Kuliah Umum Manajemen Bencana Universitas Muhammadiyah Surakarta Surakarta, 9 Desember 2016
Membaca Risiko [Bencana] Ekologis
Belajar Dari Borneo Refleksi - Aksi Pengelolaan Risiko Bencana Ekologis Berbasis Komunitas
Eko Teguh Paripurno +62818260162 |
[email protected] www.geohazard.blog.com | https://upnyk-id.academia.edu/EkoTeguhParipurno
Salam Kenal Eko Teguh Paripurno Lahir Pandaan, 3 Juni 1962 Ninuk Retno Raras (istri), Galih Prabaswara & Gandar Mahojwala (anak) Perum UPN Blok A No 42, Wedomartani, Ngemplak, Sleman 55584 T/F: 0274.870078; M: 08111260162/0818260162; E:
[email protected] S1 Teknik Geologi UPN, S2 Geologi ITB, S3 MIPA Unpad Associate Professor Vulkanologi dan Manajemen Bencana, Program Studi Teknik Geologi, Program Studi Teknik Lingkungan, Program Studi Teknik Geofisika, Program Studi Magister Manajemen Bencana & Pusat Studi Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), Perkumpulan KAPPALA Indonesia, Perkumpulan PIKUL Kupang, International Council of Science, Volcano Disaster Preparedness Research Centre - Korea, Mapala UPN “Veteran” Yogyakarta, Perhimpunan Pencinta Alam TMS-7, Indonesia Speleology Society (ISS). Konsultan pengelolaan risiko bencana dan lingkungan untuk UNDP, UNOCHA, BNPB, BPBD-BPBD, Yayasan Papua Mandiri, NOVIB Belanda, Unsur Pengarah Lembaga Sertifikasi Profesi PB (LSP PB) Penerima Penghargaan Ashoka & Fellow Sosial Entreprenour (2000) untuk Bidang Lingkungan dari Ashoka Global; Sasakawa Award (2009) untuk bidang Pengelollan Risiko Bencana dari UN-ISDR, Bela Negara Utama (2012) dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Penghargaan Dosen Teladan Pengabdian Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta
Alur Paparan 1. 2. 3. 4. 5.
Wajah Kusut Ekologi Borneo Membaca Risiko Bencana Ekologis Mandat melindungi & Peran Kita Gerakan PRBBK & Peran Kita Bagaimana peran kita selanjutnya?
1
Wajah Kusut Ekologi Borneo
Dijajah Konsesi Investasi komoditas tambang, perkebunan sawit, hutan tanaman industri (HTI) dan logging (HPH), menguasai sebagian besar Borneo. Luas lahan konsesi di Kalsel 2,3 dari 3,7 juta hektar, di Kalbar 13,6 dari 14,7 juta hektar, di Kalteng 12,8 dari 15,3 juta hektar, dan di Kaltim 21,7 dari 19,6 juta hektar. Lahan yang dikuasai investor mencapai 50,4 juta hektar dari total luas 53,3 juta hektar tanah Borneo atau mencapai 94,5 persen! http://walhikaltim.or.id/?p=1036
Ijin Tumpang Tindih Ada 742 kasus tumpang tindih lahan. Luas izin konsesi di Kaltim mencapai 21,7 juta hektare dari luas total provinsi 19,6 juta hektare. Sejak era otonomi daerah, tumpang tindih lahan makin banyak karena pemda punya wewenang mengeluarkan izin. Kerusakan hutan pun makin masif, terlihat dari kondisi lahan yang makin kritis. Dalam satu areal hutan, muncul izin perkebunan tetapi terdapat pula izin tambang di lokasi yang sama, atau masuk kawasan hutan. http://walhikaltim.or.id/?p=1036
Memalsukan Izin Kementerian ESDM menemukan IUP palsu yang dikeluarkan oleh kepala daerah, baik bupati maupun walikota. Izin palsu tersebut dikeluarkan tanpa melihat izin-izin yang dikeluarkan oleh pejabat daerah sebelumnya.
