KOTA

48

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN POKJA PUG BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

DAN PROSEDUR PENGAJUAN BANTUAN TAHUN 2016

i

ii



47

sehingga menjadi data pembuka wawasan adanya kesenjangan gender, dan perlu di ndaklanju menjadi suatu kebijakan pendidikan dasar yang responsif gender) C. Pendidikan Menengah (beradasarkan data-data pendidikan usia SMA/SMKsederajat di atas, adakah yang menunjukkan kesenjangan yang cukup lebar, sehingga menjadi data pembuka wawasan adanya kesenjangan gender, dan perlu di ndaklanju menjadi suatu kebijakan pendidikan menengah yang responsif gender) D. Pendidikan Pendidikan Masyarakat (beradasarkan data-data pendidikan masyarakat (terutama keaksaraan dan kesetaraan) di atas, adakah yang menunjukkan kesenjangan yang cukup lebar, sehingga menjadi data pembuka wawasan adanya kesenjangan gender, dan perlu di ndaklanju menjadi suatu kebijakan pendidikan masyarakat yang responsif gender) BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. Kesimpulan (merupakan in sari//ikhi sar/ringkasan yang disajikan dalam bentuk point-point kesimpulan berdasarkan pembahasan di atas, dengan mengutamakan isu-isu strategis pada se ap point atau se ap ngkat pendidikan, yang memerlukan penanganan lebih labjut sebagai suatu kebijakan. B. Rekomendasi (merupakan saran dan masukan yang bersifat kebijakan/ ndaklanjut dari hasil pemetaan pendidikan responsif gender dalam profil ini, baik yang bersifat regulasi, program, kegiatan atau kajian-kajian lanjutan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dan atau pemerintah.

LAMPIRAN-LAMPIRAN Tabel-tabel yang lebih rinci dari data-data yang disajikan dalam bentuk grafis pada bagian pembahasan.

46


KATA SAMBUTAN Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyararakat

K

eadilan dan kesetaraan gender saat ini telah menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional Indonesia. Hal tersebut ditegaskan oleh Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang PUG Dalam Pembangunan Nasional yang telah menginstruksikan agar se ap ins tusi pemerintah melaksanakan pengarusutamaan gender yang dilakukan dengan cara memasukkan dimensi kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh tahapan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan program pembangunan. Pengarusutaman Gender (PUG) Bidang Pendidikan merupakan strategi untuk mendorong terwujudnya pendidikan yang adil dan setara dengan memperha kan masalah, kebutuhan, dan aspirasi perempuan dan laki-laki, baik secara sosiokultural, geografis dan kondisi-kondisi lainnya.Komitmen pemerintah untuk mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender(PUG) dalam seluruh bidang pembangunan, termasuk dalam bidang pendidikan terus di ngkatkan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan Kementerian yang memiliki komitmen untuk mengintegrasikan dimensi keadilan dan kesetaraan gender pada seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi pembangunan pendidikan. Di samping melakukan penguatan internal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga memfasilitasi Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melakukan kegiatan serupa melalui program penguatan kapasitas kelembagaan Pokja PUG. Agar pelaksanaan program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pokja PUG Bidang Pendidikan di Kabupaten/Kota ini sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka diterbitkan Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pokja PUG Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Tahun 2016 ini. Juknis inidapat dijadikan sebagai acuan bagi Pokja PUG Bidang Pendidikan di Dinas


iii

Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai pengelola dan penyelenggara program di daerah, untuk mengakses bantuan dan menyelenggarakan program, serta acuan bagi para pemangku kepen ngan dalam melakukan pembinaan dan pengembangan program pendidikan masyarakat.

B. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan 1. Angka Putus Sekolah laki-laki dan perempuan pada semua ngkatan 2. Angka Melanjutkan laki-laki dan perempuan pada semua ngkatan 3. Angka Kelulusan laki-laki dan perempuan pada semua ngkatan Data disajikan dalam 1 tahun terakhir dalam bentuk tabel dan atau grafik dengan dilakukan analisis deskripsi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan pada se ap ngkatan. C. Pengelolaan Pendidikan 1. Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.1. Jumlah guru laki-laki dan perempuan pada se ap ngkat pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA/SMK dan Perguruan Tinggi (kalau ada) 1.2. Data Kepala Sekolah laki-laki dan perempuan se ap ngkat pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA/SMK 1.3. Tingkat Pendidikan Guru Laki-Laki dan Perempuan pada semua jenjang pendidikan 2. Sarana dan Prasarana Pendidikan 1.4. Fasilitas sekolah yang ramah untuk anak laki-laki dan perempuan pada se ap jenjang pendiidikan

Saya menyambut baik diterbitkannya petunjuk teknis ini sebagai upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan yang adil dan setara gender serta memperluas ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas layanan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat secara terarah dan terpadu.

Jakarta, Februari 2016 Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas,

Harris Iskandar NIP. 196204291986011001

BAB IV

iv


PEMANFAATAN INDIKATOR UNTUK ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN A. Pendidikan Anak Usia Dini (berdasarkan data-data pendidikan anak usia dini di atas, adakah yang menunjukkan kesenjangan yang cukup lebar, sehingga menjadi data pembuka wawasan adanya kesenjangan gender, dan perlu di ndaklanju menjadi suatu kebijakan pendidikan anak usia dini yang responsif gender) B. Pendidikan Dasar (beradasarkan data-data pendidikan usia SD dan SMP/sederajat di atas, adakah yang menunjukkan kesenjangan yang cukup lebar,


45

BAB III

44

PROFIL PENDIDIKAN RESPONSIF GENDER KABUPATEN/KOTA …… A. Perluasan dan Pemerataan Pendidikan 1. Angka Melek Aksara 1.1. Angka melek aksara penduduk usia 15-44 tahun laki-laki dan perempuan dalam bentuk tabel dan atau grafik 1.2. Angka melek aksara penduduk usia 45-59 tahun laki-laki dan perempuan dalam bentuk tabel dan atau grafik 1.3. Angka melek aksara penduduk usia 60 tahun ke atas, lakilaki dan perempuan dalam bentuk tabel dan atau grafik 2. Par sipasi Sekolah (APS) 1.4. Par sipasi Penduduk pada semua jenjang pendidikan laki-laki dan perempuan 2.1.1. Par sipasi pendidikan penduduk usia 4-6 tahun 2.1.2. Par sipasi pendidikan penduduk usia 7-12 tahun 2.1.3. Par sipasi pendidikan penduduk usia 13-15 tahun 2.1.4. Par sipasi pendidikan penduduk usia 16-18 tahun 2.1.5. Par sipasi pendidikan penduduk usia 19-24 tahun Data disajikan dalam 1 tahun terakhir dalam bentuk tabel dan atau grafik dengan dilakukan analisis deskripsi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan pada se ap ngkatan. 1.5. Angka Par sipasi Kasar (APK) dan Angka Par sipasi Murni (APM) 2.2.1. APK PAUD 2.2.2. APK dan APM SD/Paket A/sederajat 2.2.3. APK dan APM SMP/Paket B/sederajat 2.2.4. APK dan APM SMA/Paket C/sederajat 2.2.5. APK dan APM SMK/Sederajat 2.2.6. APK dan APM Perguruan Tinggi (Kalau ada) Data disajikan dalam 3 tahun terakhir dalam bentuk tabel dan atau grafik dengan dilakukan analisis deskripsi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan pada se ap ngkatan.


