KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PEGAWAI NEGERI DI BANK RAKYAT INDONESIA CABANG KARANGANYAR Oleh : Nita Putri Yadiarsih NIM. 12100055 Universitas Slamet Riyadi Surakarta ABSTRAK Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri di Bank Rakyat Indonesia Cabang Karanganyar dan mengetahui hambatan yang timbul dan cara penyelesaiannya. Peneliti mengambil lokasi penelitian di kantor BRI Cabang Karanganyar. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk menggambarkan tentang gejala yang timbul dalam masyarakat berkaitan dengan perjanjian kredit di BRI Cabang Karanganyar yang kemudian akan dianalisis untuk diambil kesimpulan. Jenis penelitian yaitu yuridis sosiologi. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu data dikumpulkan diklasifikasikan sesuai dengan teori dan diambil kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan Bank Rakyat Indonesia Cabang Karanganyar dalam melaksanakan perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri dilakukan melalui empat tahap. Keempat tahapan tersebut, yaitu: tahap permohonan kredit, tahap pemeriksaan pengajuan kredit, tahap keputusan permohonan kredit, dan tahap pencairan kredit. Semua tahap tersebut harus dilalui dengan benar. Adapun syarat yang paling utama dalam pelaksanaan kredit PNS adalah adanya lampiran berupa pengantar dari instansi tempat PNS bekerja, identitas pemohon, identitas suami istri dan jaminan berupa SK PNS tahap demi tahap yang merupakan proses pelaksanaan jaminan dengan SK PNS harus dilalui agar dikedua belah pihak, baik kreditur maupun debitur dapat memperkecil resiko masing-masing perjanjian kredit PNS yang disepakati kedua belah pihak menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Hambatan dalam pelaksanaan kredit sangat jarang terjadi, karena gaji pegawai negeri dari debitur sudah dikirim langsung lewat ATM. Apabila pegawai negeri selaku calon debitur belum mempunyai rekening BRI, maka pihak calon debitur tersebut diwajibkan untuk membuat rekening BRI terlebih dahulu. Apabila tidak bersedia membuat rekening BRI, maka pinjaman yang diajukan tidak dicairkan, yang berarti perjanjian kredit tidak dilanjutkan lagi atau dibatalkan. Kata kunci : Kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri dan Bank Rakyat Indonesia Cabang Karanganyar PENDAHULUAN Istilah perjanjian kredit dikemukan di dalam intruksi pemerintah yang ditujukan pada masyarakat Bank 1, istilah kredit itu sudah dikenal oleh masyarakat, pedagang, baik pedagang
1
Mariam Darus Badrulzaman. 1991. Perjanjian Kredit Bank, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 21
besar, menengah, atau kecil serta petani dan nelayan, sehingga istilah kredit sudah dikenal lama oleh mereka baik berada di pedalaman maupun di perkotaan. Bagi masyarakat pedagang ini, kredit diartikan sebagai pinjaman uang 2. Kredit diberikan oleh lembaga Perbankan didasarkan atas rasa percaya bahwa debitur (pemberi kredit) akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak, yaitu antara kreditur (penerima kredit) yang dalam hal ini adalah pihak Bank dan debitur yang dalam hal ini adalah orang yang biasa berarti individu atau badan hukum 3.. Lembaga Perbankan di dalam memberikan pelayanan kredit bagi mayarakat yang memerlukannya, tentunya selalu berusaha untuk memberikan pelayanan Perbankan yang sebaik-baiknya kepada nasabahnya. Termasuk PT Bank Rakyat Cabang Karanganyar yang mempunyai komitmen yang tinggi dalam bidang perkreditan. Kredit bagi Pegawai Negeri memegang peranan penting sebagai penggerak utama roda pembangunan sejalan dengan peranan pembangunan dibidang lainnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tersebut, karena pegawai negeri juga merupakan manusia yang merupakan makhluk, oleh karena itu manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya yang beraneka ragam dan selalu meningkat, sedangkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan itu terbatas, sehingga atas dasar inilah seseorang memerlukan kredit untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam hal ini Bank diberikan kuasa untuk memotong gaji jika krediturnya seorang pegawai negeri sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya dalam perjanjian. Sehingga pelunasan kredit dilakukan pemotongan gaji tiap bulan, pemotongan tersebut dilakukan oleh bendahara gaji tersebut bekerja akan tetapi masih saja terjadi kredit macet. 2 3