Dirjen Minerba, Thamrin Sihite, mencontohkan ada izin tambang yang dikeluarkan pada 2008, namun landasannya mengacu pada PP 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Kementerian ESDM tidak pernah lagi mengeluarkan izin baru pertambangan sejak UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba dikeluarkan. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f3d02d9787d6/banyak-kepala-daerah-keluarkan-iup-palsu.
Potensi Korupsi Supervisi KPK dilakukan terhadap seluruh izin pertambangan di 12 provinsi termasuk Kaltim. laporan kasus korupsi dan kejahatan lingkungan oleh hanya sampai di tingkat penegak hukum di daerah dan tidak pernah tuntas. Contoh: PT Kideco Jaya Agung di Kabupaten Paser divonis bersalah karena menambang di area cagar alam dengan hukuman penjara satu tahun, tetapi Jatam tidak pernah dengar eksekusi hukuman terhadap pimpinan PT Kideco. http://regional.kompas.com/read/2014/02/19/2143248/Jatam.Beberkan. 10.Dugaan.Kasus.Korupsi.Tambang.di.Kaltim.
Amdal Busuk BLH Samarinda menolak menyerahkan dokumen Amdal perusahaan tambang yang beroperasi di Samarinda. KLH melansir 70-80 % Amdal yang dinilai kimono di kabupaten/kota berkualitas buruk. Harusnya, Amdal merupakan alat untuk meningkatkan “derajat” keselamatan rakyat dikawasan operasi pertambangan, bukan hanya formalitas dan menjadi bancakan mafia dan pemburu rente semata. (http://www.jatam.org/saung-berita/minerba/267-informasi-amdal-adalah-hak-rakyat.html)
Reklamasi Semu Total penguasaan lahan tambang di Kalimantan Timur berkisar kurang lebih 7 juta hektar yang terdiri dari: 1.451 IUP dengan luas 5,314,294.69 hektar, 67 PKP2B menguasai lahan 1.624316,49 hektar, 5 KK luas konsesi 29.201.34 hektar. Dari 247 perusahaan pemegang IUP batubara di Kaltim dan Kalsel, terdapat 64 perusahaan tidak membuat rencana reklamasi pasca tambang dan 73 perusahaan tidak setor dana jaminan reklamasi. http://www.jatam.org/saung-pers/siaran-pers/297-jatam-apresiasi-bpk-terkait-audit-tambangbatu-bara.html.
Warisan Risiko Tahun 2004, PT KEM/ Rio Tinto memasuki tahap penutupan. Rencana, program dan komitmen, dan tertuang dalam komunike komite pengarah pengakhiran tambang di tahun 2003, dengan menyisakan masalah: Perubahan status pinjam pakai menjadi hutan lindung seluas 6750 Hektar masih tidak jelas. Dana abadi dalam Komunike KPPT No 5 27 Februari – 1 Maret 2002. Namun 11,2 juta USD yang dikelola PT Hutan Lindung Kelian Lestari (HLKL) tidak transparan dan tanpa pelibatan masyarakat. Dam Nakan dan Dam Namuk, 455 ha di 425 m dpal, berisi 77 Juta ton tailing berisiko bagi 31 desa dan 4 kecamatan yang berada dibawah dan berhubungan dengan DAS Kelian dan DAS Mahakam, perlu “evaluasi total” sebelum diserahkan pada pemerintah. http://www.jatam.org/saung-pers/siaran-pers/297-jatam-apresiasi-bpk-terkait-audit-tambang-batu-bara.html
Bisnis Konflik Bentrok antara masyarakat penambang dengan aparat Brimob di wilayah operasi PT. Indo Muro Kencana berlangsung terus-menerus, dibiarkan tanpa memberi rasa keadilan bagi masyarakat. PT. Indo Muro Kencana melanggar dan mengabaikan hak atas lingkungan dengan (1) pencemaran sungai, (2) beraktivitas tanpa amdal di wilayah baru, (3) belum melengkapi ijin pinjam pakai kawasan hutan, (4) melanggar hak-hak masyarakat adat dengan menggusur wilayah sakral Puruk Kambang dan (5) menutup akses terhadap sumberdaya alam di wilayah pertambangan. http://www.jatam.org/saung-pers/siaran-pers/279-aktivitas-pt-indo-muro-kencana-harus-dihentikan-pastikan-perlindungan-bagi-warga-dalam-penanganan-konflik.html.
