Kritisi UU Pendidikan dan RUU KUB. Ditulis oleh suhmawardi Jumat, 27 Juli :16 -

Kritisi UU Pendidikan dan RUU KUB Ditulis oleh suhmawardi Jumat, 27 Juli 2012 08:16 -

Apa yang Terjadi Bulan Nopember 2011 ? Kritisi UU Pendidikan dan RUU KUB menjadi tema yang hangat dibicarakan pada bulan Nopember 2011. Beberapa isu lain yang berhasil kami rangkum dari dua surat kabar nasional Kompas dan Republika diantaranya Pendidikan dan Pesantren, Tokoh Perempuan, Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama, Keberagaman, Jihad & Radikalisme Tokoh Perempuan yang diangkat diantaranya : Aisha Al Adawiya, mewakili muslimah AS di PBB; Zeynep Fadillioglu, Wanita Pertama Perancang Masjid; Anousheh Ansari, Muslimah Pertama ke luar Angkasa; Murniati, Merangkul siswa, memulihkan hutan mangrove Perumusan RUU KUB juga sangat hangat dibicarakan, untuk menciptakan kedamaian di negeri ini. Peran pesantrenpun kerap disinggung baik untuk mensosialisasikan tentang kemajemukan maupun untuk deradikalisme yang masih terus berkembang. Isu lainnya yang patut kita ketahui di bulan Nopember ini diantaranya ; Kekerasan dimana Perempuan masih sulit mengakses keadilan, HIV/AIDS Tahun 2011 ternyata seks bebas menjadi sumbangsi terbesar di 5 tahun terakhir, pertentangan LAZ vs UU Zakat yang berujung pada uji materil, Moratorium TKI yang tidak efektif, Program Bentengi Anak dengan Alquran menjadi inceran pemerintah daerah, Fikih Muslimah yang membahas tentang Akikah untuk Anak Perempuan , dan Fikih tentang Mengabarkan Pernikahan. PENDIDIKAN dan PESANTREN Utomo Dananjaya, mengkritisi tentang pelaksanaan UN (yang dilaksanakan berdasarkan SK Menteri Pendidikan Nasional No. 47/2007) karena tidak hanya bertentangan dengan UU No. 20/2003 dan Keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 September 2009 tetapi juga telah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia atas pendidikan dan perkembangan psikologi anak. Karena tidak ada aturan tentang UN dalam UU Sisdiknas, melainkan mengatur tentang evaluasi untuk pengendalian mutu dan memantau proses pendidikan siswa. Realitasnya pelaksanaan UN saat ini tidak memandang keunikan masing-masing individu. Dengan judul “Jangan berbohong untuk pendidikan” Penulis Sidharta Susil, pendidik di Yayasan Pengudi Luhur, Magelang mengajak kita mengaca kepada tragedi pendidikan di Malawi, salah satu Negara miskin di Afrika yang menggratiskan pendidikan tetapi tidak memperhatikan mutu dan infrastruktur pendidikan itu sendiri. Akhirnya melahirkan generasi lebih bangga hidup seperti orang Eropa atau Amerika dibandingkan sebagai orang Malawi. Maka Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan hakikat Negara “wajib memberikan perhatian kepada lembaga pendidikan berbasis masyarakat atau swasta”, tidak ada lagi akal-akalan Negara terhadap nasib lembaga pendidikan khususnya swasta. Diversifikasi program pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia kembali menjadi perhatian. Harapannya para santri tidak hanya berkutat pada pendalaman agama, tetapi juga didorong untuk menguasai keterampilan. Sehingga kader pesantren tidak hanya fasih dibidang agama tetapi pada saat yang sama mampu mandiri.

1/6


Muhammadiyah diusianya yang 102 tahun ini memutuskan dan memantapkan untuk memperkuat lembaga pendidikan mereka sebagai mana yang telah diperjuangkan Ahmad Dahlan. Pendidikan Muhammadiyah akan fokus pada memperbaiki mutu menjadi sekolah yang kreatif dan inovatif, selain itu nilai-nilai agama yang diajarkan dapat diterjemahan ke dalam kehidupan dan memecahkan permasalahan yang ada ditengah masyarakat. TOKOH PEREMPUAN Aisha Al Adawiya, mewakili muslimah AS di PBB “Muslimah bukan sekadar pendamping hidup pria muslim. Muslimah seharusnya memiliki pemikiran-pemikiran untuk maju dengan mengeskplorasi segala kemampuannya” begitu jawaban beliau saat ditanya mengenai peran muslimah seharusnya dalam keluarga dan masyarakat.

