KOTA

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

LAPORAN AKHIR KEGIATAN TAHUN 2013

PROYEK PEMBANGUNAN MASYARAKAT PESISIR KABUPATEN/KOTA (COASTAL COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECT – INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT)

DISUSUN KONSULTAN PIU KAB/KOTA BITUNG 1. ANGELIQUE RUMONDOR 2. MAXI WOWILING

13 JANUARI 2014 LAPORAN AKHIR KEGIATAN CCDP-IFAD TAHUN 2013

Page 1 of 86


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR GLOSSARY / DAFTAR ISTILAH DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR RINGKASAN EKSEKUTIF 1. PENDAHULUAN 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

LATAR BELAKANG TUJUAN DAN SASARAN PROYEK STRUKTUR KELEMBAGAAN PROYEK TAHAPAN KEGIATAN, KOMPONEN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI PROYEK PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN INDIKATOR KINERJA PROYEK DESKRIPSI SINGKAT CAPAIAN KEGIATAN TAHUN 2013

2. GAMBARAN UMUM LOKASI CCDP-IFAD 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

PROFIL SINGKAT KOTA BITUNG LOKASI CCDP-IFAD (9 Desa Target) POTENSI EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN DISTRIBUSI DAN PEMASARAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JENIS KEGIATAN DAN KELEMBAGAAN NELAYAN / MASYARAKAT PESISIR

3. PERAN KONSULTAN PIU/KABUPATEN 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KEGIATAN DAN INTERVENSI YANG DILAKUKAN HASIL YANG DICAPAI DAN INDIKATORNYA STRATEGI YANG DILAKUKAN DALAM MELAKUKAN KONSULTANSI

4. IMPLEMENTASI KEGIATAN / PROYEK KOMPONEN 1. Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir

LAPORAN AKHIR KEGIATAN CCDP-IFAD TAHUN 2013

Page 2 of 86


  

Sub-Komponen 1.1. Fasilitasi, PerencanaandanPemantauanMasyarakat Sub-Komponen 1.2. Penilaian, PerencanaandanPengelolaanSumberdayapesisir Sub-komponen 1.3. Pembangunan Desa yang BerorientasiPasar

KOMPONEN 2. Pengembangan Ekonomi Berbasis Kelautan dan Perikanan  

Sub-Komponen 2.1. DukunganPengembangan Usaha Skala Kecil di Kab/Kota Sub-Komponen 2.2. DukunganPemasaran, Tata Niaga, danRantaiPasok

KOMPONEN 3. Pengelolaan Proyek 1.

Pembentukan Kelembagaan PIU

2.

Rekruitmen TPD/Fasilitator

3.

Pembentukan Komite Pesisir (DOB)

4.

Sosialisasi Desa di 6 Desa

5.

Penilaian Desa berbasis Masyarakat di 9 desa

6.

Pertemuan Desa di 9 desa

7.

Pelatihan Kelompok Masyarakat (Pokmas) di 9 desa

8.

Inventory Sumberdaya di 9 desa

9.

Pelatihan Co-Management Group di 9 desa

10.

Pembangunan Pondok Informasi di 9 desa

11.

Detailed Village Co-Management Plan di 9 desa

12.

Workshop Coastal Marine Resources management

13.

Fasilitasi P3MP 1 kali

14.

Pelatihan system Monev 1 kali

15.

Penyaluran BLM di 3 desa

16.

Pelatihan Pemasaran di 9 desa

17.

Pengembangan AIG dan jaringan Pasar 1 kali

18.

Sinkronisasi perencanaan 1 kali

19.

Pertemuan Tim Teknis 3 kali

20.

BASELINE RIMS

21.

ANNUAL OUTCOME SURVEY

22.

MARKET STUDY

23.

GENDER STUDY

24.

VILLAGE PROFILING


Page 3 of 86


5. ANALISIS/STRATEGI UNTUK OPTIMASI PENDAMPINGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM CCDP TAHUN 2014

6. ANALISIS/STRATEGI UNTUK EFEKTIFITAS PEMASARAN DAN PENGEMBANGAN USAHA DALAM CCDP TAHUN 2014 6.1.

GAMBARAN RANTAI PASOK DAN PEMASARAN PRODUK USAHA DAN KOMODITAS

6.2.

PEMBAHASAN / ANALISIS SINGKAT TERKAIT TEMUAN LAPANGAN/STATUS KEGIATAN

6.3

ANALISA SPESIFIKASI PRODUK DAN TARGET PASAR

6.4

MARKETING STRATEGI

7. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN 7.1 7.2 7.3

PEMANTAUAN KEGIATAN DAN KELOMPOK EVALUASI KEGIATAN PELAPORAN

8. GENDER PERSPEKTIF 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

GAMBARAN SINGKAT POLA KETERLIBATAN WANITA DALAM BERBAGAI AKTIFITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB/KOTA KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM BERBAGAI AKTIFITAS CCDP-IFAD KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM KELOMPOK MASYARAKAT/USAHA CCDP HAL YANG PERLU DILAKUKAN UNTUK MENINGKATKAN PERAN PEREMPUAN

9. PENGEMBANGAN KAPASITAS / PELATIHAN / WORKSHOP 10. PERAN STRATEGIS DAN KOORDINASI KELEMBAGAAN 10.1. PMO 10.2. PIU KABUPATEN/KOTA 10.3. KOMITE PESISIR (DOB) 10.4. PROVINSI / BPSPL 10.5. TIM PENDAMPING DESA (TPD) / PENYULUH 10.6. KELOMPOK MASYARAKAT LAPORAN AKHIR KEGIATAN CCDP-IFAD TAHUN 2013

Page 4 of 86


10.7. PIHAK LAIN YANG TERLIBAT (SWASTA, PERGURUAN TINGGI, KONSULTAN, DLL) 11. KENDALA DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI 6.1. 6.2.

KENDALA TEKNIS KENDALA NON-TEKNIS

12. FOKUS DAN RENCANA IMPLEMENTASI PROGRAM TAHUN 2014 12.1. RENCANA KEGIATAN / KEGIATAN PRIORITAS YANG AKAN DILAKUKAN TAHUN 2014(RKAKL DAN AWPB) 12.2. TAHAPAN PELAKSANAAN 12.3. STRATEGI UNTUK MENGEFEKTIFIKAN IMPLEMENTASI PROYEK 12.4. STRATEGI PEMBERDAYAAN DAN PENDAMPINGAN MASYARAKAT 12.5. STRATEGI PEMASARAN DAN PENGEMBANGAN USAHA/VALUE CHAIN 12.6. KOORDINASI DAN KELEMBAGAAN 12.7. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN

13. REKOMENDASI STRATEGIS 14. PEMBELAJARAN 15. PENUTUP

TTD KONSULTAN PIU


Page 5 of 86


DAFTAR TABEL

Tabel 1.

Kerangka Kerja Proyek PMP

Tabel 2.

Status Pencapaian/pencairan BLM

Tabel 3.

Jumlah Penduduk & Persentase Tingkat Kemiskinan di 9 (Sembilan) Kelurahan

Tabel 4 .

Tabel 6.

Perkembangan Produksi Perikanan darat dan laut di kota Bitung tahun 20052009 Produksi dan Nilai Perikanan Laut Menurut Jenis Ikan di Kota Bitung Tahun 2009 Kegiatan Sosialisasi di 9 Kelurahan kecamatan Lembeh

Tabel 7.

Kegiatan Perencanaan Desa

Tabel 8 .

Kegiatan Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat

Tabel 9

Jumlah Anggota Kelompok Kelurahan Dorbolaang berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 10.

Jumlah Anggota Kelompok Kelurahan Pasir Panjang berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 11.

Jumlah Anggota Kelompok Kelurahan Motto berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 12

Jumlah Anggota Kelompok Kelurahan Posokan berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 13.

Jumlah Anggota Kelompok Kelurahan Pancuran berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 14.

Jumlah Anggota Kelompok Kelurahan Paudean berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 15.

Jumlah Anggota Kelompok Kelurahan Mawali berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 16.

Jumlah Anggota Kelompok Kelurahan Pintu Kota berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 17

Jumlah Anggota Kelompok Kelurahan Kareko berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 18.

Daftar Workshop/Pertemuan/Training

Tabel 19 .

Kelompok Desa

Tabel 5.


Page 6 of 86


DAFTAR GAMBAR Gambar 1.

Struktur Kelembagaan Keseluruhan Proyek PMP

Gambar 2.

Tahapan Kegiatan Proyek PMP

Gambar 3.

Peta lokasi proyek CCDP-IFAD di kota Bitung

Gambar 4.

Struktur Kelembagaan PMO

Gambar 5 .

Struktur Kelembagaan PIU Kabupaten/Kota

Gambar 6.

Struktur Kelembagaan KPMP/DOB

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Lampiran 2. Lampiran 3. Lampiran 4. Lampiran 5. Lampiran 5. Lampiran 6. Lampiran 7. Lampiran 8. Lampiran 9.

Matrix laporan Bulanan Timesheet Dokumentasi Matriks Kelompok Masyarakat yang aktif per akhir Desember 2013 Matriks Proposal POKMAS (Usaha, Infrastruktur dan Pengelolaan) yang disetujui Struktur Organisasi PMO Struktur Organisasi PIU Daftar Kontak PIU dan pihak terkait Daftar SK, Kebijakan, dan Dokumen terkait yang dihasilkan selama 2013 Daftar Kegiatan Training, Workshop


Page 7 of 86


1. PENDAHULUAN 1.1

LATAR BELAKANG Negara Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai sekitar

2.6 juta hektar terumbu karang dan ekosistem laut lainnya. Dengan garis pantai 95,181 km dan total tutupan laut 5.8 juta square km, penduduk Indonesia yang tinggal di daerah pesisir yang umumnya adalah nelayan miskin menggantungkan hidup mereka akan ketersediaan dan keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut. Sayangnya, sumberdaya perikanan dan kelautan terancam terdegradasi akibat kurangnya atau tidak adanya

pengelolaan sumberdaya

perikanan dan kelautan disamping faktor alamiah lainnya seperti perubahan iklim/climate change. Setidaknya ada 65% penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir atau pada pulaupulau kecil. Jumlah penduduk miskin di Indonesia diperkirakan kurang lebih 28 juta jiwadimana sekitar 7.9 juta nelayan sebagai penduduk miskin Indonesia tahun 2012. Masyarakat nelayan sering dalam keadaan miskin disebabkan kegiatan mereka sangat tergantung pada aktivitas mereka dalam menangkap ikan yaitu masih sebagai penangkapan ikan dekat pantai skala kecil sebagai mata pencaharian mereka. Masyarakat nelayan menjadi diantara masyarakat termiskin dari suatu daerah, khususnya mereka yang lebih jauh dari pusat pasar. Salah satu program pemerintah Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan adalah melalui Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) yaitu program yang disebut Proyek Pembangunan Masyarakat Pesisir (PMP) yang didanai oleh International Fund for Agricultural Development (IFAD). Coastal Community Development Project-International Fund for Agricultural Development (CCDP-IFAD) merupakan bentuk kerjasama dari Kementrian Kelautan dan Perikanan dengan IFAD berdasarkan Financing Agreement antara Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementrian Keuangan dengan President IFAD yang telah ditandatangani pada tanggal 23 Oktober 2012. Proyek ini adalah respon langsung terhadap kebijakan pemerintah, khususnya KKP untuk pengentasan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan (pro-poor, pro-job, pro-growth and pro-sustainability) yang sejalan dengan kebijakan dan program IFAD. Proyek ini diajukan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan karena beberapa alasan sehingga IFAD harus mempertimbangkan untuk mendanainnya. Alasannya yaitu :


Page 8 of 86


1. Masyarakat yang tinggal di pesisir dan pulau-pulau kecil pada umumnya termasuk kelompok masyarakat miskin sampai sangat miskin. 2. Banyak masyarakat yang memiliki motivasi dan berkomitmen untuk memperbaiki tingkat ekonomi mereka dan bertanggung jawab dalam pembangunan. 3. Adanya peluang-peluang ekonomi yang baik dengan potensi pasar yang kuat terutama untuk produk kelautan dan perikanan yang bernilai tinggi. 4. Secara konsisten mendukung kebijakan dan prioritas pemerintah. Semua lokasi proyek ini terletak dikawasan timur indonesia, yang disesuaikan dengan Country Strategic Opportunities Programme (COSOP) dari IFAD untuk memfokuskan proyek pada daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Dari berbagai propinsi di Indonesia telah dipilih 12 kabupaten/kota untuk menjadi lokasi proyek yang berdasarkan pada keberhasilan daerah dalam berpartisipasi melakukan kegiatankegiatan perikanan dan kelautan. Komitmen dan dukungan keuangan dari pemerintah setempat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan potensinya dalam meningkatkan nilai tambah dari hasil produk kelautan dan perikanan lainnya dan mampu meningkatkan kegiatan dari proyek tersebut untuk didesimenasi ke daerah lainnya merupakan pertimbangan lainnya terpilihnya suatu daerah menjadi lokasi proyek. Setiap kabupaten/kota akan dikembangkan menjadi 15 desa/kelurahan pesisir dengan berbagai tahapan dari 3 (tiga) desa menjadi 9 (Sembilan) dan sampai 15 desa dengan pemilihan desa berdasarkan beberapa criteria antara lain: 1.

Tingkat kemiskinan tiap lokasi minimal 20%

2.

Motivasi dan kesuksesan berpartisipasi dalam program-program sebelumnya.

3.

Potensi untuk produksi dan pertambahan nilai kelautan dan perikanan

4.

Dimasukkannya pulau-pulau kecil di setiap lokasi kabupaten/kota yang memiliki pulau. Kota Bitung sebagai kota yang terpilih dari 12 kabupaten/kota yang terdapat di

propinsi Sulawesi Utara sebagai bagian dari wilayah Indonesia memiliki potensi sumberdaya perikanan dan kelautan yang tinggi disertai motivasi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha perikanan dan kelautannya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dua


Page 9 of 86


kecamatan yaitu Lembeh Utara dan Lembeh Selatan yang terdapat di Pulau Lembeh telah dipilih dan 15 kelurahan lokasi proyek ada didalamnya. 1.2

TUJUAN DAN SASARAN PROYEK

1.2.1 Tujuan Tujuan dari Proyek Pembangunan Masyarakat Pesisir (PMP) ini adalah untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga masyarakat pesisir yang terlibat dalam kegiatan kelautan dan perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 1.2.2 Sasaran Sasaran Proyek Pembangunan Masyarakat Pesisir (PMP) adalah sebagai berikut: 1. Terfasilitasinya 70.000 rumah tangga di 180 desa pesisir dan pulau-pulau kecil di 12 kabupaten/kota; dan 2. Terfasilitasinya pusat pembelajaran (learning center) di 1 (satu) kabupaten yaitu di Kabupaten Badung.


Page 10 of 86


1.3

STRUKTUR KELEMBAGAAN PROYEK

Kelembagaan Proyek PMP perlu dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri– KKP, untuk jelas tugas dan tanggung jawab setiap pengelola proyek. Secara umum struktur kelembagaan Proyek PMP dapat dilihat dalam gambar 1 sebagai berikut:

Gambar 1.

Struktur Kelembagaan Keseluruhan Proyek PMP NCS (National Steering Commitee

Nasional Kantor Pengelola Proyek

Konsultan

Direktur PMO

Kelompok Kerja Teknis ad hoc

Pemerintah Propinsi Dinas KP

Propinsi

UPT KP3K

Pemerintah Kabupaten/Kota Bupati

Kabupaten

Dinas KP Kabupaten/Kota Konsultan PIU

Unit Pelaksana Proyek (PIU)

Pemerintah Desa

Tenaga Pendamping Desa/Penyuluh

Komite Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Desa-desa pesisir lainnya

Desa

Kelompok Prasarana

Kelompok Pengelolaan Sumberdaya


Kelompok Kerja Desa (VWG)

Kelompok Usaha

Kelompok Tabungan

Page 11 of 86


1.3.1

Tim Pengarah Nasional (NSC)

Tim Pengarah Nasional (NSC) bertanggung jawab dalam menyetujui kebijakan, perencanaan, penganggaran dan prosedur operasional pelaksanaan serta penetapan petugas yang penting didalam kelembagaanProyek PMP. Secara khusus, NSC melakukan pengawasan, menyetujui program kerja dan anggaran tahunan, dan meninjau laporan kemajuan. NSC terdiri dari unsur - unsur Direktorat Jenderal KP3K, Direktorat Jenderal P2HP, Seketariat Jenderal KKP, Bappenas, dan Kementerian Keuangan. NSC diketuai oleh Direktur Jenderal KP3K dengan anggota pejabat eselon II Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan dan Bappenas. 1.3.2

Kantor Pengelola Proyek (PMO)

PMO bertanggung jawab terhadap operasionalisasi keseluruhan pelaksanaan fisik dan keuangan proyek, termasuk administrasi keuangan, pertanggungjawaban, pengadaan barang dan jasa, akuntansi proyek, rekrutment personil, pelatihan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi, serta peningkatan kinerja proyek secara nasional. PMO dipimpin oleh Direktur PMO, didukung oleh 1 orang Sekretaris Eksekutif, 2 orang Asisten Direktur (Asdir) dan 5 orang Pembantu Asisten Direktur (Banasdir), 2 Kelompok Kerja yaitu Kelompok Kerja Pemberdayaan dan Kelompok Kerja Pemasaran. Sekretaris Eksekutif sehari-hari bertindak sebagai Project Manager dalam pengelolaan Proyek PMP. Asdir dan Banasdir bertanggung jawab kepada Direktur PMO melalui Sekretaris Eksekutif. Seketariat PMO dibantu oleh beberapa staf pengelola teknis danadministrasi sesuai kebutuhan. Direktur PMO melapor dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal KP3K selaku Ketua Tim Pengarah.Staf PMO adalah pegawai negeri,yang sebagian besar merupakan staf Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tugas PMO adalah: 1. Mengkoordinasi penyusunan perencanaan dan pengganggaran tahunan (Annual Work Plan and Budgeting/AWPB), 2. Mengkoorinasikan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (ProcurementPlan/PP), 3. Memproses persetujuan IFAD (NOL) terhadap AWPB, PP dan kontrak, 4. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan proyek yang telah disetujui, 5. Mengelola kegiatan proyek secara efisien dan efektif untuk memenuhi sasaran, 6. Melaksanakan tanggungjawab keuangan secara keseluruhan, 7. Mengkoordinasi penyusunan laporan yang tepat waktu, 8. Monitoring dan evaluasi, Baseline Data dan SAI/SABMN 9. Membangun kapasitas manajerial dan teknikal kelembagaan proyek 10. Menjadi sekretariat untuk mendukung Tim Pengarah Nasional (NSC).