KATA PENGANTAR Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan

K

ementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pemangku kepen ngan dalam pengembangan PUG bidang pendidikan bersama-sama dengan kementerian/lembaga terkait yang menangani fungsi pendidikan di ngkat pusat (sesuai dengan Permendiknas No. 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Pendidikan), berupaya melakukan penguatan kelembagaan Pokja PUG bidang pendidikan di seluruh Indonesia melalui ak fitas Kelompok Kerja (Pokja) PUG bidang pendidikan di ngkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Melalui program penguatan kapasitas kelembagaan Pokja PUG bidang pendidikan, sampai dengan akhir tahun 2015 sebagian besar Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia telah mendapatkan advokasi, asistensi, dan sosialisasi pengarusutamaan gender dalam bidang pendidikan melalui fasilitasi pela han dan pendampingan. Beberapa kabupaten/kota menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, di mana pemerintah daerah secara terus menerus memberikan perha an khusus terhadap implementasi PUG tersebut, salah satunya berupa integrasi gender dalam kebijakan/program/kegiatan pendidikan di daerah. Namun demikian, beberapa kabupaten/kota mengalami kendala dan hambatan dalam mengimplementasikan PUG Bidang Pendidikan. Agar penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pokja PUG Bidang Pendidikan berjalan sesuai yang diharapkan, maka disusunlah Petunjuk Teknis (Juknis) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pokja PUG Bidang Pendidikan. Juknis ini berisi lima (5) bab yang masing-masing memuat informasi yang saling berkaitan dalam penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pokja PUG Bidang Pendidikan. Pada Bab I memuat pendahuluan, Bab II PUG Bidang Pendidikan, Bab III Bantuan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pokja PUG Bidang Pendidikan, Bab IV Pendalian Mutu, dan Bab V Penutup, serta lampiran pendukung.


v

Petunjuk Teknis Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pokja PUG Bidang Pendidikandari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Tahun 2016 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi para pembina, pengelola atau penyelenggara program pendidikan masyarakat, serta pemangku kepen ngan lainnya untuk berpar sipasi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan.

Kata Pengantar Da ar Isi BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang (Menjelaskan tentang kondisi penduduk, sosio geografis wilayah provinsi/kabupaten/kota ……., serta apa, mengapa dan untuk apa profil Pendidikan Responsif Gender ini disusun) B. Kerangka Konseptual PUG Bidang Pendidikan (menjelaskan tentang penger an gender, pengarusutamaan gender dan bagaimana mengintegrasikan gender dalam bidang pendidikan) C. Metodologi dan Teknik Penyusunan Profil (menjelaskan dengan cara apa, dan tahapan yang seper apa yang dilakukan oleh m dalam menyusun profil ini)

BAB II

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA ……….. BERPERSPEKTIF GENDER A. Kebijakan PUG di Dinas Pendidikan …………….. (menjelaskan tentang apakah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi/kabupaten/kota ………. telah mengintegrasikan /memasukan gender/pengarusutamaan gender di dalamnya, dijelaskan pula apakah Rencana Strategis (renstra) dinas pendidikan sudah mengintegrasikan gender didalamnya. Atau adakah dokumen lain yang mendukung kebijakan pelaksanaan PUG dalam bidang pendidikan, baik dalam bentuk edaran, pedoman atau lainnya yang dikelaurkan oleh pemda terutama oleh dinas pendidikan) B. Program dan Kegiatan PUG di Dinas Pendidikan ………………….. (menjelaskan tentang program/kegiatan pengarusutamaan gender bidang pendidikan yang telah dilakukan oleh dinas pendidikan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir baik yang dibiayai oleh APBD maupun yang dibiayai oleh APBN. Jelaskan pula hasilhasil yang telah dicapai dari kegiatan-kegiatan PUG tersebut dengan menjelaskan buk -buk nya, lebih baik lagi dengan menggunakan foto, grafik atau gambar-gambar yang relevan).

Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Akhirnya semoga petunjuk teknis yang disusun dengan kesungguhan, komitmen, dan keikhlasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan rakhmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin. Jakarta, Februari 2016 Direktur rektur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan,

Erman Syamsuddin NIP. NIP 195703041983031015

vi



43

Lampiran 13. Format Buku Profil Pendidikan Responsif Gender

Logo Daerah

PROFIL PENDIDIKAN RESPONSIF GENDER KABUPATEN/KOTA .................. (Alamat: ............................)