Zeynep Fadillioglu, Wanita Pertama Perancang Masjid Masjid Sakirin , yang resmi dibuka Mei 2009 di Istambul, Turki merupakan rancangannya. Zeynep menyediakan ruang bagi jamaah wanita yang sama besar dan indahnya dengan ruang jamaah pria, untuk menunjukkan bahwa muslimah memiliki hak serta fasilitas yang sama dengan pria. Pembangunan mesjid ini juga menahbiskan dirinya sebagai perempuan Turki pertama yang membangun rumah ibadah. Anousheh Ansari, Muslimah Pertama ke luar Angkasa Perempuan berusia 45 tahun asal Iran ini, menjelajah AS sejak remaja, Gelar Master Teknik Eletro dari George Mason University memberi jalan untuk bekerja di sebuah perusahaan listrik raksasa, MCI. Tahun 1993 Ansari bersama suami mendirikan perusahaan sendiri. September 2006, Ansari kian popular di AS, bukan karena bisnisnya tetapi penerbangannya ke luar angkasa, dialah muslimah pertama yang melancong ke antariksa. Murniati, Merangkul siswa, memulihkan hutan mangrove Guru honorer di Sekolah Dasar Negeri 28 Kepulauan Tanakeke, Sulawesi Selatan ini memulai merintis, memobilisasi dan mendampingi para siswa menanam bakau sejak tahun 2007. Latar belakang kehidupan daratan tidak menyurutkannya untuk mengajak siswa untuk mensuburkan kembali hutan Mangrove, hanya dengan mendengarkan celoteh siswanya (yang sangat memahami kondisi) beliau belajar cara menanam dan memilih bibit bakau yang bagus untuk ditanam, hingga saat ini telah tertanam mangrove lebih dari 1000 batang pohon. RANCANGAN UNDANG-UNDANG KERUKUNAN UMAT BERAGAMA RUU Kerukunan Umat Beragama dari Komisi VIII DPR menuai kritik tajam. Berdasarkan kajian Setara Institute, RUU itu punya semangat segregatif, mengotak-otakan masyarakat sesuai agama dan keyakinan. RUU itu bersemangat memisahkan kelompok-kelompok masyarakat berdasarkan agama agar tidak saling bersentuhan. Sejumlah Pasal dalam Draft RUU KUB yang dikritisi antaranya Pasal 17, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 33, Pasal 41, Pasal 44.

2/6


Melihat itu MUI telah menyiapkan naskah akademik untuk masukan perumusan RUU KUB, usulan paling mendasar dalam naskah tersebut adalah penyebaran agama dan pendirian rumah ibadah, dengan prinsip keutamaan memelihara kemajemukan.

Konflik sosial termasuk konflik bernuansa agama, merupakan realitas yang pernah dan mungkin akan terus terjadi di Indonesia. Namun pemerintah dan juga agamawan seperti enggan mengakui itu. Bahkan RUU yang sedang dibahas Komisi IX DPR tentang penanganan konflik sosial, melihat agama sebagai salah satu sumber konflik social. Begitu pendapat Rumadi, Peneliti Senior Wahid Institut. KEBERAGAMAN “Selama ini saya dididik untuk menghormati semua agama. Tapi ketika anda mempersoalkan hijab berarti merendahkan keyakinan dan agama saya”. Begitu paparan Suhad Hasan, WN AS beragama Islam tentang pengalaman getir menghadapi diskriminasi didunia kerja karena jilbab yang ia kenakan dan keyakinan. Sebuah penelitian sosial bertema “How Islamic Are Islamic Countries” menilai Selandia Baru berada diurutan pertama Negara yang paling Islami diantara 208 negara, sedangkan Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam berada di urutan ke-140. Pertanyaan dasar dalam penelitiannya ini seberapa jauh ajaran Islam dipahami dan memengaruhi perilaku masyarakat muslim dalam kehidupan bernegara dan bersosial?. Komarudin Hidayat membahas tema ini. Modal ideologis yang kuat dimiliki pesantren, seperti sikap toleran, keseimbangan, keadilan dan moderat. Menjadikan pesantren potensial diposisikan sebagai mediator, wadah dialog antarumat beragama. Agar dapat menyentuh akar rumput dan efektif, dialog yang dilakukan mengangkat masalah riil dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat seperti isu ekonomi, pendidikan, dan kesehatan sehingga tidak hanya berputar pada isu eletis yang selama ini terjadi. JIHAD & RADIKALISME Pesantren diharapkan menjadi ujung tombak program deradikalisasi, upaya mementahkan pertumbuhan pemahaman keagamaan garis keras di Indonesia. Dengan dasar jumlah pesantren yang banyak, dan memiliki pengaruh besar serta memiliki sistem pengajaran keislaman yang lebih membumi pada santri dan masyarakat, maka peran itu sangat tepat, Agus Surya Bakti memaparkan dalam lokakarya di Jakarta(1/11) Menurut Muh. Taufiqurrohman, analisis senior dari The Nanyang Technological Universituy, Singapura menjelaskan setidaknya ada 73 pesantren yang tergolong radikal dan tersebar di Jawa tengah, Banten, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumbawa, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah dan Lampung. Pesantren tersebut dimasukan kategori radikal karena mengembangkan ideology antidemokrasi, mengafirkan pemerintah Indonesia dan mengajarkan jihad kekerasan serta pelatihan militer menjadi ekskul di pesantren-pesantren tersebut