Page 12 of 86


1.4

TAHAPAN KEGIATAN, KOMPONEN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI PROYEK

Proyek PMP tahun 2013 diawali dengan pembentukan Kantor Pengelola Proyek yang meliputi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Penandatangan SPM dan Bendahara. Pada tahap kedua, untuk kelancaran pelaksanaan Proyek PMP di lapangan selanjutnya dilakukan rekrutmen Tenaga Pendamping sebanyak 6 orang yang bertugas di tiga desa. Tenaga Pendamping tersebut direkrut dan ditetapkan oleh PIU/Kepala Dinas yang terlebih dahulu mendapat verifikasi dari Ditjen KP3K. Selanjutnya Tenaga Pendamping tersebut akan mendapatkan pelatihan oleh Ditjen KP3K. Gambar 2. Tahapan Kegiatan Proyek PMP Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (KPA, KPA, Pejabat Penandatangan tangan SPM)

1. Rekrutmen Tenaga Pendamping 2. Pembentukan Komite Pemberdayaan Masyarakat 3. Pembentukan VWG

Pembentukan Kelompok Masyarakat Pesisir (Pokmas Pesisir): 1. Identifikasi 2. Seleksi 3. Verifikasi

Pelatihan Tenaga Pendamping*

Penyusunan Rencana Detail Kegiatan

Penyaluran dan Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

Penyusunan Rencana Kerja Kelompok (RKK) / Proposal: - Pendampingan - Verifikasi

Monitoring dan Evaluasi *

Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir (Pelatihan-pelatihan) Review dan Prioritisasi Penyusunan Rencana Pengembangan Desa

Penyusunan Profil Desa*

*) Kegiatan di Pusat Pembentukan Komite Pemberdayaan Masyarakat Pesisir yang beranggotakan 9-11 orang berasal dariSKPD terkait LSM, dunia usaha, perguruan tinggi, UPT KP3K, Dinas KP Propinsi, di tingkat kabupaten/kota atau disesuaikan dengan kondisi di daerah. DOB mencakup perwakilan dari Bappeda kabupaten/kota (Dinas Perencanaan Kabupaten/kota); wakil dari UPT KP3K dan Wakil dari Dinas Propinsi, organisasi nelayan, LSM pelestarian ekosistem; dan pihak berwenang lainnya.Selanjutnya PIU/Kepala Dinas membentuk Kelompok Kerja Desa/Village Working Group (VWG) terdiri dari lima anggota, dua di


Page 13 of 86


antaranya adalah perempuan. VWG ini akan mencakup seorang ketua, sekretaris dan tiga anggota biasa yang semuanya diambil dari rumah tangga sasaran. Tahap ketiga, dilakukan pembentukan Kelompok Masyarakat Pesisir (Pokmas Pesisir) yang meliputi: identifikasi dan seleksi. Proses pembentukan Pokmas Pesisir dijelaskan pada bab berikutnya. Tahap keempat terdiri atas dua kegiatan yang dilakukan secara simultan, yaitu (i) pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir melalui pelatihan-pelatihan serta (ii) penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pesisir (RPDP). Proses penyusunan RPDP ini dilakukan melalui konsultasi publik dan Musyawarah Pembangunan Desa (MusrenbangDes). Desa yang telah memiliki draft RPDP, akan dilakukan review dan prioritisasi kegiatan dari dokumen yang sudah ada. Selanjutnya RPDP ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai acuan pelaksanaan Proyek PMP. Tahap kelima, penyusunan Rencana Kerja Kelompok (RKK) oleh Pokmas Pesisir yang didampingi oleh VWG dan Tenaga Pendamping. Penyusunan RKK harus sesuai dengan skala prioritas pembangunan desa pada Dokumen RPD. Proses penyusunan dan pengajuan serta penetapan RKK akan dijelaskan pada bab selanjutnya. Tahap keenam, penyusunan Rencana Detail Kegiatan merupakan bagian dari penyusunan RKK. Dokumen Rencana Detail Kegiatan tersebut merupakan bagian dari proposal RKK dalam pengajuan BLM. Tahap ketujuh, Penyaluran dan Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dilakukan setelah Proposal RKK beserta kelengkapan dokumen administrasi telah lolos verifikasi ditetapkan oleh PIU/kepala dinas kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan BLM oleh Pokmas Pesisir dengan didampingi TPD dan VWG, agar kegiatan tersebut sesuai dengan perencanaan, output dan target kegiatan.


Page 14 of 86


1.5

INDIKATOR KINERJA PROYEK

1.5.1 Indikator Kinerja Project Target kinerja dan ukuran keberhasilan Proyek PMP sebagaimana tertuang dalam Main Report mengenai ukuran keberhasilan kegiatan. Dalam rangka pencapaian indikator tersebut, setiap Satker Dinas Kabupaten/Kota agar melaksanakan kegiatan dan melaporkannya kepada Ditjen KP3K sesuai yang tertuang pada tabel 1 berikut: Tabel 1. Kerangka Kerja Proyek PMP Jenjang Hasil

Indikator

Alat Verifikasi

Risiko (R) dan Asumsi (A)

Tujuan. Penurunan 1. 9.900 tambahan rumah Garis dasar angka kemiskinan dan tangga dengan kuantitatif, peningkatan peningkatan indeks tinjauan pertumbuhan ekonomi kepemilikan aset pertengahan (middi antara kaum miskin rumah tangga term review), yang aktif di 2. Penurunan sebesar survei masyarakat pesisir dan 40% dari kasus penyelesaian pulau kecil kekurangan nutrisi proyek pada anak-anak Statistik kesehatan Kajian-kajian pelengkap data berbasis indikator

1. Nilai produk kelautan Tujuan dan perikanan yang Pembangunan. Meningkatnya dijual oleh rumah penghasilan rumah tangga yang tangga yang terlibat berpartisipasi dalam kegiatan meningkat rata-rata kelautan dan 30%, dibandingkan perikanan di dengan tingkat masyarakat miskin penjualan pra-proyek pesisir dan pulau kecil 2. 13.200 rumah tangga tambahan yang tingkat jaminan makannya telah membaik

Garis dasar (A) Berbagai kalangan dari kuantitatif, masyarakat miskin tinjauan aktif dalam rumah pertengahan, tangga masyarakat survei pesisir dan nelayan penyelesaian mampu ikut serta proyek dalam kegiatan proyek Catatan keuangan (A) Kegiatan ekonomi kelompok usaha kolektif berbasis proyek kelompok layak bagi Kajian kualitatif kondisi sosial dan pasar sebagai pelengkap di dalam mayoritas indikator besar desa-desa sasaran proyek

Komponen 1. Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir


Page 15 of 86


Hasil 1. Masyarakat 1. 60% kelompok usaha sasaran proyek yang didanai proyek menjalankan kegiatan masih dinilai meraih ekonomi berbasis keuntungan pada akhir kelautan dan proyek perikanan yang 2. Kesehatan sumber menguntungkan dan daya pesisir berkesinambungan terpelihara atau tanpa dampak meningkat dari 80% merusak terhadap daerah yang dikelola sumber daya pesisir oleh proyek dan desadesa yang berdampingan Hasil 1.1 Prioritas 1. 70% rencana desa pembangunan rumah pesisir mewakili tangga masyarakat prioritas mereka pesisir dan perikanan (dikelompokkan teridentifikasi, berdasarkan status disepakati dan kemiskinan) terdokumentasi 2. 50% wanita menyatakan bahwa rencana desa mewakili prioritas mereka Hasil 1.2 Daerah pengelolaan sumber daya pesisir berbasis masyarakat terkelola dengan efektif

1. 40 daerah pengelolaan sumber daya pesisir berbasis masyarakat telah dibuat garis batasnya (demarkasi), diumumkan dan disahkan (melalui Perdes) dan daftar masyarakat pengguna sumber daya telah dibuat dan dipelihara 2. Statistik pendaratan ikan dari kapal yang terletak di desa sasaran proyek dan desa yang berdampingan tidak menunjukkan penurunan tingkat tangkapan


Penilaian mandiri (A) Akses bagi rumah terhadap kinerja tangga sasaran proyek kelompok usaha untuk daerah tangkapan Catatan rekening ikan dan tempat kelompok usaha pembudidayaan Inventaris dan terkendali/terkelola penilaian sumber secara efektif daya berbasis (R) Penangkapan ikan oleh persepsi kapal komersil masyarakat membatasi hasil tangkapan nelayan sasaran proyek Laporan triwulan (R) Risiko terpilihnya proyek kabupaten kaum elit desa dalam Penilaian dampak proses terhadap desa perencanaan/prioritisasi Catatan M&E (A) Rumah tangga proyek masyarakat pesisir Survei sampel dalam desa sasaran tidak memiliki potensi mengganggu dalam proses perencanaan Laporan triwulan (R) Pemerintah pengelola proyek kabupaten akan sangat beragam Catatan M&E antara desa proyek (R) Desa yang Laporan komite berdampingan menolak pengelolaan untuk ikut serta dalam bersama dalam kegiatan pengelolaan desa sasaran sumber daya pesisir proyek proyek ini Daftar masyarakat pengguna sumber daya

Page 16 of 86


Hasil 1.3 Kelompok 1. Sekurangnya 66% Laporan triwulan usaha masyarakat kelompok usaha dan proyek kabupaten dengan kelangsungan usaha jasa berbasis Catatan M&E keuangan yang stabil desa yang didukung proyek terbentuk melalui proyek ini Catatan keuangan proyek ini menunjukkan kelompok usaha pertumbuhan yang didukung kumulatif dari neraca proyek (neraca dan mereka (yaitu aset pernyataan lababersih kelompok) rugi) sekurang-kurangnya 10% di atas nilai investasi awal yang didukung proyek (termasuk sumbangan para penerima manfaat) tiga tahun setelah kelompok itu menerima dana hibah awal yang dikelompokkan berdasarkan tingkat kemiskinan rumah tangga anggota Hasil 1.4 Prasarana 1. Dua pertiga prasarana Catatan M&E masyarakat masyarakat yang proyek dilaksanakan di bawah didanai proyek ini Penilaian dampak proyek yang beroperasi dan proyek mendukung kegiatan digunakan oleh rumah Survei kelompok ekonomi berbasis tangga masyarakat usaha untuk sumber daya pesisir di pesisir, dinilai dalam 1 menentukan desa-desa sasaran hingga 3 tahun setelah efektifitas pembuatannya prasarana


(R) Terbatasnya aset rumah tangga sasaran dan lambatnya pertambahan tabungan, membatasi keikutsertaan dalam kelompok-kelompok usaha (A) Perbandingan antara harga faktor masukan dan ikan tetap baik (A) Peluang ekonomi yang cukup menjanjikan untuk menarik kelompok-kelompok usaha yang tengah berkembang

(A) Prasarana yang terkait untuk meningkatkan/menduk ung kegiatan ekonomi berbasis sumber daya pesisir mendapat prioritas dalam rencana pembangunan Proyek PMP (R) Prioritas pemerintah didahulukan di atas keputusan yang telah disepakati masyarakat mengenai prasarana proyek

Page 17 of 86


Komponen 2. Dukungan Kabupaten untuk Pembangunan Ekonomi Berbasis Sumber daya pesisir 1. Peningkatan 5% Survei dampak (A) Peluang ekonomi dan Hasil 2. Pengembangan dalam kembalinya dari pendaratan investasi yang layak peluang ekonomi laba bersih pada ikan dan dan dapat diakses oleh dalam kabupaten tinjauan pertengahan kembalinya laba rumah tangga sasaran sasaran untuk kegiatan dan peningkatan 10% bersih berskala (R) Kegiatan menangkap kelautan dan pada akhir proyek dari kecil ikan berskala lebih perikanan berskala kegiatan berbasis Catatan keuangan besar memengaruhi kecil, berbasis pasar, kelautan dan dari kapal nelayan keputusan investasi yang perikanan berskala yang lebih besar berkesinambungan kecil dalam hal produk Catatan M&E yang terjual oleh proyek kabupaten sasaran pada pasar lokal, nasional, dan ekspor (volume terpasarkan/harga diterima) 1. 70% fasilitas, layanan Survei rumah (A) Staf kabupaten Hasil 2.1 Membaiknya jasa dan prasarana tangga masyarakat termotivasi dan secara prasarana dan layanan yang didanai proyek pesisir di desaaktif jasa yang mendukung beroperasi/tersedia desa sasaran mempersembahkan kegiatan kelautan dan dan digunakan oleh Catatan M&E waktu mereka untuk perikanan berskala para pelaku usaha proyek pelaksanaan proyek kecil yang dibentuk kelautan dan Audit kelompok dalam kabupaten perikanan dalam usaha dan sasaran mendukung produksi prasarana proyek dan pemasaran hasil perikanan 2. 20 proyek yang didanai oleh Dana Kabupaten untuk Mendukung Perikanan Berskala Kecil mendorong adanya bisnis-bisnis baru dan menguntungkan desa sasaran


Page 18 of 86


1. Rata-rata 300 rumah Hasil 2.2 Meningkatnya tangga tambahan di keikutsertaan dan setiap kabupaten pendapatan oleh sasaran secara aktif nelayan dan produsen berpartisipasi dalam kelautan dan rantai pasok produk perikanan berskala berpotensi tinggi yang kecil dari produk diprioritaskan, dua berpotensi tinggi yang tahun setelah diprioritaskan di setiap keterlibatan awal dan kabupaten sasaran terus berlanjut dengan proyek keikutsertaan mereka 2. Sekurangnya empat pembeli secara aktif membeli produk di setiap kabupaten dalam sekurangnya dua pertiga rantai pasok yang diprioritaskan Komponen 3. Pengelolaan Proyek Hasil 3. Proyek 1. 80% dana proyek dikelola secara efisien dicairkan pada waktu dan transparan untuk yang tepat sejalan manfaat bagi rumah dengan target yang tangga dan masyarakat ditetapkan di APWB sasaran proyek dan untuk memuaskan rumah tangga masyarakat pesisir sasaran


Survei penjualan (A) Nelayan dan produsen oleh kelautan dan perikanan parapelakuusaha berskala kecil mampu kelautan dan bersaing pada tingkat perikanan nasional dalam hal Survei pasar mutu dan harga Catatan M&E proyek

Evaluasi (A) Komitmen politik dan keikutsertaan desa pengelolaan terhadap atas kinerja proyek pembangunan dan Laporan dari pengentasan forum pemangku kemiskinan dalam kepentingan dari masyarakat sasaran kabupaten melalui pendekatan mengenai berbasis pasar pengelolaan proyek Catatan keuangan proyek

Page 19 of 86


Hasil 3.1 PMO dan 12 1. Kinerja 75% staf Laporan triwulan (A) Cukupnya jumlah staf PIU didirikan dan penting proyek proyek kabupaten yang termotivasi yang beroperasi secara (termasuk Direktur Catatan M&E bekerja dengan PIU efektif Proyek dan Sekretaris proyek dan jumlahnya berubah Eksekutif PMO dan Catatan evaluasi ketika diperlukan PUI, Konsultan kinerja staf dan (A) Para pimpinan Kabupaten dan Tenaga pembayaran kabupaten sangat Pendamping Desa insentif mereka memahami proyek ini dinilai memuaskan dan berkomitmen pada tinjauan terhadap tujuannya dan pertengahan memfasilitasi segala kegiatannya 1. Sekurangnya 24 Catatan M&E (A) Pemerintah dan Hasil 3.2 Terfasilitasinya kabupaten tambahan proyek, audit dan kabupaten dalam replikasi bahkan telah memulai pengawasan propinsi sasaran membuat kegiatan pelaksanaan termotivasi untuk proyek yang lebih pendekatan dan memperluas dan baik lagi kegiatan pada memulai pendekatan akhirProyek PMP dan kegiatan proyek 2. Proyek ini telah (A) Dana tersedia dari diperluas hingga Pemerintah untuk sekurangnya 60 desa kegiatan proyek yang tambahan dalam 12 lebih baik lagi kabupaten sasaran. * Indikator terkait, akan dikelompokkan berdasarkan gender.

1.5

DESKRIPSI SINGKAT CAPAIAN KEGIATAN TAHUN 2013 Kegiatan proyek CCDP-IFAD tahun 2013 telah dapat dilaksanakan sesuai dengan

rencana yang dibuat, dimana proses penyelesaian pekerjaan mengikuti proses pencairan dana BL di kota Bitung yang dilakukan dalam 2 tahap pencairan. Tahap pertama sebesar 60% dan tahap ke 2 sebesar 40%. Tahap ke 2 dicairkan setelah dilaporkan realisasi penggunaan dana tahap 1 selesai. Pada 3 kelurahan awal proses pencairan BL baik untuk kelompok usaha maupun kelompok infrastruktur telah selesai dilaksanakan. Begitu pula BL kegiatan pembangunan pondok informasi telah tersalurkan semuanya. Pada saat dana telah disalurkan ke rekening kelompok secara bertahap, seluruh anggota kelompok didampingi oleh Lurah, VWG dan TPD/Penyuluh melakukan pembelian bahan dan alat yang diperlukan. Demikian juga untuk jenis pekerjaan dilakukan mengikuti gambar dan RAB dalam proposal kelompok. Pada lokasi replikasi 6 kelurahan baru, proses pencairan dana untuk pembangunan pondok informasi dilakukan dengan proses pencairan yang sama yaitu pencairan tahap 1 masingLAPORAN AKHIR KEGIATAN CCDP-IFAD TAHUN 2013

Page 20 of 86


masing 60%, dan pencairan dana tahap 2sebesar 40% dan telah dilaksanakan 5 Desember 2013 sehingga rampunglah seluruh bantuan langsung proyek yang akan diserahkan pada masyarakat. Status pencapaian/pencairan BLM dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini: Tabel 2. Status Pencapaian/pencairan BLM No

1

2

3

4 5 6 7 8 9

Kelurahan

Kelompok

Motto

Perikanan tangkap Pengolahan Infrastruktur Dorbolaang Perikanan tangkap Budidaya ikan Pengolahan Infratruktur PasirPanjang Perikanan tangkap Pengolahan Infrastruktur Posokan Infrastruktur Kareko Infrastruktur Pintu Kota Infrastruktur Mawali Infrastruktur Paudean Infrastruktur Pancuran Infrastruktur

Status Pencairan (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Catatan Status

Kelurahan awal

Kelurahan awal

Kelurahan awal

Kelurahan replikasi Kelurahan replikasi Kelurahan replikasi Kelurahan replikasi Kelurahan replikasi Kelurahan replikasi

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan mengikuti tahapan yang telah ditetapkan dan dengan tersalurnya dana 100% di masyarakat, telah mendorong penyelesaian pekerjaan seperti pembuatan pondok informasi di 9 desa, kegiatan pembangunan sarana desa dan kegiatan usaha masyarakat di 6 desa telah dirampungkan. Kegiatan yang didanai ini merupakan kegiatan masyarakat yang telah disetujui DOB dengan mengikuti mekanisme penetapan kegiatan CCDP-IFAD. (lihat lampiran 5. Matriks Proposal POKMAS Usaha, Infrastruktur dan Pengelolaan yang disetujui DOB).


Page 21 of 86


2. GAMBARAN UMUM LOKASI CCDP-IFAD 2.1

PROFIL SINGKAT KOTA BITUNG LOKASI CCDP-IFAD DI SULUT Kota Bitung merupakan satu dari 12 kota/kabupaten yang terpilih sebagai pelaksana

Proyek Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (coastal community development project CCDPIFAD) terletak diantara 1º 23’23’’ - 1º35’39” Lintang Utara dan 125º 1’43’’ - 126º18’13’’ Bujur Timur. Kota Bitung berbatasan dengan : - Sebelah Utara dengan

: Kec. Likupang (Kab. Minahasa Utara) dan Laut Maluku

- Sebelah Timur dengan

: Laut Maluku

- Sebelah Selatan dengan

: Laut Maluku

- Sebelah Barat dengan

: Kec. Kauditan (Kab. Minahasa Utara)

Memiliki luas wilayah darat sebesar 31.350,35 ha dengan keadaan tanah khususnya Pulau Lembeh yang merupakan lokasi proyek secara umum kasar dan ditutupi oleh tanaman kelapa, hortikultura serta palawija. Pulau Lembeh memiliki pesisir pantai yang indah dan mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi daerah wisata bahari. Dengan hanya memiliki dua musim yaitu: musim kemarau dan musim penghujan, maka pada bulan Oktober sampai April biasanya terjadi hujan karena angin bertiup dari arah Barat/Barat Laut yang banyak mengandung air. Sedangkan bulan Juni sampai September terjadi musim kemarau. Disebabkan pengaruhi arus angin dari arah timur yang tidak banyak mengandung air. Pelaksanaan Proyek Pembangunan Masyarakat di Kota Bitung yang merupakan salah satu dari 12 kabupaten/kota yang terpilih sebagai lokasi CCDP-IFAD telah melaksanakan berbagai kegiatan yang sesuai dengan perencanaan yang dibuat oleh PIU Bitung.. Sampai akhir bulan Desember 2013,seluruh kegiatan sudah terlaksana dan yang dilaksanakan bulan desember seperti : Pelatihan Market Awareness, Pengadaan kendaraan roda 2 dan Penilaian Desa, namun beberapa serapan dana seperti Pencairan tahap terakhir untuk pembangunan Pondok Informasi di 6 Kelurahan dan komponen perjalanan dinas haruslah dirampungkan. Adapun tingkat serapan dana untuk Kota Bitung telah mencapai 100 % dengan jumlah total pagu DIPA 2.982.770.000 Rupiah.


