Kriteria, Prinsip Dasar dan Mekanisme Perizinan Dalam Pelaksanaan Reklamasi Wilayah Perairan

Kriteria, KEWENANGAN Prinsip Dasar dan Mekanisme Perizinan DAN PERYARATAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU – PULAU Perairan KECIL Dalam Pelaksanaan Reklamasi Wilayah MENURUT PERPRES 122 TAHUN 2012, dan PERMEN KP No. 17 Tahun 2013

Oleh : Direktur Pesisir dan Lautan

DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

12 mil laut

Kecamatan Pesisir

Sumber: Dietrich G. Bengen

Definisi Pesisir dalam UU No. 27 tahun 2007 Pasal 1 ayat 2

Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut

Pasal 1 ayat 7

Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan yang meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau – pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna. DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

2/12/2014

3

KOMPLEKSITAS KEGIATAN WILAYAH PESISIR

Keterbatasan lahan untuk pengembangan kawasan dan pembangunan (industri, pemukiman, dll)

Pesisir rawan bencana perlu lahan yang digunakan untuk greenbelt / pelindung pantai

Pesisir rusak karena erosi, abrasi dsb: perlu direhabilitasi dengan reklamasi

DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

2/12/2014

5

Perlindungan dataran rendah pesisir Mengatasi Land

Subsidence Mengatasi kenaikan paras muka air laut

Mereklaim/mengisi lahan yang hilang DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

2/12/2014

6









Reklamasi sebagai alternatif mendapatkan lahan untuk berbagai peruntukan sehingga lahan pertanian yang subur dan kawasan resapan air hujan tidak dikorbankan oleh kebutuhan pemekaran kota Reklamasi harus mengikuti peraturan yang ada (UU Wilayah Pesisir, Perpres, Pedoman Umum Reklamasi, Pedoman Teknis Reklamasi) Reklamasi dapat dilaksanakan bila dampak negatif dapat dieliminir atau dihilangkan. Untuk menghindari kerusakan bangunan yang akan dibangun di atas lahan reklamasi, pelaksanaan reklamasi harus memenuhi syarat-syarat teknis reklamasi Sumber : Nizam, 2013

“Kita tidak perlu takut merubah lingkungan (melakukan reklamasi), asalkan tidak merusak lingkungan dan merugikan masyarakat” DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

2/12/2014

7


2/12/2014

8

Masih bersifat Sektoral -

-

PP 78 tahun 2010 Hanya mengatur reklamasi untuk rehabilitasi pasca tambang Peraturan Menteri Perhubungan (PERMENHUB No.52 tahun 2011) Hanya mengatur reklamasi di wilayah Pelabuhan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PERMENPU No.40 tahun 2007) Hanya mengatur tata ruang kawasan reklamasi Peraturan Menteri Kehutanan(PERMENHUT No.4 tahun 2011) Hanya mengatur reklamasi dalam rangka rehabilitasi kawasan hutan Peraturan Mendagri No. 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan Mengatur perencanaan kawasan perkotaan

Belum ada yang secara spesifik mengatur reklamasi di WP3K Perlu Peraturan Perundangan yang mengatur secara komperhensif tentang Reklamasi di WP3K

UU 27 tahun 2007 dan Perpres 122 tahun 2012 (sebagai turunan UU 27 tahun 2007)

Mandat Reklamasi di WP3K UU NOMOR 27 TAHUN 2007 PASAL 34 ayat (3) Perencanaan dan Pelaksanaan Reklamasi diatur dalam Peraturan Presiden

PERPRES NOMOR 122 TAHUN 2012 TENTANG REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

PERMEN KP NOMOR 17/PERMEN-KP/2013

TENTANG PERIZINAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

2/12/2014

10

Memayungi semua sektor dalam reklamasi sebagai wujud Pengelolaan Pesisir Terpadu

Melindungi lingkungan pesisir dari dampak negatif reklamasi

Menjamin keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat terkena dampak reklamasi

Meningkatkan manfaat sumberdaya pesisir dan lautan


2/12/2014

11

Reklamasi (Perpres 122 tahun 2012) Dikecualikan Pada  Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta di wilayah perairan terminal khusus;  Lokasi pertambangan, minyak, gas bumi, dan panas bumi; dan  Kawasan hutan dalam rangka pemulihan dan/atau perbaikan hutan.

