang yang memberikan contoh diatas. Setelah trial selesai (misalnya panjang jalan 10-20 meter), kualitas dinilai oleh Konsultan pendamping. Jika kualitas masih kurang baik maka harus dilatih lagi dan diperiksa lagi. Jika kualitas telah baik, pelaksanaan diteruskan. Perlu ada contoh dan trial untuk tiap macam situasi yang dihadapi dilapangan. Misalnya trial jalan ditempat yang sudah mempunyai tanah dasar yang kokoh, trial jalan didaerah sawah yang dibuat contoh tersendir. Trial tidak diperlukan untuk bagian yang sangat kecil yang dapat diawasi secara langsung oleh konsultan. Trial juga diterapkan tidak hanya pada pekerjaan jalan, misalnya ada pekerjaan MCK maka MCK yang dibangun pertama dianggap sebagai trial. Trial juga dapat diterapkan mengikuti jenis pekerjaan yang akan dilakukan dilapangan, yaitu dimulai pada tahap awal pelaksanaan pekerjaan tersebut. Untuk Jenis pekerjaan yang lain, trial dapat dilakukan pada pekerjaan kunci (paling menentukan kualitas), misalnya pekerjaan beton/beton bertulang dimana dilakukan praktek pemasangan tulangan, bekesting, pencampuran, pengangkutan dan pemadatan beton dilapangan, dll.


43

7) Seleksi Mandor, Mandor seringkali menjadi kunci dalam peningkatan kualitas, karena mandor berada ditempat kerja setiap hari dan secara langsung memberikan instruksi dan umpan balik kepada masyarakat/pelaksana pekerjaan. Mandor harus mengetahui cara-cara meningkatkan kualitas, dan dia harus tegas pada masyarakat demi pencapaian kualitas/manfaat yang akan dirasakan bersama oleh warga nantinya. Diperlukan Mandor yang mempunyai kemampuan teknis konstruksi, dan sebaiknya dipercaya oleh masyarakat. 8) Beli Alat/Bahan yang bermutu baik, penghematan biaya untuk peralatan/bahan sering menjadi penghematan yang palsu, karena mempengaruhi produktivitas dan kualitas konstruksi. Seringkali ada harga alat/bahan yang lebih murah padahal kualitas/hasil kerjanya lebih lama/kurang memuaskan. Konsultan Pendamping dan Pemda terkait harus mendorong masyarakat untuk membeli bahan/sewa peralatan yang mutunya lebih tinggi agar dapat tahan lama dan memudahkan pelaksanaan. Ini juga termasuk peralatan seperti kereta dorong. 9) Ketat dalam penerimaan bahan/alat, Masyarakat harus dilatih supaya dapat menentukan bahan/alat yang memenuhi persyaratan teknis dan mereka harus dibimbing supaya berani menolak bahan/alat yang tidak sesuai mutu atau volumenya. Perlu diantisipasi pemasok yang sering mengirim bahan kelokasi proyek ketika konsultan/pihak pelaksana pekerjaan masyarakat tidak berada dilapangan dan mencoba menipu masyarakat. 10) Kader Teknis (dalam P2KP adalah personil UPL), Kader Teknis dipilih oleh masyarakat untuk membantu/memfasilitasi masyarakat yang melaksanakan pekerjaan dilapangan. Tugas-tugas Kader Teknis ini pada dasarnya adalah melaksanakan fungsi-fungsi dasar yang relatif sama dengan yang dilakukan oleh Fasilitator. Oleh karena itu dapat dilihat sebagai perpanjangan tangan/membantu konsultan pendamping yang tidak secara penuh setiap hari ada lokasi pekerjaan. Pemilihan Kader Teknis hendaknya warga yang cukup kuat secara fisik (misalnya pemuda) dan berbakat teknis/administrasi dan ingin belajar. Jumlah kader teknis ini juga perlu mempertimbangkan jumlah dan sebaran geografis kegiatannya. 11) Segera laporkan masalah, Ditiap desa masalah kemungkinan besar pasti ada. Kalau laporan tidak ada, mungkin yang terbaik adalah Konsultan pendamping perlu bertanya kepada diri sendiri, Apakah ada yang salah? Mungkin mereka punya masalah tetapi takut melaporakannya. Fasilitator perlu melaporkan masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam timnya kepada konsultan diatasnya, supaya mereka dapat mengutamakan desa yang ada masalah pada waktu melakukan monitoring. Diharapkan tidak ada masalah yang baru muncul pada waktu ada kunjungan tim/aparat pusat maupun daerah karena seharusnya sudah ditangani fasilitator yang ada dilapangan. Hal-hal yang belum dilaporkan dianggap masalah konsultan pendamping, hal-hal yang sudah dilaporkan dianggap masalah bersama. 12) Rapat Rutin Evaluasi Lapangan, merupakan pertemuan yang dilaksanakan ditingkat lapangan oleh Tim pelaksana kegiatan bersama Konsultan/Pokja secara rutin pada setiap peride waktu tertentu (sesuai periode waktu yang disepakati) untuk mengevaluasi sejauhmana kemajuan pelaksanaan kegiatan telah dicapai, menggali permasalahpermasalahan yang menggangu kelancaran kegiatan, dan merumuskan tindakan-tindakan penyelesaiaan masalah atau antisipasi masalah yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan dilapangan. Hasil pembahasan setiap agenda/permasalahan hendaknya dapat memberikan/menyepakati apa bentuk penyelesaian/antisipasi, siapa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya, bagaimana cara pelaksanaannya dilapangan dan kapan akan dilakukan tindakan tersebut.

44


7. Pendekatan Pengendalian Bahan & Peralatan Konstruksi Beberapa langkah teknis untuk mengendalikan Bahan/Alat pada tahap pelaksanaan konstruksi, antara lain meliputi : a. Bahan/Alat yang telah disepakati dari swadaya harus direalisasikan pada saat pelaksanaan kontruksi sebab jika tidak direalisasikan akan mengakibatkan kekurangan dana pembangunan; b. Diutamakan bahan/alat setempat asal memenuhi standar kualitas bahan/alat yang dipersyaratkan; c. Bahan lokal yang dikumpulkan oleh masyarakat harus diukur volumenya dan diperiksa kualitasnya oleh Fasilitator Teknik dilapangan; Bila bahan bukan swadaya maka harus dibayar berdasarkan volumenya dan sesuai harga satuan bahan dilapangan tetapi tidak melampaui pada RAB; d. Penggunaan Contoh Bahan yang telah diperiksa/disetujui oleh fasilitator teknik (disimpan dilapangan/gudang panitia) sebagai pembanding untuk pelaksanaan pengadaan oleh masyarakat; e. Tatacara Pengadaan Bahan/alat harus mengikuti mekanisme pengadaan bahan/alat, yaitu : Pembelian bahan/alat yang bernilai s/d dari Rp. 15 Juta harus berdasarkan hasil survey minimal pada 3 toko/pemasok terdekat; Penunjukan Suplier/pemasok bahan, alat, yang bernilai diatas Rp. 15 Juta harus dilakukan oleh Tim Pengadaan secara terbuka dengan penawaran tertulis minimal 3 pemasok yang berbeda. Proses penawaran hingga Penetapan Pemasok/Suplier terpilih dilakukan melalui Rembug pengadaan yang dihadiri oleh warga dan penawar. Semua pelaksanaan pengadaan diatas Rp. 15 Juta (Terbuka) harus ada Perjanjian tertulis antara pelaksana pekerjaan dan pemasok. f. Bahan yang dikirim oleh Pemasok/Suplier harus ada Nota Penerimaan secara terperinci sesuai bahan yang diterima dilapangan. Bahan harus diukur dan diperiksa kualitasnya oleh masyarakat/Pelaksana Pekerjaan. Bahan yang tidak memenuhi standar harus ditolak panitia. g. Penggunaan Alat Berat seperti wales untuk pemadatan timbunan atau perkerasan jalan harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas konstruksi. Oleh karena itu harus dipastikan dianggarkan sejak awal dalam RAB. h. Keputusan untuk penggunaan alat berat seperti excavator/buldoser untuk pekerjaan pembentukan badan jalan, penggalian saluran, dll meskipun lebih mudah dan mungkin lebih murah dari pada dikerjakan secara manual harus disepakati secara bersama-sama, terutama adanya pertimbangan khusus untuk menciptakan kesempatan kerja sebanyak mungkin bagi warga desa, khususnya warga kurang mampu (dana proyek sebanyak mungkin tinggal dikel/desa).

8. Pendekatan Pengendalian Tenaga Kerja Konstruksi Beberapa langkah teknis untuk mengendalikan Tenaga Kerja pada tahap pelaksanaan konstruksi, antara lain meliputi : a. Semua orang yang bekerja diproyek baik secara swadaya maupun dengan cara dibayar harus terdaftar pada Daftar Tenaga Kerja secara lengkap. b. Semua orang yang bekerja diproyek baik secara swadaya maupun dengan cara dibayar harus terdaftar pada Daftar Hadir Harian Tenaga Kerja secara lengkap dan diketahui berapa lamanya bekerja (HOK) setiap hari. c. Pada Sistem Pembayaran Upah Harian, satu HOK dibayar untuk minimum 6 jam kerja tidak termasuk istirahat (sesuai kebiasaan tenaga kerja setempat biasanya 6-8 Jam Kerja). Untuk


45

Sistem Borongan Upah, besarnya pembayaran Upah disesuaikan dengan HOK dari Volume Pekerjaan yang diborongkan tersebut sesuai RAB. d. Pembayaran Upah harus langsung kepada setiap orang yang bekerja, tidak boleh diwakilkan kepada Kepala Kelompok atau Mandor. e. Besarnya Upah yang dibayarkan kepada setiap tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan harus tidak boleh melampaui Harga Satuan Upah sesuai RAB.

9. Evaluasi Pengendalian

Kegiatan evaluasi pada prinsipnya merupakan bagian dari proses pengawasan/pengendalian pelaksanaan kegiatan, hanya umumnya dilakukan untuk periode waktu tertentu, meskipun juga dapat dilakukan sewaktu-waktu (mendesak). Mengetahui mengapa suatu program sukses atau gagal Untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang dapat dilakukan dalam mengevaluasi, secara jelas kita dapat melihat bahwa memang kita tidak dapat melakukan semua. Namun, paling tidak kita dapat: • • • •

Menunjukkan keberhasilan dan kegagalan utama Menunjukkan dimana dan bagaimana kebutuhan akan perubahan dibutuhkan Menunjukkan bagaimana kekuatan-kekuatan dapat dibangun Menyediakan informasi dan menambah keterampilan untuk kepentingan pengambilan keputusan dan perencanaan, dan membantu pihak-pihak yang terlibat untuk melihat semakin meluas konteks dan implikasi pekerjaan mereka

Evaluasi dilakukan dalam Rapat Evaluasi : Rapat Evaluasi Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan adalah merupakan pertemuan yang dilaksanakan oleh KSM (tim pelaksana kegiatan) pada setiap setiap peride waktu tertentu (biasanya mingguan atau sesuai periode waktu yang disepakati) untuk mengevaluasi sejauhmana kemajuan pelaksanaan kegiatan telah dicapai, termasuk penyelesaiaan masalah yang muncul. Rapat ini dihadiri oleh semua pengurus/pelaksana kegiatan (termasuk dapat mengundang pihak-pihak terkait lainnya yang diperlukan). Rapat Evaluasi ini sangat penting dilakukan karena selain untuk membagi/memberikan informasi hasil-hasil kegiatan yang telah dicapai juga untuk melaksanakan evaluasi (menilai laporan atau hasil temuan dalam pengawasan) dan merumuskan tindakan-tindakan yang perlu diambil apabila hasil pengawasan menunjukan adanya penyimpangan yang berarti dari rencana semula atau terdapat permasalahan-permasalahan yang mengganggu kelancaran kegiatan. Sehingga dengan adanya rapat-rapat rutin ini maka diharapkan semua permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan secara bersama-sama, terjadi koordinasi kerja yang baik antar semua unsur pelaksana yang pada gilirannya akan membawa kelancaran pelaksanaan kegiatan dilapangan sesuai dengan yang diharapkan/direncanakan.

Bagaimana jika hasil pelaksanaan bestek/perencanaan awal?

pekerjaan

tidak

sama

dengan

Jika hasil pekerjaan melebihi rencana volume pekerjaan awal maka kelebihan itu merupakan prestasi KSM dan dapat dicatat sebagai keswadayaan yang dilakukan.

46


Namun jika hasil pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam SPPDL, baik yang ditemukan sebelum maupun setelah Sertifikasi maka pihak KSM selaku pelaksana pekerjaan wajib memperbaiki ketidak sesuaian tersebut dengan cara swadaya, dan dalam waktu yang disepakati antara KSM dengan pihak BKM/UPL. Masa perbaikan/penyempurnaan ini selambat-lambatnya harus selesai sebelum laporan pertanggungjawaban KSM/Panitia dilaksanakan.

10. Sertifikasi Kegiatan Pendekatan pelaksanaan Sertifikasi ini adalah dilakukan langsung dilapangan secara Tim yang terdiri atas : wakil UPL (masing-masing BKM), Faskel Teknik/Askot Infrastruktur dan Wakil KSM bersangkutan. Sedangkan TA. Infra KMW selaku Penanggungjawab kegiatan. Adapun mekanismenya secara diagram dapat dilihat pada gambar 1, yang dapat diuraikan sebagai berikut : a.

Berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan KSM yang menunjukan bahwa kemajuan pekerjaan telah selesai 100%, maka KSM mengajukan surat permohonan kepada Tim Sertifikasi (c.q. Askot Infra selaku Ketua Tim Sertifikasi) untuk dilakukan Sertifikasi hasil pekerjaan; Surat ini juga agar disampaikan kepada Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) agar dapat ikut serta sekaligus pemberitahuan.

b.

Askot Infra bersama-sama dengan Faskel Teknik, UPL dan wakil KSM melakukan pemeriksaan dan penilaian atas semua aspek sertifikasi. Hasil Penilaian masing-masing aspek sertifikasi disepakati bersama-sama oleh Tim (termasuk KSM); Setelah seluruh pemeriksaan aspek selesai, maka dilanjutkan dengan membuat kesimpulan dan rekomendasi. Adapun alternatif bentuk kesimpulan dan rekomendasi, yaitu : Pekerjaan dinyatakan Layak/Selesai (berkualitas baik & bermanfaat); Apabila pekerjaan dinyatakan selesai maka dilanjutkan dengan pembuatan Surat Pernyataan Penyelesaiaan Pekerjaan (SP3).

c.

d.

Pekerjaan dinyatakan Belum Selesai/Layak dengan Penyempurnaan; Adapun tindaklanjutnya adalah KSM harus melakukan perbaikan sebagaimana catatan/rekomendasi pemeriksaan. Penyempurnaan ini harus dievaluasi kembali oleh Tim Sertifikasi. Dan setelah hasil perbaikan/penyempurnaan dinyatakan diterima baru dapat dilanjutkan dengan pembuatan SP3.

Seluruh hasil Sertifikasi ini dimasukan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAP2) dan dilaporkan kepada Askot Infrastruktur dan PJOK.


47

1. Bagaimana Langkah – langkah Pelaksanaan Sertifikasi Kegiatan A. Persiapan Tim Sertifikasi : • • • •

UPL dan Faskel memperoleh penjelasan cara melaksanakan Sertifikasi (termasuk cara pengisian formulir) dari Askot Infra/TA. Infra; UPL menginformasikan jadwal sertifikasi kepada KSM; Membawa laporan kemajuan pekerjaan terakhir yang disampaikan oleh KSM; Menyiapkan Formulir Penilaian Sertifikasi (Form-S1);

B. Pelaksanaan Sertifikasi : Langkah-langkah pelaksanaan Sertifikasi: 3. Kegiatan Sertifikasi dilakukan untuk setiap jenis Kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM; 4. Metode yang digunakan dapat mencakup pemeriksaan terhadap dokumen yang diperlukan, pemeriksaan langsung dilapangan (fisik) maupun wawancara langsung dengan pihak KSM (yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dilapangan); 5. Acuan proses Sertifikasi adalah formulir Sertifikasi (Form : S.1), contoh format terlampir; 6. Jawaban atas setiap pertanyaan Sertifikasi dilakukan sebagai berikut : a. Jawaban Pertanyaan bagian A. Capaian Kualitas Proses & Pemanfaatan dituliskan pada Kolom Penilaian berupa tanda (√) yaitu : • Apabila hasil pemeriksaan/penilaian adalah telah dilakukan/telah dibuat/sesuai secara benar/ lengkap maka jawabannya ”Ya”, kemudian tuliskan tanda (√) pada kolom jawaban ”Ya” yang tersedia, dan sebaliknya apabila jawabannya belum//tidak benar/tidak lengkap maka tuliskan tanda (√) pada kolom jawaban ”Tidak” yang tersedia. • Apabila terdapat jawaban ”Tidak” maka cantumkan/dicatat apa saja kekurangan/kesalahan yang ditemukan. Hal-hal yang menjadi catatan ini

dituliskan pada kolom ”Catatan” yang telah disediakan;

b. Jawaban Pertanyaan Pertanyaan bagian B. Kesesuaian Volume & Kualitas Pekerjaan, yaitu : • Kolom No. Diisi dengan nomor urut; • Kolom Uraian Kegiatan diisi dengan nama jenis kegiatan/item kegiatan sesuai uraian pekerjaan yang ada (mengacu pada Daftar Kuantitas Pekerjaan) c. Jawaban Pertanyaan bagian C. Pemanfaatan Dana BLM & Swadaya, yaitu: • Pertanyaan poin (a) s//d poin (c) adalah pertanyaan untuk dana BLM yang dijawab berdasarkan data kontrak/SPPD-L untuk rencana dan data laporan pembukuan/Laporan Keuangan KSM untuk Realisasi; •

Pertanyaan poin (d) s//d poin (f) adalah pertanyaan untuk Nilai Swadaya Masyarakat yang dijawab berdasarkan data RAB/Proposal untuk rencana dan data laporan Swadaya KSM untuk Realisasinya;

48


Gambar 2. Diagram Alir Proses Sertifikasi Kegiatan

Hasil Pembangunan & Administrasi Permintaan Sertifikasi

Penyusunan BAP2

Selesai Layak

SP

Penyusuna LPJ

Belum Selesai/ Layak dgn Penyempurnaan

Perlu diperhatikan bahwa kesimpulan atau rekomendasi yang dimasukan dalam hasil sertifikasi ini agar telah disepakti bersama oleh seluruh Tim dengan pihak KSM selaku penanggungjawab pelaksana. 7. Buatlah Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan (BAP2), dilampiri lembar Sertifikasi yang telah diisi dan ditandatangani. Semua administrasi ini diarsipkan minimal oleh UPL dan Askot Infra, termasuk dilaporkan juga kepada PJOK.

