Penasehat Pengarah Penanggung Jawab Tim Redaksi
Kotakubengkulu.wordpress.com
[email protected] KOTAKU Bengkulu
Kontributor Data dan Informasi Layout & Produksi Distribusi
: Satker PKP Provinsi Bengkulu Tim OC2 Bengkulu : Kartini, SP (TA Sos OC2) : Bappeda Provinsi Bengkulu Dedi Arizandi, S.Pdi (Korkot ) : Tim Pemda Ida Rufaida Umar, SH Ir. Hj. Darwanti : Tim Korkot & Tim Faskel : Asmandat : Tim Korkot : Tim Korkot
Kolaborasi Penanganan Kumuh di Kota Bengkulu Oleh Ir. Hj. Darwanti, Askot CD Bengkulu
Pada Senin, 5 September 2016 diadakan launching program peningkatan kualitas kawasan permukiman di Kota Bengkulu. Program-program tersebut adalah Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase-2 (NUSP-2) dan Sanimas IDB. Acara diselenggarakan di salah satu kelurahan yang memang masuk dalam kategori kumuh dan masuk dalam SK wali kota ditetapkan sebagai wilayah kumuh Kota Bengkulu, yaitu Kelurahan Lempuing, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu. Dalam acara tersebut Wali Kota Bengkulu H. Helmi Hasan mengimbau masyarakat Kota Bengkulu untuk ikut berperan aktif dalam pemberantasan kumuh di Kota Bengkulu. Dalam sambutannya, Wali Kota Bengkulu menyampaikan, ketiga program tersebut mempunyai sasaran yang sama dalam memerangi kawasan kumuh dan meningkatkan pelayanan dasar masyarakat. Untuk itu masyarakat diharapkan berperan aktif agar wajah Kota Bengkulu bebas dari kekumuhan. Menurutnya, program ini selaras dengan program APBD kota untuk rakyat, mulai dari program SAMISAKE, penyediaan air bersih, Program Bengkuluku Bersih, dan lain sebagainya. “Semua program yang kita jalankan ini adalah keinginan rakyat, bukan keinginan pemerintah. Karena rakyat tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka,” tutur Helmi Hasan. Sementara itu, Plt. Bappeda Kota Bengkulu Ridwan mengungkapkan, pemerintah pusat dan daerah berkomitmen mengentaskan persoalan kumuh dengan target kegiatan melakukan penataan dan penanganan bangunan, sanitasi, jalan lingkungan, pengelolaan air limbah dan penyediaan air minum, sehingga tercapai 0 persen kawasan kumuh.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah sinergi penyusunan perencanaan penanganan kumuh dengan Pemda, yang disebut dengan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh.
Pada kesematan yang sama ketua DPRD Kota Bengkulu Erna Sari Dewi menegaskan, pihaknya siap mensupport program penataan dan pengentasan kawasan wilayah kumuh, seperti yang sudah diatur dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota Bengkulu nomor 53 tahun 2016 dijelaskan bahwa Kota Bengkulu masih tergolong kumuh. Karena, dari 67 kelurahan terdapat 41 kelurahan yang memiliki kawasan kumuh. Dilihat dari peran legislatif dalam fungsi penganggarannya akan konsen untuk bagaimana membangun infrasturktur. sehingga Kota Bengkulu bebas dari kumuh. “Kita akan mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan,” ujarnya. Acara launching penuntasan kumuh ini dihadiri oleh sekitar 300 undangan yang menghadirkan DPRD Kota Bengkulu, semua SKPD Kota Bengkulu, serta seluruh lurah dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) seKota Bengkulu, konsultan pendamping ketiga program dan masyarakat. Alhamdulillah semua SKPD Kota Bengkulu berkomitmen untuk bahu membahu menuntaskan kumuh di Kota Bengkulu
PEMBAHASAN DRAF RAPERDA KUMUH KOTA BENGKULU Pemenuhan pelayanan dasar di bidang prasarana pekerjaan umum di kawasan permukiman adalah tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Cipta Karya. Sesuai dengan RPJMN 2015-2019 Direktorat Jenderal Cipta Karya berkomitmen untuk mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, khususnya di perkotaan dilaksanakan dengan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Untuk pencapaian tujuan itu perlu dibangun platform kolaborasi dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Diharapkan dengan terbangunnya kolaborasi maka akan terjadi keterpaduan antar sektor untuk bersama-sama bergerak mencapai sasaran pembangunan kawasan permukiman khususnya terwujudnya kota tanpa kumuh pada tahun 2019, dengan menempatkan Pemerintah Daerah sebagai “nakhoda”, masyarakat sebagai “pelaku utama pembangunan” dan Pemerintah Pusat sebagai pendamping Pemerintah Daerah. Pemerintah sebagai nakhoda pembangunan di daerah masing-masing, memiliki peran yang sangat strategis, karena pemerintah daerah memiliki perangkat untuk melaksanakan pembangunan juga menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama membangun daerahnya. Masyarakat sebagai pelaku utama, telah memiliki pengalaman yang cukup dalam pengelolaan program di wilayah masingmasing sehingga menjadi sebuah potensi yang bisa menggerakan pembangunan di daerah.
