Kriminalisasi Terhadap Trading in Influence ( Perdagangan Pengaruh) dan Gratifikasi dalam Pengaturan Tipikor yang Progresif (Saut Situmorang) Pendahuluan : Secara defenisi korupsi diartikan bahwa mengunakan kesempatan atau milik public untuk untuk kepentingan pribadi kepentingan pribadi dimana ( The Abuse of Public Office for private gain) 1. Darisini terdapat pintu masuk atau entri point dimana semua aparat penegak hukum dapat menindak lanjuti nya. Sejalan dengan perkembangan hukum pembangunan, hukum progresif serta hukum integrative maka proses menganalisis kasus atau rentut (rencana penuntutan) menjadi kritis.Sebab menggunakan pengaruh untuk memanfaatkan kepentingan pribadi secara defenisi tidak dapat dibenakan karea didalamnya berhadap nlai nilia transaksi hukum yang menentang Kebenaran,Kejujuran dan Keadilan. I. Pembangunan Anti Korupsi Dalam Jangka Panjang akan Membangun Daya saing dan Kelanjutan beridirinya Bangsa Pembangunan Hukum tidak terlepas dengan pembangunan sector lain IPOLEKSOSBUD HANKAM. Dimana semua komponen strategis itu terkait satu dengan lainya , kemajuan ekonomi yang tidak dilanjutkan dengan pembangunan hukum menimbulkan ketidak pastian. Dengan demikian sejalan dengan pembangunan Criminal Justice System ( CJS) yang pada paradigma baru memiliki nilai nilai perkembangan sosisologi hukum dan perkembangan ekonomi bahwa pembebasan seorang tersangka yang melanggar hukum ( abuse of power) atas fasilisitas atau properti public dalam jangka panjang tidak membangun PERADABAN BARU hukum dan kepastian hukum serta daya saing negara dan bahkan meruntuhkan negera sebagai mana revolusi musim semi di timur tengah 2. Maka Pembebasan seorang tersangka yang benar benar memang terlibat terbukti terhadap tindakan korupsi dalam jangka panjang menimbulkan ketidak pastian, kerawanan rasa ketidak adilan masyarakat dan secara umum akan menurunkan daya asing negara . Sehingga pembebesan tersebut tidk dapat diterima olehsebab itu membangun CJS yang adil,benar dan jujur yang sejalan dengan pembangunan anti korupsi dalam jangka panjang akan menyelematkan negara . Criminal Justice Sytem melibatkan banyak unsur dan aparat penegak hukum dimanadidalam membangun adalah upaya mengatasi prilaku jahat, rakus dan curang dibanyak koponen stratagis (IPOLEKSSBUDHANKAM). Namun haus dipahami bahwa perilaku jahad,rakus dan curang itu ssebenaranya prilaku global , tidak saja di Indnesia . Dalam sejarah Amerika sejak 1776-2006 terdapat 1 2
How Corrupt is Britain ( White David, 2015) Volume The Anti Corruption Report( Alina, 2015)
paling tidak 42 mantan presiden, 46 Wapres dan 1889 senanor terlibat tersangka dn divonis korupsi3. Apa yang bisa kita simpulkan disini adalah bahwa malaksanakan hukum pembangunan, hukum progresif dan hukum integrative anti korupsi tidak akan dapat dilaksanakan apabila bagian dari CJS tidak bekerja scara selaras, bahkan dinegara yang sudah mapan seklipun korupsi dapat muncul. Oleh sebab itu Sinkronisasi CJS yang berawal dari berdirinya KPK; maka POLRI, JAKSA, HAKIM dan Pemasyarakatan sebagai sebuah harmonisasai penataan negara menujuZero Zorruption merupakan jalan panjang yang didalam sangat sarat dengan synergitas. Dimana didalamnya akan terdapat Strategi Kerjasasama sekaligus bersaing (Strategcik Protecton Factor/ SPF) , strategimembangun jaringan atau Strateghic Network(SN) serta tertatanya system yang berkelanjutan dan flexible ( Anti Corruption Intelligence System atau ACIS). Untuk hal ini prinsip prisnip Etika dlam menangkap informasi ( Signal ) dalam nilai nilai Competitive Intelligence Value (CIV) menjadi penting . Apabila hal ini dilakukan secara berkelanjutan akan menhasilna pembangunan data bahan kebijakan dan upaya penyelamatan rupiah ( Save RP). Upaya Penindakan yang diawalai oleh Penyelidikan , Penyidikan dan Penuntutan yang melibatkan berbagai system apabila tidakdibangun dengan satu system nilai yang sama ( value system) hanya akan menimbulakn disharmoniasasi pada CJS termasuk KPK didalamnya. Putusan tersanga tindak pidana korupsi yang diambil sejak proses penyelidikan dan penuntutan yang tidak membangun keadilan,kebenaran dan kejujuran akan menimbulkan kerawanan keberadaan