Page 22 of 86


Gambar 3. Peta lokasi proyek CCDP-IFAD di kota Bitung

2.1.1 PROFIL SINGKAT 9 DESA TARGET CCDP-IFAD Kelurahan Dorbolaang Kecamatan Lembeh Selatan Kelurahan Dorbolaang memiliki kurang lebih 1046 jiwa dimana laki-laki 467 jiwa dan perempuan 576 jiwa. Jumlah Kepala Keluarga diperkirakan 311 jiwa dan jumlah balita 46 jiwa. Sesuai dengan pendataan yang dilakukan oleh PIU kota Bitung, jumlah keluarga miskin sebanyak 115 KK. Hasil pertanian yang diunggulkan adalah Kelapa,Pala dan Cengkih. Sedangkan hasil perikanan adalah ikan laut. Sebagian besar penduduk Dorbolaang adalah bermatapencaharian sebagai nelayan yaitu sebanyak 241 orang, sedangkan petani hanya 39 orang dan PNS 12 orang. Kelurahan ini mempunyai tambatan perahu (jetty) sebanyak dua. Kelurahan Pancuran Kecamatan Lembeh Selatan Kelurahan Pancuran memiliki penduduk 648 jiwa dimana laki-laki 422 jiwa dan perempuan 226 jiwa. Jumlah Kepala Keluarga diperkirakan 226 jiwa dan jumlah balita 46


Page 23 of 86


jiwa. Sesuai dengan pendataan yang dilakukan oleh PIU kota Bitung, jumlah keluarga miskin sebanyak 49 KK. Kelurahan ini mempunyai tambatan perahu (jetty) sebanyak satu buah. Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Lembeh Selatan Kelurahan Pasir Panjang memiliki kurang lebih 436 jiwa dimana laki-laki 204 jiwa dan perempuan 332 jiwa. Jumlah Kepala Keluarga diperkirakan 136 jiwa dan balita 42 jiwa. Menurut hasil pendataan yang dilakukan oleh PIU kota Bitung, jumlah keluarga miskin sebanyak 52 KK. Hasil pertanian yang diunggulkan adalah Kelapa dan Pala. Sedangkan hasil perikanan adalah ikan laut. Penduduk Pasir Panjang adalah bermatapencaharian sebagai nelayan yaitu sebanyak 131 orang, sedangkan petani 132 orang dan tukang 20 orang. Kelurahan ini mempunyai tambatan perahu (jetty) sebanyak satu buah. Wilayah pesisir memiliki potensi dan dapat memberikan manfaat yang sangat besar, baik sebagai manfaat dalam bidang ekonomi, sosial budaya maupun konservasi. Potensi dan manfaat yang terkandung di dalam suatu wilayah pesisir diantaranya adalah ekosistem mangrove, ekosistem padang lamun, serta ekosistem terumbu karang. Kelurahan Paudean Kecamatan Lembeh Selatan Kelurahan Paudean berpenduduk 1092 jiwa terbagi laki-laki 549 jiwa dan perempuan 543 jiwa. Jumlah Kepala Keluarga diperkirakan 303 jiwa dan jumlah balita 61 jiwa. Sesuai dengan pendataan yang dilakukan oleh PIU kota Bitung, jumlah keluarga miskin sebanyak 109 KK. Hasil pertanian yang diunggulkan adalah Kelapa,Pala dan Cengkih. Sedangkan hasil perikanan adalah ikan laut. Sebagian besar penduduk Paudean adalah bermatapencaharian sebagai nelayan yaitu sebanyak 115 orang, sedangkan petani 86 orang, buruh 36 orang, wiraswasta 56 dan PNS 18 orang. Kelurahan ini mempunyai tambatan perahu (jetty) sebanyak dua buah. Kelurahan Kareko Kecamatan Lembeh Utara Kelurahan Kareko memiliki penduduk 981 jiwa terbagi laki-laki 507 jiwa dan perempuan 474 jiwa. Jumlah Kepala Keluarga kurang lebih 268 jiwa dan jumlah balita 75 jiwa.

Hasil pendataan yang dilakukan oleh PIU kota Bitung, jumlah keluarga miskin

sebanyak 89 KK. Hasil pertanian yang diunggulkan adalah Kelapa,Pala dan Cengkih. Sedangkan hasil perikanan adalah ikan laut. Sebagian besar penduduk Kareko adalah


Page 24 of 86


bermatapencaharian sebagai nelayan yaitu sebanyak 165 orang, sedangkan petani sebanyak 46 orang dan PNS dan karyawan lainnya 32 orang. Kelurahan ini mempunyai tambatan perahu (jetty) sebanyak dua. Kelurahan Mawali Kecamatan Lembeh Utara Kelurahan Mawali memiliki kurang lebih 2074 jiwa yaitu laki-laki 1056 jiwa dan perempuan 1018 jiwa. Jumlah Kepala Keluarga diperkirakan 574 jiwa. Sesuai dengan pendataan yang dilakukan oleh PIU kota Bitung, jumlah keluarga miskin sebanyak 227 KK dengan luas pemukiman 15 Ha. Hasil pertanian yang diunggulkan adalah Kelapa,Pala dan Cengkih. Sedangkan hasil perikanan adalah ikan laut. Penduduk Mawali yang bermatapencaharian sebagai petani yaitu sebanyak 345 orang, buruh 249 orang sedangkan nelayan 238 orang. Kelurahan ini mempunyai tambatan perahu (jetty) sebanyak dua. Kelurahan Motto Kecamatan Lembeh Utara Kelurahan Motto berpenduduk sebanyak 991 jiwa yang terbagi laki-laki sebanyak 442 jiwa dan perempuan 549 jiwa. Jumlah Balita diperkirakan 61 jiwa dan Kepala Keluarga 256 KK. Menurut hasil pendataan PIU kota Bitung, jumlah keluarga miskin sebanyak 72 KK. Hasil pertanian yang diunggulkan seperti kelurahan lainnya di Pulau Lembeh adalah Kelapa,Pala dan Cengkih. Sedangkan hasil perikanan adalah ikan laut. Tambatan perahu (jetty) hanya 1 (satu) buah dimiliki kelurahan ini. Kelurahan Pintu Kota Kecamatan Lembeh Utara Kelurahan Pintu Kota memiliki kurang lebih 1180 jiwa dimana laki-laki 545 jiwa dan perempuan 635 jiwa. Jumlah Kepala Keluarga diperkirakan 295 jiwa dan jumlah balita 67 jiwa. Sesuai dengan pendataan yang dilakukan oleh PIU kota Bitung, jumlah keluarga miskin sebanyak 126 KK. Hasil pertanian yang diunggulkan adalah Kelapa,Pala dan Cengkih. Sedangkan hasil perikanan adalah ikan laut. Kelurahan ini mempunyai tambatan perahu (jetty) sebanyak dua. Kelurahan Posokan Kecamatan Lembeh Utara Penduduk Kelurahan Posokan adalah 522 jiwa dimana laki-laki 268 jiwa dan perempuan 254 jiwa. Jumlah Kepala Keluarga diperkirakan 143 jiwa dan jumlah balita 95 jiwa. Menurut PIU kota Bitung, jumlah keluarga miskin sebanyak 56 KK. Hasil pertanian yang diunggulkan adalah Kelapa,Pala dan Cengkih. Sedangkan hasil perikanan adalah ikan


Page 25 of 86


laut. Penduduk Posokan yang bermatapencaharian sebagai nelayan yaitu sebanyak 63 orang, buruh sebanyak 67 orang sedangkan petani hanya 15 orang dan PNS dan TNI 6 orang. Karyawan swasta dan wiraswasta sebanyak 38 orang. Kelurahan ini mempunyai tambatan perahu (jetty) sebanyak satu buah. Sembilan kelurahan ini yang sebagian besar bermata pencaharian nelayan memiliki tingkat kemiskinan diatas 20%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel berikut ini: Tabel 3. Jumlah Penduduk & Persentase Tingkat Kemiskinan di 9 (Sembilan) Kelurahan Jumlah Penduduk (Jiwa) Kecamatan Lembeh Selatan No.

Kelurahan

Lakilaki (Jiwa)

Perempuan

Balita (Jiwa)

Kepala Keluarga (KK)

Keluarga Miskin (KK)

% KK Miskin

(Jiwa)

1.

Dorbolaang

1046

467

576

46

311

115

36.97

2.

Pancuran

648

422

226

46

226

49

21.68

3.

Pasir

436

204

332

42

136

52

38.23

1092

549

543

61

303

109

35.97

Panjang 4.

Paudean

Kecamatan Lembeh Utara

2.2

5.

Kareko

981

507

474

75

268

89

33.20

6.

Mawali

2074

1056

1018

-

574

227

39.54

7.

Motto

991

442

549

61

256

72

28.12

8.

Pintu Kota

1180

545

635

67

295

126

42.71

9.

Posokan

522

268

254

95

143

56

39.16

POTENSI EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN SULUT DAN BITUNG Sulawesi Utara merupakan salah satu Provinsi kepulauan dengan potensi sumberdaya

kelautan yang cukup tinggi. Letaknya yang strategis berbatasan dengan Negara Filipina dan Luat Cina Selatan memberi ruang untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Dengan luas wilayah perairan dan laut yang luas mencapai 351.540 km2 terdiri atas, perairan Teritorial 161.540,00 km2 dan Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) 190.000,00 km2. Kegiatan pengembangan pariwisata bahari dan aktifitas perikanan lainnya dapat berkembang ditunjang oleh panjang garis pantai 1.837,29 km, dengan jumlah pulau mencapai 286 buah. Kegiatan pemanfataan sumberdaya ikan di propisnsi ini masih memungkinkan untuk dikembangkan.


Page 26 of 86


Potensi Lestari Sumberdaya ikan 1.884.900 ton/tahun dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan 1.491.000 ton/tahun. Secara administrative, Provinsi Sulawesi Utara memiliki 15 Kabupaten/Kota, tiga kabupaten dianataranya merupakan kabupaten berbasis kepulauan yaitu kabupaten kepulauan Talaud, kabupaten kepulauan Sangihe dan kabupaten kepulauan SITARO (Siau, Tagulandang dan Biaro). Perkembangan kegiatan sektor kelautan dan perikanan di Sulawesi Utara menunjukan trand meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2011 produksi perikanan mencapai 415.389,6 ton meningkat 29,5% dibanding tahun 2010 sebesar 320.723,24 ton. Perikanan tangkap menyumbang 55,59% yakni 184,444.98 ton. Nilai tukar nelayan mencapai 96.78 dengan tingkat konsumsi ikan sebesar 42,92 kg/kapita/tahun masih tinggi diatas tingkat konsumsi nasional yang hanya 32,25 kg/kapita. Volume ekspor perikanan tercatat 30.887.629 ton dengan nilai US $ 134.591.169. Sumbangsi PDRB subsektor perikanan mencapai Rp. 41.459.252.000.000,-. Pada Tahun 2012 produksi perikanan mencapai 492,344.43 ton meningkat 21,99% dibanding tahun 2011. Perikanan tangkap menyumbang 57,2% yakni 281,640.70 ton. Nilai tukar nelayan mencapai 94.94 dengan konsumsi ikan sebesar 43 kg/kapita/tahun lebih tinggi diatas tingkat konsumsi nasional yang hanya 33,89 kg/kapita. Volume ekspor tercatat 31.557,815 ton dengan nilai US$ 143.818.606. Sumbangsi PDRB subsektor perikanan mencapai Rp. 41.857.887.540.000,-. Komuditi perikanan unggulan di Sulawesi Utara adalah ikan Tuna, Cakalang, Layang, dan Tongkol, demersal dan pelagis kecil lainnya. Kegiatan penangkapan ikan melibatkan masyarakat sebagai nelayan mencapai 112.237 jiwa. Perkembangan sektor perikanan di Sulawesi Utara tumbuh pesat didukung oleh berkembangnya Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung mengcover lima wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) diantara WPP 714, WPP 715, WPP 716, WPP 717 dan WPP 718. Berdasarkan laporan tahun PPS Bitung Tahun 2013, jumlah kapal yang mendaratkan ikan selama Tahun 2012 sebanyak 4.098 unit dan frekuensi kunjungan kapal sebanyak 17.709 kali. Sebaran armada kapal penangkapan ikan yang bersandar di PPS bitung beragam. Total nilai produksi ikan yang masuk ke pelabuhan perikanan sebesar Rp. 538.065.753.587. Jumlah volume ikan yang masuk di pelabuhan perikanan sebesar 30.018,65 ton. Kegiatan penangkapan ikan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Kegiatan penangkapan teritegrasi dengan pengembangan unit pengolahan ikan yang sekaligus sebagai


Page 27 of 86


pembeli ikan. PPS Bitung membuka diri untuk pengembangan investasi. Jumlah investor skala besar sebesar sebanyak 13 unit usaha untuk perusahaan skala kecil/perorangan sebanyak 33 unit usaha. Dari keseluruhan nilai investasi untuk kegiatan unit bisnis perikanan terpadu di PPS Bitung mencapai Rp. 29.270.000.000,-. Perkembangan produksi perikanan di kota Bitung dari tahun 2005 sampai 2007 cenderung meningkat (lihat tabel

). Produksi dan nilai produksi perikanan laut tahun 2009

di Kota Bitung meningkat yakni dari 142.362 ton dengan nilai produksi 850,49 milyar rupiah menjadi 145.053 ton dengan nilai produksi 932.96 milyar rupiah pada tahun 2009. Hal ini karena peningkatan produksi perikanan laut ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh peningkatan jumlah kapal ikan tetapi ada faktor utama seperti meningkatnya teknologi penangkapan ikan maupun kemampuan masyarakat yaitu nelayan dalam upaya meningkatkan produksi. Yang dapat dilihat dalam tabel 4 berikut: Tabel 4 . Perkembangan Produksi Perikanan darat dan laut di kota Bitung tahun 2005-2009

Tahun

Perikanan Darat (ton)

Perikanan Laut (ton)

2005

51.1

133.925

2006

58.8

132.707

2007

56

135.272

2008

72.6

142.362

2009

119.4

145.053

Sumber: BPS kota Bitung, 2010

Sedangkan produksi dan nilai produksi ikan di kota Bitung menurut jenis ikan yang terdata tahun 2009, terlihat jelas di tabel 4 bahwa produksi ikan terbesar adalah ikan cakalang sebesar 61.362,4 ton dengan nilai berkisar Rp.398.855.600.000 diikuti oleh ikan layang dengan produksi sebanyak 22.452,1 ton dengan nilai produksi Rp.130.222.180.000. Produksi


Page 28 of 86


ikan terendah adalah ikan sebelah dengan total produksi 1 ton dan bernilai Rp. 3.500.000 diikuti dengan produksi ikan lainnya selain kategori yang disebutkan di tabel, hanya berkisar 1.9 ton dengan nilai Rp. 7.600.000 yang dapat dilihat dalam tabel 5.

Tabel 5. Produksi dan Nilai Perikanan Laut Menurut Jenis Ikan di Kota Bitung Tahun 2009 3. No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Jenis Ikan Manyung Cendro Ikan Sebelah Ekor Kuning Lolosi Biru Selar Kuwe Layang Sunglir Talang-talang Kakap Putih Golok-golok Tembang Lemuru Lemadang Ikan Terbang Julung-julung Ikan Layaran Peperek Lencang Kakap Merah/Bambangan Belanak Kurisi Cakalang Kembung Albakora Madidihang Mata Besar Tongkol Abu-abu


Produksi (ton)

Nilai (000 Rp.)

28.7 10.1 1.0 45.6 26.1 160.0 60.5 22.452.1 80.9 4.8 30.4 17.5 194.1 226.7 40.5 44.5 13.8 15.0 69.8 20.9 9.3 26.0 34.3 61.362,4 145.5 15.313,5 14.419,3 12.611,7 16.555,4

100.450 35.350 3500 136.800 104.400 720.000 302.500 130.222.180 323.600 7.680 167.200 82.250 1.067.550 906.800 202.500 177.600 48.300 82.500 243.600 73.150 60.450 117.000 164.640 398.855.600 727.500 107.194.500 108.144.750 94.587.750 82.777.000

Page 29 of 86


30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

2.3

Kerapu Karang Baronang Cucut Pari Udang Kerosok Udang Barong Kepiting Cumi-cumi Gurita Sotong Ikan Lainnya Jumlah Sumber: BPS Bitung 2010

4.1 15.0 50.1 19.1 50.6 230.0 4.5 201.5 40.4 124.3 1.9 145.053,2

26.650 85.500 150.300 57.300 303.600 1.380.000 27.900 1.350.000 210.080 559.350 7.600 932.961.830

DISTRIBUSI DAN PEMASARAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pendekatan rantai nilai distribusi dan pemasaran yang dapat dilakukan untuk komoditas perikanan. Aktivitas Pendukung Pemerintah

Lembaga Peneliti

Perguruan Tinggi

Penyedia Jasa Transportasi

Konsumen Lokal

Lembaga Keuangan

Petani Ikan

Pengolah Ikan

Pedagang Perikanan & Eksportir

Nelayan

MARJIN

Pensuplai Peralatan & Bahan untuk Usaha Perikanan

Konsumen Nasional

Konsumen Internasional

Aktivitas Utama

Rantai pasok untuk komoditas unggulan di kota Bitung


Page 30 of 86


2.4

JENIS KEGIATAN DAN KELEMBAGAAN NELAYAN / MASYARAKAT PESISIR


Page 31 of 86


4. PERAN KONSULTAN PIU/KABUPATEN 4.1.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Keberhasilan kegiatan CCDP-IFAD sangatlah tergantung pada kegiatan fasilitasi di

tingkat Kelurahan, sehingga peran TPD/Penyuluh sangatlah besar. Karena itu konsultan PIU memberikan masukan, arahan dan bimbingan bagi TPD sehingga mereka menjadi aktif, TPD/Penyuluh di Kota Bitung dalam melakukan pertemuan-pertemuan kelompok di Kelurahan dan mengatasi permasalahan yang kadang terjadi. TPD/Penyuluh sebelumnya telah memfasilitasi terbentuknya Village Working Group yang telah bekerja bersama-sama dalam mempersiapkan proposal kelompok, proses pencairan, pengadaan dan pembelian alat dan bahan dengan mengunakan dana BLM serta pelaksanaan pembangunan infratruktur desa dan pembangunan pondok informasi. Koordinasi dengan konsultan dan PIU sering dilakukan dalam upaya percepatan kegiatan yang melibatkan masyarakat khususnya dalam memberikan informasi kegiatan dan menggerakkan peserta. TPD/Penyuluh di Kota Bitung secara khusus memiliki tugas pendampingan di 3 Kelurahan pertama, dan masing-masing mereka selanjutnya bertanggung jawab terhadap 1 dari 6 Kelurahan baru, sehingga 9 Kelurahan dapat difasilitasi oleh mereka tanpa meninggalkan tugasnya di 3 Kelurahan lama. Konsultan PIU khususnya Konsultan Pemberdayaan dan Pengelolaan Sumberdaya dalam rangka mengoptimalkan kinerja TPD/Penyuluh selalu memonitor dan mencermati keadaan dan kegiatan TPD di Kelurahan. Konsultan juga terlibat aktif dalam kegiatan Sosialisasi desa, Perencanaan desa, Pelatihan peningkatan kapasitas kelompok yang telah dilakukan di tiap Kelurahan. Peran Konsultan sering terlihat dalam membantu PIU memberikan keterangan-keterangan dan masukan sehubungan dengan spesifikasi dan profesi mereka. Konsultan juga mendorong peran komite pemberdayaan masyarakat yang ada di Kota Bitung untuk terlibat aktif pada kegiatan pembahasan proposal kelompok dan melihat sebesar apa keterlibatan masyarakat miskin dalam proyek ini, pengetahuan tentang lingkungan yg tercermin dalam uraian kegiatan proposal, serta unsur2 pemberdayaan lainnya. Komite Pemberdayaan Masyarakat di Kota Bitung ditunjang dengan honor bulanan yang dianggarkan pada APBD Kota Bitung. Komite ini terdiri atas 6 orang yang mewakili : Bappeda Kota Bitung, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bitung, Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Utara, Perguruan Tinggi Negeri (Universitas Sam Ratulangi), BPSPL Makassar, LAPORAN AKHIR KEGIATAN CCDP-IFAD TAHUN 2013

Page 32 of 86


dan LSM lokal. Dan seturut dengan perkembangan proyek ini, maka direncanakan tahun 2014 Komite akan ketambahan anggota dari perwakilan organisasi wanita dan Perwakilan pengusaha di bidang perikanan. 4.2.

KEGIATAN DAN INTERVENSI YANG DILAKUKAN Pada proyek CCDP-IFAD tahun 2013, tugas dan peran Konsultan bidang pemasaran

dan rantai pasok PIU Bitung dominan membantu kegiatan-kegiatan pada komponen 1 yang dibidangi oleh bidang pemberdayaan dan perencanaan pengelolaan Sumberdaya. Kegiatan Konsultan bidang pemasaran dan rantai pasok pada tahun 2013 dikomponen 2 hanya terdapat dua kegiatan yakni pelatihan market awareness dan workshop pengembangan AIG dan jejaring pemasaran. Kegiatan pendukung adalah memfalitasi tim Universitas Hasanudin Makassar dalam melakukan study annual outcome dan market study, serta melakukan identifikasi pola distribusi pemasaran hasil perikanan. Sehingga dalam pelaporan ini lebih banyak menyinggun kegiatan pada komponen 2.

4.3.

