Kredit Pajak Luar Negeri

Pajak Penghasilan Pasal 24 Kredit Pajak Luar Negeri

Penggabungan Penghasilan yang Berasal dari Luar Negeri Penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan Penghasilan berupa dividen, dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut Penghasilan lainnya, dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut Kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabungkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak di Indonesia.

Mekanisme Pengkreditan PPh yang Dibayar di Luar Negeri Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di Luar Negeri dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang di Indonesia. Pengkreditan PPh yang dibayar di Luar Negeri (PPh Pasal 24) dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia. Jumlah PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan maksimum sebesar jumlah yang lebih rendah di antara PPh yang dibayar atau terutang di Luar Negeri dan jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri dan seluruh Penghasilan Kena Pajak, atau maksimum sebesar PPh yang terutang atas seluruh Penghasilan Kena Pajak dalam hal di dalam negeri mengalami kerugian (Penghasilan dari LN lebih besar dari jumlah Penghasilan Kena Pajak).

Mekanisme Pengkreditan PPh yang Dibayar di Luar Negeri Apabila penghasilan dari luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan PPh Pasal 24 dilakukan untuk masing-masing negara. Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dikenakan PPh Final (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008) dan/atau penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri (Pasal 8 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008) tidak dapat digabungkan dengan penghasilan lainnya, baik yang diperoleh dari Dalam Negeri maupun dari Luar Negeri.

Mekanisme Pengkreditan PPh yang Dibayar di Luar Negeri Dalam hal jumlah PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri melebihi PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan, kelebihan tersebut tidak dapat diperhitungkan di tahun berikutnya, tidak boleh dibebankan sebagai biaya, dan tidak dapat direstitusi. Untuk melaksanakan pengkreditan PPh Luar Negeri, wajib pajak wajib menyampaikan permohonan ke KPP bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh, dilampiri dengan: - Laporan Keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri - Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar negeri - Dokumen pembayaran PPh di luar negeri. Atas permohonan wajib pajak, Kepala KPP dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian lampiran-lampiran di atas, karena alasan-alasan di luar kekuasaan wajib pajak.

Mekanisme Pengkreditan PPh yang Dibayar di Luar Negeri Dalam hal terjadi perubahan besarnya penghasilan yang berasal dari luar negeri, wajib pajak harus melakukan pembetulan SPT Tahunan yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut.  Apabila karena pembetulan SPT tersebut menyebabkan PPh kurang dibayar, maka atas kekurangan bayar tersebut tidak dikenakan sanksi bunga.  Apabila karena pembetulan SPT tersebut menyebabkan lebih bayar, maka atas kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya

Rumus Umum Kredit Pajak Maksimum Penghasilan Luar Negeri  x PPh mnrt Peraturan di Indonesia Penghasilan Kena Pajak

Contoh 1 PT A berkedudukan di Indonesia pada tahun 2009 memperoleh penghasilan sebagai berikut:

Negara Dalam Negeri Malaysia Total penghasilan

Laba (rugi)

Pajak terutang di negara sumber

Rp80.000.000 20.000.000 Rp100.000.000

Rp6.000.000

Contoh 1 PPh menurut peraturan di Indonesia 28% x Rp100.000.000 = Rp28.000.000 Kredit Pajak Maksimum di Malaysia: = (20.000.000/100.000.000) x Rp28.000.000 = Rp5.600.000

Contoh 1 Negara Malaysia

Kredit Pajak Pajak terutang di Maksimum negara sumber Rp5.600.000 Rp6.000.000

Pajak yang masih harus dibayar di Indonesia = Rp28.000.000 – Rp5.600.000 = Rp22.400.000

Contoh 2 PT B berkedudukan di Indonesia pada tahun 2009 memperoleh penghasilan sebagai berikut:

Negara Dalam Negeri

Laba (rugi)