•

Apa yang dimaksud dengan BAP2? Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan disingkat BAP2, adalah bukti secara administrasi bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas seluruh hasil pekerjaan KSM, khususnya terkait teknis dan keuangan. BAP2 dibuat bersama-sama antara KSM dengan UPL dan Tim Konsultan setelah melakukan pemeriksaan/Sertifikasi pekerjaan dilapangan. Jadi syarat BAP2 dibuat


49

adalah apabila telah dilakukan pemeriksaan pekerjaan bersama-sama (Tim Serifikasi). Hal-hal yang harus diperhatikan dalam BAP2 adalah : 1) Pengisian tabel Status Penyelesaiaan Fisik yang belum selesai 100%, diambil berdasarkan hasil kesimpulan/rekomendasi dari Pemeriksaan/Sertifikasi sebelumnya. 2) Batasan waktu penyelesaiaan kekurangan/penyempurnaan yang ditetapkan, hendaknya disepakti bersama dengan pihak KSM selaku penanggungjawab pelaksananya. 3) Status Pencairan Dana dan Pemanfaatannya, agar diambil sesuai hasil laporan pembukuan KSM bersangkutan. Dalam BAP2 ini seharusnya tidak terdapat sisa dana atau sisa adalah nihil (Nol/0) atau hanya sisa dana yang harus dikembalikan kepada BKM karena tidak dimanfaatkan kembali oleh KSM bersangkutan. Sebab bilamana terdapat sisa dana dan masih dapat dimanfaatkan kembali oleh KSM harusnya diakomodir terlebih dahulu dalam perubahan pekerjaan/perubahan SPPD-L, sebelum terjadi proses serttifikasi pekerjaan (lihat penjelesan penyelesaiaan pekerjaan/perubahan pekerjaan). Contoh Bentuk SP3 ini sebagaiman format terlampir.

•

Apa yang dimaksud dengan SP3 ? Surat Pernyataan Penyelesaiaan Pekerjaan disingkat SP3, merupakan Pernyataan Bersama antara pihak KSM, BKM dan Konsultan yang menyatakan bahwa seluruh kegiatan KSM sesuai SPPD-L yang disepakati awal telah selesai 100%.

Dengan demikian maka SP3 ini merupakan tindak lanjut dari hasil Sertifikasi/Pemeriksaan Pekerjaan, termasuk telah dilakukan penyempurnaan pekerjaan (bila ada) atau yang dinyatakan telah layak/Selesai.

50



51

52

Bahan Seraha an | Kumpulan n Bahan Seraha an Pelatihan UP PL Lokasi Siklu us Tahun 2 & 3


53

PANDUAN CHECK LIST PEMERIKSAAN PEKERJAAN KRITERIA No

BENTUK PENILAIAN YA

I

KONDISI FISIK 1

Apakah volume dan dimensi pekerjaan sesuai dengan rencana ?

2

Apakah jenis pekerjaan sesuai dengan rencana ?

3

Apakah kondisi lokasi sesuai dengan rencana ?

4

Apakah fungsi sarana terpenuhi ?

5

Apa sudah memperhatikan dampak lingkungan ?

II

MUTU & KUALIATAS PEKERJAAN 1

Apakah bahan yang digunakan berkualitas baik ?

2

Apakah volume pengunaan bahan sesuai rencana ?

3

Alat yang digunakan memenuhi kebutuhan kerja ?

4

Apakah tenaga kerja yang digunakan memiliki keterampilan ?

5

Kelengkapan bangunan memenuhi keamanan/kenyamanan ?

6

Apakah tahapan kerja sudah dilakukan dengan baik?

7

Khusus untuk air bersih, adakah pengujian lab ?

III

WAKTU 1

IV

Apakah waktu pelaksanaan sesuai rencana?

BIAYA 1

Apakah penggunaan dana sesuai RAB?

2

Apakah ada penyalahgunaan dana ?

3

Apakah tiap transaksi disertai bukti ?

54


TIDAK

4

Apakah tiap transaksi telah dibukukan dengan baik ?

5

Apakah nilai swadaya yang disepakati telah terealisasi ?

V

ADMINISTRASI PELAKSANAAN 1

Apakah dibuat laporan penggunaan dana ?

2

Apakah dibuat laporan kemajuan pekerjaan ?

3

Apakah seluruh dokumen diarsipkan dengan baik?


55

Pentingnya Keg giatan O& &P

Salah sattu kegiatan penting darri seluruh proses p PNPM Mandiri Pe erkotaan, khu ususnya pad da pendekata an pelaksanaan kegiatan lingkungan in ni adalah keg giatan Peman nfaat dan Pem melihara (ata au Operasi dan Pemeliharraan, disingka at O&P) yang dilakukan me elalui inisiatif dan kesadara an masyaraka at oleh KSM//Pengelola O& &P sebagai pe enggerak utam ma dari kegia atan ini. Hampir semua s pemba angunan pra asarana yang g selesai dibangun ternyata mengalami m kerrusakan karena tidak a. Hal ini kemungkina an disebabka an tidak terpelihara tersedianyya dana rehabilitasi dari se ektor/instansi terkait, tidak ada swadaya ma asyarakat untuk pemeliharraan dan anya kesadarran masyarakkat untuk mem melihara belum ada prasarana a tersebut. Sehingga S ma anfaat yang diterima oleh ma asyarakat dengan d ada anya pemba angunan prasarana a tersebut tidak opttimal dan belum berkelanju utan. Atau walaupun w da apat dinikma ati akan tetapi jan ngka waktu pemanfaatann p nya menjadi terbatas (kurang dari umur yang y direnca anakan). Sellain itu, y dibangu un menjadi kurang kualitas prasarana yang an diperoleh hnya manfaa at yang terjamin dan harapa utan tidak dap pat tercapai. berkelanju asarana yang g dibangun tidak memb berikan manffaat jangka panjang akibat lemahnyya Bila pra pengelolaan, akan berrakibat pada tidak t tercapa ainya harapan n masyarakat dan tujuan program. Ole eh u perlu adan nya ketegasan, penanggungjawab dan n rencana pe engelolaan (P Pemanfaat da an karena itu Pemeliharra) prasarana a yang baikk sesuai keb butuhan terha adap sarana & prasaran na yang tela ah dibangun.. Kesadaran n akan kondisi tersebut, maka pemba angunan melalui program m PNPM Man ndiri Perkotaa an dengan entry e poin pem mberdaayan masyarakat m m mengupayakan n langkah antisipasi hal te ersebut melalui pengemba angan dan pe enguatan perranserta massyarakat mula ai dari tahap perencanaan n, yaitu bahw wa masyarakkat yang paling mengetah hui permasalahan yang mereka m hadapi, mengetah hui kebutuha an mereka (ssolusi permassalahan), merencanakan te eknis pelaksan naan dan memutuskan sen ndiri prasaran na yang akan dibangun. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan, masyarakat dan melaksa anakan sendiiri dan meng gawasai kegia atan pembang gunan prasara ananya.

56


Dari mekanisme peran serta tersebut, “rasa membutuhkan prasarana (tahap perencanaan)” dan “rasa memiliki prasarana (tahap pelaksanaan)“ ini diharapkan muncul “kesadaran dan rasa tanggungjawab” untuk memelihara sarana dan prasarana yang telah dibangunnya sehingga dapat memberikan manfaat yang berkesinambungan dan lestari. Untuk melaksanakan pemeliharaan perlu ditanamkan kesadaran kepada warga masyarakat bahwa pemeliharaan prasarana & sarana harus dilakukan oleh semua warga pemakai, baik dari segi pembiayaan maupun pelaksanaan pemeliharaan. Peran serta masyarakat sangat diperlukan agar : ¾ Masyarakat dapat merasakan manfaatnya apabila prasarana tersebut dipelihara ¾ Masyarakat menjadi lebih mandiri dalam pengelolaan prasarana ¾ Tidak ada dana pemerintah untuk membiayai pemeliharaan, dana pemerintah dipergunakan untuk membangun prasarana dan sarana. Meskipun hal tersebut sudah diupayakan, namun berdasarkan pengalaman selama ini, masih sangat diperlukan dukungan, fasilitasi dan pembinaan lebih lanjut oleh pihak UPL/BKM dan Pemerintah Daerah Kabupaten sehingga pengelolaan O&P prasarana yang telah dibangun oleh warga melalui wadah Organisasi KSM, benar-benar dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan.


57

Pengertian O&P

Operasionalisasi atau Pemanfaatan dan Pemeliharaan (O&P) adalah serangkaian kegiatan terencana dan sistematis yang dilakukan secara rutin maupun berkala untuk menjaga agar prasarana yang telah dibangun tetap dapat berfungsi dan bermanfaat sesuai rencana. Sesuai dengan mekanisme kegiatan PNPMMP, maka penyiapan organisasi pelaksanaan O&P Prasarana dilakukan sejak awal pembangunan prasarana, sehingga dengan demikian masyarakat/anggota pengelola O&P dapat terlibat dan memahami berbagai kegiatan perencanaan dan pelaksanaan fisik (termasuk teknis dan administrasi kegiatan). Sehingga setelah kegiatan pembangunan selesai, mereka sudah siap melaksanakan kegiatan O&P prasarana yang telah dibangun tersebut. Tujuan O&P Prasarana Adapun tujuan kegiatan O&P ini adalah : a. Untuk memelihara prasarana secara berkelanjutan b. Adanya jaminan terhadap kualitas prasarana c. Adanya keuntungan yang berkelanjutan dari hasil pemanfaatan prasarana.

58


Penyusunan Peraturan Organisasi O&P Setiap organisasi apapun namanya dan bentuknya selalu ada aturan. Sebab organisasi tanpa aturan namanya bukan organisasi. Begitu juga O&P harus ada aturan organisasi. Organisasi tanpa aturan pasti akan kacau. Peraturan ini memuat pengaturan tentang hal-hal yang mendasar atau yang pokok-pokok bagi organisasi, termasuk hubungannya dengan pihak lain diluar organisasi. Beberapa peraturan dasar yang diperlukan, seperti Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Program Kerja maupun kebijakan-kebijakan penting terkait lainnya seperti adanya Iuran/Retribusi bagi pemanfaat, harus dibuat dan disepakati secara bersama-sama oleh anggota KSM/warga pemanfaat melalui forum Musyawarah Warga Pemanfaat atau forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi KSM yang ada (bukan ditentukan sendiri oleh Tim Pengelola). Dalam penyusunan ketentuan organisasi ini sangat dipengaruhi juga oleh kelompok masyarakat pemanfaat prasarana itu sendiri. Setiap desa/kelurahan atau daerah dapat mengembangkan peraturan yang jelas sesuai dengan kondisi sosial-budaya, adat-istiadat dan lain-lain yang dianut pada daerahnya masing-masing. Aturan-aturan hendaknya aturan sederhana yang operasional, dapat diterapkan dan tidak terlalu teoritis. Meskipun demikian, Sebagai contoh peraturan dasar organisasi O&P akan meliputi hal-hal seperti pada tabel berikut: Tabel Rancangan Pokok-Pokok Peraturan Dasar O&P Bagian

Aspek-aspek Penguraian

Bab I

Lokasi organisasi

Nama Organisasi dan Daerah Kerja

Lingkup pelayanan prasarana

Bab II

1. Asas organisasi 2. Tujuan organisasi 3. Tugas organisasi

Asas Tujuan dan Tugas Organisasi

Keterangan


59

Bagian Bab III

Aspek-aspek Penguraian

Keterangan

Cakupan penanganan kegiatan

Misalnya untuk saluran irigasi mencakup pengelolaan, penggunaan air, pengamanan air beserta sumbersumbernya pada jaringan tersier

1. Persyaratan Keanggotaan 2. Kewajiban dan Tanggung Jawab Anggota 3. Hak Anggota

Dimusyawarahkan di kelurahan/ desa yang dihadiri oleh wakil-wakil masyarakat yang representatif

Ruang Lingkup

Bab IV Keanggotaan Bab V Kepengurusan/ Tim Pengelola Bab VI Penutup

1. Syarat-syarat kepengurusan 2. Susunan anggota pengurus 3. Kewajiban dan tanggung jawab pengurus 4. Hak pengurus Penetapan Anggaran Rumah Tangga Oleh Rapat Anggota

Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar

60


Pembentukan Organisasi Pengelola O&P Pada prinsipnya organisasi pelaksana kegiatan pemanfaatan & pemeliharaan (atau Operasi dan Pemeliharaan, disingkat O&P) sarana & prasarana adalah organisasi KSM Lingkungan yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana itu sendiri. Atau sederhananya adalah KSM Lingkungan yang merencanakan kegiatan infrastruktur, adalah juga yang melaksanakan pembangunan fisiknya dan melaksanakan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana yang telah dibangunnya tersebut. Jadi organisasi kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan ini bukanlah suatu wadah organisasi yang lain atau baru, melainkan KSM Lingkungan yang sudah ada itu sendiri. Sejalan dengan hal tersebut maka untuk mencapai tujuan kegiatan pemanfaatan & pemeliharaan prasarana maka KSM perlu membentuk organisasi pelaksana atau Pengelola O&P untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan pemanfaatan & pemeliharaan prasarana dapat berjalan terarah, efektif, efisien menuju tercapainya tujuan pemanfaatan & pemeliharaan prasarana itu sendiri. Sejalan dengan tujuan O&P diatas, maka tugas pokok Pengelola selaku penggerak utama kegiatan atau Penanggungjawab O&P, adalah : 1) 2) 3) 4) 5)

Menyusun rencana pemanfaatan prasarana Menyusun rencana penerimaan dan belanja Pengelola Menyusun rencana kegiatan pemeliharaan, perbaikan, dan peningkatan pembangunan prasarana Mengorganisasikan kegiatan pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan pembangunan prasarana Membuat laporan pertanggungjawaban kerja Pengelolaan Sarana & Prasarana yang menjadi tanggungjawabnya.

Untuk melaksanakan hal tersebut, maka organisasi Pengelola O&P memerlukan unit atau satuan kerja dan orang-orang yang akan duduk atau bertanggungjawab sehari-hari pada setiap unit kerja tersebut (Tim Pengelola). Bentuk Pengelola O&P pada setiap KSM lingkungan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan prasarana, kemampuan warga pemanfaat dan karakteristik kelompok penerima manfaat (gender). Meski demikian, dari beberapa bentuk yang diterapkan, setidaknya terdapat pendekatan 2 bentuk yang umum dilakukan untuk setiap KSM, yaitu : satu pengelola untuk semua jenis prasarana atau satu pengelola untuk setiap jenis prasarana. Misalnya satu KSM memiliki dua jenis parasana yang dimanfaatkan yaitu Air Bersih dan Jalan maka bentuk organisasinya dapat berupa satu Pengelola untuk Air Bersih dan satu Pengelola untuk Jalan atau satu Pengelola untuk Air Bersih dan Jalan. Bentuk Pengelolaan mana yang dipilih, apakah pengelola perjenis prasarana atau satu pengelola untuk lebih dari satu jenis prasarana dalam satu KSM, hendaknya mempertimbangkan kemampuan SDM pengelola dan potensi sumber pembiayaan pemeliharaannya. Kemampuan SDM dimaksud adalah dapat berupa kemampuan manajemen pengelolaan dan ketersediaan orang yang sesuai dengan kebutuhan didalam KSM. Sedangkan kemungkinan untuk memperoleh sumber pembiayaan


61

O&P adalah berkenaan dengan potensi dari setiap prasarana untuk dapat menghasilkan/memperoleh dana dari warga pemafaat guna membiayai pemeliharaannya. Misalnya dari contoh Air bersih dan Jalan diatas, maka bila pengelolaannya dilakukan sendiri-sendiri maka potensi memperoleh pembiayaan untuk Air bersih dari pemanfaat cukup tinggi dibandingkan dengan Jalan, tetapi bila pengelolaannya adalah satu maka dapat dilakukan subsidi silang, yaitu dana yang diperoleh dari Air bersih dapat disisihkan sebahagian untuk pembiayaan pemeliharaan Jalan. Berdasarkan kedua bentuk organisasi pengelola O&P tersebut, maka maka struktur organisasi Pengelolanya hendaklah dibuat sederhan, yaitu : untuk satu jenis prasarana dapat dibuat dengan struktur organisasi yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Petugas Teknis/Lapangan dan Anggota, sedangkan untuk Pengelola yang lebih dari satu jenis prasarana maka struktur organisasinya dapat dibuat dengan struktur yang terdiri dari Ketua, Bendahara, Sekretaris, Petugas Teknis/Lapangan pada setiap jenis prasarana dan Anggota. Perbedaan kedua bentuk tersebut hanya terletak pada unit kerja Petugas Lapangannya saja, dimana untuk Pengelola yang mencakup lebih dari satu jenis prasarana maka Petugas Lapangan dibuat sesuai jumlah jenis prasarana yang dikelola. Secara diagram kedua struktur tersebut dapat digambarkan seperti gambar berikut.