HASIL YANG DICAPAI DAN INDIKATORNYA Secara umum pelaksanaan kegiatan proyek CCDP-IFAD Kota Bitung per 31

Desember yang tereliasir mencapai 86%. Proyek CCDP-IFAD sudah tersosialisasi di Sembilan desa sasaran proyek untuk tahun 2013 dan 2014. Pada tiga desa sasaran proyek tahun CCDP-IFAD sudah terbentuk 21 kelompok peneriman BLM dan 6 kelompok infrastrutur untuk 6 desa perluasan di tahun 2014. Sebagian besar kelompok sudah mencairkan dan membelanjakan kebutuhan kegiatannya. Jumlah desa sasaran Proyek CCDPIFAD yang sudah melaksanakan pertemuan desa dan menghasilkan rencana program untuk tiga tahun kedepan. Dalam rencana program tersebut focus pada pengembangan usaha bidang kelautan dan perikanan, pengembangan infrastruktur yang mendukung pengembangan usaha dan menjaga keberlanjutan pengelolaan sumberdaya melalui kegiatan konservasi. Konsultan pemasaran ikut membantu konsultan pemberdayaan dalam pelaksanaan kegiatan resource inventory. Kegiatan ini menghasilan data base potensi sumberdaya yang esksisting dan telah mengalami gangguan serta rekomendasi pengelolaannya. Umumnya sumberdaya pesisir dan laut yang ada di tiga kecamatan ini adalah ikan pelagis dan demersal (ikan karang), terumbu karang, sedikit mangrove dan lamun. Khusus di Kecamatan Lembeh


Page 33 of 86


Selatan memiliki ekosistem terumbu karang yang masih natural yang direncanakan kedepan untuk membangun kawasan konservasi laut berbasis masyarakat. Pengembangan kapasitas Pokmas dilaksanakan melalui pelatihan Pokmas dan pelatihan pemasaran. Fokus pelatihan pokmas diarahkan pada pengolahan komoditas perikanan menjadi produk perikanan seperti bakso cumi/ikan, surimi dan ikan asap.. Masyarakat dilatih dan ikut mempraktekan pengolahan prodak-prodak tersebut. Sedangkan pelatihan pemasaran diarahkan pada peningkatan kesadaran akan pentingnnya pasar. Kegiatan Inventori sumberdaya pesisir dan laut serta RIMS survey telah dilaksanakan dimana pelaksanaan Invontorisasi sumberdaya pesisir dan laut dilaksanakan bersama Universitas Sam Ratulangi dan Universitas Manado dengan Konsultan PIU Bitung. Pelaksanaan kegiatan RIMS survey dilaksanakan dikelurahan Kareko kecamatan Lembeh Utara. Survei profil sembilan desa sasaran proyek CCDP-IFAD di juga telah dilaksanakan CV. Harja Mukti (Fachruddin Hari Anggaraputra) konsultan yang ditetapkan PMO. Survey annual outcome dan market study telah dilakukan oleh tim Universitas Hasanudin Makassar di empat kelurahan (Motto dan Pasir Panjang sebagai kelurahan penerima bantuan dan kelurahan Batulubang dan sebagai kontrol). Selama dalam pelaksanaan kegiatan proyek CCDP-IFAD di kota Bitung, konsultan pemasaran dan rantai pasok menjalankan tugas konsultasinya. Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan selalu diawali dengan membangun koordinasi melalui pertemuan dan rapat yang mengatur perencanaan dan persiapan kegiatan, pelaksanaan hingga evaluasi yang dilakukan bersama tim lainnya (PIU, Penyuluh dan TPD). Peran ini berjalan optimal meskipun pada koordinasi tersebut cukup dinamis dan terdapat perbedaan persepsi pelaksanaan kegiatan-kegiatan proyek CCDP-IFAD, namun peran konsultasi tetap berjalan lancar. Kelompok usaha yang terbentuk di tiga desa sasaran proyek CCDP-IFAD kota Bitung umum sama yakni terdiri dari tiga jenis kelompok yakni kolompok nelayan perikanan tangkap, kelompok pengelola ikan dan kelompok pemasaran ikan. Komuditas unggulang perikanan tangkap di tiga desa ini adalah ikan pelagis besar maupun kecil berupa tuna, tongkol dan cakalang (TTC), layang, dan kembung serta cumi-cumi. Hasil tangkapan nelayan ini umum dapat terserap habis dipasar lokal maupun dalam kota Bitung. Selain itu, pemasaran juga sering diekspor keluar daerah seperti Bali, Surabaya, Jakarta, dan Makasar. Bahkan untuk komuditi unggulan seperti Tuna dan Cakalang Besar sudah dapat diekspor LAPORAN AKHIR KEGIATAN CCDP-IFAD TAHUN 2013

Page 34 of 86


keluar negeri melalui unit-unit pengolahan ikan yang berada di Bitung. Untuk prodak olahan ikan yang sudah berkembang dan terkenal di Kota Bitung adalah ikan asap cakalang (cakalang fufu). Prodak ini sudah dikembangkan oleh anggota kelompok binaan DKP kota Bitung terutama di Girian Bawah. Untuk pemasaran ikan yang ditemukan di tiga desa ini umumnya diambil alih oleh tibo-tibo yang ada di kelurahan tersebut untuk kelurahan Motto sedangkan untuk kelurahan Dorbolaang dan Pasir Panjang ditampung pembeli dari Pasirpanjang.

4.4.

STRATEGI YANG DILAKUKAN DALAM MELAKUKAN KONSULTANSI

4. IMPLEMENTASI KEGIATAN / PROYEK Bagian ini diharapkan berisi pembahasan / analisis singkat kegiatan yang dilakukan mencakup proses, hasil, dan indikator kegiatan yang berhasil dicapai. Berbagai temuan atau informasi lapangan yang menarik dicermati atau diantisipasi, kecenderungan, isu-isu yang berkembang, dinamika yang terjadi, efektifitas kegiatan yang dilakukan, dan hal-hal yang relevan lainnya sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Penjabaran kegiatan disesuaikan dengan komponen, yaitu : 4.1 KOMPONEN 1. Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir 

Sub-Komponen 1.1. Fasilitasi, Perencanaan dan Pemantauan Masyarakat Fasilitasi, perencanaan dan pemantauan masyarakat merupakan point penting dalam

implementasi kegiatan dilapangan. Keterlibatan konsultan, tenaga pendamping yang memiliki dedikasi serta anggota masyarakat yang menjadi bagian kelompok memiliki antusiasme yang tinggi dalam mengsukseskan pelaksanaan proyek. Kegiatan fasilitasi didesa selalui diawali dengan berkoordinasi dengan pemerintah, dengan mengikuti kaidah yang berlaku dimasyarakat menyangkut adat istiadat dan budaya setempat. Perencanaan dan kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan potensi desa perlu benar-benar mendorong peningkatan sumberdaya masyarakat local. Kegiatan pemantauan dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat baik secara langsung didalam kelompok pemantauan sebagai ketua tim atau anggota ataupun sebagai kelompok independent.


Page 35 of 86




Sub-Komponen 1.2. Penilaian, Perencanaan dan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Kegiatan penilaian dan perencanaan pengelolaan sumberdaya pesisir dilaksanakan

dengan bantuan dari Universitas Sam Ratulangi dan Universitas Manado. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kegiatan proyek yang dilaksanakan secara swakelola oleh PIU kota Bitung. Koordinasi yang baik antara PIU dan Universitas merupakan modal utama dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan. Sebelum pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumberdaya pesisir dilaksanakan, tim memberikan presentasi kepada ketua tim CCDP-IFAD kota bitung dikantor secretariat di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bitung. Pelaksanaan kegiatan lapangan melibatkan tim inventarisasi darat dan laut serta tim social ekonomi dan didukung dengan tim GIS dari Universitas Manado. Selesai kegiatan tim memaparkan laporan kepada sekretrasi PIU dan konsultan. Laporanakhir kegiatan merupakan tanggung jawab tim yang menjadi syarat penyelesaian pekerjaan. 

Sub-komponen 1.3. Pembangunan Desa yang BerorientasiPasar Pembangunan desa yang berorientasi pasar merupakan tujuan proyek dimana hasil

tangkapan dan hasil kegiatan budidaya merupakan produk yang benar-benar dapat diserap oleh pasar atau yang harus dapat dipasarkan. Kegiatan dan usaha budidaya merupakan kegiatan yang dapat memberikan nilai tambah bagi ekonomi keluarga dan merupakan komoditas yang diminata pasar berdasarkan survey yang dilakukan tim marketing. Jadi kegiatan kelompok masyarakat diarahkan pada kegiatan yang bukan hanya sekedar memberikan pendapatan bagi masyarakat tetapi benar-benar merupakan usaha yang dapat memberikan profit yang bisa meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha di masyaraka. 4.2 KOMPONEN 2. Pengembangan Ekonomi Berbasis Kelautan dan Perikanan 

Sub-Komponen 2.1. Dukungan Pengembangan Usaha Skala Kecil di Kab/Kota Kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2013 merupakan kegiatan yang

benar-benar berasal dari kebutuhan masyarakat.

Kebutuhan masyarakat nelayan untuk

melengkapi usahanya dan atau alat tangkap menjadi prioritas pendanaan. Kegiatan budidaya dan pengeolah hasil yang diusulkan kelompok perempuan menjadi primadona kegiatan dimana setiap desa di tiga lokasi memiliki kelompok perempuan yang mengelolah hasil tangkapan nelayan.

Peningkatan keterampilan dalam mengelola hasil perikanan seperti

pembuatan bakso, nugget dan sosis berbahan baku ikan merupakan kegiatan yang akan selalu


Page 36 of 86


dikembangkan baik dari segi pengolahan maupun dalam peningkatan cita rasa produk, pengemasan dan pemasarannya. 

Sub-Komponen 2.2. DukunganPemasaran, Tata Niaga, danRantaiPasok Konsep untuk memberikan dukungan pemasaran, tata niaga dan rantai posok

terangkum dalam kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun ini dimana akan difasilitasi dengan pembangunan infrastruktur yang menungjang usaha perikanan seperti air bersih di desa Motto, jalan-jalan produksi dan fasilitas penunjang lainnya. Pembangunan dapur ikan yang merupakan tempat pengolahan ikan, pengemasan dan sekaligus menjadi tempat menjual merupakan alternative yang akan dilaksanakan dalam tahun ini. Untuk dapat menjalankan usaha ini nsecara professional maka direkomendasikan pengelolaannya oleh privat sector sehingga benar-benar menjadi sarana yang dapat menunjang usaha masyarakat sekaligus dapat memberikan profit bagi pengelolannya. 4.3 KOMPONEN 3. Pengelolaan Proyek 4.3.1

PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT

Tahapan

kegiatan untuk menjadi anggota kelompok CCDP-IFAD, yaitu tahap

identifikasi,seleksi dan verifikasi. Masyarakat dikenakan syarat utama yaitu harus penduduk di kelurahan tersebut dengan menunjukkan bukti tanda pengenal yaitu KTP. Selanjutnya calon anggota kelompok tersebut haruslah orang yang mempunyai kegiatan ataupun usaha di bidang perikanan dan kelautan. Peran pemerintah setempat dalam hal ini Lurah dan TPD/Penyuluh sangat penting dalam pemilihan anggota kelompok CCDP-IFAD sehingga tepat sasaran. Kelompok masyarakat yang terbentuk ada yang memiliki latar belakang pengetahuan yang cukup karena sebelumnya telah bergabung dalam kelompok yang dibuat proyek lain tetapi tidak berjalan dengan baik seperti kelompok pengelolah sumberdaya. Kelompok pengelolah sumberdaya, anggotanya cukup memiliki rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap sumberdaya pesisir yang ada di kelurahannnya. Untuk anggota kelompok usaha, anggotanya adalah orang-orang dalam hal ini nelayan yang sudah bekerja tetapi masih dalam golongan nelayan kecil yang ingin meningkatkan pendapatan mereka. Di Kota Bitung, khususnya 3 lokasi pertama, yaitu Motto, Dorbolaang dan Pasir panjang telah terbentuk 3 jenis kelompok yaitu Kelompok Infrastruktur yang terdiri dari 10 orang dengan 2 orang merupakan perwakilan wanita, Kelompok Pengelolah Sumberdaya, yang terdiri dari 10


Page 37 of 86


orang masyarakat yang merupakan sukarelawan yang perduli terhadap alam sekitarnya, dan kelompok Usaha. Kelompok Usaha dari setiap kelurahan umumnya didominasi oleh Kelompok Usaha Bersama dengan mata pencarian produk Cumi, kemudian Pokdakan (hanya di Dorbolaang) dan Poklahsar pada setiap kelurahan. KUB yang terbentuk juga memiliki unsur wanita yang dapat berperan sebagai tenaga administrasi dan pembuat laporan, juga dapat berfungsi sebagai pemasar produk tangkapannya. 4.3.2. PENILAIAN DESA BERBASIS MASYARAKAT 9 DESA

Penilaian desa berbasis masyarakat di kecamatan Lembeh Utara dan Selatan akan dilaksanakan tanggal 13-14 Desember 2013.

Kegiatan ini

akan mengevaluasi semua

kegiatan di 9 (Sembilan) kelurahan yang ada. Pelaksanaannya akan dilaksanakan di Hotel Gran Puri Manado dengan melibatkan masyarakat, pemerintah kelurahan dan Village Working Group masing-masing kelurahan.

4.3.3. SOSIALISASI DI 6 DESA REPLIKASI

Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan kegiatan CCDP-IFAD di setiap kelurahan target proyek yang melibatkan tokoh masyarakat seperti tokoh adat, tokoh agama dan pemerintah setempat (camat, lurah/sekretaris lurah, masyarakat calon penerima proyek serta didampingi oleh tenaga pendamping dan konsultan. Kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan di 9 (Sembilan) kelurahan di 2 (dua) kecamatan yaitu kecamatan Lembeh Utara dan Lembeh Selatan. Berikut daftar kegiatan sosialisasi yang sudah dilakukan sejak bulan April sampai awal bulan Oktober 2013. Tabel 6. Kegiatan Sosialisasi di 9 Kelurahan kecamatan Lembeh No. 1.

Nama Kelurahan Motto

Tempat/Waktu Kel. Motto, Jumat 12 April 2013

2.

Dorbolaang

Kel.Dorbolaang, Selasa16 April 2013

3.

Pasirpanjang

Kel.Pasirpanjang, Jumat 19 April 2013

4.

Posokan

Kel.Posokan, Rabu 2 Oktober 2013

5. 6.

Pancuran Mawali

Kel.Pancuran, Kamis 3 Oktober 2013 Kel.Mawali, Selasa 8 Oktober 2013


Jumlah yang hadir 50 org, L=39 P=11 50 org, L=45 P=5 50 org, L=37 P=13 30 org, L=21 P=9 125

Ket

org,L=68,

Page 38 of 86


7.

Pintu Kota

Kel.Pintu Kota, Rabu 9 Oktober 2013

8.

Kareko

Kel.Kareko, Rabu 16 Oktober 2013

9.

Paudean

Kel.Paudean, Kamis 17 Oktober 2013

P=57 55 org, P=15 57 org, P=29 90 org, P=19

L=40 L=28 L=71

4.3.4 PERTEMUAN DI 9 DESA Kegiatan perencanaan desa ini telah dilakukan di 9 (Sembilan) kelurahan di dua kecamatan yaitu Lembeh Selatan dan Lembeh Utara. Untuk 3 (tiga) kelurahan pertama yaitu Pasirpanjang, Dorbolaang dan Motto telah dilakukan pada bulan Juni dan untuk 6 (enam) kelurahan berikutnya telah dilakukan pada bulan Oktober tahun 2013. Kegiatan perencanaan desa ini dilaksanakan untuk mengetahui perencanaan desa setempat dalam pembangunan selama masa proyek, yaitu 3 (tiga) tahun dalam hubungannya dengan kegiatan yang berbasisi kelautan dan perikanan. Kegiatan yang berupa pemaparan dan diskusi dengan masyarakat desa apa yang mereka butuhkan di kelurahan mereka telah diperoleh cukup banyak masukan dan kebutuhan yang prioritas diantaranya berbagai usaha perikanan dan kelautan seperti usaha penangkapan, usaha budidaya, pengolahan ikan, pembangunan infrastruktur seperti jalan setapak, penyediaan air bersih, drainase, pembuatan bengkel mesin, pelatihan/kursus yang menunjang kegiatan usaha perikanan dan kelautan. Hal ini juga didapat setelah menggali issue-issue utama dalam suatu kelurahan yang melibatkan Dinas Kelautan & Perikanan Kota Bitung, PIU, TPD/Penyuluh, Konsultan, VWG, masyarakat calon dan kelompok penerima CCDPIFAD. Berikut adalah daftar pelaksanaan kegiatan di 9 (Sembilan) kelurahan:

Tabel 7. Kegiatan Perencanaan Desa No. 1.

Nama Kelurahan Motto

2.

Dorbolaang

3.

Pasirpanjang

Tempat/Waktu Kelurahan Motto, Selasa 4 Juni 2013 Kelurahan Dorbolaang, Rabu, 5 Juni 2013 Kelurahan Pasirpanjang, Senin 3 Juni 2013


Jumlah yang hadir

Ket

60 org, L=45 P=15 60 org, L=45 P=15 75 org, L=52 P=23

Page 39 of 86


4.

Posokan

5.

Pancuran

6.

Mawali

7.

Pintu Kota

8.

Kareko

9.

Paudean

Kelurahan Posokan, Kamis 24 Oktober 2013 Kelurahan Pancuran, Kamis 31 Oktober 2013 Kelurahan Mawali, Selasa 29 Oktober 2013 Kelurahan Pintu Kota, Rabu 30 Oktober 2013 Kelurahan Kareko, Rabu 23 Oktober 2013 Kelurahan Paudean, Jumat 25 Oktober 2013

50 org, L=37, P=13 42 org, L=36 P=6 53 org, L=37 P=16 55 org, L=35 P=20 64 org, L=40 P=24 45 org,L=37 P=8

4.3.5. PELATIHAN KELOMPOK MASYARAKAT DI 9 DESA Kegiatan ini untuk memberikan pelatihan dan penguatan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang terbentuk dalam CCDP-IFAD. Pelatihan berupa bagaimana berkelompok yang baik dan hal-hal apa yang harus dipenuhi dan dilengkapi dalam berkelompok seperti administrasi dan lain-lain. Untuk 6 (enam) kelurahan baru diberikan tambahan pelatihan pembuatan bakso dan nugget. Untuk 9 (Sembilan) kelurahan telah dilakukan sebagai berikut , 3 (tiga) kelurahan awal di bulan Agustus di 3 hari yang berbeda sedangkan 6 (enam) kelurahan berikutnya dilakukan selama 3 hari. Dalam satu hari dilaksanakan di 2 (dua) kelurahan mengingat waktu. Tabel 8 . Kegiatan Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat No.

Nama Kelurahan

1.

Motto

2.

Dorbolaang

3.

Pasirpanjang

4.

Posokan

5.

Pancuran

6.

Mawali

7.

Pintu Kota

8.

Kareko

Tempat/Waktu Kel. Motto, Sabtu, 24 Agustus 2014 Kel.Dorbolaang, Kamis 22 Agustus 2013 Kel.Pasirpanjang, Selasa 20 Agustus 2013 Kel.Posokan, Rabu 13 November 2013 Kel.Pancuran, Selasa 12 November 2013 Kel.Mawali, Kamis 14 November 2013 Kel.Pintu Kota, Kamis 14 November 2013 Kel.Kareko, Rabu 13 November 2013


Jumlah yang hadir

.Ket

50 org P=20 L=30 69 org P=21 L=48 58 org P=25 L=33 55 org P=20 L=35 34 org, P =16 L=18 46 org, P=28 L=18 45 org, P=10 L=35 75 org P=34 L=41 org

Page 40 of 86


9.

1.

Paudean

Kel.Paudean, Selasa 12 November 2013

50 org P=14 L=36

Pelatihan administrasi kelompok masyarakat. Pelatihan pembukuan dan administrasi kelompok masyarakat diberikan kepada kelompok masyarakat 3 (tiga) kelurahan yang tujuannya untuk memberikan pengetahuan administrasi kelompok dan bagaimana mengelola kelompok dengan baik. Kegiatan ini berlangsung pada hari Rabu, 4 September 2013 di hotel Wisma Pelaut Bitung dengan jumlah yang hadir 69 orang yang terdiri dari Laki-laki= 36 orang dan Perempuan=23 orang

2.

