PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR TERHADAP TINDAKAN TIPPEE YANG MELAKUKAN INSIDER TRADING DALAM PERDAGANGAN SAHAM

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR TERHADAP TINDAKAN TIPPEE YANG MELAKUKAN INSIDER TRADING DALAM PERDAGANGAN SAHAM

MADE DWI JULIANA

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015 1

TESIS


MADE DWI JULIANA NIM : 1390561023

PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015

i


Tesis untuk Memperoleh Gelar Magister pada Program Magister, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana

MADE DWI JULIANA NIM : 1390561023

PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015

ii

iii

Tesis Ini Telah Diuji Pada Tanggal 17 JUNI 2015

Panitia Penguji Tesis Berdasarkan SK Rektor Universitas Udayana, No: 1757/UN.14.4/HK/2015, Tanggal 16 Juni 2015

Ketua

: Prof. R A Retno Murni, S.H.,MH.,Ph.D

Sekretaris : Dr. Desak Putu Dewi Kasih, S.H.,M.Hum

Anggota

: 1. Dr. I Wayan Wiryawan, S.H,MH

2. Dr. I Made Sarjana, S.H,MH

3. Dr. I Made Udiana, S.H.,MH

iv

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama

: Made Dwi Juliana

NIM

: 1390561023

Program Studi

: Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis Program Pascasarjana Universitas Udayana

Judul Tesis

: Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Tindakan Tippee

Yang

Melakukan

Insider

Trading

Dalam

Perdagangan Saham

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah Tesis ini bebas dari plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti plagiat dalam karya ilmiah tesis ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Denpasar, 29 Juni 2015 Hormat saya,

Made Dwi Juliana

v

UCAPAN TERIMA KASIH

Om Swastiastu, Puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas asung kertha wara nugraha-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Tindakan Tippee Yang Melakukan Insider Trading Dalam Perdagangan Saham ”, disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Magister pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Udayana. Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada mereka yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp. PD - KEMD, Rektor Universitas Udayana, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Udayana. Ibu Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S (K)., Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Udayana. Bapak Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas

vi

Udayana atas fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana. Ucapan sama juga ditunjukan kepada Ibu Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH., M.Hum., LLM., Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana dan Bapak Dr. Putu Tuni Cakabawa L, SH., M.Hum., Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana, atas fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana. Ucapan terima kasih ini juga ditunjukan kepada Ibu Prof. R A Retno Murni, S.H.,MH.,Ph.D., Dosen Pembimbing I atas kesabarannya telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Ibu Dr. Desak Putu Dewi Kasih, S.H.,M.Hum., Dosen Pembimbing II atas kesabarannya telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Bapak Dr. I Wayan Wiryawan, SH.MH., Bapak Dr. I Made Sarjana, SH.,MH., dan Bapak Dr. I Made Udiana, SH., MH., sebagai dosen penguji yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Seluruh dosen pengajar serta staf akademik atas dukungan yang diberikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana. Ungkapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada kedua orangtua, Drs. Pande Wayan Bawa, M.Si dan Dra. Ni Wayan Sulastri, yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan penuh bagi penulis, kakak Putu Eka Arimbawa, dan Adik

vii

Nyoman Agus Trimandala serta seluruh keluarga besar, yang telah banyak memberikan doa dan dukungan moral kepada penulis. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Magister Ilmu Hukum Angkatan 2013, khususnya konsentrasi Hukum Bisnis yang berjuang bersama dan saling mendukung membantu penulis menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana. Akhir kata penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, Walaupun demikian, penulis berharap semoga tulisan ini tetap dapat bermanfaat bagi pembaca. Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa senantiasa melimpahkan berkah dan rahmatnya kepada kita semua. Ashtungkara. Om Santi Santi Santi Om.

Denpasar, 29 Juni 2015

Penulis,

viii

ABSTRAK Salah satu jenis kejahatan dalam pasar modal adalah insider trading. Insider trading merupakan tindakan yang melibatkan sekelompok orang dalam yang dengan sengaja memanfaatkan informasi yang belum dikeluarkan kepada investor dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam insider trading terdapat 2 pelaku yaitu pihak secara langsung sebagai insider yang bekerja dalam perusahaan maupun pihak tidak langsung sebagai tippee yang memperoleh informasi rahasia perusahaan dari insider. Tippee merupakan pihak yang menerima informasi rahasia perusahaan dari insider baik secara secara pasif maupun aktif melawan hukum maupun tidak melawan hukum demi keuntungan pribadi dalam melakukan perdagangan saham. Hal inilah yang sangat merugikan investor dalam melakukan perdagangan saham. Oleh karena itu maka dibutuhkan perlindungan bagi investor terhadap tindakan tippee tersebut. Penelitian ini membahas 2 (dua) pokok permasalahan yaitu mengenai tindakan tippee dalam insider trading pada perdagangan saham di Indonesia dan bentuk perlindungan hukum bagi investor bila terjadi insider trading oleh tippee dalam kegiatan pasar modal. Penelitian ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan koseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah melalui studi kepustakaan yang selanjutnya menggunakan teknik analisis yaitu teknik deskripsi dan interpretasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk tindakan tippee tersebut dapat dilakukan secara aktif dan pasif. Secara aktif dengan melakukan perbuatan melawan hukum seperti mengancam, membujuk orang dalam dan mencuri. Sedangkan secara pasif tanpa melakukan perbuatan melawan hukum yang mana dalam hal ini orang dalam secara sadar tanpa tekanan apapun maupun tidak sengaja memberikan informasi rahasia perusahaan kepada tippee tersebut dan upaya perlindungan hukum terhadap investor terhadap tindakan tippee berkaitan dengan insider trading dalam pasar modal dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu memberikan kepastian hukum melalui peraturan perundang-undangan dan kepastian hukum melalui penegakan hukumnya. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Orang Dalam, Tippee, Informasi, Investor.

ix

ABSTRACT One type of a criminal in the capital market is the practice of insider trading. Insider trading is an act that involves a group of insider in the capital market who deliberately exploit information that has not been released to investors with the advantages. In insider trading there are two actors suchas party directly as an insider who works in the company or indirect as Tippee parties who obtain confidential information from an insider. Tippee is the party who receives confidential information from an insider either passively or actively against the law or not against the law for personal gain in the stock trading. This is very detrimental to the investors in the stock trading. Because of that if needs the protection for investors against the actions of the Tippee. This study discusses two (2) problem first about the subject matter of the action form Tippee in insider trading to the stock at Indonesia and the second about forms of legal protection for investors in case of insider trading by the Tippee in capital market activities. This study used a normative legal research methods. The methods of approach used a statutory approach and conceptual approaches that depart from the views and doctrines developed in the science of law and comparative approaches. This study used primary and secondary legal materials. Mechanical collection of legal materials is through the study of literature which then uses the technique of analysis there are the description and interpretation techniques and construction techniques by analogy and reversal proposition. The results showed that the kind of action that can be performed by Tippee actively and passively. Actively the action to againts the law like to threaten cajole people in and steal. As passively without the action to againts the law which is in this situation the insider consciously without any pressure or inadverten fly to provide confidential information to the tippee parties and the effort of legal protection about the action of tippee which is related with insider trading there are two ways can be done in the market capital first give the provide legal certanity through legislation and the second ways is legal certainty through law enforcement. Keywords: Legal Protection, Insider, Tippee, Information, Investors.

x

RINGKASAN Tesis ini untuk memberikan gambaran mengenai Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Tindakan Tippee Yang Melakukan Insider Trading Dalam Perdagangan Saham yang dituangkan kedalam 5 (lima) bab pembahasan yang disusun sebagai berikut: Bab I menguraikan tentang Pendahuluan yang merupakan awal pembahasan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, landasan teoritis, kerangka berfikir dan metode penelitian. Penelitian ini membahas 2 (dua) pokok permasalahan yaitu: (1) Bagaimanakah tindakan tippee dalam insider trading pada perdagangan saham di Indonesia? (2) Bagaimanakah perlindungan hukum bagi investor bila terjadi insider trading oleh tippee dalam kegiatan pasar modal?. Lebih lanjut mengenai kedua permasalahan tersebut dibahas kedalam bab selanjutnya. Bab II menguraikan tentang tinjauan umum tentang insider trading dalam kegiatan pasar modal. Pada bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab penting. Pada sub bab pertama dibahas mengenai perdagangan saham dalam kegiatan pasar modal yang meliputi pengertian saham, pengertian pasar modal, pelaku, lembaga dan profesi penunjang pasar modal, serta prinsip keterbukaan dalam perdagangan saham. Pada sub bab kedua ini dibahas tentang insider trading dalam kegiatan pasar modal yang meliputi pengertian insider trading, pelaku insider trading, karakteristik insider trading, dan dampak insider trading. Bab III menguraikan tentang pokok permasalahan 1 (satu) yaitu mengenai tindakan tippee berkaitan dengan insider trading dalam perdagangan saham. Pada bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bahasan pokok. Sub bahasan pertama adalah mengenai tindakan dari insider berkaitan dengan insider trading. Sub bahasan kedua menguraikan tentang tindakan dari tippee tersebut yang berkaitan dengan insider trading serta membahas mengenai bentuk pengaturan dari pelaku insider trading tersebut menurut UU No 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Bab IV menguraikan mengenai permasalahan 2 (dua) yaitu perlindungan hukum bagi investor terhadap tindakan tippee yang berkaitan dengan insider trading. Pada bab ini terdiri dari 3(dua) sub bahasan pokok. Sub bahasan pertama mengenai Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal. Sub bahasan kedua mengenai Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Tindakan Insider Berkaitan Dengan Insider Trading. Sub bahasan ketiga mengenai Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Tindakan Tippee Berkaitan Dengan Insider Trading. Bab V yang merupakan bab penutup mengemukakan simpulan serta saran berkaitan dengan penulisan ini. Simpulan dari penulisan ini adalah bentuk tindakan tippee tersebut dapat dilakukan secara aktif dengan melakukan perbuatan melawan hukum maupun pasif tanpa melakukan perbuatan melawan hukum yang mana dalam hal ini insider secara sadar tanpa tekanan apapun maupun tidak sengaja memberikan informasi rahasia perusahaan kepada tippee tersebut dan upaya perlindungan hukum

xi

terhadap investor terhadap tindakan tippee berkaitan dengan insider trading dalam pasar modal dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu memberikan kepastian hukum melalui peraturan perundang-undangan dan kepastian hukum melalui penegakan hukumnya. Adapun saran yang dapat disampaikan antara lain hendaknya Bapepam (OJK) sejak awal sudah melakukan tindakan preventif dan menjalankan pengawasan lebih intensif terhadap insider sebagai pihak awal yang memilki informasi rahasia perusahaan serta peraturan perundang-undangan lebih menjangkau luas tindakantindakan terhadap pelaku insider trading.

xii

DAFTAR ISI

halaman HALAMAN SAMPUL DALAM...................................................................

i

HALAMAN PERSYARATAN GELAR MAGISTER................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN TESIS............................................................

iii

HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI TESIS...........................

iv

HALAMAN SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT........................

v

HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH...................................................

vi

ABSTRAK.......................................................................................................

ix

ABSTRACT.....................................................................................................

x

RINGKASAN..................................................................................................

xi

DAFTAR ISI………………………………......……………..........................

xiii

BAB I PENDAHULUAN……………………………………........................

1

1.1 Latar Belakang Masalah…………………………………………....……..

1

1.2 Rumusan Masalah…………………………………...…….........................

10

1.3 Ruang Lingkup Masalah..............................................................................

10

1.4 Tujuan Penelitian……………………………………...……......................

11

a. Tujuan umum…………………………………………..................…….

11

b. Tujuan khusus……………………………………………..........……....

11

xiii

1.5 Manfaat Penelitian………………………………………...........................

11

a. Manfaat teoritis……………………………………………..........……..

12

b. Manfaat praktis…………………………………………............………

12

1.6 Orisinalitas Penelitian..................................................................................

13

1.7 Landasan Teori............................................................................................

14

1.8 Kerangka Berfikir........................................................................................

28

1.9 Metode Penelitian………………………………………...…………….....

31

a. Jenis penelitian………………………………………...………………..

31

b. Jenis pendekatan………………………....................…..........................

31

c. Sumber bahan hukum………………………………...............………...

33

d. Teknik pengumpulan bahan hukum…......…………………………......

34

e. Teknik analisis bahan hukum………………....……............................

34

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG INSIDER TRADING DALAM KEGIATAN PASAR MODAL....................................... 2.1

36

Perdagangan Saham Dalam Kegiatan Pasar Modal...................................

36

2.1.1 Pengertian saham.......................................................................................

36

2.1.2 Pengertian pasar modal..............................................................................

37

2.1.3 Pelaku, lembaga dan profesi penunjang pasar modal................................

43

2.1.4 Prinsip keterbukaan dalam perdagangan saham.......................................

57

2.2 Insider Trading Dalam Kegiatan Pasar Modal.............................................

62

2.2.1 Pengertian insider trading..........................................................................

62

xiv

2.2.2 Pelaku Insider Trading...............................................................................

64

2.2.3 Karakteristik insider trading.......................................................................

66

2.2.4 Dampak insider trading..............................................................

68

BAB III BENTUK TINDAKAN TIPPEE BERKAITAN DENGAN TRADING DALAM PERDAGANGAN SAHAM...................... 70 3.1 Bentuk Tindakan Insider Dalam Insider Trading.......................................... 70 3.2 Bentuk Tindakan Pihak Tippee dalam Insider Trading.................................

92

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR TERHADAP TINDAKAN TIPPEE BERKAITAN DENGAN INSIDER TRADING........................................................ 4.1 Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal............................

102 102

4.2 Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Tindakan Insider Berkaitan Dengan Insider Trading................................... 112 4.3 Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Tindakan Tippee Berkaitan Dengan Insider Trading....... ............................................ 120

BAB V PENUTUP......................................................................................... 139 5.1 Simpulan......................................................................................................... 139 5.2 Saran................................................................................................................. 140

DAFTAR PUSTAKA................................................................................... 141 LAMPIRAN

xv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Industri pasar modal merupakan industri kepercayaan dari para investor dalam berinvestasi di pasar modal. Investor membeli suatu saham karena yakin bahwa saham yang dia beli akan memberikan manfaat baginya investor itu sendiri. Investor tidak akan membeli atau menjual saham dengan kondisi yang tidak jelas karena akan menjadi kerugian bagi investor itu sendiri. Penentuan harga di pasar modal dipengaruhi oleh suatu informasi atau fakta materiel, karena suatu informasi mencerminkan suatu harga. Informasi yang harus disampaikan kepada publik adalah informasi yang akurat dan lengkap sesuai dengan keadaan perusahaan1. Pemberian informasi ini berdasarkan pada prinsip keterbukaan (disclosure), karena prinsip keterbukaan adalah jiwa dari pasar modal. Informasi yang berdasarkan prinsip keterbukaan akan dapat mengantisipasi kemungkinan investor tidak memperoleh informasi atau fakta materiel atau tidak meratanya informasi bagi investor, disebabkan ada informasi yang tidak disampaikan dan bisa juga terjadi informasi yang belum tersedia untuk publik telah disampaikan kepada orang-orang tertentu.

1

M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, 2004, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Kencana,Jakarta, h. 230.

1

Keterbukaan informasi (disclosure information) merupakan sesuatu yang sangat penting untuk diketahui para investor karena dengan adanya keterbukaan informasi inilah kegiatan di pasar modal akan menjadi lebih efisien, sehingga para investor dapat menganalisis dan mendapat keuntungan dalam melakukan penawaran jual atau beli atas suatu efek2. Selain itu dengan adanya suatu keterbukaan informasi maka informasi yang akan dikeluarkan atau diumumkan oleh perusahaan publik pada saat perdagangan saham akan dapat secara merata diterima oleh para calon investor sehingga akan dapat terbentuk harga pasar yang wajar. Namun apabila suatu informasi yang dikeluarkan atau diumumkan oleh perusahaan publik formasi tersebut sudah diketahui oleh pihak-pihak (investor) sebelum perdagangan saham maka akan sangat merugikan calon investor yang baru akan melakukan perdagangan saham pada saat informasi tersebut dikeluarkan secara bersamaan. Oleh karena itu suatu tindakan yang merugikan calon investor tersebut merupakan kejahatan terhadap prinsip keterbukaan. Salah satu jenis kejahatan terhadap prinsip keterbukaan adalah insider trading. Insiser trading yaitu tindakan yang melibatkan sekelompok orang dalam yang dengan sengaja memanfaatkan informasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya melalui perdagangan saham di bursa3. Apabila terjadi insider

2

Iman Sjahputra Tunggal, 2000, Tanya-Jawab Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia, Harvarindo, Jakarta, h. 113. 3

Ibid, h. 111.

2

trading, maka dapat menciptakan perdagangan saham yang tidak fair yang disebabkan harga saham tidak direfleksikan dari informasi saham yang efisien. Pelaku insider trading terbagi menjadi dua, yakni pihak langsung dan pihak tidak langsung. Pihak langsung adalah pihak yang mengemban kepercayaan secara langsung dari emiten atau perusahaan publik yang berada dalam fiduciary position. Pihak tidak langsung adalah pihak lain yang menerima informasi orang dalam dari pihak pertama (fiduciary position) baik secara secara pasif maupun aktif melawan hukum maupun tidak melawan hukum untuk memperoleh informasi rahasia orang dalam seperti pegawai restoran yang tidak sengaja mengetahui informasi rahasia dari orang dalam tesebut yang kemudian menggunakan informasi tersebut untuk membeli saham demi keuntungan pribadi yang mana dalam hal ini pelaku tersebut dikenal dengan tippee.4 Dalam kegiatan pasar modal, orang yang terlibat langsung di dalam Pasar Modal menurut UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) merupakan pihak yang menempati posisi sebagai orang yang dipercaya, termasuk orang-orang berkedudukan sebagai direksi, komisaris, pemegang saham, perantara, dan pengawas pasar modal. Oleh karena itu sehingga orang-orang yang menempati posisi tersebut disebut sebagai orang dalam (insider) atau bisa dikategorikan sebagai pihak yang berada dalam fiduciary position. Hal itu dapat dilihat dari ketentuan Pasal 95 UUPM mengkategorikan orang dalam (insider) meliputi: komisaris, direktur, atau pegawai

4

Munir Fuady, 2001, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum), Ctk. Kedua, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h.174.

3

emiten atau perusahaan publik, pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik, orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan emiten atau perusahaan publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam dan Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi orang dalam. Dalam perdagangan saham terkadang dilakukan oleh orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan pasar modal, tetapi memperoleh informasi itu dari insider yang didasarkan karena adanya suatu informasi orang dalam (inside information) yang penting dan belum terbuka untuk umum. Dalam hal ini tindakan dilakukan oleh pihak lain yang mendapatkan informasi dari orang dalam tersebut dikenal dengan pihak tippee. Oleh karena itu dapat dilihat bahwa tippee merupakan pelaku insider trading, namun tidak termasuk dalam kategori orang dalam (insider) karena tippee tersebut merupakan pihak yang bukan orang dalam namun mendapatkan informasi dari orang dalam (insider). Tippee merupakan pelaku insider trading dalam perdagangan saham yang tidak fair yang ada di Amerika Serikat. Berdasarkan pasal 10b-5 The securities Exchange Act, tippee adalah seseorang yang dirinya bukan orang dalam, namun seseorang yang termasuk orang dalam dengan sadar memberikan informasi internal kepadanya.5

5

Tandi Pada Palayukan, 2013, Analisis Terhadap Larangan Praktik Insider Trading di Pasar Modal, USU Law Journal, Vol.II. No.2.

4

Kasus insider trading yang melibatkan tippee di Amerika Serikat muncul dalam kasus Rajaratnam yang mana dalam kasus ini, orang dalam perusahaan memberikan informasi rahasia kepada Rajaratnam selaku sebagai pihak yang disebut tippee. Rajaratnam merupakan seorang manager investasi hedge fund yang mengatur investasi besar individu yang mana dalam hal ini Rajaratnam bukan merupakan pihak dalam perusahaan baik perusahaan intel, IBM, dan McKinsey Company ataupun pihak yang memiliki hubungan perusahaan dengan perusahaan-perusahaan tersebut tetapi memperoleh informasi rahasia dari perusahaan intel, IBM, dan McKinsey Company yang mana dengan mempergunakan informasi yang bersifat rahasia dan belum terbuka untuk umum tersebut Rajaratnam yang merupakan seorang manager investasi hedge fund selaku sebagai tippee membeli saham demi keuntungan pribadinya6.Terkait kasus Rajaratnam tersebut, apabila diasumsikan kasus insider trading yang melibatkan tippee tersebut terjadi di Indonesia, maka dapat dilihat akan sulit untuk dibuktikan dan diselesaikan karena tidak didukung oleh sistem hukum yang ada saat ini di Indonesia. Tippee yang merupakan pelaku insider trading secara tidak langsung ini sebenarnya sudah diatur di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari pengertian pihak tippee yaitu pihak lain yang menerima informasi orang dalam dari pihak pertama (fiduciary position) secara melawan hukum untuk mencari informasi rahasia orang dalam yang kemudian menggunakan informasi tersebut untuk membeli saham demi 6

Http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/05/13/05354014/Rajaratnam.Bersalah, Diakses 20 September 2014.

5

keuntungan pribadi. Tippee tersebut dapat dilihat pada pasal 97 UUPM yang mana merumuskan setiap pihak dengan sengaja berusaha secara melawan hukum untuk memperoleh dan pada akhirnya memperoleh informasi orang dalam dikenakan larangan yang sama dengan ketentuan Pasal 95 dan Pasal 96 UUPM. Dalam penjelasan pasal 97 UUPM tersebut dapat dilihat hanya tindakan pihak yang berusaha secara melawan hukum saja yang sudah diatur, namun tindakan tippee yang secara tidak langsung memperoleh informasi orang dalam dengan tidak sengaja dan tidak melawan hukum yang kemudian menggunakan informasi tersebut untuk membeli saham demi keuntungan pribadi belum diatur di Indonesia. Selain itu tindakan tippee yang melakukan tindakan melawan hukum dan tidak sengaja memperoleh informasi orang dalam tersebut kemudian memberikan informasi tersebut kepada pihak lain yang bukan orang dalam atau dikenal dengan pihak secondary tippee untuk melakukan perdagangan saham maka tidak akan dihukum karena pihak secondary tippee tersebut tidak diatur di Indonesia. Hal ini tentu saja akan sangat merugikan calon investor yang ingin melakukan perdagangan saham. Oleh karena itu belum diaturnya pihak tippee yang secara tidak sengaja mengetahui informasi rahasia tersebut dan secondary tippee yang memperoleh informasi dari tippee tersebut akan menimbulkan celah dalam melakukan perdagangan saham yang tidak fair dengan menggunakan informasi yang diperoleh tersebut. Meskipun demikian tidak diaturnya mengenai tippee tersebut, kegiatan pasar modal akan tetap berjalan namun akan sangat perlu diatur jika tindakan tippee tersebut merugikan investor.

6

Dalam kenyataan belum diaturnya pelaku insider trading (tippee) tersebut dapat dilihat pada kasus transaksi saham PT Indosat Tbk, yang mana kasus ini mencuat pada tanggal 14 Desember 1998, PT Indosat Tbk (ISAT) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang antara lain menyetujui dilakukannya pengeluaran saham dalam portepel tanpa melakukan Penawaran Umum Terbatas kepada para pemegang saham yang kemudian pada tanggal 15 Mei 2002 dilakukan rapat di kantor Kementerian BUMN yang membahas mengenai divestasi saham ISAT oleh Pemerintah dan program pengeluaran saham baru oleh ISAT. Rapat tersebut dihadiri oleh penasihat keuangan Kementrian BUMN, yakni PT Mandiri Sekuritas dan PT Merril Lynch Indonesia. Pada tanggal 16 Mei 2002, pemerintah Indonesia melakukan divestasi saham ISAT yang dilakukan oleh kementrian BUMN sebanyak 83,5 juta saham ISAT pada harga Rp. 12.000/saham, kemudian pada tanggal 16 Mei 2002 PT Merril Lynch Indonesia melakukan penjualan saham ISAT sebanyak 4.135.500 lembar dari 2 nasabahnya yaitu Merril Lynch Pierce, Fenner and Smith Inc sebanyak 3.535.500 lembar dan PT Merril Lynch International sebanyak 600.000 lembar, dengan total volume perdagangan sebesar 39,48% dari seluruh transaksi saham ISAT pada tanggal 16 Mei 2002 yang mana dalam hal ini PT Merril Lynch Indonesia memberikan informasi orang dalam tersebut kepada Merril Lynch Pierce, Fenner and Smith Inc dan Merril Lynch International. Kegagalan transaksi ini menimbulkan tuduhan kepada Merril Lynch yang diduga telah melakukan transaksi melalui orang dalam atau insider trading. Merril Lynch secara jelas telah melakukan tindakan ini, karena selain sebagai penasehat keuangan dalam right issue Indosat, juga 7

bertindak dengan memberikan rekomendasi pembelian saham Indosat secara bersamaan penjualan saham tersebut pada tanggal 16 Mei 2002 Manajemen Indosat telah mengeluarkan pernyataan bahwa Indosat akan melakukan right issue melalui Merril

Lynch sebelum korporasi private placement tanggal 16 Mei 2002, sehingga mengaburkan informasi dan mempengaruhi harga per unit saham. PT. DR sebagai penasehat keuangan pemerintah telah mengguyur pasar dengan menjual saham selama 4 hari sejak 13 hingga 16 Mei 2002, sebanyak 138 juta lembar, bahwa dicurigai telah terjadi insider trading (mempengaruhi pasar) yang mana tentu dalam hal ini sangat melemahkan volume dan harga jual saham menjadi hanya sekitar Rp. 12.000 per unit saham dan volumenya hanya mencapai 8,1% atau sebesar Rp1 Triliun.7

Berdasarkan beberapa fakta tersebut diatas, PT Merril Lynch Indonesia memiliki informasi orang dalam karena turut serta dalam pertemuan dan pembicaraan berkaitan dengan corporate action ISAT. Meskipun demikian PT Merril Lynch Indonesia tidak dikategorikan sebagai orang dalam sebagaimana dimaksud orang dalam dalam pasal 95 UUPM yaitu komisaris, direktur, atau pegawai emiten atau perusahaan publik, pemegang saham utana emiten atau perusahaan publik, orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan emiten atau perusahaan publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam dan Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi orang dalam. Hubungan hukum antara PT Merril Lynch

7

Jusuf Anwar, 2008, Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia, P.T Alumni, Bandung (Selanjutnya disebut Jusuf Anwar I), h. 54-55.

