koteka #1
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KAMPUS REG. PAPUA
1
koteka #1
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KAMPUS REG. PAPUA
koteka #1
2
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KAMPUS REG. PAPUA
3
koteka #1
koteka #1
PROFIL REKTOR
Gamawan Fauzi, S.H., M.M.
GOOD CLEAN AND EFFICIENT GOVERNANCE Gamawan Fauzi, S.H., M.M., (lahir di Solok, Sumatera Barat, 9 November 1957 ) adalah Menteri Dalam Negeri Indonesia sejak 22 Oktober 2009. Sebelum menjadi seorang menteri, ia menjabat sebagai Gubernur Sumatera Barat sejak 15 Agustus 2005 hingga 22 Oktober 2009. Di Pemerintahan Gamawan fauzi dikenal dengan konsep Good, Clean and Efficient Governance nya. Ia juga penerima Bung Hatta Award atas keberhasilannya memerangi korupsi pada saat menjadi bupati di kabupaten Solok. Pria berkumis ini telah memiliki 2 orang putri dan 1 orang putra buah perkawinannya dengan Ny. Vita Gamawan Fauzi. Lulusan FH Universitas Andalas Padang (1982) itu menapak karier mulai dari staf biasa di Kantor Ditsospol Pemprov Sumatera Barat. Setelah sempat sebagai sekretaris pribadi Gubernur Sumbar, secara mengejutkan dalam usia 36 tahun ia dipercaya sebagai Kepala Biro Humas Pemprov Sumbar. Dianggap mengejutkan karena pada era itu tak lazim, seorang staf dan pegawai negeri sipil (PNS) yang golongannya III C menjabat kepala biro yang biasanya posisi ini diisi pejabat bergolongan IV A atau III D senior. INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KAMPUS REG. PAPUA
Dr .Drs. H . SUHAJAR DIANTORO, M.Si
DarI Pemotong Karet
Hingga
Rektor IPDN
menjabat sebagai menteri. Tak rampung, pembahasan dilanjutkan oleh pemerintah dengan DPR periode 2009-2014. Undang-undang ini pun masuk prioritas Dan akhirnya disahkan pada 30 Agustus 2012,lalu
Namun, baru satu setengah tahun sebagai kepala biro humas, pada 2 Agustus 1995 Gamawan Fauzi terpilih menjadi Bupati Solok. Komitmen dan konsistensinya dalam menegakkan aturan dan antikorupsi membuat ayah tiga putra-putri ini bisa mulus melewati eforia reformasi sehingga pada 20 Agustus 2000 secara demokratis terpilih kembali memangku jabatan Bupati Solok periode kedua. Gamawan Fauzi juga terlibat dalam Penyelesaian RUU Keistimewaan Yogyakarta yang selama ini menjadi satu beban nya sebagai Menteri Dalam Negeri. Rancangan Keistimewaan DIY ini sudah dibahas oleh Komisi II DPR sejak periode 2004-2009 lalu. Jauh sebelum ia
Riwayat Pendidikan MM ( Magister Manajemen ) Universitas Andalas, Padang SH ( Sarjana Hukum ) Universitas Andalas, Padang Riwayat Pekerjaan Menteri Dalam Negeri Kabinet Indonesia Bersatu II ( 2009-sekarang) Gubernur Sumatera Barat ( 2005-2009 ) KaBiro Humas Pemprov Sumatera Barat Sekretaris Pribadi Gubernur Sumatera Barat Penghargaan Penerima Bung Hatta Award 2004. Bintang Mahaputra Utama 2009. Charta Politika Award 2010 untuk kategori Pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian Berpengaruh di Media Tahun 2010 Penghargaan Perhumas Indonesia atas kontribusi yang besar bagi dunia kehumasan di Indonesia 2012.
5
Dr .Drs. H . SUHAJAR DIANTORO, M.Si lahir di Sei ungar Kepulauan Riau tanggal 02 mei 1964, tinggal di Soekarno Hatta jalan Ciku Blok 1 No.4 Tanjungpinang , istri Hj. Nani Nafiar dan lima orang anak yaitu M. Septian Putra Perdana , Dwi Febra Nadian Putra , Tri Diana Putri , M. Aufa Fauzantara dan M .Insan Annafis. Beliau mempunyai jabatan fungsional yaitu Kepala Badan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau , mempunyai pangkat / golongan Pembina Utama Madya(IV / D). Suhajar Diantoro anak dari H . Yeim Kasno dan Hj. Fatimah Dasuki yang tinggal di Sei ungar tanjung batu kundur kabupaten karimun. Suhajar Diantoro merupakan anak ketiga dari INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KAMPUS REG. PAPUA
delapan bersaudara. Beliau bukanlah dari keluarga yang berpunya, orang tuanya hanya bekerja sebagai pemotong karet di Sei ungar.meskipun begitu keluarga mereka peduli dengan masa depan mereka untuk sukses. Dari kedelapan bersaudara semuannya mendapat kesuksesan tersendiri berkat kegigihan dan kepedulian mereka, semua saudara mereka mempunyai jabatan masingmasing yang cukup tinggi. Pendidikan yang beliau lalui dimulai dari SDN 02 Sei Kundur Kepulauan Riau, SMPN Tg. Batu Kundur Kepulauan Riau, Fakultas Perikanan Universitas Riau, APDN Pecan Baru (Sarjana Muda), IIP Jakarta (S1), Universitas Airlangga Surabaya (S2), IIP dan Universitas Padjajaran Bandung (S3).
Sebelum menjabat sebagai Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, beliau pernah menjabat sebagai Staf Protokol Gubernur Riau, Staf Biro Kepegawaian Kantor Gubernur Riau, Staf Bagian Kepegawaian Kantor Bupati Kepulauan Riau, Staf Bagian Pemerintahan Kantor Bupati Kepulauan Riau, Sekretariat Wilayah Kecamatan Karimun, Camat Serasan Kabupaten Kepulauan Riau, Camat Kundur Kepulauan Riau, Camat Karimun Kabupaten Kepulauan Riau, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Badan perencanaan pembangunan daerah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Riau, Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
4
koteka #1
koteka #1
PERJUANGAN
DARI
TITIK NADIR
Siapa yang belum kenal dengan ibu cantik yang satu ini? Beliau tidak lain adalah sosok Ibu Direktur yang sangat dicintai oleh anak-anaknya khususnya para praja di IPDN Kampus Papua. Beliau yang akrab dipanggil dengan panggilan Mama Dir menjadi seseorang yang berperan penting di IPDN Kampus Papua ini. Lebih jauh kita akan mengenal tentang sosok Mama Dir yang memiliki nama lengkap Dr. MARGARETHA RUMBEKWAN, S.Sos, M.Si. Beliau lahir di Wamena pada tanggal 09 Mei 1966. Beliau merupakan anak kedua dari 9 bersaudara dari bapak bernama William Rumbekwan dan dari seorang mama bernama Mintje Pagawak. Beliau lahir dan besar di Lembah Baliem Wamena, Jayawijaya. Orangtua beliau bekerja sebagai pegawai PU yang meniti karir dari tahun 50an di Kabupaten Jayawijaya. Sang mama membesarkan anak-anaknya dari menjual roti dan pinang. Semua dilakukan untuk bisa menyekolahkan anak-anak mereka. Dan sekarang semua anakanaknya sudah seperti yang diinginkan. Kedua orangtua beliau masih ada sampai saat ini. Sejak SMA Mama Dir tinggal di Asrama Katolik. Dengan bersuamikan TNI AD, Mama Dir kembali hidup di lingkungan asrama tentara. Mama Dir memiliki seorang suami yang bernama Melkes Ndoen dan memiliki 6 orang anak yang mengagumkan. Anak-anak beliau bernama Incipit Vitanova M. Ndoen, Rhenaissance Paedhaghogie RumINSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KAMPUS REG. PAPUA
bekwan, Eveline Vitaloka Gharsela Ndoen, Michaelle Stefanie Quiteria Trixie Ndoen, Quinta Omega Halena Clementine Ndoen, dan Jeremias William Eliezer Junior Ndoen. Kediaman Mama Dir bertempat di Jalan Raya Hom – Hom no 5 atau di Jalan Raya Kotaraja Dalam no. 100 Abepura – Jayapura. Mama Dir mengampu mata kuliah Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah, Analisis Potensi Wilayah dan Daerah pada Semester VI Nindya Praja angkatan XXI TA. 2012/2013. Sedangkan di semester V mengampu mata kulaih Pelayanan Publik Nindya Praja angkatan XXII TA. 2013/2014. Jenjang pendidikan yang telah dilalui oleh Mama Direktur adalah sebagai berikut : 1. SD Impress Mulele Wamena tahun 1980 2. SLTP St. Thomas Wamena tahun 1983 3. SMA Gabungan Kristen Katolik dok 5 jayapura tahun 1986 4. D III / APDN Malang, Jawa Timur tahun 1989/1990 5. S1 Universitas Cendrawasih Jayapura tahun 1997 6. S2 Universitas Padjajaran Bandung tahun 2004 7. S3 Universitas Padjajaran Bandung tahun 2011