Pelatihan pengolahan Bakso. Pelatihan Pengolahan Bakso bagi semua anggota POKLAHSAR untuk 3 (tiga) kelurahan yaitu Motto, Pasirpanjang dan Dorbolaang pada hari Rabu, 4 September 2013 di Sekretariat Poklahsar Mawar kelurahan Wangurer Timur dengan peserta yang hadir 40 orang, P=30 orang, TPD, Konsultan dan Narasumber= 10 orang

4.3.6. KEGIATAN INVENTORY SUMBERDAYA Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menginventarisasikan sumberdaya pesisir yang ada di setiap kelurahan yang meliputi kegiatan pengambilan data dan menganalisisnya serta membuat profil desa untuk masing-masing kelurahan. Kegiatan yang dimulai di bulan September ini diawali dengan laporan pendahuluan mengenai kegiatan apa yang akan dilakukan dalam inventory dan presentasi laporan akhir di bulan November 2013. Untuk kegiatan inventory telah dilaksanakan dengan dibantu oleh pihak Universitas yang ada di propinsi Sulawesi Utara, yaitu Universitas Sam Ratulangi dan Universitas Manado. 4.3.7 PELATIHAN CO-MANAGEMENT GROUP DI 9 DESA Pelatihan ini diberikan untuk kelompok pengelolah sumber daya dengan memberikan pengetahuan dasar mengenai sumber daya pesisir dan pengelolaannya. Kegiatan ini juga untuk memetakan sumberdaya pesisir.Kegiatan ini telah dilaksanakan pada hari Jumat, 8 November 2013 di hotel Nalendra Bitung dengan peserta yang hadir 27 orang yang terdiri dari laki-laki 17 orang dan perempuan 10 orang.


Page 41 of 86


4.3.8 WORKSHOP COASTAL MARINE RESOURCES MANAGEMENT Workshop coastal marine resources Co-management ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu pada tanggal 25-26 Nov 2013 di hotel Gran Central Manado dengan melibatkan pemerintah kelurahan, VWG dan terutama kelompok pengelolaan Sumberdaya. Kelompok Pengelolah Sumberdaya diberikan berbagai materi tentang bagaimana mengelola sumberdaya pesisir dengan baik dan benar secara umum dan khususnya di Pulau Lembeh. Hasil perumusannya adalah: 1. Melihat dan meninjau tata ruang dan zona rinci. 2. Pencadangan kawasan konservasi perairan daerah. 3. Umumnya kelurahan di Pulau Lembeh belum ada pencadangan kawasan konservasi kecuali kelurahan Pasirpanjang. 4. Masyarakat kurang memahami konsep pengelolaan Pesisir Terpadu dan perlu pembelajaran tentang konsep tersebut. 5. Belum ada penataan ruang wilayah pesisir di tiap kelurahan. 6. Pulau Lembeh memiliki potensi sumberdaya yang besar. 7. Sebagian besar masyarakat nelayan belum mampu memenuhi kebutuhan sekunder dan tertier. 8. Langkah selanjutnya sebagai implementasi hasil workshop sudah harus dilaksanakan pembuatan dokumen rencana pengelolaan sumberdaya pesisir di setiap kelurahan. 9. Semua stakeholders sepakat untuk membuat kawasan konservasi. Tim perumusannya adalah dari narasumber, konsultan dan mewakili 9 (Sembilan) kelurahan. 4.3.9. DETAILED VILLAGE CO-MANAGEMENT PLAN DI 9 DESA Kegiatan ini merupakan lanjutan kegiatan perencanaan desa yang lebih menggali potensi dan issue sumberdaya di setiap kelurahan sekaligus merencanakan solusi dalam menangani masalah sumberdaya pesisir. Kelompok Pengelolah Sumberdaya setelah diberikan materi kemudian dibagi dalam setiap kelompok per kelurahan dan mendiskusikan issue dan rencana penyelesaiannya. Hasil diskusi ini juga memberikan hasil bahwa setiap kelurahan berkeinginan kuat dan berencana membuat DPL (Daerah Perlindungan Laut) sehingga menjadi Kawasan Konservasi Laut.


Page 42 of 86


Persiapan detail village coastal marine co –management plan dilaksanakan pada tanggal 19-20 November 2013 dengan peserta yang hadir 25 orang laki-laki sebanyak 18 orang dan perempuan sebanyak 7 orang atau 28% dengan peserta yang terlibat seperti :Lurah, Ketua VWG, Kelompok Pengelolaan Sumberdaya, TPD, Konsultan, PIU

4.3.10. FASILITASI KEGIATAN P3MP Sosialisasi P3MP, telah dilaksanakan pada tanggal 25 Nov 2013 di hotel Gran Central Manado. Acara berlangsung dengan baik dan dihadiri oleh pihak-pihak yang teridentifikasi sebagai calon pengurus organisasi ini. Materi disajikan dengan baik oleh 3 narasumber yang telah ditetapkan, dan dilaporkan narasumber dari PMO yang diharapka data hadir ternyata berhalangan namun telah dapat mengirimkan materi untuk dipresentasikan oleh Sekretaris PIU. Maksud dari pendirian P3MP adalah sebagai lembaga social yang nantinya akan membantu masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan2 dari pemerintah. Selanjutnya dibentuk tim untuk mencari isu-isu yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat pesisir, baik itu masalah social maupun lingkungan. 4.3.11 PENYUSUNAN DAN PELATIHAN SYSTEM MONITORING SUMBERDAYA PESISIR Penyusunan dan Pelatihan system monitoring sumberdaya pesisir dilaksanakan selama dua hari yaitu pada tanggal 29-30 Nov 2013 di Wisma Pelaut dan Desa Bahoi. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Kelompok Pengelolah sumberdaya dan pemerintah Kelurahan dari 9 Kelurahan lokasi proyek. Pada hari pertama kegiatan diberikan materi tentang bagaimana mengenal jenis2 karang batu dan komponen penyusun terumbu karang lainnya, sehingga diharapkan kelompok pengelolah sumberdaya ini dapa melakukan pemantauan sederhana dalam rangka memonitor sumberdaya pesisir dikelurahan masingmasing. Kegiatan ini dibantu oleh beberapa narasumber dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unsrat, sekaligus menuntun praktek dan menyusun dokumen berupa metodologi yg dipakai dalam memonitor sumberdaya pesisir.

4.3.12 PELATIHAN PEMASARAN Pelatihan Market Awareness direncanakan pada hari Senin 9 Des 2013 dengan peserta perwakilan kelompok pengolah ikan. Kegiatan ini dilakukan dengan mengunjungi beberapa


Page 43 of 86


lokasi pemasaran seperti rumah makan, restaurant dan supermarket. Diharapkan para anggota kelompok pengolahan dan pemasaran di 9 (Sembilan) kelurahan dapat mengikuti kegiatan ini.

4.3.13. WORKSHOP PENGEMBANGAN AIG DAN JEJARING PEMASARAN Pengembangan Alternatif Income Generating dan Pemasaran, 22-23 Nov 2013 di hotel Gran Central Manado. Tujuan dari kegiatan ini pada prinsipnya mempertemukan kelompok-kelompok masyarakat sebagai penghasil produk perikanan dengan pelaku pasar, dalam hal ini pihak supermarket, rumah makan bahkan kelompok yang sudah berhasil. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Direktur pemberdayaa masyarakat dan pengembangan usaha serta sekretaris PMO.

4.3.14. SINKRONISASI PERENCANAAN Pertemuan Sinkronisasi Perencanaan dan Koordinasi kegiatan Proyek telah dilksanakan pada tanggal 14 Juni 2013 di hotel Gran Central Manado dengan jumlah peserta yang hadir 20 orang meliputi PIU, TPD, Penyuluh, Komite, Lurah dari 3 lokasi, serta melibatkan narasumber dari PMO yaitu Ketua dan Sekretaris PMO. Kegiatan ini merupakan upaya pengelolah proyek dalam hal ini PMO dan PIU untuk menyelaraskan pelaksanaan kegiatan, serta wadah bagi PMO untuk memberikan petunjuk-petunjuk pelaksanaan proyek kepada pengelolah proyek di tingkat Kota hingga Kelurahan lokasi.

4.3.15. PERTEMUAN TEKNIS 3 KALI Pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka persiapan dan pembahasan proposal dari setiap kelompok usaha dan kelompok infrastruktur di setiap lokasi CCDP-IFAD dengan Anggota Komite Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Pertemuan pertama dilaksanakan untuk mendengarkan presentasi proposal oleh masing2 TPD dan Penyuluh. Sedangkan pertemuan kedua dalam rangka pembahasan perbaikan-perbaikan yang disarankan oleh Komite PemberdayaanMasyarakat Pesisir pada pertemuan pertama. Pertemuan selanjutnya dilakukan dalam rangka persiapan proposal Pondok Informasi di 6 Kelurahan tahun 2014.


Page 44 of 86


4.3.16 FOCUS GROUP DISCUSSION UNTUK ANNUAL OUTCOME SURVEY DAN MARKET STADY Kegiatan Annual Outcome Survey dan Market Study dilaksanak an tanggal 4 s/d 7 Desember 2013 di hotel J Boutique Hotel, Kuta-Bali. Perserta yang terlibat terdiri dari empat universitas (IPB, UNDIP, HASANUDIN, UGM), 12 konsultan pemasaran dan rantai pasok, dan konsultan PMO. 4.3.17 PENJELASAN DAN MONITORING STATUS PENCAIRAN BLM Pencairan Dana BLM di Kota Bitung tidak mengalami hambatan yang berarti dan dilakukan dalam 2 tahap pencairan. Tahap pertama sebesar 60% dan tahap ke 2 sebesar 40%. Tahap ke 2 dicairkan setelah dilaporkan realisasi penggunaan dana tahap 1. Pada 3 Kelurahan awal proses pencairan BLM baik untuk Kelompok Usaha maupun Kelompok Infrastruktur telah selesai dilaksanakan. Begitu pula BLM untuk kegiatan pembangunan pondok informasi telahtersalur semua. Pada saat dana telah disalurkan ke rekening kelompok secara bertahap, seluruh anggota kelompok didampingi oleh Lurah, VWG dan TPD/Penyuluh melakukan pembelian bahan dan alat yang diperlukan. Demikian juga untuk jenis pekerjaan dilakukan mengikuti gambar dan RAB dalam proposal Kelompok. Untuk proses pencairan pondok informasi di 6 kelurahan baru, telah dilakukan pencairan tahap 1 masing-masing 60%, dan tanggal 5 Desember dilakukan pencairan tahap 2 sehingga rampunglah seluruh BLM yang harus diserahkan.

4.3.18. KOORDINASI UNTUK PERENCANAAN IMPLEMENTASI TAHUN 2014 Perlu adanya koordinasi dengan tingkat pusat dalam hal ini PMO menyangkut Petunjuk Teknis, POK dan TOR, sehingga PIU dapat menyusun perencanaan kegiatan dan waktu pelaksanaan sesuai dengan petunjuk yang benar dan dilakukan pada bulan Januari. Pada bulan Desember ini diharapkan PIU sudah mengirimkan surat usulan pengelolah keuangan satker Dinas Kelautan dan Perikanan Bitungkepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dilain pihak perlunya membuat Surat Keputusan Kepala Daerah dalam hal ini Walikota terhadap PIU kota Bitung. Semua ini merupakan dokuman penting dalam


Page 45 of 86


mengimplementasikan kegiatan di tahun 2014 dan memerlukan koordinasi untuk pembuatannya.

4.3.19. IDENTIFIKASI POLA DISTRIBUSI PEMASARAN HASIL PERIKANAN Identifikasi pola distribusi pemasaran hasil perikanan dari kelompok-kelompok usaha untuk Kota Bitung masih mengandalkan pasar lokal di Bitung dan kedepan menargetkan pasar terdekat sekitar Kota Bitung, seperti Manado dan daerah Minahasa. Dengan adanya berbagai assessment tentang pemasaran diharapkan dapat membantu peluang pemasaran produk-produk hasil kelompok usaha. Kegiatan identifikasi pemasaran produk perikanan dilaksanakan oleh Universitas Hasanudin Makassar yang dilaksanakana sejak tanggal sampai November 2013. Konsultan pemasaran bersama dengan tim universitas Hasanudin Makassar melakukan wawancara dengan beberapa pengusaha pengumpul dan penjual ke Jakarta seperti bapak Joseph Palinggi. 4.3.20. STATUS DAN PEMBANGUNAN PONDOK INFORMASI Pembangunan pondok informasi desa sementara dilakukan di 9 (Sembilan) kelurahan. Pembangunan pondok informasi banyak dibantu lewat kontribusi masyarakat seperti kontribusi lahan, bahan bangunan dan tenaga kerja. Diharapkan pembangunan untuk 9 Kelurahan dapat selesai pada akhir tahun 2013. Pondok informasi merupakan bangunan milik pemerintah kelurahan, karena dibangun di atas tanah pemerintah dengan surat keterangan atau berita acara peruntukan pondok informasi. Bangunan ini digunakan dengan biaya operasional sepenuhnya ditanggung oleh pihak kelurahan, sehingga dapat juga dipakai untuk kegiatan umum di kelurahan. Pada tahun berikutnya PIU akan mengadakan beberapa fasilitas yang perlu dimasukan dalam pondok informasi. 4.3.21. FASILITASI TIM SURVEY ANNUAL INCOME DAN MARKET SURVEY


Page 46 of 86


PIU Kota Bitung, Konsultan dan TPD/Penyuluh telah memfasilitasi kegiatan tim survey annual income dan Market survey yang telah dilaksanakan sejak tanggal 22 – 27 November oleh tim dari Universitas Hasanudin.

4.3.22. FASILITASI KEGIATAN SURVEY RIMS Kegiatan RIMS sudah dilakukan dengan mengambil data lewat questioner dan didata di kelurahan Kareko. Konsultan dibantu oleh PIU dan TPD/Penyuluh dalam pengambilan sampel dan untuk pengukuran berat dan tinggi badan BALITA dibantu oleh petugas Posyandu di kelurahan Kareko dan dilaksanakan di Posyandu setempat. Pengambilan data ini dilakukan dalam waktu 2 (dua) hari.

4.3.23. FASILITASI KEGIATAN VILLAGE PROFILING Kegiatan Profil Desa oleh pihak ketiga proyek ini telah dilaksanakan di Kota Bitung. Kegiatan ini dilakukan dengan dalam 2 hari kunjungan lapangan oleh pihak ketiga dan dilengkapi dengan data sekunder dari pihak terkait. Konsultan dan TPD/Penyuluh banyak mengambil peran dalam pelaksanaan kegiatan ini.

4.3.24. FASILITASI KEGIATAN STUDY GENDER Kegiatan study gender di Kota Bitung dilaksanakan oleh universitas Hasanuddin Makassar.

Kegiatan study gender dilakukan dengan wawancara melalui telepon oleh

konsultan pelaksana kepada konsultan PIU di kota Bitung. Beberapa masukan terhadap issu gender dilaksanakan pada seminar yang dilaksanakan PMO Jakarta di Bali tanggal 4-7 Desember 2013.


Page 47 of 86


5. ANALISIS/STRATEGI UNTUK OPTIMASI PENDAMPINGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM CCDP TAHUN 2014 Komponen pemberdayaan masyarakat, pendampingan menjadi faktor yang sangat penting khususnya dalam CCDP-IFAD. Tenaga Pendamping Desa (TPD), penyuluh dan konsultan memegang peranan dalam proses dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di proyek ini. Modal utama dari pendampingan ini adalah mengetahui adat-istiadat dan sosial budaya masyarakat setempat sehingga mampu memahami dan bisa menyesuaikan dengan keadaan masyarakat. Untuk itu untuk menjadi seorang pendamping masyarakat dalam hal ini Tenaga Pendamping Desa (TPD), penyuluh maupun konsultan adalah jauh lebih baik berasal dari wilayah proyek ataupun orang yang sudah berkedudukan lama di wilayah proyek sehingga dia mampu beradaptasi dengan bahasa dan budaya setempat. Hal ini sangat penting sehingga memudahkan mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam mendampingi mereka. Di tahun 2013, CCDP-IFAD kota Bitung telah menerapkan hal ini sehingga target tahun 2014 dalam mencari 3 (tiga) Tenaga Pendamping Desa (TPD) baru, faktor ini ditekankan kembali sehingga tujuan dan sasaran proyek dapat terlaksana dengan baik tanpa hambatan di faktor TPD tentunya faktor-faktor lain yang menjadi syarat utama untuk menjadi seorang pendamping desa seperti tingkat pendidikan dan keahlian berkomunikasi. Konsultan juga di tahun 2014 akan terus berupaya memberikan arahan, bimbingan dan konsultasi kepada TPD untuk meningkatkan kinerja dalam mereka dalam hal mendampingi kelompok-kelompok masyarakat yang terbentuk di proyek ini. Komunikasi dan bimbingan yang terus-menerus kepada kelompok masyarakat adalah kunci keberhasilan dari suatu kelompok. Semua permasalahan akan dapat segera diidentifikasi dan langsung diselesaikan secara langsung di kelompok-kelompok jika ada. Strategi pendampingan pada tahun 2013, untuk 3 (tiga) kelurahan pertama setiap kelurahan didampingi oleh 2 (dua) pendamping yaitu satu TPD dan satu penyuluh, kemudian ketika ada penambahan pendampingan 6 (enam) kelurahan baru sehingga total 9 (Sembilan) kelurahan, TPD dan penyuluh tetap fokus di tiga kelurahan pertama dan untuk enam kelurahan selanjutnya masing-masing TPD dan penyuluh memegang satu kelurahan. Sehingga mereka memiliki tangggung jawab lebih yaitu satu kelurahan ditambah kelurahan sebelumnya.


Page 48 of 86


Untuk tahun 2014, telah direncanakan dan disepakati lewat rapat dan diskusi bersama bahwa TPD lama akan menjadi mentor TPD baru di bawah arahan, bimbingan dan pengawasan konsultan. Setiap TPD lama sebanyak tiga orang, masing-masing akan memegang 2 (dua) kelurahan, sedangkan TPD baru sebanyak tiga orang, masing-masing akan memegang hanya 1 (satu) kelurahan dan wajib mengikuti semua kegiatan sosialisasi di semua kelurahan, hal ini dilakukan sebagai proses pembelajaran proyek bagi TPD baru dalam mendalami jiwa proyek meskipun sudah memiliki pengalaman di proyek lainnya. Sedangkan 3 (tiga) penyuluh yang merupakan pegawai negeri sipil mempunyai tanggung jawab di semua kelurahan yaitu 9 (Sembilan) kelurahan. Setiap penyuluh bekerjasama dan bertanggung jawab di 3 (tiga) kelurahan. Hal ini disesuaikan dengan wilayah kerja mereka dari instansi/dinas dan juga nantinya apabila proyek selesai mereka masih bisa memonitor dan mengevaluasi kelompokkelompok yang terbentuk lewat CCDP-IFAD. Ikatan emosional antara penyuluh dan kelompok masyarakat yang terbina sejak proyek berjalan akan terus berlangsung meskipun kegiatan CCDP-IFAD sudah tidak ada lagi. Strategi ini dipandang sangat perlu dan penting bagi konsultan dan PIU untuk melakukan pembinaan terus-menerus terhadap kelompokkelompok dan untuk kesejahteraan masyarakat lokasi proyek. Optimalisasi pendampingan pemberdayaan masyarakat juga, konsultan dan PIU kota Bitung berpendapat dan mengalami berbagai pengalaman di tahun 2013 bahwa peran Village Working Group (VWG) sangat penting dalam menunjang kegiatan proyek di tahun 2014, anggota-anggota VWG sebagai tua-tua masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan panutan masyarakat adalah orang-orang yang dianggap mampu untuk menjadi pemimpin dan mampu menyelesaikan masalah terutama dalam kelompok-kelompok masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang mula-mula mengatasi tantangan dan masalah secara langsung dan TPD/penyuluh akan turut membantu menyelesaikan masalah sebagai penengah apabila VWG menemui kendala ataupun kesulitan. Dalam pemilihan anggota VWG sangat penting bukan saja kriteria-kriteria tadi tetapi jiwa membangun dan mengabdi kepada desa dan kelurahan adalah faktor paling penting. Untuk itu pemberian reward untuk VWG sangat penting disamping berbagai pelatihan dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia bagi kelompok-kelompok VWG. Tentunya peranan VWG ini juga ditunjang oleh peran pimpinan kelurahan/lurah dalam menunjang kegiatan CCDP-IFAD. Bimbingan dan penghargaan bagi lurah sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang dihargai dalam masyarakat dan mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat sehingga


Page 49 of 86


dalam kegiatan proyek ini untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, lurah mengetahui dengan pasti kondisi masyarakat setempat. Sedangkan untuk masing-masing kelompok baik kelompok usaha, infrastruktur dan pengelolah SD, pendampingan harus terus dilakukan tanpa menyepelehkan setiap anggota kelompok. Keluhan dari setiap anggota kelompok harus didengar dan diperhatikan bukan saja dari pimpinannya saja (KSB). Jika ada konflik yang timbul kemungkinan untuk disembunyikan jika TPD dan konsultan tidak mampu berkomunikasi baik dengan mereka. Dan lama kelamaan hal ini akan menjadi masalah yang besar dan menghancurkan kelompok tersebut. Untuk itu dengan komunikasi yang baik, TPD dan konsultan dapat dengan mudah mengetahui apabila ada masalah dan dengan segera dapat diselesaikan bersama-sama dengan VWG setempat.

6. ANALISIS/STRATEGI UNTUK EFEKTIFITAS PEMASARAN DAN PENGEMBANGAN USAHA DALAM CCDP TAHUN 2014

6.1.