PROGRAM KERJASAMA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DENGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA .................. TAHUN 2016

42


DAFTAR ISI KATA SAMBUTAN ............................................................................... KATA PENGANTAR ............................................................................. DAFTAR ISI .........................................................................................

iii v vii

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... A. Latar Belakang ............................................................................ B. Dasar Hukum .............................................................................. C. Tujuan Tuknis .............................................................................. BAB II PROGRAM PUG BIDANG PENDIDIKAN ...................................... A. Ruang Lingkup PUG Bidang Pendidikan ...................................... 1. Penger an ....................................................................... 2. Tujuan Program ............................................................... 3. Sasaran ............................................................................ B. Hasil yang Diharapkan ................................................................ C. Ruang lingkup kegiatan .............................................................. D. Proses pelaksanaan kegiatan ...................................................... 1. Sosialisasi ........................................................................ 2. Pembentukan Susunan Pengurus ................................... 3. Rapat Persiapan .............................................................. 4. Pelaksanaan kegiatan ...................................................... 5. Materi, Output dan Peserta Kegiatan ............................. BAB III BANTUAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN POKJA PUG BIDANG PENDIDIKAN ................ A. Tujuan Bantuan .......................................................................... B. Sasaran dan Kriteria ................................................................... C. Persyaratan ................................................................................. D. Dana dan Pemanfaatannya ........................................................ E. Mekanisme Pengajuan dan Penyaluran ...................................... F. Peran Pemerintah .......................................................................

1 1 2 3 4 4 4 5 5 6 6 9 9 9 9 10 11


13 13 13 14 14 15 18

vii

G. Akuntabilitas Pengelolaan .......................................................... 1. Pakta Integritas ............................................................... 2. Pernyataan Kesanggupan ................................................ 3. Pertanggungjawaban Mutlak .......................................... H. Pelaporan ................................................................................... H. Catatan Khusus ........................................................................... BAB IV PENGENDALIAN MUTU........................................................... A. Indikator Keberhasilan ............................................................... B. Supervisi dan Monitoring ........................................................... BAB V PENUTUP ................................................................................ LAMPIRAN-LAMPIRAN ...................................................................... Lampiran 1. Contoh Isi Proposal ............................................................ Lampiran 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab/Kota ......... Lampiran 3. Format Pakta Integritas ..................................................... Lampiran 4. Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak .............. Lampiran 5. Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja ............. Lampiran 6. Format Surat Pernyataan Kesanggupan ............................. Lampiran 7. Contoh Laporan Awal ......................................................... Lampiran 8. Contoh Laporan Akhir ........................................................ Lampiran 9. Contoh Format Laporan Penggunaan Dana ....................... Lampiran 10. Format Contoh Buku Kas Umum ...................................... Lampiran 11: Contoh Format Buku Penerimaan/Penyetoran Pajak ....... Lampiran 12: Tata Cara Pengembalian, Contoh Format Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dan Format Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) ............................................. Lampiran 13. Format Buku Profil Pendidikan Responsif Gender ............

20 20 20 20 21 22 23 23 23 25 26 26 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP) SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP) Nomor : ........................... Tanggal : ...........................

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DITJEN PERBENDAHARAAN KPPN

Lembar Untuk WAJIB SETOR/ BENDAHARA PENERIMA

KE REKENING KAS NEGARA NOMOR: ............................................................................ A. 1. NPWP wajib setor/Bend

:

2. Nama Wajib setor/Bend

: ..................................................................................

3. Alamat

: .................................................................................. ..................................................................................

B. 1. Kementerian/Lembaga

:

...............................................................

2. Unit Organisasi Eselon I

:

...............................................................

3. Satuan Kerja

:

.....................................................

4. Fungsi/Subfungsi/Program

:

.........................

5. Kegiatan/Subkegiatan

:

................................

6. Lokasi

:

...........................................................

C. MAP dan Uraian Penerimaan

:

................................................

D. Jumlah Setoran

: Rp. ............................................................................

Dengan Huruf

: .................................................................................. ..................................................................................