KETUA

KETUA

SEKRETARIS

BENDAHARA

PETUGAS LAPANGAN

PETUGAS LAPANGAN

ANGGOTA

SEKRETARIS

BENDAHARA

PETUGAS

ANGGOTA

Struktur Organisasi Pengelola O&P

Struktur Organisasi Pengelola O&P

(Dua jenis Prasarana)

(satu jenis Prasarana)

Tugas-tugas dari setiap unit kerja tersebut, adalah : 1) Ketua, Memimpin/Penanggungjawab utama seluruh kegiatan dan usaha organisasi. Ketua bertanggung jawab atas seluruh kegiatan organisasi sesuai peraturan organisasi serta program kerja yang telah diputuskan bersama. Antara lain mencakup tugas : ¾ Mengkoordinir Tim Pengelola/pengurus O&P ¾ Mengundang dan menyelenggarakan Rapat-rapat rutin atau Musyawarah ¾ Melakukan kerjasama kemitraan dengan pemerintah desa/kelurahan, Dinas/Instansi terkait dan pihak swasta atau lainnya guna meningkatkan peroleh pembiayaan pemeliharaan atau pengembangan layanan prasarana. ¾ Mendorong peningkatan kesadaran dan kontribusi warga untuk melakukan pemeliharaan prasarana. ¾ Bersama seluruh Tim Pengelola membuat laporan baik secara berkala maupun Pertanggungjawaban Kegiatan Pengelola; ¾ Bersama seluruh Tim Pengelola, mensosialisasikan kegiatan-kegiatan pemanfaatan & pemeliharaan, khususnya kepada warga pemanfaat;

62


Bersama seluruh Tim Pengelola menyusun draft peraturan dasar, program kerja O&P dan rencana pendanaan O&P untuk ditetapkan dalam Musyawarah Warga (bila belum ditetapkan sebelumnya). Sekretaris atau bagian administrasi, melaksanakan kegiatan administrasi umum/ketatausahaan O&P, antara lain mencakup : ¾ Menyiapkan surat menyurat ¾ Mengarsip surat masuk dan surat keluar ¾ Menyimpan dan memelihara dokumen/dokumentasi kegiatan ¾ Membuat notulen rapat/ musyawarah warga pemanfaat ¾ Menginvebtarisasi anggota atau warga pemanfaat Bendahara atau bagian Keuangan, melaksanakan : ¾ Menerima dan menyimpan uang/dana O&P; ¾ Mengeluaran uang dengan persetujuan ketua ¾ Membuat dan menyimpan bukti penerimaan dan bukti pengeluaran ¾ Mencatat pembukuan keuangan O&P ¾ Membuat laporan keuangan secara periodik dan laporan pertanggungan jawab keuangan; Petugas Lapangan atau bagian Teknik, melakukan : ¾ Monitoring dan inventarisasi kondisi prasarana, ¾ Menyusun rencana kebutuhan, biaya dan jadwal pemeliharaan & perbaikan prasarana, ¾ Membimbing dan mengkoordinir pelaksanaan pemeliharaan yang dilakukan oleh warga; ¾ Melaporkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan pemeliharaan. Anggota : ¾ Mendapatkan informasi, pelayanan dan kesempatan berpartisipasi yang sama dalam setiap kegiatan; ¾ Mengikuti rapat-pertemuan/Musyawarah yang dilakukan Pengelola ¾ Melaksanakan/terlibat aktif dalam setiap kegiatan pemeliharaan yang dilakukan ¾ Membangun kebersamaan, kekompakan, persatuan dan kesatuan ¾ Memikirkan dan mengusahakan pengembangan organisasi O&P ¾ Membayar iuran atau memberikan kontribusi lainnya untuk pemeliharaan prasarana sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama. ¾

2)

3)

4)

5)

Untuk mendukung tugas-tugas Tim Pengelola yang ada, maka Ketua Pengelola dapat melakukan penugasan kepada anggota terkait aspek kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan, baik berupa kegiatan yang bersifat rutin maupun yang bersifat insidentil. Kesepakatan mengenai penugasan ini hendaknya diputuskan berdasarkan kesepakatan bersama warga pemanfaat. Contoh penugasan dalam pelaksanaan kegiatan seperti siapa yang piket atau penugasan pemeliharaan kebersihan MCK secara bergiliran.


63

Hal yang g sangat pentting dan haru us diperhatika an oleh KSM/T Tim Pengelola a adalah bahwa seluruh peratura an dasar org ganisasi yang g akan dijalankan oleh Tim T Pengelola a dan Anggo ota, seperti Anggara an Dasar/Anggaran Rumah h Tangga, Ma asa Tugas Tim m Pengelola, Program Kerrja maupun Pertangg gungjawaban n Tim Pengellola harus dibuat dan dissepakati seca ara bersama--sama oleh anggota a KSM/warga pemanfaat melalui foru um Musyawarah Warga Pemanfaat atau a forum pengambilan keputussan tertinggi organisasi KS SM yang ada (bukan diten ntukan sendirri oleh Tim Pengelola).

Adapun La angkah-langk kah teknis pen ngorganisasia an O&P ini ada alah : 1. KSM selaku orrganisasi Pe emanfaat & gumpulkan semua s warga a Pemelihara, meng pemanfaat. d pe erlunya dibenttuk pengelola a 2. Lalu dijelaskan prasarana. Dijelasskan untung ruginya bila a dibenttuk dan bila tidak dibentuk termasukk peran n masyarakat didalamnya. 3. Lalu warga w peman nfaat diminta pendapatnya a, bagaimana bentuk k organisasi pengurus p dan n g akan duduk sebaga ai siapa saja yang urus. pengu 4. Setela ah disepaka ati strukturr organisassi terma asuk susunan tim peng gelola, maka a dibuatt Berita Acarra Pembentukkan Pengelola a Pemanfaatan & Pe emeliharaan prasarana. p Bila a eresmian Pengelola, bisa a perlu lakukan pe Ca amat, Tim KMW, K Kepala a mengundang Desa, Aparat atau Tokoh Masya arakat, agar keberadaanny k ya dapat lebih h diakui dan diperhatikan. d Waktu pelaksanaan p pembentukan n organisasii Pengelola ini dilakuka an sejak aw wal persiapa an pelaksana aan kegiatan n atau sela ambat-lambattnya sebelum dimulainyya pelaksan naan kegiata an pembangu unan/fisik pra asarana. Dila akukan oleh KSM melalui forum musyyawarah warrga pemanfaa at (atau forrum musyaw warah pengam mbilan keputusan terting ggi KSM). Dan D difasilitasi oleh piah hk BKM/UPL,, Konsultan, Ka Desa/Lurrah. Bila perllu, Lakukan peresmian O&P O setelah Tim T Pengelola terbentukk, bisa meng gundang Ca amat, Tim Konsultan, K Ke epala Desa/LLurah, Apara at atau Toko oh Masyaraka at, agar kebe eradaannya da apat diakui dan d diperhatikkan.

Catatan : a. Pada prinsipnya semua s prasarrana yang te elah dibangun n harus dipe elihara. Namu un demikian, pem manfaat s setiap prasarana tid dak seluru uhnya sam ma maka mengingat pemb bentukan/peng gorganisasian n O&P disini hanya diprio oritaskan pada prasarana yang berifat umum m dan prasarana kelomp pok. Sedangkkan untuk prrasarana yan ng bersifat in ndividu atau

64


pengunaan oleh satu keluarga saja, tidak perlu dibentuk Organisasi Pengelolanya, seperti Jamban Keluarga, Saluran Limbah Rumah Tangga, karena sudah langsung dipelihara oleh masing-masing keluarga pengguna. b. Apabila terdapat beberapa KSM yang mengelola O&P prasarana yang sama atau mempunyai keterkaitan fungsional atau kesamaan penerima manfaat maka dapat saja organisasi O&Pnya disatukan, melalui pengembangan organisasi O&P, dengan alternatif yang dapat dilakukan antara lain adalah menggabungkan organisasi Pengelolanya (satu Organisasi/Tim Pengelola) atau melakukan kesepakatan kerja sama pengelolaannya.


65

Rencana Kegiatan O&P Rencana O&P pada dasarnya mencakup seluruh kegiatan yang diperlukan untuk menjamin tercapainya tujuan pemanfaatan & pemeliharaan prasarana. Secara umum pokok-pokok rencana kegiatan O&P ini adalah mencakup : 1) Kegiatan Inventarisasi/Pendataan Anggota 2) Penggalian sumber-sumber pembiayaan 3) Monitoring dan Inventarisasi kondisi prasarana; 4) Rencana Teknis Pemanfaatan dan Pemeliharaan Prasarana 5) Penyusunan RAB dan Jadwal Perbaikan (termasuk pengembangan bila perlu); 6) Rapat-rapat Berkala 7) Pelaporan secara Berkala Masing-masing kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut : 3.1. Inventarisasi/Pendataan Anggota Pendataan anggota ini sangat penting, selain untuk mengetahui jumlah dan siapa saja warga pemanfaat juga akan berkaitan dengan potensi kontribusi dalam pemeliharaan dari prasarana yang dikelola atau pengaturan pemanfaatan bila diperlukan. Hal-hal yang perlu dicatat berkaitan dengan Anggota ini adalah : Nama, Jenis Kelamin (Laki-laki / Perempuan), Alamat tempat tinggal dan Pekerjaannya, bila perlu dapat dilengkapi dengan status kondisi sosial ekonomi masing-masing. Selain itu perlu ditetapkan sebaiknya pendataan ini dilakukan secara periodik, seperti per bulan atau triwulan atau tahunan.

3.2. Penggalian sumber-sumber pembiayaan Untuk melaksanakan pemeliharaan perlu ditanamkan kesadaran kepada warga masyarakat bahwa pemeliharaan prasarana & sarana harus dilakukan oleh semua warga pemakai, baik dari segi pembiayaan maupun pelaksanaan pemeliharaan. Penjelasan lebih lanjut mengenai pembiayaan dan sumber-sumbernya dapat dilihat pada bahan bacaan 2: sumber pembiayaan.

3.3. Inventarisasi kondisi prasarana Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi prasarana yang telah dibangun, apakah ada kerusakan atau kekurangan ataupun permasalahan-permasalahan yang perlu ditangani segera. Cara pelaksanaannya adalah dengan melakukan monitoring/pengecekan langsung kelapangan, sedangkan pelakunya dapat dilakukan oleh Tim Pengelola, khususnya Petugas Lapangan/Teknis

66


sendiri atau Penugasan kepada anggota secara rutin dan bergilir. Anggota dapat dibagi menjadi beberapa grup untuk melakukan kegiatan ini secara bergiliran misalnya per RT atau KK. Waktu pengecekan dapat diatur sesuai dengan kesepakatan diantara anggota, seperti mingguan atau bulanan.

Agar proses kegiatan inventarisasi kondisi prasarana ini berjalan secara efektif maka perlu dilakukan fokus pengecekan yaitu pada setiap jenis system atau bagian bagian prasarana. Halhal yang perlu dicatat pada saat inventarisasi satiap komponen system prasarana tersebut, adalah : jumlah/volume yang ada, kondisi pada saat pengecekan, apakah baik atau rusak. Kemudian bila ada kerusakan, dapat juga ditentukan rencana penanganan/perbaikannya, termasuk berapa perkiraan biayanya. Dari hal tersebut juga dapat ditentukan apakah tingkat kerusakannya ringan atau dapat diselesaikan melalui pemeliharaan rutin atau permasalahannya adalah berat dan harus dilakukan perbaikan khusus. Juga dapat ditentukan apakah tingkat kerusakan tersebut sangat mendesak untuk segera ditangani atau dapat ditunda demi untuk menjaga kualitas perbaikan. 3.4. Rencana Teknis Pemanfaatan & Pemeliharaan Prasarana Penjelasan mengenai rencana teknis, dapat dilihat pada bahan bacaan 3:jenis-jenis rencana teknis. 3.5. Penyusunan RAB dan Jadwal Perbaikan Penyusunan Rencana Anggaran Biaya dan Jadwal Pelaksanaan Perbaikan, pada dasarnya dibuat sesuai kebutuhan dilapangan. Artinya bahwa kegiatan ini dilakukan karena ada kebutuhan perbaikan kerusakan prasarana. Kegiatan ini pada dasarnya merupakan tindaklanjut hasil inventarisasi kondisi prasarana. Dimana ternyata ditemui adanya kerusakan yang perlu dilakukan perbaikan. Adapun pelaksanan kegiatan perbaikan ini dapat dilakukan pada saat pemeliharaan rutin atau berkala atau insidentil. Disini juga dapat termasuk rehabilitasi dan perbaikan besar, yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi prasarana dari kondisi yang sudah tidak layak menjadi layak kembali. Perhitungan RAB disini pada prinsipnya adalah menentukan berapa besar dana yang diperlukan, termasuk apa saja kebutuhan perbaikan tersebut sedangkan Jadwal disini adalah menentukan kapan waktu kegiatan perbaikan tersebut akan dilaksanakan, termasuk berapa lama pelaksanaannya. Secara lebih detail bagaimana langkah-langkah perhitungan RAB dan Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan, dapat dilihat pada bahan bacaan 4: Penyusunan RAB dapat mengacu pada buku Petunjuk Teknis Tatacara Persiapan dan Perencanaan Teknis Kegiatan Lingkungan (Penyusunan Proposal).

3.6. Rapat-rapat rutin

Rapat rutin dapat dilakukan tiap bulan atau periode waktu tertentu yang disepakati, dilakukan untuk melihat atau mengevaluasi hasil-hasil kegiatan pemeliharaan yang telah


67

dilakukan dan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan (memutuskan rencana penyelesaiaan masalah), atau agenda lain yang dianggap penting untuk dibahas bersama. Pertemuan ini dipimpin oleh Ketua, jika memang diperlukan peserta rapat rutin tidak hanya pengurus namun juga dari masyarakat yang berkepentingan dalam kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana yang bersangkutan. Pada setiap rapat harus selalu dibuat daftar hadir peserta dan catatan hasil rapat (notulen) dan diarsipkan oleh sekretaris.

3.7. Pelaporan secara berkala Pelaporan seluruh kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan merupakan tanggung jawab ketua kelompok dibantu oleh Tim Pengelola. Dalam laporan tersebut terkandung unsur-unsur sebagai berikut : a) Pelaporan Keuangan Pelaporan keuangan dilakukan oleh bendahara. Dalam kaitan dengan kegiatan tersebut bendahara melaporkan penerimaan dan pengeluaran baik berkaitan dengan administrasi Pengelola maupun yang berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan. Laporan ini mencakup minimal : keadaan kas, laporan penerimaan yang diperoleh dari sumbersumber pendanaan, laporan pengeluaran baik untuk kegiatan administrasi maupun kegiatan pemeliharaan/perbaikan, terjadi baik Iuran/Retribusi, Donatur b) Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Laporan kegiatan, mencakup laporan hasil pelaksanaan pemeliharaan rutin, berkala dan insidentil, termasuk hasil Inventarisasi kondisi prasarana maupun hasil-hasil pertemuan yang dilaksanakan. c) Data Mengenai Barang Inventaris Data dan penggunaan barang inventaris kelompok perlu dilaporkan untuk mengetahui jumlah, jenis, dan kondisi barang yang ada. Hal ini dilakukan untuk memperkirakan kebutuhan penambahan ataupun perbaikan barang untuk masa yang akan datang.

68


Pembiayaan Yang membiayai kegiatan O&P pada dasarnya adalah warga pemanfaat prasarana berlandaskan gotong royong dan kasadaran bahwa pemeliharaan, perbaikan dan pengembangan prasarana adalah tugas bersama seluruh warga pemanfaat, karena prasarana tersebut memang milik semua warga pemanfaat, bukan milik pemerintah atau aparat. Meskipun demikian, Ini tidak berarti bahwa menutup peluang bagi Pengelola untuk mendapatkan sumber dana lain diluar dari warga pemanfaat prasarana.

Dana pemeliharaan dapat berasal dari berbagai sumber, namun perlu usaha untuk menggali sumbersumber dana tersebut. Sumber dana potensial pendanaan kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dapat diperoleh dari kontribusi masyarakat pengguna, pihak swasta (yang juga turut memetik manfaat dari pembangunan prasarana tersebut), serta pemerintah (pemerintah Desa/Kelurahan, Dinas/Instansi terkait setempat). Masing-masing sumber tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Bantuan pemerintah Kepala Desa/Lurah dapat memberikan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan yang sudah dituangkan dalam peraturan desa. Besarnya tentu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing desa. Selain itu bisa dari Subsidi dari Dinas/Instansi Teknis terkait dikabupaten/Kota. Umumnya bantuan dari Pemerintah ini memungkinkan jika terjadi kerusakan berat yang memerlukan perbaikan besar pada fasilitas umum atau fasilitas vital seperti jalan, jembatan, tambatan perahu dan saluran air, ataupun prasarana lainnya.

2) Bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat Bantuan yang dimaksudkan disini, seperti dari organisasi lain atau perusahaan swasta. Umumnya potensi bantuan ini akan ada bilamana terjadi pemanfaatan bersama suatu prasarana. Misalnya jalan yang dibangun masyarakat juga dipergunakan oleh pihak lain tersebut.

3) Usaha-usaha sah lain dari pengurus Usaha lain yang dimaksud disini misalnya adalah adanya pemberlakuan aturan bagi pemasangan baru. Bisa juga upaya-upaya lain yang dimungkinkan.


69

4) Kontribusi warga pemanfaat Salah satu alternatif sumber pembiayaan O&P adalah melalui kontribusi warga sesuai dengan budaya setempat dan kesepakatan yang telah dilakukan. Hal ini merupakan bentuk kompensasi pemanfaat terhadap penggunaan prasarana tersebut.

Adapun jenis kontribusi atau sumbangan warga pemanfaat adalah : a. Sumbangan berupa uang, yang didapatkan dari iuran anggota kelompok pemanfaatan dan pemeliharaan, ataupun retribusi dari penggunaan prasarana secara langsung. b. Sumbangan selain uang seperti material, penyediaan fasilitas penunjang, tenaga kerja, peralatan dalam rangka kegiatan pemeliharaan Sedangkan cara pengumpulan dana tersebut adalah bergantung pada kondisi sosial budaya masyarakat setempat, yang secara umum terbagi atas dua golongan sebagai berikut : a. Sumbangan/iuran ditarik langsung pada saat menggunakan prasarana yang bersangkutan, hal ini dapat diberlakukan untuk para pengguna yang tidak secara rutin menggunakan prasarana. Hal ini bisa diterapkan untuk individu atau perusahaan swasta yang menjadi pengguna prasarana yang bersangkutan. Sebagai contoh adalah tambatan perahu, fasilitas penggilingan padi, dan lain-lain. b. Sumbangan/Iuran rutin, hal ini dapat diberlakukan untuk pengguna prasarana yang secara rutin menggunakan prasarana yang bersangkutan seperti irigasi, penyewa kios di pasar, MCK, fasilitas air bersih dan prasarana lainnya. Hal yang sangat penting dan harus diperhatikan berkaitan dengan “iuran/retribusi” yang akan diberlakukan oleh KSM/Tim Pengelola adalah bahwa hendaknya disesuaikan dengan situasi budaya dan kemampuan warga pemanfaat dan kebutuhan akan biaya pemeliharaan/perbaikan. Besarnya iuran atau retribusi yang akan dikenakan baik perorangan atau per keluarga yang memanfaatkan prasarana harus dimusyawarahkan dan disepakati secara bersama-sama oleh seluruh anggota KSM/warga pemanfaat yang ada Bentuk Iuran/retribusi sangat dipengaruhi oleh beberapa hal berikut : SKALA PELAYANAN PRASARANA Skala pelayanan merupakan cakupan luas daerah (jumlah warga pemanfaat) yang dapat dilayani oleh suatu prasarana. Berdasarkan pada cakupan layanan prasarana yang dibangun maka secara umum prasarana yang dibangun melalui PNPM Mandiri Perkotaan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu: a. Prasarana Umum (Publik), Setiap orang boleh mempergunakan prasarana tersebut. Dalam arti bahwa tidak ada orang yang dapat dikecualikan dalam penggunaannya, misalnya jalan. b. Prasarana Kelompok, Prasarana yang hanya dapat manfaatkan oleh sekelompok orang, misalnya saluran irigasi. Yang mempergunakan saluran irigasi ini antara lain adalah petani-

70


petani yang mempunyai lahan di sekitar saluran irigasi tersebut, orang-orang yang mempunyai kolam di sekitarnya, dll. c.