Panen Banjir Sepanjang 2007-2011, tercatat 72 kali banjir di Samarinda. Setiap banjir setidaknya 10 ribu warga terganggu kegiatan ekonominya. Wilayah titik banjir meluas dari 29 menjadi 35. Sampai tahun 2011, Samarinda menghabiskan Rp. 107,9 M/tahun untuk menangani banjir. Tahun 2011 - 2013, Pemerintah Provinsi mengalokasikan total Rp. 602 Milyar. Belum biaya perbaikan jalan rusak akibat angkutan batubara yang disiapkan sekitar Rp. 37,6 M pada 2012. (http://www.jatam.org/saung-berita/berita-kampanye/273-banjir-dan-keselamatanwarga.html)
Tamu Tambang Transmigran Desa Makroman datang tahun 1957 dari Kendal. Tahun 1999 mereka membuat saluran irigasi, sehingga panen membaik dan kolam berkembang. Cerita itu selesai tahun 2007, sejak IUP Batubara 1.589 hektar diberikan ke CV Arjuna. Pertambangan membongkar tanah dan sumber-sumber air di sekitar desa. Tak sampai setahun, saat musim hujan, penampung limbah pencucian batubara jebol, membanjiri sawah, kolam ikan dan sumber air. Sejak itu kondisi ekonomi memburuk. Banjir lumpur batubara terus berulang. Krisis air di musim kemarau menjangkau 383,87 hektar, yang dimiliki 1.905 keluarga petani. Panen per hektar semula 70 karung, tinggal 12 karung, sedang kolam ikan, tidak panen.
)
(http://www.jatam.org/saung-berita/berita-kampanye/273-banjir-dan-keselamatan-warga.html
2
Membaca Risiko Ekologis
B
Banjir Solo 2016
Mana Bencana?
Erupsi Merapi 2010
A
C
Gempa Pidie 2016
Makna Bencana Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa, yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (Pasal 1, ayat 1, UU No. 24 / 2007) Bencana adalah gangguan yang serius dari berfungsinya suatu masyarakat yang menyebabkan terjadinya kerugian besar terhadap jiwa manusia, harta benda dan lingkungannya, yang melebihi kemampuan masyarakat yang tertimpa bencana untuk menanggulangi dan memulihkan diri dengan sumberdaya yang dimilikinya sendiri (UNISDR)
Bencana & Risiko Aset risiko = (fa x fr)/fm risiko rendah risiko sedang
kapasitas (fm)
ancaman (fa)
risiko tinggi
tidak berisiko
kerentanan (fr)
Hubungan antar komponen ancaman, kapasitas & kerentanan terhadap risiko, dapat tunggal atau jamak
Kerusakan & Kerugian Aset
A
MANUSIA (M) Sikap, motifasi, kebiasaan, kepandaian, jenis kelamin, usia, kelengkapan anggota badan dan fungsi indra.
F
M E
ALAM & LINGKUNGAN (A) Bentang alam, tanah, tumbuhan, binatang, air. FISIK (F) Infrastruktur, makanan. SOSIAL (S) Keluarga, organisasi, kelembagaan, jaringan sosial.