Adapun riwayat pekerjaan yang telah beliau lewati adalah : 1. Diangkat 1 – 9 – 1990 sebagai PNS menjadi sekretaris pribadi bupati Kab. Jayawijaya 2. Lurah Wamena Kota Kab. Jayawijaya tahun 1991 – 1995 3. Kepala wilayah kecamatan (camat) Kec. Kurulu Kab. Jayawijaya tahun 1997 – 2000 4. Kasubid LITLAT pada dinas sosial Kab. Jayawijaya tahun 2000 - 2001 5. PPKTI (perencanaan pembangunan kawasan timur Indonesia) tahun 2001-2002 6. Kasubag bagian perpustakaan kementerian PPKTI tahun 2002 7. KTU pimpinan menteri PDT (Pembangunan Daerah Tertinggal) 2004 - 2008 8. Kasubid Mitigasi dan Bencana Deputi 5 Kementerian PDT tahun 2009 9. Kabid Perencanaan wilayah BAPPEDA Kab. Membramo Tengah tahun 2010 10. Kabag Tata Pemerintahan Kab. Tolikara tahun 2010 2013 11. Direktur IPDN Kampus Papua tahun 2013 - sekarang (hst)
6
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KAMPUS REG. PAPUA
7
koteka #1
koteka #1
SEJARAH PAMONG PRAJA
PAMONG PRAJA DULU
DAN
Pamong berasal dari bahasa Jawa yang kata dasarnya adalah among. Kata ini serupa dengan momong yang artinya mengasuh. Kata momong, ngemong dan mengasuh merupakan kata yang multidimensional. Sedangkan Praja adalah Pegawai Negeri Pangreh Praja atau Pegawai Pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja berarti Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Negara. Pamong praja atau pangreh praja sebagaimana pengertian secara etimoligis tersebut di atas mungkin masih relevan pada saat jaman kolonial dan awal kemerdekaan di mana peran pemerintah masih sangat dominan, sistem pemerintahan yang sangat sentralistik, serta paradigma pemerintahan yang menempatkan pemerintah sebagai pusat kekuasasaan. Tapi ketika sistem pemerintahan berubah dan terjadi pergeseran paradigma pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik, INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KAMPUS REG. PAPUA
HARI INI
kewenangan untuk mengurus juga ada pada rakyat, rakyat lebih mandiri, maka dengan kondisi ini tentunya pengertian pamong praja sebagaimana awal berkembangnya sudah berbeda dengan kondisi saat ini, definsi pamong praja sesuai dengan konteks dan jamannya perlu ditinjau ulang. Apabila dilihat dari sejarahnya, keberadaan korps pamong praja sudah ada sejak zaman Hindia - Belanda sebagai korps binnenlands bestuur, yakni korps pejabat bumiputera yang bertugas menjaga kepentingan kerajaan Belanda di tanah Nusantara. Pada masa awal kemerdekaan, korps ini berubah nama menjadi Korps Pangreh Praja, yang kemudian diganti namanya menjadi Korps Pamong Praja, karena istilah pangreh mengandung makna memerintah dengan paksaan. Keberadaan Korps Pamong Praja mencapai puncaknya pada saat berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah. Korps Pamong Praja diartikan sebagai pejabat pemerintah pusat yang berada di daerah dengan tugas utama menjalankan TUGAS PEMERINTAHAN UMUM (TPU), yang meliputi koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta urusan residual. Pada masa UU Nomor 5 Tahun 1974, yang masih merujuk pada UUD 1945 yang asli, Presiden merupakan satu-satunya mandataris MPR, yang kemudian membangun jaringan pemerintah pusat di daerah yang dinamakan Kepala Wilayah yang berkedudukan sebagai PENGUASA TUNGGAL DI BIDANG PEMERINTAHAN (Sadu Wasistiono, 2009). Apabila merujuk pada peraturan perundang-undangan yang ada dan juga sejarah perkembangan pamong praja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, maka yang masuk kategori Korps Pamong Praja adalah mereka yang dididik secara khusus un-
8
tuk melayani masyarakat serta konsisten menjaga keutuhan bangsa dan negara, dengan bidang keahliannya sebagai generalis yang mengkoordinasikan cabang-cabang pemerintahan lainnya. Jabatan-jabatan dan sebutan pamong praja ditujukan pada antara lain para Lurah, Camat, Polisi Pamong Praja, Asisten Sekda, serta Sekretaris Daerah, ditambah dengan SKPG (Satuan Kerja Perangkat Gubernur) sebagai tindak lanjut dari PP Nomor 19 Tahun 2010 (Sadu Wasistiono & Ismail Nurdin: 2010) Kalau pamong praja diartikan secara etimologis sebagai aparat atau pejabat pemerintahan yang bertugas “mengemong” dan menjadi abdi Negara, abdi masyarakat, maka pamong praja adalah semua aparat yang melakukan aktivitas melayani, mengayomi, mendampingi serta memberdayakan masyarakat, dengan demikian koorps pamong praja sangat meluas, termasuk di dalamnya aparat kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia serta semua aparat pemerinatahan lainya yang INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KAMPUS REG. PAPUA
melaksanakan urusan pemerintahan selain di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Pamong praja adalah mencakup pejabat pusat yang ada di pusat, pejabat pusat yang ada di daerah maupun pejabat daerah yang ada di daerah. Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa terdapat perguruan tinggi kedinasan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi kepamongprajaan, ini mengisyaratkan bahwa setidaknya dua hal, yang pertama bahwa ada institusi yang dibentuk oleh Negara untuk menyiapkan pamong praja yang akan menjadi aparat pemerintahan, dan yang kedua karena ada institusi pendidikan tinggi kepamongprajaan yang akan menghasilkan lulusan yang akan ditugaskan sebagai
pelayanan masyarakat atau tugas-tugas kepamongprajaan yang dilaksanakan oleh para pamong praja. Pamong praja adalah mereka yang menyelenggarakan pelayanan pemerintahan pada organisasi peerintahan lini kewilayahan yang dididik secara khusus yang meiliki kualifikasi kepemimpinan dan kemampuan manajerial untuk melayani masyarakat serta konsisten menjaga keutuhan bangsa dan negara, dengan bidang keahliannya sebagai generalis yang mengkoordinasikan cabangcabang pemerintahan lainnya.
9
koteka #1 PURNA PANUTAN PRAJA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KAMPUS REG. PAPUA
koteka #1
APDN
10
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KAMPUS REG. PAPUA
11
koteka #1
PERAN
koteka #1
PEMUDA DALAM
PEMBERANTASAN KORUPSI Menurut Bapak apa peran Pemuda dalam Program AntiKorupsi? KORUPSI adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang berdampak sangat luar biasa, berdampak buruk pada seluruh sendi kehidupan manusia, dan merupakan salah satu factor penyebab utama tidak tercapainya keadilan dan kemakmuran suatu bangsa. Selain itu, korupsi berdampak pada sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan, bahkan dapat merendahkan martabat suatu bangsa dalam tata pergaulan internasional. Oleh karena itu, kita semua sebagai bangsa termasuk Generasi Muda/Pemuda menjadikan Korupsi sebagai musuh bersama (common enemy) yang harus kita perangi bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Sebab upaya pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan peran serta Pemuda sebagai agen perubahan di mana Pemuda menjadi motor penggerak dalam program-program pemberantasan Korupsi..Selain itu, Pemuda/ Mahasiswa perlu terlibat aktif dalam berbagai program “Pendidikan Anti-Korupsi” sehingga memiliki pengetahuan tentang korupsi dan upaya-upaya pemberantasannya serta mampu menerapkan nilai-nilai AntiKorupsi dalam dirinya. INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KAMPUS REG. PAPUA
Sejalan dengan berbagai upaya pemberantasan tindak pidana Korupsi baik yang dilakukan oleh Polri, Kejaksaan maupun KPK hingga saat ini belum dapat memberantas sampai pada akar-akarnya serta belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku dan pelaku korupsi. Berbagai perundang-undangan dan peraturan telah dibuat untuk melawan dan memberantas korupsi, seiring waktu yang berjalan korupsipun mengalami perubahan dalam dimensi modus operandinya. Dinamika pemberantasan korupsi yang sedang berjalan saat ini masih tetap menjadi topik utama dalam kehidupan bernegara. Disinilah Pemuda memiliki peran penting dalam mendorong upaya aparat penegak hukum dalam pemberantasan Korupsi. Bagaimana Keikutsertaan atau Keterlibatan Pemuda dalam Memerangi Korupsi? Memerangi Korupsi harus menjadi gerakan bersama. Oleh karena iitu, keikutsertaan atau keterlibatan Pemuda (mahasiswa) dalam gerakan AntiKorupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 (empat) elemen penting yang saling berintegrasi satu dengan yang lain yaitu; lingkungan keluarga; lingkungan pemuda/lingkungan kampus; masyarakat sekitar; tingkat lokal/nasional. Lingkungan kampus, misalnya;
keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti-korupsi baik secara individu mahasiswanya sendiri maupun untuk komunitas mahasiswa. Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas, seorang mahasiwa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesame mahasiswa dan organisasi kemasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Selain itu, dapat juga dilakukan berbagai kegiatan kampanye, sosialisasi, seminar, pelatihan, kaderisasi, dan lain-lain dapat dilakukan untuk menumbuhkan “Budaya AntiKorupsi”. Kegiatan kampanye ujian bersih atauAnti-Mencontek misalnya, dapat dilakukan untuk menumbuhkan Antara lain nilai-nilai kerja keras, kejujuran, tanggung jawab, dan kemandirian. Hal lain yang barangkali bisa dilakukan oleh pemuda/mahasiswa dalam keikutsertaannya memerangi Korupsi misanya; pemuda/mahasiswa dapat mengamati di lingkungan masyarakat sekitar dengan cara mengamati berbagai pelayanan public yang dilakukan di kantor-kantor pemerintah terhadap masyarakatnya dengan sewajarnya, misalnya dalam pembuatan KTP, SIM, KK laporan
12
kehilangan, pelayanan pajak, dll? Adakah biaya yang diperlukan untuk pembuatan suratsurat atau dokumen tersebut? Wajarkah jumlah biaya dan apakah jumlah biaya tersebut resmi diumumkan secara transparan sehingga masyarakat umum mengetahuinya?Dalam kaitan ini, upaya pemberantasan Korupsi tidak akan pernah berhasil manakala tanpa melibatkan peran serta Pemuda serta masyarakat. Oleh karena itu, barangkali perlu adanya “Gerakan Anti-Korupsi” di lingkungan Pemuda dan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Apa upaya Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi? Salah satu kendala dalam pemberantasan korupsi adalah modus operandi yang semakin canggih sehingga hukum sering ketinggalan zaman dan tidak dapat menanggulangi berbagai kejahatan dimensi baru termasuk korupsi. Padahal, hukum adalah sebuah sistem yang terdiri dari sub-subsistem, akan diisi atau dilengkapi oleh subsistem lainnya. Selain itu keseriusan dalam menanggulangi korupsi (adanya tebang pilih) menjadi kendala tersendiri dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Sejalan dengan berbagai fenomena dan perkembangan modus operandi tindak pidana korupsi, tentu membutuhkan penanganan yang extra ordinary, yang dilakukan oleh institusi yang berwenang seperti, Polisi, KPK dan Kejaksaan. Oleh karena itu diperlukan sinerjitas secara institusional antar kelembagaan terkait dalam memberantas Korupsi di negeri ini. Dengan demikian, berbaINSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KAMPUS REG. PAPUA
gai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah (Negara) dari waktu ke waktu adalah dimaksudkan sebagai upaya bagaimana menciptakan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas KKN. Bagaimana dampakpemberian hukuman mati bagi para koruptor? Adanya hukuman yang lebih berat merupakan salah satu upaya untuk menghasilkan efek jera yang lebih besar. Akan tetapi satu hal yang perlu kita pikirkan adalah terkait adanya realitas bahwa tidak sedikit para koruptor yang berperilaku biasa-biasa saja. Bahkan ada yang merasa tidak pernah bersalah setelah sekian lama mendekam di penjara. Dengan kata lain, tidak terbesit rasa malu pada mereka meskipun pernah menyandang label “KORUPTOR” dan pernah dipenjara. Lalu apakah perlu diberlakukan hukuman mati bagi para koruptor seperti perkembangan terkini dalam kasus suap Akil Mochtar, di mana banyak pihak telah meminta kepada Presiden SBY agar menerapkan hukuman mati bagi para koruptor di Indonesia termasuk hukuman mati bagi Akil Mochtar. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah dengan menerapkan hukuman mati bagi para koruptor merupakan solusi terbaik bagi bangsa ini dalam memberantas korupsi? Jawabannya mungkin juga bukan solusi terbaik!!. Mengapa demikian? Karena korupsi sudah menjadi bagian dari gaya hidup (life style) setiap individu bahkan telah “membudaya” dalam diri setiap orang Indonesia. Semakin banyak orang salah dalam memandang kekayaan, semakin
besar pula kemungkinan orang melakukan kesalahan dalam mengakses kekayaan. Oleh karena itu, korupsi akan terus berlangsung manakala masih terdapat kesalahan tentang cara memandang kekayaan. Dengan demikian, penerapan hukuman mati bagi para koruptor masih terus menjadi bahan perbebatan diantara kita. Kendatipun demikian, pilihan terhadap penerapan hukuman mati bagi para di masa yang akan datang barangkali patut dipertimbangkan sesuai tuntutan zaman dan dinamika perkembangan ketatanegaraan Indonesia di masa mendatang. Akhirnya: …mau tidak mau, suka atau tidak suka siap atau tidak siap, masa depan akan datang, dan “Generasi Muda akan menerima Estafet Kepemimpinan…” “Selamat tinggal generasi korupsi, “Selamat Datang Generasi Muda AntiKorupsi”. “Indonesia akan lebih baik jika tanpa Korupsi”. Semoga…
*Anthon Raharusun, S.H.,M.H. (Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua dan Dosen pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri KampusJayapura-Papua).
12
koteka #1
SEKILAS WAHANA WYATA PRAJA Wahana Wyata Praja disingkat WWP, adalah organisasi perangkat daerah sebagai sarana praktikum organisasi pemerintahan daerah, bagi Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Wahana Wyata Praja juga merupakan senat mahasiswa ( organisasi keprajaan ) di lingkungan IPDN. Wahana Wyata Praja mempunyai Struktur Organisasi dan Tata Kerja disesuaikan dengan Organisasi Pemerintahan Daerah. Dasar hukum yang mengatur Organisasi dan Tata kerja WWP sebagai sebuah organisasi keprajaan juga sekaligus sebagai sebuah sarana pembelajaran langsung mengenai praktik kerja nanti di lapangan, diatur dalam Peraturan Rektor IPDN No. 8 tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Wahana Wyata Praja IPDN. WWP Kampus Pusat menggunakan sistem atau tata kerja serta strukturnya mengacu sebagai kepada sebuah provinsi dengan perangkat organisasinya adalah sebagai berikut : 1. Gubernur Praja; 2. Sekretariat Provinsi WWP; INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KAMPUS REG. PAPUA
koteka #1
3. Sekretariat DPP; 4. Inspektorat Praja; 5. Dinas; 6. Badan; 7. Biro; 8. Kantor; 9. Kabupaten/kota WWP Kampus Pusat; 10. Kecamatan pada Kampus Pusat;dan 11. Kelurahan pada kampus Pusat. Sedangkan WWP yang ada di tiap-tiap Kampus Daerah dengan secara otomatis menggunakan sistem atay tata kerja selayaknya sebuah Kabupaten yang ada dalam naungan Provinsi WWP. Perangkat organisasi Kabupaten WWP Kampus daerah adalah : 1. Bupati Praja; 2. Sekretariat Kabupaten WWP; 3. Sekretariat DPPD; 4. Inspektorat Praja; 5. Dinas; 6. Badan; 7. Kantor; 8. Kecamatan pada Kampus Daerah;dan 9. Kelurahan/desa pada Kampus Daerah. POLISI PRAJA (POLPRA) Polisi praja mempunyai tugas: a. Melakukan upaya-
upaya pencegahan terhadap tindakan yang mengarah pada pelanggaran atas pedoman tata kehidupan praja pada satuan praja; b. Membantu bagian pengasuhan dalam melaksanakan tugas penegakan peraturan, disiplin, etika dan tata karma praja serta menjadi teladan disatuan praja; c. Member informasi/ laporan setiap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh praja baik didalam maupundiluar kampus kepada bagian pengasuhan; d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kode kehormatan praja, tata karma dan pedoman tata kehidupan praja (PETADUPRA) pada satuan praja; e. Melakukan upaya penenaman nilai-nilai disiplin, etika, dan sopan santun pada satuan praja; f. Memberikan bantuan pengamanan dalam rangka menjaga kewibawaan kampus pada saat dilaksanakannya acara-acara tertentu didalam kampus; g. Membangun keamanan dan ketertiban pada satuan praja; h. Menjadi provost dalam berbagai acara baik di dalam maupun diluar kampus.