E. Surat Penagihan (SPN) atau Surat : Nomor ......................Tanggal: .................................. Pemindahan Penagihan Piutang

39 42

Negara (SP3N)

: KPPN

PERHATIAN

.......................................................

Untuk Keperluan:

Bacalah dahulu petunjuk pengisian Formulir SSBP pada halaman belakang lembar ini ............, Tanggal ..........................

...................................................... NIP. ..............................................

viii


Diterima oleh: BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO Tanggal .......................... Tanda Tangan ...................................... Nama Terang ......................................


41

SURAT SETORAN PENGEMBALIAN BELANJA (SSPB) SURAT SETORAN PENGEMBALIAN BELANJA (SSPB) Nomor : ........................... Tanggal : ...........................

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DITJEN PERBENDAHARAAN KPPN

KE REKENING KAS NEGARA NOMOR: ............................................................................ A. 1. NPWP wajib setor/Bend

:

2. Nama Wajib setor/Bend

: ..................................................................................

3. Alamat

: .................................................................................. ..................................................................................

B. 1. Kementerian/Lembaga

:

...............................................................

2. Unit Organisasi Eselon I

:

...............................................................

3. Satuan Kerja

:

.....................................................

4. Fungsi/Subfungsi/Program

:

.........................

5. Kegiatan/Subkegiatan

:

................................

6. Lokasi

:

...........................................................

C. MAP dan Uraian Penerimaan

:

................................................

D. Jumlah Setoran

: Rp. ............................................................................

Dengan Huruf

: .................................................................................. ..................................................................................

PERHATIAN

Untuk Keperluan:

Bacalah dahulu petunjuk pengisian Formulir SSPB pada halaman belakang lembar ini ............, Tanggal ..........................

Diterima oleh: BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO Tanggal ..........................

...................................................... NIP. .............................................. Tanda Tangan ...................................... Nama Terang ......................................

40


BAB I

Lembar 1 Untuk BENDAHARA PENGELUARAN

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Komitmen pemerintah untuk mengintegrasikan dan mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengintegrasikan dimensi keadilan dan kesetaraan gender pada seluruh tahapan dan aspek pembangunan pendidikan mulai dari proses perencanaan sampai dengan evaluasi pembangunan pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaansebagai pemangku kepen ngan dalam pengembangan PUG bidang pendidikan bersama-sama dengan kementerian/lembaga terkait yang menangani fungsi pendidikan di ngkat pusat (sesuai dengan Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Pendidikan), terus berupaya melakukan penguatan kelembagaan Pokja PUG bidang pendidikan di seluruh Indonesia melalui ak fitas Kelompok Kerja (Pokja) PUG bidang pendidikan baik di ngkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Pemerintah pusat melalui Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 menegaskan perlunya dikembangkan strategi implementasi PUG yang lebih masif melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender. Untuk memperkuat kebijakan tersebut, kemudian Menteri Dalam Negeri menerbitkan surat edaran tanggal 10 September 2013 kepada seluruh Gubernur untuk membentuk Sekretariat Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). PUG bidang pendidikan merupakan strategi untuk mendorong terwujudnya pendidikan yang adil dan setara dengan memperha kan masalah, kebutuhan, dan aspirasi perempuan dan laki-laki, baik secara sosiokultural, geografis maupun situasi dan kondisi lainnya. Melalui berbagai kegiatan yang terkait dengan upaya penguatan kapasitas kelembagaan Pokja PUG bidang pendidikan terus dilakukan sejak tahun 2001. Sampai dengan tahun 2015 seluruh Dinas Pendidikan Provinsi dan sebagian besar Dinas DAN PROSEDUR PENGAJUAN BANTUAN TAHUN 2016