8

Indonesia dengan ISAT adalah hubungan usaha. Menurut pasal 95 UUPM, hubungan usaha adalah hubungan kerja dalam kegiatan usaha antara lain hubungan nasabah, pemasok, kontraktor, pelanggan, dan kreditur. Berdasarkan penjelasan hubungan usaha tersebut maka PT Merril Lynch Indonesia tidak dikategorikan sebagai orang dalam karena hubungan usaha PT Merril Lynch merupakan penasehat investasi ISAT. Selain itu Merril Lynch Pierce, Fenner and Smith Inc dan Merril Lynch International yang diberikan informasi oleh PT Merril Lynch Indonesia juga tidak dikategorikan sebagai orang dalam karena hanya sebagai penerima informasi, maka pelaku penerima informasi tersebut tidak akan dihukum karena UUPM belum mengatur pelaku insider trading tersebut atau dikenal dengan pihak tippee. Dari contoh kasus transaksi saham PT Indosat Tbk tersebut dapat dinilai bahwa pelaku insider trading dapat melakukan berbagai cara untuk melakukan perdagangan saham tidak fair. Selain itu penegakan hukum terhadap pelaku insider trading di pasar modal Indonesia kurang tegas dan masih lemah, sehingga perlu adanya pengaturan yang lebih jelas dan lengkap serta sanksi yang tegas bagi pelaku insider trading tersebut. Hal ini tentu akan menimbulkan suatu kerugian bagi para pihak, terutama para investor yang ingin menjual atau membeli saham.8 Dalam kenyataan terjadinya kejahatan insider trading, maka dibutukan pengaturan yang lebih tegas dalam rangka untuk menciptakan perlindungan hukum terhadap tindakan insider trading yang sangat merugikan para investor. Perlindungan

8

Ibid.

9

hukum itu berupa pembuatan aturan hukum yang adil dan dinamis karena dengan penegakan dan pembuatan aturan hukum yang adil dan dinamis, akan menciptakan suatu kepercayaan para investor untuk menginvestasikan modalnya di pasar modal Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diangkat permasalahan yaitu sebagai berikut: 1. Bagaimanakah tindakan tippee dalam insider trading pada perdagangan saham di Indonesia? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi investor bila terjadi insider trading oleh tippee dalam kegiatan pasar modal?

1.3 Ruang Lingkup Masalah Selanjutnya agar dalam penelitian ini pembahasannya tidak terlalu luas dan menyimpang dari pokok-pokok permasalahanya, terlebih dahulu ditentukan mengenai batas-batas masalahnya yaitu : 1. Untuk mencari tahu tindakan tippee dalam insider trading pada perdagangan saham di Indonesia. 2. Berkaitan dengan perlindungan hukum bagi investor bila terjadi insider trading oleh tippee dalam kegiatan pasar modal.

10

1.4 Tujuan Penelitian Dalam Pembuatan tesis ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu sebagai berikut: a. Tujuan umum 1. Untuk meningkatkan pemahaman dan pengembangan wawasan tentang studi hukum, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi investor bila terjadi insider trading oleh tippee dalam kegiatan pasar modal. 2. Untuk meningkatkan pemahaman dan pengembangan wawasan yang menyangkut pertumbuhan dan perekembangan ilmu hukum bisnis, khususnya di bidang hukum pasar modal mengenai tindakan tippee dalam insider trading perdagangan saham di Indonesia. b. Tujuan khusus 1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi investor bila terjadi insider trading oleh tippee dalam kegiatan pasar modal. 2. Untuk mengetahui tindakan tippee dalam insider trading pada perdagangan saham di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian Manfaat penelitian dalam tesis ini dapat dibedakan berdasarkan manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut:

11

a. Manfaat teoritis 1.

Kegiatan penelitian merupakan sebuah momen yang sangat penting karena dapat menerapkan berbagai jenis teori yang diperoleh selama perkuliahan.

2.

Untuk memberikan sumbangan pemikiran, baik berupa teori, asas-asas, atau prinsip-prinsip yang terkait perlindungan hukum bagi investor bila terjadi insider trading oleh tippee dalam perdagangan saham.

b. Manfaat praktis 1. Bagi kalangan pelaku bisnis, dapat sebagai gambaran mengenai tindakan tippee dan perlindungan hukum bagi investor bila terjadi insider trading oleh tippee dalam kegiatan pasar modal. 2. Bagi investor, dapat sebagai gambaran tentang bentuk perlindungan hukum terhadap adanya insider trading oleh pihak tippee dalam perdagangan saham di kegiatan pasar modal. 3. Penelitian ini juga bermanfaat bagi instansi pemerintahan khususnya yang membidangi hukum pasar modal dan selain itu dapat sebagai masukan bagi pemerintah dalam membentuk peraturan

perundang-undangan

yang

berkaitan

dengan

perlindungan hukum terhadap investor yang lebih baik serta tidak memihak sebelah.

12

1.6 Orisinalitas Penelitian Masalah perlindungan hukum terhadap investor merupakan masalah yang begitu kompleks sehingga hal ini menyebabkan berbagai kalangan tertarik untuk mengangkat topik ini menjadi objek penelitian. Penelitian ini belum pernah dilakukan oleh peneliti lainnya, akan tetapi terdapat beberapa penelitian serupa yang secara garis besar dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut yaitu: Bagan 1. Orisinalitas Penelitian

No

1

2

Nama /Tahun/ Program Studi/ Universitas

Judul Tesis

Rumusan Masalah

I Gusti Ngurah Astawa/2010 / Magister Ilmu Hukum/ Universitas Narotama Surabaya

Prinsip Keterbukaan Sebagai Perlindungan Hukum Investor Publik Dalam Pasar Modal

1. Bagaimanakah perlindungan hukum investor publik dalam pasar modal?

HUR Young Soon /2012 / Magister Hukum Ekonomi/ Universitas Indonesia Salemba, Jakarta

Perlindungan Investor Asing Dalam Hukum Penanaman Modal Di Indonesia (Studi Banding Hukum Penanaman Modal Asing Indonesia Dan Korea Selatan)

2.Bagaimanakah implementasi prinsip keterbukaan sebagai perlindungan hukum kepada investor publik? 1.Bagaimana perlindungan investor asing dalam hukum penanaman modal di Indonesia khusunya investor Korea Selatan? 2. Bagaimana Perbandingan hukum penanaman modal asing di Indonesia dan Korea

13

Jenis Penelitian

Perbedaan

Penelitian Hukum Normatif

Penelitian ini tidak mengkaji tentang insider Trading,hanya mengenai ketentuan dari keterbukaan informasi dalam prlindungan terhadap investor publik

Penelitian Hukum Normatif

Mengkaji perlindungan terhadap investor asing dalam hukum penanaman modal di Indonesia khususnya investor Korea Selatan beserta perbandingan hukum

Selatan?

Donny Widhyanto /2003 / Magister Ilmu Hukum/ Universitas Diponegoro Semarang

3

Penerapan Prinsip Disclosure Sebagai Upaya Pencegahan Praktek Insider Trading Dalam Transaksi Efek

1. faktor-faktor apa yang meyebabkan terjadinya praktek insider trading dalam transaksi efek?

Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.

2.Bagaimanakah peranan penggunaan prinsip Disclosure dan upaya pencegahan praktek insider trading dalam transaksi efek?

penanaman modal asing di Indonesia dan Korea Selatan Mengkaji mengenai Peranan penggunaan prinsip Disclosure dan upaya pencegahan praktek insider trading dalam transaksi efek dan kebijakan pemerintah serta implementasinya bagi pelaku insider trading.

3.Upaya-upaya apa yang perlu dilakukan dalam rangka pencegahan praktek insider tradingdalam transaksi efek?

1.7 Landasan Teoritis Dalam suatu penelitian diperlukan adanya landasan teoritis

sehingga dapat

mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta

memperkembangkan defenisi-defenisi. Menurut Kaelan M.S. Landasan teori pada suatu penelitian adalah merupakan dasar-dasar operasional penelitian. Landasan teori dalam suatu penelitian adalah bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian.9

9

Kaelan, 2005, Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat (Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni), Paradigma, Yogyakarta, h. 239.

14

Pengertian pasar modal menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disingkat UUPM), adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dalam pasar modal yang dipertemukan adalah pemilik dana dengan pengguna dana untuk tujuan investasi jangka menengah10. Pengertian pasar modal sebagaimana pasar umumnya yaitu merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli.11 Dalam pasar modal yang diperjualbelikan adalah modal atau dana. Selain itu pasar modal adalah suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga, seperti saham, sertifikat saham dan obligasi.12 Dalam perekonomian modern adanya pasar modal dalam ekonomi suatu Negara adalah suatu kebutuhan13. Pasar modal merupakan suatu pasar yang modern, karena dalam pasar modal yang diperjual belikan adalah dana atau modal. Sebagai suatu pasar modern, pasar modal merupakan tempat untuk melakukan kegiatan dalam penawaran umum dan perdagangan efek (saham) dari perusahaan publik yang pada intinya adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli dana yang diperantarai oleh 10

Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, 2009, Hukum Pasar Modal Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, h. 3. 11

Abdul R. Saliman, 2005, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus), Kencana, Jakarta, h. 211. 12

Ana Rokhmatussa’dyah dan Suratman, 2009, Hukum Investasi & Pasar Modal, Sinar Grafika, Malang, h. 166. 13

Hamud M. Balfas, 2006, Hukum Pasar Modal Indonesia, PT Tatanusa, Jakarta, h. 1.

15

para anggota bursa selaku pedagang perantara perdagangan efek untuk melakukan transaksi jual beli. Dalam suatu perjanjian jual beli pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan suatu kebendaan sedangkan pihak yang lain (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari yang diperjanjikan14. Dalam perjanjian jual beli terkandung suatu asas konsesualisme, yang artinya perjanjian jual beli itu terjadi pada saat terjadinya kata sepakat dari dua belah pihak mengenai harga dan barang. Sifat konsensual tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH Perdata yang merumuskan: “Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”. Dalam kegiatan pasar modal, kebenaran akan suatu informasi merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh perusahaan publik sebagai bentuk perlindungan hukum kepada para investor. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

yang dimaksud informasi atau fakta material

adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan dengan informasi atau fakta tersebut. Menurut penjelasan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, contoh Informasi atau fakta material yaitu penggabungan

14

Moch. Faisal Salam, 2007, Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional Dan Internasional, Mandar Maju, Bandung, h. 14.

16

usaha, pengambilalihan, peleburan usaha atau pembentukan usaha, pemecahan saham atau pembagian dividen saham, pendapatan dan dividen yang luar biasa, perolehan atau kehilangan kontrak penting, produk atau penemuan baru yang berarti, perubahan tahun buku perusahaan serta perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen. Dalam penyusunan suatu informasi atau prospektus harus mengacu pada halhal berikut,yaitu: 1. Prospektus harus memuat semua rincian dan fakta materiel mengenai penawaran umum dari emiten. 2. Prospektus haruslah dibuat sedemikian rupa sehingga jelas dan komunikatif. 3. Fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting harus dibuat ringkasannya dan diungkapkan pada bagian awal prospektus. 4. Emiten, penjamin pelaksana emisi, lembaga serta profesi penunjang pasar modal bertanggung jawab untuk menentukan dan mengungkapkan fakta secara jelas dan mudah dibaca.15 Prospektus merupakan wujud dari keterbukaan informasi dalam kegiatan pasar modal. The Prospectus is a written disclosure document that must be submitted to the SEC along with the registration statement. The prospectus, which contains much of the same information as the registration statement, is used as a selling tool by the issuer. It is provided to the prospective investors to enable them to evaluatethe financial risk of the investment.16 Melalui definisi tersebut dijelaskan bahwa prospektus merupakan dokumen pengungkapan tertulis yang harus disampaikan kepada SEC bersamaan dengan

15

Tijptono Tjiptono Darmadji dan Hendy M.Fakhruddin, 2001, Pasar Modal di Indonesia, Pendekatan Tanya Jawab, edisi pertama, Salemba Empat, Jakarta, h. 53. 16

Henry R. Cheeseman, 2000, Contemporary Business Law, Third Edition, Prentice Hall, Inc, New Jersey, p.691.

17

pernyataan pendaftaran yang mana berisi banyak informasi yang sama seperti pernyataan pendaftaran untuk digunakan sebagai alat jual oleh penerbit sehingga calon investor dapat memungkinkan untuk melakukan evaluasi terhadap risiko keuangan investasi. Dalam keterbukaan informasi ada juga informasi yang dilarang yaitu pertama, memberikan informasi yang salah sama sekali dengan menyebarkan rumor bahwa suatu perusahaan akan segera dilikuidasi, yang membuat pasar merespons sehingga menyebabkan harga saham jatuh tajam dibursa. Kedua, memberikan informasi yang setengah benar dan memberikan informasi yang tidak lengkap mengenai suatu perusahaan akan segera dilikuidasi oleh pemerintah, padahal perusahaan tersebut termasuk yang diambil oleh pemerintah. Ketiga, sama sekali diam terhadap fakta atau informasi material yang mana dalam hal ini pihak dari perusahaan tidak membuka informasi kepada investor untuk melakukan perdagangan saham tetapi menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi.17 Dalam memperkuat masalah-masalah mengenai praktek perdagangan saham diperlukan teori-teori dan asas-asas hukum yang berupa serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomenal sosial secara sistemats dengan cara merumuskan hubungan konsep18. Menurut Neuman, teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang 17

Munir Fuady, op.cit, h.79.

18

Burhan Ashofa, 2004, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, h. 19.

18

dunia19. Sedangkan menurut Paul Scholten, asas hukum merupakan pikiran-pikiran dasar yang terdapat didalam dan dibelakang sistem hukum yang masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan hakim yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.20 Dalam keterbukaan informasi, menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan untuk menjaga rahasia perusahaan di satu pihak dan pihak lain hak-hak pemegang saham untuk melindungi investasi mereka, sehingga hal ini merupakan suatu dilema. Dalam satu pihak hukum terus mengejar dengan memerinci sedetildetilnya tentang hal-hal apa saja yang mesti di buka oleh pihak-pihak penyandang kewajiban disclosure. Selanjutnya untuk pihak lain hukum juga harus memproteksi kepentingan-kepentingan tertentu dari pihak yang diwajibkan membuka informasi tersebut. Keselarasan diantara dua kepentingan yang kontradiktif tersebut, tercermin dalam prinsip yuridis yang menyatakan bahwa suatu keterbukaan di pasar modal tidaklah semata-mata full tetapi juga haruslah fair, seperti yang tersimpul dalam istilah full and fair disclosure. Full and fair disclosure adalah kewajiban dari suatu perusahaan untuk secara terbuka menginformasikan secara merata suatu keakuratan, kelengkapan informasi material mengenai usaha atau efek dalam waktu yang tepat 19

H.R. Otje Salman dan Anton P. Susanto, 2004, Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali), PT Refika Aditama, Bandung, h.22. 20

Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2003, Hukum Bisnis (Dalam Persepsi Manusia Modern), Refika Aditama, Bandung, h.50.

19

kepada investor maupun calon investor saat dibukanya informasi tersebut21. Oleh karena itu dengan diterimannya informasi secara bersamaan dan merata, maka calon investor akan dapat mempergunakan informasi tersebut untuk kepentingan masingmasing dengan baik. Selain itu dapat memastikan bahwa tidak ada salah satu pihak pun yang diuntungkan, baik karena hubungan yang bersangkutan dengan perusahaan maupun karena yang bersangkutan memperolehnya dengan cara melawan hukum. sehingga hak-hak dari calon investor akan dapat terpenuhi dan tidak ada yang dirugikan akibat tindakan yang tidak fair. Oleh karena itu dalam hal ini berarti dengan adanya keterbukaan informasi ini berarti telah diterapkannya prinsip keadilan untuk para investor. Dalam konsep keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls mengenai konsep keadilan tersebut keadilan sebagai fairness, yang mengandung asas-asas, bahwa orangorang merdeka dari rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan, hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan merupakan syarat fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki.22

Menurut John Rawls dalam konsep keadilan tersebut terdapat prinsip-prinsip keadilan. Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama, seperti kebebasan beragama, kemerdekaan berpolitik kebebasan berpendapat dan 21


22

Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung (Selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo I), h. 298.

20

mengemukakan ekpresi, sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan, yang sama seperti prinsip persamaan kesempatan. Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik. Oleh karena itu prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Prinsip mengenai keadilan adalah bahwa para invidu dihadapan lainnya berhak atas kedudukan relatif berupa kesetaraan atau ketidaksetaraan tertentu23. Oleh karena itu dengan adanya prinsip keadilan maka dapatlah menimbulkan suatu integritas dan komitmen dari seluruh pelaku pasar modal untuk menciptakan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, karena sering kali investor dirugikan karena tindakan emiten atau perusahaan publik yang melakukan pelanggaran dalam pasar modal. Investor didalam pasar modal yang dimaksud adalah para pemegang saham yang terlibat dalam transaksi saham dibursa efek. Pada dasarnya keadilan yang dimaksud disini adalah agar informasi yang keluar dari perusahaan dapat sampai

23

H.L.A Hart, 2013, Konsep hukum, cet, V, terjemahan M. Khozim, Nusa Media, Bandung, h.

246.

21

kepada pemodal dan calon pemodal secara bersamaan dan merata sehingga hak-hak dari investor maupun calon investor dapat terpenuhi. Dalam memenuhi hak-hak calon investor, ada 3 teori mengenai hak yaitu sebagai berikut : 1. Teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindungi; 2. Teori yang menganggap hak sebagai kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan; 3.Teori gabungan antara unsur-unsur kehendak dan kepentingan yang terlindungi.24 ad 1.Teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindungi Menurut Rudolf ven Jgering, teori ini merumuskan bahwa hak itu merupakan sesuatu yang penting bagi yang bersangkutan, yang dilindungi oleh hukum. ad 2.Teori yang menganggap hak sebagai kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan Menurut Bernhard Winscheid, teori ini mengatakan bahwa hak itu adalah suatu kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan yang oleh tata tertib hukum diberikan kepada yang bersangkutan. ad 3. Teori gabungan antara unsur-unsur kehendak dan kepentingan yang terlindungi Menurut Apeldoorn, hak adalah suatu kekuatan yang diatur oleh hukum dan kekuasaan yang berdasarkan kesusilaan (moral) dan tidak hanya kekuatan fisik saja.

24

R. Soeroso, 2007, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h. 274-275.

22

Dalam praktik perdagangan saham di pasar modal yang terkait dengan informasi material, terdapat tiga teori yang dikenal yaitu: 1. Fiduciary Duty Theory (Teori Hubungan Kepercayaan) Menurut Sean P. Leuba, berdasarkan teori ini, yang terdiri dari komisaris, direktur, pemegang saham utama dan pegawai perusahaan merupakan contoh klasik dari penentuan insider bahwa setiap orang mempunyai hubungan yang didasarkan pada kepercayaan dengan perusahaan25. Oleh karena itu pihak-pihak yang dibayar oleh perusahaan untuk melaksanakan tugas yang diberikan, maka dia mempunyai kewajiban kepada perusahaan untuk menjalankan hal tersebut sebaik-baiknya dengan ukuran etis dan ekonomis yang tinggi. Dalam menjalankan kewajibannya, yang bersangkutan tidak boleh mengambil manfaat bahkan harus mengorbankan kepentingan pribadi untuk kepentingan perusahaan. 2. Misappropriation Theory (Teori Penyalahgunaan) Menurut Donald C. Langervoort, teori ini menjelaskan tentang suatu transaksi yang dilakukan oleh orang luar perusahaan atau bukan orang dalam perusahaan yang mana secara tidak sengaja berdasarkan informasi yang belum tersedia bagi masyarakat, dianggap sama dengan telah melakukan perdagangan orang dalam.26 Perdagangan orang dalam melibatkan sekelompok orang yang dengan sengaja memanfaatkan informasi orang dalam untuk mendapatkan keuntungan yang sebesarbesarnya melalui perdagangan saham di bursa. 25

Tandi Pada Palayukan,op.cit.

26

Yulfasni, 2005, Hukum Pasar Modal, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, h. 110-112.

23

Ada enam hal pokok yang melengkapi terjadinya proses perdagangan orang dalam yaitu : 1. Adanya perdagangan efek 2. Dilakukan oleh orang dalam perusahaan 3. Adanya inside information 4. Inside information tersebut belum terbuka untuk umum 5. Perdagangan dimotivisir oleh adanya inside information tersebut 6. Tujuannya untuk mendapat keuntungan yang tidak layak.27 Peraturan yang melindungi pemodal dari informasi menyesatkan menjadi mutlak diperlukan dan penegakkan aturan hukum (law enforcement) harus diterapkan dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap para pihak yang melanggar, oleh karena itu dengan sistem hukum yang baik dan transparan akan menciptakan suatu kepercayaan investor dalam mengivestasikan modalnya di pasar modal sehingga akan memberikan jaminan atau perlindungan hukum terhadap investor sehingga dapat mencegah dan mengantisipasi terjadinya praktek insider trading dalam kegiatan pasar modal. Dalam perlindungan hukum oleh Satjipto Raharjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak, namun tidak setiap kekuasaan 27


24

dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.28 Asas perlindungan atau pengayoman yang dikemukakan Suhardjo (Mantan Menteri Kehakiman), yang pada intinya tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar. Sedangkan yang dimaksud mengayomi manusia secara pasif adalah mengupayakan penegakan hukum atau upaya yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak secara tidak adil. 29 Perlindungan hukum merupakan segala sesuatu yang mengatur dan menentukan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang melakukan hubungan hukum, sehingga kepentingan dari masing-masing pihak yang melakukan hubungan hukum tersebut dapat terlindungi30. Selain itu perlindungan hukum terhadap investor dan penegakan hukum yang baik dan transparan akan menciptakan pasar modal yang lebih efisien, nilai ekuitas yang tinggi, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.31

28

Satjipto Rahardjo, op.cit, h. 53.

29

Abdul H. Manan, 2005, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Kencana, Jakarta (Selanjutnya disebut Abdul H. Manan I), h. 23. 30

Alexandra Indriyanti Dewi, 2008, Etika Dan Hukum Kesehatan, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, h. 135. 31

Emmy Yuhasarie, 2004, Prosiding-Kredit Sindikasi dan Restrukturisasi, Jakarta Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, h. xxii.

25

Dalam mengupayakan penegakan hukum yang dapat melindungi investor maka pengawasan sangat diperlukan dalam mengantisipasi praktek insider trading. Selain itu berdasarkan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, disebutkan dalam perlindungan konsumen menerapkan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Menurut Saiful Anwar, pengawasan terhadap suatu tindakan dari aparatur pemerintah sangat diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan terhadap tugas dari aparatur pemerintah tersebut32. Dengan demikian melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, kekurangan, pemborosan, kemubaziran, penyelewengan dan lain-lain kendala di masa yang akan datang sehingga diperlukan. kriteria, norma, standar dan ukuran dalam membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya.33 Pengawasan terhadap tindakan-tindakan dari pelaku insider trading maka dapat mencegah adanya praktek insider trading oleh pihak-pihak tertentu terutama pihak tiipee yang belum diatur (kekosongan hukum) dalam UU Pasar modal. 32

Saiful Anwar, 2004, Sendi-Sendi Hukum Administasi Negara, Glora Madani Press, Jakarta,

h. 127. 33

Sofyan Syafri Harahap, 2000, Sistem Pengawasan Manajemen, Pustaka Quantum, Jakarta,

h. 82-83.

26

Kekosongan didalam hukum sampai sekarang hanya khusus diteliti dalam rangka penemuan hukum oleh hakim bilamana hakim pada suatu sengketa yuridis yang konkrit tidak menemukan pemecahan dalam suatu hukum positif shingga dirasakan sebagai problematis34. Kekosongan hukum dalam suatu

peraturan perundang-

undangan maka harus dibentuk atau diciptakan aturan hukumnya. Oleh karena itu dalam menghadapi suatu peristiwa konkrit harus ditemukan hukumnya yaitu dengan menjelaskan, melengkapi, dan menciptakan aturan hukumnya. Menurut Ann Seiderman dan kawan-kawan dengan Legislation Theory (teori legislasi) mengatakan bahwa mengidentifikasi kategori untuk membantu seseorang dalam pembuatan rancangan undang-undang memformulasikan suatu penyebab terperinci untuk merancang undang-undang yang efektif35dengan mengidentifikasi kategori dalam merancang perundang-undang yang baik yaitu peraturan, kesempatan, kemampuan, komunikasi, kepentingan, proses dan ideologi. Pengawasan dan penegakan hukum dalam pasar modal ini dilakukan oleh Bapepam-LK yang mana sekarang telah diambil alih oleh OJK berdasarkan Pasal 6 UU No. 21 tahun 2011 tentang OJK di kegiatan pasar modal. Dalam pengawasan oleh OJK ini, harus diperkuat baik dari sisi regulasi, aparatur, struktur dan infrastrukturnya sehingga dapat menciptakan perlindungan hukum, kepastian dan jaminan hukum untuk para investor. Oleh karena itu dengan adanya peraturan dan 34

Jan Gijssel dan Van Hoecke, 2000, Apa teori Hukum itu?, terjemahan Bactiar Ibrahim, Malang, h. 136. 35

H. Salim & Erlies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi, PT Raja Grafindo, Jakarta, h. 35.

27

pengawasan yang memadai maka akan mendorong investor untuk terjun dalam pasar modal.36 Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginankeinginan hukum menjadi kenyataan37. Menurut Black’s Law Dictionary, penegakan hukum (law enforcement) diartikan sebagai “The act of putting something such as law into effect; the execution of a law; the carrying out of a mandate or command” 38. Melalui definisi tersebut dijelaskan bahwa penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada dibelakangnya.

1.8 Kerangka Berfikir Bertitik tolak dari landasan teori yang diacu dalam pengkajian permasalahan, maka dapat diangkat suatu kerangka berpikir atas dasar acuan teori-teori yang telah diuraikan tersebut di atas, yang mana bahwa dalam kegiatan pasar modal adanya suatu perdagangan yang tidak fair akan mengakibatkan terjadinya insider trading yang mana pelaku insider trading tersebut dapat dibedakan secara langsung (orang dalam perusahaan) maupun tidak langsung (tippee). Dalam pengaturan tindakan yang terkait dengan pelaku insider trading secara tidak langsung (tippee) sudah diatur di Amerika Serikat sedangkan pengaturan 36

Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, 2003, Pengantar Pasar Modal, Rineka Cipta, Jakarta, h.

97. 37

Satjipto Raharjo, 2009, Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis), Genta Publishing, Yogyakarta (Selanjutnya disebut Satjipto Raharjo II), h.24. 38

Black Hery Campbell, 1999, Black’s Law Dictionary, West Publishing, St. Paul Minesota,

p. 578.