S
EKONOMI (E) Keuangan, akses pinjaman, pekerjaan. Bencana Pembangunan
Komponen Risiko Bencana Siapa paling berisiko? Mengapa? Bagaimana hubungan antar komponen bencana? Ancaman Kapasitas Kerentanan Risiko bencana
Dok. Paripurno
Ragam Bahaya GEOLOGI gempa bumi, tsunami, letusan gunungapi, longsor, gerakan tanah HIDRO-METEOROLOGI banjir, topan, banjir bandang, kekeringan BIOLOGI epidemi, penyakit tanaman, hewan TEKNOLOGI kecelakaan transportasi, industri LINGKUNGAN kebakaran, kebakaran hutan, penggundulan hutan, pertambangan. SOSIAL konflik, terror, huruhara, perang
Karakter Bahaya SUMBER penyebab / pemicu terjadinya ancaman KECEPATAN kecepatan kehadiran, pergi, dan dampa FREKUENSI pola perulanga DURASI lama waktu kejadian Dok. Paripurno
SEBARAN luasan / cakupan ancaman POSISI kedudukan unsur berisiko terhadap sumber ancaman
Dok. Paripurno
Fakta Bahaya
Dok. Paripurno
Dok. Mongabay Lok. Ds. Makroman terdampak CV Arjuna Dok. Mongabay. Lok. CV Arjuna
Fakta Kerentanan
Dok. BNPB
Dok. Mongabay Lok. Ds. Makroman terdampak CV Arjuna Dok. Mongabay. Lok. CV Arjuna
Fakta Kapasitas
Dok. Paripurno
Dok. Mongabay Lok. Ds. Makroman terdampak CV Arjuna
Dok. Mongabay. Lok. CV Arjuna
Fakta Risiko
Dok. Paripurno
Dok. Mongabay Lok. Ds. Makroman terdampak CV Arjuna
Dok. Mongabay. Lok. CV Arjuna
Pembangunan & Bencana Pembangunan Pembangunan dapat memunculkan bahaya & meningkatkan
-
kerentanan Bencana dapat memundurkan
!
pembangunan
Pembangunan dapat mengurangi mencegah bahaya & kerentanan Bencana dapat memberikan peluang pembangunan
Bencana
+
3
Mandat Melindungi & Peran Kita
Pembangunan & Bencana Pembangunan Pembangunan dapat memunculkan bahaya & meningkatkan
-
kerentanan Bencana dapat memundurkan pembangunan
Pembangunan dapat mengurangi mencegah bahaya & kerentanan Bencana dapat
+
memberikan peluang pembangunan
Bencana
?
Membangun Aset
A
MANUSIA (M) Sikap, motifasi, kebiasaan, kepandaian, jenis
F
M E
kelamin, usia, kelengkapan anggota badan dan fungsi indra. ALAM & LINGKUNGAN (A) Bentang alam, tanah, tumbuhan, binatang, air. FISIK (F) Infrastruktur, makanan.
S
SOSIAL (S) Keluarga, organisasi, kelembagaan, jaringan sosial. EKONOMI (E) Keuangan, akses pinjaman, pekerjaan.
Transformasi Aset Pembangunan merupakan proses
M
untuk mengelola pertumbuhan ekonomi (E), kelestarian lingkungan (L) dan keadilan
L
sosial (S)
S
E
S
Pembangunan merupakan proses yang diakukan masyarakat untuk menstransformasikan aset-aset alam / lingkungan (L), sosial (S), fisik (F), ekonomi (E) dan manusia (M)
L E
F
Mengelola Risiko Bahaya
Kerentanan
Bencana
Kerentanan Bahaya Bencana
Kerentanan
Bahaya Bencana
Mandat Internasional Agenda 2030 7 target; 13 prinsip ; 4 prioritas aksi, 91 aktivitas penting di level lokal, nasional regional dan global
17 Capaian, dengan 8 target luar biasa , dari kemiskinan sampai hak asasi manusia dan stabilits keamanan
PRBBK & Akuntabilitas
Sendai Framework • •
AADMER Work Plan 3.0 Asia Pacific Regional Plan on SFDRR
Sustainable Development Goals
Paris Agreement Membatasi temperatur global, peningktan dibawah 2oC, memastikan target nasional, Indonesia emisi hanya 16%.
Mandat Politik Tidak ada visi-misi kementrian. Mandat kementrian adalah mengoperasionalkan visi-misi presiden tersebut. (Jokowi, Sidang Kabinet Kerja 1) Seknas Jokowi
Target Politik Kemandirian sumberdaya politik, ekonomi, sosial dan
SD Politik
lingkungan, guna menghadirkan negara untuk mampu memberikan kesejahteraan & perlindungan rakyat
SD Sosial
SD Ekonomi Perlindungan
& Kesejahteraan
SD lingkungan
Nawacita "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” 1.