1

Pendidikan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia telah mendapatkan advokasi, asistensi, dan sosialisasi pengarusutamaan gender dalam bidang pendidikan melalui fasilitasi pela han danpendampingan. Beberapa provinsi dan kabupaten/kota menunjukkan perkembangan yang posi f, antara lain pemerintah daerah secara terus menerus memberikan perha an khusus terhadap implementasi PUG melalui integrasi gender dalam kebijakan/ program/kegiatan pendidikan di daerah. Namun demikian, beberapa provinsi dan kabupaten/kota mengalami kendala dan hambatan dalam mengimplementasikan PUG bidang pendidikan. Beberapa permasalahan utama ke dakberhasilan implementasi PUG bidang pendidikan di daerah antara lain disebabkan karena: 1. Belum adanya payung hukum yang dimiliki pada ngkat Pemerintah Daerah (Perda/Pergub/Perbup/Perwal); 2. Masih terdapat pemahaman yang keliru tentang “gender”, di mana gender diiden kkan sebagai pemberdayaan perempuan; 3. Rotasi atau mutasi jabatan yang cepat sehingga mempengaruhi kon nuitas implementasi program; 4. Gender focal point belum berjalan secara efek f dalam membantu implementasi PUG bidang pendidikan. Upaya peningkatan komitmen dalam pengembangan Pokja PUG bidang pendidikan di kabupaten/kota menjadi pen ng yang dilakukan dengan mengiden fikasi berbagai persoalan yang dihadapi dalam mengimplementasikan PUG bidang pendidikan, serta membangun komitmen dan merumuskan strategi pengembangan PUG bidang pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan Pokja PUG bidang pendidikan di kabupaten/kota.

B. Dasar Hukum 1. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah; 2


Setoran Lampiran 12: Tata Cara Pengembalian, Contoh Format Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dan Format Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Pengembalian dana bantuan pemerintah ke kas negara dilakukan dengan prosedur berikut: 1. Pengembalian dilakukan oleh lembaga penyelenggara ke kas negara dengan melakukan penyetoran melalui bank resmi dengan mengisi formulir Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk pengembalian yang dilakukan pada tahun 2016 dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk pengembalian yang dilakukan melewa tahun 2016, bukan mentransfer ke nomor rekening tertentu. Formulir SSPB/SSBP dapat diperoleh di kantor pajak, kantor pos atau toko buku terdekat. 2. Pengisian formulir harap mengiku kode-kode pengisian yang telah ditentukan dengan beberapa keterangan sebagai berikut: • Isian jumlah setoran diisi sesuai jumlah yang disetorkan dalam bentuk angka dan uraian; • Isian keperluan diisi sesuai peruntukan setoran; • Isian Surat Penagihan (SPN) atau Surat Pemindahan Penagihan Piutang Negara (SP3N) (khusus pada SSBP) dikosongkan; • Pimpinan lembaga membubuhkan tanda tangan pada kolom kiri bawah disertai stempel lembaga dan nama lengkap. 3. Lembaga melakukan penyetoran dengan membawa formulir SSPB/ SSBP yang telah dilengkapi ke bank resmi maupun kantor pos yang memiliki bank. 4. Setelah penyetoran dilakukan, penyetor akan menerima dokumen berikut: • SSPB/SSBP lembar 1,3 dan 5 yang telah disahkan oleh pihak bank; • Buk penerimaan negara yang telah disahkan oleh pihak bank yang memuat Nomor Transaksi Penerimaan Negara disingkat NTPN. 5. Selanjutnya Surat Pernyataan Pimpinan Lembaga asli, SSPB/SSBP lembar 1-3 (asli), dan buk penerimaan negara (asli) harus dikirimkan ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan; sedangkan SSPB/SSBP lembar 5 dan fotokopi buk penerimaan negara disimpan oleh lembaga sebagai bagian dari laporan akhir dan ditembuskan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat. 6. Contoh Formulir pengembalian SSPB dan SSBP


39

Nama Terang

........................., 2016 Dibuat Oleh: Bendahara

Petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan Pokja PUG bidang pendidikan di kabupaten/kota ini bertujuan untuk: 1. Memberikan panduan bagi Pokja PUG Bidang Pendidikan Kabupaten/ Kota penyelenggara kegiatan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan dalam hal: a. menyiapkan rencana pelaksanaan kegiatan workshop peningkatan kapasitas kelembagaan Pokja PUG bidang pendidikan; b. mengintegrasikan dimensi keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan pendidikan; c. melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap jajarannya dan satuan pendidikan; d. meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola pelaksanaan kegiatan PUG bidang pendidikan; e. melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan upaya pelembagaan dan peningkatan kapasitas Pokja PUG bidang pendidikan.