Prasarana Pribadi/Individual, Prasarana yang hanya dapat dimanfaatkan oleh orang seorang/individual. Prasarana ini biasanya dibangun oleh perseorangan/keluarga untuk mencukupi kebutuhannya, misalnya jamban keluarga. Pemakai jamban tersebut adalah keluarga yang membangunnya.

Skala pelayanan prasarana sangat ditentukan oleh jenis prasarana yang dibangun. Apakah prasarana itu menyentuh kebutuhan semua keluarga atau masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya jalan akan memiliki skala pelayanan yang cukup luas dibandingkan dengan MCK yang skala pelayanannya hanya pada warga pemanfaat disekitarnya (kelompok tertentu) saja.

Gambar tersebut memperlihatkan skala pelayanan sebuah ruas jalan dan MCK pada suatu kelurahan/desa. Rumah tangga yang digambarkan dengan kota-kotak tersebut adalah penerima manfaat dengan adanya pembangunan jalan tersebut, tanpa harus memperhatikan rumah tangga apakah berada di dalam maupun di luar desa. Sedangkan MCK hanya dimanfaatkan oleh keluarga disekitarnya saja (4 rumah). Identifikasi pelayanan ini sangat penting untuk melihat seberapa banyak jumlah warga pemanfaat dapat dilibatkan. Selain itu, identifikasi prasarana berdasarkan jenisnya ini akan menentukan “mudah tidaknya pembiayaan (cost recovery)” prasarana untuk operasi dan pemeliharaan. Sebagai contoh seperti tabel berikut.

Tabel Kemungkinan Cost Recovery Berdasarkan Jenis Prasarana Prasarana Umum

Prasarana Kelompok


71

Kemungkinan mudah menarik “retribusi”

-

Tambatan perahu

Kemungkinan sulit menarik “retribusi”

-

Jalan Jembatan

-

Saluran irigasi Lntai jemur Gudang penyimpanan MCK Air bersih

MANFAAT YANG DITERIMA OLEH MASYARAKAT Khusus untuk prasarana yang termasuk dalam prasarana umum, seperti jalan, jembatan, tambatan perahu, pasar, dll, perlu dipikirkan apakah memiliki skala pelayanan yang lebih luas, sehingga perlu diidentifikasi hal-hal sebagai berikut : a. Penerima manfaat langsung Yaitu Warga yang memperoleh manfaat secara langsung karena mempergunakan prasarana yang bersangkutan. Sebagai contoh adalah prasarana jalan, penerima manfaat langsung adalah orang yang mempergunakan jalan tersebut. Orang tersebut akan memperoleh manfaat dengan kemudahan dalam transportasi, waktu tempuh menjadi pendek dll. b. Penerima manfaat tidak langsung Yaitu Warga yang memperoleh manfaat dari pembangunan prasarana tanpa harus mempergunakan prasarana tersebut. Sebagai contoh adalah pembangunan prasarana jalan, penerima manfaat tidak langsung misalnya orang yang mempunyai toko/warung di pinggir jalan tersebut, orang yang mempunyai tanah di pinggir jalan tersebut karena harga tanah meningkat dll. Besarnya manfaat yang diterima oleh seseorang akan mempengaruhi kemungkinan dapat tidaknya penerima manfaat tersebut dikenai “iuran/retribusi”. Semakin besar manfaat yang diterima, maka semakin besar kemungkinan dikenakan iuran/retribusi. PROFIL KELOMPOK PENERIMA MANFAAT Tinjauan profil kelompok pemanfaat terutama dipergunakan untuk prasarana yang termasuk dalam public goods/parasarana umum, kelompok pemanfaat sangat beraneka ragam tergantung pada berbagai karakteristik tertentu, misalnya : 1. Karakteristik Fungsional : Klasifikasi berdasarkan karakteristik fungsional berkaitan dengan posisi pengguna dalam kaitannya dengan pemanfaatan prasarana. Misalnya : a. Bis yang memanfaatkan prasarana jalan maka kelompok pengguna dapat diklasifikasikan sebagai berikut : Perusahaan bis Sopir bis Penumpang bis b. Perahu yang memanfaatkan prasarana tambatan perahu maka kelompok pengguna dapat diklasifikasikan sebagai berikut : Pemilik perahu

72


Pengemudi perahu Penumpang perahu Karakteristik penerima manfaat akan mempengaruhi kemungkinan dapat tidaknya penerima manfaat tersebut dikenai “iuran”. Semakin banyak orang menerima manfaat, maka semakin besar kemungkinan dikenakan retribusi. 2. Karakteristik Sosial Ekonomi : Tinjauan terhadap karakteristik sosial ekonomi adalah berdasarkan status sosial ekonomi kelompok pemanfaat, dapat mencakup : a. Frekwensi Penggunaan Prasarana, Sebagai contoh adalah seorang petani yang memanfaatkan prasarana tertentu dapat dikelompokkan menjadi : Petani yang memiliki lahan cukup luas Petani pemilik lahan sempit Petani penggarap Dapat dilihat sampai seberapa banyak frekwensi penggunaan prasarana oleh ketiga kelompok pemanfaat tersebut. Frekwensi penggunaan prasarana kemungkinan akan dapat mempengaruhi besarnya “iuran” yang dapat ditarik dari pengguna. Semakin sering seseorang/sekolompok menggunakan prasarana maka semakin besar pentensi dikenakan iuran dan sebaliknya.

b. Tingkat kemampuan ekonomi masyarakat, Misalkan seseorang yang menggunakan Air Bersih, maka dapat dikelompokan apakah tergolong : warga Mampu; warga Kurang Mampu (miskin) Dapat dilihat apakah sesorang tergolong mampu atau tidak mampu secara ekonomi. Hal ini juga akan mempengaruhi besarnya iuran yang akan dikenakan. Semakin mampu seseorang maka semakin besar potensi nilai iuran yang dikenakan.


73

Jenis-jenis Rencana Teknis a. Rencana Teknis Pemanfaatan Prasarana Rencana teknis pemanfaatan atau penggunaan prasarana yang dimaksudkan disini adalah berkaitan dengan penggunaan prasarana sesuai fungsi utamanya. Dalam kaitan ini, ada 2 hal prinsip yang harus diperhatikan, yaitu : 1) Penggunaan Prasarana Secara Optimal Setiap jenis prasarana yang dibangun tentu mempunyai cara penggunaan tertentu pula. Artinya bahwa jenis prasarana yang berbeda tentu mempunyai cara penggunaan yang berbeda pula, sesuai dengan jenis prasarananya. Banyak ditemukan dilapangan adanya pemakaian prasarana yang tidak sesuai dengan fungsi yang sesungguhnya dari prasarana tersebut atau fungsinya berubah, misalnya prasarana MCK atau saluran irigasi juga dipergunakan sebagai tempat memandikan kerbau, Lantai Jemur dipergunakan sebagai tempat parkir atau bermain, jalan Sirtu/jembatan kayu yang seharusnya untuk mobil beban ringan tetapi dilalui oleh Mobil bermuatan berat, dll. Apabila terjadi kesalahan penggunaan seperti ini maka akan berakibat pada kerusakan yang lebih cepat sehingga prasarana tersebut tidak dapat dipergunakan lebih lama. Untuk menghindari penggunaan prasarana di luar peruntukannya tersebut maka perlu dibuat dan disepakati cara penggunaan prasarana secara benar atau sesuai fungsinya. Setelah ditetapkan kemudian perlu di sosialisasikan agar dipahami dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua warga pemanfaat.

Secara rinci tatacara pemanfaatan setiap prasarana dapat mengacu pada tatacara pemanfaatan prasarana yang telah ditetapkan sesuai buku Petunjuk Teknis Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.

2) Pengaturan Penggunaan Prasarana Untuk prasarana tertentu diperlukan pengaturan penggunaan prasarana, agar tidak terjadi konflik ataupun tidak sesuai dengan fungsi utamanya. Pengaturan ini dilakukan dengan membagi jadwal giliran penggunaannya. Tentunya cara pengaturan penggunaan prasarana ini juga harus disesuaikan dengan kebutuhan pemanfaatan dan jenis prasarannya. Sebagai contoh, perlu dilakukan pengaturan pemakaian air Irigasi atau air bersih pada saat-saat tertentu agar semua pemanfaat dapat memperoleh manfaat yang sama dan tetap optimal. Hal penting yang perlu diperhatikan juga disini adalah bilamana diperlukan suatu pengaturan semacam ini maka harus disepakati bersama oleh semua warga pemanfaat.

b. Rencana Teknis Pemeliharaan Prasarana

74


Rencana pemeliharaan merupakan serangkaian kegiatan pemeliharaan yang dilakukan untuk menjaga prasarana agar tidak rusak atau tetap berfungsi secara optimal. Rencana pemeliharaan disini mencakup pemeliharaan yang dilaksanakan secara rutin, berkala dan insidentil/mendesak. o Pemeliharaan rutin dilakukan secara terus menerus, biasanya dalam periode waktu seperti setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan. Umumnya kegiatan ini bersifat pekerjaan pencegahan untuk menjaga agar prasarana tidak rusak, biasanya terdiri atas tugas-tugas yang berulang-ulang dengan teknik yang sederhana, misalnya kegiatan pembersihan. o Pemeliharaan Berkala dilakukan dalam periode waktu tertentu misalnya setiap 3 bulan, setiap 6 bulan atau setiap tahun. Umumnya kegiatannya mencakup kegiatan pemeliharaan yang sudah dapat diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu, seperti perawatan dan semua perbaikan ringan serta penggantian bagian-bagian kecil/sekunder, termasuk perbaikan sederhana. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kondisi prasarana pada tingkat kemampuan yang dimilikinya atau fungsi secara yang seharusnya dari parasaran. Misalnya kegiatan pengecatan komponen prasarana, pemberian pelumas pada pintu air, penggantian kran air yang rusak, dll. o Pemeliharaan Insidentil/mendesak, pekerjaan yang mendesak yang memerlukan penanganan segera, yang umumnya tidak direncanakan terlebih dahulu. Sifat kemedesakan ini biasanya karena dapat membahayakan pemanfaat, Bisa membawa akibat kerusakan besar atas milik pribadi masyarakat (seperti rumah, lahan produktif, dll) dan kerusakan yang bisa menjadi penyebab kerusakan yang lebih besar. Misalnya penggantian lantai jembatan, kerusakan akibat banjir/ longsor, dll. Pelaksanaan kegiatan ini pada dasarnya adalah menjadi tanggungjawab bersama warga pemanfaat, dilakukan secara bersama-sama dan dikoordinir oleh Petugas Lapangan. Selain hal tersebut, juga dapat dilakukan dengan cara Penugasan kepada anggota secara rutin dan bergilir. Misalnya anggota dapat dibagi menjadi beberapa grup untuk melakukan kegiatan ini secara bergiliran misalnya per RT atau KK. Waktu pelaksanaannya dapat diatur sesuai periode pemeliharaan rutin prasarana, seperti harian, mingguan atau bulanan. Untuk kegiatan perawatan seperti pemberian pelumas pada mesin pompa, pintu air, atau perbaikan kecil seperti penutupan lubang-lubang kecil pada jalan yang rusak hendaknya dilakukan oleh Petugas atau penugasan kepada warga yang mempunyai pengalaman melakukan hal tersebut agar tetap sesuai dengan standar perawatan yang benar. Setiap jenis prasarana telah dilengkapi dengan standar teknis pemeliharaan baik rutin maupun berkala. Oleh karena itu, maka penentuan jenis kegiatan atau hal-hal yang perlu dilakukan dalam pemeliharaan ini hendaknya mengacu pada Pedoman Teknis Pembangunan Prasarana, khususnya pada Bagian Pemeliharaan. Selain penentuan jenis kegiatan dan pemahaman cara pelaksanaannya, pada tahap ini juga penting untuk disepakati bersama bagaimana pembiayaannya, berapa besarnya dan dari mana sumbernya.


75

Rencana Anggaran Biaya A. Penyusunan RAB Informasi atau data-data awal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan penyusunan RAB : 1. Harga Satuan Upah/Bahan/Alat yang telah disurvey sebelumnya 2. Gambar-gambar rencana kegiatan/prasarana yang akan dibangun/diperbaiki, yang memperlihatkan ukuran-ukuran/dimensi kegiatan, sepeti panjang, lebar/tebal, tinggi, dll. Termasuk Spesifikasi teknis kegiatan, misalnya plasteran campuran 1 semen : 3 pasir, dst. 3. Menyiapkan formulir perhitungan RAB yang diperlukan. Setelah data-data hasil kegiatan tersebut (poin 1,2,3) diperoleh maka proses perhitungan RAB dapat dilakukan sesuai langkah-langkah berikut : 1) Perhitungan Volume/Kuantitas Pekerjaan Langkah – langkah Perhitungan Volume Pekerjaan : 1. Tentukan jenis pekerjaan/kegiatan apa yang akan dilakukan/diperbaiki. Untuk menentukan jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan perlu dibuat gambar/sketsa pekerjaan yang akan dibuat/diperbaiki tersebut. Dari gambar tersebut dapat diketahui kegiatankegiatan apa saja yang harus dilakukan untuk membangun melaksanakan kegiatan tersebut sampai selesai. Apabila gambar-gambar tidak tersedia maka diperlukan orang yang sudah mempunyai pengalaman dalam melakukan pekerjaan yang sama dengan prasarana yang hendak dibuat, misalnya tukang atau mandor bangunan. 2. Lakukan perhitungan kuantitas/volume tiap jenis/item pekerjaan. Volume pekerjaan yang dimaksudkan disini adalah banyaknya pekerjaan yang harus dibuat (rencana) menurut satuan pengukuran pekerjaannya, misalnya pasangan batu kali sebanyak 5 meterkubik. Agar diperoleh ketelitian dan memudahkan perhitungan volume pekerjaan maka sebaiknya perhitungan dilakukan per item pekerjaan sesuai urutan item pekerjaan pada daftar yang telah dibuat sebelumnya. Cara melakukan perhitungan dapat dibuat format Tabel Contoh perhitungan Volume Pekerjaan sederhana sebagai berikut :

76


No

Uraian Pekerjaan

Satuan

Sketsa dan Perhitungan

Volume

T= 20cm

1.

Lapis Bawah (Sirtu)

Pondasi Kelas C

M3

L= 2m

80

P (panjang)= 200m

Vol. = P x L x T = 200 x 2 x 0,2 = 80 Dst.

3. Buat Rekapitulasi Daftar Kuantitas/Volume seluruh pekerjaan. Bila jenis kegiatan untuk melakukan perbaikan lebih dari satu jenis, sebaiknya buatlah Daftar Rekapitulasi Kuantitas ini berupa tabel yang menggambarkan/memuat volume dan satuan tiap jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Adapun Contoh bentuk fomatnya adalah seperti pada tabel berikut.

Cara Pengerjaan Formulir :


77

9 9 9 9

No. Urut : Isi nomor urut jenis pekerjaan; Uraian Pekerjaan : Diisi nama jenis pekerjaan Satuan : Diisi dengan satuan pengukuran pekerjaan Volume/Kuantitas Diisi dengan nilai volume pekerjaan

2) Perhitungan Volume/Kuantitas Kebutuhan Tenaga Kerja, Bahan, Alat Sebagai dasar perhitungan Volume Kebutuhan Bahan, Tenaga kerja dan peralatan yang akan digunakan untuk menyelesaikan seluruh kegiatan perbaikan adalah Hasil Perhitungan Kuantitas/Volume tiap item Pekerjaan sebelumnya.

Langkah – langkah Perhitungan Volume Kebutuhan Tenaga Kerja, Bahan dan Alat untuk seluruh kegiatan proyek :

1. Buatlah Perhitungan kebutuhan tenaga kerja/bahan/alat tiap jenis pekerjaan. Cara pelaksanaannya adalah : a. Setiap item pekerjaan, perlu diidentifikasi/ditentukan semua jenis/macam dari : Tenaga Kerja yang diperlukan, misalnya Mandor/ketua kelompok, Tukang, Pekerja; Material/bahan yang dibutuhkan, misalnya pasir, semen, besi, dll; Peralatan Kerja yang dibutuhkan, misalnya beton molen, mesin gilas, dll. Untuk alat seperti cangkul, linggis, ember dapat dikelompokan menjadi satu set alat dan biasa disebut alat bantu; b. Kemudian harus ditentukan/diketahui besarnya kebutuhan dasar untuk menyelesaikan satu satuan pengukuran pekerjaan tersebut atau biasa disebut koefisien dari setiap jenis/macam Tenaga Kerja, Material/bahan, Peralatan Kerja. Misalnya membuat 1 meter kubik pasangan batu kali membutuhkan 1,2 meter kubik batu kali, dst. c. Hasil identifikasi dan koefisien masing-masing tenaga kerja, bahan dan alat dicatat untuk masing-masing item pekerjaaan yang ada. d. Berdasarkan data hasil poin a,b, Lakukan perhitungan kebutuhan untuk semua jenis/item kegiatan selesai. Sebagai dasar acuan jenis-jenis pekerjaan dapat mengacu pada Daftar Kuantitas Pekerjaan yang telah dibuat sebelumnya. e. Prinsip dasar perhitungan Volume kebutuhan ini adalah : kebutuhan dasar tiap jenis bahan/alat/tenaga kerja dikali volume pekerjaannya. ¾ ¾ ¾

Untuk memudahkan proses perhitungan tiap item pekerjaan maka dapat dibuat formulir seperti Formulir RAB-3 berikut :

78


Co ontoh Formuliir Perhitungan n Kebutuhan tiap item pekkerjaan : Jenis Kegiatan : _________________________ m Pekerjaan : _________________________ Item

Cara Peng gerjaan Formulir : 9 9 9 9

Uraian n : Diisi nama tiap jenis kom mponen biaya a Tenaga Kerj rja, Bahan, Pe eralatan yang sesuai kebutuhan pekerjaan p terssebut; n : Diisi denga an satuan pen ngukuran tiap p jenis kompo onen biaya pe ekerjaan Satuan Volume/Kuantitas per p satu satua an pekerjaan (koefisien): Diisi D dengan nilai n volume persatuan pekerjaan Jumlah h/Volume Keb butuhan : Diissi dengan nila ai Volume/kebutuhan untu uk masing-ma asing Tenaga Kerja, Baha an dan Alat. Caranya C Tuliskkan hasil Perkkalian antara angka Koefisien dengan Volume Item Pekerjaan;;

2. Buat Rekapitulasi R K Kebutuhan total Tenaga ke erja, bahan dan d alat yang g diperlukan untuk menye elesaikan selu uruh kegiatan.. Dasar perhitungan rekapitulasi ini adalah hasil perhitu ungan volum me kebutuhan n tiap pekerjaan (lihat lan ngkah 1 diata as). Prinsip perhitunganny p ya adalah Jum mlah total ma asingmasing g kebutuhan tiap jenis/ma acam dari Ten naga Kerja, Bahan B dan Ala at yang dibutu uhkan pada tiap t jenis pekkerjaan dijum mlahkan untuk seluruh jen nis pekerjaan n yang ada. Untuk U

Baha an Serahan | Kumpulan K Baha an Serahan Pellatihan UPL Lo okasi Siklus Tah hun 2 & 3

79 9

memudahkan proses perhitungan maka dapat dibuat tabel bantu seperti berikut (lihat halaman berikutnya):

Cara Pengerjaan Formulir : 9 9 9 9 9

No : Diisi Nomor urut pekerjaan; Uraian Pekerjaan : Diisi nama tiap jenis pekerjaan; Kolom Volume Kebutuhan Tenaga Kerja (Mandor/Ka. Tukang, Tukang,Pekerja) diisi nilai volume/jumlah masing-masing sesuai jenis pekerjaannya; Kolom Volume Kebutuhan Bahan dan Volume Kebutuhan Alat, prinsip pengisiannya sama dengan Volume Kebutuhan Tenaga Kerja Baris Total pada setiap kolom kebutuhan : Diisi hasil penjumlahan Volume Kebutuhan dari kegiatan pertama (baris teratas) sampai kegiatan terakhir (baris terbawah);

Hasil perhitungan rekapitulasi ini akan menjadi masukan volume total kebutuhan untuk perhitungan biaya. Salinlah nilai-nilai total dari setiap jenis kebutuhan yang ada pada tabel tersebut kedalam Formulir Rencana Anggaran Biaya Tabel bantu Perhitungan Rekapitulasi Kebutuhan Total Pekerjaan :

Alat Bantu

Dst….