negara dalam jangka panjang karena akan menimbulakn prilaku rebellion dalam jangka panjang dapat meresahkan bahkan menjatuhkan regim. KPK sebagai yang dimanahkan oleh UU 30/2002 muncul dari ketidak mampuan CJS berkerja sejalan dengan nilai nilai yang berkembang oleh sebab itu pentaan CJS yang mengacu pada pembangunan IPOLEKSOSOBUDHANKAM masyarakat dan pemerintah merupakn jalan panjang yang harus ditata dengan membuat banyak Standart Standart ( SOP) dimana semua CJS mematuhi SOP yang dibuat. Misalnya dalam hal telah P21 nya suatu kasus ada banyak tindakan yang seharusnya juga dilakukan dalam hal melaksanakan pengadilan yang menganut ajas,cepat, efisien sederhana, kepastian,hukum pradugatidak bersalah dan selanjutnya. Undang Undang No.30 TAhun 2002 tentang komisi pemberanasan korupsi sebenaranya jauh dibuat sebelum pihak PBB membuat Convensi. Dimana UNCAC ( Unitedd Nation Covention Agains Coruption) dibuat pada tahun 2003. Ini menunjukan bahwa Indnessianjauh dididepan bersama Palermo Convention mengatasi prilaku jahat terorganisir antar negara ( transnasional crime ) termasuk korupsi didalamnya. Menyucul UNCAC yang ditanda tanganioleh Inonesia dan telah diratfikasi serta Indonesia menyesuaikan dengan system hukum nya yang ditata oleh pihak PBB, maka UU KPK yang ada saat ini memng perlu mengalami revisi dengan menyesuaikan kepada UNAC yang belakangan 3
The Almanac of Political Corruption, Scandal and Dirty Politik ( Kim Long 2007)
lahir. Pihak PBB dalam UNCAC 2003 dari awal buitir butir nya pada pkoknya menekanakan PENCEGAHAN daripada pemberantasan dengan tidak berat kerjasama Internasional karena Korusi sudah merupakan bagian dari Transnasional Crime ( Lintas negara ) , baik dikaitkan dengan lalulinta orang, dana, model ( asset ) yang dalam kondisis saat ini cepat berpindah. Oleh sebab itu membuat UU KPK yang tanggapa sengan pembangunan hukum,Pgrogresif dan Integratif maka seudah saatna UU kpk harus menyesuaiaknan setelah kurang 14 tahun menjalankan fungsinya dengan sejumlah kelemahan. Bebarapa pasal yang syagianya drobah tersebut pada intnya dikaitkan dengan azas UU KPK itu sendiri yang terdiri atas Kepastian hukum,Keterbukaan,Akuntabilitas, kepentingn umum dan proporsionalitas. Bebarapa kasus yang melibatkatkan tersangka yang tidak dapat diadili ( sakit permanen dan lainya ) karena KPK tidak dibernarkan SP3 sesunggunya UU KPK telah melanggar azasnya sendiri.Demikian juga perihal pasal penyadapaan yang tidak terverifikasi secara berkelanjutan ( sustain) dan tidak adanya check and balances maka ini juga tidak sejalan dengan azas UU KPK itu sendiri. Oleh sebab itu adanya usulan Badan Pengawas merupakan upaya Check and Balances yang akan mendukunga zas Transfaransi dari organisasi KPK. Jatuhnya beberapa negara ditimur tengah ( revolusi musim semi) dan beberapa negara lain yang di Afrika dan ASEAN termasuk Indonesia meruntuhkan pembangunan Indonesia selam 30 tahun adalah karena kita gagal mencegah, sementara penindakan atau pemberantasan menjandi babian yang lebih sulit untuk dilakkan karena korupsi adalah adalah hal complex ( Complexcity Theori). Oleh sebab itu terdapat ribuan variable yang harus ditata dalam CJS dan komponen IPOLEKSSOBUD masyaraat kita. KArena Korupsi sangat terkait dengan Culture, Belief, attittudes dan behavour yang ada dimasyarakat dimana secara singkat dapat disebut bahkan culture itu sebdiri sangat besar dipengaruhi oleh tradisis dan sejarah .4 Dengan demikian demikian KPK yang Selama ini dikenela pada sebaga KSPPM ( Koordinasi, Supervisi, Penyidikan/Penuntutan,Monitorong sebagaimana pada pasal 43 44,45,46) masih memerlukan evaluasi. Sehubungan langkah yang dilakukans selaa ini dengan tidik beraat pada Penyelidikan/ Penuntutan atau pemberantasan, sementara fungsi koordinasi, supervise dan monitoring yang sarat dengan pencegahan tidak dilakkan secara maksimal dan complex ( complexicity theory). Diperlukan inovasi pencegahan yang complex mulai menata SOP ditiap tingkatan organisasi yang terukur. Misalya Penagadaan barang yang sering menjerat banyak pejabat, ada banyak best practices yang dapat dilakukan pada semua ingkatan eslon di PNS agar APBN atau belanjarang tidak menguap dijalan. Beberapa upaya lain fungsi pencegahan dilakukan dengan mengedepankan kerjasama jaringan ( kerjasama dan bersaing atau coopetition) dengan mengedepakan etika dan tetap melakukan penangkapakan sinyal sinyalatau informasi kecil potensi korupsi sedini mungkin akan menghasilkan kebijakan atau keputusan secara dini ( warning , Forecasting , Problem solving). Penguasaan informasi yang besar tentang sumberdaya alam, pertanian,pajak, 4