VISI DAN MISI DALAM PENGEMBANGAN USAHA CCDP IFAD Strategi dalam pengembangan keefektifan pemasaran dan pengembangan usaha dalam

CCDP-IFAD tahun 2014 perlu ditetapkan melalui penetapan visi dan misinya. Visi dan misi dapat menjadi acuan untuk pencapaian tujuan proyek. Visi proyek CCDP-IFAD kota Bitung “Masyarakat pesisir yang produktif, inovatif dan berdaya saing dalam mengolah hasil perikanan sekaligus mempertahankan kelestarian lingkungan”. Sedangkan untuk mengimplementasikannya perlu ditetapkan melalui langkah-langkah konkrit yang tertuang dalam misi proyek sebagai berikut:  

Peningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pengelolan komoditas perikanan Kegiatan untuk memperbaiki kualitas produksi, melalui processing, packaging, branding, storage dan promotion


Page 50 of 86


    

Peningkatkan kemampuan memasarkan hasil produksi dengan memperhatikan Peningkatan dalam pengelolaan administrasi dan keuangan kelompok Peningkatan kelembagaan masyarakat Peningkatan kemampuan melakukan jejaring dan akses kepada permodalan Kegiatan pendampingan dalam memberikan input positf terhadap rantai nilai yang perlu mendapatkan nilai tambah

Kegiatan usaha yang dilaksanakan kelompok usaha merupakan usaha yang dapat memberikan profit dan bukan hanya pendapatan. Dengan mendapatnya profit dari kegiatan usaha maka masyarakat akan dapat melakukan pemeliharaan terhadap asset produksi yang dimilikinya. (alat tangkap dan peralatan).

6.2. PEMBAHASAN / ANALISIS SINGKAT TERKAIT TEMUAN LAPANGAN/STATUS KEGIATAN 6.2.1 Analisa spesifikasi produk dan Target pasar Ikan asap (cakalang fufu) atau ikan asap dengan menggunakan asap cair dapat menjadi alternative produksi yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat. Selain itu, produk surimi merupakan alternative kegiatan dalam pengolahan hasil. Kedua produk ini memiliki rantai produksi yang pendek dimana ikan segar hasil tangkapan masyarakat dapat langsung diolah hanya dengan membersihkannya. Ikan asap dapat dipasarkan pada konsumen bukan local tetapi pada konsumen yang lebih luas seperti Jakarta dan Surabaya karena produk tersebut memiliki expire yang lama. Untuk produk surimi, bahan baku ikan dibersihkan dan dihaluskan/dicincang dan jika sudah cukup bersih maka hanya dibutuhkan tambahan garam atau gula atau tapioca dan produk siap untuk dikemas. Sedangkan untuk ikan jenis tertentu seperti kerapu, kakap, bobara, cumi-cumi merupakan produk yang dapat dijual secara langsung dipasar local dan provinsi mengingat kebutuhan ikan di pasar tersebut cukup tinggi. Supermarket dan restoran di kota Manado merpakan target pasar yang potensial dan telah dijajaki untuk menjadi mitra nelayan yang terlibat dalam program ini. Berdasarkan analisa segmen-segmen pasar yang ada menggambarkan tujuan pemasaran yang menjadi target utama: • Pemosisian Produk Sebagai Strategy Keunggulan Produk Dibanding Pesaing, Sebaiknya dilakukan Setelah “Market Trial” Dan Memberi Hasil (Misal : Repeat Order Dan Ada Trend Meningkat Penjualannya).

6.2..2 Marketing strategi


Page 51 of 86


Strategi Pemasaran dalam memasarkan barang/jasa pengusaha dihadapkan pada lima strategi pemasaran, yaitu strategi mengenal program pemasaran, strategi produk , strategi distribusi (tempat), strategi harga, dan strategi promosi. Keterkaitan antara lima strategi pemasaran tersebut sangat erat. Memasarkan barang/jasa merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari suatu kegiatan usaha. Keberhasilan pemasaran akan berpengaruh terhadap kelangsungan usaha. Keberhasilan dalam kegiatan pemasaran tergantung dari produk, harga, tempat, dan promosi, yang saling terkait satu dengan lainnya. Produk yang hendak dipasarkan sebaiknya mempunyai kuantitas dan kualitas memadai. Kualitas barang disesuaikan dengan segmen pasar yang dituju. Jumlah produk yang dipasarkan menentukan kemudahan konsumen untuk mendapatkan produk tersebut di pasar. Produk yang sulit diperoleh di pasar, dapat menyebabkan konsumen kecewa dan beralih keproduk sejenis dari merk lain. Harga murah belum menjamin keberhasilan pemasaran, apabila tidak diikuti dengan kualitas yang baik. Harga suatu produk hendaknya disesuaikan dengan segmen yang dituju. Untuk segmen atas biasanya harga tidak menjadi masalah sepanjang kualitasnya tidak mengecewakan. Sebaliknya untuk segmen kelas menengah kebawah, harga murah merupakan patokan utama untuk pemilihan produk. Tempat pemasaran juga berpengaruh terhadap keberhasilan pemasaran. Penentuan tempat pemasaran sebaiknya disesuaikan dengan konsumen yang dituju. Beberapa konsumen lebih menyukai membeli produk di pusat-pusat perbelanjaan, sedangkan konsumen lainnya tidak mempunyai masalah untuk berbelanja, baik di pusat perbelanjaan maupun di pasar tradisional. Promosi bertujuan untuk memperkenalkan produk yang telah dihasilkan kepada konsumen, agar mereka mengenal dan mempunyai pilihan untuk produk-produk sejenis. Promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik lisan maupun tulisan. Kemasan produk, media cetak, media elektronik merupakan media promosi yang banyak digunakan. Promosi yang bersifat informatik, interaktif, dan komunikatif dapat meningkatkan pemasaran suatu produk. Hal-hal yang perlu diperhatikan juga dalam mendukung kegiatan pemasaran antara lain: •

Strategi produk yang dipasarkan perlu memperhatikan Segi Bentuk, Warna, Ukuran, Kemasan, Merek, Label Dan Waktu Pembuatan Dan Kadaluwarsa Serta Perizinan

•

Strategi harga yang ditawarkan dengan memperhatikan segi harga pokok produksi, margin , discount, cara pembayaran

•

Strategi penempatan/distribusi produk, berdasarkan lokasi penjualan, sarana transportasi kedekatan dengan lokasi, kemudahan akses dan stock manajemen

•

Strategi promosi berdasarkan pemahaman target pasar, jenis alat promosi, tata bahasa yang komunikatif, sesuai dengan budaya sehingga promosi menjadi komunikasi efektif


Page 52 of 86


•

Strategi kemitraan untuk mengembangkan produk dan komoditas unggulan

7. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN 7.1

PEMANTAUAN KEGIATAN DAN KELOMPOK

PMO akan membentuk sistem monitoring dan evaluasi (monev)dan sistem penyusunan basis data (baseline data) pada tahun pertama pelaksanaan Proyek. Sistem monev ini akan terintegrasi di semua tingkat dan dapat menggambarkan dampak kegiatanProyek pada semua penerima manfaat dan pemangku kepentingan. Sistem monev tersebut akan meliputi pelaporan keuangan dan fisik sesuai dengan persyaratan dari pemerintah dan IFAD, termasuk data Sistem Pemantauan Hasil dan Dampak (Result and Impact Management SystemRIMS),dan juga mencakup pemantauan kemajuan dan dampak/hasil. Pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di tingkat pusat dilakukan oleh Tim Monev Direktorat Jenderal KP3K, sedangkan di tingkat kabupaten/kota dapat dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota, dengan uraian sebagai berikut:

7.1.1 Pemantauan Monitoring merupakan kegiatan pengumpulan informasi tentang perkembangan pelaksanaan Proyek PMP yang dilakukan secara periodik dan berjenjang untuk memastikan tercapainya tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan. Hasil monitoring diharapkan dapat memberikan informasi yang menyangkut masukan (input), pelaksanaan (proses), keluaran (output), tujuan, dan sasaran kegiatan, serta kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap rencana tahapan monitoring. Monitoring dilakukan secara berjenjang dari Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi, UPT KP3K dan Ditjen KP3K sesuai dengan kewenangannya. 1.

Penyusunan Basis Data

Sebelum Proyek PMP Tahun 2013dimulai, setiap kabupaten kota agar melakukan penyusunan basis data awal tentang hal-hal yang berkaitan dengan indikator kinerja Proyek PMP. Hasil penyusunan basis data ini disampaikan kepada PIU dinas kelautan dan perikanan kabupaten/kota dan didiseminasi pada kelompok-kelompok yang menyusun perencanaan pembangunan masyarakat pesisir. Penanggung jawab Monev Proyek PMP akan mengkompilasi data dari setiap PIU menjadi basis data nasional. Hasil penyusunan basis data akan digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja outcome yaitu dengan membandingkan tingkat pendapatan sebelum dan sesudah Proyek PMP. Penyusunan basis data ini akan melibatkan konsultan PMO dan PIU, serta konsultan jangka pendek yang direkrut.


Page 53 of 86


2.

Monitoring Kegiatan

Pada tahun 2013, PIU melakukan monitoring secara mandiri terhadap kegiatan dan komponen kegiatan yang ada dalam RKAKL agar berjalan sesuai target waktu dan indikator output yang sudah direncanakan. Hasil monitoring ini agar disampaikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan PMO untuk dikompilasi menjadi data nasionaldan sebagai bahan masukan serta solusi terhadap permasalahan.Selanjutnya PMO dan/atau bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi, atau UPT KP3K akan melakukan monitoring pelaksanaan Proyek PMP kedaerah untuk pengendalian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan. 3.

Monitoring Pasca Kegiatan

Pasca penyaluran BLM Tahun 2013 berakhir, PIU segera melakukan monitoring ke lokasi untuk melihat capaian indikatoroutput dan indikator outcome sebagaimana ditargetkan pada Pedoman Teknis ini. Selanjutnya PIUmelakukan pembinaan dan pendampingan secara berkesinambungan kepada Pokmas Pesisir selama 2(dua) tahun berikutnya untuk mendapatkan informasi tentang keberlanjutan usaha dan peningkatan tingkat kesejahteraan Pokmas Pesisir. 7.2 Evaluasi Evaluasi kegiatan Proyek PMP dilakukan untuk menilai kinerja pelaksanaan kegiatan berdasarkan hasil monitoring dengan menilai hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan berikut kualitasnya. Evaluasi dilakukan pada akhir pelaksanaan Proyek PMP untuk melihat dampak kegiatan secara keseluruhan sehingga dapat dijadikan sebagai dasar bagi upaya perbaikan terhadap kelemahan dan mengatasi hambatan yang terjadi pada pelaksanaan Proyek PMP tahun berikutnya. 7.3 Pelaporan 1.

Pelaporan Satker

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.08/2011 tentang Tata CaraPemantauan dan Evaluasi atas Pinjaman dan Hibah kepada Pemerintah, setiap Satker Dinas Kabupaten/Kota diwajibkan menyampaikan laporan. Terkait dengan pelaksanaan Proyek PMP, terdapat 4 (empat) jenis laporan yang harus dipersiapkan oleh masing-masing satker yaitu: a. Laporan Monitoring Pelaksanaan DIPA/RKAKL Form A; b. Laporan Keuangan dan Barang (SAK dan SIMAK-BMN); c. Laporan Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Audit/Pemeriksaan; dan d. Laporan Pelaksanaan Kegiatan. Adapun penjelasan Laporan yang harus dipersiapkan masing-masing satker sebagai berikut:


Page 54 of 86


2.

Laporan Monitoring Pelaksanaan DIPA/RKAKL (Form A)

Satker Dinas Kabupaten/Kota pelaksanaan Proyek PMP tahun 2013wajib membuat Laporan Triwulanan Pelaksanaan DIPA/RKA-KL dengan menggunakan Form-A. Format Form-A mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Laporan Triwulanan Pelaksanaan DIPA/RKA-KL memuat antara lain rincian jenis belanja, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran DIPA/PO-DIPA (RKAKL). Disamping itu juga, dilaporkan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan dengan mengisi kolom permasalahan. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara target dalam Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dengan realisasi, baik fisik maupun keuangan maka wajib dijelaskan permasalahannyadan upaya menyelesaikan permasalahan dimaksud. Laporan Triwulanan Pelaksanaan DIPA/RKA-KL (Form A) disampaikan ke Direktorat Jenderal KP3K setiap triwulan paling lambat tanggal 5 (lima), setelah triwulan berakhir. 3.

LaporanKeuangan dan Barang (SAK dan SIMAK-BMN)

Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) terdiri dari Laporan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Manajemen dan Akutansi Barang Milik Negara SIMAKBMN. Dalam pelaksanaannya Laporan SAK berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, sedangkan Laporan SIMAK-BMN berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Laporan ini agar disampaikan ke Direktorat Jenderal KP3K setiap triwulan paling lambat tanggal 5 setelah triwulan berakhir. 4.

Laporan Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Audit/Pemeriksaan

Laporan Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Audit (TL-LHA) dan Laporan Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TL-LHP) adalah laporan yang harus dibuat oleh KPA berisikan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang disampaikan Auditor/Pemeriksa Laporan Hasil Pemeriksaan baik yang dilakukan oleh Auditor/Pemeriksa Internal maupun Eksternal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, disebutkan bahwa: “Jawaban atau penjelasan sebagaimana disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima”. Setiap pejabat yang diperiksa/satker wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHA/LHP diterima. Apabila ada hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaiannya agar diinformasikan dengan obyektif dan lengkap penyebab dari hambatan tersebut. Laporan


Page 55 of 86


Tindak Lanjut Hasil Audit (TL-LHA) dan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TL-LHP) agar melampirkan antara lain: a. b. c. d.

e.

Bukti setor uang ke kas Negara; Surat Keputusan pejabat yang berwenang; Berita Acara yang terkait dengan Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit (TLLHA) dan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TL-LHP); Surat/Nota Dinas/Memorandum perihal instruksi/perintah, teguran, koordinasi, usulan, laporan dsb yang terkait dengan Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit (TL-LHA) dan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLLHP); dan Foto-foto pendukung Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit (TL-LHA) dan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TL-LHP).

Berkas Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit (TL-LHA) dan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TL-LHP) yang telah ada harus segera dikirimkan kepada: a. b. 5.

Instansi Pengawas (BPK/BPKP/ITJEN) berupa bukti asli; dan Direktorat Jenderal KP3K - cq. Sekretariat Ditjen KP3K (bukti fotocopy).

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan antara lain sebagai berikut: a. Pokmas Pesisir didampingi Tenaga Pendamping membuat Laporan Pemanfaatan BLM Proyek PMP dan ditujukan kepada Ketua PIU/Kepala Dinas Kabupaten/Kota setelah BLM cair; b. TPD menyampaikan laporan kepada Ketua PIU/Kepala Dinas Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 setiap bulannya; c. DOB menyampaikan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan kepada Ketua PIU/Kepala Dinas Kabupaten/Kota setelah penyaluran BLM selesai dari masing-masing Pokmas Pesisir; d. Pokmas Pesisir didampingi Tenaga Pendamping mencatat jumlah hasil usaha dan melaporkannya kepada PIU/Dinas Kabupaten/Kota; e. PIU/Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan Laporan Pelaksanaan Proyek PMP kepada PMO Direktorat Jenderal KP3K dan Dinas Provinsi setempat paling lambat tanggal 10 setiap bulan; dan f. Direktur Jenderal KP3K menyampaikan Laporan Pelaksanaan Proyek PMP kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, IFAD dan lembaga terkait pada setiap triwulan, semester, dan akhir tahun.

6.

Pengaduan Masyarakat

Dalam rangka transparansi pelaksanaan Proyek PMP Tahun 2013, masyarakat dapat melakukan pengaduan dengan ketentuan sebagai berikut:


Page 56 of 86


a.

b.

c.

Pengaduan masyarakat ditujukan kepada Ketua PIU/Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Provinsi, Direktur PMO, Direktur Jenderal KP3K dan/atau Inspektorat Jenderal Kelautan dan Perikanan; Ketua PIU/Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Provinsi, Direktur PMO, Direktur Jenderal KP3K dan/atau Inspektorat Jenderal Kelautan dan Perikanan, akan menindaklanjuti pengaduan masyarakat; Alamat pengaduan masyarakat ditujukan kepada: 1) Kementerian Kelautan dan Perikanan: a) Surat kepada Inspektorat Jenderal Kelautan dan Perikanan dan/atau Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, c.q. Tim Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat d/a Gedung Mina Bahari III – Lantai 11, Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat 10110; b) Surat elektronik (e-mail) ke [email protected]; dan [email protected]; c) Telepon Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha: (021) 3513258. 2) Dinas provinsi dan kabupaten/kota setempat.

8. GENDER PERSPEKTIF 8.1

GAMBARAN SINGKAT POLA KETERLIBATAN WANITA DALAM BERBAGAI AKTIFITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB/KOTA Perempuan, di kota Bitung seperti kota-kota besar lainnya di Indonesia, memberikan

kontribusi yang cukup besar dalam setiap aspek kehidupan. Hal ini juga dipengaruhi oleh tata budaya, nilai sosial dan agama dalam masyarakat khususnya masyarakat di pulau Lembeh sebagai lokasi CCDP-IFAD kota Bitung. Perempuan, diberikan kesempatan untuk berperan aktif dalam penuangan ide dan kedudukan dalam bermasyarakat bukan hanya sebagai ibu rumah tangga nelayan tetapi dapat memberikan nilai tambah buat keluarganya. 8.2

KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM BERBAGAI AKTIFITAS CCDP-IFAD Keterlibatan perempuan dalam proyek CCDP-IFAD tergambar melalui beberapa

tenaga perempuan yang terlibat dalam secretariat PIU antara lain sebagai bendahara proyek, tenaga administrasi dan sebagai petugas SAI.

Satu dari dua konsultan juga adalah

perempuan. Dari 3 orag tenaga pendamping desa, satu diantaranya adalah perempuan.


Page 57 of 86


Di kelurahan Pintu Kota misalnya, dipimpin oleh seorang perempuan. Sehingga CCDP-IFAD tidak begitu kesulitan dalam menekankan keterlibatan perempuan minimal 50% dalam ide dan 30% dalam keanggotaan kelompok. Sosialisasi tentang gender dan keterlibatan perempuan dalam proyek ini langsung diterima di setiap kelurahan. Kalaupun secara per kelompok, ada kelompok dibawah 30% perempuan hal ini hanya sebagai akibat dari kurangnya pemahaman proyek dalam sosialisasi dan hanya terjadi di awal proyek, yaitu 3 (tiga) kelurahan pertama. Tetapi secara total keseluruhan jumlah perempuan dalam semua anggota kelompok telah mencapai 30%. Setelah ada pendampingan lanjutan untuk 3 (tiga) kelurahan dan sosialisasi yang lebih memperhatikan gender di 6 (enam) kelurahan maka penuangan ide sebagai perempuan dapat mencapai 50% dan keterlibatan perempuan dalam kelompok telah mencapai 30%.

8.3

KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM KELOMPOK MASYARAKAT/USAHA CCDP Di 3 (tiga) kelurahan awal,yaitu kelurahan Pasirpanjang, Dorbolaang dan Motto,

pemilihan anggota kelompok khususnya kelompok Infrastruktur dan kelompok Pengelolaan Sumberdaya Pesisir belum terakomodir perempuan sebanyak 30%. Begitu juga dengan kelompok Kerja Desa (VWG) yang memiliki standard anggota perempuan sebanyak 2 (dua) anggota. Hanya kelompok Pengelolaan Sumberdaya Pesisir di kelurahan Dorbolaang yang memiliki sekurangnya 30% wanita yaitu sebanyak 3 orang dan Kelompok Kerja Desa (VWG) sebanyak 2 (dua) perempuan. Sedangkan kelurahan Pasir Panjang kelompok Pengelolaan Sumberdaya Pesisir sebanyak 2 (dua) perempuan dan kelompok Kerja Desa (VWG) hanya 1 (satu) perempuan. Untuk kelurahan Motto hanya menempatkan 1 (satu) perempuan dalam kelompok Kerja Desa. Sehingga menjadi perhatian bagi konsultan untuk pembentukan kelompok di 6 (enam) kelurahan diperbaiki untuk memenuhi standard keanggotaan perempuan. Di 6 (enam) kelurahan, untuk VWG telihat dalam tabel dibawah ini hanya kelurahan Pancuran dan Kareko yang memiliki hanya 1 perempuan dari 5 anggota, sedangkan 4 (empat) kelurahan lainnya telah memenuhi target minimal 2 (dua) perempuan dari lima anggota VWG. Kelurahan Kareko dan Pancuran memang dalam kehadiran jumlah orang laki-laki maupun perempuan dalam sosialisasi lebih sedikit dibandingkan dengan 4 (empat) kelurahan lainnya. Masyarakat setempat memiliki acara yang lain yang hampir sama jadwalnya.