(Buah) (…..)

Mesin Gilas

(M3)

(Jam) (Jam)

(Set)

(….)

Beton Molen

(M3)

Vol. Kebutuhan Alat Dst….

Bt. Kali

(M3)

Bt Bata

Kerikil

(HOK) (HOK) (HOK) (HOK) (Zak)

Pasir

Volume Kebutuhan Bahan Semen

Pekerja

Tukang

Uraian Pekerjaan

Ka. Tukang

No

Mandor

Vol. Kebutuhan T. Kerja

1 2 dst

Total

3) Perhitungan Anggaran Biaya (RAB) Sebagai dasar perhitungan RAB kegiatan adalah jumlah kebutuhan tenaga kerja, material/bahan, peralatan yang diperlukan. Prinsip dasar perhitungan RAB BLM ini pada dasarnya merupakan penjumlahan biaya dari setiap komponennya, yaitu komponen biaya tenaga kerja, bahan dan peralatan, secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut :

80


No

Komponen Biaya

1.

Tenaga Kerja (Mandor/K.Klp, Tukang,Pekerja, dlll)

2.

Material/Bahan Bangunan

Satuan

Alat/Peralatan Kerja (pacul, pengaduk semen, ember beton, dll)

Nilai/Biaya

(Rp)

(Rp.)

HOK

Jumlah Org TK dikali jumlah hari kerja yang yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan (untuk tiap jenis TK.)

Sesuai Nilai Upah harian setempat.

Jum. HOK x Upah perhari

Sesuai satuan jenis bahan (m2,m3,zak, dll)

Sesuai jumlah kebutuhan bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan (untuk tiap jenis Bahan)

Sesuai Harga satuan dasar tiap jenis bahan termasuk biaya transportnya sampai dilokasi.

Jumlah Volume x Harga Satuan Dasar Bahan

Sesuai satuan jenis Alat (bh, zak, dll)

Sesuai jumlah kebutuhan peralatan kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan (untuk tiap jenis Peralatan kerja)

Sesuai Nilai pembelian/ pembuatan/ sewa, untuk tiap jenis Alat

Jumlah Volume x Harga Satuan Alat

(Pasir, Batu, Semen,dll)

3.

Harga Satuan Volume

B. Penyusunan Jadwal Pelaksanaan. Secara sederhana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah formulir yang menggambarkan rencana waktu pelaksanaan dari semua jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.. Adapun Rencana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ini berisi : 1) Jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan; 2) Volume dari setiap jenis kegiatan yang harus dibuat; 3) Waktu pelaksanaan dari setiap jenis kegiatan (Durasi); Adapun Prinsip pembuatan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan yaitu Kegiatan yang akan dilakukan digambarkan dalam bentuk balok pada skala waktu.

Langkah-langkah pembuatannya adalah sebagai berikut : 1. Tentukan/Identifikasi semua jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan untuk membangunan prasarana; 2. Buat urut-urutan pelaksanaan semua jenis kegiatan tersebut. 3. Tentukan Volume tiap jenis kegiatan (termasuk satuannya);


81

4. Tentukan ”lamanya waktu pelaksanaan setiap jenis kegiatan (biasa disebut juga durasi)”. Satuan durasi ini dapat dinyatakan dalam hari, minggu, bulan dan seterusnya; 5. Gambarkan ”waktu pelaksanaan” dari masing-masing jenis kegiatan dalam bentuk bagan balok pada skala waktu. Langkah-langkah tersebut dapat diuraikan untuk implementasi PNPM MP, sebagai berikut : 1. Menentukan Jenis-jenis Kegiatan Jenis-jenis kegiatan yang dibuat pada Rencana Jadwal Pelaksanaan Infrastruktur adalah mengikuti jenis-jenis kegiatan yang ada pada daftar Kuantitas Pekerjaan (lihat Formulir RAB-2).

2. Membuat Urut-Urutan Kegiatan; Kegiatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur adalah kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis (berurut-urutan) untuk menghasikan bangunan/infrastruktur. Urutan atau susunan kegiatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut dibuat berdasarkan urut-urutan (logika) pelaksanaan kegiatan dilapangan. Berikut diberikan contoh kegiatan yang tidak terurut dan terurut :

Daftar Kegiatan Pelaksanaan Membuat Drainase Kegiatan Tidak Terurut 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Pembersihan Lapangan Pemasangan Bouwplank Urugan Pasir dasar saluran Galian Tanah Urugan kembali tanah bekas galian Pasangan Batu Kali Meratakan & pemadatan Tanah urugan Plesteran dan acian

Kegiatan Terurut 1) 2) 3) 4) 5)

Pembersihan Lapangan Pemasangan Bouwplank Galian Tanah Urugan Pasir dasar saluran Pasangan Batu Kali

6) Urugan kembali tanah bekas galian 7) Meratakan & pemadatan Tanah urugan 8) Plesteran dan acian

Untuk menyusun urut-urutan pelaksanaan kegiatan dari suatu pembangunan infrastruktur maka perlu mempelajari gambar-gambar bangunan yang akan dibuat serta metode pelaksanaan pekerjaan yang akan digunakan. Metode pelaksanaan pekerjaan disini lebih kepada menetapkan apakah pekerjaan akan dikerjakan secara padat karya (dengan tenaga manusia) atau menggunakan peralatan berat seperti alat excavator, bulldozer, dll.

82


Cara penulisan urutan kegiatan lazimnya disusun/ditulis dari atas kebawah, sehingga secara sederhana susunan tersebut dapat memberikan gambaran bahwa suatu kegiatan dilaksanakan setelah selesai kegiatan sebelumnya (kegiatan nomor diatasnya) kemudian dilanjutkan dengan kegiatan berikutnya (kegiatan nomor dibawahnya). Contoh : Dari Tabel diatas (Kolom Kegiatan Terurut), dapat dilihat bahwa Kegiatan Pasangan Batu Kali dilaksanakan setelah selesai “Kegiatan Memasang Pasir Urug didasar saluran” dan selanjutnya diikuti oleh “Kegiatan Urugan/Timbunan kemabli tanah bekas galian”. Demikian seterusnya. Sebagai alat bantu sederhana untuk mengecek urut-urutan kegiatan pembangunan infrastruktur, maka terhadap setiap kegiatan dapat dibuat pertanyaan : • Apakah Kegiatan ini didahului oleh kegiatan sebelumnya (kegiatan diatasnya)? • Apakah kegiatan ini diikuti oleh kegiatan berikutnya (kegiatan dibawahnya) ? Hasil akhir kegiatan tahap ini, maka buatlah tabel seperti pada tahap pertama, tetapi semua kegiatan-kegiatannya sudah dibuat berurutan.

3. Menentukan Volume Kegiatan Seperti halnya pada tahap identifikasi jenis kegiatan, maka pada langkah ini, Volume setiap jenis kegiatan dapat langsung mengikuti hasil hitungan yang sudah ada pada Daftar Kuantitas Pekerjaan yang telah dibuat sebelumnya. 4. Menentukan Waktu Pelaksanaan kegiatan Yang dimaksudkan dengan Waktu pelaksanaan kegiatan (Durasi) disini adalah jumlah waktu (boleh hari, minggu dan seterusnya) yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Misalnya 5 hari waktu yang dibutuhkan untuk membuat pondasi. Cara menentukan jumlah waktu yang dibutuhkan (durasi) untuk setiap jenis kegiatan dapat dilakukan secara teori (perhitungan) atau secara perkiraan berdasarkan pengalaman. Oleh karena kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat umumnya adalah kegiatan yang sederhana, maka penentuan waktu tiap jenis kegiatan disarankan untuk dapat dilakukan dengan cara perkiraan. Dan agar taksiran waktunya lebih mendekati kenyataan lapangan (realistis), sebaiknya dilakukan oleh orang yang mempunyai pengalaman seperti tukang atau mandor bangunan. Untuk menentukan waktu pelaksanaan dari suatu jenis kegiatan maka pertama kita harus ketahu lebih dahulu volume kegiatan yang akan dibuat (volume rencana), kemudian kita tentukan metode kerja apa yang akan kita pakai. Metode pelaksanaan pekerjaan disini lebih kepada menetapkan apakah pekerjaan akan dikerjakan dengan tenaga manusia (padat karya) atau menggunakan peralatan (metode mekanis) seperti alat excavator, bulldozer, dll.


83

Peranan Metode kerja disini cukup penting karena akan mempengaruhi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesiakan suatu kegiatan. Hal ini karena kemampuan kerja (produktivitas) antara tenaga manusia (metode padat karya) dengan peralatan (metode mekanis) akan sangat berbeda. Metode mana yang akan digunakan oleh KSM, ini sangat tergantung pada kondisi yang ada dilapangan (seperti ketersediaan tenaga kerja atau peralatan), bisa dipilih tenaga kerja atau perlatan atau kombinasi antara keduanya (tenaga kerja dan peralatan). Oleh karena kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat umumnya adalah kegiatan yang sederhana, maka penentuan waktu tiap jenis kegiatan disarankan untuk dapat dilakukan dengan cara perkiraan, dan sebaiknya dilakukan oleh orang yang mempunyai pengalaman seperti tukang atau mandor bangunan agar taksiran waktunya lebih mendekati kenyataan dilapangan (lebih realistis). Namun demikian, bila terdapat jenis kegiatan tertentu yang sulit dikerjakan oleh tenaga masyarakat maka boleh dikerjakan dengan metode mekanis (menggunakan peralatan berat seperti pemadatan jalan sirtu dengan excavator untuk galian atau mesin gilas untuk pemadatan, dll). Cara menentukan jumlah waktu yang dibutuhkan (durasi) untuk setiap jenis kegiatan dapat dilakukan secara teori (perhitungan) atau secara perkiraan berdasarkan pengalaman. Untuk menentukan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk setiap jenis kegiatan (durasi), dengan cara perkiraan maka dapat dilakukan dengan memperkirakan langsung durasi setiap item pekerjaan. Atau dapat dilakukan dengan langkah-langkah pendekatan perhitungan sederhana sebagai berikut : 1) Perlu di ketahui volume dari tiap jenis kegiatan, volume kegiatan yang besar tentu akan memerlukan waktu penyelesaian yang lebih lama dibandingkan dengan volume yang lebih sedikit (dengan jumlah tenaga kerja/alat yang sama); 2) Perlu ditentukan metode kerja yang akan digunakan, apakah dengan tenaga kerja atau peralatan. Dari Metode kerja yang dipilih, selanjutnya perlu diketahui produktivitas/kemampuan kerja dari setiap tenaga kerja atau peralatan yang akan digunakan. Kemampuan Kerja disini dapat diartikan sebagai “jumlah volume pekerjaan yang dapat dihasilkan oleh seorang tenaga kerja atau satu unit peralatan persatuan waktu tertentu. Satuan waktu tertentu ini bisa dipakai satuan hari atau jam kerja. Sebagai contoh, misalnya kemampuan seorang tenaga kerja untuk menggali tanah adalah 3 meterkubik per hari (6 jam kerja) atau kemampuan alat excavator untuk menggali adalah 3 meterkubik perjam (18 M3 perhari). Informasi untuk memperoleh nilai produktivitas tenaga kerja tiap jenis pekerjaan dapat langsung ditanyakan pada masyarakat (tukang/mandor) setempat, sedangkan untuk peralatan dapat diperoleh dari pemilik peralatan atau pengalaman masyarakat atau dari instansi teknis setempat atau informasi lain yang diterbitkan. 3) Perlu ditentukan berapa jumlah tenaga kerja (tukang) atau peralatan yang akan digunakan (tersedia). Dari jumlah tenaga kerja atau peralatan ini dapat diketahui berapa volume pekerjaan yang akan dihasilkan secara berkolompok dalam satu satuan waktu tertentu (produktivitas kelompok). Misalnya 4 orang tenaga kerja melakukan pekerjaan galian, maka dalam satu hari, volume galian yang bisa dihasilkan adalah 12 m3 (4 org x 3 M3), begitu juga dengan penggunaan peralatan seperti excavator, dll. 4) Berdasarkan informasi ketiga hal tersebut, maka Durasi tiap pekerjaan dapat dihitung dengan cara Volume Kegiatan di bagi jumlah produktivitas kelompok kerja atau peralatan yang akan dipergunakan. Misalnya dari contoh diatas, volume rencana galian tanah adalah 60 M3, maka

84


durasi pekerjaannya adalah 5 hari (4 orang tukang gali) atau 20 jam (3,3 hari) oleh satu excavator. 5) Lakukan langkah sesuai cara nomor 4) diatas untuk semua jenis kegiatan proyek; Hal Yang perlu diperhatikan adalah : Satuan Waktu (Durasi) untuk semua jenis kegiatan harus dibuat sama, apakah hari atau minggu.

5. Menggambarkan Bagan Balok Menggambarkan Bagan Balok atau diagram batang pada prinsipnya adalah menggambarkan durasi setiap kegiatan secara horizontal/mendatar pada skala waktu untuk masing-masing jenis kegiatan. Langkah ini dilakukan mulai dari kegiatan pertama (nomor teratas) kemudian diikuti oleh kegiatan berikutnya sampai kegiatan terakhir. Untuk menggambarkan bagan balok dari setiap jenis kegiatan, maka terdapat beberapa hal yang perlu dipahami : o

“Skala Waktu” adalah semua kolom-kolom satuan waktu yang ada pada kolom jadwal pelaksanaan. Setiap kolom mewakili satu satuan waktu. Sedangkan Jumlah kolom ini dibuat sesuai jumlah satuan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan semua jenis kegiatan proyek . Misalnya, suatu proyek akan dilaksanakan selama 4 minggu maka jumlah kolom mingguan dibuat 4 kolom, masing-masing kolom secara berutan ke kanan mewakili Minggu I, Minggu II, Minggu III dan Minggu IV.

o

“Durasi” atau lamanya waktu yang dibutuhkan untuk tiap jenis kegiatan, digambarkan sebagai panjang balok yang dibuat.

o

“Waktu Memulai” setiap jenis kegiatan atau kapan suatu jenis kegiatan dapat dimulai pelaksanaannya adalah merupakan titik awal membuat bagan balok kegiatan tersebut;

o

Berdasarkan urut-urutan kegiatan yang telah dibuat sebelumnya, maka waktu memulai suatu kegiatan pada dasarnya adalah sama dengan waktu berakhirnya kegiatan sebelumnya atau memulai suatu penggambaran balok suatu kegiatan adalah sejajar akhir/ujung balok kegiatan sebelumnya (lihat contoh 1, Pekerjaan Pasangan Bouwplank dengan pekerjaan Galian Tanah), atau

o

Oleh karena suatu pekerjaan dapat terdiri dari banyak jenis kegiatan, sedangkan waktu pelaksanaan sangat terbatas atau ada percepatan penyelesaian, maka kadang-kadang waktu memulai suatu kegiatan tidak harus menunggu selesainya seluruh kegiatan sebelumnya (biasa disebut pelaksanaan bertahap), tetapi dapat dimulai menjelang berakhirnya kegiatan sebelumnya. Apabila kondisi seperti ini dipilih maka penggambaran baloknya akan terlihat seperti berlapis (lihat contoh 1, Pekerjaan Galian Tanah dengan Urugan Pasir dasar saluran).

“Waktu Selesai” suatu kegiatan atau kapan berakhirnya pelaksanaan suatu jenis kegiatan adalah merupakan ujung akhir dari bagan balok kegiatan tersebut;


85

Contoh 1.

86


Contoh Format Rencana Kerja O&P RENCANA KEGIATAN PEMELIHARAAN PRASARANA

Form 1

Nama O&P

:

Prasarana

:

Lokasi Desa

:

Kecamatan

:

Kab/Kota

:

Jenis Kegiatan

No

Frekwensi

Tugas-Tugas

Perkiraan

Sumber

Biaya

Pembiayaan

(Rp) 1

2

3

4

1.

Pendataan Anggota Pemanfaat

1 x Sebulan

Melakukan Pendataan warga yang menjadi anggota pemanfaat prasarana (Mengisi Form2)

2.

Penggalian Sumber Dana

1 x Sebulan

Melakukan pencarian dana untuk membiayai kegiatan pemeliharaan prasarana (termasuk untuk pengembangan bila perlu) dari berbagai sumber pembiayaan yang dianggap sah seperti Iuran, Retribusi, Bantuan

5

6


87

Jenis Kegiatan

No

Frekwensi

Tugas-Tugas

Perkiraan

Sumber

Biaya

Pembiayaan

(Rp) 1

2

3

4

5

Pemda/Desa, Donatur, dll) 3.

Inventarisasi Kondisi Prasarana

4.

Pemeliharaan : a. Rutin b. Berkala

5.

Menyusun RAB & Jadwal Perbaikan

6.

Rapat-rapat Berkala

7.