Akan tetapi semua itu tidak akan mudah terjadi tanpa adanya dasar pijakan yang kuat oleh karena itu Salah satu bentuk komitmen pemerintah kota kabupaten dalam turut mendukung pencapaian semua itu adalah dengan di keluarkannya perda terkait penangan kawasan Kumuh atau di kenal dengan “perda kumuh”, kota Bengkulu sebagai slah satu kota yangmenjadi pilot projek secara nasional untuk penanganan kawasan kumuh memperioritaskan untuk segera menggaraf raperda ini sejak 3 bulan terakhir sudah dilakukan pembahsan dalam menyusun draf raperda kumuh oleh tim yang di bentuk oleh Pemerintah Kota Bengkulu, tim ini terdiri dari berbagai unsur diantaranya dari unsure akademisi, SKPD terkait (badan pertanahan, dinas tata kota, dinas PU dll) serta Bapeda dan konsultan pendamping program penanganan permasalahan kumuh. Kita semua berharap agar kiranya perda kumuh ini segera masuk dalam prolegda tahun 2017 dan segera di sahkan oleh DPRD Kota Bengkulu. Semoga**
Secercah Harapan Dalam Mendukung Peningkatan Penghidupan Masyarakat Dan Penanganan Kowasan Kumuh Di Perkotaan Melalui BDC (Bussiness Development Center)
bisnis di tingkat kabupaten/kota disebut dengan istilah “Business Development Center” (BDC). Secara umum tujuan dari kegiatan BDC adalah pertama, membantu masyarakat miskin yang memiliki potensi usaha produktif untuk meningkatkan pelanggan, sekaligus daya tawar mereka, melalui meningkatnya akses ke pasar, dan memperkuat kapasitas pemasaran. Kedua, mewujudkan sinergi kebijakan dan program pemerintah kota/kab dalam pengembangan produk unggulan dengan potensi usaha produktif yang dikembangkan kelompok-kelompok masyarakat (KSM-KSM), khususnya masyarakat miskin. Adapun sasaran penerima manfaat dari BDC yaitu KSM PPMK yang mempunyai potensi menghasilkan produk unggulan yang dapat dikembangkan, KSM non PPMK yang mempunyai potensi menghasilkan produk unggulan yang dapat dikembangkan, warga miskin pelaku usaha non KSM yang mampu mendukung dan berperan aktif dalam pengembangan dan peningkatan usaha KSM, pemda yang mempunyai potensi pengembangan usaha KSM, dan dunia usaha serta kelompok peduli (stakeholders) lainnya yang dapat bersinergi dalam pengembangan usaha KSM melalui 4 (empat) komponen) program yaitu : penguatan kapasitas masyarakat, bantuan langsung masyarakat, biaya operasional (BOP) Pemda, dan pendampingan konsultan. Dalam komponen peruntukan bantuan langsung masyarakat tidak dapat digunakan untuk pinjaman dana bergulir, pengadaan aset usaha untuk dimiliki KSM, invenstasi yang tidak berkaitan dengan pengembangan usaha KSM dan fasilitasi kegiatan usaha yang bertentangan dengan peraturan perundangan.