How Corrupt is Britain ( White David, 2015)
cukai yang deiatil dan kompleks yang dikawal dengan SOP yang complexsk pula misalnya tentang pemberian ijin standar 2 hari ( ini merupakan SOP Compleks) yang akan dapat dilakukan dengan berkelenajutan dan sealigus akan membangun fek jera karena kepada para pihak yang jauh dari SOP akan dikenakan sanksi yang tegas . Sebab koupsi juga dipahahami harus mengandung unsur Stcik and Carrot. Fungsi Pencegahan KPK dengan membangun Srterategic Protection Factor ( SPF) dan kerjasama jaringan CJS ( Startegi Network ) serta membangun system anti korusi yang Flexible ( Anti Corroption Intelligence Sistem) melalui nilai nilai etika dan penyadapan signal terukur dalam seuah nilai Competitive intelligence value ( CIV ) akan behasil menyelamatkan rupiah dan adanya biga data atau data yang besar tentang potensi bangsa ( SUmberdaya alam, pajak,cukai, pertanian data perdagangan transaski keuangan dll ) dapat dilihat pada model gambar model berfikir menuju dibawah Menuju Indonesia Zero Corruptionini : Menuju Indonesi yang ebbas korupsi atau Zero corruption , tidak terlepas dengan system yang akan dibangun sebagaimana model yang dibuat dibawa ini , dalam kaitan complexity dari kasus yang terjadi pada PT.Freeport sangat erat dengan model yang dibuat dibawa ini . Pertama apakah pertemuan bisnis makan malam antar pengusaha dengan pejabat pemerintah itu legasl, apakah ada SOP complex yang mengaturnya . ? Apaka mennagkap SIGNAL ( menyadap) itu sudah dilakukan ejalan dengan etika bisnis dan cara cara membangun Transsfaransi ?. Bisa jadi merupakan bagian dari check and balancaes akan tetapi apakah ada SOP untuk itu. Untuk membangu n perilaku korupsi dengan melakukan penyadapan kemudian informasi tidk diberikan kepada otoritas anti korupsi apakah legal. Dari sisi substansi sesuai dengan defenisi diatas ( The Abuse of Public Office for private gain) 5maka pertemuan yang dilakukan oleh dalam konteks bisnis ,dikaitkan dengan upaya membangun kepastian pihak asing berusaha di Indonesia itu sudah benar, akan tetapi ketiak signal signal private gain menjadi jelas maka ini adalah adanya potensi pelanggaran tindak pidana korupsi. Ini suatu bukti nyata perlunya KPK dmasa depan melihat semua potensi peluang bisnis dengan embaun data yang besar ( big data) memantaunya, memonitornya, memverifikasinya, dan guna mengatasi ( The Abuse of Public Office for private gain) 6. Dengan demikian bahwa tindakan perekamana yang dilakukan yang bukan berhak selain tidak sesuai dengan etika bisnis pada bagian lain dilakukan oleh pihak yang berhak maka berpotensi melanggar UU yang terkait dengan penyadapan . Walau pada sisi lain hal ini memeiliki nilai nilai pencegahan akan tetapi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidk adilan , ketidak benaran dan ketidak jujuran ( integritas). Cara cara ini hanya bisa dilakukan oleh pihak pihak yang dilegalisasi oleh undang undang. Ini suatu bukti lagi dimana UU KPK juga perlu di obah dalam hal dilakukanya penyadaan pihak mana yang memverifikasi ( check and balances). Dari sisi substansi pembicaraan 5 6
How Corrupt is Britain ( White David, 2015) How Corrupt is Britain ( White David, 2015)
penyadapan bahwa pihak yang memiliki pengaruh melakukan “ trade in” sesungguhnya dapat dikriminnalisasi karena sesuai dengan defenisi ( The Abuse of Public Office for private gain) 7. Dalam hal ini apabila upaya atau janji bagi bagi saham telah diminta atau akan dilakukan . ,
Struktur Luar Struktur
SPF
Pembelajaran Perubahan Knowlegdshari ng Counter intel Coopteitio n
Etika STRATEGI C NERTWOR K
CIV
Signal
Complex ACIS
Flexible FAROUT
Gambar Model : Indoneia Menuju Zero Corruption
7
How Corrupt is Britain ( White David, 2015)
Save Rp. Big Data