 Kawasan konservasi dan alur laut. DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

2/12/2014

12

Perencanaan Reklamasi PENENTUAN

PENYUSUNAN

LOKASI

RENCANA INDUK

PENYUSUNAN RANCANGAN DETAIL

STUDI KELAYAKAN


2/12/2014

13

Penentuan Lokasi Reklamasi Pasal 4 PERPRES No. 122 Tahun 2012

A

B

Lokasi Reklamasi

Lokasi Sumber Material Reklamasi

Harus sesuai RZWP-3-K Provinsi, Kabupaten/Kota dan/atau RTRW Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota

wajib mempertimbangkan aspek teknis, aspek lingkungan hidup, dan aspek sosial ekonomi


2/12/2014

14

Definisi Rencana Zonasi Pasal 1 ayat (10) PERPRES No. 122 Tahun 2012

Rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap – tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh IZIN.


2/12/2014

15

Mengapa Diperlukan Rencana Zonasi ??  Kepastian hukum dalam berinvestasi /usaha  Dasar pengendalian pemanfaatan ruang  Penentuan lokasi reklamasi berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ->Pasal 4 Perpres 122


2/12/2014

16

Contoh Rencana Zonasi (1)


2/12/2014

17

Contoh Rencana Zonasi (2)

Jenis Perizinan Reklamasi Pasal 2 PERMEN KP No. 17 Tahun 2013

Izin Lokasi - Izin lokasi reklamasi - Izin lokasi sumber material

I z i n Pe l a k s a n a a n


2/12/2014

19

Mekanisme Izin Lokasi dan Pelaksanaan oleh Menteri PEMOHON :

MENTERI

1

-PEMERINTAH/PEM DA -BADAN HUKUM -ORANG PERSEORANGAN

2 VERIFIKASI ADMINISTRASI, LAPANGAN, PERTIMBANGAN BUPATI

4

20 HARI KERJA UTK IZIN LOKASI, 45 HARI KERJA UTK IZIN PELAKSANAAN (SEJAK DITERIMA LENGKAP)

3

3

DITOLAK

DITERIMA

4 SURAT IZIN LOKASI

/

SURAT IZIN PELAKSANAAN

Mekanisme Izin Lokasi dan Izin Pelaksanaan oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota Dengan Rekomendasi Menteri

10 hari kerja

PEMOHON :

-PEMERINTAH/PEMDA -BADAN HUKUM -ORANG PERSEORANGAN

1

GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA

5 6

DITOLAK


2

MENTERI

5

3

Rekomendasi Menteri

4

DITERIMA 6

SURAT IZIN LOKASI

/


Mekanisme Izin Lokasi dan Izin Pelaksanaan oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota Tanpa Rekomendasi Menteri

PEMOHON :

-PEMERINTAH/PEM DA -BADAN HUKUM -ORANG PERSEORANGAN

1

PERSYARATAN

GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA

2


4

3

DITOLAK


/

3

DITERIMA

4 SURAT IZIN LOKASI

Pertimbangan Rekomendasi Menteri KP Terhadap Izin Lokasi ≥ 25 ha Pasal 8 Ayat (3) PERMEN KP No. 17 Tahun 2013 Kesesuaian lokasi dengan RZWP3K atau RTRW provinsi, kabupaten/kota terhadap ruang untuk reklamasi Kondisi ekosistem pesisir

Akses publik

Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan

Pasal 8 ayat (5) Permohonan rekomendasi untuk luasan ≥ 25 ha diajukan oleh gubernur atau bupati/walikota kepada Menteri KP dengan persyaratan :  Surat keterangan lokasi reklamasi dan lokasi sumber material dari gubernur, bupati/walikota;  Peta lokasi reklamasi dan lokasi sumber material skala 1 : 1000 dengan sistem koordinat  Proposal perencanaan reklamasi


2/12/2014

23

Pertimbangan Rekomendasi Menteri KP Terhadap Izin Pelaksanaan ≥ 500 ha Pasal 8 Ayat (4) PERMEN KP No. 17 Tahun 2013

Kajian Dampak Lingkungan Sesuai AMDAL Kondisi ekosistem pesisir

Akses publik Penataan ruang kawasan reklamasi

Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan

Pasal 8 ayat (6) Permohonan rekomendasi izin pelaksanaan ≥ 500 ha diajukan oleh gubernur atau bupati/walikota kepada Menteri KP dengan persyaratan :  Surat keterangan lokasi reklamasi dan lokasi sumber material dari gubernur, bupati/walikota;  Rencana induk  Studi kelayakan  Rancangan detail


2/12/2014

24

Persyaratan Izin Lokasi Reklamasi Pasal 11 PERMEN KP No. 17 Tahun 2013 PEMERINTAH/ PEMDA surat keterangan penanggung jawab kegiatan

ORANG PERSEORANGAN  Surat keterangan penanggung jawab kegiatan  Fotocopy KTP;  Fotocopy NPWP;

Persyaratan Tambahan  Bukti kesesuaian reklamasi dg RZWP3K dan /atau RTRW dari instansi yang berwenang  Peta lokasi reklamasi dg skala 1 : 1.000  Peta lokasi sumber material reklamasi dg skala 1 : 10.000  Proposal reklamasi