Ibid. Hal. 213 Ibid. Hal. 214
Kredit macet tersebut terjadi dikarenakan beberapa persoalan seperti: meninggalnya pegawai negeri, dipecatnya seorang pegawai negeri, dimutasinya dan pegawai negeri faktor lainnya diantaranya penerima angsuran tidak memasukkan dalam buku angsuran. Hal inilah yang sering mengganggu arus keuangan yang ada di dalam dengan cara lembaga Perbankan yang pada akhirnya dapat berdampak pada terhambatnya proses pembangunan itu sendiri. Upaya mengurangi resiko tersebut diperlukan adanya suatu jaminan emberian kredit, yang dalam hal ini jaminan kredit menggunakan SK atau Surat Keputusan pegawai negeri, serta diperlukan pula adanya asuransi hal ini diperlukan untuk menanggulangi jika terjadi musibah yaitu meninggalnya seorang pegawai negeri dengan demikian jika pegawai negeri tersebut meninggal dunia pelunasaan terhadap hutang-hutangnya di bank dilakukan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 1.
Bagaimanakah pelaksanaan kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri di Bank Rakyat Indonesia Cabang Karanganyar ?
2.
Hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam pelaksanaan kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri dan bagaimana cara penyelesaiannya?
Tujuan yang hendak dicapai peneliti dari penelitian ini adalah: a.
Untuk mengetahui pelaksanaan kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri di Bank Rakyat Indonesia Cabang Karanganyar.
b.
Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri dan cara penyelesaiannya.
TINJAUAN PUSTAKA Tinjauan tentang Perjanjian Menurut Pasal 13 KUH Perdata, “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. 4 Sementara para Sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan tersebut tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena hanya mengenai perjanjian sepihak saja dan dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal yang mengenai janji kawin, yaitu perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, tetapi bersifat istimewa karena diatur dalam ketentuan-ketentuan tersendiri sehingga Buku III KUH Perdata secara langsung tidak berlaku terhadapnya. Juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan. 5 R.Subekti mengemukakan perjanjian adalah “suatu peritiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”. 6 Menurut salim HS, perjanjian adalah “hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukumyang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya”. 7 Syarat sahnya perjanjian syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengemukakan empat syarat, yaitu : a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak. b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. c. Adanya suatu hal tertentu. 4
Sudarsono. 2007 Kamus Hukum, Jakarta : Rineka Cipt. Hal 363. Mariam Darus. 2005, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung : PT. Alumni, Hal 89. 6 R.Subekti. 2002. Hukum Perjanjian. Jakarta : Intermasa. Hal.1. 7 Salim MS. 2008. Hukum Kontrak, Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak, Jakarta : Sinar Grafika. Hal. 27. 5
d. Adanya sebab halal. Kedua syarat yang pertama disebut syarat subyektif karena kedua syarat tersebut mengenai subyek perjanjian sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian. Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut: 8 a.
Perjanjian Timbal Balik Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual beli.
b.
Perjanjian Cuma-Cuma Perjanjian Cuma-Cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah.
c.
Perjanjian Atas Beban Perjanjian atas beban adalah perjanjian, dimana prestasi dari pihak yang satu merupakan kontra prestasi dari pihak lain, dan diantara kedua prestasi itu hubungannya menurut hukum.
d.
Perjanjian Bernama Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undangundang berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian ini diatur dalam Bab V sampai Bab XVIII KUH Perdata.
e.