Pelaporan Berkala

1 x Sebulan

Melakukan pemantauan langsung dan menginventarisasi kondisi bagian-bagian prasarana. (Mengisi Form-3)

Diisi Sesuai periode yang sudah ditentukan

Uraian tugas/rincian kegiatan yang akan dilakukan diisi sesuai pelaksanaan pemeliharaan (Rutin, Berkala) dari tiap jenis prasarana (mengacu pada Cara Pemeliharaan, Buku Pedoman Teknis Sederhana Pembangunan Prasarana yang sudah ada)

Sesuai rencana perbaikan yang diperlukan

1. Menyusun Rencana Anggaran Biaya untuk Perbaikan Kerusakan Prasarana (Contoh Format : Form 4); 2. Menyusun Jadwal Pelaksanaan Perbaikan dilapangan, termasuk menetapkan penanggungjawab pelaksanaan dilapangan (Mengisi Form-5)

88


6

…………………….., ………………………………………….

Ketua/Koordinator O&P

(…………………………….) Petunjuk Pengisian : Nama O & P diisi sesuai hasil kesepakan misal : O & P Melati, Gotong Royong dll. Prasarana diisi Jenis Prasarana yang telah dibangun, misal : MCK, Air Bersih, Jalan Rabat Beton dll Lokasi / Desa, Kecamatan, Kab/Kota diisi dengan nama desa/kel, kecamatan dan kab/kota (sesuaikan) Kolom 1 : Diisi Nomor Urut Kolom 2 : Diisi Uraian Kegiatan Pemanfaatan & Pemeliharaan prasarana yang akan dilaksanakan; Kolom 3 : Diisi Jumlah frekwensi/periodik pelaksanaan kegiatan; Kolom 4 : Diisi rincian Tugas-tugas yang akan dilaksanakan; Kolom 5 : Diisi Besarnya Perkiraan Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan/tugas-tugas; Kolom 6 : Diisi Perkiraan Sumber Pembiayaan kegiatan (Iuran/Retribusi/Donatur/Bantuan Pemda atau Desa/ Lain-lain pendapatan yang sah);

Catatan Penjelasan Tambahan kepada fasilitator : Khusus Format ini, contoh pada kolom jenis kegiatan dan kolom frekwensi adalah minimum pada rencana kerja dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan lapangan. Sedangkan untuk kolom tugastugas, khususnya point 4. pemeliharaan rutin agar disesuaikan kembali dengan jenis prasarana yang akan dimanfaatkan. Sebagai referensi agar mengacu pada Buku Petunjuk Teknis Infrastruktur yang sudah ada (lihat Bab III Pemeliharaan)


89

CONTOH FORMAT DAFTAR ANGGOTA PEMANFAAT PRASARANA Nama O&P

:

Prasarana

:

Lokasi / Desa

:

Kecamatan

:

Kab/Kota

:

Tanggal Form :

2

Nama No 1

2

Jenis Kelamin 3

Alamat Pekerjaan

Keterangan

5

6

4

Ketua/Koordinator O&P (…………………………….)

90


Petunjuk Pengisian : Nama O & P diisi sesuai hasil kesepakan misal : O & P Melati, Gotong Royong dll. Prasarana diisi Jenis Prasarana yang telah dibangun, misal : MCK, Air Bersih, Jalan Rabat Beton dll Lokasi / Desa, Kecamatan, Kab/Kota diisi dengan nama desa/kel, kecamatan dan kab/kota (sesuikan) Kolom Tanggal diisi tanggal saat pencatatan; Kolom 1 : Diisi Nomor Urut Kolom 2 : Diisi Nama Masyarakat yang secara langsung memanfaatkan prasarana Kolom 3 : Diisi Jenis Kelamin (Laki-laki / Perempuan) Kolom 4 : Diisi Alamat tempat tinggal / domisili Kolom 5 : Diisi Pekerjaan Petani / Pengusaha / PNS / Lainnya Kolom 6 : diisi Catatan/Keterangan lain yang diperlukan (bila ada)


91

CONTOH FORMAT KARTU INVENTARISASI KONDISI PRASARANA Form :

Nama O&P

:

3

Prasarana

:

Lokasi Desa

:

Kecamatan

:

Kab/Kota

:

Tanggal

Komponen Prasarana

No

1

2

Kondisi P Pengamatan Volume

Satuan

BAIK

RUSAK

3

4

5

6

Usulan Penanganan Kerusakan

7

Perkiraan Biaya Perbaikan (Rp) 8

Petugas Teknis O&P (…………………………….)

92


Petunjuk Pengisian : Nama O & P diisi sesuai hasil kesepakan missal : O & P Melati, Gotong Royong dll. Prasarana diisi Jenis Prasarana yang telah dibangun, missal : MCK, Air Bersih, Jalan Rabat Beton dll Lokasi / Desa, Kecamatan, Kab/Kota diisi dengan nama desa/kel, kecamatan dan kab/kota (sesuikan) Kolom Tanggal diisi tanggal pencatatan inventarisasi; Kolom 1 : Diisi Nomor Urut Kolom 2 : Diisi jenis komponen prasarana yang ada, misal : Pipa pralon, Kran air dll (untuk prasarana air bersih), Paving blok, Jalan Rabat Beton dll (untuk prasarana jalan), Atap, Dinding Bata, Pipa Udara, septik tank dll (untuk prasarana MCK) Kolom 3 : Diisi volume total komponen prasarana Kolom 4 : Diisi satuan volume disesuaikan dengan komponen prasarana, misal : meter kubik (M3), meter pesegi (M2), buah, unit dll. Kolom 5 dan 6 : Diisi dengan jumlah volume status kondisi komponen/bagian/kelengkapan prasarana pada saat melakukan inventarisasi/pengamatan dilapangan, jumlah kondisi baik diisi pada kolom (5) dan jumlah kondisi rusak (diisi pada kolom (6); Kolom 7 : Diisi dengan rencana usulan penanganan kerusakan sesuai komponen prasarana misal: penggantian kran air, penambalan lantai rabat beton, penggantian atap seng dll. Kolom 8 : Diisi dengan nilai rupiah perkiraan biaya perbaikan kerusakan yang ada pada masingmasing kompoen prasarana.


93

CONTOH FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA PERBAIKAN PRASARANA Form :

Nama O&P

:

4

Prasarana

:

Lokasi Desa

:

Kecamatan

:

Kab/Kota

:

Tanggal

No

Uraian Kebutuhan

Volume

Satuan

Jumlah Biaya

Harga Satuan

(Rp) 1

2

3

4

5

6

Total Jumlah Biaya


(…………………………….)

94


Petunjuk Pengisian : Nama O & P diisi sesuai hasil kesepakan missal : O & P Melati, Gotong Royong dll. Prasarana diisi Jenis Prasarana yang telah dibangun, missal : MCK, Air Bersih, Jalan Rabat Beton dll Lokasi / Desa, Kecamatan, Kab/Kota diisi dengan nama desa/kel, kecamatan dan kab/kota (sesuikan) Kolom Tanggal diisi tanggal penyusunan RAB; Kolom 1 : Nomor Urut Kolom 2 : Diisi dengan jenis bahan yang dibutuhkan untuk perbaikan kerusakan Kolom 3 : Diisi dengan volume bahan yang dibutuhkan, Kolom 4 : Diisi satuan volume disesuaikan dengan komponen prasarana, misal : meter kubik (M3), meter pesegi (M2), buah, unit dll. Kolom 5 : Diisi dengan harga satuan masing-masing bahan Kolom 6 : Diisi Jumlah biaya yang dibutuhkan masing-masing bahan (volume x harga satuan)


95

CONTOH FORMAT RENCANA JADWAL PELAKSANAAN PERBAIKAN PRASARANA Form :

Nama O&P

:

Tanggal

5

Prasarana

:

Lokasi Desa

:

Jenis Pekerjaan

Kecamatan

:

Kab/Kota

:

Volume


(…………………………….)

96


Petunjuk Pengisian : Nama O & P diisi sesuai hasil kesepakatan misal : O & P Melati, Gotong Royong dll. Prasarana diisi Jenis Prasarana yang telah dibangun, misal : MCK, Air Bersih, Jalan Rabat Beton Lokasi / Desa, Kecamatan, Kab/Kota diisi dengan nama desa/kel, kecamatan dan kab/kota. Tanggal diisi tanggal saat penyusunan Jadwal; Jenis Pekerjaan, diisi nama pekerjaan yang akan dilaksanakan, seperti perbaikan saluran, dll Volume, diisi volume pekerjaan dan satuannya, misalnya perbaikan saluran 5 meter Kolom No.

: Diisi Nomor Urut kegiatan

Kolom Uraian Pekerjaan : Diisi dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan Kolom Volume

: Diisi dengan volume kegiatan yang akan dilakasnakan,

Kolom Satuan

: Diisi satuan volume, misal : meter kubik (M3), meter pesegi (M2), buah,

Kolom Durasi

: Diisi lamanya waktu pelaksanaan tiap kegiatan (hari, minggu, dst)

Kolom Jadwal Pelaksanaan: Tempat menggambarkan waktu pelaksanaan (berbentuk balok datar) Kolom Keterangan : diisi dengan catatan/keterangan yang diperlukan, misalnya nama penanggunjawab kegiatan, dll


97

MDGs di Indonesia Diposkan oleh sanitasi bersih di 9:24 AM http://www.sanitasibersih.blogspot.com Sabtu, Mei 15, 2010 Tujuan Pembangunan Milenium berisikan tujuan kuantitatif yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu, terutama persoalan penanggulangan kemiskinan pada tahun 2015. Tujuan ini dirumuskan dari ‘Deklarasi Milennium’, dan Indonesia merupakan salah satu dari 189 negara penandatangan pada September 2000. Delapan Tujuan Pembangunan Milenium juga menjelaskan mengenai tujuan pembangunan manusia, yang secara langsung juga dapat memberikan dampak bagi penanggulangan kemiskinan ekstrim. Masing-masing tujuan MDGs terdiri dari target-target yang memiliki batas pencapaian minimum yang harus dicapai Indonesia pada 2015. Buku ini berisikan sekelumit gambaran mengenai 8 tujuan Pembangunan Milenium, pencapaian serta tantangannya dalam mencapai 18 target tersebut di Indonesia Untuk mencapai tujuan MDG tahun 2015 diperlukan koordinasi, kerjasama serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, utamanya pemerintah (nasional dan lokal), masyarakat sipil, akademia, media, sektor swasta dan komunitas donor. Bersamasama, kelompok ini akan memastikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai tersebar merata di seluruh Indonesia.Pemerintah Indonesia tetap memegang komitmenya untuk melaporkan kemajuan pencapaian MDGs. Tujuan Ke-1: Mengentasan Kemiskinan Ekstrim dan Kelaparan Target 1: Menurunkan hingga setengahnya Penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan ekstrim hingga 50%Target 2: Mengurangi Jumlah penduduk yang menderita kelaparan hingga setengahnya. Situasi Saat Ini Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencapai Target pertama MDGs. Pada tahun 1990, 15,1% penduduk Indonesia berada dalam kemiskinan ekstrim. Jumlahnya saat itu mencapai 27 juta orang. Saat ini proporsinya sekitar 7,5% atau hampir 17 juta orang. Pada tingkat nasional, dengan usaha yang lebih keras, Indonesia akan dapat mengurangi kemiskinan dan kelaparan hingga setengahnya pada 2015. Meskipun begitu, masih terdapat perbedaan yang cukup besar antara daerah kaya dan miskin. Banyak daerah miskin di perdesaan, terutama di wilayah timur Indonesia yang memerlukan kerja lebih keras untuk mencapai target mengurangi kemiskinan dan kelaparan. Tindak LanjutPencapaian tujuan MDG yang pertama tahun 2015 hanya akan dapat dilakukan dengan keikutsertaan dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan di setiap

98


kabupaten dan kota. Masyarakat miskin di Indonesia memerkukan akses yang lebih baik untuk mendapatkan makanan, air bersih, pelayanan kesehatan dasar dan pendidikan. Masyarakat miskin juga membutuhkan jalan dan infrastruktur lain untuk mendukung aktivitas ekonomi, dan membuka akses pasar untuk menjual produksi mereka. Tingkat pendapatan masyarakat miskin di Indonesia akan meningkat dengan peningkatan kesempatan kerja dan pengembangan usaha. Perubahan mendasar perlu dilakukan pada tingkat pembuatan kebijakan. Kebijakan yang pro-kemiskinan harus mulai dikembangkan. Dalam era desentralisasi, tanggungjawab pembuatan kebijakan dan penganggaran dibuat di tingkat lokal oleh pemerintahan daerah. Masyarakat sipil dan kalangan swasta, media dan akademisi dapat pula membantu pemerintah dengan menyampaikan kebutuhan kaum miskin melalui advokasi dan keterlibatan langsung dengan pembuat kebijakan. Keluarga dan kelompok masyarakat di seluruh Indonesia juga harus diberdayakan untuk lebih berperan aktif dalam menentukan dan meraih yang mereka perlukan. Pembangunan berkelanjutan harus dimulai dari akar rumput, dan kemudain bergerak ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk membantu kaum miskin agar lebih sejahtera, mereka harus diberi sumberdaya yang cukup untuk membantu mereka tumbuh dan mebjadi sejahtera.

Tujuan Ke-2: Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua Target 3: Pada 2015, semua anak Indonesia, baik laki-laki maupun prempuan, akan dapat menyelesaikan pendidikan dasar.

Situasi Saat Ini Target MDG kedua adalah mencapai pendidikan dasar untuk semua pada 2015. Ini artinya bahwa semua anak Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, akan dapat menyelesaikan pendidikan dasar. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memenuhi target ini dengan mencanangkan Program Wajib Belajar 9 tahun. Kebijakan ini terbukti telah meningkatkan akses untuk pendidikan SD. Akan tetapi, masih banyak anak usia sekolah di pelosok negeri yang belum dapat menyelesaikan SD-nya. Bahkan di perdesaan, tingkat putus sekolah dapat mencapai 8,5%. Kualitas pendidikan di Indonesia selama ini masih perlu ditingkatkan dan manajemen pendidikan juga kurang baik. Tindak LanjutApabila target kedua ini ingin dicapai, seluruh pemangku kepentingan diseluruh negeri, termasuk pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat sipil, masyarakat umum, akademisi, sektor swasta dan media perlu untuk bekerja sama memastikan bahwa kebijakan, strategi dan program di masa yang datang terkait Program Wajib belajar 9 tahun harus terfokus pada peningkatan akses dan memperluas kesempatan belajar kepada seluruh anak usia sekolah , terutama mereka yang berada di daerah miskin dan daerah pedalaman. Dinas Pendidikan di daerah juga perlu untuk meningkatkan kualitas dan kesesuaian pendidikan dasar untuk memastikan bahwa seluruh lulusannya akan memiliki kemampuan dasar untuk bekerja atau meneruskan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Sistem manajemen sumberdaya pendidikan juga perlu ditingkatkan, sehingga seluruh lembaga yang terkait dengan pendidian dasar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara lebih efisien dan efektif. Kunci dari kesusksesan pemerintah dalam mensukseskan pendidikan dasar 9 tahun adalah dengan keterlibatan orang tua murid dan tokoh masyarakat, sertaorganisasi masyarakat sipil dan sektor swasta. Kelompok pemangku kepentingan ini akan membantu memobilisasi berbagai Bahan Serahan | Kumpulan Bahan Serahan Pelatihan UPL Lokasi Siklus Tahun 2 & 3

99

sumberdaya untuk mendukung tercapainya tujuan program Wajar 9 Tahun. Selain itu, kesempatan juga perlu diperluas kepada sekolah swasta dan lembaga pendidikan berbasis masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan dasar.

Tujuan Ke-3: Mendukung Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan Target 4: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan sekolah menengah di Indonesia

Situasi Saat Ini Indonesia telah mencapai banyak kemajuan dalam mengatasi persoalan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Program Wajib belajar 9 tahun telah membawa dampak positif dalam pengurangan kesenjagan dalam dunia pendidikan. Rasio antara partisipasi murid laki-laki dan perempuan, baik partisipasi bersih amupun kotor, sudah hampir mencapai 100% di seluruh tingkat pendidikan. Akan tetapi, keberhasilan ini masi perlu ditingkatkan, terutama untuk kelompok usia yang lebih tua. Masih terdapat cukup banyak kesenjangan dan anggapan yang salah dalam konteks peranan dan gender di masyarakat. Persepsi yang salah ini hampir terjadi di semua aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan (kesempatan dan kesetaraan imbalan) hingga keterwakilan di bidang politik. Proporsi perempuan dalam pekerjaan non-pertanian relative stagnan, begitu pula debngan keterwakilan perempuan di parlemen, yang masing-masing masih berkisar pada 33% dan 11%. Tindak LanjutPemerintah Indonesia saat ini tengah melakuan banyak strategi untuk mendukung pencapaian tujaun ketiga MDG. Selain program gender di bidang pendidikan, upaya juga dilakukan untuk meningkatkan kesempatan bagi perempuan untuk bekerja di sektor non-pertanian dan kesetaraan imbalan. Aspek pemberdayaan perempuan merupakan langkah penting untuk mencapai tujuan ketiga MDG, termasuk juga peningkatan keterwakilan perempuan dalam aspek politik. Mekipun Pasal 27 UUD 45 menjamin kesetaraan hak bagi seluruh penduduk Indonesia – laki-laki maupun perempuan, cukup banyak ditemukan praktek-praktek yang justru mendiskriminiskian dan memicu terjadinya kesenjangan, terutama di tingkat daerah. Hal ini mencakup implementasi peraturan daerah yang mengandung unsur dualisme yang tidak sesuai dengan UUD 45. Seluruh pemangku kepentingan di Indonesia, termasuk Pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi dan media dapat berperan dalam mencegah dampak negatif dari praktek semacam ini, dengan cara berpedoman secara teguh terhadap hak konstitusional setiap warga negara.