Dalam hubungannya dengan kebijakan dan program pemerintah, peran pemda dalam mengembangkan usaha KSM bernilai strategis dalam konteks membangun dan memajukan ekonomi daerah yang kuat, sehat dan menjamin keberlanjutan yang dibangun berbasis kekuatan-kekuatan potensi lokal, termasuk kekuatan kelembagaan ekonomi lokal (KSM). Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memiliki wewenang terkait pengembangan usaha KSM, antara lain meliputi : Pemberdayaan usaha mikro; Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha; Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal termasuk investasi oleh KSM; Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota. Atas dasar hal tersebut program KOTAKU mendukung peran pemda melalui pusat pengembangan
Jenis-jenis kegiatan dalam BDC yaitu : Intermediasi bisnis yang berupa; Pengembangan produk; Pengembangan pemasaran; Pengembangan kemitraan; Kegiatan lain yang secara aktif dapat meningkatkan usaha KSM; Penguatan kapasitas bagi KSM, BDC, Pemda dan kelompok; Peduli/stakeholders lainnya; Advokasi kebijakan. Pilot kegiatan BDC telah dilaksanakan pada tahun 2015 di 15 kota/kabupaten, yakni Kota, Kota Jambi, Kota Palembang dan Kota Pagaralam, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, dan Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tangerang, Kota Pontianak, Kabupaten Bogor, Kabupaten Garut, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran. Pengembangan BDC ini akan didahului oleh feasibility study untuk dapat menemukan formula implementasi BDC di kota tersebut. Pada tahun 2016 pada bulan oktober 2016 tepatnya pada tanggal 04 oktober 2016 telah diadakan rapat koordinasi Tenaga Ahli PPMK, Local Government, Tenaga Ahli Sosialisai OC2 Provinsi Bengkulu, Tim Korkot dan Tim Fasilitator dalam membahas pemetaan awal calon lokasi Business Development Center (BDC) yang baru, rakor ini menindaklanjuti surat dari Konsultan Manajemen Pusat (KMP) nomor 184/KMP WIl.I/IX/2016 tanggal 27 september 2016 dan Kota Bengkulu masuk dalam 50 kabupaten/kota lokasi prioritas KOTAKU di wilayah I calon lokasi BDC. Rakor ini menjadi titik 0 dari secercah harapan semua pihak khususnya dari konsultan pendamping yang sangat mengharapkan hadirnya BDC di kota Bengkulu dalam mendukung peningkatan penghidupan masyarakat dan penanganan kawasan kumuh di kota Bengkulu.
Oleh Sufriyadi, SE Askot MK Kota Bengkulu
Oleh Yessy Syafrianti K. ST
Melaksanakan pekerjaan tanpa perencanaan sama saja dengan merencanakan kegagalan. Demikian kata-kata bijak yang sering kita dengar. Hal ini pun juga berlaku dalam pencegahan dan penanganan kumuh dalam program KOTAKU di Kota Bengkulu. Jika tidak didahului dengan perencanaan yang terstruktur dan komprehensif penanganan kumuh bisa menjadi sebuah kegagalan. Alih-alih menjadi kawasan yang tertata dan indah, bahkan bisa menimbulkan kekumuhan baru. Dalam proses perencananaan yang dilakukan tentu saja didahului dengan identifikasi awal. Apakah ada permasalahan dikawasan lingkungan? jika ada, apa bentuk masalahnya? kenapa bisa terjadi? Apa dampaknya bagi lingkungan? siapa saja yang terkena dampak? siapa saja yang bisa membantu penyelesaian? Hingga sampai pada keputusan apa yang akan dilakukan dalam penataan kawasan tersebut.
Lalu apa yang selanjutnya dilakukan masyarakat dengan peta dasar kelurahan dan peta delinasi kumuh yang sudah disusun bersama Lurah, BKM dan TIPP ? Ketika peta deliasi kumuh sudah ada maka peta ini harus dikembangkan menjadi peta-peta tematik sesuai 7+1 indikator kumuh. Jadi peta tematik yang disusun selanjutnya berupa :
Peta Kondisi Bangunan Peta Jalan Lingkungan Peta Drainase Lingkungan; Peta Penyediaan Air Bersih/Minum Peta Pengelolaan Persampahan Peta Pengelolaan Limbah; Peta Pengamanan Kebakaran; Peta Ruang Terbuka Publik
Nah untuk memudahkan identifikasi awal ini kita menggunakan salah satu alat bantu yaitu peta dasar kawasan permukiman kelurahan. Di Kota Bengkulu kita menyusun peta dasar kelurahan dengan bantuan program GIS (Geographic Information System). Peta dasar ini meliputi keberadaan bangunan, jalan, drainase, bangunan fasilitas umum dan batas-batas wilayah kelurahan dan RT. Dengan Peta dasar ini masyarakat dapat mengetahui dan memetakan (sebelumnya didahului survey/transek) lokasi mana saja yang menjadi kawasan kumuh dilingkungan kelurahan masingmasing Agar perencanaan pencegahan dan menagggulangan kumuh yang disusun bisa kompresensif dan multisektor hasil data tersebut dikumpulkan dan diolah kembali di tingkat Kota (melalui POKJA NIS/PKP). Pengolahan data ini juga melibatkan Tenaga Ahli profesional yang dikontrak oleh Pemda sehingga bisa tersusun data Peta delinasi kawasan kumuh di tingkat Kota. Peta Kawasan kumuh se-Kota Bengkulu ini dikumpulkan dalam dokumen SIAP (Slump Improvement Action Plan) dan dikuatkan dengan SK Walikota Bengkulu. Salinan ini selanjutnya disampaikan ke Pemerintah Pusat melalui Dirjen Cipta Karya. Sesuai UU no 23 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah, penanganan kumuh dapat diintervensi oleh Pemerintah pusat dengan ketentuan kawasan permukiman kumuh lebih dari 15 Ha. Kota Bengkulu menyumbang 76,31 Ha dari luasan kumuh yang sudah ditetapkan pemerintah pusat sebagai kawasan kumuh dengan total luasan 38 ribu Ha. Delinasi Kawasan ini terdiri dari kawasan Belakang Pondok, kawasan Kebun Keling, kawasan Pintu Batu, kawasan Malabero, kawasan Rawa Makmur, kawasan Dusun Besar dan kawasan Sumber Jaya. Lokasi ini ditargetkan dapat diselesaikan pada tahun 2019. Peta-peta ini tidak hanya menggambarkan kondisi eksisting (kondisi yang ada) tetapi juga menggambarkan rencana perbaikan/peningkatan dan pembangunan yang akan dibuat (rencana investasi) nantinya. Untuk rencana investasi akan lebih detail dibuat dikawasan yang sudah masuk dalam kawasan delinasi kumuh dan diluar kawasan delinasi kumuh direncanakan juga kegiatan pencegahan kumuh. Diharapkan peta ini menjadi rujukan dalam penyusunan program rencana investasi kegiatan yang disusun oleh TIPP kelurahan bersama BKM dan Lurah. Dengan peta inilah nantinya akan tergambar lokasi-lokasi kegiatan yang akan diintervensi dalam rangka pencegahan & penanganan kumuh.
KOTAKU KOTA TANPA KUMUH
Pada tahun 2014 KSM Sumber rejeki mendapat tambahan modal sebesar Rp 19.000.000,dan Ibu Sumarti Hartini mendapat pinjaman modal sebesar Rp 3.000.000,-.
Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Indah Permai Kelurahan Timur Indah merupakan salah satu Kelurahan yang memperoleh Program lanjutan dana bergulir PPMK. Dibawah kepimpinan koordinator BKM H. Khailani pada tahun 2014 BKM kelurahan Timur Indah memperoleh dana PPMK. KSM MELATI, KSM KOTA MATAHAR TANPA I,KSM KUMUH SUMBER REZEKI
NEWSLETTER KOTAKU
KSM Sumber Rejeki yang diketuai oleh Ibu Sumarti Hartini beranggotakan 6 orang beralamat di jl.Muhajirin 4 A RT 03/02 merupakan kelompok usaha kecil beraneka usaha yang semua anggota KSM nya memiliki usaha produktif.