14
DEWAN PERWAKILAN PRAJA (DPP) Dewan Perwakilan Praja memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan Dewan Perwakiln Rakyat yang sesungguhnya. Seperti fungsi legislasi,fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Keanggotaan DPP dipilih melalui proses pemilihan umum yang jujur, adil dan bersih. UNIT KEGIATAN PRAJA Adapun Unit Kegiatan Praja Di IPDN kampus Papua Antara lain 1. Pasukan Inti 2. Gita Puja Wiyata 3. Group Band Khatulistiwa 4. Timnas Futsal IPDN 5. Pandawa Basket Team 6. Abdi Praja News 7. English Community Union 8. Forum Kajian Praja 9. Kerohanian Islam dan Nasrani
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KAMPUS REG. PAPUA
15
koteka #1
koteka #1
Kiri kanan kulihat saja banyak orang makan pinang (eh, kok malah nyanyi sih). Tapi emang itu kenyataan yang ada di Papua, dari anak-anak, remaja, orang dewasa bahkan orang tua pun gemar sekali makan pinang. Untuk mendapatkan pinang di Papua sangatlah mudah, tidak perlu capek-capek mencari dan memanjat pohon pinang, karena di setiap tempat dan ditepi-tepi jalan banyak sekali yang jual pinang, harganyapun sangat terjangkau sekitar Rp. 20.000,- per tumpuk itu sudah termasuk kapur dan sirihnya. Ngomong-ngomong kenapa sih orang Papua suka makan pinang? ternyata selain untuk dimakan, pinang juga mempunyai beberapa manfaat, antara lain : a. Menguatkan gigi b. Melancarkan haid bagi wanita c. Mengobati mimisan Buah Merah adalah sejenis buah tradisional dari Papua. Oleh masyarakat Wamena, di Papua buah ini disebut Kuansu. Nama ilmiahnya Pandanus Conoideus Lam karena tanaman Buah Merah termasuk tanaman keluarga pandan-pandanan menyarupai pandan, namun tinggi tanaman mencapai 16 meter dengan tinggi batang bebas cabang sendiri setinggi 5-8 meter yang diperkokoh akar-akar tunjang pada batang sebelah bawah. Kultivar buahberbentuk lonjong dengan kuncup tertutup daun buah. Buah Berah sendiri panjang buahnya mencapai 55 cm, diameter 1015 cm, dan bobot 2-3 kg. Warnanya saat matang berwarna merah marun terang, walaupun ada jenis tanaman ini yang berbuah berwarna coklat dan coklat kekuningan. Bagi masyarakat di Wamena, Buah Merah disajikan untuk makanan pada pesta adat Bakar Batu, namun, banyak pula yang memanfaatkannya sebagai obat.secara tradisional, Buah Merah dari zaman dahulu secara turun temurun sudah dikonsumsi karena berkhasiat banyak dalam menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti mencegah penyakit mata, cacingan, kulit, dan meningkatkan stamina. INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KAMPUS REG. PAPUA
Noken adalah sejenis tas tradisional yang terbuat dari kulit kayu lokal yang banyak tumbuh di Papua. Kulit kayu ditumbuk, kemudian dilakukan proses pengawetan dengan merendam kedalam ar agar serat kayu bertambah kuat. Lalu, kulit kayu sipilin menjadi benang seperti tali kecil (string). Selanjutnya, tali kecil itu dianyam menjadi Noken, saat menganyam dibentuk suatu “cincin” lalu diikat menjadi simpul mati. Noken sebagian besar dimanfaatkan di pedesaan ataupegunungan Papua untuk membawahasil kebun, kayu api, atau ternak yang dipanen dari kebun untuk dijual di pasar atau sebaliknya. Pelajar dan mahasiswa juga banyak menggunakan Noken, berukuran kecil untuk membawa buku dan alat tulis. Yang menarik dari Noken ini adalah hanya orang Papua saja yang boleh membuat Noken. Membuat Noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan si perempuan itu. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat Noken dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah.
16
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KAMPUS REG. PAPUA
17
koteka #1
koteka #1
seminar nasional
(Papua, 7 November 2013) IPDN kampus Papua menyelenggarakan seminar nasional dengan tema "Peran Pamong Praja Dalam Implementasi Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat" yang dibuka oleh Wakil Rektor IPDN Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS didampingi oleh Direktur IPDN kampus Papua. Peserta seminar terdiri dari Praja, dosen serta undangan lainnya, dan dihadiri langsung oleh bapak Fauzi Bowo mantan gubernur DKI Jakarta.
Penampilan Gita Puja Wiyata IPDN Kampus Papua 6 November 2013 merupakan penampilan perdana nih buat GPW (Gita Puja Wiyata) IPDN kampus Papua, di mana GPW di undang untuk mengisi acara “Temu Kangen dan Pelantikan Pengurus IKPTK/MIPI” Papua dan Papua Barat di Hotel Aston Jayapura, di acara tersebut juga di hadiri pejabat-pejabat penting yaitu Wakil Rektor IPDN Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS didampingi oleh Direktur IPDN kampus Papua. Purna APDN, STPDN Provinsi Papua dan Papua barat, serta praja tentunya. Acara tersebut di buka langsung oleh bapak Fauzi Bowo mantan Gubernur DKI Jakarta yang sekarang sedang menjabat sebagai Dubes RI untuk Jerman. Dan di lanjutkan
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KAMPUS REG. PAPUA
7 november 2013 di Swiss bel Hotel International dalam acara “Seminar Nasional” dan IPDN kampus Papua merupakan tuan rumah yang mengadakan acara tersebut, dan lagi-lagi GPW memberikan penampilan yang terbaik demi kesuksesannya acara tersebut, dan dapat di lihat juga dari antusiasnya tamu undangan yang tampak begitu menikmati nyanyian mereka, adapun lagu-lagu yang mereka nyanyikan yaitu Aku papua, Tanah papua, Wampasi wambarek, Nuru ai pani, Gebyargebyar dan Kapan-kapan. GPW lagi kebanjiran Job nih tampil dimana-mana, tetap semangat yah..
Pakar manajemen pemerintahan yang saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor IPDN berpendapat bahwa perlu dipikirkan filosofi dan paradigma perubahan politik dalam desentralisasi di Indonesia. Gagasan yang disampaikan ini arahnya adalah menuju kepada desentralisasi berkeseimbangan (equilibrium decentralization), dengan menyeimbangkan antara prinsip demokratisasi dengan prinsip efektivitas dan
18
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KAMPUS REG. PAPUA
efisiensi, menyeimbangkan hak, wewenang, kewajiban antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta antar pemerintah daerah. Desentralisasi berkeseimbangan tersebut pada prinsipnya akan sejalan dengan Pancasila yang pada hakekatnya juga merupakan ideologi jalan tengah dan berkeseimbangan. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 memberikan ruang dan peluang untuk eksisnya pamong praja, karena terdapatnya Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan yang menyeleng-
garakan pendidikan kepamongprajaan yang lulusannya dipersiapkan untuk menjadi “pekerja kepamongan” yakni menjadi pamong praja. Oleh karenanya menjadi penting definisi pamong praja dan kepamongprajaan yang sudah disepakati untuk diatur dan ditetapkan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan (daerah), khususnya posisi pamong praja sebagai profesi, institusi dan nilai-nilai ideal pemerintahan, simbol pemersatu dan keutuhan NKRI sebagai wujud dari sistem pemerintahan Indonesia yang unitarian.
19
koteka #1
koteka #1
PEMERINTAHAN
FILSAFAT POLITIK PEMERINTAHAN Filsafat secara etimologis berarti cinta kebijaksanaan (love of wisdom) dalam arti yang sedalamdalamnya. Kata filsafat pertama kali digunakan oleh Pythagoras (582-496 SM) dan kemudian diikuti oleh kaum sophist dan juga Socrates (470-399 SM). Ada juga yang berpendapat bahwa filsafat mengandung arti kegandrungan mencari hikmah kebenaran dan kebijaksanaan dalam hidup dan kehidupan. Dengan begitu, filsafat berarti mencintai kebijaksanaan dan mendambakan pengetahuan. Menurut Mohammad Hatta, filsafat dapat meluaskan pandangan, mempertajam pikiran, serta merentangkan pikiran sampai sejauh-jauhnya tentang suatu keadaan atau hal yang nyata. Sebab itu filsafat dapat disebut juga berpikir merdeka dengan tiada dibatasi kelanjutannya. Filsafat meninjau dengan pertanyaan “apa itu”, “dari mana” dan “kemana”. Disini orang tidak mencari pengetahuan sebab akibat suatu masalah__seperti halnya penyelidikan ilmu__, melainkan orang mencari tahu tentang apa yang sebenarnya ada pada barang atau masalah itu, dari mana asalnya dan kemana tujuannya. Penjelasan tentang politik pemerintahan akan dibatasi INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KAMPUS REG. PAPUA
dengan cara filsafat keilmuan yakni ontologi membahas “apa” (what), epistemologi membahas “bagaimana” (how), dan aksiologi membahas “mengapa” (why). Apabila dihubungkan dengan konsep Bahm dalam artikelnya “What is ‘Science’ ?” maka ontologi dari ilmu adalah problems, epistemologinya adalah methods, dan aksiologinya adalah attitudes. POLITIK DALAM PERSPEKTIF ILMU Studi politik Indonesia yang didominasi oleh kajian-kajian klasik politik tidak bisa dilepaskan dari hiruk-pikuk politik nasional. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain: • politik adalah usaha
yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles) • politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara • politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat • politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Dalam konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, antara lain: kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang partai politik. Etimologi Politik berasal dari bahasa Belanda politiek dan bahasa Inggris politics, yang masingmasing bersumber dari bahasa Yunani τα πολιτικά (politika - yang berhubungan dengan negara) dengan akar katanya πολίτης (polites - warga negara) dan πόλις (polis - negara kota). Secara etimologi kata "politik" masih berhubungan dengan polisi, kebijakan. Kata "politis"
20
berarti hal-hal yang berhubungan dengan politik. Kata "politisi" berarti orang-orang yang menekuni hal politik. Perilaku politik atau (Inggris:Politic Behaviour) adalah perilaku yang dilakukan oleh insan/individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik.Seorang individu/ kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan perilaku politik adapun yang dimaksud dengan perilaku politik contohnya adalah: • Melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat / pemimpin • Mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik atau parpol , mengikuti ormas atau organisasi masyarakat atau lsm lembaga swadaya masyarakat • Ikut serta dalam pesta politik • Ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas • Berhak untuk menjadi pimpinan politik • Berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh undang-undang dasar dan perundangan hukum yang berlaku Teori politik Teori politik merupakan kajian mengenai konsep penentuan tujuan politik, bagaimana mencapai tujuan tersebut serta segala konsekuensinya. Bahasan dalam Teori Politik antara lain adalah filsafat politik, konsep tentang sistem politik,
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KAMPUS REG. PAPUA
negara, masyarakat, kedaulatan, kekuasaan, legitimasi, lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, perbandingan politik, dsb. Terdapat banyak sekali sistem politik yang dikembangkan oleh negara negara di dunia antara lain: anarkisme,autoritarian, demokrasi, diktatorisme, fasisme, federalisme, feminisme, fundamentalisme keagamaan, globalisme, imperialisme, kapitalisme, komunisme, liberalisme, libertarianisme, marxisme, meritokrasi, monarki, nasionalisme, rasisme, sosialisme, theokrasi, totaliterisme, oligarki dsb. Pemerintahan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Dalam pengkajian pemerintahan Negara harus berangkat dari pembahasan filsafati, apa yang baik dan benar bagi masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Filsafat merupakan pengertian yang sedalamdalamnya tentang sesuatu itu sehingga pemikiran tersebut sampai kepada inti dan substansialnya sebagai unsur-unsur sesuatu itu. Filsafat pemerintahan yaitu pengertian yang sedalamdalamnya tentang bagaimana melaksanakan pengurusan, pengaturan, kepemimpinan dan koordinasi dalam berbagai peristiwa dan gejala hubungan antara rakyat dan pemerintah secara baik dan benar sampai kepada inti dan substansi pemerintahan sebagai unsurunsurnya. Apa yang menjadi tuntutan masyarakat sebagai kebutuhan dalam hidup akan dituangkan kedalam peraturan kebijakan pemerintahan. Pemerintah yang mengurus dan mengatur
kebijakan tersebut diberikan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuan masyarkat banyak terdapat dalam aturan-aturan yang bersifat memaksa dan mengikat sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan atau Negara. Sebagai sebuah ilmu yang multidimensional, pemerintahan__sebagaimana halnya politik__juga masih menyimpan aneka problema, terutama dalam upaya penentuan ontologis, epistemologis dan aksiologis keilmuannya. Dari aspek ontologis ilmu pemerintahan, baik menyangkut definisi maupun objek material dan formal, belum dijumpai adanya kesepahaman. Meskipun demikian ada beberapa titik persamaan mendasar di kalangan ilmuwan pemerintahan, yaitu: Pertama, bahwa ilmu pemerintahan itu ada dan sedang berkembang ke arah kemandirian. Kedua, adanya berbagai paradigma pemerintahan merupakan tanda bahwa ilmu pemerintahan bersifat teoritik konseptual dan tidak semata-mata praktis profesional. Dengan demikian, pemerintahan bukanlah semata-mata keterampilan belaka. Ilmu pemerintahan disamping perlu mengembangkan konsep-konsep metodologi dan teori yang membedakannya dari cabang-cabang ilmu sosial lainnya, juga ditantang agar secara intensif menggarap berbagai unsur yang relevan dari ilmu-ilmu sosial untuk memperkaya bidang kajiannya. Munculnya istilah-istilah seperti: system analysis, check and balances, boundary maintenance, demand and support, input-output, black box, factor analysis, unit of analysis dan
21
koteka #1 sejumlah istilah-istilah lainnya bisa jadi adalah manifestasi absorbsi oleh ilmu pemerintahan, di samping tentunya karena dampak behavioralisme. Dari perspektif ini terlihat bahwa ilmu pemerintahan bisa dikategorikan sebagai suatu disiplin yang bersifat general atau multidimensional. Kenyataan ini menjadi sangat paralel dengan mainstream kajian budaya yang berkembang pesat akhir-akhir ini. Kesamaan mainsteram ini terutama tampak dalam focus of interest ilmu pemerintahan, yang setidak-tidaknya juga harus mencakup dimensi-dimensi filsafat, hukum, politik, sosiologi, administrasi, sejarah, kebudayaan, ekonomi, kepemimpinan dan tentu kajian budaya sendiri. Penjabaran ke dalam dimensi-dimensi keilmuan yang merupakan inti dari kajian ilmu pemerintahan ke dalam kurikulum pengajaran, akan menghasilkan subjek-subjek pokok yang berkenaan dengan: Pengantar Ilmu Pemerintahan, Metodologi Ilmu Pemerintahan, Filsafat Pemerintahan, Hukum Tata Pemerintahan, Politik Pemerintahan, Sosiologi Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan, Sejarah Pemerintahan, Budaya Pemerintahan, Kepemimpinan dalam Pemerintahan dan Kajian budaya Pemerintahan. Luasnya dimensi-dimensi yang tercakup dalam disiplin ilmu ini akhirnya banyak menimbulkan masalah kefilsafatilmuan, khususnya dalam upaya penentuan epistemologis dan aksiologisnya. Persoalan pertama berkaitan dengan penentuan batas-batas ilmu pemerintahan (termasuk fokus dan lokusnya). Sedangkan INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KAMPUS REG. PAPUA
koteka #1 persoalan kedua lebih mengarah pada nilai guna atau segi kemanfatan keilmuan. Fungsi ilmu setidaknya ada tiga, yaitu mendeskripsi, memprediksi serta mengatur gejala alam/ sosial. Supaya ketiga fungsi tersebut dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan metode yang tepat dan valid. Dalam laporan Temu Ilmiah Pengkajian Ilmu Pemerintahan (1985) dikemukakan beberapa pandangan mengenai objek formal ilmu pemerintahan. Soemendar Soerjosoedarmo berpendapat bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari kegiatankegiatan kenegaraan dalam rangka memenuhi kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Sedangkan Syafiie menyatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam hubungan Pusat dan Daerah antar lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah. Namun, jauh sebelum itu, Mariun sudah menyatakan bahwa pemerintahan menunjuk kepada kegiatan atau fungsi-fungsi negara. Pemerintahan dalam arti luas menunjuk kepada segala kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sedangkan dalam arti sempit, pemerintahan menunjuk hanya kepada kegiatan eksekutif semata. Dekade 1990-an ilmu pemerintahan di Indonesia masih mengalami krisis epistemologis dan identitas. Namun begitu, sebagai satu solusi awal dari problema ini diajukan kon-
statasi bahwa objek formal dari ilmu pemerintahan adalah pemerintahan suatu negara. Pemerintahan hanya merupakan satu “field” atau bagian dari ilmu politik, seperti halnya ilmu administrasi negara, hubungan internasional dan yang lainnya. Kenyataan ini tentu berbeda jauh dengan situasi sejak awal perkembangan ilmu pemerintahan di UGM yang sangat dipengaruhi oleh Mazhab Continental yang menyatakan bahwa ilmu pemerintahan berhubungan dengan: pertama, kegiatan yang menyangkut politik pengambilan keputusan dalam negara (the politics of policy making). Kedua, pelaksanaan dari kebijakan itu sendiri (policy execution). Dengan kata lain, ilmu pemerintahan diidentikkan dengan ilmu politik. Pandangan ini sudah tentu tidak sesuai dengan realitas, karena ilmu pemerintahan hanyalah salah satu jurusan (field) yang dikembangkan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam studi pemerintahan bisa dibahas masalah eksekutif, baik pada tingkat “presidency” maupun pada tingkat lokal. Demikian juga bisa dikaji persoalan “legislatures” terutama yang berkaitan dengan sejarah,kedudukan, fungsi serta peranan lembaga tersebut. Pemahaman terhadap lembaga MA, MPR, TNI, masalah kepartaian dan pemilu, perilaku politik, sosialisasi politik, politik pembuatan kebijakan, analisis dan implementasi serta evaluasi kebijakan yang ditempuh. Jadi, ruang lingkup ilmu pemerintahan adalah “hubungan antara pemerintah dan rakyat dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama”.