28

tindakan tippee dalam insider trading di Indonesia belum diatur yang mana hal ini akan sangat merugikan investor. Oleh karena itu dalam hal ini timbul suatu permasalahan mengenai bentuk dari tindakan dari tippee di Indonesia terhadap adanya insider trading tesebut dan bentuk dari perlindungan hukum tersebut bagi investor bila terjadi insider trading oleh tippee dalam perdagangan saham. Dalam mengatasi permasalahan tersebut maka terdapat teori-teori yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Teori yang digunakan untuk menganalisis dalam penulisan tesis ini adalah fiduciary duty theory (teori hubungan kepercayaan), misappropriation theory (teori penyalahgunaan), legal protection theory (teori perlindungan hukum) dan Legislation theory (teori legislasi). Legislation theory (teori legislasi) dapat digunakan dalam mengantisipasi kekosongan hukum terhadap bentuk tindakan dari tippee tersebut dengan membentuk suatu peraturan yang baru dan Fiduciary duty theory (teori hubungan kepercayaan) mengenai upaya pencegahan agar informasi yang bersifat rahasia perusahaan akan tetap aman dengan pemilik perusahaan memberi kepercayaan kepada insider untuk mengelola perusahaan. Selain itu misappropriation theory (teori penyalahgunaan) dan legal protection theory (teori perlindungan hukum) digunakan sebagai upaya perlindungan terhadap investor terhadap tindakan pihak tippee tersebut. Oleh karena itu keempat teori ini yang akan digunakan untuk membedah dan menganalisis permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi investor bila terjadi insider trading akibat tindakan pihak tippee dalam perdagangan saham.

29

Secara garis besar, kerangka berpikir tersebut dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut yaitu: Bagan 1 Kerangka Berfikir 1. Legislation Theory (Teori Legislasi) 2. Fiduciary Duty Theory (Teori Hubungan Kepercayaan)

Perdagangan tidak fair dalam kegiatan pasar modal

Insider Trading Tindakan Tippee Dalam Pelaku Insider Trading Langsung (Orang dalam perusahaan) Pengaturan tindakan tippee di Amerika Serikat

Insider Trading Pada Perdagangan Saham

Tidak langsung (tippee) Pengaturan tindakan tippee di Indonesia

Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Tindakan Tippee Dalam Perdagangan Saham

Sudah diatur di Amerika Serikat

3. Misappropriation Theory (Teori Penyalahgunaan) 4. Legal Protection Theory (Teori Perlindungan Hukum).

Belum diatur di Indonesia

Perlindungan Hukum

Investor 30

1.9 Metode Penelitian Dalam pembahasan permasalahan terhadap materi penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut : a. Jenis penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang mana dengan mengkaji melalui peraturan perundangundangan dan literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan. Pada penelitian hukum normatif, hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas39.Penelitian hukum normatif antara lain mengkaji adanya kekosongan norma, kekaburan norma dan kontradiksi norma.40 b. Jenis pendekatan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif akan memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum normatif

dan

ilmu-ilmu

lain

untuk

kepentingan

dalam

menganalisis

permasalahan yang ada. 41

39

Amiruddin dan H. Zainal Aaikin, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 118 40

Jimly.com/pemikiran/getbuku/12, Diakses 9 Februari 2014.

41

Johnny Ibrahim, 2005, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Surabaya, h. 300.

31

Dalam penelitian kali ini jenis pendekatan masalah yang digunakan adalah

pendekatan

perundang-undangan,

pendekatan

kasus,

pendekatan

konseptual dan pendekatan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan membaca literatur dan peraturan perundang-undangan beserta hal-hal lain yang juga mengatur pokok bahasan. Pendekatan kasus beranjak dari kasus-kasus yang ada kaitannya dengan dengan pokok bahasan. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, maka akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi42. Selain itu, dalam penelitian tesis ini juga dipergunakan pendekatan perbandingan (comparative approach) antara Indonesia dengan Amerika Serikat yang mana dalam pendekatan perbandingan ini adalah dalam hal pendekatan perbandingan konsep hukum yang berbeda.

42

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, h.93.

32

c. Sumber bahan hukum Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif ini melalui dua jenis sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 43 Menurut Stephen Elias, bahan hukum primer adalah ”the law found in primary source can take many different forms. The include cases, statues, administrative regulations, local ordinances, state and federal constitutions, and more”44. Melalui definisi tersebut bahwa sumber hukum primer terdiri dari kasus, perjanjian, undang-undang, perda, UUD, dan lain sebagainya. Bahan hukum primer dapat berupa peraturan perundang-undangan dari negara lain yang berkaitan dengan kegiatan pasar modal dan putusan pengadilan di indonesia untuk melihat aplikasi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal 45. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian tesis ini yaitu UU No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan UU No 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, pandangan ahli hukum, bahan buku asing dan kamus hukum.

43

Ibid.

44

Stephen Elias, 2009, Legal Research How to Find & Understand the Law, Free Legal Update at Nolo.com, USA, p.23. 45

Sumadi Suryabrata, 2004, Metodologi Penelitian, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 39.

33

Menurut Robert Watt, bahan hukum sekunder adalah ”all of the other materials in the library are used basically to assist researcher in understanding the law and this group se call secondary materials” 46. Melalui definisi tersebut bahwa semua bahan-bahan di perpustakaan pada dasarnya digunakan untuk membantu dalam memahami hukum yang mana dalam hal ini adalah mengenai bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum ini berupa buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, pandangan ahli hukum, bahan buku asing dan kamus hukum. d. Teknik pengumpulan bahan hukum Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini ialah dengan melakukan pencatatan secara sistematis dari bahan bahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan/studi dokumen. Penelitian dilakukan terhadap berbagai dokumen dan bahan-bahan hukum pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini yang mana bahan-bahan hukum tersebut seperti peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur dikaji dan ditelaah. Selanjutnya, hasil pengkajian tersebut dibuatkan ringkasan secara sistematis sebagai inti sari hasil pengkajian dokumen. e. Teknik analisis bahan hukum Teknik analisis data yang dipakai adalah teknik deskriptif-analisis, secara sistematisasi, interpretasi. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian

46

Robert Watt, 2001, Concise Legal Research. The Federation Press, Leinchrdt, NSW, p.1.

34

dianalisis dengan teknik deskripsi47 yang mana menguraikan apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum dan menggambarkan secara tepat sifat atau individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu untuk menentukan frekuensi gejala48. Selanjutnya menggunakan teknik interpretasi yang mana analisis ini menggunakan penafsiran ilmu hukum seperti penafsiran gramatika, historis dan sistimatis.49

47

M Syamsudin, 2007, Operasionalisasi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 133. 48

Sri Mamudji, Dkk, 2005, Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, h. 4. 49

Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Tesis Dan Penulisan Tesis, 2013, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum, h.35.

35

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG INSIDER TRADING DALAM KEGIATAN PASAR MODAL 2.1 Perdagangan Saham Dalam Kegiatan Pasar Modal 2.1.1 Pengertian saham Saham adalah bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Menurut Kismono, saham merupakan sebuah piagam yang berisi aspek-aspek penting bagi perusahaan, termasuk hak dari pemilik saham dan hak khusus yang dimilikinya berkaitan dengan kepemilikan saham50. Bukti kepemilikan ini terdapat dalam dua bentuk, yaitu saham yang dikeluarkan atas nama pemiliknya dan saham yang tidak mencantumkan nama pemiliknya. Saham yang dikeluarkan atas nama pemiliknya dinamakan saham atas nama, sedangkan saham yang tidak mencantumkan nama pemiliknya disebut saham atas tunjuk.51 Dalam saham atas nama ini, nama pemegang saham ditulis pada surat saham tersebut sebagai bukti bagi pemegang sahamnya, dan saham ini dapat diperalihkan hak-hak nya walaupun belum sepenuhnya dilunasi harganya. Sedangkan dalam saham atas tunjuk ini, nama pemiliknya tidak ditulis di dalam surat saham yang mana saham atas tunjuk atau atas pembawa ini hanya mengesahkan pemegangnya sebagai

50

Gugup Kismono, 2001, Bisnis Pengantar, BPFE , Yogyakarta, h. 416.

51

Anarokhmatussa’dyah dan Suratman, op.cit, h. 92.

36

pemilik52. Saham juga terbagi atas beberapa jenis, yaitu saham biasa dan saham preferen. Saham biasa adalah saham yang mewakili jumlah kepemilikan dalam suatu perusahaan. Kemudian menurut Asril Sitompul, saham preferen ini pemegang saham mendapatkan pembayaran yang tetap setiap tahun53. Sedangkan menurut Zaki Baridwan, saham preferen adalah saham yang mempunyai beberapa kelebihan, biasanya kelebihan ini dihubungkan dengan pembagian deviden atau pembagian aktiva pada saat likuidasi.54 2.1.2 Pengertian pasar modal Pengertian pasar modal menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disingkat UUPM), adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pada pasar modal terdapat profesi penunjang pasar modal seperti Bapepam, bursa efek, akuntan publik, underwriter, wali amanat, notaris, konsultan hukum, lembaga kliring,dan lainnya55. Profesi penunjang pasar modal tersebut bekerja secara professional dan bisa diandalkan sehingga kegiatan emisi dan transaksi di bursa efek bisa berlangsung dengan cepat, efisien dan bisa dipercaya. Bursa efek atau stock exchange adalah suatu sistem yang terorganisasi untuk 52

Ibid.

53

Ibid, h. 195.

54

Zaki Baridwan, 2004, Intermediate Accounting, BPFE, Yogyakarta, h. 391.

55

Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, op.cit, h. 32-37.

37

mempertemukan penjual dan pembeli efek, yang mana dilakukan secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya.56 Pengertian pasar modal sebagaimana pasar umumnya yaitu merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam hal diperjualbelikannya adalah modal atau dana.57 Pasar modal dalam pengertian klasik diartikan sebagai suatu usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham,sertifikat saham, dan obligasi atau efek-efek pada umumnya58. Pasar modal merupakan suatu pasar yang modern, karena dalam pasar modal yang diperjual belikan adalah dana atau modal. Sebagai suatu pasar modern, pasar modal merupakan tempat untuk melakukan kegiatan dalam penawaran umum dan perdagangan efek (saham) dari perusahaan publik yang pada intinya adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli dana yang diperantarai oleh para anggota bursa selaku pedagang perantara perdagangan efek untuk melakukan tansaksi jual beli. Pasar modal dalam arti menengah merupakan semua pasar ang terorganisasi dan lembaga-lembaga yang memperdagangkan warkat-warkat kredit (biasanya berjangka lebih dari satu tahun) termasuk saham, obligasi, pinjaman berjangka, hipotik, tabungan dan deposito berjangka.59

56

Iskandar, Z. Alwi, 2003, Pasar Modal Teori dan Aplikasi, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta,

h.14. 57

Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, op.cit, h. 166.

58

loc.cit.

59


38

Pasar modal dalam arti sempit adalah tempat pasar uang yang terorganisasi yang memperdagangkan saham dan obligasi dengan menggunakan jasa makelar dan underwriter.60 Pasar modal merupakan sarana untuk mempertemukan penawar dan peminta dana jangka panjang dalam bentuk efek. Apabila dilihat dari sudut pandang hukum perjanjian, maka kegiatan jual beli efek di pasar modal lebih merupakan suatu perjanjian jual beli pada umumnya. Oleh karena itu dalam suatu perjanjian jual beli pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Selain itu pasar modal

merupakan

pasar

(tempat,

berupa

gedung)

yang

disiapkan

guna

memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi, dan jenis surat berharga lainnyadengan memakai jasa para perantara pedagang efek.61 Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang biasanya diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Instrumen-instrumen keuangan yang diperjualbelikan itu diantaranya adalah saham, obligasi, waran, right, obligasi konvertibel, dan berbagai produk turunan (derivatif) seperti opsi (put atau call).62

60

loc.cit.

61

Sunariyah, 2000, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, UPP AMP YKPN, Jakarta, h.4.

62

Andrias Harefa, 2002, Pasar Modal dan Transaksi Saham, Rubrik EUREKA/Edukasi dan Ulasan Perencanaan Keuangan/Redaksi Sinar Harapan, Jakarta, h. 4.

39

Menurut Eduardus Tandelilin, pasar modal merupakan pertemuan antara para pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih dari satu tahun, seperti saham dan obligasi.63 Menurut Suad Husnan, pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan atau sekuritas jangka panjang yang dapat diperjual belikan, baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, dan maupun perusahaan swasta64. Sedangkan menurut LIoyd dalam Anoraga, pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan modal, seperti obligasi dan efek.65 Dengan demikian pasar modal adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli yang memperjualbelikan modal atau dana66,seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi atau efek-efek pada umumnya. Peranan pasar modal suatu negara dapat dilihat dari minimal lima aspek sebagai berikut : a. Sebagai fasilitas melakukan proses interaksi antara pembeli dan penjual untuk menentukan harga saham atau surat berharga yang akan diperjual63

Eduardus Tandelilin, 2001, Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio, BPFE, Yogyakarta, h. 13. 64

Adrian Sutedi, 2009, Segi-Segi Hukum Pasar Modal, Ghalia ndonesia, Jakarta, h. 2.

65

Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, 2011, Pokok-Pokok Hukum Bisnis, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, h.94. 66

Elsi Kartika Sari dan Advendi simangunsong, 2007, Hukum Dalam Ekonomi, Grasindo, Jakarta, h. 146.

40

belikan. Ditinjau dari segi lain, pasar modal dapat memberikan kemudahan bagi pelaku pasar modal untuk melakukan transaksi tanpa melalui tatap muka ( pembeli dan penjual dapat bertemu secara tidak langsung), hal tersebut dapat dilakukan dengan adanya sistem perdagangan efek melalui fasilitas perdagangan melalui computer. b. Pasar modal memberikan kesempatan kepada investor guna memperoleh hasil yang diharapkan. Keadaan tersebut akan mendorong perusahaan untuk memenuhi keinginan para investor. c. Pasar modal untuk memberikan kesempatan kepada investor untuk menjual kembali saham yang dimiliki nya atau surat berharga lainnya, sehingga dapat memberikan kepastian kepada investor dalam menghindari risiko rugi. Jadi, operasi pasar modal dapat menghindari ketidakpastian di masa yang akan datang. d. Pasar modal menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartsipasi dalam pengembangan perekonomian. Pasar modal dapat dijadikan

alternatif

bagi

masyarakat

mengenai

bagaimana

cara

menginvestasikan uang mereka selain dengan menabung sehingga masyarakat dapat melakukan investasi melalui pasar modal dengan membeli sebagian kecil saham perusahaan publik, dan kemudian dapat ditingkatkan dan dikembangkan.

41

e. Dengan adanya pasar modal maka dapat mengurangi biaya informasi dan transaksi surat berharga, biaya pencarian informasi tentang perusahaan (emiten) termasuk didalamnya kelebihan dan kekurangan mengenai surat berharga suatu perusahaan publik karena semua biaya merupakan tanggung semua pelaku di pasar modal karena semua informasi yang ada akan dicerminkan dalam harga saham.67 f. Pasar Modal dapat mempercepat proses ikut sertanya masyarakat dalam pemilikan saham menuju pemerataan pendapatan masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan dana dan penggunaannya

secara

produktif

untuk

pembiayaan

pembangunan

nasional68. Dalam dunia bisnis, sering kali seseorang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu usaha karena keahlian, kemampuan atau hal – hal lain karena bidangnya, namun karena seorang tersebut tidak memiliki cukup modal awal, maka usahanya tersebut tidak dapat dilaksanakannya sesuai dengan keinginannya69. Oleh karena itu Menginggat suatu hal yang sangat mendasar dalam pelaksanaan pembangunan adalah tersedianya permodalan.70

67

Sunariyah, op.cit, h. 7.

68

Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangungsong, op.cit, h. 9.

69

Gunawan Widjaja, 2004, Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis, Prenada Media, Jakarta, h.5.

70

Megarita, 2007, Perlindungan Hukum Terhadap Saham Yang Digadaikan, USU Press, Medan , h.1.

42

2.1.3 Pelaku, lembaga dan profesi penunjang pasar modal Para pihak atau yang lebih sering disebut sebagai pelaku pasar modal, yaitu : 1. Emiten Emiten adalah pihak atau perusahaan yang menawarkan efeknya kepada masyarakat investor melalui penawaran umum71. Emiten yaitu pihak yang melakukan penawaran umum yang mana pengertian ini diatur dalam pasal 1 butir ke-6 UndangUndang Pasar Modal No 8 Tahun 1995. Perusahaan yang akan melakukan emisi, harus terlebh dahulu menyampaikan pertanyaan pendaftaran kepada BAPEPAM untuk menjual atau menawarkan efek kepada masyarakat, dan setelah pernyataan pendaftaran efektif, emiten dapat melakukan penawaran umum. 2. Investor atau Pemodal Investor atau pemodal adalah perorangan dan atau lembaga yang menanamkan dananya dalam efek baik masyarakat perorangan atau lembaga yang membeli saham atau obligasi yang diterbitkan emiten.72 Ada dua kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi investor, yaitu melalui pasar perdana dan melalui pasar sekunder73. Melalui pasar perdana yakni antara izin go public yang diberikan sampai dengan waktu tertentu sesuai dengan perjanjian emiten dengan penjamin emisinya yang mana pada masa ini saham ditawarkan di luar

71

Hendy M. Fakhrudin, 2008, Istilah Pasar Modal, PT Elex Media Komputindo, Jakarta,

h.61. 72


73

loc.cit.

43

bursa dengan harga yang disepakati emiten dengan penjamin emisi. Sedangkan melalui pasar sekunder yakni kesempatan setelah saham perusahaan didaftarkan di bursa yang mana setelah pasar perdana ditutup, perusahaan didaftarkan dibursa yang kemudian setelah itu pasar sekunder dimulai. Selain itu disebut dengan pasar sekunder karena yang melakukan perdagangan adalah para pemegang saham dan calon pemegang saham dan uang yang berputar di pasar sekunder tidak lagi mengalir ke dalam perusahaan yang menerbitkan efek, tetapi berpindah dari pemegang saham yang satu ke pemegang saham yang lain. Objek jual beli dalam pasar modal sebenarnya adalah perusahaan, akan tetapi perusahaan merupakan kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi, maka jika ingin masuk ke bursa atau pasar modal harus diwujudkan dalam bentuk saham atau efek. Kondisi ini sesuai dengan pendapat dari Kasmir yang menyatakan bahwa memiliki saham artinya memiliki perusahaan.74 3. Penanggung Dalam memperkuat kepercayaan kepada emiten mengenai pinjaman pokok maupun bunga akan dibayar tepat waktu maka dalam penerbitan obligasi diperlukan jasa penanggung. Oleh karena itu jika emiten menderita kerugian atau dibubarkan sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada investor maka yang bertanggung jawab melakukan pembayaran bunga maupun pinjaman pokok obligasi akan beralih kepada penanggung.

74

Kasmir, 2004, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

h. 195.

44

4. Perantara Perdagangan Efek (Pialang/Broker) Pemodal atau investor yang ingin membeli atau menjual saham harus menyampaikan amanat jual atau beli kepada pialang yang dipercayai yang mana untuk jasanya tersebut pialang mendapatkan fee. Oleh karena itu selain melaksanakan amanat membeli atau menjual saham, pialang juga memberikan saran mengenai harga-harga saham tertentu yang mana keputusan tetap berada ditangan investor sehingga resiko kenaikan ataupun penurunan harga tetap dipikul oleh pemberi amanat (investor). Selain itu pialang tidak menanggung resiko atas perubahan nilai suratsurat berharga yang diperdagangkan.75 5. Pedagang efek Pedagang efek merupakan pembeli efek atas namanya sendiri sehingga dapat dikatakan sebagai investor di pasar modal. Selain itu pedagang efek bisa juga berfungsi sebagai pialang yang mana dalam hal ini berfungsi untuk mengutamakan pemenuhan pemodal lain sebelum membeli untuk dirinya sendiri. 6. Perusahaan efek Perusahaan efek memiliki tiga aktivitas yaitu sebagai penjamin emisi, perantara perdagangan efek dan manager investasi. Penjamin Emisi Efek, yaitu salah satu aktifitas pada perusahaan efek yang melakukan kontrak dengan emiten untuk melaksanakan penawaran umum dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual yang mana merupakan pihak yang membuat kontrak dengan 75

Jusuf Anwar, 2008, Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan Dan Motivasi, P.T Alumni, Bandung (Selanjutnya disebut Jusuf Anwar II), h. 164.

45

emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang terjual yang mana perusahaanperusahaan yang menjual saham atau obligasi menginginkan dana dari hasil penjualan itu dalam waktu yang telah ditentukan dan sesuai dengan jumlah tertentu pula. Oleh karena itu penjamin emisi inilah yang akan mengambil resiko untuk mejual saham atau obligasi emiten dengan mendapatkan imbalan.Perantara Pedagang Efek, yaitu salah satu aktifitas pada perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha jual-beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Manajer Investasi, yaitu pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pension dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.76 7. Self Regulatory Organizations (SROs) Self Regulatory Organizations (SROs), yaitu organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan yang berhubungan dengan aktivitas usahanya. Self Regulatory Organization (SROs) terdiri dari : 1. Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka (pasal 1 butir 4 UUPM Nomor 8 tahun 1995). Berdasarkan ketentuan ini, dapat 76

Rusdin, 2006, Pasar Modal, Alfabet, Bandung, h. 18.

46

diketahui bahwa bursa efek adalah lembagaatau perusahaan yang menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas sistem pasar untuk mempertemukan

penawaran

jual

beli

efek

antara

berbagai

perusahaan/perorangan yang terlibat dalam tujuan memeperdagangkan efek perusahaan-perusahaan yang telah tercatat di bursa efek77. Dalam pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif dari efek. Sedangkan menurut Undang-Undang Sekuritas di Amerika Serikat, efek atau sekuritas diartikan sebagai: Securities are defined as : 1. Interests or instruments that are commonly known as securities (e.g.common stock, preferred stock, bond, debentures and warrants). 2. Interests or instruments that are expressly mentioned in securities act and 3. an instrument contract78.Berdasarkan pengertian tersebut maka efek didefinisikan sebagai : 1. Minat atau instrumen yang biasa dikenal sebagai efek ( saham biasa , saham preferen , obligasi , surat utang dan waran ) . 2. Minat atau instrumen yang disebutkan dalam surat bertindak dan 3. kontrak instrument. Selain itu dalam pasal 6 UUPM No 8 tahun 1995, disebutkan bahwa yang dapat menyelenggarakan kegiatan 77

H. Abdul Manan, 2009, Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah Indonesia, Kencana, Jakarta (Selanjutnya disebut Abdul H. Manan II), h. 38. 78

Henry R. Cheeseman, 2001, Business Law, Fourth Edition. Prentice Hall, Inc, New Jersey,

p.796.

47

usaha sebagai bursa efek adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM. Perlunya izin dari BAPEPAM ini dikarenakan dana kegiatan menyelenggarakan sarana perdagangan efek menggunakan dana masyarakat. Bursa efek merupakan lembaga yang diberi kewenangan untuk mengatur pelaksanaan kegiatannya yang mengikat para pihak yang berhubungan denga efek, namun dalam pasal 11 UUPM ditentukan bahwa peraturan tersebut baru berlaku setelah mendapat persetujuan dari BAPEPAM. Selain itu pasal 12 UUPM mewajibkan bursa efek untuk membentuk satuan pemeriksa yang bertugas menjalankan pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu terhadap anggota bursa dan terhadap kegiatan manajemen bursa efek. Dalam menjalankan pengawasan pasar, bursa efek dapat menempuh dua cara, yaitu melakukan pengawasan sebagai kontrol internal bagi sistem pembukuan atau keuangan anggota bursa dan Melakukan pendeteksian dini (early warning) dalam memonitor transaksi setiap saat di lantai bursa79. Menurut Suad Hasan, peran bursa efek tersebut adalah setelah sekuritas terjual di pasar perdana, sekuritas tersebut kemudian didaftarkan di bursa efek, agar nantinya dapat diperjual belikan di bursa yang mana pada saat sekuritas tersebut diperdagangkan dibursa maka sekuritas tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. Dengan

79

I Putu Gede Ary Suta, 2000, Menuju Pasar Modal Modern, Yayasan Sad Satria Bhakti, Jakarta, h. 181.

48

demikian bursa efek merupakan perusahaan yang jasa utamanya adalah menyelenggarakan kegiatan perdagangan sekuritas di pasar sekunder.80 2) Lembaga kliring dan penjaminan, yaitu pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan transaksi bursa agar terlaksana secara teratur, wajar, dan efisien. 3)

Lembaga

penyimpanan

dan

penyelesaian,

yaitu

pihak

yang

menyelenggarakan kegiatan custodian sentral bagi bank custodian, perusahaan efek, dan pihak lain. 8. BAPEPAM Bapepam merupakan lembaga pengawas pasar modal yang berfungsi mengawasi kualitas keterbukaan emiten dengan memperhatikan kelengkapan, kecukupan, objektfitas, kemudahan untuk dimengerti dan kejelasan dokumen pernyataan pendaftaran. BAPEPAM sama sekali tidak memberikan penilaian terhadap keunggulan atau kelemahan saham yang ditawarkan. Pasal 75 UUPM No 8 tahun 1995 mengatur mngenai wewenang dan fungsi BAPEPAM. Fungsi BAPEPAM datur dalam pasal 3, pasal 5, pasal 69 dan pasal 100 Undang-Undang Pasar Modal No 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dalam pasal 3 UUPM disebutkan bahwa BAPEPAM memiliki fungsi membina, mengatur, dan mengawasi kegiatan pasar modal yang bertujuan menciptakan kegiatan pasar modal yang wajar, efisien, dan melindungi pemodal dan masyarakat. Dalam pasal 5 UUPM, BAPEPAM memilki

80

Suad Husnan, 2003, Dasar-Dasar Teori Fortofolio dan Analisis Sekuritas, UPP AMPYKPN, Yogyakarta, h. 28.

49

fungsi perizinan dan pendaftaran yang dimana BAPEPAM memberi izin dan persetujuan usaha untuk bursa dan profesi penunjang pasar modal. Dalam Pasal 69 UUPM, BAPEPAM memilki fungsi kepengawasan dan pasal 100 UUPM, BAPEPAM memiliki fungsi pemeriksa, yang dimana memeriksa catatan pembukuan dan dokumen-dokumen dalam kegiatan pasar modal. Selain fungsi BAPEPAM yang dijelaskan diatas tersebut, terdapat juga wewenang dari BAPEPAM pada pasal 5 UUPM No 8 Tahun 1995 yaitu sebagai berikut: 1. Menetapkan persyaratan dan tata cara pernyataan pendaftaran serta menyatakan,

menunda

atau

membatalkan

efektifnya

persyaratan

pendaftaran. 2. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap emiten atau perusahaan publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan pernyataan pendaftaran atau melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan atau pendaftaran profesi. 3. Wewenang administratif sebagaimana dinyatakan dalam pasal 102 UUPM, dimiliki oleh BAPEPAM untuk memberikan peringatan tertulis, denda, pembatasan atau pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan dan pembatalan pendaftaran kepada pihak yang melanggar Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya yang telah memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari BAPEPAM.

50

Undang-undang pasar modal memberikan kedudukan dan peranan yang cukup besar kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) secagai otoritas pasar modal. Oleh karena itu Bapepam merupakan lembaga yang sangat menentukan dalam melakukan law enforcement hukum pasar modal. Ketertiban dan tercegahnya kejadian tipu muslihat dari pelaku pasar modal dalam kegiatan pasar modal, tergantung pada kinerja Bapepam dalam kerapian sistem, aturan main, dan obsesi, visi, dan kesigapan dari sumber daya manusia di Bapepam. Bapepam berungsi sebagai penentu penegakan hukum pasar modal, oleh karena itu baik buruknya praktek atau kegiatan pasar modal tergantung pada bapepam.81 Penegakan hukum yang berlandaskan pada ketiga aliran tujuan hukum tersebut dapat meminimalisir dampak dari kualitas penegakan hukum yang buruk, yaitu penurunan kredibilitas dari pasar modal.Untuk itu agar dapat tercipta iklim investasi yang baik danterselenggaranya pembinaan serta pengawasan yang lancar, perlu adanyasuatu lembaga yangberfungsi sebagai regulator yang sebelumnya kita kenal sebagai Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam-LK) dan saat ini sudah beralih fungsi kepada Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia. Tugas pokok dan fungsi Bapepam yang saat ini sudah beralih fungsi kepada Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tidak terlalu jauh berbeda dengan lembaga sejenis di Amerika Serikat yaitu Securities Exchange Commision (SEC),yaitu sebuah lembaga pemerintah dalam hal melakukan pengawasan kegiatan pasar modal di Amerika

81

Abraham, F. Amos, 2004, Legal Opinion, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.115.

51

Serikat82 dengan menjaga keterbukaan informasi kepada masyarakat, investor, dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan investor dari praktek-praktek dan kejahatan-kejahatan di kegiatan pasar modal yang dilakukan oleh pelaku pasar modal. Selain itu Bapepam saat ini sudah beralih fungsi kepada Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertugas untuk melakukan pencatatan terhadap perusahaan yang akan go public, sebagaimana disebutkan: A covered issuer must file a written registration statement with the SEC. The issuer’s management, accountants, and underwriters83. Berdasarkan penjelasan tersebut maka sebuah perusahaan tertutup harus mengajukan pernyataan pendaftaran yang ditulis oleh SEC yaitu emiten manajemen , akuntan , dan underwriter. Dalam kegiatan pasar modal, para pihak atau yang lebih sering disebut sebagai pelaku pasar modal ada lembaga penunjang pasar modal yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan pasar modal. Lembaga penunjang Pasar Modal terdiri atas : a. Biro Adninstrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan emiten dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek (pasal 1 butir 3 UUPM Nomor 8 tahun 1995).

82

M. Paulus Situmorang, 2008, Pengantar Pasar Modal, Mitra Wacana Media, Jakarta , h. 5.

. 83

Henry, R. Cheeseman, 2003, Contemporary Business and E-Commerce Law, 4/e, Prentice Hall,Inc, New Jersey, p. 799.

52

b. Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang84. Selain itu wali amanat merupakan lembaga penunjang yang hanya diperlukan dalam emisi obligasi yang mana obligasi yang diterbitkan perusahaan melalui pasar modal adalah obligasi dengan jaminan yang artinya pinjaman obligasi itu dijamin dengan harta kekayaan perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu dalam emisi obligasi harus juga ada hak investor untuk mengawasi perusahaan sehingga dalam hal ini emiten harus menunjuk wali amanat. c. Kustodian merupakan lembaga yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lainnya yang berkaitan dengan efek serta memberikan jasa lainnya seperti menerima deviden, bunga, dan hak-hak lain dalam menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam kegiatan pasar modal, terdapat profesi penunjang pasar modal yang mempunyai peranan penting dalam penawaran umum. Setiap informasi yang ada didalam propektus membutuhkan penanggung jawab secara professional. Informasi yang mengandung fakta dan informasi material mengenai emiten sangat membutuhkan jasa professional. Menurut pasal 64 ayat (1) huruf a No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disingkat UUPM), Profesi penunjang pasar modal meliputi : 1. Akuntan Publik 2. Konsultan Hukum 84

Rusdin. op.cit, h.20.

53

3. Penilai 4. Notaris ad 1. Akuntan Publik yaitu akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri dan terdaftar di Bidang Pengawas Pasar Modal. Kewajiban utama dari akuntan publik adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Pasar Modal (UUPM). Di situ ditentukan bahwa akuntan yang memeriksa laporan keuangan emiten wajib menyampaikan kepada Bapepam hal-hal yang sifatnya rahasia. Sebenarnya yang diinginkan dari hal tersebut adalah bahwa akuntan publik diharapkan sebagai agen of information/agent of transparency dari klien-kliennya kepada publik melalui Bapepam. Jadi kalau ada hal-hal yang dirasakan melanggar ketentuan atau dapat berdampak negatif terhadap perusahaan tersebut, maka akuntan publik wajib melaporkannya kepada Bapepam. Sebagai contoh yang sering terjadi adalah pemanfaatan suatu perseroan untuk kepentingan transaksi pribadi. Walaupun transaksi itu untuk kepentingan pribadi direksinya, tetapi sering ditemukan bahwa perseroan yang bersangkutan dipakai sebagai alat untuk melakukan transaksi. Misalnya direksi membuat suatu perjanjian kredit dengan mengatasnamakan perseroan maka hal-hal tersebut harus dilaporkan kepada Bapepam.85 ad 2. Konsultan Hukum merupakan ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal

85

Ida Bagus Aditya Jayantara, 2007, Lembaga dan Profesi di Pasar Modal Meliputi Fungsinya, LPPH, Jakarta, h. 58.

54

(BAPEPAM). Konsultan hukum dalam membuat pendapat hukum harus memuat fakta, keterangan, dan informasi mengenai aspek hukum emiten dan harus mempunyai integritas, objektifitas dan kemandirian serta tunduk kepada kode etik konsultan hukum. ad 3. Penilai adalah pihak yang memberikan penilaian atas aset perusahaan dan terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal. Pihak-pihak tersebut adalah perusahaan atau perorangan yang secara profesional mempunyai keahlian untuk membuat penilaian mengenai aktiva perusahaan yang dibutuhkan untuk kegiatan pasar modal. Penilaian dilakukan dengan kualifikasi tertentu sehingga menghasilkan penilaian yang wajar dan objektif. Dalam arti penilaian ini merupakan hasil penilaian yang terpercaya, jujur, dan tidak sepihak karena bebas dari kepentingan pribadi. ad 4. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan terdaftar Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Notaris, tugas pokok notaris di pasar modal itu sendiri sebenarnya sama saja dengan tugasnya pada

saat notaris tersebut belum terdaftar di Bapepam, yaitu antara lain memberikan penerangan dan saransaran, serta membuat akta otentik. Dengan demikian wajar bahwa seorang notaris harus mengetahui pasar modal sehingga notaris bisa memberikan saran-saran bagi pembuatan suatu akta perusahaan dalam rangka go public, misalnya untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) emiten atau perusahaan publik, haruslah

55

diketahui agenda rapat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan transaksi benturan kepentingan, transaksi material, penggabungan usaha, dan lain sebagainya.86 Kedudukan seorang notaris sebagai seorang fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegani. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Oleh karena itu segala sesuatu yang ditulis dan diterapkannya (konstatir) adalah benar, karena seorang notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.87 Notaris dalam kegiatan pasar modal mempunyai tugas kunci, karena Notaris harus menyiapkan, membuat, dan merumuskan dokumen mengenai berbagai hubungan hukum yang terjadi antara berbagai pihak hubungan hukum yang terjadi antara berbagai pihak pada saat sebelum, ketika, dan sesudah penawaran umum. Akta yang dibuat oleh Notaris yaitu Akta Rapat Umum Pemegang Saham pendiri atas tindakan perseroan untuk melakukan penawaran umum, perubahan anggaran dasar perseroan dengan persetujuan dari Departemen Kehakiman, perjanjian antara emiten dengan agen penjualan saham yang dibuat di depan notaris, perjanjian emiten dengan biro administrasi efek mengenai pencatatan pemegang saham,dan perjanjian emiten

86

M.S Tumanggor, 2007, Lembaga Profesi di Pasar Modal, LPPH, Jakarta, h. 55-56.

87

Tan Thong Kie, 2000, Studi Notariat: Serba Serbi Praktek Notaris, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, h. 157.

56

dengan perusahaan percetakan untuk mencetak saham dan prospektus serta perjanjian perubahan penjaminan emisi efek mengenai harga saham dan bagian penjamin emisi. 2.1.4 Prinsip keterbukaan dalam perdagangan saham Pada kegiatan pasar modal merupakan kewajiban dari pihak-pihak dalam suatu penawaran untuk memperhatikan dan memenuhi prinsip keterbukaan. Prinsip keterbukaan dalam pasar modal merupakan jiwa pasar modal itu sendiri. Keterbukaan tentang fakta material sebagai jiwa pasar modal didasarkan pada keberadaan prinsip keterbukaan yang memungkinkan tersedianya informasi yang benar dan merata bagi investor, sehingga investor dapat melakukan pembelian atau penjualan saham. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya

jaminan kepastian

hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal serta harus dapat melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktek yang merugikan karena

menggingat

bahwa

kehadiran

investasi

dapat

menggerakkan

roda

perekonomian negara.88 Menurut Bismar Nasution pada pasar modal terdapat tiga fungsi prinsip keterbukaan yaitu : 1. Prinsip keterbukaan berfungsi untuk memelihara kepercayaan publik terhadap pasar. 2. Prinsip keterbukaan berfungsi untuk menciptakan mekanisme pasar yang efisien. 3. Prinsip keterbukaan penting untuk mencegah penipuan.89

88

Budi Untung, Hendrik, 2010, Hukum Investasi, Sinar Grafika, Jakarta, h.15.

89

Adrian Sutedi, op.cit, h.102.

57

ad 1. Prinsip keterbukaan berfungsi untuk memelihara kepercayaan publik terhadap pasar. Tidak adanya keterbukaan dalam pasar modal membuat investor tidak percaya terhadap mekanisme pasar. Sebab prinsip keterbukaan memiliki peranan penting bagi investor sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi karena melalui keterbukaan bisa terbentuk suatu penilaian terhadap investasi. Informasi perusahaan yang jelas akan menyebabkan keinginan investor untuk melakukan investasi makin tinggi. Sebaliknya ketiadaan atau kekurangan serta ketertutupan informasi dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor, dan konsekuensinya menimbulkan ketidakpercayaan investor dalam melakukan investasi dalam kegiatan pasar modal. ad 2. Prinsip keterbukaan berfungsi untuk menciptakan mekanisme pasar yang efisien. Pemberian informasi secara penuh akan menciptakan pasar modal yang efisien yang mana dapat berperan dalam meningkatkan ketersediaan informasi yang benar sehingga dapat ditetapkan harga pasar yang akurat. Hal ini menjadi penting karena berkaitan dengan kegiatan pasar modal sebagai lembaga keuangan yang berdasarkan informasi. Dengan demikian prinsip keterbukaan maka akan timbul pasar modal yang tertib, modern, efisiensi, wajar dalam melakukan transaksi jual beli saham serta adanya jaminan perlindungan hukum bagi semua pelaku pasar modal90.

90

Joni Emirzon, 2000, Hukum Bisnis Indonesia, Prenhalindo, Jakarta, h. 302.

58

Selain itu pasar modal dikatakan efisien jika harga dan surat-surat berharga mencerminkan nilai dari perusahaan secara akurat.91 ad 3. Prinsip keterbukaan penting untuk mencegah penipuan. Semakin banyak informasi yang diungkapakan akan menghilangkan tindakan salah dan penyalahgunaan sehingga lebih banyak tergantung dari informasi apa yang harus diungkapkan dan kepada siapa informasi itu disampaikan. Menurut UUPM pasal 1 angka 25 disebutkan, yang dimaksud dengan keterbukaan (disclosure) adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut. Dalam kegiatan pasar modal, informasi yang diberikan atau dikeluarkan emiten harus memastikan bahwa informasi mengenai saham atau efek akan selalu tersedia, menyebar secara merata kepada masyarakat untuk investor menggunakan informasi dalam melakukan keputusan investasi, karena hanya dengan informasi mengenai saham atau efek dan perusahaan emiten, pemodal dapat melakukan keputusan investasi yang tepat dalam menentukan harga atau nilai efek atau saham dari informasi tersebut. Keputusan dalam investasi berkaitan dengan informasi. Hasil keputusan ini sangat ditentukan oleh informasi yang memiliki decision maker. Terlebih-lebih keputusan investasi dalam instrumen pasar modal, peranan informasi 91

Jogiyanto H.M, 2003, Teori Portofolio dan Analisis Investasi, BPFE, Yogyakarta, h.16.

59

sangatlah vital. Hal ini bisa dipahami mengingat instrumen pasar modal/barang yangdiperdagangkan sifatnya abstrak92. Oleh karena itu harga di pasar (bursa) akan selalu menyesuaikan dengan informasi mengenai saham dan perusahaan emiten tersebut. Dengan demikian penyebaran informasi secara merata ini akan mengurangi kemungkinan salah satu pihak, atau sekelompok orang diuntungkan karena tidak meratanya penyebaran informasi sehingga tujuan dari keterbukaan dalam pasar modal tersebut dapat tercapai. Menurut Bismar Nasution, ada tiga tujuan keterbukaan (disclosure) dalam pasar modal yaitu : 1. Memelihara kepercayaan publik terhadap pasar. 2. Menciptakan mekanisme pasar yang efisien. 3. Memberi perlindungan terhadap investor.93 ad 1. Memelihara kepercayaan publik terhadap pasar. Adanya kepercayaan dari investor dalam pasar modal akan mengakibatkan keinginan investor untuk melakukan investasi semakin tinggi, tetapi ketika munculnya

ketidakpercayaan

investor

terhadap

pasar

modal

maka

akan

mengakibatkan ketidakpercayaan investor dalam melakukan investasi dalam pasar modal sehingga dapat mengakibatkan pasar modal akan rusak menyeluruh dan tidak berjalan dengan baik. 92

Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, 2006, Pengantar Pasar Modal (Edisi Revisi), PT Rineka Cipta, Jakarta, h. 207. 93

Bismar Nasution, 2001, Keterbukaan dalam Pasar Modal, cetakan pertama, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, h. 9-11.

60

ad 2. Menciptakan mekanisme pasar yang efisien. Pasar yang efisien dengan adanya sistem keterbukaan akan meningkatkan informasi yang benar dalam pasar modal sehingga minat investor akan meningkat dalam melakukan investasi di pasar modal, ad 3. Memberi perlindungan terhadap investor. Dengan adanya keterbukaan maka akan memberi perlindungan terhadap investor dan menghasilkan kepercayaan dari masyarakat sehingga dapat membangun kepercayaan publik terhadap pasar modal. Prinsip keterbukaan dalam UUPM, pada pokoknya dapat dijumpai pada ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan tata cara dalam perdagangan efek94. Undang-Undang No 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal selain mengatur mengenai masalah kewajiban untuk memenuhi setiap prinsip keterbukaan, yang merupakan hal penting dalam dunia pasar modal karena informasi tersebut merupakan bahan pertimbangan dalam berinvestasi, juga mengatur mengenai konsekuensi dan tanggung jawab atas kerugian serta ancaman pidana bagi pelaku pasar modal yang tidak melakukan kewajban prinsip keterbukaan sesuai ketentuan UUPM tersebut. Perdagangan efek (saham) yang wajar adalah penyelenggaraan perdagangan yang berlangsung secara alamiah, dalam pengertian setiap kekuatan penawaran atau permintaan dilakukan berdasarkan mekanisme pasar yang bebas dari adanya keinginan para pelakunya, seperti adanya sistem penyampaian informasi yang akurat dan tepat waktu dari emiten, terhindarnya pasar dari usaha-usaha pihak tertentu untuk 93

Putu Sudarma Sumardi, 2008, Pengantar Hukum Investasi, Pustaka Sutra, Denpasar, h.85.

61

memperoleh keuntungan ketidaktahuan pihak lainya, dan adanya sistem tata cara pelaksanaan perdagangan yang mendukung terciptanya kewajaran dalam melakukan perdagangan di bursa efek.95

2.2 Insider Trading Dalam Kegiatan Pasar Modal 2.2.1 Pengertian insider trading Insider Trading secara harafiah berarti perdagangan orang dalam. Dalam istilah hukum pasar modal, Insider trading adalah perdagangan efek yang dilakukan oleh mereka yang tergolong “orang dalam” perusahaan dimana perdagangan efek tersebut didasarkan karena adanya

suatu “informasi orang dalam” (inside

information) yang penting dan mengandung fakta material, dimana pelaku insider trading (inside trader) mengharapkan keuntungan ekonomi, secara langsung atau tidak langsung. Informasi orang dalam (inside information) merupakan segala sesuatu yang merupakan kejadian dalam perusahaan yang belum terbuka untuk umum, dimana pihak dalam perusahaan yang bersangkutan telah mengetahui terlebih dahulu informasi tersebut96. Dalam penjelasan pasal 95 UUPM No 8 Tahun 1995, yang dimaksud dengan Informasi orang dalam adalah informasi material yang dimliki oleh orang dalam yang belum tersedia untuk umum. Menurut pasal 1 angka7 UUPM, informasi atau fakta material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta 95

Adrian Sutedi, op.cit, h.184.

96

Munir fuady, op.cit, h. 175.

62

yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Insider trading merupakan perdagangan sekuritas yang dilakukan oleh corporate insider seperti pejabat perusahaan, manajemennya, direksinya atau pemegang saham mayoritasnya yang mempunyai informasi privat Security Exchange Commision (SEC) sehingga mengharuskan insider yang mempunyai kepemilikan lebih besar 10% dari saham perusahaan harus melaporkan kegiatan transaski sekuritasnya ke SEC secara bulanan dalam publikasi Official Summary Of Security Transaction And Holdings yang digunakan sebagai basis data penelitian untuk menguji apakah insider dapat memperoleh abnormal return.97 Menurut Bismar Nasution, praktik insider trading ini terjadi apabila orang dalam (insider) perusahaan melakukan perdagangan dengan menggunakan informasi yang belum di-disclose. Dalam hal ini, insider mempunyai informasi yang mengandung fakta materiil yang dapat mempengaruhi harga saham. Posisi insider yang lebih baik dibandingkan dengan investor lain dalam perdagangan saham dapat menciptakan perdagangan saham yang tidak fair.98 Dari pengertian insider trading diatas, maka terdapat 6 unsur yaitu : 1. Adanya perdagangan efek 97

Jogiyanto H.M, op.cit, h.546.

98


63

2. Dilakukan oleh orang dalam perusahaan 3. Adanya inside information 4. Inside information tersebut belum terbuka untuk umum 5. Perdagangan dimotivisir oleh adanya inside information tersebut 6. Tujuannya untuk mendapat keuntungan yang tidak layak.99 Insider

trading

tersebut

merupakan

salah

satu

praktek

yang

melanggar prinsip keterbukaan dalam pasar modal dan juga merupakan praktek perdagangan saham yang tidak adil (unfair trading) karena posisi inside trader yang lebih baik dibandingkan dengan investor lain. Dengan demikian insider trading adalah Perdagangan orang dalam yang mengacu kepada praktik yang dilakukan oleh orang-orang dalam perusahaan yang memiliki informasi, informasi tersebut belum diungkap dan terbuka untuk umum serta transaksi (perdagangan) tersebut terjadi berdasarkan adanya informasi rahasia untuk memperoleh keuntungan pribadi. 2.2.2 Pelaku Insider Trading Secara teknis pelaku Insider trading dibedakan menjadi dua jenis yaitu: 1. Pihak langsung 2. Pihak tidak langsung. Ad 1. Pihak langsung Pihak langsung adalah pihak yang mengemban kepercayaan secara langsung dari emiten atau perusahaan publik yang berada dalam fiduciary position yaitu orang 99

Munir Faudy, op.cit, h. 167.

64

yang bekerja tetap dalam perusahaan antara lain komisaris, direktur pemegang saham dan pegawai perusahaan serta orang-orang luar yang mempunyai hubungan kepercayaan dengan perusahaan tetapi tidak selalu bekerja dalam perusahaan, seperti konsultan, penilai, akuntan atau penasihat hukum perusahaan.100 Ad 2. Pihak tidak langsung Pihak tidak langsung adalah pihak lain yang menerima informasi orang dalam dari pihak pertama (fiduciary position) pihak lain yang menerima informasi orang dalam dari pihak pertama (fiduciary position) baik secara secara pasif maupun aktif, baik melawan hukum maupun secara tidak melawan hukum untuk mencari informasi rahasia orang dalam maupun tidak sengaja memperoleh informasi seperti pegawai restoran yang tidak sengaja mengetahui informasi rahasia dari orang dalam tesebut yang kemudian menggunakan informasi tersebut untuk membeli saham demi keuntungan pribadi yang mana dalam hal ini pelaku tersebut dikenal dengan tippee101. Pengertian tippee menurut 10b-5 The securities Exchange Act, tippee adalah seseorang yang dirinya bukan orang dalam, namun seseorang yang termasuk orang dalam dengan sadar memberikan informasi internal kepadanya.102

100


101

Munir Fuady, op.cit, h. 174

102


65

2.2.3 Karakteristik insider trading Ada empat karakteristik yang harus dimiliki suatu transaksi saham untuk dapat disebut insider trading yaitu: 1. Keterlibatan Orang Dalam 2. Berdasarkan informasi penting yang bersifat rahasia 3. Keuntungan pribadi 4. Menjual atau membeli saham 103 ad 1. Keterlibatan Orang Dalam Transaksi insider trading dilakukan oleh orang-orang dalam perusahaan. Berdasarkan pasal 95 UUPM, yang dimaksud dengan keterlibatan orang-orang dalam perusahaan yaitu : a)

Komisaris dan Direktur yang secara langsung melakukan transaksi insider trading.

b) Pegawai yang secara langsung melakukan transaksi insider trading. c)

Kepala bagian yang secara langsung melakukan transaksi insider trading.

d)

Pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik yang secara langsung melakukan transaksi insider trading.

e)

Siapapun selain orang dalam (tippee) yang melakukan transaksi atas informasi yang diperolehnya dari orang dalam. Keterlibatan orang

103

Http://insider-trading-dalam-transaksi-efek.html, Diakses 9 Februari 2015.

66

dalam tersebut harus dapat dibuktikan memiliki hubungan langsung dengan pelaku transaksi dan dengan sengaja membocorkan rahasia penting perusahaan untuk keuntungan pribadi. ad 2. Berdasarkan Informasi Penting yang Bersifat Rahasia Penggunaan informasi penting yang bersifat rahasia dan belum dipublikasikan ini bertentangan dengan prinsip fiduciary duty. Dikatakan demikian apabila pihak eksternal yang tidak memiliki kontrak langsung dengan perusahaan yang bersangkutan tetapi memiliki kontrak dengan perusahaannya untuk menjaga confidential information seperti wartawan, pengacara, konsultan melakukan transaksi insider trading untuk keuntungan pribadi dengan menggunakan informasi yang masih rahasia ini, sehingga setiap unsur manajerial dan pihak eksternal dapat dianggap telah melakukan penyimpangan yang serius atas kewajibannya. Informasi penting inilah yang kemudian menjadi objek tindak pidana kasus insider trading. ad 3. Keuntungan Pribadi Penyimpangan terhadap prinsip fiduciary duty yang dialakukan oleh pihak eksternal yang tidak memiliki kontrak langsung dengan perusahaan yang bersangkutan tetapi memiliki kontrak dengan perusahaannya untuk menjaga confidential information seperti wartawan, pengacara, konsultan tersebut melakukan transaksi insider trading demi keuntungan pribadi tertentu, maka transaksi yang dilakukan dapat digolongkan sebagai insider trading. ad 4. Menjual atau Membeli Saham

67

Atas dasar informasi penting dan rahasia inilah, terjadi transaksi jual atau beli saham dengan tujuan keuntungan pribadi. Transaksi jual-beli saham ini dilakukan oleh pihak dalam perusahaan atau pihak dalam perusahan yang hanya bertugas sebagai informan terhadap pihak yang menerima informasi dari pihak dalam perusahaan (tippee). 2.2.4 Dampak insider trading Dalam insider trading transaksi yang dilakukan dengan tujuan keuntungan pribadi akan memberi dampak negatif bagi investor dalam pasar modal dan masyarakat. Dampak negatif dari insider trading yaitu:104 1. Insider Trading Berbahaya bagi Mekanisme Pasar yang Fair dan Efisien Jika suatu insider trading tidak dilarang maka akan menyebabkan : a. Pembentukan harga yang tidak fair Jika ada insider trading, akan tidak terbentuk harga yang fair berhubung kurangnya informasi tentang keadaan barang yang sebenarnya. b. Perlakuan yang tidak adil diantara para pelaku pasar Suatu pasar yang baik adalah pasar dimana semua anggota pasar diperlakukan secara sama dan adil untuk mendapatkan informasi yang sama. Sedangkan dengan adanya insider trading, maka hanya sebagian kecil atau bahkan satu orang saja yang mempunyai informasi tertentu. c. Berbahaya bagi kelangsungan hidup pasar modal

104


68

Jika keadaan pasar tidak fair, akan banyak orang meninggalkan pasar modal yang bersangkutan untuk beralih ke pasar modal di negeri lain ataupun ke jenis-jenis investasi lainnya. Maka dengan begitu, eksistensinya pasar modal yang bersangkutan akan terancam. 2. Insider Trading berdampak negatif bagi emiten Dengan adanya insider trading, pihak investor akan hilang kepercayaannya terhadap emiten itu sendiri sehingga emiten tersebut akan sulit untuk berkembang dan menambah permodalan selanjutnya, bahkan mungkin saja pihak pelaku insider trading tersebut akan melakukan hal-hal yang merugikan emiten agak harga bergejolak, sehingga dapat mengambil kentungan terhadap situasi tersebut. 3. Kerugian materiil bagi investor Jika terjadi insider trading maka investor akan mengalami kerugian secara langsung, misalnya ada pihak yang membeli efek (saham) dengan harga yang tinggi ataupun menjualnya dengan harga yang rendah. 4. Kerahasiaan itu miliknya perusahaan Informasi rahasia itu miliknya perusahaan, oleh karena itu informasi rahasia tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak lain selain dari perusahaan itu sendiri.