KOTAKU
PEMERINTAH SEBAGAI NAHKODA
KSM Melati yang diketuai oleh ibu Levi susanti membentuk kelompok berawal dari seringnya berkumpul dengan ibu-ibu di kegiatan yang ada RT maupun di kegiatan kelurahan. Didukung dengan rumah yang tidak berjauhan sehingga kelompok yang dibentuk ini terlihat sangan kompak. KSM Melati mempunyai anggota kelompok dari berbagai jenis usaha, Ibu Levi susanti usaha kue kering, Ibu suranti usaha kue kering, Desi fitriani usaha keripik ubi, Suparti Usaha jamu gendong, Marlinawati usaha Kue cucur, Samina usaha Pisang coklat.
KSM Melati yang bernggotakan Ibu-ibu rumah tangga ini merupakan tetangga dekat rumah yang sering berkumpul sehingga bisa menjadi suatu kelompok yang diberi nama KSM “ Melati”. KSM ini semau anggota mempunyai usaha produktif, yang potensial untuk dikembangkan yang merupakan usaha rumahan yang membutuhakn tambahan modal, KSM ini beralamat di Jl. Timur Indah Ujung RT 10/02.
KSM Matahari merupakan KSM Aneka Usaha yang beranggotakan Ibu Fensitaria, sisnayati, saina husni, titin sumarni, yuniarti, delfi, felita. dengan kepengurusan kelomok yaitu Ibu Emi Fensitaria sebagai Ketua, Sisnayati Bendahara, ibu Saina Husni sekretaris dan Ibu Titin Sumarni, Yuniarti, Delfi, Felita sebagai anggota kelompok.
KELURAHAN RAWA MAKMUR PERMAI Mendapat Dana PPMK
BKM BERKAH PERMAI Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan (P2KKP) telah menaruh Sustainable Livelihood Approach (SLA) sebagai bagian dari Program keberlanjutan dana bergulir dengan nama Program Peningkatan Penghidupan Masyarakat Berbasis Komunitas (PPMK)
-
KegiatanPPMK merupakan salah satu pengembangan TRIDAYA (ekonomi, sosial dan lingkungan) khususnya melalui peningkatan penghidupan warga miskin dan perempuan yang terhimpun dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). - Melalui integrasi dan pengokohan pilar-pilar peningkatan penghidupan masyarakat tersebut melalui 5 pentagonal asset tersebut di atas, diharapkan menciptakan KSM-KSM Mandiri yang dapat menumbuhkembangkan kegiatan usaha produktif dan kreatif (sustainability) sehingga secara langsung KSM benar-benar berorientasi dan berperan sebagai peningkatan penghidupan masyarakat miskin yang menjadi anggota-anggota KSM PPMK. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Berkah Permai Kelurahan Rawa Makmur Permai merupakan salah satu kelurahan yang memperoleh Program lanjutan dana bergulir PPMK. Dibawah kepimpinan koordinator BKM Drs.Dahalian pada tahun 2014 BKM kelurahan Rawa Makmur Permai mengajukan proposal untuk dapat diikutsetakan dalam seleksi calon Kelurahan penerima PPMK. Terdapat Persyaratan khusus Untuk Menjadi Anggota PPMK yaitu : 1. Kinerja kelembagaan BKM Minimal “Berdaya”. 2. Opini Audit Tahun Buku sebelumnya “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”. 3. Kinerja Sekretariat BKM minimal “memadai” selama 3 bulan terkahir.