Page 58 of 86


Sedangkan untuk kelompok Infrastruktur dan kelompok Pengelolah Sumberdaya telah ada peningkatan jumlah perempuan menjadi 2-3 perempuan di setiap kelompok dari total 10 anggota kelompok, sehingga nantinya jika ada kelompok usaha pengolahan dan pemasaran yang anggotanya semua perempuan, secara total akan mencapai 30% bahkan bisa lebih dari 30% di beberapa kelurahan. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan jumlah laki-laki dan perempuan di setiap kelompok dalam setiap kelurahan lokasi proyek CCDP-IFAD untuk pembentukan kelompok di tahun 2013. Tabel

9 Jumlah Anggota Kelompok Kelurahan Dorbolaang berdasarkan Jenis

Kelamin No.

Jenis Kelompok

Laki-Laki

Perempuan

Total

1.

Kelompok KerjaDesa (VWG)

3

2

5

2.

Kelompok Pengelolaan Sumberdaya Pesisir

7

3

10

3.

Kelompok Pembangunan Prasarana

8

2

10

4.

Kelompok Usaha 1.Kelompok Anthoni (Wanita)

-

10

10

2.Kelompok Gurita

8

2

10

3.Kelompok Bobara

8

2

10

4.Kelompok Cumi-Cumi

8

2

10

5.Kelompok Tongkol

8

2

10

6.Kelompok Cakalang

10

-

10

Tabel 10. Jumlah Anggota Kelompok Kelurahan Pasir Panjang berdasarkan Jenis Kelamin No.

Jenis Kelompok

Laki-Laki

Perempuan

Total

1.


4

1

5

2.


8

2

10

3.


10

-

10

4.

Kelompok Usaha 1.Kelompok Anggrek (Wanita)

-

10

10

2.Kelompok Nelayan Jaya

9

-

9

3.Kelompok Pamurutan Jaya

9

-

9

4.Kelompok Bintang Laut

9

1

10

5.Kelompok Baracuda

9

1

10


Page 59 of 86


6.Kelompok Cumi-cumi

9

1

10

Tabel 11. Jumlah Anggota Kelompok Kelurahan Motto berdasarkan Jenis Kelamin No.

Jenis Kelompok

Laki-Laki

Perempuan

Total

1.


4

1

5

2.


10

-

10

3.


10

-

10

4.

Kelompok Usaha 1.Kelompok Ora et Labora (Wanita)

-

10

10

2.Kelompok Suka Maju

9

1

10

3.Kelompok Kuda Laut

10

-

10

4.Kelompok Berdikari

10

-

10

5.Kelompok Elang Laut

10

-

10

6.Kelompok Samantha

10

-

10

Tabel 12 Jumlah Anggota Kelompok Kelurahan Posokan berdasarkan Jenis Kelamin No.

Jenis Kelompok

Laki-Laki

Perempuan

Total

1.


3

2

5

2.


7

3

10

3.


8

2

10

Tabel 13. Jumlah Anggota Kelompok Kelurahan Pancuran berdasarkan Jenis Kelamin No.

Jenis Kelompok

Laki-Laki

Perempuan

Total

1.


4

1

5

2.


8

2

10

3.


7

3

10

Tabel 14. Jumlah Anggota Kelompok Kelurahan Paudean berdasarkan Jenis Kelamin No. 1.

Jenis Kelompok Kelompok KerjaDesa (VWG)


Laki-Laki

Perempuan

Total

3

2

10

Page 60 of 86


2.


8

2

10

3.


8

2

10

Tabel 15. Jumlah Anggota Kelompok Kelurahan Mawali berdasarkan Jenis Kelamin No.

Jenis Kelompok

Laki-Laki

Perempuan

Total

1.


4

2

6

2.


7

3

10

3.


7

3

10

Tabel

16. Jumlah Anggota Kelompok Kelurahan Pintu Kota berdasarkan Jenis

Kelamin No.

Jenis Kelompok

Laki-Laki

Perempuan

Total

1.


3

2

5

2.


7

3

10

3.


7

3

10

Tabel 17 Jumlah Anggota Kelompok Kelurahan Kareko berdasarkan Jenis Kelamin No.

Jenis Kelompok

Laki-Laki

Perempuan

Total

1.


4

1

5

2.


8

2

10

3.


8

2

10

8.4 HAL YANG PERLU DILAKUKAN UNTUK MENINGKATKAN PERAN PEREMPUAN Kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk mendorong keterlibatan permpuan dalam mendukung peran perempuan antara lain melalui pelibatan mereka sebagai anggota kelompok dan juga mendorong pembentukan kelompok perempuan. Diharapkan juga untuk 6 (enam)


Page 61 of 86


kelurahan yang baru dari total 15 kelurahan akan juga memperhatikan masalah gender ini dan meningkatkan jumlah perempuan dalam setiap kelompok.

9. PENGEMBANGAN KAPASITAS / PELATIHAN / WORKSHOP Kegiatan pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat penerima manfaat proyek CCDP-IFAD dan telah dilaksanakan sampai dengan awal bulan ini dapat dilihat dalam tabel 8. Tabel 18. Daftar Workshop/Pertemuan/Training Judul Pertemuan / Workshop / Training

Lokasi

1

Pertemuan Sinkronisasi Perencanaan dan Koordinasi kegiatan Proyek

Hotel Gran Central Manado

2

Pelatihan Co- Hotel Nalendra Management Group , Bitung

17

10

27

3

Persiapan detail village coastal marine co – management plan

18

7

25

4

Workshop coastal marine resources comanagement

5.

Sosialisasi P3MP

6.

Pengembangan Alternatif Income Generating dan Pemasaran Penyusunan dan Pelatihan system monitoring sumberdaya pesisir

No

7.

Waktu

Juni 2013

8 Novem ber 2013 Hotel 19-20 Nalendra Novem , Bitung ber 2013 Gran 25-26 Central Novem Hotel ber Manado 2013 Gran 25 Central Novem Hotel ber Manado 2013 Gran 22-23 Central Novem Hotel ber Manado 2013 Hotel 29-30 Nalendra Novem Bitung ber dan Desa 2013 Bahoi Kec.


Target Peserta

Peserta yang hadir L P Total 20

Page 62 of 86


Likupan g Barat Kab. Minut 8.

9.

10.

Penyusunan dan Pelatihan system monitoring sumberdaya pesisir Market Awarenes Wisma Pelaut dan kunjunga n lapangan Penilaian Desa Berbasis Hotel Masyarakat Grand Puri Manado

9-10 Desem ber 2013

13-14 Desem ber 2013

10. PERAN STRATEGIS DAN KOORDINASI KELEMBAGAAN 10.1. PMO PMO bertanggung jawab terhadap operasionalisasi keseluruhan pelaksanaan fisik dan keuangan proyek, termasuk administrasi keuangan, pertanggungjawaban, pengadaan barang dan jasa, akuntansi proyek, rekrutment personil, pelatihan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi, serta peningkatan kinerja proyek secara nasional. PMO dipimpin oleh Direktur PMO, didukung oleh 1 orang Sekretaris Eksekutif, 2 orang Asisten Direktur (Asdir) dan 5 orang Pembantu Asisten Direktur (Banasdir), 2 Kelompok Kerja yaitu Kelompok Kerja Pemberdayaan dan Kelompok Kerja Pemasaran. Sekretaris Eksekutif sehari-hari bertindak sebagai Project Manager dalam pengelolaan Proyek PMP. Asdir dan Banasdir bertanggung jawab kepada Direktur PMO melalui Sekretaris Eksekutif. Seketariat PMO dibantu oleh beberapa staf pengelola teknis danadministrasi sesuai kebutuhan. Direktur PMO melapor dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal KP3K selaku Ketua Tim Pengarah.Staf PMO adalah pegawai negeri,yang sebagian besar merupakan staf Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tugas PMO adalah: 1. Mengkoordinasi penyusunan perencanaan dan pengganggaran tahunan (Annual Work Plan and Budgeting/AWPB),


Page 63 of 86


2. Mengkoorinasikan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (ProcurementPlan/PP), 3. Memproses persetujuan IFAD (NOL) terhadap AWPB, PP dan kontrak, 4. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan proyek yang telah disetujui, 5. Mengelola kegiatan proyek secara efisien dan efektif untuk memenuhi sasaran, 6. Melaksanakan tanggungjawab keuangan secara keseluruhan, 7. Mengkoordinasi penyusunan laporan yang tepat waktu, 8. Monitoring dan evaluasi, Baseline Data dan SAI/SABMN 9. Membangun kapasitas manajerial dan teknikal kelembagaan proyek 10. Menjadi sekretariat untuk mendukung Tim Pengarah Nasional (NSC).

Gambar 4. Struktur Kelembagaan PMO

10.2. PIU KABUPATEN/KOTA Pelaksanaan kegiatan keproyekan di wilayah merupakan tanggungjawab pemerintah daerah. Bupati/walikota memiliki tanggungjawab terhadap keseluruhan proyek di kabupaten/kota. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai Ketua PIU bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek dan secara langsung akan melaksanakan proyek tersebut. Sekretaris Proyek dijabat oleh Kepala Bidang atau Kepala Seksi yang senior yang membawahi urusan pesisir dan pemberdayaan masyarakat,yang juga sebagai Manajer Proyek. Sekretaris Proyekbertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan tanggung jawab operasional penuh untuk kegiatan proyek dan secara de facto menjadi Manajer Proyek di PIU. PIU akan melekat di dalam dan dikelola oleh staf teknis dan administrasi Dinas, dilengkapi dengan staf konsultan jangka panjang dan jangka pendek. Staf tambahan Dinas LAPORAN AKHIR KEGIATAN CCDP-IFAD TAHUN 2013

Page 64 of 86


akan ditugaskan secara penuh waktu atau paruh waktu pada proyek, dengan tugas khusus yang ditetapkan dalam kerangka acuan PIU. Staf penuh waktu dan paruh waktu sebagai tambahan pendukung dapat diangkat dari Dinas atau badan lainnya sesuai kebutuhan staf dan kualifikasi individu, motivasi, kemampuan bekerja, inovasi, dan keseimbangan gender.


Page 65 of 86


Gambar 5 .Struktur Kelembagaan PIU Kabupaten/Kota BUPATI/WALIKOTA Bupati, atau Kepala Administratif Kabupaten

Dinas KP Kepala Dinas, atau Kepala Dinas Perikanan di Kabupaten Ketua PIU tanggung jawab administratif keseluruhan terhadap proyek

Konsultan

KOMITE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR Bappeda, Dinas KP Kab/Kota, LSM, Organsasi Wanita, Perguruan Tinggi, UPT BPSPL/BKKPN, Dinas KP Propinsi, Pengusaha Perikanan, (9-11 orang)

Sekretaris bertanggung jawab atas operasi harian proyek (Kepala Bidang Dinas KP penuh waktu)

Bendahara Pejabat Keuangan dan anggaran/ perencanaan Pejabat Monev/SAKIP Pejabat Pengadaan barang/jasa

Administrasi

Pejabat pengadaan

Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Daya Kepala Bagian Dinas PK (penuh waktu) Konsultan Pemberdayaan dan Pengelolaan Sumber Daya Staf kabupaten lainnya

Fasilitasi Masyarakat dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir

Pengembangan usaha, tabungan dan prasarana desa

Kelompok Usaha Masyarakat dan Kelompok Kerja Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Desa Motivator Desa (ketua Kelompok Kerja Desa)

Pembangunan Ekonomi Berbasis Kelautan Kepala Bagian Dinas PK (penuh waktu) Konsultan Pasar, Lembaga dan Prasarana Staf kabupaten lainnya

Dukungan Pasar/Rantai Pasok

Investasi kabupaten dalam kapasitas prasarana dan kelembagaan Perikanan Berskala Kecil

Tim Pendamping Desa/ .Motivator Desa

10.3. KOMITE PESISIR (DOB) Setiap kabupaten/kota akan membuat Komite Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (District Oversight Board/DOB) untuk memberikan saran dan dukungan serta rekomendasi kepada Bupati, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, dan PIU serta kelompok sasaran. Keanggotaan KPMP/DOB terdiri dari unsur-unsur: (i) Bappeda kabupaten/kota; (ii) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi; (iii) Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota; (iv) dinas/badan pemberdayaan masyarakat kabupaten/kota; (v) LSM/HNSI; (vi) dunia usaha perikanan; (vii) UPT Ditjen KP3K; (viii) kelompok wanita; (ix) perguruan tinggi. Jumlah anggota KPMP/DOB sekurang-kurangnya 9 orang dan sebanyak-banyaknya 11 orang. Untuk menjaga netralitas dan objektifitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat pesisir, maka Ketua dan Sekretaris DOB dipilih dari hasil musyawarah/mufakat para anggota yang dilakukan secara bergilir setiap tahun. Adapun struktur kelembagaan KPMP/DOB sebagaimana tertera sebagai berikut:


Page 66 of 86


Gambar 6.Struktur Kelembagaan KPMP/DOB Ditjen KP3K KKP

BUPATI/WALIKOTA

Direktur Proyek PMO

KOMITE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DINAS KP Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tanggung jawab administratif keseluruhan terhadap proyek

Sekretaris PIU Bertanggung jawab atas pelaksanaan harian proyek (Kepala Bidang Pesisir Dinas KP)

Bappeda, Dinas KP Kab/Kota, LSM, Organisasi Wanita, Perguruan Tinggi, UPT BPSPL/BKKPN, Dinas KP Propinsi, Pengusaha Perikanan, (9-11 orang)

10.4. PROVINSI / BPSPL Peranan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dalam pelaksanaan proyek ini melakukan koordinasi antar pusat-pusat pertumbuhan di wilayah provinsi, misalnya Makassar sebagai pusat rantai pasok (value chain) merupakan pusat perdagangan dan logistik ikan serta pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sulawesi Selatan. Peran provinsi akan menjadi lebih besar setelah ada produk-produk kelautan dan perikanan hasil Proyek PMP yang dipasarkan. Sedang peranan UPT Ditjen KP3K diperlukan karena perencanaan dan pelaksanaan Proyek PMP berbasis sumber daya pesisir mulai dari tingkat desa. Balai/Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (Balai/Loka PSPL) dan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) yang merupakan UPT KP3K mempunyai tugas: (i) Melakukan pendampingan Proyek PMP dan supervisi melalui DOB. (ii) Melakukan pembinaan teknis dalam perencanaan berbasis sumberdaya pesisir termasuk konservasi perairannya, (iii) Ikut di dalam perencanaan tahunan, dan (iv) Ikut di dalam monitoring dan evaluasi kegiatan Proyek PMP.

10.5. TIM PENDAMPING DESA (TPD) / PENYULUH


Page 67 of 86


Dalam proses implementasi tersebut, salah satu faktor utama yang perlu diperhitungkan dalam penyusunan dan pelaksanaan adalah pengembangan SDM, khususnya Tenaga Pendamping Desa (TPD) yang sesuai dengan kebutuhan untuk mengisi serta menjawab tantangan yang dihadapi. Penyediaan TPD akan berjalan efisien dan optimal, jika Pemerintah mampu menyediakan sumber daya manusia dengan keahlian yang dibutuhkan. Tenaga Pendamping ini bisa berasal dari Penyuluh Perikanan PNS ataupun outsourcing/kontraktual, yang ditempatkan dan ditugaskan oleh Proyek PMP di 12 kabupaten/kota terpilih dalam mendampingi masyarakat pesisir (nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan serta keluarganya) dalam meningkatkan usaha yang dilakukan dalam bidang kelautan dan perikanan. Tenaga pendamping ini penuh waktu (full time) sebanyak 3 orang, ditambah tiga orang tanaga penyuluh PNS dari Dinas Kelautan dan Perikanan setempat (BP4K),atau seluruhnya tenaga pendamping kontrak. A.

KRITERIA TENAGA PENDAMPING DESA

Tenaga Pendamping Desa(TPD) akan secara kompetitif direkrut oleh PIU dan bekerja penuh waktu (full time) untuk proyek ini dan tinggal di desa/kelurahan.Awalnya dengan kontrak satu tahun yang dapat diperbarui setelah dilakukan evaluasi kinerja. Kerangka acuan dan kualifikasi untuk TPD tersedia di bawah ini. TPD akan menetap di desa/kelurahan sasaran yang dibina. Pada tahun pertama sepasang TPD (sebaiknya satu perempuan dan satu laki-laki) akan tinggal dan bekerja di masing-masing tiga desa. Dari tahun kedua dan seterusnya, masing-masing TPD akan mengambil tanggung jawab penuh terhadap satu desa baru di setiap tahun (satu desa baru di Tahun 2 dan satu lagi di Tahun 3) sambil terus melaksanakan tanggung jawab untuk desa/kelurahan awal. Proyek ini akan menyediakan tunjangan transportasi /dan atau penginapan untuk TPD untuk perjalanan mereka menuju desa-desa di luar tempat tinggal mereka saat itu dan menuju kabupaten/kota. Perpanjangan kontrak akan didasarkan pada kinerja, dan insentif berbasis kinerja tambahan dapat dipertimbangkan. TPD dibantu konsultan akan diawasi dan dievaluasi oleh staf Dinas/PIU Kabupaten/kota.Sasaran dari pelaksanaan Penyediaan Tenaga Pendamping Desa (TPD) Tahun 2013 untuk mendapat tenaga pendamping masyarakat pesisir dengan sistem kontrak selama jangka waktu 11 (sebelas) bulan.Semua kegiatan dipusatkan pada masyarakat sasaran dan didorong oleh proses partisipatif dan penentuan desa prioritas untuk pembangunan kelautan dan perikanandan pengelolaan sumber daya pesisir. Kriteria untuk Tenaga Pendamping Desa, sebagai berikut: 1. Bersedia tinggal di tempat tugas atau masyarakat pesisir binaannya atau desa sasaran; 2. Pendidikan minimal lulusan D3 bidang kelautan dan perikanan lebih diprioritaskan yang sarjana; 3. Memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun, untuk kegiatan pembinaan masyarakat; 4. Bersedia membina satu sampai tiga desa pesisir sasaran; 5. Memahami tata nilai, adat istiadat, bahasa dan sosial budaya masyarakat setempat; 6. Bersedia melaksanakan tugas sesuai kontrak kerja selama 1 tahun, dan mau diperpanjang setiap tahunnya; dan


Page 68 of 86


7.

Tidak meninggalkan tempat tugas lebih dari 2 minggu secara berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, kecuali untuk melaksanakan tugas/dinas luar.

10.6. KELOMPOK MASYARAKAT Pada setiap desa/kelurahan terdiri dari sekurang-kurangnya 13 kelompok,yaitu: 1 Kelompok Pengelolaan Sumberdaya, 1 Kelompok Pembangunan Prasarana, 10 Kelompok Usaha, dan 1-4Kelompok Tabungan.Masing-masing kelompok beranggotakanrata-rata 10 orang (8 – 12) anggota per-kelompok. Dari kelompok-kelompok tersebut dipilih 5 orang, 2 diantaranya wanita sebagai Kelompok Kerja Desa atau Village Working Group (VWG)dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh PIU, kepala desa/lurah atau pihak lain. Dari semua kelompok yang ada pada sebuah desa, maka setiap kelompok akan memiliki Ketua dan Sekretaris. Jika sebuah kelompok memiliki tanggung jawab untuk menggunakan dana Proyek, maka akan dipilih seorang Bendahara. Para TPD bersama dengan konsultan dan PIU akan memberikan pelatihan kepada kelompok-kelompok tersebut mengenai pelaksanaan rapat, pencatatan kegiatan kelompok, pencatatan keuangan, akuntansi, dan pengetahuan keuangan.Adapun kelompok-kelompokpada sebuah desa diuraikan pada Tabel 19 . di bawah ini: Tabel 19 . Kelompok Desa Jenis Kelompok Kelompok KerjaDesa (VWG)

Kelompok Pengelolaa n Sumberday a

Fungsi pengkoordinasi semua kegiatan Proyek; anggotanya sebagai motivator kegiatan Proyek di desa itu persiapan dan pelaksanaan rencana pengelolaan wilayah pesisir (Sub-Komponen 1.2)


Jumlah per desa

Keanggotaan

1 kelompok

5 (termasuk sekurangnya dua orang wanita)

1 kelompok

diputuskan kemudian (sekurangnya 30% adalah wanita)

Cara Pemilihan Anggota mufakat pokmas yang ada

oleh masyarak at

Page 69 of 86


Jenis Kelompok Kelompok Pembangun an Prasarana Kelompok Usaha

Kelompok Tabungan

Fungsi perencanaan, pelaksanaan dan O&M prasarana desa (SubKomponen 1.3)

Jumlah per desa 1 kelompok

perencanaan, 10 pelaksanaan dan kelompok, pengelola maks kegiatan 6kelompok ekonomi berbasis padatahun kelautan (SubI Komponen 1.3) &4kelompo kpada tahun II s/d III sarana maks 4 menabung kelompok secara teratur bagi anggotanya yang seringkali enggan terhadap risiko; setelah dewasa nanti, para anggota akan lulus untuk membentuk Kelompokp Usaha sejak memasuki tahun IIs/d III (SubKomponen 1.3)

Keanggotaan diputuskan kemudian (sekurangnya 30% adalah wanita) 8 s/d 10 rumah tangga/ kelompok

8 s/d10 rumah tangga/kelom pok

Cara Pemilihan Anggota oleh VWG berkonsul tasi dengan Kepala Desa rumah tangga yang tertarik bekerjasa ma dalam sebuah kelompok rumah tangga yang diidentifik asi sebagai miskin dalam peringkat kemakmu ran yang diikuti secara partisipat if

10.7. PIHAK LAIN YANG TERLIBAT (SWASTA, PERGURUAN TINGGI, KONSULTAN, DLL)


Page 70 of 86


11. KENDALA DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI Pada bagian ini diharapkan menggambarkan berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi oleh konsultan maupun dalam mengimplementasikan kegiatan-kegiatan CCDP-IFAD yang dilakukan dalam masa konsultansi. Dapat dibagi atas: 6.3. 6.4.

KENDALA TEKNIS KENDALA NON-TEKNIS

12. FOKUS DAN RENCANA IMPLEMENTASI PROGRAM TAHUN 2014 Bagian ini diharapkan menggambarkan berbagai kegiatan yang belum dilakukan dan tersisa yang perlu menjadi fokus kegiatan hingga Akhir Desember 2013. Diharapkan pula menggambarkan rencana dan strategi untuk mencapainya, sehingga seluruh kegiatan dapat dirampungkan/dioptimalkan pada akhir Desember 2013. 12.8. RENCANA KEGIATAN / KEGIATAN PRIORITAS YANG AKAN DILAKUKAN TAHUN 2014(RKAKL DAN AWPB) BULAN KE No

KEGIATAN KONSULTAN PEMASARAN

1

2

3

4

5

6

7

8

KET 9

10

11

12

SUB KOMPONEN 1.3 1.

Mempersiapkan perencanaan dan pelaksana an sub komponen 1.3 Pembangunan desa berfokus pasar dan jaringan pasar

2.

Mengkaji usulan kelompok usaha agar tidak memberikan dampak negatif thd lingkungan

3.

Menyiapkan rencana bisnis kelompok usaha

4.

Membantu mengatur peluncuran BL dan dana pembangunan infrastruktur pemasaran PERENCANAAN SUB KOMPONEN 2


Page 71 of 86


1.

Review hasil studi pengembangan usaha hasil Perguruan Tinggi agar dapat dapat dijadikan acuan dalam pengembangan usaha kelompok

2.

Menyususn Strategi Intervensi setiap produk yang dipilih pada skala kabupaten, rencana inklusi dan rencana aksi termasuk Bisnis plan sederhana

3.

Menyusun Bisnis Plan perkomoditas dan mebandingkan dengan Kabupatn lain pada jenis komoditas yang sama PELAKSANAAN

1.

Mengkoordinaskan pelaksanaan strategi intervensi dan Rencana aksi yang disepakati bagi berbasis desa, kelompok usaha dan komoditas

2.

Melakukan kajian terhadap peluang pasar potensial untuk kelompok usaha dan produsen yang dapat dkembangkan didalam pengembang an komoditas

3.

4.

Memfasilitasi Promosi Peluang pasar dan Memilih lokasi on the job training / magang bagi kelompok usaha Membantu

partisipasi dalam


Page 72 of 86

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 5.

memanfaata kan event yang terkait dengan promosi

6.

Memilih mitra dan Menyusun pola kerjasama dengan pihak ketiga serta pembiayaannya

7.

Membantu Seleksi, negoisasi dengan pihak ketiga dalam pengembangan usaha komoditas kelompok

8.

9.

Mengkoordinasikan pelaksanaan, analisis dan survey tahunan jaringan pasar bagi komoditas prioritas di kabupaten dengan dukungan staf M&E (Monitoring dan Evaluasi) PIU dan PMO. Memfasilitasi hubungan dan kontak dengan pembeli potensial dan mitra bisnis di jaringan harga prioritas yang sesuai dengan lebih dari satu kabupaten/kota.

10. Penyusunan dan diseminasi

peluang pasar dan value chain semi- tahunan dan memperbarui daftar kontak pembeli / produsen / pemasok MONITORING DAN EVALUASI

1.

Mengkoordinasikan pembentukan kerangka hasil monitoring untuk melihat kemajuan , hasil dan dampak setiap pelaksanaan untuk memberikan umpan balik ke dalam perubahan perencanaan atau update untuk produsen (kelompok usaha) dan buyers dengan menggunakan standar


Page 73 of 86

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia DCED 2.

Mengkoordinasikan monitoring kinerja Sub-Komponen 1.3 dan 2.2 dan seluruh aspek yang berkenaan dengan Pembangunan pasar, jaringan bisnis dan harga, serta mengorganisasikan studi kinerja dan dampak, survey dan penilaian manakala diperlukan PELATIHAN DAN LOKAKAYA

1.

Bersama Konsultan Pemasaran kabupaten lain merancang kebutuhan pelatihan keterampilan dasar meliputi topik; kepemimpinan, administrasi bisnis, manajemen dan perencanaan keuangan, pelatihan dukungan proses produksi, Pelatihan Penanganan Pasca Panen, keterampilan negoisasi, pemasaran, menemukan dan menggunakan informasi pasar, akses permodalan

2.

Mengorganisir dan memberikan pelatihan dalam keterampilan bisnis dasar

3.

Memberikan pelatihan berkelanjutan dan mentoring teknik produksi dan pasca panen

4.

Mengkoordinasikan pengiriman pelatihan teknis


Page 74 of 86

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia bagi kelompok usaha 5

Lokakarya & pertemuan untuk menghasilakn strategi, menyusun peluang pasar yang melibatkan sejumlah buyers

6.

Lokakarya tahunan pasar dan antara pemangku kepentingan seperti pembeli , bisnis , produsen yang tujuannya meninjau masalah yang muncul , kemajuan terhadap acuan dan memperbarui strategi intervensi dan rencana aksi untuk setiap value chain yang disepakati

7.

Pada Skala Kabupaten melakukan Koordinasi dengan Penasehat PMO bagi Pemasaran dan value chain, memberikan pelatihan teknis dan pelatihan bisnis serta dukungan kepada kelompok usaha. Pelatihan dan dukungan tersebut mencakup pelatihan keterampilan bisnis bagi kelompok usaha yang didukung, dengan topik antara lain: kepemimpinan, manajemen bisnis, perencanaan dan manajemen keuangan, keterampilan negosiasi, pemasaran, pencarian dan pemanfaatan informasi pasar, akses keuangan, pemberian pelatihan, dan kerjasama dengan tenaga pendamping.

8.

Memberikan pelatihan dan bimbingan berjalan kepada kelompok usaha dan jasa yang didukung sebagaimana diperlukan.


Page 75 of 86

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 9.

Bekerja sama dengan Penasehat PMO bagi Pemasaran dan value chain, berkonsultasi dengan konsultan Pemasaran dan value chain Kabupaten/kota lainnya, mengkaji dan menjabarkan rancangan pelaksanaan pengelolaan dan pelatihan manajemen tabungan dan pinjaman bagi kelompok usaha.

10.

Mengadakan lokakarya validasi strategi dan peluang pasar serta rapat dengan calon pembeli dan kalangan bisnis swasta.

12.9. TAHAPAN PELAKSANAAN Tahapan pelaksanaan kegiatan CCDP-IFAD tahun 2014 secara garis besar akan dilaksanakan sebagai berikut:      

Rapat koordinasi antar pelaku Penetapan target kegiatan, capaian dan expectasi usaha kelompok masyarakat Penyusunan proposal masyarakat dan penetapannya Pelaksanaan kegiatan berdasarkan proposal Pelatihan dan seminar Monitoring dan evaluasi

12.10. STRATEGI UNTUK MENGEFEKTIFIKAN IMPLEMENTASI PROYEK Strategi untuk mengefektifkan pengimplementasian proyek dilaksanakan melalui peningkatan koordinasi PMO, PIU, Pemerintah Daerah, Pihak Swasta, Konsultan, TPD/Penyuluh dan kelompok masyarakat. PIU kota Bitung sudah melaksanakan kegiatan untuk singkronisasi kegiatan melalui pelaksanaan rapat awal bulan yang dilaksanakan di pulau Lembeh di ibukota kecamatan Lembeh Selatan tanggal 7 Januari 2014.

Rapat

koordinasi akan dilaksanakan setiap bulan diawal dan diakhir yang nantinya menjadi forum untuk melaporkan perkembangan kegiatan dan hal-hal lain yang pennting dan perlu ditangani


Page 76 of 86


segera.

Pertemuan dengan pemerintah daerah dan pihak swasta akan dilakukan untuk

mendistribusikan informasi terutama yang menyangkut perkembangan proyek, dukungan kebijakan dan jaringan kersama. 12.11. STRATEGI PEMBERDAYAAN DAN PENDAMPINGAN MASYARAKAT

12.12. STRATEGI PEMASARAN DAN PENGEMBANGAN USAHA/VALUE CHAIN Kota Bitung terdapat Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Bitung,

Semua

pelabuhan tersebut terdapat unit-unit pengolahan ikan (UPI). UPI-UPI ini masih hanya pada tahapan penangan hasil tangkap dan kemudian di pasarkan. Sedangkan kegiatan pengolahan belum berkembang untuk jenis-jenis ikan tangkapan masyarakat seperti cumi-cumi. Hal ini juga terkait dengan kebiasaan masyarakat yang lebih memilih ikan segar dibanding olahan. Selain itu, pengembangan olahan masih terbatas pada kualitas SDM dan teknologi. Masyarakat masih membutuhkan intervensi teknologi. Olahan prodak ikan cakalang asap yang sudah berkembang berpeluang untuk dikembangan dengan intervensi teknologi yang menjamin kualitas rasa, higienis, dan daya tahan. Ikan asap cair menjadi salah satu produk yang berpeluang dikembangkan dengan pendekatan teknologi. Selain itu surimi merepakan alternative lain dalam memanfatkan potensi sekaligus meningkatkan nilai komoditas perikanan menjadi produk perikanan dan dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan sosis ikan, nugget dan bakso ikan/cumi. Prodak-prodak ikan yang sudah berkembang di Kota Bitung adalah ikan asap. Ikan asap atau yang biasa disebut "cakalang fufu” merupakan salah satu prodak kuliner khas yang paling digemari di Kota Bitung. Bukan hanya turis domestik yang menyukai hidangan tradisional itu, puluhan wisatawan yang datang dari sejumlah negara di Eropa, menjadi salah satu penikmat wisata kuliner ini. Saat ini, sedangkan mulai dipikirkan alternative lain dalam pengembangan olahan ikan asap menjadi ikan asap cair yang dianggap memiliki kelebihan dari ikan asap terutama daya tahan. Ikan asap cair berpeluang bersaing dengan ikan asap yang sudah merakyat. Persiangan dapat dihindari jika segmen pasar berbeda. Ikan asap untuk masyarakat local dengan pendapatan menengah kebawah dan pemasaran di local. Sedangkan ikan asap cair untuk segmen ekonomi menengah keatas dan dapat menjangkau pasar regional bahkan internasional seperti negeri Belanda yang dapat menjadi salah satu pangsa pasarnya.


Page 77 of 86


Masyarakat Bitung yang setiap hari mengkonsumsi ikan segar, merupakan hal yang sangat tidak nyaman jika tidak mengkonsumsi ikan segar. , Tetapi bagi anak-anak usia sekolah terutama SD dan SMP, telah muncul suatu trand baru dimana hasil olehan “bakso tusuk” yang bebahan baku tepung dengan perasa royko rasa sapi telah menjadi primadona cemilan disekolah. Ini menunjukkan bahwa adanya kemungkinan mensubstitusi cemilan tersebut dengan hasil olahan bakso ikan/cumi. Harapannya kedepan, perilaku mengkonsumsi ikan segar menjadi berkurang dan konsumsi ikan olehan menjadi meningkat seiring dengan variasi menu olahan berbahan baku ikan. Produk olahan seperti bakso ikan/cumi memiliki peluang yang siknifikan di pasaran anak muda dimana mereka telah menjadi konsumen bakso setia bakso sapi, artinya dalam mengkonsumsi bakso sudah merupakan makanan yang digemari.

Tinggal sekarang

bagaimana menumbuhkan image bahwa bakso ian lebih memiliki keuntungan terutama kandungan omega 3 dari produk perikanan sekaligus merupakan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi daging putih. Sedangkan hasil olehan lain seperti sosis ikan merupakan alternative lain yang perlu didorong mengingat pasar sosis sangat luas. Resort dan restaurant merupakan pasar utama dimana dalam penyajian breakfast, sosis merupakan menu wajib selain homlet. Kelemahan dari hasil olehan bakso ikan/cumi, dimana skala produksi belum sampai pda skala ekonomis dan ini diperparah lagi dengan proses pembuatan yang masih tradisional sehingga tekstur dan tampilannya tidak menarik. Ukuran dan bentuk yang tidak merata merupakan tantangan tersendiri dalam perbaikan produk ini. Intervensi yang perlu dilakukan dalam perbaikan kualitas produksi adalah memberikan dukungan pelatihan dan peralatan yang memadai sehingga produk yang dihasilkan lebih menarik, bentuk dan ukuran yang seragam serta higienis. Produk lain yang ditawarkan adalah pembuatan surimi mengingat produk ini sangat sederhana dalam membuatnya dan sangat mudah dalam pengemasan serta dapat diolah menjadi bakso, sosis, nugget dan olahan lain serta proses penyimpanannya lebih sederhana. Baik produk ikan asap (cakalang fufu) atau ikan asap cair serta surimi dapat diproduksi oleh seluruh kelompok pengolehan dan pemasaran CCDP-IFAD di wilayah dampingan. Jumlah produksi yang besar memberikan peluang untuk pasar yang lebih luas. Persoalan nantinya yang akan timbul yaitu apakah hasil produksi ini memiliki standar yang sama (size, tekstur dan higenitas). Sehingga yang perlu dilakukan dan menjadi rekomendasi adalah perlunya pelatihan untuk mendapatkan standar pengolahan hasil yang sama.


Page 78 of 86


Kegiatan pengembangan usaha ikan asap (cakalang fufu), ikan asap cair dan surimi perlu mendapat dukungan dalam pengadaan teknologi pengolahan dan jika dimungkinkan dibuat rumah pengolahan yang dilengkapi dengan outlet penjualan hasil. Perlu digali lagi kerjasama dengan sector swasta terutama hotel dan restaurant untuk pemasaran hasil. Dukungan kelembagaan dan permodalan terhadap kelompok dampingan proyek CCDP-IFAD serta dukungan mendapatkan sertifikat halal dari MUI merupakan hal yang perlu diprioritaskan termasuk packaging dan labeling produk.

12.13. KOORDINASI DAN KELEMBAGAAN Rapat rutin bulanan diawal dan akhir bulan Penerbitan SK terkait kelembagaan

12.14. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN Mendasarkan pada standar yang ditetapkan PMO

13. REKOMENDASI STRATEGIS Pada bagian ini diharapkan menggambarkan berbagai rekomendasi strategis dari konsultan untuk dapat mengimplementasikan proyek dimasa datang secara lebih efektif yang terkait dengan bidang konsultansi masing-masing (pemberdayaan dan pemasaran) baik untuk untuk implementasi 2014. Rekomendasi

kegiatan

dalam

meningkatkan

implementasi

proyek

dapat

dilaksanakan melalui pengolahan hasil dari komoditas menjadi produk olahan dan strategi pasar. Dalam pengembangan kegiatan pengolahan perlu didorong kegiatan pengolahan skala rumah tangga atau skala kecil. Sedangkan untuk kegiatan pemasaran perlu dibangun rumah promosi atau dapur ikan dimana konsumen dapat mencoba hasil produksi sekaligus melakukan pemesanan.

Sedangkan factor pendukung kegiatan yang penting untuk

dilakukan di tingkat desa meliputi pengembangan infratruktur yang mendukung kegiatan


Page 79 of 86


perikanan kelautan, pemberian tambahan permodalan, kemitraan dan pendampingan di masyarakat sampai mereka dapat mandiri.

14. PEMBELAJARAN Pada bagian ini diharapkan menggambarkan berbagai pembelajaran yang bisa dipetik dalam implementasi proyek selama ini, yang dianggap bisa menjadi rujukan atau diaplikasikan dalam proyek.

14.1

Perlu peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Masih terbatasnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat menjadi kendala bagi

lahirnya ide-ide kreatif untuk melakukan usaha yang berorientasi pasar. Penentuan jenisjenis usaha yang produktif harus didasarkan pada kebiasaan dan keterampilan masyarakat serta harus memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhi kesinambungan usaha tersebut antara lain, ketersediaan sumberdaya dan pasar. Pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sumberdaya alam masih sangat terbatas terutama menyangkut pengembangan daerah/kawasan konservasi daerah. Kegiatan-kegiatan konservasi yang telah dilaksanakan masih terbatas pada kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh pemerintah sedangkan yang memang berasal atau lahir dari masyarakat masih sangat kurang. 14.2

Perlu pertimbangan menyeluruh dalam menentukan jenis-jenis usaha yang produktif. Pemilihan/penentuan jenis

usaha yang produktif sebaiknya dilakukan dengan

mempertimbangkan kebiasaan dan ketrampilan masyarakat, serta aspek-aspek yang mempengaruhi kesinambungan usaha mereka, seperti sumber daya dan pasar. 14.3

Sosialisasi kegiatan perlu dilakukan berulang-ulang. Masih terbatasnya kemampuan masyarakat dalam memahami dan mengingat

informasi mengakibatkan harus diulang-ulangnya kegiatan penyampaian materi yang sama dengan metoda yang berbeda-beda, agar diperoleh pemahaman yang utuh tentang kegiatan usaha yang produktif akan dilaksanakan. 14.4.

Perlu peningkatan kesejahteraan masyarakat.


Page 80 of 86


Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat baik yang menyangkut pendapatan masyarakat maupun ketersediaan fasilitas sosial, menjadi kendala bagi penerimaan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program. Umumnya masyarakat selalu mempertanyakan manfaat apa yang akan mereka peroleh dari keterlibatan mereka dalam pelaksanaan program kegiatan, terutama bila dikaitkan dengan masyarakat yang menginginkan pencairan dana bantuan desa secepatnya, sedangkan dilain pihak pencairan dana bantuan desa harus melewati satu proses dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.


Page 81 of 86


15. PENUTUP Pertemuan-pertemuan antar konsultan dari 13 kota kabupaten diperlukan dalam rangka penyamaan persepsi dan menjadi wadah tukar informasi untuk memperkuat tim work dan jaringan kerjasama antara daerah.

Dalam penyusunan rencana kegiatan tahun-tahun berikutnya perlu

didasarkan pada agenda nasional teristimewa yang melibatkan peran konsultan dan masyarakat desa sehingga kegiatan-kegiatan ini akan menjadi bagian dari rencana di daerah. Target-target dan expectasi yang diharapkan dari program perlu ditetapkan secara bersama PMO dan PIU untuk menjadi acuan kegiatan di daerah. Akhirnya, tiada hal yang takdapat dilaksanakan jika kita lakukan secara bersama dengan satu semangat “ LAWAN KEMISKINAN PESISIR”.

TTD KONSULTAN PIU


Page 82 of 86


LAMPIRAN Lampiran 1. Lampiran 2. Lampiran 3. Lampiran 4. Lampiran 5. Lampiran 5. Lampiran 6. Lampiran 7. Lampiran 8. Lampiran 9.

Matrix laporan Bulanan Timesheet Dokumentasi Matriks Kelompok Masyarakat yang aktif per akhir Desember 2013 Matriks Proposal POKMAS (Usaha, Infrastruktur dan Pengelolaan) yang disetujui Struktur Organisasi PMO Struktur Organisasi PIU Daftar Kontak PIU dan pihak terkait Daftar SK, Kebijakan, dan Dokumen terkait yang dihasilkan selama 2013 Daftar Kegiatan Training, Workshop


Page 83 of 86


Lampiran 1. Matrix laporan Bulanan


Page 84 of 86


Lampiran 2. Timesheet


Page 85 of 86


Lampiran 3. Dokumentasi


Page 86 of 86

KOTA

Recommend Documents