69

BAB III TINDAKAN TIPPEE BERKAITAN DENGAN INSIDER TRADING DALAM PERDAGANGAN SAHAM 3.1 Tindakan Insider Dalam Insider Trading Insider trading atau perdagangan orang dalam adalah istilah teknis yang hanya dikenal dalam pasar modal. Istilah tersebut mengacu kepada praktek di mana orang dalam melakukan transaksi sekuritas dengan menggunakan informasi eksklusif yang mereka miliki, yang belum tersedia bagi masyarakat atau investor sehingga dalam hal ini telah melanggar prinsip keterbukaan. Prinsip keterbukaan merupakan persoalan inti di pasar modal dan sekaligus jiwa dari pasar modal itu sendiri. Sebab keterbukaan tentang informasi yang mengandung fakta materiel sebagai jiwa pasar modal, didasarkan pada keberadaan prinsip keterbukaan informasi yang memungkinkan tersedianya bahan pertimbangan bagi investor, sehingga investor dapat secara rasional mengambil keputusan untuk melakukan pembelian atau penjualan saham. Oleh karena itu, prinsip keterbukaan informasi telah menjadi fokus sentral dari pasar modal itu sendiri. Dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Pasar Modal disebutkan bahwa, prinsip keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai

70

usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dan Efek tersebut. Tujuan dari prinsip keterbukaan di pasar modal adalah untuk menciptakan mekanisme pasar yang efisien karena dengan diterapkannya kewajiban keterbukaan maka dapat menghindarkan atau meminimalkan kejadian yang dapat menimbulkan akibat buruk bagi investor publik. Oleh karena itu dengan adanya pelaksanaan atas kewajiban keterbukaan akan membuat para investor dapat memperoleh akses informasi atau fakta material yang mana tanpa adanya kewajiban keterbukaan ini mustahil tercipta pasar yang efisien, bahkan sebaliknya bisa terjadi kemungkinan investor tidak memperoleh informasi atau fakta material atau tidak meratanya informasi bagi investor yang disebabkan ada informasi yang tidak di-disclose atau terjadinya insider trading yang mana dalam hal suatu informasi atau fakta material yang belum tersedia untuk publik, tetapi telah di-disclose kepada orang-orang tertentu, seperti seseorang atau kelompok investor lainnya diantara para investor di pasar modal. Insider trading bertentangan dengan prinsip keterbukaan karena prinsip keterbukaan merupakan suatu kewajiban bagi setiap peusahaan yang menjual sahamnya di lantai bursa. Selain itu prinsip keterbukaan merupakan sesuatu yang harus ada, baik untuk kepentingan pengelola bursa, Bapepam (OJK) selaku pengawas dalam kegiatan pasar modal.

71

Prinsip keterbukaan (Disclosure) merupakan jiwa dari pasar modal. Prinsip ini yang membuat pasar modal menjadi efesien, artinya investor dalam membuat keputusan untuk membeli atau menjual sahamnya selalu didasarkan kepada data yang akurat. Salah satu pelaksanaan prinsip keterbukaan dalam perdagangan saham melalui pasar modal adalah larangan melakukan insider trading, yaitu membeli atau menjual saham berdasarkan informasi orang dalam yang belum atau tidak disiarkan kepada publik. Insider trading merupakan bentuk transaksi efek yang dilarang, karena dapat menimbulkan adanya ketidakadilan penerimaan informasi yang seharusnya hanya dimiliki oleh pihak tertentu saja, serta mempunyai akses dengan orang dalam dan juga menunjang adanya transaksi efek yang efesien sehingga akan menimbulkan ketidakpercayaan investor terhadap pasar modal dan berakibat investor akan mengalihkan investasinya pada bentuk lembaga pembiayaan yang lain. Informasi merupakan komponen yang sangat penting dalam berinvestasi karena dengan informasi investor memutuskan apakah akan membeli, menjual atau menahan sahamsahamnya. Insider trading

merupakan masalah yang berhubungan dengan kegiatan

transaksi efek yang dimulai ketika insider (orang dalam) mengetahui adanya informasi yang penting dan bersifat rahasia, kemudian memberitahukan informasi yang penting dan rahasia kepada pihak-pihak lain untuk menggunakan informasi tersebut dalam perdagangan efek (saham).

72

Insider trading atau perdagangan orang dalam memiliki kaitan erat dengan pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan. Setiap perusahaan publik, terutama yang mencatatkan sahamnya di bursa efek dan disebut emiten, wajib mengungkapkan seluruh informasi yang dimilikinya secara transparan berkaitan dengan keadaan usahanya termasuk keuangan, aspek hukum, manajemen dan harta kekayaannya kepada masyarakat. Informasi yang diberikan tersebut harus terjamin akurasi dan kebenarannya sehingga investor dapat memahami keadaan perusahaan dengan sebenar-benarnya sebelum mengambil keputusan untuk melakukan pembelian atau penjualan terhadap efek dari emiten tersebut105. Oleh karena itu tidak disampaikannya informasi material secara tepat waktu dan bentuk-bentuk lain dari pelanggaran prinsip keterbukaan dapat memicu kemungkinan terjadinya perdagangan orang dalam. Dengan kata lain, prinsip keterbukaan terhadap segala aspek kegiatan perusahaan yang disyaratkan terhadap semua perusahaan yang menjual efeknya kepada masyarakat, merupakan salah satu langkah awal yang dapat dipergunakan sebagai alat untuk mendeteksi adanya tindakan perdagangan orang dalam. Secara teknis pelaku Insider trading dibedakan menjadi dua jenis yaitu: 1. Pihak langsung 2. Pihak tidak langsung. Ad 1. Pihak langsung Pihak langsung adalah pihak yang mengemban kepercayaan secara langsung dari emiten atau perusahaan publik yang berada dalam fiduciary position yaitu orang 105

Jusuf Anwar, op.cit, (Selanjutnya disebut Jusuf Anwar II), h. 208.

73

yang bekerja tetap dalam perusahaan antara lain komisaris, direktur pemegang saham dan pegawai perusahaan serta orang-orang luar yang mempunyai hubungan kepercayaan dengan perusahaan tetapi tidak selalu bekerja dalam perusahaan, seperti konsultan, penilai, akuntan atau penasihat hukum perusahaan.106 Ad 2. Pihak tidak langsung Pihak tidak langsung adalah pihak lain yang menerima informasi orang dalam dari pihak pertama (fiduciary position) pihak lain yang menerima informasi orang dalam dari pihak pertama (fiduciary position) baik secara secara pasif maupun aktif, baik melawan hukum maupun secara tidak melawan hukum untuk mencari informasi rahasia orang dalam maupun tidak sengaja memperoleh informasi seperti pegawai restoran yang tidak sengaja mengetahui informasi rahasia dari orang dalam tesebut yang kemudian menggunakan informasi tersebut untuk membeli saham demi keuntungan pribadi yang mana dalam hal ini pelaku tersebut dikenal dengan tippee107. Pengertian tippee menurut pasal 10b-5 The securities Exchange Act, tippee adalah seseorang yang dirinya bukan orang dalam, namun seseorang yang termasuk orang dalam dengan sadar memberikan informasi internal kepadanya.108 Dalam kegiatan pasar modal, orang yang terlibat langsung di dalam Pasar Modal menurut UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) merupakan

106


107

Munir Fuady, op.cit, h. 174

108


74

pihak yang menempati posisi sebagai orang yang dipercaya, termasuk orang-orang berkedudukan sebagai direksi, komisaris, pemegang saham, perantara, dan pengawas pasar modal. Oleh karena itu sehingga orang-orang yang menempati posisi tersebut disebut sebagai orang dalam (insider) atau bisa dikategorikan sebagai pihak yang berada dalam fiduciary position. Insider merupakan pelaku insider trading secara langsung yang mana dalam hal ini insider adalah pihak yang mengemban kepercayaan secara langsung dari emiten atau perusahaan publik yang berada dalam fiduciary position yaitu orang yang bekerja tetap dalam perusahaan antara lain komisaris, direktur pemegang saham dan pegawai perusahaan serta orang-orang luar yang mempunyai hubungan kepercayaan dengan perusahaan tetapi tidak selalu bekerja dalam perusahaan, seperti konsultan, penilai, akuntan atau penasihat hukum perusahaan109. Berdasarkan Pasal 95 UUPM mengkategorikan orang dalam (insider) yaitu komisaris, direktur, atau pegawai emiten atau perusahaan publik, pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik, orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan emiten atau perusahaan publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam dan Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi orang dalam. Insider yang merupakan pelaku insider trading secara langsung dikatakan melakukan insider trading tersebut dapat terjadi diawali dengan adanya inside information yang bersifat material atau sering disebut juga dengan fakta atau 109


75

informasi material yang berkaitan dengan suatu perusahaan atau emiten. Inside Information adalah segala sesuatu yang merupakan kejadian dalam perusahaan (corporate affairs) yang belum terbuka untuk umum, dimana pihak officers dari perusahaan yang bersangkutan telah mengetahui informasi material tersebut terlebih dahulu110. Fakta atau informasi material adalah informasi material adalah informasi dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan suatu keadaan atau fakta yang nilainya material bagi perusahaan yang belum tersedia untuk umum dan dapat mempengaruhi harga efek perusahaan pada bursa efek, serta dapat mempengaruhi keputusan dari investor dalam hal investasinya maupun mempengaruhi pihak lain yang memiliki kepentingan atas informasi tersebut.111 Kebenaran akan suatu informasi merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh perusahaan publik sebagai bentuk perlindungan hukum kepada para investor.Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ( selanjutnya disingkat UUPM ), yang dimaksud informasi atau fakta material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan dengan informasi atau fakta tersebut. Menurut penjelasan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ( selanjutnya disingkat UUPM ) contoh Informasi atau fakta material itu antara lain : 110


111

Ibid.

76

a.Penggabungan usaha ( merger), pengambilalihan ( acquisition ),peleburan usaha (

consolidation ) atau pembentukan usaha. b.Pemecahan saham ( share split ) atau pembagian dividen saham( stock dividen).

c.Pendapatan dan dividen yang luar biasa. d.Perolehan atau kehilangan kontrak penting. e.Produk atau penemuan baru yang berarti. f.Perubahan tahun buku perusahaan. g.Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen. Perdagangan orang dalam (insider trading) ini terjadi apabila orang dalam perusahaan melakukan perdagangan dengan menggunakan informasi yang belum dipublikasikan. Dalam hal ini, orang dalam (insider) mempunyai informasi yang mengandung fakta material yang dapat mempengaruhi harga saham. Posisi (insider) orang dalam yang lebih baik (informational advantages) dibandingkan dengan investor lain dalam perdagangan saham, telah menciptakan perdagangan saham yang tidak adil. Ada empat karakteristik yang harus dimiliki suatu transaksi saham untuk dapat disebut insider trading yaitu: 1. Keterlibatan Orang Dalam 2. Berdasarkan informasi penting yang bersifat rahasia 3. Keuntungan pribadi

77

4. Menjual atau membeli saham 112 ad 1. Keterlibatan Orang Dalam Keterlibatan orang dalam maksudnya adalah para pemegang saham dari suatu perusahaan terbuka yang juga menjabat suatu posisi eksekutif dan terdapat juga pedagang menurut jabatannya, seperti yang dibedakan dari seorang anggota dari masyarakat yang menanam modalnya, yang dikenal sebagai seorang insider atau lamb.113 Insider trading dilakukan oleh orang-orang dalam perusahaan, yang mana berdasarkan pasal 95 UUPM, yang dimaksud dengan keterlibatan orangorang dalam perusahaan yaitu : a)

Komisaris dan Direktur yang secara langsung melakukan transaksi insider trading.

b) Pegawai yang secara langsung melakukan transaksi insider trading. c)

Kepala bagian yang secara langsung melakukan transaksi insider trading.

d)

Pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik yang secara langsung melakukan transaksi insider trading.

e)

Siapapun selain orang dalam (tippee) yang melakukan transaksi atas informasi yang diperolehnya dari orang dalam. Keterlibatan orang

112

Http://insider-trading-dalam-transaksi-efek.html, Diakses 9 Februari 2015.

113

Hamud M. Balfas, op.cit, h.111.

78

dalam tersebut harus dapat dibuktikan memiliki hubungan langsung dengan pelaku transaksi dan dengan sengaja membocorkan rahasia penting perusahaan untuk keuntungan pribadi. ad 2. Berdasarkan Informasi orang dalam yang penting dan bersifat rahasia Informasi orang dalam adalah kejadian dalam perusahaan (corporate affairs) yang belum terbuka untuk umum, dimana pihak “officiers” dari perusahaan yang bersangkutan telah terlebih dahulu mengetahui informasi tersebut, misalnya jika perusahaan akan melakukan akuisisi. Informasi tersebut tidak dibenarkan untuk menjadi dasar pertimbangan dalam hal melakukan perdagangan. Informasi orang dalam yang dimaksud haruslah merupakan informasi yang ada atau berhubungan dengan perusahaan atau emiten tersebut. Jadi apabilasuatu informasi tidak ada kaitan atau hubungannyadengan perusahaan, maka informasi tersebut tidak dapat disebut sebagai informasi orang dalam meskipun perusahaan atau emiten tersebut dapat menerima akibatnya. Penggunaan informasi penting yang bersifat rahasia dan belum dipublikasikan ini bertentangan dengan prinsip fiduciary duty. Oleh karena itu apabila pihak eksternal yang tidak memiliki kontrak langsung dengan perusahaan yang bersangkutan tetapi memiliki kontrak dengan perusahaannya untuk menjaga confidential information seperti wartawan, pengacara, konsultan melakukan transaksi insider trading untuk keuntungan pribadi dengan menggunakan informasi yang masih rahasia ini, sehingga setiap unsur manajerial dan pihak eksternal dapat dianggap telah

79

melakukan penyimpangan yang serius atas kewajibannya sehingga informasi penting inilah yang kemudian menjadi objek tindak pidana kasus insider trading. Dalam informasi yang bersifat rahasia orang dalam ternyata tidak semua informasi orang dalam yang diperdagangkan dapat dikategorikan sebagai tindakan insider trading yang mana maksudnya adalah apabila hal ini merupakan prinsip lain dari hukum pasar modal yang dianut dibanyak negara mengenai peristiwa dimana informasi memang tidak perlu bahkan tidak boleh di disclouse, tetapi tidak boleh menjadi dasar suatu trading.114 Menurut Munir Fuady, contoh informasi yang tidak perlu bahkan tidak boleh di disclose, yaitu: 1. Informasi yang belum matang untuk di-disclouse Informasi yang belum matang untuk di-disclouse, misalnya sebuah perusahaan pertambangan menemukan sumur baru yang belum begitu pasti sehingga tidak perlu untuk didisclouse karena informasinya yang belum akurat. 2. Informasi yang didisclouse akan dimanfaatkan oleh pesaing-pesaingnya Untuk informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pesaing untuk merugikan perusahaan, misalnya saja rahasia dagang perusahaan atau rese makan tertentu yang apabila di umumkan dapat merugikan perusahaan yang dapat digunakan oleh perusahaan pesaing untuk menyaingi perusahaan tersebut.

114

Alder Hayman Manurung, 2004, Strategi Memenangkan Tramsaksi Saham di Bursa, Elex Media Komputindo, Jakarta, h.59.

80

3. Informasi yang sifatnya rahasia.115 Informasi yang sifatnya rahasia, ini biasanya disebut dengan rahasia perusahaan sehingga tidak dapat dengan sembarangan di-disclouse ke umum yang menyangkut rahasia perusaan. Ketiga hal tersebut diatas, maka tidak dapat dilakukan disclouse terhadap informasinya walaupun hal tersebut dapat mempengaruhi harga saham di pasar dan terhadap informasi tersebut hukum tidak memaksakan untuk me-disclouse, tetapi juga tidak membenarkan dilakukannya trading berdasarkan informasi tersebut. ad 3. Keuntungan Pribadi Penyimpangan terhadap prinsip fiduciary duty yang dialakukan oleh pihak eksternal yang tidak memiliki kontrak langsung dengan perusahaan yang bersangkutan tetapi memiliki kontrak dengan perusahaannya untuk menjaga confidential information seperti wartawan, pengacara, konsultan tersebut melakukan transaksi insider trading demi keuntungan pribadi tertentu, maka transaksi yang dilakukan dapat digolongkan sebagai insider trading. ad 4. Menjual atau Membeli Saham Untuk dapat disebut sebagai suatu insider trading, maka informasi orang dalam harus diperdagangkan (ada trading). Oleh karena itu jika belum diperdagangkan maka belum dapat disebut sebagai insider trading namun hanyalah suatu pelanggaran dari kewajiban disclosure. Selain itu itu insider trading yang dilakukan haruslah dimotivasi oleh adanya informasi orang dalam yang diperoleh 115


81

tersebut dan perdagangan tersebut bertujuan untuk meraup keuntungan pribadi atas dasar informasi penting dan rahasia inilah, terjadi transaksi jual atau beli saham dengan tujuan keuntungan pribadi. Transaksi jual-beli saham ini dilakukan oleh pihak dalam perusahaan atau pihak dalam perusahan yang hanya bertugas sebagai informan terhadap pihak yang menerima informasi dari pihak dalam perusahaan (tippee). Perdagangan orang dalam (insider trading) pada pokoknya adalah suatu praktek perdagangan saham yang dilakukan orang dalam perusahaan dengan menggunakan informasi yang mengandung fakta material yang dimilikinya, di mana informasi itu belum terbuka (tersedia) untuk umum (inside non public information).116 Dalam UUPM hanya memberikan batasan yang hanya berkaitan dengan batasan terhadap transaksi yang dilarang yaitu orang dalam emiten yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan transaksi atas efek emiten yang bersangkutan. perdagangan efek dikatakan sebagai perdagangan orang dalam (insider trading) jika memenuhi beberapa unsur, antara lain: 1. Adanya perdagangan efek 2. Dilakukan oleh orang dalam perusahaan 3. Adanya inside information 4. Inside information tersebut belum terbuka untuk umum

116


82

5. Perdagangan dimotivisir oleh adanya inside information tersebut 6. Tujuannya untuk mendapat keuntungan yang tidak layak.117 UUPM tidak memberikan batasan perdagangan orang dalam secara tegas. Walaupun demikian, pasal-pasal 95, 96, 97 dan 98 UUPM merupakan format teknis yang diberikan oleh undang-undang tentang bagaimana pagar-pagar hukum memformat larangan perdagangan orang dalam. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Dalam pasal 95 UUPM yang dimaksud orang dalam adalah a. Komisaris, direktur, atau pegawai emiten atau perusahaan publik b. Pemegang saham utana emiten atau perusahaan publik c. Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan emiten atau perusahaan publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam d. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c diatas. Dalam pasal 95 UUPM tersebut merupakan kategori corporate insiders. Secara teknis corporate insiders dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: traditional insiders dan temporary insiders. traditional insiders merupakan pihak yang berada dalam fiduciary position (pihak yang wajib menjalankan fiduciary obligation di dalam perusahaan) di dalam emiten atau perusahaan public yang mana termasuk

117


83

dalam traditional insiders adalah komisaris, direktur, pegawai, pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik. Temporary insiders atau quasi insiders adalah pihak luar perusahaan mempunyai hubungan trust dan confidence dengan perusahaan atau mempunyai hubungan jangka pendek yang mengakibatkan fiduciary obligations mereka kepada perusahaan. Oleh karena hubungan tersebut memungkinkan pihak luar tersebut memperoleh inside information yang mana termasuk dalam temporary insiders atau karena kedudukannya adalah konsultan hukum, notaris, akuntan atau penasehat keuangan dan investasi, serta pemasok atau kontraktor yang bekerja sama dengan emiten/perusahaan publik tersebut.118 Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak yang termasuk orang dalam maupun pihak yang memiliki hubungan perusahaan maksudnya adalah bahawa pihak tersebut tidak lagi bekerja dalam perusahaan dalam waktu 6 bulan terakhir. Sebagai contoh penjelasan angka iv adalah Tuan A berhenti sebagai direktur pada tanggal 1 Januari. Namun demikian Tuan A masih dianggap sebagai orang dalam sampai dengan tanggal 30 Juni pada tahun yang bersangkutan. Larangan bagi orang dalam untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan didasarkan atas pertimbangan bahwa kedudukan orang dalam seharusnya mendahulukan kepentingan Emiten, Perusahaan Publik, atau pemegang saham secara keseluruhan termasuk di dalamnya

118

Http://www.scribd.com/doc/48140609/Tentang-Insider-Trading, Diakses 29 Januari 2015.

84

untuk tidak menggunakan informasi orang dalam untuk kepentingan diri sendiri atau Pihak lain. Orang dalam dari suatu emiten atau perusahaan publik yang melakukan transaksi dengan perusahaan lain juga dikenakan larangan untuk melakukan transaksi atas efek dari perusahaan lain tersebut, meskipun yang bersangkutan bukan orang dalam dari perusahaan lain tersebut. Hal ini karena informasi mengenai perusahaan lain tersebut lazimnya diperoleh karena kedudukannya pada emiten atau perusahaan publik yang melakukan transaksi dengan perusahaan lain tersebut yang mana dengan transaksi disini adalah semua bentuk transaksi yang terjadi antara emiten atau perusahaan publik dan perusahaan lain, termasuk transaksi atas efek perusahaan. Dalam pasal 96 UUPM, orang dalam sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 UUPM dilarang : a. Mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek dimaksud, atau; b. Memberi informasi orang dalam kepada pihak mana pun yang patut diduganya dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek. Oleh karena itu secara teknis pelaku insider trading dibedakan menjadi dua jenis yaitu: 1. Pihak langsung 2. Pihak tidak langsung. Ad 1. Pihak langsung

85

Pihak langsung adalah pihak yang mengemban kepercayaan secara langsung dari emiten atau perusahaan publik yang berada dalam fiduciary position yaitu orang yang bekerja tetap dalam perusahaan antara lain komisaris, direktur pemegang saham dan pegawai perusahaan serta orang-orang luar yang mempunyai hubungan kepercayaan dengan perusahaan tetapi tidak selalu bekerja dalam perusahaan, seperti konsultan, penilai, akuntan atau penasihat hukum perusahaan.119 Ad 2. Pihak tidak langsung Pihak tidak langsung adalah pihak lain yang menerima informasi orang dalam dari pihak pertama (fiduciary position) baik secara melawan hukum untuk mencari informasi rahasia orang dalam maupun tidak sengaja memperoleh informasi seperti pegawai restoran yang tidak sengaja mengetahui informasi rahasia dari orang dalam tesebut yang kemudian menggunakan informasi tersebut untuk membeli saham demi keuntungan pribadi yang mana dalam hal ini pelaku tersebut dikenal dengan tippee.120 Berdasarkan pasal 97 UUPM yaitu : a. Setiap pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dari orang dalam secara melawan hukum dan kemudian memperolehnya dikenakan larangan yang sama dengan larangan yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 dan pasal 96. b. Setiap pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dan kemudian memperolehnya tanpa melawan hukum tidak dikenakan larangan yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 dan pasal 96, sepanjang informasi tersebut disediakan oleh emiten atau perusahaan publik tanpa pembatasan. 119


120

Munir Fuady, op.cit, h. 174.

86

Hal ini berbeda dengan pengaturan di Amerika Serikat, di mana pihak yang menerima informasi orang dalam dan memperolehnya baik secara melawan hukum maupun tidak melawan hukum kemudian menggunakan informasi tersebut untuk melakukan transaksi, dapat dihukum karena perdagangan orang dalam, berdasarkan misappropriation theory.121 Seharusnya UUPM juga menjerat pihak lain yang menerima informasi dari orang dalam (tidak secara melawan hukum) yang masih belum masuk kategori persyaratan dengan pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) UUPM, bahkan mungkin hanya pasif saja dalam menerima informasi tersebut tetapi kemudian digunakan untuk perdagangan efek. UUPM menggunakan kata-kata berusaha untuk memperoleh informasi bagi pihak lain, yang berarti pihak lain tersebut harus aktif dan berinisiatif untuk mendapatkan informasi tersebut. Tippee, baik yang aktif mencari informasi maupun yang pasif menerima informasi tanpa mencarinya, seharusnya dilarang juga untuk melakukan perdagangan orang dalam. Selain itu, secondary tippee atau pihak lain yang menerima informasi orang dalam bukan langsung dari orang dalam melainkan melalui tippee yang lain, juga harus dilarang.122 Pasal 98 UUPM yaitu :

121

M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, op. cit, h.268.

122

Munir Fuady, op. cit, h.172-173.

87

Perusahaan efek yang memiliki informasi orang dalam mengenai emiten atau perusahaan publik dilarang melakukan transaksi efek emiten atau perusahaan publik tersebut kecuali apabila : a. Transaksi tersebut dilakukan bukan atas tanggungannya sendiri, tetapi atas perintah nasabahnya. b. Perusahaan efek tersebut tidak memberikan rekomendasi kepada nasabahnya mengenai efek yang bersangkutan. Ketentuan pasal 98 UUPM ini memberikan kemungkinan kepada perusahaan efek untuk melakukan transaksi efek semata-mata untuk kepentingan nasabahnya karena salah satu kegiatan perusahaan efek adalah sebagai perantara pedagang efek (pialang) yang wajib melayani nasabahnya dengan baik. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam melaksanakan transaksi efek tersebut, perusahaan efek tidak boleh memberikan rekomendasi apa pun kepada nasabahnya tersebut. Dalam prakteknya, ketentuan Pasal 98 UUPM ini kerap disalahgunakan. Orang dalam yang akan melakukan perdagangan orang dalam biasanya memilih pialang yang memiliki hubungan khusus atau terafiliasi untuk mencapai tujuannya, sehingga operasi pasar yang ia lakukan tidak dapat terdeteksi. Untuk mengatasi hal ini, di dalam mekanisme dan standar operasional, perusahaan efek hendaknya menyeleksi nasabahnasabahnya yang berpotensi melakukan perdagangan orang dalam. Selain itu, perlu dibuat batasan bagi komisaris, direktur, atau pegawai emiten

88

untuk membeli atau menjual saham perusahaan mereka dalam jumlah yang signifikan, dan berkewajiban menyampaikan penjelasan tentang transaksi tersebut. Pasal 98 UUPM adalah aturan dasar yang harus dipegang oleh perusahaan efek atau pihak yang bekerja di perusahaan efek. Dalam perusahaan efek agar tidak dianggap turut melegalisasi perdagangan orang dalam, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Jika suatu perusahaan efek memiliki divisi investment banking, yaitu corporate finance yang memiliki informasi material tentang emiten yang ditanganinya misalnya mengenai restructuring atau langkah finansial lainnya, maka divisi ini tidak boleh dikunjungi dan tidak boleh berhubungan dengan divisi trading yang setiap hari melakukan transaksi saham emiten tersebut. Sebagai langkah preventif dan untuk membatasi agar informasi orang dalam tidak digunakan, maka perlu adanya ketentuan mengenai chinese wall, yaitu pemisahan yang tegas atas masing-masing divisi di perusahaan efek. Chinese wall adalah suatu istilah dalam dunia keuangan yang merekomendasikan suatu pemisahan antara dua bagian atau kegiatan yang mungkin menimbulkan konflik kepentingan dan dapat merugikan pihak lain. Sebagai contoh, antara bagian atau fungsi corporate-advisory dan broker/dealer.123 b. Jika seorang sales mengetahui adanya informasi orang dalam atas saham suatu emiten, maka ia dilarang untuk memberitahukan informasi rahasia tersebut kepada nasabahnya. Selain itu seorang sales tersebut juga harus berhati-hati 123

Hendy M. Fakhruddin, op.cit, h. 35.