Perjanjian tidak Bernama Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi terdapat dalam masyarakat. Perjanjian ini seperti perjanjian
8
Mariam Darus. 2001. kompilasi Hukum Perikatan, Bandung : Citra Aditya bakti, Hal.69
pemasaran, perjanjian kerja sama. Di dalam prakteknya, perjanjian ini lahir adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak mengadakan perjanjian. f.
Perjanjian Obligatoir Perjanjian Obligatoir adalah perjanjian dimana pihak-pihak sepakat mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain perjanjian yang menimbulkan perikatan.
g.
Perjanjian Kebendaan Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang telah menyerahkan haknya atas suatu benda kepada pihak lain, yang membebankan kewajiban pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain.
h.
Perjanjian Konsensual Perjanjian konsensual adalah perjanjian dimana antara kedua belah pihak tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan.
i.
Perjanjian Riil Di dalam KUH Perdata ada juga perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang. Perjanjian ini dinamakan perjanjian riil. Misalnya perjanjian penitipan barang, pinjam pakai.
j.
Perjanjian Liberatoir Perjanjian liberatoir adalah perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada. Misalnya perjanjian pembebasan hutang .
k.
Perjanjian Pembuktian Perjanjian pembuktian adalah perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku dilakukan mereka.
l.
Perjanjian Untung-untungan Perjanjian untung-untungan adalah perjanjian yang objeknya ditentukan kemudian. Misalnya perjanjian asuransi.
m. Perjanjian Publik Perjanjian publik adalah perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah dan pihak lainnya adalah swasta. Misalnya Perjanjian Ikatan Dinas dan pengadaan barang pemerintah. n.
Perjanjian Campuran Perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian. Misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa-menyewa) tetapi menyajikan pula makanan ( jual-beli) dan juga memberikan pelayanan.
Menurut M. Yahya Harahap, pengetian umum tentang wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunyaatau dilakukan tidak menurut selayaknya. Kalau begitu seorang debitur disebut dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga “terlambat” dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut “sepatut atau selayaknya”. 9 Wanprestasi atau cidera janji ada kalau seseorang debitur tidak dapat melakukan prestasi adalah diluar kesalahan,atau dengan kata lain debitur tidak dapat membuktikan adanya overmachi, jadi kesalahan debitur wanprestasi dapat timbul dari dua hal : a.
Kesengajaan, maksudnya perbuatan itu memang diketahui atau dikehendaki oleh debitur, sehingga memungkinkandibatalkannya suatu perjanjian.
b.
Kelalaian, maksudnya debitur tidak mengetahui adanya kemungkinan bahwa akibat akan timbul.
Kedua hal tersebut menimbulkan akibat berbeda dimana dalam adanya kesengajaan debitur, maka debitur harus lebih banyakmengganti kerugian daripada hal adanya kelalaian.
9
Yahya Harahap, M. 1991, Segi Hukum Perjanjian, Yogyakarta : Liberty.