Pajak terutang di negara sumber

Rp70.000.000

Brunei

30.000.000

Rp9.000.000

Singapura

50.000.000

Rp10.000.000

Total penghasilan

Rp150.000.000

Contoh 2 PPh menurut peraturan di Indonesia 28% x Rp150.000.000 = Rp42.000.000

Contoh 2 Kredit Pajak Maksimum: Brunei = (Rp30.000.000/150.000.000)x Rp42.000.000 = Rp8.400.000 Singapura = (Rp50.000.000/150.000.000)x Rp42.000.000 = Rp14.000.000

Contoh 2 Negara Brunei

Kredit Pajak Pajak terutang di Maksimum negara sumber Rp8.400.000 Rp9.000.000

Singapura

Rp14.000.000

Rp10.000.000

Pajak yang masih harus dibayar di Indonesia = Rp42.000.000 – Rp8.400.000 – Rp10.000.000 = Rp23.600.000

Contoh 3 PT C berkedudukan di Indonesia pada tahun 2009 memperoleh penghasilan sebagai berikut:

Negara Dalam Negeri Brunei Singapura Total penghasilan

Laba (rugi)

Pajak terutang di negara sumber

Rp70.000.000 (30.000.000) 50.000.000 Rp120.000.000

Rp5.000.000

Contoh 3 PPh menurut peraturan di Indonesia 28% x Rp120.000.000 = Rp33.600.000

Contoh 3 Kredit Pajak Maksimum: Singapura = (Rp50.000.000/Rp120.000.000) x Rp33.600.000 = Rp14.000.000

Contoh 3 Negara Singapura

Kredit Pajak Pajak terutang di Maksimum negara sumber Rp14.000.000 Rp5.000.000

Pajak yang masih harus dibayar di Indonesia = Rp33.600.000 - Rp5.000.000 = Rp28.600.000

Contoh 4 PT D berkedudukan di Indonesia pada tahun 2009 memperoleh penghasilan sebagai berikut:

Negara Dalam Negeri

Laba (rugi)

Pajak terutang di negara sumber

(Rp10.000.000)

Brunei

30.000.000

Rp9.000.000

Singapura

50.000.000

Rp15.000.000

Total penghasilan

Rp70.000.000

Contoh 4 PPh menurut peraturan di Indonesia 28% x Rp70.000.000 = Rp19.600.000

Contoh 4 Kredit Pajak Maksimum: Brunei = (30.000.000/70.000.000) x Rp19.600.000 = Rp8.400.000 Singapura = (50.000.000/70.000.000) x Rp19.600.000 = Rp14.000.000

Contoh 4 Negara Brunei Singapura

Kredit Pajak Maksimum

Pajak terutang di negara sumber Rp8.400.000 Rp9.000.000

Rp14.000.000

Rp15.000.000

Pajak yang masih harus dibayar di Indonesia = Rp19.600.000–Rp8.400.000–Rp14.000.000 = -Rp2.800.000

NIHIL

Contoh 5 Bp Edi (K/2) berkedudukan di Indonesia pada tahun 2009 memperoleh penghasilan sebagai berikut:

Negara Dalam Negeri Malaysia Total penghasilan

Laba (rugi)

Pajak terutang di negara sumber

Rp80.000.000 20.000.000 Rp100.000.000

Rp6.000.000

Contoh 5 Penghasilan neto (-) PTKP PKP

Rp100.000.000 19.800.000 80.200.000

PPh menurut peraturan di Indonesia 5% x Rp50.000.000 = Rp2.500.000 15%x Rp30.200.000 = Rp4.530.000 Rp7.030.000

Contoh 5 Kredit Pajak Maksimum di Malaysia = (20.000.000/80.200.000) x Rp7.030.000 = Rp1.753.117

Contoh 5 Negara Malaysia

Kredit Pajak Pajak terutang di Maksimum negara sumber Rp1.753.117 Rp6.000.000

Pajak yang masih harus dibayar di Indonesia = Rp7.030.000 – Rp1.753.117 = Rp5.276.883