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2.
Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3.
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya 5.
Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9.
Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Kontra Masalah Konglomerasi kebijakan Fungsi efektif-efisien
Nilai
kebijakan publik (Formulasi dan praktik kebijakan yang baik)
Etika
Kontra korupsi laten multi bidang, multi tingkat
Kebijakan
Respon dan penegakan hukum yang kuat Norma
Manajemen Risiko
Siklus PB MANAJEMEN KRISIS PENANGANAN DARURAT KESIAPSIAGAAN
BENCANA
REHABILITASI MITIGASI REKONTRUKSI
PENCEGAHAN
MANAJEMEN RISIKO
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Rangkaian Kerentanan
RANGKAIAN KERENTANAN Penyebab yang mendasari
Tekanan Dinamis
Kondisi tidak aman
Kemiskinan Akses yang terbatas terhadap : • Struktur-struktur tenaga listrik • Sumber daya Ideologi Sistem Ekonomi Faktor-faktor prakondisi umum
Kurangnya : • institusi lokal • pendidikan • pelatihan • ketrampilan yang memadai • investasi lokal • pasar lokal • kebebasan pers Kekuatan makro : • ekspansi penduduk • urbanisasi • degradasi lingkungan
Lingkungan fisik yang rentan : • lokasi yang berbahaya • infrastruktur dan bangunan yang berbahaya Ekonomi lokal yang rentan • kehidupan yang beresiko • tingkat pendapatan yang rendah Tindakan umum
BAHAYA
BENCANA
= KERENTANAN
+
BAHAYA
Kejadian -kejadian pemicu • Gempa bumi • Angin kencang • Letusan gunung • Tanah longsor • Kekeringan • Banjir • Perang , konflik sipil • Kecelakaan teknologi
4
Gerakan
PRBBK & Peran Kita
Gerakan gerakan/ge·rak·an/ n 1 perbuatan atau keadaan bergerak (air, laut, mesin); 2 pergerakan, usaha, atau kegiatan dalam lapangan sosial (politik & sebagainya): ~ kaum buruh; ~ sosial tindakan terencana yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat disertai program terencana & ditujukan pada suatu perubahan atau sebagai gerakan perlawanan untuk melestarikan pola-pola & lembaga-lembaga masyarakat yang ada. [KBBI]
Nilai Gerakan Jujur Dapat dipercaya Berkarakter Bertanggungjawab Konsisten
INTEGRITAS
Etos kerja Daya saing Optimis Inovatif Produktif
Kerjasama
ETOS KERJA
GOTONG ROYONG
Solidaritas Peka Komunal Kemaslahatan
Indikator Proses PRBBK Membentuk pelaku PRBBK Melakukan pe risiko Membuat laporan kajian risiko dan diseminasi Membuat rencana pengelolaan risiko elakukan serangkaian kegiatan pengurangan risiko Melakukan serangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi
Indikator Outcome PRBBK Organisasi Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (CBDMO) Dana PRBBK Peta Kajian Risiko Bencana Berbasis Komunitas Rencana Aksi Komunitas untuk PRB Training Komunitas untuk PRB Pembelajaran Komunitas untuk PRB Latihan / Gladi Kesiapsiagaan Komunitas Sisitem Peringatan Dini Berbasis Komunitas
Perlindungan Aset MASYARAKAT
SISTEM EKSTERNAL ANCAMAN
ANCAMAN
MODAL PENGHIDUPAN
KONFLIK
KONFLIK SISTEM INTERNAL PEMERINTAH
SWASTA
PRBBK itu proses perlindungan aset penghidupan
Mobilisasi Aset
PRBBK
PRBBK itu melakukan mobilisasi (& transformasi) aset untuk perlindungan SECARA KOLEKTIF
Kerentanan Sosial MOBILISASI ASET
MANDAT
rendah sedang tinggi AKSES ASET
Kelemahan mobilisasi aset merupakan kerentanan sosial
Mandat Aktor
Pemerintah
Media
(Regulator
(Mediator
Fasilitator)
Komunikator)
Warga (Motor,
PENTAHELIC
Akademia
MODEL
(Fasilitator
Kreator)
Swasta (Enabler)
Katalisator)
Pem-DES (Regulator Fasilitator)
Pelembagaan Rasionalisasi 2 nilai
1
Mandat organisasi
0 Refleksi
3
Mekanisme intervensi
4
Pelembaaan / pengintegrasian
Strukturisasi 5 organisasi
PRBBK & Desa Kita Kewenangan lokal desa bersifat terbuka dan fleksibel tergantung pada konteks & kebutuhan lokal yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati & dipilih oleh Desa dengan Peraturan Desa.