Dalam Pasal 1381 KUH Perdata menyebutkan tentang cara berakhirnya suatu perikatan, yaitu : a. Pembayaran. b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. c. Karenan pembaharuan hutang. d. Karena perjumpaan hutang atau kompensasi. e. Karena percampuran hutang. f. Karena pembebasan hutang. g. Karena musnanya barang yang terhutang. h. Karena kebatalan dan pembatalan. i. Karena berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab kesatu buku ini. j. Karena lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil berupa jaminan tertentu atau sekelompok benda tertentu, tetapi tidak mempunyai sifat hak jaminan kebendaan. Hak-hak jaminan diatur dalam Buku II dan hak-hak yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah hak-hak kekayaan, hak-hak yang mempunyai nilai ekonomis, dan bisa atau laku diperjual-belikan,sedangkan ijasah, Surat Keputusan maupun Surat pensiun bersifat sangat pribadi, sehingga sangat sulit untuk dimasukkan dalam kelompok jaminan kebendaan. Benda jaminan seperti itu bagi orang lain tidak mempunyai nilai ekonomis dan tidak dapat dieksekusi, sesekali demikian kita tidak bisa mengingkari adanya jaminan seperti itu dalam praktek dan karena disana ada diperjanjikan suatu benda tertentu sebagai jaminan khusus, maka kalau kita mau memasukkannya dalam kelompok hak jaminan kebendaan, kita harus sadar, bahwa benda-benda yang demikian mempunyai ciri yang menyimpang dari ciri hak
jaminan kebendaan pada umumnya, yaitu sifat bisa dieksekusi, sifat yang memungkinkan benda itu untuk dijual dan mendapatkan pembeli. Walaupun ijasah, Surat Keputusan maupun surat pensiun berkaitan erat sekali dengan pemiliknya, sehingga bagi orang lain tidak mempunyai arti ekonomis, namun demikian harus kita akui, bahwa kreditur yang memegang Surat Keputusan tersebut sebagai jaminan mempunyai kedudukan yang lebih baik daripada kreditur biasa tanpa jaminan khusus seperti itu, karena ia mempunyai sarana penekan secara psikologis yang memberikan kepadanya kemungkinan yang lebih besar untuk mendapat pelunasan dengan lebih mudah dan lebih dahulu daripada kreditur konkuren yang lain. Kedudukannya mirip dengan kreditur dengan hak retensi. Bedanya, kreditur dengan hak retensi haknya untuk menahan benda debitur diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan disini diperjanjikan. Tinjauan Mengenai Perbankan Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan maupun Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa pengertian Perbankan pada pokoknya sama, hanya bedanya pada Undang-Undang No.7 Tahun 1992 menghilangkan kedudukannya lembaga keuangan dan diganti dengan badan usaha. Pengertian Perbankan dalam Pasal 1 ayat (a) Undang-Undang No.14 Tahun 1967, menyebutkan bahwa “Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah pemberi kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang”. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1992, menyebutkan bahwa “Bank adalah badan
usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Tinjauan tentang Jaminan Menurut Hartono Hadi Saputro, jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. 10 Berdasarkan pengertian diatas, jaminan selalu merupakan benda yang diserahkan kepada kreditur. Selain itu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak memandang jaminan dalam arti materiil saja tetapi pengertiannya lebih luas lagi. Dalam penjelasannya Undang-Undang ini mengartikan bahwa jaminan sebagai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutang-hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Keyakinan tersebut diperoleh setalah pihak kreditur melakukan penilaian yang seksama terhadap kredibilitas, modal, besarnya agunan, dan proyeksi usahanya. Pasal 1311 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi: “Segala
kebendaan
siberutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Jaminan kredit sangat diperlukan dalam pemberian kredit untuk menghindari resiko debitur tidak melunasi kreditnya. Selain jaminan berupa keyakinan atas kemampuan debitur untuk melunasi hutangnya, bank juga mengutamakan agunan dalam pemberian kredit sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (23) Undang-Undang Perbankan yang berbunyi: “Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur dalam rangka pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”, agunan diperlukan oleh kreditur bank, 10
Hartono Hadi Saputro. 1984. Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan . Yogyakarta : Liberty, Hal.50
karena merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi resiko yang mungkin menimbulkan yang mungkin timbul dalam tenggang waktu antara pelepasan dan pelunasan kredit. Bila debitur lalai melunasi kredit yang diberikan maka bank dapat menarik kembali dana yang disalurkan dengan memanfaatkan agunan tersebut. Menurut Hermansyah Fungsi utama jaminan adalah untuk meyakinkan bank atau kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama. 11 Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit Kredit yang dikutip oleh Mariam Darus Badrulzman, antara lain sebagai berikut : -
Menurut HMA Savelberg menyatakan kredit mempunyai arti : “Sebagai dasar dari setiap perikatan (verbentenis) dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari yang lain”. Sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu pada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang dia serahkan. 12
-
Menurut Levy menyatakan arti hukum dari kredit adalah : “Menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh si penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu dibelakang hari”. 13
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Memberikan Pengertian Tentang Kredit adalah sebagai berikut : Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.
11
Hermansyah, Op. Cit. Hal 73. Mariam Darus Badrulzaman. 1983. Perjanjian Kredit Bank. Bandung : Alumni. Hal : 21 13 Ibid. Hal : 21 12
Akad perjanjian kredit dimaksudkan bahwa pihak kreditur sebelum melepaskan uangnya atau sebelum memberikan kredit kepada debitur harus sudah ada kesepakatan mengenai segala sesuatunya antara kedua belah pihak. Jadi tercapainya kesepakatan tersebut adalah bukti dengan adanya secara bersama-sama baik dari pihak kreditur maupun dari pihak debitur telah menandatangani dibawah pernyataan-pernyataan tertulis sebagai tanda bahwa kedua belah pihak menyetujui segala apa yang tertera diatas tulisan. Didalam pengertian kredit terdapat kata-kata “perjanjian” dan perjanjian merupakan salah satu cara untuk melahirkan suatu perikatan dalam pemberian kredit sebelumnya telah didahului dengan adanya perjanjian antara pihak kreditur dengan pihak debitur dan perjanjian ini merupakan salah satu bagian dari hukum perdata, sedangkan perjanjian itu sendiri diatas dalam Buku III KUH Perdata. Kegiatan kredit menurut Thomas Suyatno dkk dalam bukunya Dasar-dasar Perkreditan, dapat disimpulkan adanya unsur-unsur: 14 a.
Kepercayaan, yaitu keyakinan dari pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan benar-benar diterima kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
b.
Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian dari nilai uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya, dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
c.
Prestasi, yaitu objek kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang dan jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini
14
Ibid, hal. 14.
didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan. METODE PENELITIAN Lokasi penelitian di Bank Rakyat Indonesia Cabang Karangnyar. Pengambilan lokasi penelitian lokasi tersebut karena guna memperjelas, mempersempit ruang lingkup penelitian, sehingga penelitian dapat dibatasi dan terarah dan untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun penelitian yang penulis gunakan yaitu spesifikasi penelitian secara yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis adalah menjelaskan masalah yang berkaitan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Sedangkan pendekatan sosiologis yaitu memperjelas masalah yang diteliti berdasarkan kenyataan yang ada didalam penelitian mengenai proses pelaksanaan kredit dengan menggunakan SK Pegawai Negeri sebagai jaminan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Karanganyar. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia. Keadaan atau gejala-gejala lainnya. 15 Berdasarkan pengertian tersebut di atas, bahwa dalam penelitian ini akan menggambarkan tentang gejala yang timbul dalam masyarakat berkaitan dengan perjanjian kredit di BRI Cabang Karanganyar kemudian akan dianalisa untuk diambil kesimpulan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini : 1. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yaitu melalui suatu interview secara langsung kepada bapak Samidi, SE selaku Account Officer di BRI Cabang Karanganyar dan nasabah atau debitur BRI Cabang Karanganyar yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti.
15
Soerjono Soekanto, 1996. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI-Press. Hal.10
2. Data sekunder, adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung yang berkaitan dengan obyek penelitian, dan data ini bersumber dari buku perjanjian, kepustakaan dan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Perbankan dan hukum perjanjian. Untuk mendapatkan data yang tepat, penulis menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut : 1. Studi Kepustakaan Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang akan dilakukan dengan cara mencari dan menginventarisir berbagai peraturan perundangundaangan. Hasil-hasil penelitian, buku literatur yang berhubungan dengan penelitian dan perjanjian kredit dengan BRI Cabang Karangannyar. 2. Wawancara Wawancara dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data dengan cara tanya jawab langsung atau tatap muka guna memperoleh keterangan dan data yang diperlukan dalam penelitian baik itu secara lisan maupun tulisan. Pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya kreitur yang meliputi kepada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Karanganyar, para pejabat yang terkait dalam plaksanaan pemberian kredit. Sedangkan debitur adalah masyarakat serta pihak-pihak lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode analisa yang digunakan dalam penelitisn ini adalah metode kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh respondensecara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. 16 Analisa data dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang kemudian dihubungkan dengan
16
Ibid. Hal. 250
permasalahan yang ada serta disusun secara sistematis dan logis, sehingga diperoleh suatu hasil penelitian tentang kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri di Bank Rakyat Indonesia Cabang Karanganyar. HASIL PENELITIAN DAN ANALISA Pelaksanaan Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri di Bank Rakyat Indonesia Cabang Karanganyar Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Samidi, SE selaku Mantri (Account Officer) di kantor Bank Rakyat Indonesia Cabang Karanganyar, diperoleh informasi, bahwa Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Karanganyar dalam melaksanakan perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri, di awali calon debitur atau nasabah datang sendiri mengajukan permohonan kredit ke BRI Cabang Karanganyar dengan melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan. Calon nasabah atau calon debitur yang melakukan pendaftaran permohonan kredit akan dilayani Deskmen, dan permohonan kredit tersebut akan disampaikan pada pimpinan BRI, kemudian oleh pimpinan BRI akan disampaikan pada bagian kredit untuk diproses. Langkah berikutnya Mantri ke tempat calon debitur untuk mengecek atau memeriksa. Setelah lolos SID (Sistem Informasi Debitur) Mantri menginput data calon debitur, kemudian data tersebut dikirim ke atasan atau pimpinan BRI untuk diperiksa dan diberikan keputusan di acc atau tidak. Apabila data calon debitur tersebut di setujui pimpinan, dilanjutkan dengan tahap pencairan pinjaman. Tahap pencairan pinjaman nasabah dilakukan dengan nasabah yang bersangkutan di kantor BRI Cabang Karanganyar dengan membawa KTP suami istri, tanda tangan berkas SPH, diteruskan nasabah diberi kwitansi untuk diserahkan ke teller dilanjutkan pencairan. 17
17
Wawancara dengan Bapak Samidi, SE, tanggal 9-10 Desember 2015.
Suatu kredit dikatakan selesai apabila nasabah telah memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutang-hutangnya. Untuk itu sebagai langkah akhir dari pelaksanaan kredit ini adalah pengembalian kredit yang telah diberikan berupa : 1.
Pengembalian hutang pokok
2.
Pembayaran bunga yang telah diberikan Jadi pelunasan kredit adalah dipenuhinya semua kewajiban nasabah untuk membayar
kembali hutangnya kepada BRI yang berakibat berakhirnya ikatan perjanjian kredit antara kedua belah pihak tersebut. Sehingga dengan adanya pelunasan kredit maka pelaksanaan kredit tersebut berakhir. Hambatan-hambatan yang Timbul dalam Pelaksanaan Kredit dan Cara Mengatasinya Dalam penelitian ini hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri di BRI Cabang Karanganyar, terbilang sangat jarang terjadi, karena gaji pegawai negeri dari debitur tersebut sudah dikirim langsung lewat ATM. Apabila pegawai negeri selaku calon debitur belum mempunyai rekening BRI, maka pihak calon debitur tersebut diwajibkan untuk membuat rekening BRI terlebih dahulu. Bagi calon debitur Pegawai Negeri tidak bersedia membuat rekening BRI, maka pinjaman yang diajukan tidak dicairkan, dan perjanjian kredit tidak dilanjutkan lagi. Pelaksanaan kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri di Bank Rakyat Indonesia Cabang Karanganyar, belum tentu berjalan lancar. Kemungkinan timbulnya hambatan-hambatan bisa saja terjadi, namun pihak BRI Cabang Karanganyar telah mempersiapkan langkah-langkah sebagai jalan keluar untuk mengatasi kemungkinan hambatan-hambatan pelaksanaan kredit tersebut terjadi. Seperti halnya: 1.