89

dalam menyampaikan rekomendasi kepada nasabahnya, agar tidak terkena ketentuan perdagangan orang dalam (insider trading). Dalam kegiatan pasar modal yang berkaitan dengan perdagangan saham sebenarnya masih terdapat pihak-pihak lain selain yang disebut dalam Undangundang Pasar Modal No.8 tahun 1995, yang seharusnya masih pantas untuk dijerat dengan perbuatan yang berkaitan dengan perdagangan orang dalam atau insider trading, yaitu sebagai berikut: 1. Pihak lain yang mnerima informasi dari insider (secara tidak melawan hukum) yang masih belum kategori persyaratan dengan pembatasan. 2. Pihak yang menerima informasi dari insider secara pasif, tetapi kemudian menggunakan dalam artian trading. 3. Tippee (Outsider) baik yang pasif maupun akif dalam mencari informasi tanpa mencarinya. 4. Secondary tippee (pihak lain yang menerima informasi bukan langsung dari orang dalam tetapi melalui tippee lain).124

Selain itu terdapat juga pihak-pihak yang dikecualikan sebagai insider trading adalah sebagai berikut:

1. Analyst yang independen, seperti orang luar yang ahli dalam bidang tertentu, di mana dengan keahliannya dapat memperkirakan dengan tepat tentang apa yang terjadi dalam perusahaan, atau 124


90

2. Penerima informasi secara kebetulan, seperti seseorang yang kebetulan mendengarkan percakapan di antara dua orang di sebuah warung pojok.125 Dalam Undang-undang Pasar Modal No.8 tahun 1995, seharusnya masih terdapat pihak lain yang mestinya masih mungkin dan pantas dijerat dengan perbuatan insider trading. Dalam pasal 97 ayat 1 UUPM, pihak yang dapat dikatakan melakukan insider trading adalah pihak yang berusaha atau aktif dan inisiatif sendiri untuk mendapatkan informasi rahasia tersebut dengan cara melawan hukum. Tetapi jika informasi itu didapat bukan karena pihak itu aktif sendiri mencari informasi tetapi didapat dengan diberitahukan oleh orang dalam dengan tidak melawan hukum dan tidak disertai pembatasan-pembatasan- maka bukan termasuk insider trading ( Pasal 97 ayat 2 UUPM). Oleh karena itu semestinya pihak yang aktif dalam mencari informasi ataupun pihak yang pasif menerima informasi dari orang dalam dilarang melakukan insider dalam artian insider trading. Sementara yang dilarang dalam Pasal 97 UUPM adalah pihak yang aktif dan inisiatif sendiri mencari informasi dengan cara melawan hukum dan informasi yang diperoleh disertai pembatasan-pembatasan. Selain itu dalam pasal 95 UUPM tidak melarang pihak lain yang memperoleh informasi dari orang dalam ataupun pihak yang karena profesinya memiliki hubungan dengan perusahaan.

125


91

3.2 Tindakan Tippee Dalam Insider Trading Dalam perdagangan saham terkadang dilakukan oleh orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan pasar modal, tetapi memperoleh informasi itu dari insider yang didasarkan karena adanya suatu informasi orang dalam (inside information) yang penting dan belum terbuka untuk umum. Pihak yang telah memperoleh informasi dari insider tersebut akan mendapatkan keuntungan ekonomi secara pribadi, baik secara langsung langsung atau tidak langsung yang mana merupakan keuntungan jalan pintas (short swing profit) dalam membeli atau menjual saham berdasarkan informasi dari orang dalam yang sifatnya tidak terbuka ke publik tersebut. Dalam hal ini tindakan dilakukan oleh pihak lain yang mendapatkan informasi dari orang dalam tersebut dikenal dengan tippee. Oleh karena itu dapat dilihat bahwa tippee merupakan pelaku insider trading, namun tidak termasuk dalam kategori orang dalam (insider) karena pihak tippee tersebut merupakan pihak yang bukan orang dalam namun mendapatkan informasi dari orang dalam (insider). Tippee merupakan pelaku insider trading tidak langsung yang mana dalam hal ini adalah pihak lain yang menerima informasi orang dalam dari pihak pertama (fiduciary position) pihak lain yang menerima informasi orang dalam dari pihak pertama (fiduciary position) baik secara secara pasif maupun aktif, baik melawan hukum maupun secara tidak melawan hukum untuk mencari informasi rahasia orang dalam maupun tidak sengaja memperoleh informasi seperti pegawai restoran yang

92

tidak sengaja mengetahui informasi rahasia dari orang dalam tesebut yang kemudian menggunakan informasi tersebut untuk membeli saham demi keuntungan pribadi.126 Pengertian tippee berdasarkan pasal 10b-5 adalah seseorang yang dirinya bukan orang dalam, namun seseorang yang termasuk orang dalam dengan sadar memberikan informasi internal kepadanya.127 Pengertian tippee menurut Insider Dealing Act 1985 yaitu individu-individu yang digolongkan sebagai berikut: a. Seseorang yang memiliki hubungan dengan orang dalam atau pegawai negeri atau mantan pegawai negeri: (i) Yang dengan sengaja memperoleh informasi orang dalam dari seseorang secara langsung ataupun tidak langsung, dan (ii) Mengetahui atau memiliki alasan yang logis untuk dipercaya bahwa seseorang itu memperoleh informasi orang dalam karena adanya hubungan, dan (iii)Mengetahui atau mempunyai alasan yang logis untuk dipercaya karena hubungan dari orang dalam atau sebagai suatu kasus, atau posisi sebagai pegawai negeri, hal tersebut masuk diakal untuk individu tersebut untuk tidak mengungkap informasi orang dalam tersebut kecuali perbuatan yang pantas dari fungsi posisi tersebut.

126

Munir Fuady, op.cit, h. 174.

127


93

b. Seseorang yang memiliki hubungan dengan orang dalam yang bermaksud atau telah bermaksud melakukan penawaran take over dengan kapasitas tertentu untuk sebuah perusahaan: (1) Dengan sengaja memperoleh informasi dari orang dalam, baik secara langsung ataupun tidak langsung, informasi yang ditawarkan merupakan informasi yang dimaksud atau tidak lagi yang dimaksud. (2) Mengetahui informasi seperti informasi orang dalam. Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan, larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang tippee, yaitu: (a)Membeli atau menjual atau menyetujui untuk membeli atau menjual efek di bursa yang diakui, dimana tippee tersebut mengetahui informasi non-publik mengenai efek tersebut termasuk mengenai hal yang sensitif yaitu harga. (b) Menghadapi atau bertindak sebagai off market dealer didalam efek yang dilarang untuk dipromosikan apabila tippee tersebut mengetahui informasi mengenai harga efek tersebut. (c) Mempengaruhi atau mengajak atau membujuk orang lain sehingga: (i) Melakukan atau menyelesaikan transaksi efek yang dilarang di bursa, atau sebagai off market dealer dimana efek tersebut dilarang dipromosikan, atau memiliki alasan yang logis untuk percaya bahwa seseorang akan melakukan transaksi di bursa dengan mereka atau mungkin sebagai off market dealer.

94

(ii) Melakukan transaksi saham yang dilarang di bursa yang tidak diakui diluar negara Inggris atau dengan alasan yang logis untuk percaya bahwa seseoran akan melakukan transaksi efek yang dilarang diluar negara Inggris. (d) Berkomunikasi kepada orang lain mengenai informasi orang dalam apabila tipeee mengetahuinya, atau memiliki alasan logis untuk percaya bahwa seseorang atau orang lain akan menggunakan informasi tersebut untuk tujuan: (i) Melakukan transaksi efek yang dilarang di bursa yang diakui atau bursa yang tidak diakui diluar negara Inggris, atau sebagai off market dealer. (ii) Menasihati atau menyebabkan orang lain untuk melakukan transaksi seperti yang dijelaskan diatas. Hal yang paling penting yang harus diingat mengenai pertanggungjawaban tippee berdasarkan pasal 10b-5 adalah tanggung jawab tersebut merupakan derivatif dari pertanggungjawaban dari orang dalam, kecuali orang dalam tersebut secara sadar melakukan pelanggaran atas tanggungjawab fiduciary kepada perusahaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Seharusnya tippee ini dilarang juga untuk melakukan trading dalam pengertian insider trading. Sementara yang dilarang oleh Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal menurut pasal 97 adalah tippee yang aktif dan dengan inisiatifnya sendiri mencari informasi, dimana: 1. Informasi tersebut dicari dengan jalan melanggar hukum, seperti dengan mencuri, membujuk, kekerasan atau ancaman, atau

95

2. Informasi tersebut disertai dengan pembatasan-pembatasan (seperti kewajiban merahasiakan). Bahkan semestinya, selain tippee tersebut (aktif atau pasif menerima informasi tanpa mencarinya), apa yang disebut secondary tippee pun seharusnya dilarang. Secondary tippee adalah pihak lain yang menerima informasi bukan langsung dari orang dalam tetapi melalui tippee yang lain.128 Tippee merupakan pihak yang bukan orang dalam yang dilakukan secara pasif maupun aktif dalam memperoleh informasi rahasia perusahaan dari orang dalam perusahaan. Namun tindakan tippee yang memperoleh informasi tersebut tidak akan dikatakan melakukan perbuatan hukum apabila tippee yang memperoleh informasi rahasia tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pribadi karena dalam hal ini tindakan tippee yang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila informasi yang telah diperoleh pihak tippee dari orang dalam tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi dalam melakukan perdagangan saham.

Perbandingan Peraturan Mengenai Tippee Dalam Insider Trading di Indonesia dengan Amerika Serikat INDONESIA 1

AMERIKA SERIKAT PERSAMAAN

Melarang transaksi insider trading

Melarang transaksi insider trading

PERBEDAAN 1

Hanya pihak orang dalam, pihak yang Semua pihak yang mendapatkan mempunyai hubungan pekerjaan informasi material dilarang 128

Munir fuady, op.cit, h.173.

96

2

dengan emiten/perusahaan publik, dan pihak yang mendapatkan informasi material secara melawan hukum yang dilarang melakukan insider trading (pasal 95 UUPM) Menganut asas Fiduciary Duty

melakukan insider trading (tippee) berdasarkan pasal 10b-5 The securities Exchange Act

Menganut asas Missapproprationn Theory/ Teori Penyalahgunaan

Dalam perdagangan saham suatu tindakan yang biasanya tidak tergolong dalam tindakan insider trading adalah terhadap tippee yang mendapati informasi secara kebetulan dari pihak lain. Misalnya ketika si trader duduk-duduk di suatu restoran, tiba-tiba datang dua orang tidak dikenal membicarakan masalah yang kebetulan tergolong sebagai inside information. Kebetulan si trader ini secara tidak sengaja mendengar. Oleh karena itu apabila si trader tersebut akhirnya melakukan trading, hal tersebut umumnya dianggap bukanlah merupakan perbuatan insider trading129. Selain itu apabila suatu tindakan dilakukan oleh seorang ahli independen, yang dengan keahlian dan ketajaman analisisnya dia dapat mengetahui atau memperkirakan dengan persis apa yang sedang terjadi dalam suatu perusahaan, termasuk ke dalam golongan inside information. Maka apabila pihak analis tersebut misalnya melakukan trading, atau menyuruh orang lain melakukan trading, tidaklah pantas dia dipersalahkan dan dihukum karena telah melakukan insider trading.130

129


130

loc.cit.

97

Dalam perdagangan saham tindakan tippee yang melakukan tindakan melawan hukum dan tidak sengaja memperoleh informasi orang dalam untuk keuntungan pribadi tersebut tentu akan merugikan para investor. Selain itu apabila tippee tersebut kemudian memberikan informasi tersebut kepada pihak lain yang bukan orang dalam atau dikenal dengan secondary tippee untuk melakukan perdagangan saham maka tidak akan dihukum karena secondary tippee tersebut tidak diatur di Indonesia. Hal ini tentu saja akan sangat merugikan calon investor yang ingin melakukan perdagangan saham. Oleh karena itu belum diaturnya tippee yang secara tidak sengaja mengetahui informasi rahasia tersebut dan secondary tippee yang memperoleh informasi dari tippee tersebut akan menimbulkan celah dalam melakukan perdagangan saham yang tidak fair dengan menggunakan informasi yang diperoleh tersebut. Dalam perdagangan saham adanya tippee tersebut tentu akan sangat merugikan investor. Namun tidak harus ada pengaturan terhadap tippee dalam pasar modal, karena tanpa adanya pengaturan tippee kegiatan pasar modal tetap berjalan. Namun pengaturan terhadap tippee akan sangat diperlukan jika ada tindakan tippee yang dapat merugikan investor dan merusak stabilitas dalam pasar modal yang dapat menciptakan perdagangan yang tidak fair. Bentuk tindakan yang yang digolongkan sebagai tindakan tippee tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara yang mana tentu saja akan merugikan pihakpihak terutama para investor. Sebagai contoh apabila tindakan tersebut dilakukan

98

oleh pihak yang memiliki hubungan usaha dengan perusahaan. Maksudnya disini adalah apabila tindakan tersebut oleh penasehat investasi yang memiliki hubungan erat terhadap perusahaan yang mana secara otomatis akan ikut rapat rahasia dalam membahas suatu perusahaaan yang mana dalam hal ini tentu saja penasehat investasi tersebut akan memilki informasi rahasia perusahaan tersebut. Menurut pasal 95 UUPM, hubungan usaha adalah hubungan kerja dalam kegiatan usaha antara lain hubungan nasabah, pemasok, kontraktor, pelanggan, dan kreditur. Hal ini dalam dilihat dalam penjelasan pasal 95 UUPM, bahwa yang termasuk hubungan usaha adalah hubungan kerja dalam kegiatan usaha antara lain hubungan nasabah, pemasok, kontraktor, pelanggan, dan kreditur. Berdasarkan penjelasan hubungan usaha dari pasal 95 UUPM tersebut maka penasehat investasi tidak dikategorikan sebagai orang dalam. Oleh karena itu, hal ini tentu saja akan banyak pihak yang dirugikan terutama investor karena ternyata tindakan yang tergolong dalam tindakan tippee tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara baik secara pasif maupun aktif dalam memperoleh informasi yang tentu saja digunakan untuk kepentingan pribadi dari masing-masing pihak tersebut. Perdagangan orang dalam (insider trading) dapat dilakukan dengan cara yang sederhana. Demikian juga informasi yang didapat melalui orang dalam ini juga dapat dilakukan dengan cara yang sederhana, misalnya seorang ibu rumah tangga atau suami seorang sekretaris di suatu perusahaan, dengan cara yang mudah dan sederhana dapat membeli saham dengan mempergunakan informasi orang dalam. Ibu rumah

99

tangga atau suami tersebut mendengarkan informasi rahasia ini dari pasangan mereka masing-masing, misalnya dimeja makan atau pada saat mereka mengobrol di malam hari. Begitu mendengarkan informasi tersebut, penerima informasi dapat memutuskan apakah besok pagi akan membeli atau menjual efek perusahaan atas informasi yang mereka dapatkan tersebut. Hal yang sama dengan memanfaatkan informasi tersebut dapat dilakukan juga oleh profesional yang bekerja pada emiten tersebut, misalnya penasehat hukum atau akuntan dapat menggunakan informasi yang didapat atau dilihat selama bekerja untuk kepentingan emiten mempergunakan informasi yang bersifat rahasia demi keuntungan pribadi.131 Perdagangan dengan mempergunakan informasi orang dalam merupakan kejahatan yang polanya cukup sederhana yang mana menggunakan transaksi yang sebelumnya dikeluarkannya pengumuman atau pemberitahuan mengenai sebuah peristiwa penting dalam beroperasinya sebuah perusahaan atau emiten. Meskipun polanya cukup sederhana, pembuktiannya adanya insider trading dan menemukan pelaku insider trading merupakan pekerjaan besar yang memakan waktu dan sama sekali tidak mudah, apalagi ketika transaksi di bursa telah mencapai puluhan ribu atau ratusan ribu jumlahnya132. Selain itu adanya berbagai macam tindakan secara pasif maupun aktif dari tippee dalam memperoleh informasi rahasia perusahaan yang kemudian menggunakan informasi tersebut untuk kepentingan pribadi atau

131

Hamud M. Balfas,op.cit, h.451.

132

Hamud M. Balfas, op.cit, h.452.

100

memberikan informasi rahasia tersebut kepada orang lain untuk melakukan perdagangan saham maka akan sangat merugikan para investor. `

101

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR TERHADAP TINDAKAN TIPPEE BERKAITAN DENGAN INSIDER TRADING 4.1 Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Keterbukaan informasi dalam sebuah sistem pasar modal akan mengakibatkan berjalannya pasar modal dengan efisien dan transparan. Keterbukaan dalam suatu informasi merupakan suatu hal penting dalam dunia pasar modal, karena informasi merupakan bahan pertimbangan dalam berinvestasi, mengatur konsekuensi dan tanggung jawab atas kerugian dan ancaman pidana bagi pelaku pasar modal yang tidak melakukan kewajiban prinsip keterbukaan sesuai dengan ketentuan UUPM tersebut. Keterbukaan merupakan suatu kewajiban bagi setiap perusahaan yang akan menjual sahamnya melalui pasar modal. Informasi yang harus di disclose adalah seluruh informasi mengenai keadaan perusahaannya yang meliputi aspek keuangan, hukum, manajemen, dan harta kekayaannya kepada masyarakat. Keterbukaan terhadap kondisi perusahaan yang akan melakukan emisi saham akan membuat calon investor dapat memahami dan kemudian memutuskan kebijakan investasinya. Keterbukaan perusahaan sangat diperlukan, sehingga masyarakat investor mengetahui dengan pasti apa yang dikerjakan oleh perusahaan dan ke arah mana perusahaan tersebut bergerak. Kewajiban membuka informasi bagi perusahaan publik terhadap

102

masyarakat ditujukan demi pertumbuhan pasar modal yang sehat, transparan, dan efisien. Emiten atau perusahaan yang akan melakukan emisi saham harus memberikan prospektus kepada calon investor mengenai segala fakta material yang dapat mempengaruhi pilihan calon investor tersebut. Prospektus merupakan informasi atau dokumen penting dalam proses penawaran umum, baik saham maupun obligasi. Setiap prospektus yang dikeluarkan oleh emiten, dilarang untuk memuat keterangan yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat keterangan yang benar tentang fakta material yang diperlakukan agar prospektus tidak memberikan gambaran yang menyesatkan133. Apabila prospektus yang dikeluarkan oleh emiten tersebut memuat keterangan yang tidak benar, menyesatkan tentang fakta material maka itu termasuk tindak pidana dalam pasar modal. Dalam UUPM terdapat 3 macam tindak pidana dalam pasar modal yaitu sebagai berikut : 1. Penipuan 2. Manipulasi pasar 3. Insider trading

133

Www.Buku-Insider-Trading-Kejahatan-Bisnis-Di-Pasar-Modal-Indonesia.htm, Diakses 22 Februari 2015.

103

ad 1. Penipuan Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 90 huruf c UUPM penipuan adalah membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek. Larangan ini ditujukan pada semua pihak yang terlibat dalam perdagangan efek, bahkan turut serta melakukan penipuan pun termasuk dalam ketentuan ini. UUPM memberikan beberapa spesifikasi mengenai penipuan, yaitu terbatas dalam kegiatan perdagangan efek, meliputi penawaran, pembelian dan atau penjualan efek yang terjadi didalam rangka penawaran umum atau terjadi dibursa efek maupun diluar bursa efek atas efek emiten atau perusahaan publik. ad 2. Manipulasi pasar Menurut pasal 91 UUPM manipulasi pasar adalah tindakan oleh setiap pihak, baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek. Transaksi yang dapat menimbulkan gambaran semu antara lain transaksi efek yang tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan atau penawaran jual atau beli efek pada harga tertentu dimana pihak tersebut juga telah berkerja sama dengan pihak lain yang melakukan penawaran beli atau jual efek yang sama pada

104

harga yang kurang lebih sama. Motif dari manipulasi pasar antara lain adalah untuk meningkatkan, menurunkan atau mempertahankan harga efek. ad 3. Insider Trading Dalam UUPM insider trading diatur pada pasal 95-98. Insider trading adalah perdagangan efek yang dilakukan oleh mereka yang tergolong “orang dalam” perusahaan dimana perdagangan efek tersebut didasarkan karena adanya suatu informasi orang dalam (inside information) yang penting dan mengandung fakta material, dimana pelaku insider trading mengharapkan keuntungan ekonomi secara langsung atau tidak langsung. Keterbukaan dan kepercayaan serta kredibilitas pasar merupakan hal utama yang harus tercemin dari keberpihakan sistem hukum pasar modal pada kepentingan investor dari perbuatan-perbuatan yang dapat menghilangkan kepercayaan investor. Keberpihakan hukum kepada pemegang saham dan investor dapat dilihat dari penegakan hukum pasar modal oleh otoritas pasar modal yaitu Bapepam (OJK) di dalam menangani kasus pelanggaran dan kejahatan. Dengan adanya penegakan hukum kepastian hukum akan terjamin. Penegakan hukum tidak semata-mata bermakna secara yuridis, tetapi juga mengandung maksud pembinaan. Penegakan hukum di pasar modal merupakan bagian terpenting dalam rangka melahirkan industri pasar modal yang efisien, transparan, dan terpercaya bagi setiap pihak yang melakukan kegiatan investasi di dalamnya. Transparansi atau keterbukaan ini merupakan suatu bentuk perlindungan kepada investor.

105

Dalam kegiatan pasar modal yang efisien dan terbuka akan menyebabkan semua investor memperoleh informasi yang sama secara bersamaan. Transparansi merupakan jaminan bagi investor untuk mendapat informasi penting dalam perusahaan dan apabila perusahaan melakukan kecurangan maka akan dapat dikenakan sanksi-sanksi kepada perusahaan tersebut. Dengan adanya saksi-sanksi tersebut yang terdapat dalam pasal 102-110 UUPM dan penegakan hukum dalam setiap pelanggaran terhadap keterbukaan ini maka akan terjaminnya perlindungan terhadap investor sehingga dengan adanya perlindungan terhap investor tersebut maka akan terbentuk pasar yang fair. Perlindungan hukum terhadap investor ada 2 bentuk yaitu : 1. Memberikan kepastian hukum melalui peraturan Perundang-undangan. 2. Kepastian hukum melalui penegakan hukumnya.134 ad. 1. kepastian hukum melalui peraturan Perundang-undangan Dengan adanya kepastian hukum melalui peraturan perundang-undangan akan memberikan perlindungan kepada investor untuk mendapatkan informasi yang lengkap,akurat dan benar sehingga investor dapat mengambil keputusan yang benar karena didukung oleh informasi yang kuat. Dengan adanya jaminan UUPM yang terbuka maka akan menciptakan kepercayaan dan keinginan dari investor untuk menanamkan modal di pasar modal.

134

M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, op.cit, h. 227.

106

ad. 2. Kepastian hukum melalui penegakan hukumnya Penegakan hukum merupakan alat untuk menghasilkan kepastian dan perlindungan hukum bagi para investor, pemodal atau pihak-pihak lain di pasar modal. Kepastian dan perlindungan hukum menjadi barometer untuk menghasilkan kepercayaan masyarakat sehingga dapat membangun kepercayaan publik terhadap pasar modal itu sendiri. Penegakan hukum dipasar modal Indonesia berjalan seiring dengan perkembangan hukum pasar modal dan peranan otoritas pasar modal serta perangkat sumber daya manusia di dalamnya. Perkembangan hukum pasar modal akan sangat menentukan kualitas penegakan hukum itu sendiri, karena semakin modern perangkat hukum yang ada maka akan semakin mampu untuk mengatur kompleksitas industri pasar modal.135 Penegakan hukum tidak boleh terlepas dari kerangka keadilan, karena tanpa adanya kerangka keadilan, akan menjadi pengahambat bagi perkembangan pasar modal Indonesia. Bagi investor sebaiknya membekali dirinya dengan pemahaman yang mencukupi sebelum mengambil keputusan untuk melakukan transaksi efek.136 Kewenangan Bapepam (OJK) untuk melakukan penegakan hukum sangat diperlukan dalam melindungi investor dari pelanggaran maupun kejahatan dalam pasar modal. Sebagaimana diatur dalam pasal 100 UUPM, Bapepam (OJK) berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga 135


136


107

melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya. Dalam pasal 3 UUPM No 8 tahun 1995 mengatur kewenangan dan tugas dari Bapepam yaitu sebagai lembaga pembina, lembaga pengatur, dan lembaga pengawas. Sedangkan berdasarkan Pasal 4 UUPM Nomor 8 tahun 1995, ketiga kewenangan itu dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Sementara itu, pelaksanaan kewenangan Bapepam sebagai lembaga pengawas dapat dilakukan dengan cara yaitu: a. Preventif, yakni dalam bentuk aturan, pedoman, bimbingan, dan pengarahan, b. Represif, yakni dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan penerapan sanksi-sanksi.137 BAPEPAM merupakan palang pintunya hukum pasar modal sekarang sudah diganti diganti oleh Otoritas Jasa Keuangan. OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

137

Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, op.cit, h.12-13.

108

Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan (pasal 1 UU OJK). Oleh karena itu, dengan dibentuknya OJK diharapkan agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif didalam penanganan masalah-masalah yang timbul didalam sistem keuangan. Dengan demikian dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi. Berdasarkan pasal 6 UU nomor 21 tahun 2011 OJK yang merumuskan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan,

kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, kegiatan jasa

keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga Jasa keuangan lainnya. Oleh karena itu tugas pengaturan dan pengawasan yang sebelumnya dipegang oleh Bapepam sekarang sudah diambil alih oleh OJK. Otoritas Jasa Keuangan sekarang merupakan palang pintunya hukum pasar modal. Lembaga ini merupakan benteng sekaligus ujung tombak dalam menegakan hukum pasar modal.138

138


109

Maksud penegakan hukum disini adalah memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran hukum di bidang pasar modal yang dilakukan oleh para pelaku pasar modal terkait, baik berupa sanksi administratif, perdata maupun pidana yang berkualifikasi pelanggaran atau kejahatan.139 Penerapan sanksi di pasar modal sangat diperlukan dalam melindungi investor terhadap pelanggaran dan kejahatan dalam pasar modal. Dalam UUPM terdapat tiga macam sanksi yang diterapkan yaitu: 1. Sanksi administratif 2. Sanksi perdata 3. Sanksi pidana ad 1. Sanksi Administratif Sanksi Administratif yaitu sanksi yang dikenakan oleh Bapepam kepada pihak-pihak yang dianggap melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pihak yang dapat dijatuhkan sanksi adalah pihak yang memperoleh izin dari Bapepam, pihak yang memperoleh persetujuan dari Bapepam dan pihak yang melakukan pendaftaran kepada Bapepam. Dalam Pasal 102 ayat (2) UUPM, Jenis sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh Bapepam terhadap pelanggaran dipasar modal adalah peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pencabutan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran.

139

loc.cit.

110

Pasal 102 ayat (3) UUPM menyatakan bahwa sanksi administratif diatur oleh peraturan pemerintah, yaitu jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 jo. Peraturan Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995. ad 2. Sanksi Perdata Pertanggungjawaban secara hukum perdata juga dibebankan kepada pihakpihak tertentu yang berkecimpung di pasar modal. Bahwa setiap pelanggaran yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, apakah atas tindakan dalam hubungannya dengan pasar modal atau bukan, dapat menyebabkan adanya gugatan perdata oleh pihak yang dirugikan terhadap orang yang telah merugikannya. Khusus atas perbuatan-perbuatan hukum yang berhubungan dengan pasar modal, kemungkinan gugatan perdata dapat timbul dengan berdasarkan kepada beberapa alasan yuridis sebagai berikut: a. Klaim berdasarkan kepada adanya pelanggaran perundang-undangan di pasar modal. b. Klaim berdasarkan atas perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUHPerdata). c. Klaim berdasarkan atas tindakan wanprestasi atas suatu perjanjian.