Stempel lembaga


C. Tujuan Juknis

Nama Terang

2. Sebagai panduan bagi Direktorat Bindiktara dalam: a. Menyalurkan dana bantuan penyelenggaraan kegiatan; b. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan. Mengetahui Ketua Lembaga

Catatan: 1. Pajak Pembelian Barang ≥Rp. 1 juta), dikenakan pajak: PPN sebesar 10%, dan PPh 22 sebesar 1,5%. 2. Pajak Honorarium (nilai berapapun), dikenakan pajak: PPh 21 sebesar ....% (sesuai status kepegawaian yang bersangkutan). 3. Pajak Sewa Barang/Jasa (nilai berapapun), dikenakan pajak: PPN sebesar 10%, dan PPh 23 sebesar 2%. 4. Besarnya pajak yang harus dibayarkan, sebaiknya dikonsultasikan dengan Kantor Pajak setempat.

No

FORMAT CONTOH BUKU PENERIMAAN/PENYETORAN PAJAK Jenis Pajak Tgl Nomor Buk Uraian Jml Ket. Ppn PPh 21 PPh 22 PPh 23

Lampiran 11: Contoh Format Buku Penerimaan/Penyetoran Pajak 38

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2012 Tahun 2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga; 4. Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Pendidikan; 5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Sekretariat Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di provinsi.

3. Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan kegiatan PUG bidang pendidikan pada khususnya dan program pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan masyarakat lainnya pada umumnya.


3

A. Ruang Lingkup PUG Bidang Pendidikan

4


Nama Jelas

Stempel

Mengetahui Ketua Lembaga

lembaga

Uraian Nomor Buk Tgl No

Lampiran 10.Format Contoh Buku Kas Umum

Dalam petunjuk teknis ini dijelaskan beberapa penger an, yaitu sebagai berikut: a. PUG bidang pendidikan merupakan strategi untuk mendorong terwujudnya pendidikan yang adil dan setara dengan memperha kan masalah, kebutuhan, dan aspirasi perempuan dan laki-laki, baik secara sosiokultural, geografis maupun situasi dan kondisi lainnya; b. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan Pokja PUG bidang pendidikan dilakukan oleh Pokja PUG yang berada di dinas pendidikan kabupaten/kota; c. Bantuan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan Pokja PUG bidang pendidikan merupakan sejumlah dana yang selanjutnya disebut sebagai bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) program yang diberikan kepada Pokja PUG bidang pendidikan di kabupaten/kota yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan PUG bidang pendidikan melalui layanan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan. d. Pemberi dana bantuan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan Pokja PUG bidang pendidikan adalah pemerintah melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Ditjen PAUD dan Dikmas yang diberikan kepada Pokja PUG bidang pendidikan di dinas pendidikan kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai penyelenggara program.

Penerimaan

1. Penger an

Nama Jelas

Pengeluaran

PUG BIDANG PENDIDIKAN

Dibuat Oleh: Bendahara

Saldo Sisa

BAB II


37

Lampiran 9. Contoh Format Laporan Penggunaan Dana

No.

Kegiatan

Volume

Harga Satuan (Rp)