Kewenangan lokal: kepentingan masyarakat setempat; berada dalam wilayah desa, & ada peluang kerjasama bukan teknologi tinggi & padat modal; bukan kewenangan kabupaten; desa memiliki kemampuan & menjalankan; berorientasi pada pelayanan dan pemberdayaan.
PRBBK & Kewenangan Desa Kewenangan
Anggaran desa
asli & Lokal
& diswakelola oleh Desa &
Berskala Desa
/ atau melalui mekanisme kerjasama antar desa. Direncanakan & dilaksanakan
Kewenangan Sektoral tugas pemerintah.
melalui mekanisme program sektoral desa maupun perdesaan. Desa mengajukan usulan kepada Kabupaten/Kota untuk dibiayai APBD/APBN. Jika kegiatannya dapat diswakelola maka diserahkan kepada Desa.
PRBBK Akhirnya membangun kesadaran kritis kolektif komunitas untuk melaksanakan aksi kolektif mobilisasi sumberdayanya dalam pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas
Lukisan Andreas Iswiarto
SEKIAN & TERIMAKASIH
[email protected]/+62818260162 KAPPALA/MPBI/PSMB UPN/MMB UPN
Pengertian Risiko bencana Potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. (Pasal 1 ayat 17 UU no 24/2007 tentang PB)
Kegiatan pencegahan bencana Serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana (Pasal 6 ayat 17 UU no 24/2007 tentang PB)
Pengertian Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehablitasi (pasal 1 ayat 5 uu no 24/ 2007 tentang penanggulangan bencana)
Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap, meliputi (a) pra bencana, (b) saat tanggap darurat, (c) pascabencana (pasal 33 uu no 24/ 2007 tentang penanggulangan bencana).
Pengertian Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan pra bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf a meliputi (a) dalam situasi tidak terjadi bencana, dan (b) dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana (pasal 33 uu no 24/ 2007 tentang penanggulangan bencana). Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf a meliputi (a) perencanaan penanggulangan bencana; (b) pengurangan risiko bencana; (c) pencegahan; (d) pemaduan dalam perencanaan pembangunan; (e) persyaratan analisis risiko bencana; (f) pelaksanaan penegakan tata ruang; (g) pendidikan dan pelatihan; (h) persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
Pengertian Penyelenggaraan penanggulangan bencana (3) pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf c meliputi: (a) identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana; (b) kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi sebagai sumber bahaya bencana; (c ) pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi ancaman atau bahaya bencana; (d) penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; (e) penguatan ketahanan sosial masyarakat
Bahaya, Kapasitas & Kerentanan Bahaya merupakan suatu kejadian atau peristiwa yang berpotensi menimbulkan bencana Kerentanan merupakan suatu kumpulan maupun rentetan keadaan yang melekat pada masyarakat yang mengarah dan menimbulkan konsekuensi (fisik, sosial, ekonomi dan perilaku) pada menurunnya daya tangkal dan daya tahan masyarakat sehingga berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Kapasitas merupakan suatu kumpulan maupun rentetan keadaan yang melekat pada masyarakat yang mengarah dan menimbulkan konsekuensi (fisik, sosial, ekonomi dan perilaku) pada menurunnya daya tangkal dan daya tahan masyarakat sehingga berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana
