KPU Jayapura Dinilai Tidak Adil dalam Menyelesaikan Masalah Pasangan Calon Walikota Jayapura Nusantarapos,- Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Selasa (31/1) yang menyangkut tentang perkara aduan pasangan calon (paslon) Wali Kota Jayapura dan Calon Wakil Wali Kota Jayapura, Boy Markus Dawir, SP, dan DR. H. Nuralam, SE, M.Si sebagai pihak pengadu dan KPU Kota Jayapura sebagai pihak teradu membuktikan, KPU Kota Jayapura dinilai tidak netral sehingga terlihat tidak sesuai dengan mekanisme. Hal tersebut bahkan diungkapkan oleh Sekjen Partai Kesatuan Persatuan Indonesia (PKPI), Dr. Imam Anshori Saleh, S.H, M.Hum, yang hadir sebagai saksi dalam sidang DKPP tersebut. “Yang menjadi aneh bahwa PKPI yang punya legalitas hukum, baik pada masa pengurusan Isran Noor hingga pada Hendro Priyono dan saya selaku sekjennya tidak diakui oleh KPU, sementara Haris Sudarno dan Samuel Samson yang tidak diakui legalitasnya oleh negara malah diakui oleh KPU,” ungkapnya kepada wartawan di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, usai menghadiri persidangan DKPP RI, Selasa (31/1) lalu. Lebih lanjut iman Anshori juga menerangkan bahwqa sesuai aturan AD/ART dalam Partai PKPI bahwa terjadi Konferensi Luar Biasa (KLB) dalam menggantikan ketua dan pengurus partai, itu dinyatakan sah bila dihadiri oleh Ketua Umum. Dalam hal ini KLB yang dilaksanakan pihaknya itu dihadiri oleh Isran Noor, sedangkan KLB yang dilaksanakan oleh Haris Sudarno dan Samuel Samson itu tidak dihadiri oleh Isran Noor, sehingga KLB versi Haris Sudarno dan Samuel Samson adalah illegal. Apalagi SK Kementerian Hukum dan HAM jelas menyatakan PKPI yang sah ada di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat.
Pihaknyapun juga meyakinkan kepada pimpinan sidang bahwa upaya yang dilakukan oleh KPU merupakan upaya yang tidak benar, yang jelas-jelas melanggar aturan perundangan. Kesaksiannya tersebut juga memperkuat bahwa PKPI yang sah ada mendukung BMD-Alam. “Kami melihat bahwa ada upaya dari KPU untuk menggolkan calon tunggal di Pilkada Kota Jayapura. Kami juga punya bukti kuat, karena banyak hal yang direkomendasi Panwas itu tidak dilaksanakan oleh KPU Kota Jayapura,” tandasnya. Selain itu, pihaknya bahkan sudah mengajukan surat ke KPU RI untuk melakukan penundaan Pilkada Kota Jayapura dan Pilkada Kabupaten Dogiyai, sehingga dalam pelaksanaan ulang tahapannya pada beberapa bulan ke depannya dilaksanakan dengan adil, jujur, bertanggungjawab dan rakyat menggunakan hak politiknya dengan baik. Sementara Itu dalam persidangan itu fakta-fakta yang sangat membuktikan bahwa ada upaya testruktur yang dilakukan oleh KPU Kota Jayapura untuk menggolkan pasangan tunggal bagi BTMHARUS, dimana KTP BTM saat pendaftaran pencalonan sudah habis massa berlakunya. Sesuai dengan PKPU No 9 Tahun 2016 pada saat pendaftaran pencalonan semua dokumen persyaratan wajib hukumnya diunggah ke SITaP KPU RI yakni pada saat 21 September 2016. Namun, kenyataannya berkas persyaratan pencalonan BTM-HaRUS tidak diunggah ke SITaP KPU RI pada 21 September 2016 melainkan pada setelah hasil rapat koordinasi KPU RI dan KPU Provinsi Papua pada 12 Januari 2017 yang diikuti oleh Ketua KPU Provinsi Papua, Adam Arisoy dan Anggota KPU Provinsi Papua, Tarwinto. Masalah PKPI lainnya, yang mendukung BMD-ALAM nasibnya sama dengan Nasdem, PAN, Hanura yang mendukung BTM-HaRUS, dimana UU N0 10 Tahun 2016 dan PKPU RI No 9 Tahun 2016 mensyaratkan rekomendasi dukungan Partai Politik kepada Paslon harus ditandatangani dalam bentuk B.1-KWK, harus ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal (Sekjen), akan tetapi PAN yang mendukung BTM-HaRUS rekomendasinya dalam bentuk rekomendasi biasa saja (tidak dalam model B.1-KWK), Partai
Hanura yang mendukung BTM-HaRUS ditandatangani oleh Pelaksana Harian Ketua Umum, dan Nasdem yang mendukung BTM-HaRUS ditandatangani oleh Ketua Umum Surya Palo dan Wakil Sekjen, Nining Indra Saleh Sah, sehingga KPU Kota Jayapura dinilai tidak melaksanakan amanat UU No 10 Tahun 2016 pasal 42 dan PKPU RI No 9 Tahun 2017 pasal 43 yang mana mewajibkan berkas persyaratan pencalonan saat mendaftar harus lengkap, tapi dalam fakta persidangan bahwa saat KPU Kota Jayapura menerima berkas pendaftaran BTM-HaRUS tidak melakukan pengecekan terhadap berkas persyaratan pencalonan BTM-HaRUS untuk menceklis apakah lengkap ataukah tidak, namun hanya melewatkan begitu saja .(JOKO)
Redapolar Dukung Kapolda Metro Jaya Usut Kembali Pembunuhan Nazruddin Zulkarnaen Nusantarapos,-Perkumpulan tokoh pemuda yang tergabung dalam Rembug Pemuda Untuk Politik Arif (Redapolar) memberikan dukungan atas pernyataan Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) M. Iriawan untuk mengusut kembali kasus pembunuhan Nasruddin Zulkarnaen beberapa tahun lalu. Dukungan tersebut diberikan dalam menyikapi pemberian grasi Presiden Joko Widodo terhadap Antasari Azhar mantan Ketua KPK periode 2007-2009 pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Baroto Ario Isman selaku Koordinator Redapolar mengatakan bahwa kami yakin pemberian grasi tersebut atas pertimbangan
yang matang dengan alasan-alasan yang kuat yang dapat dipertanggungjawabkan. Di antaranya bahwa Antasari Ashar tidak mendapatkan keadilan yang semestinya di masa lalu. Prasangka baik ini disandarkan pada beberapa catatan yaitu keputusan vonis bersalah Mahkamah Agung tidak diambil secara bulat, bahkan Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.H., menyatakan Antasari Ashar wajib diputus bebas dari segala dakwaan. “Kemudian keluarga korban juga yakin bahwa Antasari Ashar bukan pelakunya mereka bahkan mendampingi saat Antasari Azhar memohon peninjauan kembali ke 2 dan mendukung usaha perolehan grasi presiden sehingga kami melihat kasus pembunuhan Nasrudin bukanlah tindak pidana biasanya melibatkan skema politik yang tidak sederhana,” ujar saat menggelar jumpa pers di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (01/02/2017). Lebih lanjut Ketua Umum Generasi Muda Kosgoro tersebut menyatakan dalam masalah ini kami menginginkan agar kasus ini menjadi pelajaran ke depan bahwa keadilan bagaimana pun harus ditegakkan tanpa rak masa kadaluwarsa. Selain itu kami berharap dengan tuntasnya kasus Antasari hingga terang benderang akan menjadi pintu masuk terbukanya kasus-kasus tak terselesaikan lainnya. Mengingat saat terjadi kasus tersebut Antasari sedang menangani berbagai kasus korupsi besar baik yang sudah terpecahkan maupun yang belum. Dukungan transparasi kasus ini kami rasa perlu, setelah mengalami belakangan ini bahwa kondisi perpolitikan negara yang tidak kondusif sehingga mengganggu jalannya proses bernegara dan berbangsa.”Kondisi tersebut terjadi salah satunya akibat berbagai spekulasi yang bermunculan di masyarakat terhadap kasus-kasus yang menimbulkan banyak tanda tanya. Banyak kerugian kami dapati di semua lini kehidupan. Roda perekonomian terhambat, wibawa hukum tercoreng, budaya Indonesia diinjak-injak di negeri sendiri, hubungan antar masyarakat penuh kecurigaan dan perpecahan,” katanya.
Sebagai generasi penerus, tambah Baroto, kami berhak melangkah ke depan tanpa beban warisan bermuatan politik dari para pendahulu. Karena ke depannya kami bertekad untuk memulai iklim politik yang bebas dari konflik masa lalu santun, berbudaya, arif dan menjunjung keadilan. “Maka kami tegaskan sekali lagi, bahwa pada hari ini kami menyatakan dukungan terhadap pernyataan Kapolda Metro Jaya beberapa hari lalu, untuk mengusut tuntas kasus Antasari Azhar demi kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik di masa depan,” tutupnya. Sementara itu Ardhi Mahardhika Wiraatmadja menjelaskan dalam kegiatan ini kami memang tidak ingin terjun ke masalah politik. Karena bagaimana pun pemberian grasi itu adalah hak preogratif Preaiden seperti yang tertuang dalam undang-undang. Yang kami cermati di sini adalah mengenai masalah hukumnya yang dirasakan oleh Antasari Azhar. “Kami ingin masyarakat mengetahui apa yang terjadi dengan Antasari Azhar. Mengapa orang yang sudah terhukum mendapat grasi (bukan karena grasinya) berarti ada sesuatu yang memang selama ini masyarakat tidak tahu. Tentu kami dari pemuda ini, ingin hukum kedepannya lebih jelas, lebih transparan dan ini bagus untuk para pencari keadilan,” ujar Ketua Ikatan Keluarga Wiraatmadja dan juga Paguyuban Sunda tersebut. Senada dengan hal di atas Advokat muda Lukas Robean Simanjuntak mengatakan masyarakat perlu diedukasi bahwa bagaimanapun juga kasus ini harus dibuka selebar-lebarnya. Apalagi Kapolda sudah ingin membuka kembali kasus ini. Kalau kita cermati kejadian tersebut terjadi pada tahun 2009 berarti sudah 7 tahunan, namun baru kebukanya sekarang. “Bahwa ada kejanggalan-kejanggalan dalam penyidikan Antasari yang belum terselesaikan seperti masalah sms, masalah baju, masalah peluru dan lainnya. Hal ini yang menjadi perhatian juga mengapa waktu itu Antasari mencoba melakukan PK, namun
tidak juga mendapat perhatian dari pengadilan,” katanya. Lanjut Lukas, kami melihat secara garis besarnya bahwa kami ingin melihat keadilan di negara ini lebih transparan (lebih terbuka). Artinya, bagaimana pun juga hukum ini adalah panglima tertinggi (kita sebagai negara hukum) kalau masyarakat sudah tidak percaya dengan hukumnya bagaimana kita bisa bernegara dan berbangsa, sedangkan idealnya untuk menjadi negara maju adalah memiliki produk hukum yang bagus dan bisa dipercaya, saya kira masyarakat juga mengidam-idamkan hal tersebut. Dalam waktu dekat kami akan memberikan surat dukungan yang sudah kami tandatangani oleh temen-teman tadi, kita serahkan ke Kapolda paling lambat minggu depan.”Hal ini sebagai langkah awal untuk lebih mengetahui masyarakat atau kalangan muda agar tidak lagi terjadi kesalahpahaman atau hukum yang akhirnya dapat digunakan untuk hal-hal yang sifatnya politis atau apapun itu. Kami rasa Kapolda akan menerimanya, terlebih dalam hal ini beliau ingin membuka lagi kasus tersebut. Kita serahkan saja semua ke Kapolda karena yang memiliki wewenang itu adalah mereka,” ungkapnya. Penggagas Redapolar selain ketiga tokoh pemuda di atas, ada juga pemuda dan pemudi lainnya yang tergabung seperti Ivanhoe Semen (Ketua DPP Garda Pemuda Nasional Demokrat), Ricky Soeryapoetra (Penggiat Kemaritiman), Kanti W. Janis (Litbang PDIP), Jonathan Tampubolon (Advokat Jonathan Adam dan Rekan), Ricky Mulani (Ketua Gerakan Muda Koperasi), Billy Bismarak (Direktur Program, Civismo Foundation), Andi Ramadhan Nai (Sekjen Sapma Hanura), dan Irwan Tongari Sianturi (Ketua Umum Perhimpunan Batak Kristen Indonesia).(Hari.S)
Di Ulang Tahun ke-44 PDI Perjuangan, Jokowi Pamerkan Kinerjanya dalam 2 Tahun Terakhir Nusantarapos,- Joko Widodo menghadiri acara ulang tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan ) ke-44 yang diadakan di JJCC Senayan. Acara tersebut selain dihadiri oleh Presiden RI juga dihadiri para pejabat lainnya dan lebih dari 5000 orang kader PDIP ikut hadir diacara hari ulang tahun ke 44 pada hari ini selasa (10/1/16) Dalam pidatonya, Presiden Jokowi di hadapan Megawati Soekarnoputri, menteri kabinet kerja dan pimpinan partai politik nasional, Presiden Jokowi membanggakan kinerja dua tahun terakhir terutama dalam bidang ekonomi yang mampu mencapai angka 5,18 persen. Presiden mengakui, dibanding China dan India, pertumbuhan ekonomi nasional memang masih di bawah dua negara itu. “Tapi dibanding Malaysia, Jepang, Rusia, Brasil, Meksiko, kita jauh lebih baik dari mereka. Kalau di negara G20, kita pada angka nomor 3. Sebuah angka yang patut kita banggakan.Dalam perlambatan ekonomi dunia, angka ini sangat baik,” ujar Jokowi. Lebih lanjut, Jokowi juga membanggakan kinerja pemerintahannya dalam mempersempit angka kesenjangan antara kaya dan miskin yang beberapa tahun terakhir sebesar 0,41 persen, kini berada di posisi 0,39 persen. Meski turun, tapi angka ini ratio atau kesenjangan ini tetap perlu diwaspadai. Jokowi juga memamerkan kinerja pemerintahannya menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Angka pengangguran turun
0,31 persen. Sementara angka kemiskinan turun sebesar 0,36 persen. ” Meski turun sedikit, ini prestasi harus kita banggakan. Karena negara lain naik,” Kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintahannya adalah kebijakan ekonomi pancasila dan gotong royong. Pada intinya, kata Jokowi, kebijakan ekonomi yang berkeadilan dan fokus pada pemerataan. “Percuma pertumbuhan ekonomi tinggi tapi tidak merata dan dinikmati semua,” imbuhnya. Selain itu dia memamerkan komitmennya membangun desa dari alokasi anggaran dana desa yang semakin besar tiap tahun. Pada 2015 pemerintah mengalokasikan Rp 20,5 triliun, naik menjadi Rp 47 triliun di 2016 dan tahun ini dialokasikan dana sebesar Rp 60 triliun. Jokowi mengklaim telah mengecek penggunaan dana desa yang kebanyakan masih fokus pada infrastruktur desa mulai dari jalan, irigasi, hingga jembatan. Bahkan dia juga berjanji untuk mengupayakan semua harga kebutuhan masyarakat di daerah sama. Salah satunya dengan program andalannya yaitu tol laut. Program ini diyakini akan berdampak signifikan menurunkan harga kebutuhan masyarakat di daerah terpencil. “Harga BBM di Papua sudah sama dengan di Jawa tahun lalu. Ini bukan masalah harga, ini masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita berupaya untuk menciptakan pemerataan dan mengurangi ketimpangan sosial dan ini telah dilakukan oleh pemerintah dalam dua tahun terakhir.”tutup Jokowi ( dd)
Romahurmuzy Yakin Konflik PPP Selesai Pasca Pilkada DKI Mendatang Jakarta, Nusantarapos- Keputusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusung pasangan calon gubernur Agus Harimurti dan Sylviana Murni membuat konflik dengan kubu Djan Faridz kembali memanas. Seperti diketahui, Djan Faridz mengusung pasangan Ahok-Djarot di Pilkada DKI 2017. “Memang gelombang naiknya persoalan yang terjadi karena Pilkada DKI. Nanti kalau persoalan Pilkada DKI selesai, persoalan PPP enggak akan bangkit lagi,” ujar Romahurmuzy atau Romy yang ditemui usai acara hari lahir PPP di Kantor PPP Tebet, Jakarta, Jumat (5/1/2017). Mengenai masalah hukum, Romy menjelaskan kalau Pemerintah merujuk pada rekonsiliasi di Muktamar Pondok Gede. Menkumham Yasonna Laoly sudah mengajukan banding pada Desember 2016. “Hukum itu kan sudah jelas bahwa posisi Menkumham yang mewakili Pemerintah artinya pemerintah melihat proses rekonsiliasi di Pondok Gede waktu itu,” jelasnya. Romy juga mengatakan bahwa keputusan hakim masih di tingkat pertama. “Kami yakin, optimis bahwa pada proses peradilan berikutnya kembali normal. Apalagi keputusan itu setelah Pilkada DKI selesai. Nanti juga akan selesai dengan sendirinya,” tandas Romy. (ARS)
Ketum Partai Republik: “Kita Dukung Program Pemerintah Saat Ini” Nusantarapos,-Aksi damai 212 kemarin yang berjalan dengan tertib, aman dan damai ini mendapat apresiasi yang positif dari Partai Republik. Hal ini diungkapkan langsung oleh ketua Umum Partai Republik, Mayjend TNI Purn Ir Dr Suharno Prawiro MM di DPP Partai Republik minggu (04/12/2016) di Jakarta. “Aksi Super Damai 212, gelar sajadah, tauziah, doa, sholat Jumat. Kostum dominan Putih. Alhamdulillah telah berjalan dengan baik,” jelas ketua Umum. Seluruh aksi baik 212 maupun 412 adalah wujud kepedulian masyarakat untuk mempertahankan NKRI sebagai Negara kesatuan yang ber-Bhineka Tunggal Ika. Dengan harapan, masyarakat yang gemah-ripah loh jinawi bisa terwujud. “Masyarakat yang adil, makmur, sejahtera. Kemiskinan, kebodohan, kesenjangan, kurang pemerataan, bisa segera dientaskan serta tegaknya sistem Hukum dan peradilan,” lanjutnya. Sebagai contohnya, ketua umum Partai Republik, Mayjend TNI Purn Ir Dr Suharno Prawiro MM. Mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin NKRI yang piawai, handal, dengan Nawacita harus kita dukung untuk mewujudkan cita-cita tersebut. “Karenanya ditengah kemajemukan dan pluralisme bangsa ini, perlu kesadaran dari seluruh pihak untuk sama-sama menjaga dan
merawat aset bangsa yang paling berharga Merawat kebinekaan, keragaman, Saling untuk kemaslahatan ummat, Juga peran Agama, Masyarakat, Kenegarawanan, karena Paternalistik kebapakan,” pungkasnya.
tersebut yakni dengan Empati. Peran media Tokoh-tokoh Politik, Rakyat Indonesia jiwa
Hasnaeni Datangi TMP Kalibata di Hari Pahlawan Nudantarapos,-Umum Partai Era Masyarakat Sejahtera – P EMAS (Hj. Hasnaeni, SE, MM) bersama sejumlah Pendiri Partai EMAS dan sejumlah 20 Ormas Nasional beramai ramai lakukan do’a bersama dan tabur bunga sekaligus bersih bersih di Taman Makam Pahlawan Kalibata-Jakarta. Acara tersebut dilakukan dalam rangka memperingti hari Pahlawan (10 Nopember 2016) sekaligus mengenang jasa para pahlawan yang telah berjasa terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Berdasarkan keterangan yang disampaikan Hj. Hasnaeni, SE, MM kepada sejumlah Wartawan baru baru ini (10/11/2016) di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Era Masyarakat Sejahtera (DPP – P – EMAS) bahwa dalam menyikapi segala sesuatu bukan sebatas ungkapan akan tapi harus disertai dengan perbuatan karena niat dapat dinyatakan tulus bila dpat diwujudkan dalam pentuk perbuatan bukan sebatas omong sana omong sini berkoar koar tampa arah. Jadi untuk mengenang jasa Para Pahlawan tidak sebatas ungkapan yang sebatas mengagung agungkan nama nama Para Pahlawan atau leluhur Bangsa Indonesia saja akan tetapi harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan dengan cara berziarah ke kuburan dan
mendoakan para leluhur. Selain itu juga dengan mengenang jasa para pahlawan dalam bentuk perbuatan tersebut dapat selalu mengingatkan kita selaku bangsa Indonesia bahwa betapa suasahnya ketika para Pahlawan memperjuangkan Kemerdekaan NKRI yang tidak ternilai jasanya. Dengan demikian Sebagai Generasi bangsa patut bersyukur karena tidak mungkin bangsa Indonesia bisa merdeka tampa ada perjuangan para pahlawan yang telah terdahulu. Untuk itu mari kita isi kemerdekaan RI dengan cara berbuat untuk Bangsa Indonesia agar masyarakat Indonesia keluar dari jurang kemiskinan yang dapat mewujudkan Era masyarakat sejahtera (EMAS) sehingga keutuhan NKRI dapat terkendali dengan setabil.(noris)
Partai Emas Tawarkan Program Penyiapan 1 Juta Rumah Nusantarapos,-Partai baru yang diketuai oleh Hasnaeni Moein mengklaim bahwa partainya bakalan berbeda dengan partai yang sudah ada pada saat ini. Bahkan dia melakukan gebrakan awal untuk menarik minat , Partai Era Masyarakat Sejahtera (P-Emas) memberikan berbagai program untuk setiap kader yang bergabung di partai miliknya. “Tentunya partainya ini harus lain daripada yang lain, tidak seperti dengan partai yang sudah ada,” kata Hasnaeni saat di Bundaran HI, Minggu (6/11) Lebih lanjut, Hasnaeni juga menawarkan program mendukung
program 1 juta rumah yang akan dikelola di sebuah koperasi yang tercanang di Partai Emas. “Jadi tentu, orang yang belum memiliki rumah silakan gabung dengan Partai Emas. Nanti akan dikelola dengan koperasi kita dan hanya dengan iuran Rp50 ribu setiap hari sudah bisa dapat rumah,” lanjutnya. Hanya dengan menunjukkan kartu Kredit Tanpa Agunan (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) masyarakat sudah bisa memiliki rumah. “Tanah kita sudah ada. Kita sudah siap semua. Jadi kita sudah siap untuk bangun rumahnya tersebut,” katanya Hasnaeni Partai emas memiliki tujuan yang diantaranya, mewujudkan citacita kemerdekaan RI, mengeluarkan Indonesia dari jurang kemiskinan, mewujudkan masyarakat yang demokratis, dan menciptakan para calon legislatif yang berkompeten. “Partai kita jelas memiliki tujuan yang diantaranya mewujudkan cita-cita kemerdekaan RI, mengeluarkan Indonesia dari jurang kemiskinan, mewujudkan masyarakat yang demokratis, serta menciptakan paparnya.
para
calon
legislative
yang
berkompeten,”
Selain itu, partai tersebut juga mendukung segala kebijakan yang ditetapkan pemerintah pada setiap tingkat dan lingkup dalam melaksanakan program di segala bidang. ( Ria)
Wonder Women Pakaian Tunjukkan Solidaritas
Pink Kaum
Muslimin Demo Nusantarapos,- Solidaritas Perempuan NKRI (SPNKRI) yang dipimpin oleh Andi Rini ikut juga turun ke jalan dalam acara unjuk rasa pada 4 Nopember kemarin. Dengan mengenakan pakaian muslim serba pink yang beranggotakan kurang lebih 300 orang ini ikut peran serta menggoncang seputaran istana. Mereka berjalan kaki dari masjid Istiqlal Jakarta hingga ke istana negara dengan membentangkan spanduk yang bertuliskan “Tangkap Ahok,Penjarakan Ahok.” Mereka beryel-yel untuk menyampaikan aspirasi suara perempuan agar Presiden bertindak tegas dalam menegakkan hukum kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). “Jokowi harus serius dan tidak memihak kepada Ahok yang diduga menistakan agama, sehingga membuat kaum muslim marah,” kata Rini di tengah-tengah massa, Jumat (4/11). Pasukan perempuan ini pun selain menyampaikan pendapat,mereka juga nembagikan nasi box dan minuman kepada para sesama pendemo sebagai kepedulian satu visi dan misi. Andi Rini di temani Fenty dan Inong pun sempat nain mobil komando yang di miliki Front Pembela Islam (FPI). Bahkan dengan semangatnya berorasi menyuarakan tuntutan Tangkap Ahok, dengan hiruk pikuk masa pun menyambut orasi SPNKRI yang semangatnya tidak kalah dengan para lelaki yang mayoritas datang dari berbagai penjuru kota Jakarta dan dari daerah. SPNKRI juga membawa ambulance untuk memberikan pertolongan kepada masa pendemo yabg terluka saat terjadi bentrokan malam hari. Dari salah satu anggota SPNKRI Inong bahkan berinisiatif megevakuasi salah satu Habib pimpinan orasi yang terluka dengan membawanya ke rumah sakit terdekat.
“Aksi yang dilakukan SPNKRI pun bukan kali ini saja, bahkan seperti di Balai Kota, KPk dan DPR pernah menjadi teranding topic di beberapa media ektronik, cetak dan online denga ciri khasnya Lady Pink,” pungkas Rini. (JOKO)
Bocah Kecil Ikutan Demo untuk Penjarakan Ahok Nusantarapos,- Demo yang dilakukan umat Islam di DKI Jakarta yang menyangkut dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membuat umat Islam melakukan demo di istana negara. Puluhan juta umat berpakaian serba putih melakukan unjuk rasa untuk menangkap Ahok. Bahkan seorang anak kecil yang ikut di tengah puluhan juta masa tersebut sengaja membentangkan poster yang bertuliskan “Tangkap Ahok karena menistakan agama” “Saya melakukan ini untuk mengikatkan Pak Ahok karena telah menistakan agama terutama menenai Surat Almaidah 51,” kata Faqih kepada wartawan, Jumat (4/11) di tengah-tengah pendemo. Anak sekecil Faqih ini bahkan sangat berani dalam melakukan demo seperti layaknya orang dewasa. “Saya berharap agar segera Pak Ahok ditangkap dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku,” pungkas Faqih. (JOKO)
Inilah Sikap Badan Koordinasi Muballigh Se-Indonesia Tentang Demo 4 November Nusantarapos,- Pengurus Pusat Badan Koordinasi Muballigh SeIndonesia (PP Bakomubin) menyatakan sikap dan pandangannya mengenai demo 4 November besok. “Insya Allah kita akan bersama teman-teman lain karena tanggung jawab kita terhadap umat atas penistaan agama yang dilakukan Ahok,” kata Ketua Umum PP Bakomubin Ali Mochtar Ngabalin saat jumpa pers di Hotel Sofyan, Menteng, Jakarta, Kamis (3/11/2016). “Tetap kami mendorong kepada kepolisian negara untuk membuat akses kepada umat, mengikuti secara langsung pemeriksaan BAP Ahok supaya umat, tokoh agama dan ulama benar-benar percaya kepada Kepolisian,” jelasnya. PP Bakomubin akan menurunkan anggotanya sekitar 250 orang pada demo tersebut. “Sekitar 250 terangnya.
orang
jam
10.00
sudah
ada
di
Istiqlal,”
Kepala Bidang Hukum dan HAM PP Bakomubin Fahri Timur, juga menyatakan tiga poin dalam jumpa pers tersebut. “Tiga poin adalah PP Bakomubin mengambil sikap. Pertama adalah mendesak Jokowi, Kepolisian RI untuk segera menetapkan Ahok sebagai tersangka untuk diadili sebagai pelaku penistaan Alquran,” paparnya. Kedua mengingatkan Presiden Joko Widodo, Kepolisian agar Ahok diperiksa secara transparan, jujur dan adil. Ketiga membuka akses masyarakat, wakil umat Islam untuk hadir
dalam pemeriksaan terhadap Ahok. Supaya ada kepercayaan dari masyarakat kepada Kepolisian. (ARS)