Tujuan Ke-4: Mengurangi Tingkat Kematian Anak Target 5: Mengurangi hingga dua pertiga-nya , tingkat kematian anak dibawah usia 5 tahun

Situasi Saat Ini Di Indonesia, dari setiap 1.000 kelahiran, 40 diantaranya akan mennggal sebelum mereka berusia 5tahun. Statistik ini dikenal dengan Angka kematian Balita (AKB). AKB Indonesia saat ini adalah yang tertinggi diantara Negara ASEAN lain. Meskipuns demikian, Indonesia sebenarnya telah mencapai

100


tujuan keempat MDG. Hal yang menjadi pekerjaan kita sekarang adalah memastikan bahwa anakanak Indonesia mendapatkan hak konstitusional mereka. UU no 23 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan keamanan sosial menurut kebutuhan fisik, psikis dan sosial mereka. Sepertiga kematian bayi di Indonesia terjadi pada bulan pertama setelah kelahiran, 80% diantaranya terjadi pada minggu pertama. Penyebab utama kematian adalah infeksi pernafasan akut, komplikasi kelahiran dan diare. Selain penyebab utama, beberapa penyakit menular seperti infeksi radang selaput otak (meningitis), typhus dan encephalitis juga cukup sering menjadi penyebab kematian bayi. Tindak LanjutProgram Nasional Anak Indonesia menjadikan issu kematian bayi dan balita sebagai salah satu bagian terpenting. Program tersebut merupakan bagian dari Visi Anak Indonesia 2015, sebuah gerakan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, dari mulai pemerintah, sektor swasta hingga akademisi dan masyarakat sipil. Bersama-sama, kelompok ini berusaha meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejaheraan Bayi dan Balita. Selain mempromosikan hidup sehat untuk anak dan peningkatan akses dan kualitas terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif, bagian dari Target keempat MDG adalah untuk meningkatkan proporsi kelahiran yang dibantu tenaga terlatih, sehingga diharapkan terjadi perubahan perilaku di masyarakat untuk lebih aktif mencari pelayanan kesehatan, terutama untuk anak dan balita. Tujuan Ke-5: Meningkatkan Kesehatan Ibu Target 6: Menurunkan ¾-nya Tingkat Kematian Ibu di Indonesia Situasi Saat Ini Resiko kematian ibu karena propses melahirkan di Indonesia adalah 1 kematian dalam setiap 65 kelahiran. Setiap tahun diperkirakan terjadi 20.000 kematian ibu karena komplikasi sewaktu melahirkan dan selama kehamilan. Tingkat Kematian Ibu dihitung berdasarkan jumlah kematian setiap 100.000 kelahiran. Penyebab utama kematian ibu di Indonesia adalah haemorrhage, eclampsia yang menyebabkan tekanan darah tinggi sewaktu kehamilan, komplikasi karena aborsi, infeksi dan komplikasi sewaktu melahirkan. Meskipun Indonesia belum memiliki sistem pendataan yang baik untuk mendapatkan infromasi mengenai AKI, para ahli memperkirakan bahwa AKI pada tahun 1992 di Indonesia adalah 425 Lebih dari satu dekade kemudian, angkanya berubah menjadi 307 per 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan laju ini, diperlukan usaha yang jauh lebih besar untuk mecapai Target MDG ke 5. Selain itu, perhatian khusus harus diberikan kepada daerah miskin, terutama di bagian timur Indonesia, dimana banyak daerah masih memiliki tingkat kematian ibu tertinggi di Indonesia, dan juga karena daerah tersebut memiliki infrastruktur yang sangat terbatas. Tindak LanjutYang sangat diperlukan oleh Ibu adalah peningkatan akses terhadap pelayana kesehatan berualitas untuk ibu dan anak, terutama selama dan segera setelah kelahiran. Selain peningkatan pelayanan kesehatan, perlu juga diadakan perubahan perilaku masyarakat yang paling rentan terhadap kematian ibu. Hal ini termasuk peningkatan pengetahuan keluarga mengenai status kesehatan dan nurtisi, serta pemberitahuan mengenai jangkauan dan macam pelayanan yang dapat mereka pergunakan. Pemerintah juga perlu untuk meningkatkan sistem pemantauan untuk mencapai tujuan MDG ke 5. Peningkatan sistem pendataan terutama aspek manajemen dan aliran informasi terutama data dasar infrastruktur kesehatan, serta koordinasi antara instansi terkait dengan masyarakat donor juga perlu ditingkatkan untuk untuk menghindari overlap dan kegiatan yang tidak tepat sasaran, sehingga peningkatan kesehatan ibu dapat dicapai secara lebih efektif dan efisien.


101

Tujuan Ke-6: Memerangi HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya Target 7: Menghentikan dan mulai menurunkan kecenderungan penyebaran HIV/AIDS di ndonesiaTarget 8: Menghentikan dan menurunkan kecenderungan penyebaran Malaria dan penyakit menular lain di Indonesia. Situasi Saat Ini AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) adalah penyakit yang disebabkan oleh HIV (the Human Immunodeficiency Virus) . HIV dapat merusak siste kekebalan tubuh terhadap penyakit dan infeksi, sehingga dapat menyebabkan kematian bagi penderitanya. Pengobatan dengan Anti Retro Viral (ARV)dapat mennghambat perkembangan penyakit AIDS dan oleh karena itu meningkatkan kondisi tubu penderitanya. Tetapi obat ini tidak dapat menyembuhkan HIV, karena balum ditemukan obat untuk HIV dan AIDS. HIV disebarkan melalui kontak seksua dan melalui darah yang sudah terinfeksi. Sejak pertama kali ditemukan pada tahun 2007, jumlah penderitanya terus meningkat. Hingga Maret 2007 hampir 8.988 kasus AIDS dan 5.640 kasus HIV dilaporkan. Menurut beberapa ahli, jumlah ini hanya sebagian kecil dari keseluruhan penderita yang ada. Kalompok masyarakat yang paling beresiko untuk terinfeksi penyakit ini adalah Pekerja seks komersial dan pelanggannya, serta pengguna narkoba suntik. Selain itu, kesadaran dan pengetahuanyang benar mengenai HIV dan AIDS juga masih merupakan persoalan besar di Indonesia. Lebih dari sepertiga perempuan dan seperlima laki-laki belum pernah mendengar sama sekali mengenai HIV/AIDS. Apabila kecenderunganseperti ini tidak berubah, diperkirakan lebih dari 1 juta masyarakat Indonesia akan terinfeksi pada 2010. Penyakit lain yang juga menjadi perhatian MDG 6 adalah Malaria dan Tubeculosis (TBC). Setiap tahun diperkirakan terdapat 18 juta kasus Malaria dan lebih dari 520 ribu kasus TBC. Tindak LanjutUpaya pemerintah untuk memerangi HIV/AIDS dilaksanakan oleh Komisi Nasional Pemnanggulangan AIDS (KPA), sebuah badan nasional yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan kampanye danpemberian informasi yang benar mengenai HIV/AIDS, penyebarannya dan apa saja yang dapat dilakukan oleh setiap orang untuk menghindari dan melindungi diri mereka dari tertular penyakit tersebut. KPA juga membentuk masyarakat untuk mengerti bagaimana hidup bersama ODHA dan untuk tetap hidup secara produktif. Upaya peningkatan pemantauan dan peningkatan fasilitas kesehatan dan perawatan untuk ODHA juga perlu dilakukan. Setiap warga negara dapat membantu menghentikan penyebaran HIV dengan mengurangi resiko penularan dengan melakukan praktek seksual yang aman dan menggunakan kondom secara teratur. Kampanye mengenai Roll Back Malaria dan DOTS juga termasuk usaha yang secara periodik dilakukan untuk memerangi Malaria dan TBC.

Tujuan Ke-7: Memastikan Kelestarian Lingkungan Target 9: Mengintergrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam kebijakan dan program pemerintah Indonesia, serat mengembalikan sumberdaya yang hilang Target 10: Mengurangi hingga setengahnya proporsi masyarakat Indonesia yang tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar. Target 11: Meningkatkan secara signifikan kehidupan masyarakat yang hidup di daerah kumuh.

102


Situasi Saat Ini Antara tahun 1985 dan 1997, laju deforestasi di Kalimantan, Maluku, Papua, ulawesi dan Sumatra adalah 1.8 juta hektar per tahun. Ancaman utama tehadap hutan hujan Indonesia adalah pembalakan liar di kawasan hutan lindung. Di era desentralisasi dan otonomi daerah, lebih banyak hutan yang dikeploitasi, pembalakan liar semakin menjadi-jadi dan batas kawasan lindung sudah tidak diperdulikan lagi. Panyebab utamanya adalah lemahnya supresmasi hukum dan kurangnya pengertian dan pengetahuan mengenai ptujuan pembangunan jangka panjang dan perlindungna biosphere. Air - Kualitas air yang sampai ke masyarakat dan didistribusikan oleh PDAM ternyata tidak memenuhi persyarat air minum aman yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan. Hal ini utamanya disebabkan oleh kualitas jaringan disribusi dan perawatan yang kemudian menyebabkan terjadinya kontaminasi. Sanitasi - Berdasarkan data terahir yang tersedia, akses masyrakat secara umum terhadap fasilitas sanitasi adalah 68%. Akan tetapi, tampaknya sanitasi tidak menjadi prioritas utama pembangunan, baik di tingkat nasional, regional, badan legislative maupun sektor swasta. Hal ini tampat dari relatif kecilnya anggaran yang disediakan untuk sanitasi. Tindak LanjutAkses dan ketersediaan informasi mengenai sumberdaya alam dan lingkungan merpakan aspek yang perlu ditingkatkan. Program yang seperti ini dapat membantu memperkaya pengetahuan dan wawasan kelompok masyarakat yang hidup di daerah perdesaan dan daerah terpencil mengenai pentingnya perlindungan terhadap lingkungan. Hal ini juga perlu disandingkan dengan promosi mengenai kesehatan dan kebersihan, sehingga masyarakat akan lebih mengerti petingnya air bersih dan dapat berpartisipasi aktif menjaga dan merawat fasilitas air bersih yang ada. Kampanye mengenai pentingnya sanitasi juga perlu dilakukan kepada pemerintah, pembuat kebijakan, dan badan legislatif, termasuk juga kapada masyarakat. Diperlukan investasi dan prioritisasi yang lebih besar untuk meningkatkan akses terhadap air bersih dan pelayanan sanitasi untuk masyarakat di seluruh Indonesia.

MDG 8: Mengembangkan Kemitraan untuk Pembangunan Target 12: Mengembangkan sistem keuangan dan perdagangan yang terbuka, berbasis peraturan, dapat diprediksi, dan tidak diskriminatifTarget 13: Mengatasi persoalan khusus dari negara-negara paling tertinggal. Hal ini termasuk akses bebas tariff dan bebas kuota untuk produk eksport mereka, meningkatkan pembebasan utang untuk negara berutang besar, penghapusan utang bilateral resmi dan memberikan ODA yang lebih besar kepada Negara yang berkomitmen menghapuskan kemiskinan.Target 14: Mengatasi kebutuhan khusus di negara-negara daratan dan kepulauan kecilTarget 15: Menangani hutang negara berkembang melalui upaya nasional maupun Internasional agar pengelolaan hutang berkesinambungan dalam jangka panjang.Target 16: Bekerja sama dengan negara berkembang mengembangkan pekerjaan yang layak dan produktif untuk kaum mudaTarget 17: Bekerjasama dengan Perusahaan Farmasi, memberikan akses untuk penyediaan obat-obatan penting dengan harga terjangkau di negara berkembangTarget 18: Bekerjasama dengan swasta dalam memanfaatkan teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan kedelapan berisikan aksi yang harus dilakukan oleh Negara maju kepada negara berkembang untuk mencapai Tujuan 1-7 MDG. Konsensus Monterrey – yang merupakan hasil dari Konferensi


103

Internasional tentang Pembiayaan untuk Pembangunan tahun 2002 – dipandang sebagai unsure kunci Tujuan 8. Konsensus tersebut berintikan kebebasan perdagangan, aliran dana swasta, utang, mobilisasi sumberdaya domestic dan hibah untuk pembangunan. Berkaca pada fakta bahwa investasi dalam bidang kesehatan publik adalah investasi yang non-profit, hibah menjadi penting, terutama di sector kesehatan.

104


Prasarana Dasar Infrastruktur A. Jenis jenis Kegiatan Lingkungan PNPM Jenis kegiatan lingkungan atau infrastruktur atau sarana & prasarana yang dibangun oleh KSM/PANITIA dalam PNPM Mandiri Perkotaan pada dasarnya bersifat sangat luwes (flexible) sesuai usulan/kebutuhan masyarakat, terutama kegiatan perbaikan dan pembangunan lingkungan baik untuk kepentingan umum (kolektif) maupun kepentingan individu masyarakat miskin (Individual) yang merupakan perasarana dasar Secara umum jenis – jenis sarana/prasarana dasar yang dibangun dalam PNPM Mandiri Perkotaan, antara lain, meliputi : A.1. Drainase Kegiatan drainase disini dapat meliputi saluran pembuangan air hujan/ air kotor rumah tangga di permukiman, termasuk sumur resapan. Untuk saluran drainase harus memiliki kemiringan pada dasar salurannya dan dinding saluran yang dapat menahan longsoran tanah A.2. Prasarana Air Bersih Pembangunan prasarana Air Bersih ini bersifat mendekatkan jangkauan/ pelayanan air bersih warmis dan warga lainnya Prasarana air bersih dikelompokkan dalam dua sistem yaitu ; 1. Sistem Komunal, pelayanan lebih dari 20 KK, seperti : Pelindung Mata Air (PMA); Instalasi Pengolahan Air Sederhana (IPAS), seperti SPL/SKNT; Sumur Bor (SBR); Hidran Umum (HU); Perpipaan, dll. 2. Sistem Individual, seperti; Sumur Gali (SGL); Sumur Pompa Tangan (SPT); Penampung Air Hujan (PAH) Sistem air bersih sangat ditentukan oleh sumber airnya, karena itu survey sumber air harus dilakukan secara hati-hati dan teliti.

1) Pembuatan Perlindungan Mata Air (PMA) Bangunan pelindungi mata air terhadap pencemaran disertai bak penampung yang kedap air sebagai penampung air dari mata air sebelum di distribusikan ke masyarakat yang dilengkapi dengan penguras, pipa masuk, pipa keluar, pipa peluap dan meter air dan dapat dilengkapi dengan bangunan penangkap dan pengumpul dari mata air.


105

2) Instalasi Pengolahan Air Sederhana (IPAS) Bangunan pengolah air baku untuk keruh menjadi bersih secara sederhana, mudah pelaksanaannya, Murah biaya, mudah dalam operasi dan pemeliharaan.

3) Sumur Bor (SBR) Sarana penyediaan air bersih (sumur bor), direncanakan bila sumur pompa tangan tidak bisa dilakukan. Harus ada data potensi air tanah yang direkomendasikan dari instansi berwenang (seperti P2AT, Dinas Pertambangan, Dinas Sumber Daya Air setempat). Proses pengoboran, harus dikoordinasikan dengan instansi terkait untuk mendapatkan bimbingan dan pengawasan.

4) Hidran Umum (HU) Sarana penyediaan air bersih bersumber dari air permukaan yang dialirkan melalui perpipaan ke tempat atau distribusi yang bersifat komunal, dapat melalui bak penampung dapat terbuat dari : Fibre glass, pasangan bata dan ferrocement. Bangunan Hidran umum terdiri dari : pondasi, bak penampungan air , lantai dan saluran drainase; Bentuk hidran umum merupakan pemasangan keran dengan diameter tertentu didalam satu areal pemukiman yang dilengkapi dengan lantai yang dapat dipergunakan sebagai sumber air minum dan untuk kegiatan mencuci. Perencanaannya untuk memenuhi kebutuhan beberapa kekeluarga (komunal).

5) Sistem Perpipaan Jaringan pengaliran (transmisi) air bersih melalui pipa dari bangunan pengambil (sumber air baku) sampai ke pelanggan (SR dan HU) secara gravitasi maupun pompa. Bangunan dan perlengkapan system perpipaan ini terdiri atas : 1. Bangunan pengambil air baku (intake, sumur bor, bronkaptering); 2. Jaringan pipa transmisi dan pipa distribusi; 3. Bangunan penunjang seperti reservoir, Bak pelepas tekan, instalasi pengolah air minum, rumah jaga, dll. 4. Perlengkapan pipa seperti : katup (valve), meter air, katup udara, katup penguras, dll; 5. Bangunan Pelayanan, seperti Sambungan Rumah (SR), HU; 6. Jembatan pipa (siphon).

6) Sumur Gali (SGL) Sarana penyadap dan menampung air tanah dari akifer yang digunakan sebagai sumber air baku untuk air bersih dan mampu menghasilkan air sebanyak minimal 400 liter setiap hari per keluarga, harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya. 106


7) Sumur Pompa Tangan (SPT) Sarana penyediaan air bersih berupa sumur bor, yang digerakkan dengan pompa tangan.

8) Penampungan Air Hujan (PAH) Tangki penampung penyimpan air hujan selama musim kemarau dengan sistem individual, berfungsi untuk menampung air hujan dari atap rumah dan disalurkan melalui talang pada musim hujan saat musim kemarau, serta menampung air bersih lain seperti dari PDAM yang didistribusikan melalui mobil-mobil tangki, dibatasi hanya untuk air minum saja, dan untuk memenuhi kebutuhan 1 keluarga (bukan fasilitas umum) dan direncanakan untuk memenuhi kebutuhan air + 30 liter/orang/hari.

A.3. Prasarana Mandi, Cuci, Kakus Dapat berupa MCK Umum (Komunal) dan Jamban/WC Keluarga (Individual). MCK dapat dibedakan atas 2, yaitu; • •

MCK umum permukiman, adalah suatu sarana atau fasilitas umum pada lingkungan pemukiman

yang digunakan bersama oleh beberapa keluarga (10 – 25 jiwa), untuk mandi, cuci dan buang air dilokasi tertentu yang terdiri dari bangunan bawah yang berupa cubluk atau tangki resapan. MCK pelayanan umum, adalah suatu sarana atau fasilitas umum didaerah komersial (pasar, pertokoan atau stasiun) yang digunakan bersama oleh beberapa jiwa (10-25 jiwa) untuk mandi, cuci dan buang air dilokasi tertentu yang terdiri dari bangunan bawah berupa cubluk atau tangki resapan.

A.4. Jalan dan Bangunan Pelengkapnya Jalan disini adalah jalan yang dapat berfungsi sebagai penghubung antar desa/kelurahan atau ke lokasi pemasaran, atau berfungsi sebagai penghubung hunian/perumahan, serta juga berfungsi sebagai penghubung desa/kelurahan ke pusat kegiatan yang lebih tinggi tingkatannya (kecamatan/kab/kota). Jalan dibangun atau ditingkatkan untuk membangkitkan manfaat-manfaat bagi masyarakat, seperti : • Membuka isolasi; Mempermudah pengiriman sarana produksi; • Mempermudah pengiriman hasil produksi ke pasar, baik yang di desa maupun yang diluar • Meningkatkan jasa pelayanan sosial, termasuk kesehatan, pendidikan dan penyuluhan. Jenis-jenis konstruksi jalan dibedakan atas 3, yaitu Jalan Tanah, Jalan Diperkeras dan Jalan Beraspal.


107

Jalan Tanah, merupakan badan jalan tanah dengan bahan setempat seperti tanah, pasir, kerikil atau kombinasi ketiganya yang kemudian permukaannya dipadatkan dengan mesin gilas atau stemper atau timbris. Jalan ini dapat merupakan jalan tanah didaerah galian atau didaerah timbunan.