22
Dari berbagai pendapat serta pandangan sebagaimana diungkapkan di atas masih terlihat bahwa belum ada kesamaan pendapat mengenai objek formal ilmu pemerintahan yang memang sangat luas bidang cakupannya. Masalah ini tentu saja pada taraf tertentu akan mempengaruhi tidak saja proses pembuatan silabi dan kurikulum untuk pengajaran ilmu tersebut, tetapi juga perkembangan keilmuan secara keseluruhan. Berkaitan dengan aksiologi atau nilai gunanya, ilmu pemerintahan memiliki nilai guna/ fungsi ganda yakni fungsi akademik (penemuan dan pengambangan keilmuan) dan fungsi non-akademik. Penerapan fungsi yang pertama telah dimulai sejak akhir tahun 1940an bersamaan dengan mulai diterapkannya pola UGM dalam pengajaran ilmu sosial dan politik. Pola UGM berbeda dengan pola UI. Data terakhir menunjukkan adanya upaya mengembangkan ilmu pemerintahan, baik melalui jalur akademik maupun jalur profesional. Jalur pertama dimaksudkan untuk menghasilkan tenaga ilmuwan pada jenjang S1, S2, atau S3 dari universtas-universitas. Sedangkan jalur kedua dipersiapkan untuk menelorkan tenaga-tenaga profesional dari akademi dari Institut Ilmu Pemerintahan (sekarang Institut Pemerintahan Dalam Negeri). Dengan demikian, dari fungsi akademik ilmu pemerintahan secara pelan tapi pasti akan bisa mengejar ketertinggalannya dari pesatnya pengembangan keilmuan dari ilmu-ilmu sosial yang lain. Penerapan fungsi kedua, fungsi INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KAMPUS REG. PAPUA
non-akademik bisa dilakukan dengan secara bersama-sama menanamkan nilai-nilai yang menyangkut kehidupan kenegaraan di Indonesia, seperti nilai demokrasi, nasionalisme dan nilai-nilai yang akan membuat insan anak didik mempunyai kapasitas dalam kemampuan politik yang lebih baik dari kebanyakan warga lainnya. Nilai demokrasi, misalnya merupakan sesuatu yang sangat utama dalam kehidupan kenegaraan dan pemerintahan. Seseorang yang mengajarkan dan mengembangkan ilmu pemerintahan, dengan demikian dituntut di samping memiliki jiwa dan semangat demokrasi juga harus bisa mempraktekkan dalam kehidupan seharihari. Oleh karena itu, salah satu tujuan penting ilmu pemerintahan__disamping tujuan pengembangan keilmuannya__ juga menyangkut “civic mission” dari ilmu pemerintahan itu sendiri. Apabila dalam dua dekade lalu, kajian pemerintahan masih memahami negara sebagai “wilayah dengan batas kedaulatan tertentu yang berhadapan dengan wilayah lain”, maka sekarang pemahaman negara sebagai “satu entitas yang bisa memiliki kepentingan yang berbeda-beda dengan warganya “ mulai mengedepan. Pergeseran pemahaman ini bersamaan dengan munculnya kajian tentang daily politics, seperti governance, interdependensi, trust, capacity building, deliberation bersandingan dengan kosa kata klasik ilmu ini seperti “negara”, “pemilu”, “pemerintah”, “otoritas”, “legitimasi”, “kedaulatan”, dan lain-lain. Kemunculan kosa kata dan kajian baru ini kemudian
dilembagakan dalam studi-studi kontemporer yang menjadi varian baru ilmu pemerintahan secara umum dan kajian demokrasi pada khususnya. Selanjutnya UNDP merekomendasikan beberapa karakteristik good governance, seperti: adanya partisipasi, transparansi, akuntabel, efektif dan efisien. Selain itu mengembangkan kepastian hukum (rule of law), responsif, consensus oriented, serta equity and inclusiveness. Karakteristik ini bisa ditambah lagi dengan yang diberikan oleh lembaga-lembaga lain yang berkompeten. Namun relevansi pemaknaan good governance di Indonesia, sebagaimana diakui Pratikno (2004) cenderung ultraliberal dengan mendegradasi peran negara secara signifikan dan menyerahkannya pada mekanisme pasar. Mengatasi hal itu paling tidak diperlukan peran dan kapasitas negara yang tepat untuk menjamin kesempatan yang setara, relasi yang berkeadilan, serta demokratis. Hal itu dapat dilakukan dengan menerapkan democratic gavernance. Penerapan democratic governance diharapkan akan lebih mampu mengisi ruangruang kelemahan good governance sebelumnya dengan tidak hanya mengharap inisiatif aktor negara, melainkan juga mampu meningkatkan inisiatif publik dan terwujudnya partisipasi pada proses transisi demokrasi di Indonesia.
23
koteka #1
koteka #1
Kapan Kita
PNS?
artikel papua gym
PERLUKAH
Langit masih hitam. Udara dingin masih menyelimuti daratan. Jarum pendek baru menunjuk angka 5. Terlihat sekumpulan praja sudah mulai melakukan aktivitasnya. Apabila mendengar kata praja, yang pertama terlintas ialah IPDN. Lembaga pendidikan tinggi yang bernaung dibawah kementerian dalam negeri ini disiapkan untuk mencetak kader aparatur pemerintahan. Aparatur pemerintahan yang cakap, disiplin dan siap pakai di lapangan nanti. Keunggulan dari lembaga pendidikan ini ialah peserta didiknya langsung mendapatkan NIP pada saat masih pendidikan. Namun sejak penerimaan pada tahun 2008, NIP diberikan pada saat praja di semester V. yang merasakan kebijakan ini angkatan XIX dan XX. Pada tahun 2010, kebijakan kembali berubah. Belum jelas kapan praja akan diberikan NIP. Yang merasakan “ketidak jelasan” ini adalah angkatan XXI, XXII dan XXIII. Khusus untuk angkatan XXI yang akan segera di kukuhkan, status kepegawaian mereka masih belum jelas. Para INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KAMPUS REG. PAPUA
24
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KAMPUS REG. PAPUA
TKD?
praja kini masih harap-harap cemas tentang status kepegawaian mereka. Praja IPDN pada dasarnya memang disiapkan untuk mengisi formasi di lingkungan pemerintah daerah, atau dengan kata lain menjadi PNS. Mereka disiapkan dengan segala ilmu dan skill yang nantinya akan berguna dalam pekerjaan mereka. Mereka digembleng agar memiliki keunggulan dibandingkan dengan lulusan universitas non kedinasan. Maka sudah selayaknya mereka memiliki kejelasan tentang status kepegawaian mereka. Karena mereka memang disiapkan untuk itu. Agar mereka fokus pada pendidikan dan mengasah skill mereka tanpa perlu khawatir dengan masa depan mereka. Para praja berjuang setiap harinya menjalani pendidikan di lembah candradimuka untuk mengabdi pada bangsa dan negera. Jadi kenapa mereka harus dipersulit dengan status kepegawaian mereka? Bahkan seiring berjalannya waktu, ada wacan tentang pembelakuan TKD (Tes Kemampuan Dasar) bagi praja angktan
XXI, XXII dan XXIII sebagai syarat mereka menjadi CPNS, yang merupakan syarat menjadi PNS. Namun apakah itu perlu? Untuk menjadi praja IPDN tidaklah mudah. Para lulusan SMU sederajat harus mengikuti serangkaian tes. Mulai dari psikotes, kesehatan, kesemaptaan, akademik dan pantukhir. TKD merupakan tes yang harus dilaksanakan mereka yang ingin menjadi PNS dari kalangan masyarakat umum. Apabila dibandingkan, tes untuk menjadi praja IPDN hampir setara dengan TKD. TKD hanya meliputi satu tes, yakni tes pengetahuan umum, sedangkan untuk menjadi praja IPDN kita harus melewati lima tahapan tes. Jadi, pembaca dapat menyimpulkan sendiri perlukah pelaksanaan TKD bagi praja IPDN agar mereka memiliki kejelasan status. Ataukah tes untuk masuk IPDN sudah lebih dari cukup untuk memberi NIP bagi praja IPDN. (wgn)
24
koteka #1
koteka #1
kegiatan praja : PASTI
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KAMPUS REG. PAPUA
24
“PRAJA jangan Bermental tempe !” sudah pernah dengar doktrin tersebut? Ya. Pastinya, setiap dari kita yang berstatus praja pasti pernah mendengar doktrin tempe itu. Apa sih maksudnya? Sebenarnya doktrin tempe itu sangat berguna bagi praja ketika didunia kerja nanti. Bukan tempenya tapi maksud dari doktrin tempe itu ! Penjabaran dari mental tempe itu adalah mental yang rawan, mental pengecut yang mana tidak bisa menerima sesuatu yang terjadi, sehingga akan ada hal-hal yang dilakukan untuk lari dari aturan atau sistem yang ada (menyimpang). Opss bakalan panjang nih.. Dewasa ini kita kenal yang namanya KKN atau Korupsi Kolusi dan Nepotisme. KKN adalah hal yang biasa bagi sebagian Negara. Salah satu poin dari KKN yang yang paling sulit diberantas dan menjadi masalah besar adalah KORUPSI. Apa sih korupsi itu sebenarnya? Berdasarkan pemahaman pasal 2 undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang diubah menjadi undangundang nomor 20 tahun 2001. Korupsi merupakan tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri/ orang lain (perseorangan
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KAMPUS REG. PAPUA
atau sebuah korporasi), yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan kuangan atau perekonomian Negara, yang dari segi materil perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat. Bukankah korupsi itu sama dengan mencuri? Tepat . tapi ada tambahannya, seorang yang melakukan tindak korupsi bukan hanya mencuri, tetapi juga melakukan penggelapan (korupsi = pencurian + penggelapan) Kalau korupsi di Negara kita, gimana? Dari data yang ada pada PERC ( Political & Economic Risk Consultancy) tahun 2010 , Indonesia menduduki juara umum atau juara satu Negara terkorup di Asia-Pasifik. Hasil survey PERC menyebutkan bahwa Indonesia mencetak nilai 9,07 dari angka 10 sebagai Negara paling korupsi tahun 2010. (dan kamu harus bilang WOW !) Sekarang ini Transparasi Internasional masih menempatkan Indonesia di urutan ke-118 dari 176 negara yang bebas korupsi. Jauh dibawah Singapura
yang berada pada posisi ke-5, bahkan Malaysia pun masih bisa menempati urutan ke 54 dalam indeks anti korupsi. Pada tahun 2012, Indonesia tergabung dalam 60 besar Negara terkorupsi di dunia versi Transparasi Internasional. Jadi dapat disimpulkan bahwa Indonesia berprestasi dalam korupsi. Ruarrbiasaa.. Langkah apa yang perlu ditempuh agar indonesia tidak terjerumus lebih dalam ke jurang korupsi? Ada beberapa langkah yang dapat kita tempuh bersama, diantaranya : 1. Membatasi kekayaan pejabat public 2. Menetapkan pajak kekayaan atau pajak warisan 3. Membenahi system penggajian public 4. Menjadikan semua sama di depan hukum 5. Membantu KPK 6. Menghilangkan justifikasi korupsi Jadi, kita sebagai generasi pelurus bangsa ini kedepan jangan sampai masuk ke dalan jurang korupsi. Keep moving on guys!