3/6


Dalam berbagai diskusi di Tanah Air terungkap bahwa penanganan terorisme melalui penegakan hukum selama ini tidak menyentuh akar permasalahan. Perekrutan terus terjadi dan dimana saja, termasuk penjara. Pemerintah berupaya memotong langkah mereka, dengan pendekatan lunak berupa kegiatan deradikalisasi, tetapi sebelum melangkah jauh, kegiatan ini dihujani kritik tajam, terakhir oleh MUI Solo menyebut bahwa deradikalisasi sebagai proyek terselubung menghapus konsep jihad, ajaran pokok Islam. Salah satu kitab tentang Jihad karya ulama klasik yang masih terdokumentasi dengan baik adalah Ahkam Al Jihad wa Fadhiluhu yang ditulis Izzuddin Abd Al Aziz Ibn Abd As Salam Al Sulami . Kitab itu ditulis sebagai bentuk respon ulama dan agamawan untuk menjawab ekspansi dan agresi militer yang dilancarkan penjajah. Akibat pandangannya itu, beliau dicekal tidak boleh berkhotbah lagi di Mesjid Jami Al Umawi dan kemudian diasingkan ke Mesir hingga menghembuskan napas terakhirnya disana. NU sebagai salah satu Organisasi Islam yang besar di Indonesia akan memasyarakatkan secara intensif resolusi jihad yang dicetuskan pendiri NU. Salah satunya memberikan pemahaman yang utuh tentang makna jihad. Pelurusan makna jihad penting menyusul ancaman radikalisme dan terorisme, begitu paparan Katib Am Suriah PBNU. LAIN-LAIN Kekerasan, Perempuan sulit akses keadilan Sudah puluhan tahun perempuan korban kekerasan di Indonesia sulit mendapatkan akses keadilan. Untuk menjembatani itu Komnas Perempuan bersama Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, kementerian Pemberdayaan dan perlindungan Anak dan Perhimpunan Advokat Indonesia membuat nota kesepahaman bersama. Salah satu isinya pembuatan modul pendidikan bersama agar dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan lebih memiliki perspektif HAM dan Jender. HIV/AIDS Tahun 2011, Seks Bebas Dominasi Penyebaran Menurut Data KNPA, penyebaran HIV/AIDS berubah dalam 5 tahun terakhir. Penyebab transmisi tertinggi adalah seks bebas (76,3%) dan jarum suntik (16.3%). Secara kumulatif kasus AIDS hingga Juni 2011 mencapai 26.483 kasus. LAZ Siapkan Uji Materiil UU Zakat Langkah ini ditempuh karena UU tersebut dapat menjadi lonceng kematian bagi pengelolaan zakat ke depan. Disisi lain Amelia Fauzia Peneliti UIN menyatakan UU Zakat yang baru telah menempatkan pemerintah sebagai pelaku monopoli zakat masyarakat, dimana kalau dibiarkan akan terjadi aneksasi wakaf. Moratorium TKI tidak efektif Hingga kini masih banyak TKI yang masuk dan bekerja di Negara-negara yang terkena moratorium. Kebocoran moratorium dipastikan mengarah pada kegiatan perdagangan manusia. Pencegahan yang dapat dilakukan pemerintah antara lain dengan penegakan hukum yang ketat di dalam negeri, dan pemerintah harus memberi kontribusi untuk penempatan TKI di luar negeri, karena selama ini biaya dibebankan kepada pegguna.