111

ad 3. Sanksi Pidana Dalam UUPM setiap pihak yang terbukti melakukan tindak pidana di bidang pasar modal akan diberikan sanksi pidana yang diatur pada pasal 103 sampai dengan pasal 110 UUPM.

4.2 Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Tindakan Insider Berkaitan Dengan Insider Trading Industri pasar modal merupakan industri kepercayaan dari para investor dalam berinvestasi di pasar modal. Investor membeli suatu saham karena yakin bahwa saham yang dia beli akan memberikan manfaat baginya investor itu sendiri. Investor tidak akan membeli atau menjual saham dengan kondisi yang tidak jelas karena akan menjadi kerugian bagi investor itu sendiri. Apabila adanya kondisi yang tidak jelas dalam kegiatan pasar modal ,maka akan menyebabkan runtuhnya pasar modal secara perlahan. Selain itu pasar modal akan menjadi tidak efisien, mengakibatkan timbulnya perdagangan yang tidak fair investor yang sudah berinvestasi di pasar modal akan tahu bahwa telah terjadi insider trading pada perdagangan saham dalam kegiatan pasar modal. Untuk membuktikan adanya suatu insider trading dalam kegiatan pasar modal akan sangat mudah apabila pelaku yang melakukan insider trading tersebut mengakui tindakannya tersebut dan dapat pula dibuktikan dari adanya peningkatan harga, volume perdagangan efek sebelum diumumkannya informasi materiel kepada publik serta terjadinya peningkatan atau penurunan harga dan volume perdagangan yang

112

tidak wajar140. Namun untuk membuktikan terjadinya insider rading dalam kegiatan pasar modal akan sulit apabila tidak adanya pengakuan dari pelaku insider trading tersebut dan perdagangan saham yang masuk kategori insider trading tersebut dilakukan oleh pihak lain yang bukan orang dalam yang mana mendapatkan informasi dari orang dalam tanpa adanya batasan dan tidak melawan hukum. Selain itu pihak-pihak lain yang bukan orang dalam dan secara tidak sengaja mengetahui adanya informasi yang dimiliki oleh insider tidak akan dihukum serta pihak lain yang memperoleh informasi dari pihak lain yang bukan orang dalam tidak akan dihukum. Dikatakan demikian karena UUPM tidak mengatur mengenai pihak lain yang mendapatkan informasi dari orang dalam tanpa melawan hukum dan pihak lain yang memperoleh informasi dari pihak lainnya yang bukan orang dalam, sehingga UUPM tidak akan menghukum pihak-pihak yang bukan orang dalam tersebut atau disebut dengan tippee. Dalam penjelasan Pasal 95 UUPM disebutkan bahwa yang dimaksud orang dalam adalah komisaris, direktur, atau pegawai emiten atau perusahaan publik. Dalam penjelasan Pasal 95 huruf a, secara sepintas terlihat cukup jelas, tidak ada penafsiran yang berbeda mengenai komisaris dan direktur. Persoalan lain yang cukup bermasalah adalah status pegawai emiten. Penjelasan Pasal 95 huruf a tersebut tidak memberikan penjelasan yang lebih jauh mengenai siapa yang dimaksud dengan pegawai emiten. Ketidakjelasan tersebut dapat menimbulkan penafsiran yaitu apakah 140

Http://rusydiyanuar.multiply.com/journal?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal. Diakses 23 Februari 2015.

113

pegawai emiten tersebut ditujukan kepada pegawai tetapnya saja atau termasuk juga pegawai tidak tetapnya. Apabila yang dimaksud pasal 95 tersebut hanya ditujukan kepada pegawai tetapnya saja, maka UUPM tidak bisa menjatuhkan sanksi terhadap pegawai tidak tetapnya karena apabila pegawai tidak tetap tersebut melakukan transaksi yang didasarkan atas fakta material yang belum terbuka untuk masyarakat, pegawai tersebut tidak dapat dihukum karena informasi yang diperoleh tersebut secara tidak sengaja dari orang dalam perusahaan. Dalam penjelasan Pasal 95 huruf c mengenai apa yang dimaksud informasi orang dalam tersebut tidak secara jelas dinyatakan penggunaan oleh UUPM. Dalam penjelasan atas pasal 95 huruf c UUPM hanya menyatkan bahwa informasi orang dalam adalah informasi material yang dimiliki oleh orang dalam yang belum tersedia untuk unum. Oleh karena itu untuk mendapatkan pengertian yang jelas atas istilah orang dalam ini maka haruslah dibaca dengan menghubungkan 2 istilah yang digunakan yaitu istilah informasi yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 7 UUPM dengan istilah orang dalam dalam penjelasan Pasal 95 huruf c tersebut. Oleh karena itu jika disimpulkan maka informasi orang dalam merupakan informasi atau fakta penting dan relevan yang dimiliki oleh orang dalam dan belum tersedia untuk umum mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada Bursa efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Maka dari itu tidak adanya aturanaturan yang mengatur mengenai tippee dalam UUPM dan adanya istilah-istilah yang

114

kurang jelas serta masih adanya aturan-aturan yang menimbulkan celah bagi pihakpihak yang ingin melakukan insider trading akan sangat merugikan investor. Aturanaturan yang kurang jelas dalam melindungi investor dari pelaku-pelaku yang ingin melakukan insider trading tersebut akan menyebabkan para investor untuk tidak lagi berinvestasi di pasar modal karena tidak adanya kepastian hukum dari UUPM tersebut. Kepastian hukum dalam UUPM dan penegakan hukum di pasar modal merupakan bagian terpenting dalam rangka melahirkan industri pasar modal yang efisien, transparan, dan terpercaya bagi setiap pihak yang melakukan kegiatan investasi di dalam pasar modal. Penegakan hukum merupakan alat untuk menghasilkan kepastian dan perlindungan hukum bagi para investor, pemodal atau pihak-pihak lain di pasar modal. Kepastian dan perlindungan hukum menjadi barometer untuk menghasilkan kepercayaan masyarakat sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap pasar itu sendiri. Perlindungan hukum bagi investor sangat diperlukan terhadap terjadinya praktek insider trading yang dilakukan oleh orang dalam maupun pihak-pihak lain yang mendapatkan informasi dari orang dalam tersebut, Bapepam sebagai lembaga pembina, lembaga pengatur, dan lembaga pengawas sangat berperan penting dalam hal ini dan diharapkan mampu menjalankan fungsinya sesuai yang diamanatkan UUPM tersebut. Selain itu, untuk menjalankan pengawasan secara represif, maka

115

Bapepam diberikan kewenangan melakukan pemeriksaan, penyelidikan, dan penyidikan, seperti diatur dalam PP NO. 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Pasar Modal. Dalam menghadapi praktik insider trading, merupakan kewajiban dari perusahaan dan juga Bapepam (OJK) untuk mencegah praktik insider trading . Hal ini dapat dijalankan dengan upaya sebagai berikut: (1) Kewajiban disclose oleh perusahaan. (2) Perlindungan terhadap inside information . (3)Keterbukaan tentang perdagangan oleh perusahaan sendiri. (4) Membatasi kemungkinan perdagangan oleh orang dalam. (5) Tindakan yang dapat dilakukan jika terdapat praktik insider trading.141 Dalam menjerat pelaku insider trading dengan lebih kuat, maka diperlukan adanya kepastian hukum yang jelas terhadap pihak-pihak yang melakukan insider trading dan UUPM harus lebih luas menjangkau terhadap tindakan para pelaku dalam pasar modal `yang termasuk perbuatan insider trading, misalnya tippee tersebut. Sehingga dengan adanya aturan mengenai para tippee tersebut, maka akan menutup celah yang sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin melakukan insider trading.

Selain itu untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih kuat, maka

diperlukan sanksi-sanksi yang tegas terhadap praktek insider trading tersebut.

141


116

Dalam upaya penegakan hukum Bapepam (OJK) telah menerapkan salah satu sanksi yaitu sanksi administratif kepada pelaku pelanggaran terhadap UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dalam Pasal 102 ayat (2) UUPM, Jenis sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh Bapepam terhadap pelanggaran dipasar modal adalah peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pencabutan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran. Selain sanksi administratif, dalam upaya perlindungan hukum terhadap praktek insider trading juga dikenakan sanksi perdata. Pertanggungjawaban secara hukum perdata akan dibebankan kepada pihak-pihak tertentu yang melakukan kegiatan di pasar modal. Bahwa setiap pelanggaran yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, apakah atas tindakan dalam hubungannya dengan pasar modal atau bukan, dapat menyebabkan adanya gugatan perdata oleh pihak yang dirugikan terhadap orang yang telah merugikannya. 

Dasar gugatan secara perdata terdiri atas : a. Gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUHPerdata). Pasal 111 UUPM : bahwa setiap pihak yang menderita kerugian sebagai

akibat dari pelanggaran atas UUPM dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik secara sendiri-sendiri atau bersama dengan pihak lain mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Dengan adanya pasal ini, diharapkan setiap pihak melakukan

117

kegiatan di bidang pasar modal melakukan tugasnya secara professional dan bertanggung jawab sehingga kehati-hatian tidak diabaikan. b. Gugatan berdasarkan adanya tindakan wanprestasi atas suatu perjanjian. Yang dimaksud dengan wanprestasi adalah : -

Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

-

Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.

-

Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat.

-

Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

c. Gugatan berdasarkan UUPT Pasal 85 ayat (2) untuk direksi dan pasal 98 untuk komisaris perseroan terbuka. Bapepam menjatuhkan sanksi kepada direksi dan komisaris dalam hal terbukti bertanggung jawab atas pelanggaran peraturan perundangundangan di bidang pasar modal. Dengan sanksi tersebut, ada kontrol pemegang saham atas pengurus perseroan di dalam menjalankan tugasnya. Selain sanksi administratif dan sanksi perdata yang dapat diterapkan terhadap praktek insider trading, terdapat juga sanksi pidana yang dapat diterapkan dalam praktek insider trading. Dalam UUPM Pasal 104 disebutkan bahwa praktek insider trading merupakan tindak kejahatan pidana. Oleh karena itu, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa sanksi hukum atas tindakan tersebut adalah berupa ancaman pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak lima belas milliar rupiah.

118

Sanksi pidana ini merupakan upaya akhir untuk membuat jera para pelaku insider trading tersebut. Selain Bapepam (OJK), lembaga lain yang dapat memeriksa anggota pasar modal adalah lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU dalam melakukan penyelidikannya hanya memeriksa dan melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang kemudian memberikan rekomendasi hasilnya kepada pemerintah, apakah akan memutuskan menuntut pelaku usaha yang melakukan perbuatan tersebut di pengadilan atau tidak. Hal ini karena merupakan kewenangan dari pengadilan yang menentukan apakah pelaku usaha tertentu telah melakukan persaingan usaha yang tidak sehat bersalah atau tidak. Kemudian berdasarkan keputusan tersebut dapat dijatuhkan hukuman pidana atau perdata atau keduaduanya.142 Dalam perkara perdata mengenai transaksi di bidang pasar modal dapat diselesaikan melalui BAPMI. Perkara itu hanya dapat diselesaikan berdasarkan kewenangan BAPMI apabila ada permintaan dari para pihak yang bersengketa, dan kesepakatan para pihak yang memilih apakah akan diselesaikan melalui mekanisme pendapat mengikat, mediasi atau arbitrase serta persengketaan bukan merupakan 142


119

perkara pidana seperti manpulasi pasar,penipuan dan insider trading. Oleh karena itu berdasarkan kewenangan BAPMI tersebut maka insider trading tidak bisa diselesaikan oleh BAPMI.

4.3. Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Tindakan Tippee Berkaitan Dengan Insider Trading Dalam kegiatan pasar modal, adanya suatu perdagangan efek (saham) yang wajar akan menimbulkan penyelenggaraan perdagangan saham yang berlangsung secara alamiah, yang mana setiap kekuatan penawaran atau permintaan dilakukan akan berdasarkan mekanisme pasar yang bebas dari adanya keinginan para pelakunya, seperti adanya sistem penyampaian informasi yang akurat dan tepat waktu dari emiten, terhindarnya pasar dari usaha-usaha pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan ketidaktahuan pihak lainya, dan adanya sistem tata cara pelaksanaan perdagangan yang mendukung terciptanya kewajaran dalam melakukan perdagangan di bursa efek. Insider trading adalah perdagangan efek yang dilakukan oleh mereka yang tergolong orang dalam perusahaan dimana perdagangan efek tersebut didasarkan karena adanya suatu informasi orang dalam (inside information) yang penting dan mengandung fakta material, dimana pelaku insider trading (inside trader) mengharapkan keuntungan ekonomi, secara langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu dengan adanya para pelaku insider trading ini tentu akan mengancam para investor yang ingin menanamkan modalnya di pasar modal, terutama apabila

120

dilakukan oleh orang yang tidak termasuk dalam kategori orang dalam perusahaan atau dikenal dengan tippee. Dalam perdagangan saham terkadang dilakukan oleh orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan pasar modal, tetapi memperoleh informasi itu dari insider yang didasarkan karena adanya suatu informasi orang dalam (inside information) yang penting dan belum terbuka untuk umum. Pihak yang telah memperoleh informasi dari insider tersebut akan mendapatkan keuntungan ekonomi secara pribadi, baik secara langsung langsung atau tidak langsung yang mana merupakan keuntungan jalan pintas (short swing profit) dalam membeli atau menjual saham berdasarkan informasi dari orang dalam yang sifatnya tidak terbuka ke publik tersebut. Dalam hal ini tindakan dilakukan oleh pihak lain yang mendapatkan informasi dari orang dalam tersebut dikenal dengan tippee. Oleh karena itu dapat dilihat bahwa tippee merupakan pelaku insider trading, namun tidak termasuk dalam kategori orang dalam (insider) karena tippee tersebut merupakan pihak yang bukan orang dalam namun mendapatkan informasi dari orang dalam (insider). Tippee merupakan pihak lain yang bukan orang dalam namun menerima informasi rahasia dari orang dalam perusahaan. Tippee sendiri tidak diatur dalam UUPM, hal ini disebabkan karena yang diatur dalam UUPM adalah tindakan dari tippee tersebut yang mana dalam hal ini yang diatur adalah tindakan tippee yang secara aktif mencari informasi dari orang dalam (insider).

121

Pengaturan tindakan tippee dalam UUPM tersebut dapat dilihat pada pasal 97 UUPM yang mana merumuskan setiap pihak dengan sengaja berusaha secara melawan hukum untuk memperoleh dan pada akhirnya memperoleh informasi orang dalam dikenakan larangan yang sama dengan ketentuan Pasal 95 dan Pasal 96 UUPM. Namun dalam penjelasan pasal 97 UUPM tersebut dapat dilihat hanya tindakan yang berusaha secara melawan hukum saja yang sudah diatur, namun tindakan tippee yang secara tidak langsung memperoleh informasi orang dalam dengan tidak sengaja dan tidak melawan hukum yang kemudian menggunakan informasi tersebut untuk membeli saham demi keuntungan pribadi tidak diatur dalam UUPM. Selain itu tindakan tippee yang melakukan tindakan melawan hukum dan tidak sengaja memperoleh informasi orang dalam tersebut kemudian memberikan informasi tersebut kepada pihak lain yang bukan orang dalam atau dikenal dengan pihak secondary tippee untuk melakukan perdagangan saham maka tidak akan dihukum karena pihak secondary tippee tersebut juga tidak diatur dalam UUPM. Hal ini tentu saja akan menimbulkan adanya kekosongan norma dan selain itu para investor yang ingin melakukan perdagangan saham akan dirugikan. Oleh karena itu belum diaturnya tippee yang secara tidak sengaja mengetahui informasi rahasia tersebut dan secondary tippee yang memperoleh informasi dari tippee tersebut akan menimbulkan celah dalam melakukan perdagangan saham yang tidak fair dengan menggunakan informasi yang diperoleh tersebut.

122

Berdasarkan pasal 95 s/d pasal 98 UU No 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, pelaku insider trading dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

NO

INSIDER

1

Komisaris, direktur,pegawai

A

2

Pemegang saham utama

1

3

Pihak karena kedudukannya

2

4

Pihak karena profesinya

B

5

Pihak karena hubungan usahanya

1

6

Pihak yang telah berhenti dalam kurun waktu 6 tahun (penjelasan pasal 95)

2

OUTSIDER Tippee I Pihak lain yang dipengaruhi (tidak dihukum) Pihak lain yang diberikan informasi (tidak dihukum)

Tippee II Pihak lain yang memperoleh informasi orang dalam dari orang dalam secara melawan hukum (dihukum menurut pasal 97 huruf UUPM) Pihak lain yang memperoleh informasi dengan pembatasan) dari orang dalam tidak secara melawan hukum (dihukum menurut pasal 97 huruf b UUPM)

3

Pihak lain yang memperoleh informasi dari orang dalam tanpa melawan hukum ( tidak dihukum karena tidak diatur)

MELAKUKAN

C

Tippee III

1

Pembelian/penjualan efek perusahaan publik (dihukum menurut pasal 95 huruf a UUPM)

1

2

Pembelian/penjualan efek perusahaan lain yang melakukan

D

123

Pihak lain yang memperoleh informasi dari tippee I dan II dikenal dengan secondary tippee (tidak dihukum karena tidak diatur) Perusahaan efek yang memiliki informasi orang dalam, kecuali

transaksi dengan perusahaan terbuka (dihukum menurut pasal 95 huruf b UUPM)

atas perintah nasabah dan tidak memberikan rekomendasi (dihukum menurut pasal 98 UUPM)

3

Mempengaruhi pihak lain (dihukum menurut pasal 96 huruf a UUPM)

4

Memberikan informasi kepada pihak lain yang patut diduga akan melaksanakan perdagangan orang dalam dihukum menurut pasal 96 huruf b UUPM)

Pengaturan yang masih kosong dalam UUPM, terutama mengenai adanya tindakan tippee tersebut akan sangat diperlukan adanya perlindungan hukum untuk para investor dalam mencegah tindakan tippee dalam melakukan perdagangan saham yang tidak fair dengan memanfaatkan informasi rahasia perusahaan tersebut. Perlindungan hukum terhadap para investor dari tindakan tippee tersebut dapat dilakukan dengan 2 bentuk yaitu : 1. Memberikan kepastian hukum melalui peraturan Perundang-undangan. 2. Kepastian hukum melalui penegakan hukumnya.143 ad. 1. kepastian hukum melalui peraturan Perundang-undangan Dengan adanya kepastian hukum melalui peraturan perundang-undangan akan memberikan perlindungan kepada investor untuk mendapatkan informasi yang lengkap,akurat dan benar sehingga investor dapat mengambil keputusan yang benar

143


124

karena didukung oleh informasi yang kuat. Dengan adanya jaminan UUPM yang terbuka maka akan menciptakan kepercayaan dan keinginan dari investor untuk menanamkan modal di pasar modal. Kepastian melalui peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal perlindungan hukum terhadap investor dalam kegiatan pasar modal yaitu UUPM, akan sangat penting dalam melindungi para investor tersebut. Apabila dikaitkan dengan tindakan tippee dalam perdagangan orang dalam maka dilihat masih ada celah bagi para pelaku tippee tersebut. Celah tersebut muncul karena UUPM hanya mengatur pelaku insider trading yang tergolong orang dalam seperti komisaris, direktur pemegang saham dan pegawai perusahaan serta orang-orang luar yang mempunyai hubungan kepercayaan dengan perusahaan tetapi tidak selalu bekerja dalam perusahaan, seperti konsultan, penilai, akuntan atau penasihat hukum perusahaan dan pihak yang bukan termasuk kategori orang dalam yang dikenal dengan tippee yang mana tippee yang diatur adalah tippee yang memperoleh informasi orang dalam dengan melakukan perbuatan melawan hukum. Sedangkan tippee yang memperoleh informasi orang dalam tanpa melakukan perbuatan melawan hukum belum diatur dalam UUPM. Oleh karena itu dengan tidak diaturnya tippee tersebut maka akan sangat diperlukan pengawasan oleh otoritas pasar modal yang Bapepam yang sekarang sudah diganti oleh Otoritas Jasa keuangan dalam pengawasan. Maka dari itu OJK hendaknya lebih banyak melakukan pengawasam terhadap (insider) orang dalam yang memiliki informasi rahasia perusahaan tersebut

125

sehingga dengan adanya pengawasan terhadap orang dalam tersebut maka dapat mencegah bocornya informasi rahasia perusahaan kepada orang-orang yang tidak seharusnya memperoleh informasi rahasia dan tidak dipegunakan untuk kepentingan pribadi dari pihak tersebut. ad. 2. Kepastian hukum melalui penegakan hukumnya Penegakan hukum merupakan alat untuk menghasilkan kepastian dan perlindungan hukum bagi para investor, pemodal atau pihak-pihak lain di pasar modal. Kepastian dan perlindungan hukum menjadi barometer untuk menghasilkan kepercayaan masyarakat sehingga dapat membangun kepercayaan publik terhadap pasar modal itu sendiri. Penegakan hukum dipasar modal Indonesia berjalan seiring dengan perkembangan hukum pasar modal dan peranan otoritas pasar modal serta perangkat sumber daya manusia di dalamnya. Perkembangan hukum pasar modal akan sangat menentukan kualitas penegakan hukum itu sendiri, karena semakin modern perangkat hukum yang ada maka akan semakin mampu untuk mengatur kompleksitas industri pasar modal.144 Penegakan hukum tidak boleh terlepas dari kerangka keadilan, karena tanpa adanya kerangka keadilan, akan menjadi pengahambat bagi perkembangan pasar modal Indonesia. Bagi investor sebaiknya membekali dirinya dengan pemahaman

144


126

yang mencukupi sebelum mengambil keputusan untuk melakukan transaksi efek dalam perdagangan saham.145 Dalam menghadapi praktik insider trading, merupakan kewajiban dari perusahaan dan juga Bapepam (OJK) untuk mencegah praktik insider trading . Hal ini dapat dijalankan dengan upaya sebagai berikut: (1)Kewajiban disclose oleh perusahaan (2)Perlindungan terhadap inside information (3)Keterbukaan tentang perdagangan oleh perusahaan sendiri (4)Membatasi kemungkinan perdagangan oleh orang dalam (5)Tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah insider trading.146 ad 1. Kewajiban disclose oleh perusahaan Kewajiban disclose oleh perusahaan artinya bahwa perusahaan diwajibkan untuk secara terbuka memberikan informasi kepada investor dalam waktu yang bersamaan sehingga investor dapat memperoleh informasi secara merata. ad 2. Perlindungan terhadap inside information Perlindungan terhadap inside information artinya bahwa perusahaan wajib terbuka dalam memberikan informasi kepada investor dan OJK dapat melakukan pengawasan terhadap orang dalam (insider) sebagai pihak yang bekerja dalam perusahaan yang mana memiliki informasi orang dalam sehingga dapat mencegah

145


146


127

bocornya informasi tersebut kepada pihak lain terutama tippee yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi dalam melakukan perdagangan saham. ad 3. Keterbukaan tentang perdagangan oleh perusahaan sendiri Keterbukaan tentang perdagangan oleh perusahaan sendiri artinya adalah setiap akan melakukan kegiatan pasar modal terutama dalam perdagangan saham maka perusahaan wajib melakukan keterbukaan terhadap investor. ad 4. Membatasi kemungkinan perdagangan oleh orang dalam Membatasi kemungkinan perdagangan oleh orang dalam artinya bahwa disini OJK sebagai pengawas pasar modal harus dapat mencegah adanya perdagangan saham yang dilakukan oleh orang dalam sebagai pihak yang pasti memiliki informasi rahasia perusahaan dan membatasi orang dalam tersebut memberikan informasi rahasia perusahaan kapada pihak lain yang dapat digunakan untuk melakukan perdagangan saham. ad 5. Tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah insider trading Tindakan yang dapat dilakukan jika terdapat praktik insider trading artinya disini OJK sebagai pengawas pasar modal harus dapat melakukan pencegahan sebelum terjadi perdagangan saham yang dilakukan oleh orang dalam sebagai pihak yang pasti memiliki informasi rahasia perusahaan dan mencegah orang dalam tersebut memberikan informasi rahasia perusahaan kapada pihak lain yang dapat digunakan untuk melakukan perdagangan saham serta dapat memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku insider trading sesuai dengan UUPM.