25
koteka #1
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KAMPUS REG. PAPUA
koteka #1
26
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KAMPUS REG. PAPUA
27
koteka #1
koteka #1
ARTIKEL
SAY
TO FREE NO
Dari tahun ketahun ditemukan fakta bahwa statistik remaja yang terjerumus kedalam pergaulan bebas semakin meningkat. Melakukan hubungan sex dan mengkonsumsi obatobat terlarang sudah biasa dilakukan oleh para remaja yang terjerumus dalam pergaulan bebas. Menjadi perhatian penting, karena jika orang sudah terbiasa dengan sex bebas dan obat - obatan terlarang maka peluang terkena penyakit HIV AIDS sangatlah besar, disamping itu dengan memakai obat - obatan terlarang juga akan merusak tubuh mereka sendiri yang ujung - ujungnya juga akan mempersingkat umur mereka.. Nah, ada beberapa upaya serius yang bisa dilakukan untuk menanggulangi hal tersebut. Berikut cara mengatasi bergaulan bebas ini: 1. Mengisi Waktu Kosong Dengan Kegiatan Positif. Ikuti kegiatan-kegiatan yang positif dan menyenangkan. Pergaulan bebas biasanya dimulai dari kebiasaan remaja yang suka keluyuran dan berkumpul INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KAMPUS REG. PAPUA
tanpa tujuan bersama temanteman. 2. Memilih Teman dengan cermat Salah satu cara mengatasi pergaulan bebas adalah dengan jeli memilih teman. Jika kalian mengamati perilaku teman tersebut tidak baik, segera jauhi dengan baik-baik. 3. Say No To Pacaran ! Jika belum cukup umur, jangan habiskan waktu dengan hubungan bernama pacaran. Sebab, dalam masa yang labil, remaja cenderung impulsive dan mudah terpengaruh bujuk rayu. Pacaran merupakan gerbang yang paling dekat dengan sex bebas. 4. Perdalam Agama Pemahaman agama yang baik merupakan cara paling ampuh
tips mencegah
SEX
mengatasi pergaulan bebas. Agama merupakan benteng paling kokoh yang mencegah seseorang berbuat hal yang merusak baik bagi diri sendiri maupun orang lain 5. Campur Tangan Pemerintah Pemerintah wajib mengawal peraturan untuk menertibkan pergaulan remaja. Memberi fasilitas layanan juga sosialisasi agar mereka jauh lebih paham bahaya yang mengintai di balik “kerennya” pergaulan bebas. Demikian cara mengatasi pergaulan bebas yang bisa diterapkan dalam kehidupan keseharian kita. Semoga bermanfaat dan “ SAY NO TO FREE SEX”
28
Penyakit malaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh gigitan Nyamuk anopheles. Penyakit ini terbilang berbahaya dan mematikan yang sering ditemukan di Papua. Tingginya kasus malaria disebabkan karena perilaku hidup bersih yang kurang dimasyarakat. Oleh sebab itu, penulis memberikan beberapa tips untuk praja agar dapat mencegah atau terhindar dari malaria. 1. Gunakan pakaian lengkap ketika tidur. Usahakan celana berwarna terang dan pakaian lengan panjang. 2. Oleskan obat anti nyamuk pada bagian tubuh yang rentan tergigit oleh nyamuk, 3. Bersihkan genangan air yang sering menjadi tempat sarang nyamuk seperti selokan,
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KAMPUS REG. PAPUA
drum yang terisi air,dll 4. Pasang kawat nyamuk pada jendela dan jalan angin lainnya. 5. Kuras kamar mandi seminggu sekali. 6. Bersihkan rumputrumput liar yang ada di sekitaran. 7. Lipat kain-kain atau pakaian yang bergelantungan. 8. Semprot ruangan menggunakan racun serangga atau sering disebut insektisida. Itu adalah beberapa tips untuk mencegah malaria, semoga bermanfaat. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Jangan biarkan rutinitas harianmu terganggu karena penyakit!
29
koteka #1
koteka #1 Cepatlah dewasa adik-adik ku, Cepatlah sadar sebelum terlambat, Jangan ikuti ego mu yang hanya kesenangan semata, Jangan terlalu banyak mengeluh karena itu hanya membuat beban anda semakin berat, Cobalah untuk bersabar dan ikhlas, Jagalah nama baik almamater,diri sendiri dan khususnya jaga nama baik IPDN KAMPUS PAPUA, Tetap semangat dalam menempuh pendidikan ( 4 thn tidaklah lama)
KESAN PESAN PENGASUH XIX ik dan pemimpin yang ba di ja en m sa bi n mkan oleh Berharap kalia i yang sudah ditana ila i-n ila N n. pa itu de benar ke kter kalian. Kalian ra ka di ja en m n ka elakukan pengasuh biar biasakan untuk m di rlu pe a ny ha n mampu da ngan baik. segala sesuatu de
XXII n angkatan a li a k k tu n u gat hidup Tetap seman a-cita dalam it c s ru te i u a p mpai bertem dan XXIII, ca sa n a D . g n si g-ma kalian masin a. di dunia kerj A EK BHAKTI. A R A N A K E BHIN
Jangan mengang gap hidup ini seol ah-olah seperti dipenjara karena rutinitas praja yang dibalut petadupra dan peraturan lainnya.BERKREASI LA H ! Ekspresimu akan membantum u menemukan jati diri Yng sebenarnya. Jadilah or ang yamg MERDEK A . Karena orang MERDEKA tidak ad a di dalam penjar a da n Merdeka bukan berarti LIA R. Jabarkan sendiri !!!
Kakak selaku pengasuh kalian berharap,agar kalian bisa menjalani pendidikan ini sam pai finish.Jadilah kebanggaanku selalu,PRAJA!! Saya be rdoa untuk kalian semua agar kelak kalian menjadi pim pinan yang amanah,jujur,ad il. Kalau sudah kembali ke Jatina ngor,silahkan berkunjung ke rumah kakak karena pintu rum ah kakak terbuka buat kalian.Maafkan segala kesalah an terutama yang pernah ka kak usilin.Terima kasih untuk kebe rsamaan selama ini,dan saya ingin katakan bahwa saya SA YANG kalian semua,BHINEKA NARA EKA BHAKTI
an n jang a d N GE in ONTIN ari orang la K r a u l d ksi n ke Janga ndang kore endiri u diri s meng untuk
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KAMPUS REG. PAPUA
12
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KAMPUS REG. PAPUA
13
koteka #1 CERPEN
koteka #1
ULANG TAHUN
Cindy, Cintya, Mira, Haris, Leli, Mira, Deny, Roy adalah sokon. Sokon merupakan salah satu sebutan di IPDN yang artinya satu daerah pendaftaran. Satu sama lain sangatlah dekat, termasuk Cindy dengan Haris. Cindy pun menganggap Haris seperti kakaknya sendiri, tempat ia berbagi segala keluh kesahnya termasuk dengan Bob pacarnya, dan Haris pun mendengarnya dengan cukup setia. Sebentar lagi ulang tahun Cindy, yang mana Ulang Tahun Cindy yang paling Ia tunggu. Hari yang ditunggu pun tiba, ulang tahun Cindy. Sokon dan abang-abang Cindy sangat menantikan ulang tahun Cindy. Cindy dikenal jahil dan usil di kontingennya. Cindy tau dia harus menerima konsekuensinya namun ia mencoba cuek dan tetap stay cool hari ini. Perayaan ulang tahun biasanya dilakukan malam hari setelah apel malam, tetapi malam ini Cindy kena giliran jaga serambi pertama. Langkah Cindy begitu berat menuju ke kelas. Cintya dan Mira sudah menunggunya untuk berangkat sama-sama ke kelas. “kalian mau ngapain siih, pasti mau ngerjain kan! Udah basi tau”ujar Cindy “Bukan, kamu jangan geer gitu.”ujar Cintya INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KAMPUS REG. PAPUA
CINDY
“Jadi mau apa?” “Mau buat hari ini berkesan buat kamu”kata Mira “So sweet… tapi gak gini juga caranya, sampai jemput dan nunggu aku selesai laporan” Mereka pun akhirnya sudah sampai di depan kelas. Cintya dan Mira langsung menyuruh Cindy masuk ke kelas sambil menutup mata Cindy dengan kain dan hanya dia yang masuk ke kelas sendirian dan tidak boleh membuka tutup mata sebelum masuk dalam kelas. Akhirnya Cindy masuk ke dalam kelas dalam keadaan mata tertutup, dia membuka ikat matanya. Dia melihat samar-samar bayangan sinar yang terang. Cindy tersenyum dan kaget, ternyata ada lilin dan lilin tersebut membentuk kata-kata “HBD Cindy :)”, Cindy pun mendekati lilin tersebut. Kemudian di belakangnya ada suara yang memanggilnya. “Seneng Cind?” kata