BADAN HUKUM

 surat keterangan penanggung jawab kegiatan.  fotocopy akte pendirian perusahaan dengan menunjukkan aslinya  Fotocopy SIUP;  Fotocopy NPWP;  surat keterangan domisili usaha


2/12/2014

25

Persyaratan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pasal 14 PERMEN KP No. 17 Tahun 2013 PEMERINTAH/ PEMDA surat keterangan penanggung jawab kegiatan

ORANG PERSEORANGAN  Surat keterangan penanggung jawab kegiatan  Fotocopy KTP;  Fotocopy NPWP;

Persyaratan Tambahan

BADAN HUKUM  surat keterangan penanggung jawab kegiatan.  fotocopy akte pendirian perusahaan dengan menunjukkan aslinya  Fotocopy SIUP;  Fotocopy NPWP.

Fotocopy izin lokasi reklamasi Fotocopy izin lingkungan Rencana induk lokasi reklamasi Study kelayakan Dokumen rancangan detail reklamasi Metoda pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan reklamasi Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan reklamasi jika lokasi reklamasi berhimpit dengan daratan  Surat pernyataan kesanggupan untuk menjamin kehidupan dan penghidupan masyarakat  Surat perjanjian antara pemohon dan pemasok material yang disahkan notaris, dilengkapi surat izin pertambangan daerah dan fotocopy izin lingkungan untuk lokasi sumber material yang sah.       


2/12/2014

26

Darat

dan/atau

LAUT

Pengambilan sumber material tidak dapat dilakukan di: pulau-pulau kecil terluar (PPKT) kawasan konservasi perairan dan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil pulau kecil dengan luas kurang dari 100 (seratus) hektar kawasan terumbu karang, mangrove, dan padang lamun

Ketentuan Peralihan Perpres 122 tahun 2012 (Pasal 32 Ayat 1)  Ayat 1 Permohonan izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi yang diajukan sebelum ditetapkannya Peraturan Presiden ini diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebelum ditetapkannya Peraturan Presiden ini.


2/12/2014

28

Ketentuan Peralihan Perpres 122 tahun 2012 (Pasal 32 Ayat 2)  Ayat 2 Izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Presiden ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu izin berakhir.


2/12/2014

29

Hal – Hal Yang Perlu Ditindaklanjuti Oleh Daerah  Penyusunan dan penetapan PERDA Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (RZWP3K).  Penyusunan peraturan gubernur, bupati/walikota tentang tata cara penerbitan izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi yang menjadi kewenangan masing – masing, sesuai Peraturan Menteri tentang perizinan reklamasi. (Pasal 16 PERMEN KP No. 17 Tahun 2013). DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

2/12/2014

30

Reklamasi di Dunia • Belanda: 1/6 luas wilayahnya merupakan lahan reklamasi (700.000 Ha) • Korea Selatan: 38% lahan basahnya direklamasi (15.500 Ha) • Singapore: penambahan lahan reklamasi mencapai 20% luas wilayahnya (135 km2), rencana akan ditambah lagi 100 km2 • Macau: 170% dari luas wilayah aslinya merupakan lahan reklamasi (17 km2) • Mumbai: reklamasi penggabungan 7 pulau selama 5 abad menjadi satu kesatuan • Jepang: Tokyo bay: 249 km2, (termasuk pulau buatan Obaida) • Bahrain: 76% wilayah baru hasil reklamasi (410 km2) • Dsb. Sumber : Nizam, 2013

DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Contoh Proyek REKLAMASI Besar Country

Project

Area (Ha)

Marine fill (x106 m3)

Total fill (x106m3)

Year

Dredger

Hongkong

Chep Lap Kok Airport

920

76

206

1991-1992

TSHD

Osaka, Jp

Kansai Airport

511

2

178

1888-1991

Singapore

Changi Airport

645

40

40

1976-1979

5 CSD

Changi East

1550

210

210

1992-1997

3 TSHD

Changua Ind. Park

3578

147

147

1996-2000

3 CSD

Mailiao

2250

74

74

1995-1997

2 plain SD

Taiwan

Sumber : Nizam, 2013


Hongkong



Perth



Ontario Place - Canada



Reklamasi di Dubai (1)



Reklamasi di Dubai (2)



Reklamasi di Bahrain (1)



Reklamasi di Bahrain (2)



Reklamasi di Jedah



Reklamasi di Arab Masjid Terapung



Reklamasi di Yokohama



Reklamasi di Singapura


Terima Kasih

Kriteria, Prinsip Dasar dan Mekanisme Perizinan Dalam Pelaksanaan Reklamasi Wilayah Perairan

Recommend Documents