4/6


Bentengi Anak dengan Alquran Dalam pembukaan MTQ di Padang, Gubernur Sumatera Barat menyatakan salah satu upaya yang akan dilakukan pemerintah Sumatera Barat saat ini adalah menumbuhkan gerakan magrib mengaji, selain menghidupkan kegiatan agama di mushalah dan masjid. Fikih Muslimah, Akikah untuk Anak Perempuan “Tidak ada larangan untuk menyembelih kambing lebih dari yang diterapkan, yakni seekor untuk anak perempuan dan dua ekor untuk anak lelaki. Batasan itu adalah standar minimal” papar Nasarudin wakil menteri Agama. Mengabarkan Pernikahan Dr. Abd. Al Qadir Manshur dalam buku Pintar Fikih Wanita mengatakan, berdasarkan tuntunan Rasulullah cara mengabarkan pernikahan antara lain mengundang sanak kerabat dan teman dekat untuk menghadiri akad nikah, mengadakan akad nikah di Mesjid, serta menggelar hiburan berupa rebana, nyanyian, tarian, juga pesta pernikahan pada malam harinya. Kemudian muncul pertanyaan bagaimana dengan nikah sirri, Imam Syafii, Imam Manik, Abu Hanifah, Ibnu Qutaibah menanggapi hal ini. _______________________________________ DAFTAR ISI PENDIDIKAN & PESANTREN Evaluasi UU Sisdiknas (Kompas, 26/11) 1 Jangan berbohong untuk pendidikan (Kompas, 25/11) 3 Perkaya Program Pesantren (Republika, 29/11) 5 Muhammadiyah perkuat lembaga pendidikan (Republika, 9/11) 7 Muhammadiyah, 102 Tahun bertahan untuk mencerahkan (Kompas, 12/11) 8 101 tahun Muhammadiyah, Jihad mendidik Bangsa (Republika, 11/11) 9 TOKOH PEREMPUAN Aisha Al Adawiya, mewakili muslimah AS di PBB (Republika, 11/11) 11 Zeynep Fadillioglu, Wanita Pertama Perancang Masjid (Republika, 4/11) 13 Anousheh Ansari, Muslimah Pertama ke luar Angkasa (Republika, 18/11) 15 Murniati, Merangkul siswa, memulihkan hutan mangrove (Kompas, 11/11)- 17 RUU KUB Menag : pendirian Rumah Ibadah perlu diatur (Republika,28/11) 19 Kerukunan Beragama, RUU belum jamin kebebasan beragama (Kompas, 15/1) 20 MUI beri masukan RUU KUB (Republika, 30/11) 21 Sejumlah Pasal dalam Draft RUU KUB yang dikritisi (republika, 30/11) 22 Merespon konflik berbasis agama (Kompas, 14/11) 23 KEBERAGAMAN Kisah Suhad Hasan (Republika, 30/11) 25 KeIslaman Indonesia (Kompas, 5/11) 26

5/6


Pesantren bisa selesaikan konflik antarumat beragama (Republika,4/11) 28 Pesantren menjadi Ujung Tombak (Kompas,2/11) 29 Ajak pesantren moderat (Kompas, 3/11) 30 Deradikalisasi Lunak (Republika, 8/11) 31 Ahkam Al Jihad Wa Fadhailuhu, Resolusi Jihad Izzuddin bin Abd As Salam (Republika, 20/11) 33 Terusir akibat Resolusi Jihad (Republika, 20/11) 36 NU Sosialisasikan resolusi Jihad (republika, 10/11) 37 LAIN-LAIN Kekerasan, Perempuan sulit akses keadilan (Kompas, 25/11) 38 HIV/AIDS Tahun 2011, Seks Bebas Dominasi Penyebaran (Kompas,22/11) 39 LAZ Siapkan Uji Materiil UU Zakat (Republika, 4/11) 40 Moratorium TKI tidak efektif (Kompas, 23/11) 43 Bentengi Anak dengan Alquran (Republika, 23/11) 44 Fikih Muslimah, Akikah untuk Anak Perempuan (Republika, 11/11) 45 Mengabarkan Pernikahan (republika, 11/11) 47

6/6

Kritisi UU Pendidikan dan RUU KUB. Ditulis oleh suhmawardi Jumat, 27 Juli :16 -

Recommend Documents