128

Kewenangan Bapepam yang sekarang sudah dialihkan ke OJK untuk melakukan penegakan hukum sangat diperlukan dalam melindungi investor dari pelanggaran maupun kejahatan dalam pasar modal. Sebagaimana diatur dalam pasal 100 UUPM, Bapepam berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap UndangUndang Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya. Dalam pasal 3 UUPM No 8 tahun 1995 mengatur kewenangan dan tugas dari Bapepam (OJK) yaitu sebagai lembaga pembina, lembaga pengatur, dan lembaga pengawas. Sedangkan berdasarkan Pasal 4 UUPM Nomor 8 tahun 1995, ketiga kewenangan itu dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Sementara itu, pelaksanaan kewenangan Bapepam (OJK) sebagai lembaga pengawas dapat dilakukan dengan cara yaitu: a. Preventif, yakni dengan menertibkan dan membina pelaku pasar modal dalam bentuk aturan, pedoman, bimbingan, dan pengarahan. b. Represif, yakni dengan menuntaskan kejahatan dibidang pasar modal yang dalam hal ini insider trading dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan penerapan sanksi-sanksi.147

147


129

Dalam organ lembaga pengawas di Pasar Modal menurut UUOJK terdapat

pemisahan kewenangan antara fungsi fungsi pengaturan dan fungsi pengawasan. Fungsi pengaturan atau yang dikenal dengan regulatory body dikepalai oleh Dewan Komisioner, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UUOJK yang merumuskan Tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Dewan Komisioner. Sementara fungsi pengawasan yang dikenal dengan supervisory body dikepalai oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal. Sedangkan Bapepam-LK, dalam rmenjalankan fungsi pengaturan, Bapepam-LK bertugas membuat peraturanperaturan di bidang pasar modal sebagai pedoman bagi seluruh pelaku pasar modal. Sedangkan dalam rangka pengawasan, Bapepam-LK harus mengawasi pelaksanaan peraturan yang telah dibuatnya, dan apabila terdapat pelangaran-pelanggaran baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana, maka Bapepam dapat memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Pasar Modal. Dengan demikian maka fungsi pengaturan dan fungsi pengawasan dilakukan oleh satu lembaga yaitu Bapepam-LK. Dalam pemeriksaan kasus-kasus di Pasar Modal, OJK memiliki dua organ

yakni Direktorat Pemeriksaan yang khusus berwenang memeriksa dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana di Pasar Modal, dan Direktorat Penyidikan yang khusus berwenang melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus yang terdapat unsur tindak pidananya. OJK akan merekrut penyidik dari kepolisian dan kejaksaan untuk memenuhi kewenangan dari Direktorat Penyidikan OJK. Hal ini mengingat bahwa secara kelembagaan OJK berada di luar Pemerintah, sehingga tidak menjadi bagian

130

dari kekuasaan Pemerintah maka tidak ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan OJK yang melakukan penyidikan. Sedangkan Bapepam-LK dalam rangka melaksanakan pemeriksaan kasus-kasus di Pasar Modal, oleh UU Pasar Modal diberikan

juga

kewenangan

untuk

melakukan

penyidikan

selain

fungsi

pemeriksaannya. Pihak yang melakukan penyidikan tersebut adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Bapepam-LK. PPNS tersebut telah diberikan pelatihan sebagai penyidik dan memperoleh sertifikat yang ilmunya juga disetarkan dengan penyidik kepolisian. Untuk itu Bapepam-LK tidak merekrut atau bekerjasama dengan pihak dari kepolisisan atau kejaksaan. Kedudukan Bapepam sebagai pengawas kegiatan pasar modal dalam pelaksanaannya Bapepam telah melakukan tindakan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana yang terjadi di pasar modal termasuk kejahatan yang dikategorikan sebagai Insider Trading. Namun sejauh ini, Bapepam belum pernah dapat menjerat pelaku praktik Insider Trading sampai ke pengadilan. Hal tersebut disebabkan karena Bapepam tidak dapat membuktikan unsur-unsur pidana yang dilanggar. Keberadaan Bapepam tidak membawa kasus insider trading dapat diselesaikan sampai ke tahap penuntutan. Hal ini disebabkan oleh sulitnya Bapepam membuktikan pasal-pasal pidana yang dilanggar. Kemudian dengan adanya OJK penanganan kasus-kasus di Pasar Modal yang berada dalam masa transisi dari Bapepam-LK ke OJK tidak dihentikan atau ditunda penyelesaiannya. Kasus-kasus yang belum diselesaikan oleh Bapepam-LK, sejak kewenangannya dialihkan maka

131

menjadi tanggung jawab OJK untuk dilanjutkan penyelesaiannya. Oleh karena itu dengan pindahnya pegawai Bapepam ke OJK maka pegawai Bapepam yang pindah ke OJK juga menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). PPNS tersebut telah diberikan pelatihan sebagai penyidik dan memperoleh sertifikat yang ilmunya juga disetarkan dengan penyidik kepolisian. Dengan adanya pelatihan sebagai penyidik yang sama dengan kepolisian makan akan lebih menguntungkan dalam melakukan penyidikan karena pegawai Bapepam yang pindah ke OJK sudah mengenal dan mempunyai kemampuan dalam melakukan penyidikan dipasar modal dibandingkan dengan kepolisian yang ditunjuk sebagai PPNS dalam pasal 49 UUOJK. Namun ternyata terjadi kerancuan dalam UU OJK yng mana dengan diambil alihnya wewenang Bapepam sebagai pengawas pasar modal oleh OJK maka pegawai Bapepam otomatis akan pindah ke OJK sehingga pegawai bapepam yang ke OJK tidak menjadi pns karena OJK merupakan lembaga yang independen dan bebas dari pemerintah. Hal ini sesuai dengan Pasal

1 UUOJK yang mengatakan bahwa OJK merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Sedangkan menurut Pasal 49 UUOJK menunjukan pihak-pihak yang dapat melaksanakan tugas tersebut yaitu : 1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi tugas pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

132

2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dapat diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Berdasakan pengertian pasal 1 dan pasal 49 UUOJK maka terdapat Ketidakjelasan dalam hal penyidikan. Dalam Pasal 1 disebut OJK memiliki kewenangan untuk menyidik, artinya pegawai OJK bisa menyidik. Namun, di Pasal 49 Ayat 1 disebut penyidiknya polisi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Oleh karena itu ketidakjelasan dalam hal penyidikan itu rawan untuk menyelesaikan kasus-kasus terkait pidana di industri jasa keuangan khususnya pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK yang mana berdasarkan pasal 8 UUOJK dalam hal melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang: a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini; b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK; d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;

133

e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK; f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu; g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan; h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Berdasarkan pasal 9 UUOJK Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang: a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan; b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif; c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu; e. melakukan penunjukan pengelola statuter;

134

f. menetapkan penggunaan pengelola statuter; g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan h. memberikan dan/atau mencabut : 1. izin usaha; 2. izin orang perseorangan; 3. efektifnya pernyataan pendaftaran; 4. surat tanda terdaftar; 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha; 6. pengesahan; 7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan 8. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan. BAPEPAM merupakan palang pintunya hukum pasar modal. Lembaga ini merupakan benteng sekaligus ujung tombak dalam menegakan hukum pasar modal yang mana sekarang telah diambil alih oleh OJK.148 Maksud penegakan hukum disini adalah memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran hukum di bidang pasar modal yang dilakukan oleh para pelaku

148

loc.cit.

135

pasar modal terkait, baik berupa sanksi administratif, perdata maupun pidana yang berkualifikasi pelanggaran atau kejahatan.149 Penerapan sanksi di pasar modal sangat diperlukan dalam melindungi investor terhadap pelanggaran dan kejahatan dalam pasar modal, namun sebagian besar sanksi adalah sanksi administratif, hal ini menunjukkan dilema yang dihadapi oleh OJK. Penerapan sanksi administratif dapat dilihat sebagai sikap yang kurang tegas terhadap pelanggar peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, terutama yang mengatur tentang sanksi pidana bagi pelanggarnya. Akan tetapi di sisi lain, sanksi administratif dapat dilihat sebagai cara mendapatkan quick win, karena prosesnya cepat dan efisien. Selain menerapkan sanksi administratif, penerapan sanksi pidana dapat dilihat sebagai langkah tegas dan diharapkan dapat menimbulkan efek jera yang tinggi. Namun, jika tingkat keberhasilannya rendah efek jera yang menyertai sanksi pidana menjadi tidak efektif maka penegakan hukum pidana yang dilakukan OJK masih dalam kondisi lemah, hal ini disebabkan berbagai pertimbangan ekonomi dan situasi psikologis pasar, disamping pembuktiannya yang tidak mudah. Dengan kata lain, dalam penegakan hukum pasar modal lebih pada bentuk kebijaksanaan penjatuhan hukuman, sehingga hukum administratiflah yang dianggap paling tepat. OJK adalah lembaga pengawas pasar modal, dalam hal terjadi pelanggaran perundang-undangan pasar modal atau ketentuan di bidang pasar modal lainnya. Oleh

149

loc.cit.

136

karena itu OJK memiliki tangung jawab untuk menegakkan hukum pasar modal dan sebagai penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran tersebut, dan bila memang terbukti akan menetapkan sanksi. Dalam UUPM terdapat tiga macam sanksi yang diterapkan yaitu: 1. Sanksi Administratif yaitu sanksi yang dikenakan oleh Bapepam (OJK) kepada pihak-pihak yang dianggap melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pihak

yang dapat dijatuhkan sanksi adalah pihak yang

memperoleh izin dari Bapepam, pihak yang memperoleh persetujuan dari Bapepam dan pihak yang melakukan pendaftaran kepada Bapepam. Dalam Pasal 102 ayat (2) UUPM, Jenis sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh Bapepam terhadap pelanggaran dipasar modal adalah peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pencabutan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran. Pasal 102 ayat (3) UUPM menyatakan bahwa sanksi administratif diatur oleh peraturan pemerintah, yaitu jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 jo. Peraturan Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995. 2. Sanksi Perdata Pertanggungjawaban secara hukum perdata juga dibebankan kepada pihakpihak tertentu yang berkecimpung di pasar modal. Bahwa setiap pelanggaran yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, apakah atas tindakan dalam hubungannya

137

dengan pasar modal atau bukan, dapat menyebabkan adanya gugatan perdata oleh pihak yang dirugikan terhadap orang yang telah merugikannya. Khusus atas perbuatan-perbuatan hukum yang berhubungan dengan pasar modal, kemungkinan gugatan perdata dapat timbul dengan berdasarkan kepada beberapa alasan yuridis sebagai berikut: a. Klaim berdasarkan kepada adanya pelanggaran perundang-undangan di pasar modal. b. Klaim berdasarkan atas perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUHPerdata). c. Klaim berdasarkan atas tindakan wanprestasi atas suatu perjanjian. 3. Sanksi Pidana Dalam UUPM setiap pihak yang terbukti melakukan tindak pidana di bidang pasar modal akan diberikan sanksi pidana yang diatur pada pasal 103 sampai dengan pasal 110 UUPM.

138

BAB V PENUTUP

5.1 SIMPULAN Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik suatu simpulan sebagai berikut : 1. Tindakan tippee yang berkaitan dengan insider trading tersebut dapat dilakukan secara aktif dilakukan dengan berusaha melakukan perbuatan melawan hukum seperti mengancam, membujuk orang dalam dan mencuri informasi orang dalam tersebut yang sudah diatur dalam pasal 97 ayat 1 UUPM dan pasif dengan tidak berusaha melakukan perbuatan melawan hukum yang belum diatur dalam UUPM. 2. Perlindungan hukum terhadap investor terhadap tindakan tippee berkaitan dengan insider trading dengan memberikan kepastian hukum melalui peraturan perundang-undangan dan kepastian hukum melalui penegakan hukumnya. Kepastian hukum melalui peraturan perundang-undangan untuk tindakan tippee yang aktif berusaha dalam memperoleh informasi orang dalam sudah diatur dalam UUPM. Namun untuk tindakan tippee yang pasif dalam memperoleh informasi orang dalam belum diatur dalam UUPM. Kepastian hukum melalui penegakan hukumnya dilakukan OJK dengan merekrut penyidik dari kepolisian dan ppns dari instansi lain karena secara kelembagaan, pegawai OJK tidak ada yang berstatus sebagai PNS karena 139

berada di luar Pemerintah, sehingga tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah maka tidak ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan OJK yang melakukan penyidikan. Sebagai penyidik dapat melakukan tindakan preventif dengan melakukan pengawasan yang terhadap insider. Tindakan represif dengan melakukan pemeriksaan, penyidikan, dan penerapan sanksi-sanksi terhadap pelaku insider trading. 5.2 SARAN Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan simpulan diatas adalah sebagai berikut : 1. Hendaknya

OJK sejak awal sudah melakukan tindakan intensif dan

preventif untuk mencegah terjadinya insider trading dengan melakukan pengawasan lebih intensif terhadap insider dalam memberikan informasi rahasia perusahaan terhadap tippee. 2. Peraturan perundang-undangan hendaknya lebih menjangkau luas tindakantindakan terhadap pelaku insider trading, misalnya tippee yang tergolong pasif dan sanksi-sanksi yang diterapkan dalam peraturan perundangundangan lebih ditingkatkan sehingga pihak-pihak yang ingin melakukan insider trading dapat dihukum lebih berat.

140

DAFTAR PUSTAKA Buku Aditya Jayantara, Ida Bagus, 2007, Lembaga dan Profesi di Pasar Modal Meliputi Fungsinya, LPPH, Jakarta. Alwi, Iskandar Z., 2003, Pasar Modal Teori dan Aplikasi, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta. Amiruddin dan H. Zainal Aaikin, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Amos, Abraham F., 2004, Legal Opinion, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Anoraga, Pandji dan Piji Pakarti, 2003, Pengantar Pasar Modal, Rineka Cipta, Jakarta. _____________________________, 2006, Pengantar Pasar Modal (Edisi Revisi), PT Rineka Cipta, Jakarta. Anwar, Jusuf, 2008, Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia, P.T Alumni, Bandung. __________, 2008, Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan Dan Motivasi, P.T Alumni, Bandung. Anwar, Saiful, 2004, Sendi-Sendi Hukum Administasi Negara, Glora Madani Press, Jakarta Ashofa, Burhan, 2004, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta. Balfas, Hamud M., 2006, Hukum Pasar Modal Indonesia, PT Tatanusa, Jakarta. Baridwan, Zaki, 2004, Intermediate Accounting, BPFE, Yogyakarta. Campbell, Black Hery, 1999, Black’s Law Dictionary, West Publishing, St. Paul Minesota. Cheeseman, Henry R., 2000, Contemporary Business Law, Third Edition, Prentice Hall, Inc, New Jersey.

141

__________________, 2001, Business Law, Fourth Edition. Prentice Hall, Inc, New Jersey. ___________________, 2003, Contemporary Business and E-Commerce Law, 4/e, Prentice Hall,Inc, New Jersey. Darmadji, Tjiptono dan Hendy M. Fakhruddin, 2001, Pasar Modal di Indonesia, Pendekatan Tanya Jawab, edisi pertama, Salemba Empat, Jakarta. Dewi, Alexandra Indriyanti, 2008, Etika Dan Hukum Kesehatan, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta. Elias, Stephen, 2009, Legal Research How to Find & Understand the Law, Free Legal Update at Nolo.com, USA. Emirzon, Joni, 2000, Hukum Bisnis Indonesia, Prenhalindo, Jakarta. Fakhrudin, Hendy M., 2008, Istilah Pasar Modal, PT Elex Media Komputindo, Jakarta. Fuady, Munir, 2001, Pasar Modal Modern: Tinjauan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung. Gede Ary Suta, I Putu, 2000, Menuju Pasar Modal Modern, Yayasan Sad Satria Bhakti, Jakarta. Gijssel, Jan dan Van Hoecke, 2000, Apa teori Hukum itu?, terjemahan Bactiar Ibrahim, Malang. Harahap, Sofyan Syafri, 2000, Sistem Pengawasan Manajemen, Pustaka Quantum, Jakarta. Harefa, Andrias, 2002, Pasar Modal dan Transaksi Saham, Rubrik EUREKA/Edukasi dan Ulasan Perencanaan Keuangan/Redaksi Sinar Harapan, Jakarta. Hart, H.L.A., 2013, Konsep hukum, cet, V, terjemahan M. Khozim, Nusa Media, Bandung. Hendrik, Budi Untung, 2010, Hukum Investasi, Sinar Grafika, Jakarta. H.M, Jogiyanto, 2003, Teori Portofolio dan Analisis Investasi, BPFE, Yogyakarta.

142

Husnan, Suad, 2003, Dasar-Dasar Teori Fortofolio dan Analisis Sekuritas, UPP AMPYKPN, Yogyakarta. Ibrahim, Johannes dan Lindawaty Sewu, 2003, Hukum Bisnis (Dalam Persepsi Manusia Modern), Refika Aditama, Bandung. Ibrahim, Johnny, 2005, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Surabaya. Irsan Nasarudin M., dan Indra Surya, 2004, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Kencana, Jakarta. Kaelan, 2005, Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat (Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni), Paradigma, Yogyakarta. Kasmir, 2004, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Kie, Tan Thong, 2000, Studi Notariat: Serba Serbi Praktek Notaris, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta. Kismono, Gugup, 2001, Bisnis Pengantar, BPFE , Yogyakarta. Mamudji, Sri, Dkk., 2005, Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. Manan, H. Abdul, 2005, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Kencana, Jakarta. ______________, 2009, Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah Indonesia, Kencana, Jakarta. Manurung, Alder Hayman, 2004, Strategi Memenangkan Tramsaksi Saham di Bursa, Elex Media Komputindo, Jakarta. Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta. Megarita, 2007, Perlindungan Hukum Terhadap Saham Yang Digadaikan, USU Press, Medan. Nasution, Bismar, 2001, Keterbukaan dalam Pasar Modal, cetakan pertama, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

143

Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Tesis Dan Penulisan Tesis, 2013, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum. Rahardjo, Satjipto, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung. ______________, 2009, Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis), Genta Publishing, Yogyakarta. Rokhmatussa’dyah, Ana dan Suratman, 2009, Hukum Investasi & Pasar Modal, Sinar Grafika, Malang. Rusdin, 2006, Pasar Modal, Alfabet, Bandung. Salam, Moch. Faisal, 2007, Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional Dan Internasional, Mandar Maju, Bandung. Saliman, Abdul R., 2005, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus), Kencana, Jakarta. Salim H. & Erlies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi, PT Raja Grafindo, Jakarta. Salman, H.R. Otje, dan Anton P. Susanto, 2004, Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali), PT Refika Aditama, Bandung. Sari, Elsi Kartika dan Advendi simangunsong, 2007, Hukum Dalam Ekonomi, Grasindo, Jakarta. Silondae, Arus Akbar dan Wirawan B. Ilyas, 2011, Pokok-Pokok Hukum Bisnis, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. Situmorang, M. Paulus, 2008, Pengantar Pasar Modal, Mitra Wacana Media, Jakarta. Soeroso, R., 2007, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. Sudarma Sumardi, Putu, 2008, Pengantar Hukum Investasi, Pustaka Sutra, Denpasar. Sunariyah, 2000, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, UPP AMP YKPN, Jakarta. Suryabrata, Sumadi, 2004, Metodologi Penelitian, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

144

Sutedi, Adrian, 2009, Segi-Segi Hukum Pasar Modal, Ghalia Indonesia, Jakarta. Syamsudin, M., 2007, Operasionalisasi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Tandelilin, Eduardus, 2001, Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio, BPFE, Yogyakarta. Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, 2009, Hukum Pasar Modal Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. Tumanggor, M. S, 2007, Lembaga Profesi di Pasar Modal, LPPH, Jakarta. Tunggal, Iman Sjahputra, 2000, Tanya-Jawab Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia, Harvarindo, Jakarta. Watt, Robert, 2001, Concise Legal Research. The Federation Press, Leinchrdt, NSW. Widjaja, Gunawan 2004, Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis, Prenada Media, Jakarta. Yuhasarie, Emmy, 2004, Prosiding-Kredit Sindikasi dan Restrukturisasi, Jakarta Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta. Yulfasni, 2005, Hukum Pasar Modal, Badan Penerbit Iblam, Jakarta.

Jurnal / Majalah Ilmiah Palayukan, Tandi Pada, 2013, Analisis Terhadap Larangan Praktik Insider Trading di Pasar Modal, USU Law Journal, Vol.II. No.2. Internet Http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/05/13/05354014/Rajaratnam.Bersalah, Diakses 20 September 2014. Http://insider-trading-dalam-transaksi-efek.html, Diakses 9 Februari 2015. Http://rusydiyanuar.multiply.com/journal?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal, Diakses 23 Februari 2015. Http://www.scribd.com/doc/48140609/Tentang-Insider-Trading, Diakses 29 Januari 2015.

145

Www.Buku-Insider-Trading-Kejahatan-Bisnis-Di-Pasar-Modal-Indonesia.htm, Diakses 22 Februari 2015. Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253). Peraturan Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27) . Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 87). UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33). UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64). UU No. 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111).

146

LAMPIRAN

147

UU NO 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL BAB XI PENIPUAN, MANIPULASI PASAR, DAN PERDAGANGAN ORANG DALAM

Pasal 95 Orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas Efek : a. Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; atau b. perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan. Pasal 96 Orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilarang : a. mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek dimaksud; atau b. memberi informasi orang dalam kepada Pihak mana pun yang patut diduganya dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek. Pasal 97 (1) Setiap Pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dari orang dalam secara melawan hukum dan kemudian memperolehnya dikenakan larangan yang sama dengan larangan yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96. (2) Setiap Pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dan kemudian memperolehnya tanpa melawan hukum tidak dikenakan larangan yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96, sepanjang informasi tersebut disediakan oleh Emiten atau Perusahaan Publik tanpa pembatasan.

148

Pasal 98 Perusahaan Efek yang memiliki informasi orang dalam mengenai Emiten atau Perusahaan Publik dilarang melakukan transaksi Efek Emiten atau Perusahaan Publik tersebut, kecuali apabila : a. transaksi tersebut dilakukan bukan atas tanggungannya sendiri, tetapi atas perintah nasabahnya; dan b. Perusahaan Efek tersebut tidak memberikan rekomendasi kepada nasabahnya mengenai Efek yang bersangkutan. Pasal 99 Bapepam dapat menetapkan transaksi Efek yang tidak termasuk transaksi Efek yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96. Pasal 104 Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

PENJELASAN Pasal 95 Yang dimaksud dengan “orang dalam” dalam Pasal ini adalah : a. komisaris, direktur, atau pegawai Emiten atau Perusahaan Publik; b. pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik; c. orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Emiten atau Perusahaan Publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau d. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c di atas.

149

Yang dimaksud dengan “kedudukan” dalam penjelasan huruf c ini adalah jabatan pada lembaga, institusi, atau badan pemerintah. Yang dimaksud dengan “hubungan usaha” dalam penjelasan huruf c ini adalah hubungan kerja atau kemitraan dalam kegiatan usaha, antara lain hubungan nasabah, pemasok, kontraktor, pelanggan, dan kreditur. Yang dimaksud dengan “informasi orang dalam” dalam penjelasan huruf c adalah Informasi Material yang dimiliki oleh orang dalam yang belum tersedia untuk umum. Sebagai contoh penjelasan huruf d adalah Tuan A berhenti sebagai direktur pada tanggal 1 Januari. Namun demikian Tuan A masih dianggap sebagai orang dalam sampai dengan tanggal 30 Juni pada tahun yang bersangkutan. Huruf a Larangan bagi orang dalam untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan didasarkan atas pertimbangan bahwa kedudukan orang dalam seharusnya mendahulukan kepentingan Emiten, Perusahaan Publik, atau pemegang saham secara keseluruhan termasuk di dalamnya untuk tidak menggunakan informasi orang dalam untuk kepentingan diri sendiri atau Pihak lain. Huruf b Di samping larangan tersebut dalam huruf a, orang dalam dari suatu Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan transaksi dengan perusahaan lain juga dikenakan larangan untuk melakukan transaksi atas Efek dari perusahaan lain tersebut, meskipun yang bersangkutan bukan orang dalam dari perusahaan lain tersebut. Hal ini karena informasi mengenai perusahaan lain tersebut lazimnya diperoleh karena kedudukannya pada Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan transaksi dengan perusahaan lain tersebut. Yang dimaksud dengan “transaksi” dalam huruf ini adalah semua bentuk transaksi yang terjadi antara Emiten atau Perusahaan Publik dan perusahaan lain, termasuk

150

transaksi atas Efek perusahaan lain tersebut yang dilakukan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan. Pasal 96 Orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilarang mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian dan atau penjualan atas Efek dari Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan, walaupun orang dalam dimaksud tidak memberikan informasi orang dalam kepada Pihak lain, karena hal ini dapat mendorong Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan Efek berdasarkan informasi orang dalam. Selain itu, orang dalam dilarang memberikan informasi orang dalam kepada Pihak lain yang diduga akan menggunakan informasi tersebut untuk melakukan pembelian dan atau penjualan Efek. Dengan demikian, orang dalam mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam menyebarkan informasi agar informasi tersebut tidak disalahgunakan oleh Pihak yang menerima informasi tersebut untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek. Pasal 97 Ayat (1) Setiap Pihak yang dengan sengaja berusaha secara melawan hukum untuk memperoleh dan pada akhirnya memperoleh informasi orang dalam mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, juga dikenakan larangan yang sama seperti yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96. Artinya, mereka dilarang untuk melakukan transaksi atas Efek yang bersangkutan, serta dilarang mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian dan atau penjualan atas Efek tersebut atau memberikan informasi orang dalam tersebut kepada Pihak lain yang patut diduga akan menggunakan informasi tersebut untuk melakukan pembelian dan penjualan Efek. Sebagai contoh perbuatan melawan hukum, antara lain : a. berusaha memperoleh informasi orang dalam dengan cara mencuri;

151

b. berusaha memperoleh informasi orang dalam dengan cara membujuk orang dalam; dan c. berusaha memperoleh informasi orang dalam dengan cara kekerasan atau ancaman. Ayat (2) Sebagai contoh, apabila seseorang yang bukan orang dalam meminta informasi dari Emiten atau Perusahaan Publik dan kemudian memperolehnya dengan mudah tanpa pembatasan, orang tersebut tidak dikenakan larangan yang berlaku bagi orang dalam. Namun, apabila pemberian informasi orang dalam disertai dengan persyaratan untuk merahasiakannya atau persyaratan lain yang bersifat pembatasan, terhadap Pihak yang memperoleh informasi orang dalam berlaku larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96. Pasal 98 Ketentuan Pasal ini memberi kemungkinan Perusahaan Efek untuk melakukan transaksi Efek semata-mata untuk kepentingan nasabahnya karena salah satu kegiatan Perusahaan Efek adalah sebagai Perantara Pedagang Efek yang wajib melayani nasabahnya dengan sebaik-baiknya. Dalam melaksanakan transaksi Efek dimaksud, Perusahaan Efek tidak memberikan rekomendasi apa pun kepada nasabahnya tersebut. Apabila larangan dalam Pasal ini dilanggar, Perusahaan Efek melanggar ketentuan orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96. Pasal 99 Transaksi Efek tertentu yang tidak termasuk dalam transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96 ditetapkan dengan peraturan Bapepam. Sebagai contoh, transaksi Efek tertentusebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah transaksi Efek antar orang dalam.

152

UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Pasal 27 ayat (2) OJK dapat mempekerjakan pegawai negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XI PENYIDIKAN Pasal 49 (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dapat diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

153

a. menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan; b. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan; c. melakukan penelitian terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;

d. memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan; e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan; f. melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan; g. meminta data, dokumen, atau alat bukti lain, baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi; h. dalam keadaan tertentu meminta kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap orang yang diduga telah melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. meminta bantuan aparat penegak hukum lain; j. meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

154

k. memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan; l. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan; dan m. menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.

PENJELASAN Pasal 27 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pejabat dan pegawai OJK” adalah pejabat dan pegawai baik tetap maupun dipekerjakan. Pejabat OJK merupakan pejabat struktural ataupun fungsional di lingkungan OJK antara lain deputi komisioner, direktur, dan pejabat di bawahnya. Ayat (2) Untuk mengefektifkan tugas dan wewenangnya, OJK dapat mempekerjakan pegawai negeri dari instansi lain atau dengan status lainnya. Pegawai negeri yang bekerja pada OJK dapat berstatus dipekerjakan atau status lainnya dalam rangka menunjang kewenangan OJK di bidang pemeriksaan, penyidikan, atau tugas-tugas yang bersifat khusus. Pegawai negeri tersebut antara lain berasal dari pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan/atau Pejabat Penyidik Kepolisian. Hak dan kewajiban pegawai negeri tersebut disetarakan dengan hak dan kewajiban pegawai OJK. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “kepegawaian” mencakup antara lain pengangkatan, kepangkatan, jenjang karier, sistem remunerasi, pemberhentian, usia pensiun, tata cara mempekerjakan pegawai negeri, serta hak dan kewajiban lain pejabat dan pegawai OJK

155

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR TERHADAP TINDAKAN TIPPEE YANG MELAKUKAN INSIDER TRADING DALAM PERDAGANGAN SAHAM

Recommend Documents