Jika debitur meninggal dunia sedangkan kredit pada BRI belum lunas, maka pihak BRI Cabang Karanganyar mengambil langkah melalui pengajuan klaim asuransi disertai tanda
bukti surat kematian beserta surat pengenal atas rekomendasi pihak keluarga debitur (ahli waris). 2.
Jika debitur berhutang di beberapa Bank, maka pihak BRI Cabang Karanganyar mengambil langkah dengan meminta pertanggung jawaban terhadap instansi atau bendahara yang bersangkutan, sebab hal ini berkaitan dengan pemberian informasi penghasilan debitur yang tidak akurat dari pihak bendahara debitur.
3.
Jika debitur dipindah tugaskan, maka pihak BRI Cabang Karanganyar dapat menempuh melalui dua langkah yaitu mengalihkan tanggung jawab instansi yang lama ke instansi yang baru berkaitan dengan pemotongan gaji debitur atau pihak BRI Cabang Karanganyar meminta kepada instansi yang baru untuk memberitahu kepada debitur agar debitur melunasi seluruh hutangnya.
4.
Jika terjadi wanprestasi, maka masalah tersebut diserahkan kepada Pengadilan Negeri Karanganyar.
KESIMPULAN Bank Rakyat Indonesia Cabang Karanganyar dalam melaksanakan perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri dilakukan melalui empat tahap. Keempat tahapan tersebut, yaitu: tahap permohonan kredit, tahap pemeriksaan pengajuan kredit, tahap keputusan permohonan kredit, dan tahap pencairan kredit. Semua tahap tersebut harus dilalui dengan benar. Adapun syarat yang paling utama dalam pelaksanaan kredit PNS adalah adanya lampiran berupa pengantar dari instansi tempat PNS bekerja, identitas pemohon, identitas suami istri dan jaminan berupa SK PNS tahap demi tahap yang merupakan proses pelaksanaan jaminan dengan SK PNS harus dilalui agar dikedua belah pihak, baik kreditur maupun debitur dapat memperkecil resiko masing-masing perjanjian kredit PNS yang disepakati kedua belah pihak menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan.
Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri di BRI Cabang Karanganyar, bisa saja terjadi, walaupun gaji Pegawai Negeri dari debitur sudah dikirim langsung lewat ATM. Jika Pegawai Negeri selaku calon debitur tidak melengkapi persyaratan dari pihak BRI, maka pinjaman yang diajukan tidak dicairkan, yang berarti perjanjian kredit tidak dilanjutkan lagi atau dibatalkan. DAFTAR PUSTAKA Departement Pendidikan Nasional, 2005. Kamus Besar Ikhtisar Indonesia edisi ketiga, Jakarta : Balai Pustaka. Hartono Hadi Saputro, 1984. Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Jaminan. Yogyakarta, Liberty. Hermansyah, 2005. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta : Kencana. Kartini Kartono, 1983. Pengantar Metodologi Research Sosial. Bandung : Alumni. Mariam Darus Badrulzaman, 1991. Perjanjian Kredit Bank. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Mariam Darus Badrulzaman, 2005. KUH Perdata Buku III Hukum perikatan dengan Penjelasan. Bandung : PT Alumni. Salim,MS. 2008. Hukum Kontra, Teori dan Tehnik Penyusunan kontra. Jakarta : Sinar Grafika. Soerjono Soekanto, 1996. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI-Press. Subekti, R, 2000. Hukum Perjanjian. Bandung : Intermasa Sudarsono, 2007. Kamus Hukum. Jakarta : Rineka Cipta Yahya Harahap,M, 1991. Segi Hukum Perjanjian, Yogyakarta : Liberty Sumber lain : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