5 Prinsip Dasar PPMK : Kemitraan, Kewirausahaan, KeBadanan, Kearifan Lokal dan Keberlanjutan.
PROFIL KSM MELATI : KSM Melati ini terbentuk dari proses kumpul-kumpul IbuIbu Rumah Tangga dalam kehidupan sehari-hari yang tepatnya KSM Melati ini berdiri pada tanggal 15 Maret 2014. KSM ini sangat pandai melihat peluang usaha terutama makanan khas bengkulu, KSM Melati merupakan KSM Aneka Usaha yang beranggotakan ibu Helma yusni, ibu Siri Asma,ibu Yusmaniar, ibu Elpi Saudiah, dan ibu Dili Suryanti. Ibu-ibu ini merupakan ibu rumah tangga yang kreatif yang begitu semangat untuk berusaha demi membantu perekonomian kelurga. KSM ini diketuai oleh Ibu Helma Yusni dan usaha yang dijalankan adalah usaha kue Kering khas bengkulu dan kuekue basah berupa Seperti Stik Ubi ungu, kripik bawang, Kue ketawa, kerupuk Pangsit, kue risol, kue tat dan sebagainya. Ibu Saudiah beralamat di Jl. Bandar raya 5 no. 38 Rt 02 Rw 01 rawa Makmur Permai kota Bengkulu, memulai usaha sejak tahun 2005 dan awal memulai usaha hanya coba-coba membuat kue kering yang kemudian promosikan dengan masyarakat sekitar rumah. Pada awal memulai usaha omset penjualan Ibu Saudiah Rp 3.000.000 dengan keuntungan bersih sekitar Rp 800.000/ bulan. Dengan pinjaman Rp 4.000.000 dari PPMK pada tanggal 09 januari 2015, Ibu Saudiah Menambah kuantitas produksi kripik ubi ungu, kue ketawa serta aneka kue basah yang menjadi Andalan usahanya dengan peningkatan Omzet usaha perbulan menjadi berkisar Rp 5.000.000,- dengan keuntungan kotor Rp 1.400.000,- perbulan. Pada saat ini hasil produk Ibu Saudiah berupa keripik Bawang, krupuk pangsit, stik ubi ungu, kue ketawa daerah pemasarannya sudah menjangkau luar kelurahan, dan bisa didapat di Beberapa toko dan kios sekitar kota bengkulu seperti di Toko ZN di kelurahan Rawa Makmur Permai. Semenjak KSM Melati mendapat program PPMK banyak keuntungan yang didapatkan oleh masing-masing anggota seperti adanya tabungan masing-masing anggota dan pembukuan usaha yang diterapkan diprogram ini agar ke depannya usaha yang mereka jalankan bisa bermitra dengan pihak Bank untuk modal yang lebih besar. Besar harapan juga dari KSM-KSM PPMK di kelurahan Rawa Makmur Permai terkhusus KSM Melati memohon pembinaan, perhatian dari pemerintah kota Bengkulu untuk membantu dalam proses pemasaran produk, memberikan bantuan peralatan dan pelatihan packaging yang sehat, berkualitas dan dapat diterima di swalayanswalayan modern seperti hypermart, giant ataupun indomaret yang lagi booming di kota Bengkulu.
P
E
T
A
T
E
M
A
T
I
K
Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui suatu sistem proyeksi. Peta bisa disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang tercetak hingga peta digital yang tampil di layar komputer. Sebuah peta adalah representasi dua dimensi dari suatu ruang tiga dimensi. Ilmu yang mempelajari pembuatan peta disebut kartografi. Banyak peta mempunyai skala, yang menentukan seberapa besar objek pada peta dalam keadaan yang sebenarnya. Kumpulan dari beberapa peta disebut atlas
PETA TEMATIK
P
eta tematik merupakan peta yang hanya
menggambarkan satu tema tertentu untuk kepentingan tertentu dengan menggunakan peta rupa bumi atau peta earth yang disederhanakan sebagai dasar untuk meletakan informasi tematiknya.
Dalam kegiatan KOTAKU kita mengenal 7 indikator + 1 indikator yaitu keteraturan bangunan, sampah, drainase, air bersih, sanitasi, jalan,pemadam kebakaran dan ruang terbuka hijau. Indikator ini digunakan sebagai alat ukur dalam menilai suatu kawasan yang masih tergolong kumuh atau tidak. Indikator ini lah nanti yang digunakan dalam proses penyusunan dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP). Didalam dokumen ini nanti juga tertuang berbagai macam peta tematik berdasarkan 7 indikator + 1 indikator seperti yang telah disebutkan diatas.
Peta Fungsi Bangunan Kel. Malabero
Berikut ini merupakan beberapa contoh peta tematik :
Dokumentasi Rakor Pembuatan Peta Tematik
Peta Pengelolalan Sampah Kel. Malabero Oleh Rischa Oktarari sari, ST (Askot Urban Planner Kota Bengkulu