suara itu. Cindy pun langsung balik badan dan tersenyum melihat orang yang ada di belakangnya. “Senang Haris. Kamu yang buat semuanya ?” “Menurutmu?”kata Haris dengan senyum “Gak. Sama yang lain juga lah,hhaha” “Tuh tau kan. Cind, Aku pengen kamu tau yang sebenarnya terjadi , Cind. Sebenarnya ..”kata Haris sambil menghela napas. “Apa..?”kata Cindy penasaran “Sebenarnya aku risih kalau kamu cerita tentang Bob mulu di manapun kita bareng. Kamu kan tau kita sering bareng, duduk dikelas berdua, lari sore berdua, pesiar berdua yah walau sama yang lainnya juga. Trus ceritanya juga berantem mulu, yah walau ada senangnya juga. Aku juga senang dengernya kalau kamu cerita lagi seneng ma Bob tapi kalau kamu cerita sedihnya ma Bob aku juga gak tinggal diam, Cin. Mungkin karena aku abang kamu yang jagain kamu tapi ini berkelanjutan sampai aku sadar kalau ini udah gak biasa. Kamu selalu ada di dekat aku buat aku nyaman, entah kamu merasakan apa yang aku rasa juga. Yang pasti dari kemarin sampai sekarang aku selalu ada buat kamu, dan aku yakin ma kamu. Cind, mungkin aku kali
30
ini yang salah tetapi aku yakin perasaan ini gak pernah salah. Di tangan aku ada batu, yang satu batu gambarnya bunga dan satu lagi gambarnya balon. Kamu harus pilih salah satu dari 2 batu ini yang mewakili perasaanmu ke aku. Simple kok Cind, mungkin ini saat yang tepat buat ungkapin perasaan aku. Kamu pasti ingat kan tiap ada event-event gitu kita sering bareng, foto bareng, apa yang kamu btuhin pasti kamu minta tolongnya ke aku dan aku pasti penuhin. Sekarang tinggal dari kamu Cind, kalau balon artinya kamu emang biasa aja ma aku tapi kalau bunga ya berarti perasaan aku terbalaskan.”ujar Haris sambil menyodokan 2 batu pilihan di tangannya. Cindy hanya terdiam tak mampu berkata-kata. Cindy pun meminta Haris menutup matanya. Haris pun menutup mata, Cindy pun mengambil 2 batu tersebut. Kemudian menyuruh Haris membuka mata. Haris pun kaget, dua tangannya pun kosong. Haris pun melihat Cindy, Cindy hanya tersenyum. “Maaf Haris, aku gak bisa terima keduanya. Kamu emang baik banget sama aku, kamu emang abang yang baik, yang bertanggung jawab.” “Iya aku tau. Yang penting kamu udah tau yang sebenarnya, Cind. Karena aku gak kuat mendam semuanya, setidaknya perasaan lega itu ada.” “ Iya. Tapi aku minta maaf ya, Ris.”kata Cindy sambil membuang 1 batu dan memINSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KAMPUS REG. PAPUA
berikan 1 batu lagi ke Haris. Haris pun melihat batu yang diberikan Cindy. Haris pun tersenyum tidak mampu berkata-kata. Cindy pun hanya tersenyum . Haris pun lega karena untuk memendam perasaan yang selama ini dia simpan tidaklah mudah. Tidak pernah juga ia ceritakan kepada siapapun tentang perasaanya itu. Dia hanya menunggu waktu yang tepat, waktu dimana Cindy sudah merasa move on dari Bob. Dan hari ini tepatnya. “makasih ya Cind” . “Iya, Ris. Makasih untuk selama ini. Gak pernah nyangka endingnya bakal gini, untuk semuanya yang pernah kita lewati bareng, aku rasa kok apa yang kamu rasa”ujar Cindy tersenyum. Kemudian Haris memanggil semua rekan-rekannya sambil membawakan kue ulang tahun untuk Cindy. Kemudia mereka makan sama-sama kue tersebut. Terlihat kebersamaan diantara mereka semua terutama Cindy
yang wajahnya sudah tidak berbentuk karena penuh dengan krim kue plus kuenya dan untuk malam ini, esok, dan seterusnya mungkin akan berbeda antara Haris dan Cindy. Mereka bisa bersama-sama dengan ikatan yang resmi dan berharap semoga masing-masing bisa saling memotivasi untuk menjalani kehidupan di IPDN. Yang Haris dan Cindy tau, itu emanglah tidak mudah karena rasa bosan ,monoton, dan jenuh itu akan datang untuk kehidupan asrama seperti ini. Tinggal dari masing-masing pribadi aja yang menyikapinya seperti apa dan bagaimana mencari motivasi yang benar untuk kita pribadi. (nrm)
31
koteka #1
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KAMPUS REG. PAPUA
koteka #1
32
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KAMPUS REG. PAPUA
33
koteka #1
koteka #1
KESAN PRAJA TENTANG K AMPUS IPDN PAPUA
MADYA PRAJA
NINDYA PRAJA
Anggrainy Claudya Ribka Sangeroki. Ya, siapa yang tidak kenal dengan madya praja putri yang satu ini. Praja putri asal pendaftaran kota Manado, Sulawesi Utara ini mengaku kaget saat pertama kali melihat kampus IPDN regional Papua tempat ia menjalani pendidikan sekarang ini. Di bandingkan dengan kampus Jatinangor, luas kampus Papua mungkin tidak sampai setengahnya. Ke menza dekat, ke tempat kuliah dekat, lapangan apel dekat, wisma yang satu dengan yang lain juga berdekatan, hal inilah yang membuat praja kelahiran 17 Agustus 1995 ini merasa cepat bosan karena yang di lihat dan di lalui setip hari hanya yang itu itu terus. Selain itu, di kampus ini juga tidak ada kantin, jadi tidak ada tempat yang bisa menjadi tempat nongkrong praja di waktu kosong. Tapi dibalik kesan itu, Rhany, begitu dia akrab dipanggil, sangat senang berada di kampus ini. Selain fasilitas kamar yang lengkap tersedia, suasana kampus yang nyaman, makanan di menza juga enak dan menyehatkan. INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KAMPUS REG. PAPUA
34
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KAMPUS REG. PAPUA
Dari awal, Rhany, tidak pernah berniat mengurus untuk kembali ke Jatinangor atau pindah ke kampus regional lain. Dia menerima penempatannya di kampus paling jauh di ujung timur ini dengan senang hati, karena bisa mendapat kesempatan tinggal di Papua dengan harapan membawa berjuta pengalaman menarik ketika kembali ke Jatinangor nantinya. Selain itu, ia banyak mendengar kabar bahwa kampus Papua adalah kampus yang menyenangkan. Siklus kehidupan praja memang tetap berjalan seperti biasa, namun dengan suasana yang lebih santai dibandingkan dengan kampus Pusat. Semoga kita bisa selalu betah menjalani pendidikan disini. Walaupun berada di kampus terjauh, tetapi harus tetap semangat. Sama – sama jauh dari orang tua, harus saling bantu, saling dukung dan saling mengingatkan. Perselisihan itu wajar, tapi jadikan itu sebagai cambuk agar kia bisa lebih saling menghargai.
Mp. Heriyandi Di dalam tulisan yang singkat ini, saya akan berbagi kesan-kesan saya di ujung timur Indonesia ini IPDN kampus
Papua. 14 Agustus 2013 saya sampai di papua, banyak kesan yang saya dapatkan disini. Keluar dari bandara sentani hanya gunung uang menjulang tinggi yang saya pandang, sepanjang perjalanan dari bandara menuju ke kampus banyak saya menyaksikan kehidupan masyarakat di papua di pagi hari, dan juga tidak kalah pentingnya saya katakana ke elokan danau sentani di pagi hari bisa mengobati rasa lelah yang ada selama penerangan kuraf lebih lima jam. Ketika saya sampai di kampus ini banyak kebingungan yang saya rasakan. Sebagai orang baru di tenpat yang baru pula saya harus beradaptasi terlebih dahulu dengan lingkungan yang ada disini. Hari demi hari dijalani saya mampu menyesuaikan kehidupan di kampus ini dan akhirnya sekarang saya katakan saya bangga mendapatkan Regional Papua. Kampus IPDN Regional Papua sangat berebda dengan kampus-kampus lainnya, disini kita bisa mengenal istilah hubungan kolegial antara kakak dengan adik yang jarang kita dapatkan di kampus-kampus lainnya sehingga rasa kekeluargaan kita rasakan disini. Bahkan bukan hanya itu menza yang enak, ruangan ful AC yang ada di kampus ini, kita harus sadar dan mensyukurinya dengan cara melaksanakan siklus kehidupan praja dengan baik. Ingat … bahwa seorang pemimpin tidak akan mungkin bisa menjadi pemimpin yang baik, kecuali di pernah merasakan di pimpin oleh orang lain. Maka jadilah praja yang SIAP
35
koteka #1
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KAMPUS REG. PAPUA
koteka #1
36
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KAMPUS REG. PAPUA
37