Jalan Diperkeras :

a) Jalan Kerikil, jalan diperkeras dengan sirtu/kerikil (pasir campur batu), pasir batu diambil dari b)

c) d) e)

alam (sungai) atau campuran antara kerikil ukuran 2 – 5 cm dengan pasir urug. Ketebalan minimum perkerasan Sirtu ini adalah 10 cm. Jalan Telford, jalan yang diperkeras dengan dengan batu belah (telford), terdiri atas pasir urug, batu belah, batu pengisi dan batu tepi. Batu belah disusun sesuai dengan spesifikasi diatas alas pasir urug dengan ketebalan 20 cm. Perkerasan Telford harus bebas dari akar, rumput atau sampah dan kotoran lain. Untuk ketebalan pasir urug minimal 3 cm. Jalan Makadam, jalan Perkerasan Makadam Ikat Basah (Waterbound Macadam), terdiri atas agregat pokok batu ukuran 3 - 5 cm, agregat pengunci dengan batu ukuran 1 – 2 cm dan pasir penutup. Jalan Rabat Beton, jalan perkerasan Beton Tumbuk (Rabat Beton), dari bahan semen pasir dan kerikil dengan perbandingan campuran 1 semen : 3 pasir : 5 kerilil/batu pecah. Tebal perkerasan rabat beton ini minimal 7 cm. Jalan Pavingblock, jalan yang diperkeras dengan beton blok terkunci, komposisi jalan pavingblok meliputi beton pembatas, pasir alas, blok beton pengunci dan pasir pengisi. Ukuran beton blok pada umumnya 60 mm , 80 mm dan 100 mm.

Jalan Beraspal :

a) Lapis Permukaan Buras (Pelaburan Aspal),

merupakan hasil penyiraman/penyomprotan aspal diatas permukaan jalan, kemudian ditabur dengan pasir dan dipadatkan sebagai lapis penutup. b) Lapis Penetrasi Makadam (Lapen), dimana bahan perkerasan terdiri dari susunan batu pokok (35cm), batu pengunci (1-2cm) dan batu penutup (pasir) dan campuran aspal panas sebagai pengikat diantara tiap lapisan dan dipadatkan sebagai lapis penutup. c) Lapis Asbuton Agregat (Lasbutag), dimana bahan perkerasan terdiri dari campuran agregat kasar (batu 3-5cm), agregat halus (batu 2-3cm), bahan pelunak/peremaja dan aspal buton yang dicampur secara dingin sebagai pengikat dan dipadatkan sebagai lapis penutup. Lingkup pekerjaan Pembangunan Jalan Beraspal dibatasi dengan prioritas (1). Perbaikan jalan beraspal yang telah ada (2). Peningkatan jalan Diperkeras yang telah ada.

Bangunan Pelengkap Jalan Infrastruktur Bangunan Pelengkap Jalan terdiri, antara lain;

a) Gorong-gorong yang berfungsi untuk mengalirkan air yang melewati badan jalan b) Penahan Lereng/Tebing Jalan yang berfungsi untuk menahan terjadinya kelongsoran tanah ke badan jalan atau kelongsoran badan jalan

c) Saluran samping jalan.

108


A.5. Jembatan Bangunan konstruksi di atas sungai/ jurang yang digunakan sebagai prasarana lalu lintas darat. Tujuan dari pembangunan jembatan di perdesaan adalah untuk sarana penghubung pejalan kaki atau lalu-lintas kendaraan ringan di perdesaan. Konstruksinya sederhana dengan mempertimbangkan sumberdaya setempat (tenaga kerja, material, peralatan, teknologi) sehingga mampu dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Jenis jembatan dikembangkan antara lain terdiri dari : • • • • •

Jembatan Beton, Pelimpas/Bronjong/Batu; Jembatan Gantung; Jembatan Gelagar Besi; Jembatan Kayu, dll.

A.6. Prasarana Irigasi (Bangunan Air) Irigasi yang dimaksud disini adalah irigasi yang dikelola oleh masyarakat. Tujuan pembangunan jaringan irigasi perdesaan, yaitu; 1. 2. 3. 4.

Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan

produksi pangan terutama beras. efisiensi dan efektivitas pemanfaatan air irigasi. intensitas tanam. dan memberdayakan masyarakat dalam pembangunan jaringan irigasi perdesaan.

Lingkup pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi sederhana perbaikan/peningkatan atau pembangunan baru irigasi pedesaan

dibatasi

dengan

prioritas

Jenis infrastruktur Bangunan Pengairan/Irigasi yang dapat dibangun antara lain : Embung, Bendung Cerucuk, Bendung Bronjong, Saluran Pembawa & Boks Bagi, Bangunan Pelindung Pantai Sederhana dgn Turap, Bangunan Penahan Longsoran Tanah, dll. A.7. Prasarana Persampahan Prasarana persampahan yang dimaksudkan disini adalah prasarana persampahan dilingkungan permukiman yang mencakup rumah sampah (termasuk TPS) dan Gerobak sampah.

A.8. Prasarana Kesehatan Kegiatan yang berkaitan dengan upaya kesehatan yang berbasis masyarakat (UKBM) yang dikembangkan dalam PNPM Perkotaan antara lain: Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pos bersalin desa (Polindes), dalam cakupan layanan wilayah kelurahan/desa.


109

Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perbaikan atau renovasi atau pembangunan baru prasarana pelayanan kesehatan disini harus dikoordinasikan (termasuk desain dan penataan ruang) dan tidak bertentangan dengan kebijakan/perencanaan umum dari dinas Kesehatan/sektor terkait di daerah. A.9. Prasarana Pendidikan Perbaikan/ renovasi prasarana pendidikan baru dikelurahan/desa, seperti Taman Kanak-kanan (TK), Renovasi Sekolah Dasar/Madrasah dan Sekolah Menengah Pertama/MTs.

A.10. Prasarana Perumahan/Permukiman Pembangunan rumah keluarga miskin atau perbaikan.

A.11. Prasarana Penerangan Umum Prasarana penerangan jalan/ tempat umum (Tiang + Lampu) dan Pembangkit Listrik (Genset/PLTM + Jaringan + Rumah Genset).

A.12. Prasarana Perdagangan Prasarana Perdagangan terutama bagi masyarakat miskin, Pasar Desa (termasuk Kios didalamnya) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

A.13.Tambatan Perahu Tempat untuk mengikat/ menambat perahu-perahu saat berlabuh. Fungsi tambatan perahu sebagai tempat untuk mengikat perahu saat berlabuh dan tempat penghubung antar 2 tempat yang dipisahkan oleh laut, sungai maupun danau. Terdapat 2 tipe tambatan perahu; terdiri dari : 1. Tambatan tepi, digunakan apabila dasar tepi sungai atau pantai cukup dalam, dibangun searah tepi sungai atau pantai. 2. Tambatan dermaga, digunakan apabila dasar sungai atau pantai cukup landai, dibangun menjalar ketengah.

B. Standart Minimal Kegiatan Lingkungan PNPM

Kegiatan lingkungan PNPM yang dibangun haruslah memiliki persyaratan khusus atau standart minimal sebagai pemenuhan kriteria standart dari segi kelengkapan, kualitas, ketahanan, pemanfaatan serta kenyamanan (aman digunakan). 110


Masing masing jenis kegiatan lingkungan memiliki standart minimal yang harus dipenuhi dalam pelaksaannya, antara lain;

B.1. Drainase Pembuatan saluran drainase harus memiliki beberapa kriteria, antara lain; 1. 2. 3.

Harus memiliki pengamanan di masing masing sisinya agar tidak tergerus longsor Dasar saluran memadai Saling berhubungan dengan saluran drainase yang telah ada.

B.2. Prasarana Air Bersih Prasarana ini diharapkan memiliki keamanan bagi pemanfaat, baik prasarananya maupun kualitas air itu sendiri jika dikonsumsi. Standart yang harus dipenuhi adalah, antara lain; 1. 2. 3. 4.

Sumber air bersih agar jauh dari sumber air kotor seperti Septick tank (minimal 10 meter) Penampung air harus terlindung/ tertutup Mudah dalam perawatan Harus memiliki status hasil uji Laboratorium jika dikonsumsi

B.3. Prasarana Mandi, Cuci, Kakus Pada pembangunan prasarana MCK harus memiliki beberapa criteria sebagai standart minimal, antar lain; 1. 2. 3. 4.

Memiliki Memiliki Memiliki Memiliki

sumber air dengan jarak minimal 10 meter dari septick tank pencahayaan dan ventilasi yang cukup septicktank yang kedap air dan rembesan serta pipa udaranya saluran buangan limbah cuci maupun mandi

B.4. Jalan dan Bangunan Pelengkapnya Prasarana jalan harus berikut pelengkapnya sudah merupakan standart yang harus dipenuhi baik struktur/ konstruksi maupun kualitas bahannya, seperti; 1. 2. 3. 4. 5.

Pemilihan jenis jalan dan konstruksi agar disesuaikan dengan kondisi setempat Pemilihan kualitas bahan harus diperhatikan Memiliki kemiringan jalan (punggung sapi) Memiliki saluran air disisi jalan Memiliki dilatasi jalan (pada jalan rabat)


111

B.5. Jembatan Jembatan memiliki berbagai jenis seperti jembatan beton, jembatan besi, jembatan kayu dan jembatan gantung bahkan jembatan pelimpas dan memiliki persyaratan standart tersendiri. Secara umum dalam pembuatan jembatan memiliki syarat, antara lain; 1. 2. 3. 4.

Penentuan jenis disesuaikan dengan kondisi setempat Harus menggunakan kualitas bahan yang baik Memiliki kenyamanan dan keamanan pemanfaat Pemilihan konstruksi yang tepat sesuai kebutuhan

B.6. Prasarana Irigasi (Bangunan Air) Bangunan air terdiri dari Bangunan Penyedia, Bangunan Pembawa, Bangunan Pemanfaat dan Bangunan Pengaman, yang secara umum berfungsi sabagai penyimpan air dan dapat mengalirkannya sesuai yang diinginkan dengan cara membendung, dan yang perlu diperhatikan adalah; 1. 2.

Menyesuaikan dengan kondisi setempat Pemilihan konstruksi dan bahan material tepat sesuai fungsi kebutuhan

B.7. Prasarana Persampahan Adalah merupakan prasarana pembuangan limbah padat yang perlu mendapat perhatian khusus, karena perlu memperhatikan faktor lingkungan terutama terhadap bau yang ditimbulkan. Prasarana dan sarana persampahan terdiri dari lahan pembuangan sampah (TPA atau TPS) maupun peralatan pendukung persampahan (gerobak ataupun tong sampah). Pemenuhan yang harus diperhatikan adalah, antara lain; 1. 2. 3. 4.

Status lahan untuk TPA/ TPS harus jelas Sedapat mungkin TPA/ TPS jauh dari rumah warga TPA/ TPS harus berupa bak penampung dan memiliki tutup serta ada saluran pembuangan air TPS dirumah warga harus memiliki penutup

B.8. Prasarana Kesehatan Umumnya prasarana kesehatan identik dengan posyandu, yaitu berupa bangunan rumah dengan beberapa penyekat ruang sesuai fungsinya, dan diharapkan memiliki ketentuan yaitu; 1. 2. 3.

Lingkungan disekitar harus bersih dan tidak jauh dari permukiman warga Memiliki pencahayaan dan ventilasi yang cukup Ada sumber air yang memadai

112


B.9. Prasarana Pendidikan Prasarana pendidikan umunya hanya berupa peningkatan ruang kelas atau sarana pendukung permainan bagi murid, yang perlu diperhatikan adalah; 1. 2. 3.

Status lahan/ sekolah itu harus jelas Tidak jauh dari permukiman warga Ruang kelas cukup penerangan dan ventilasi

B.10. Prasarana Perumahan/Permukiman Prasarana perumahan yang diharapkan adalah terbangunnya rumah sehat dengan standart yang harus ada minimal adalah; 1. 2. 3. 4.

Memiliki Memiliki Memiliki Memiliki

pencahayaan dan ventilasi yang cukup kualitas bahan material yang baik konstruksi yang layak baik pondasi, tiang, dinding hingga penutup atap jamban rumah tangga

B.11. Prasarana Penerangan Umum Merupakan prasarana pelengkap dilingkungan permukiman berupa penerangan jalan lingkungan dan bersumber dari listrik rumah warga secara swadaya, namun harus diperhatikan adalah; 1. 2. 3.

Letak posisi harus terlindungi dari cuaca hujan Aman dari jangkauan anak anak Mudah dalam perawatan/ penggantian

B.12. Prasarana Perdagangan Ada beberapa kriteria dalam mengartikan perdagangan yaitu kios, los pasar dan pasar, walaupun kios merupakan bagian dari pasar atau kios yang berdiri sendiri. Yang perlu diperhatikan adalah; 1. 2. 3. 4.

Tidak jauh dari permukiman warga dan mudah dijangkau Pasar harus memiliki utilitas yang baik (drainase, listrik, air bersih dan penampung sampah) Kualitas bahan dan konstruksi harus terjamin Memiliki kenyamanan dan kebersihan yang memadai

B.13. Tambatan Perahu Tambatan perahu dapat pula berfungsi selain menambatkan perahunya juga sebagai sarana lalu lintas orang dan barang, sehingga ada beberapa hal yang harus dipenuhi demi keamanan dan kenyamanan penggunanya, yaitu;


113

1. 2. 3.

Pemilihan lokasi yang tepat antara lain memiliki arus air yang tenang Perhatikan permukaan air saat pasang atau surut Pemilihan bahan material yang tepat

114


ANALISA DAMPAK LINGKUNGAN (Safeguard Lingkungan) I. Peraturan Penting Lingkungan

Perundang-undangan dan Peraturan Lingkungan Beberapa perundang-undangan dan peraturan lingkungan yang perlu diketahui sebagai sumber informasi rujukan yang benar dalam melaksanakan kegiatan infrastruktur , yaitu : a. b. c. d. e. f. g. h.

i. j.

Undang-undang RI No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Undang-undang RI No. 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman Undang-undang RI No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup Undang-undang RI No. 7 tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air Undang-undang RI No. 38 tahun 2004 tentang Jalan Undang-undang RI No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Undang-undang RI No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs SEHAT) Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 17/KPTS/M/2003 tentang Penetapan Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan

Pedoman Umum Pelaksanaan PNPM MP menyebutkan bahwa kegiatan yang didanai adalah yang tidak masuk dalam daftar kegiatan yang dilarang (Negative List).

II. 1.

Daftar Kegiatan yang Dilarang Kegiatan yang dilarang (Negative list) adalah Kegiatan yang memerlukan pemeriksaan secara penuh berupa AMDAL atau UKL/UPL, sesuai dengan PermenLH No. 11/2006 untuk kegiatan wajib AMDAL dan KEMPENPU No 17/KPTS/M/2003 untuk kegiatan PU wajib UKL dan UPL .


115

2.

Penyaringan khusus diperlukan pada kasus-kasus : • Perikanan (sesuai dengan standar Dinas Perikanan) • Penggunaan bahan pestisida, bahan yang mengandung pengikis ozon, tembakau atau produknya tidak akan didanai • Penggunaan material Asbes atau yang mengandung Asbes tidak akan didanai • Kegiatan yang menimbulkan polusi air dan udara tidak akan didanai kecuali penggunannya kecil dan mendapat sertifikasi dari Bapedalda

116


• • • • •

3.

Penggunaan material B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) tidak akan didanai Kegiatan penebangan atau pembelian alat-alat penebangan tidak akan didanai Pembangunan di wilayah yang dilindungi Jalan di dalam kawasan yang dilindungi Tidak ada pemukiman baru atau perluasan permukiman di wilayah yang dilindungi, kecuali sudah ada sebelumnya dan kebijakan pemerintah mengijinkan melalui ReKompak.

Proposal kegiatan jenis konstruksi dan yang menimbulkan ganguan atas tanah atau air atau melibatkan pembuangan limbah, perlu dilengkapi dengan Prosedur Operasi Baku atau Standar Teknis untuk menyelamatkan lingkungan, khusunya kegiatan yang akan didanai.

IV.

Mitigasi Dampak Lingkungan

Mitigasi dampak adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari suatu kegiatan sebelum dampak negatif tersebut terjadi. Secara umum kegiatan infrastrukur yang disetujui adalah kegiatan yang tidak mempunyai dampak negatif, besar, penting, dan lama. Mitigasi dampak harus terintegrasi dengan langkah-langkah teknis kegiatan. Berikut ini contoh-contoh potensi dampak dan cara penanggulangannya.

No.

Jenis Infrastruktur

Potensi Dampak

Penanggulangan

1

Jalan

- Debu - Jalan becek

- Jalan diaspal atau dibeton - Jalan diaspal atau dibeton dilengkapi saluran air - Terasering dinding kiri kanan jalan atau perkuat pondasi jalan - Hilir saluran menyatu dengan saluran induk - Kemiringan saluran yang cukup agar air selalu mengalir

- Longsor 2

Drainase

- Air tergenang - Sumber perkembangbiak- kan penyakit

3

Jembatan

4

Sarana Air Bersih

5

Sarana Sanitasi

6

Sarana Persampahan

- Longsor - Penyepitan aliran sungai - Kecelakaan pengguna - Penyakit yang dibawa air - Keracunan - Limbah dari kegiatan MCK (mandi, cuci, dan kakus) - Estetika karena sampah berserakan

- Saluran bentuk U untuk aliran air yang berfluktuasi ekstrim - Terasering dinding di kiri kanan saluran - Penyesuaian pondasi tiang penyangga jembatan terhadap pinggir saluran - Pemasanganan pagar pengaman - Memasak air - Membuat bangunan pengolahan air - Membangun bidang resapan dan tangki septik - Menyediakan tempat sampah yang sesuai


117

- Sumber perkembangbiak- kan penyakit - Kesehatan penghuni rumah

- Menyediakan tempat sampah yang higiensi dan operasional pengangkutan sampah yang rutin - Melengkapi bangunan rumah dengan ventilasi sinar matahari dan aliran udara yang memadai - Menyediakan jamban yang higienis - Melengkapi halaman rumah dengan saluran drainase yang benar atau kemiringan halaman rumah yang cukup tidak ada genangan air

7

Rumah Sehat

118


www.p2kp.org l www.pnpm-perkotaan.org

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan

KANTOR PUSAT

Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia - 12110 KANTOR PROYEK

Jl. Penjernihan 1, No.19F, Pejompongan, Jakarta Pusat, Indonesia - 10210 SEKRETARIAT TP PNPM MANDIRI

www.pnpm-mandiri.org PENGADUAN

P.O. Box 2222 JKPMT SMS : 0817 148 048 e-mail : [email protected]

KUMPULAN BAHAN SERAHAN

Recommend Documents