2. Tujuan Program Jumlah (Rp) (3) x (4)

1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah

Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan Pokja PUG bidang pendidikan ini bertujuan untuk: a. Membangun pengetahuan tentang pen ngnya pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan pendidikan; b. Meningkatkan kesadaran para pengambil kebijakan akan pen ngnya PUG; c. Meningkatkan pemahaman para perencana pendidikan dalam menyusun perencanaan dan penganggran yang responsif gender; d. Meningkatkan pemahaman tentang PUG bidang Pendidikan, terutama dalam hal integrasi kebijakan PUG dalam pembangunan pendidikan, penyusunan profil gender bidang pendidikan, dan pengimplementasian PUG dalam pelaksanaan program/kegiatan di satuan-satuan pendidikan formal dan non-formal. 3. Sasaran Sasaran penyelenggara kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan Pokja PUG bidang pendidikan kabupaten/kota adalah Dinas Pendidikan yang telah memiliki Pokja PUG Bidang pendidikan. Selanjutnya, unsur peserta yang menerima kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan Pokja PUG bidang pendidikan kabupaten/kota ini adalah: a. Pejabat pemerintah daerah yang membidangi pendidikan (Bappeda sektor pendidikan, DPRD Komisi Pendidikan, Bidang PNFI, Dikdas, Dikmen, Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan, BPS, Kakanwil Depag bidang madrasah, Badan PP dan PA, PSG Universitas, dan TP PKK Kab/Kota); b. Kepala sekolah dan tenaga pendidik yang berada pada jenjang pendidikan SD dan SMP (Kepala sekolah, guru PKN/B.Indonesia, guru BP, dan Guru Kelas); c. Kepala PAUD (TK/KB/SPS/TPA); d. Ketua PKBM, Penilik PLS, pengawas SD dan SMP negeri.

36



5

B. Hasil yang Diharapkan Hasil yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan Pokja PUG bidang pendidikan Provinsi dan/atau kabupaten/kota ini adalah: 1. Adanya peningkatan pemahaman tentang PUG bidang Pendidikan, terutama dalam hal integrasi kebijakan PUG dalam pembangunan pendidikan, penyusunan profil gender bidang pendidikan, dan pengimplementasian PUG dalam pelaksanaan program/kegiatan di satuan-satuan pendidikan formal dan non-formal; 2. Tersusunnya data terpilah bidang pendidikan dan Profil Gender bidang pendidikan; 3. Tersusunnya gender analysis pathways (GAP), anggaran responsif gender (ARG), dan TOR responsif gender pada semua bidang pendidikan; 4. Tersusunnya dra rencana aksi Sekolah Responsif Gender (SRG).

C. Ruang lingkup kegiatan Mengacu pada indikator keberhasilan PUG dalam pembangunan yang ditetapkan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka ruang lingkup kegiatan dengan dukungan dana pengembangan PUG bidang pendidikan di atas, diarahkan untuk mencapai: 1. Penguatan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung implementasi PUG bidang pendidikan di daerah. Komitmen pemerintah daerah merupakan salah satu komponen utama dalam pelaksanaan PUG di daerah. Pimpinan daerah memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya secara otonom meskipun tetap dengan mengacu pada rambu-rambu pembangunan nasional. Komitmen pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang responsif gender tercermin dari adanya peraturan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur/Bupa /Walikota, Surat Keputusan, Surat Edaran, yang memuat tentang pen ngnya mengintegrasikan PUG dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Di samping ituperlu juga dipas kan bahwa seluruh perangkat kebijakan tersebut telah dipahami oleh pimpinan pada se ap SKPD di daerah dan menjadi rujukan dalam melaksanakan kegiatan di masing-masing SKPD.

6


Lampiran 8. Contoh Laporan Akhir LAPORAN HASIL PENYELENGGARAAN KEGIATAN A. SAMPUL LAPORAN • Nama Program : ............................ • Nama Lembaga : ............................ • Alamat Lengkap : ............................ • Nomor Telp/HP/Fax/E-mail : ........................... • Bulan/Tahun Laporan : ........................... B. SISTEMATIKA LAPORAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI I PENDAHULUAN 1) Latar Belakang 2) Dasar Pelaksanaan Kegiatan 3) Tujuan (Kegiatan dan Laporan) II PELAKSANAAN KEGIATAN 1) Persiapan pelaksanaan kegiatan; 2) Obyek dan sasaran program (data dan informasi tentang sasaran program); 3) Tenaga pengelola dan instruktur yang mendukung pelaksanana kegiatan; 4) Prasarana dan sarana yang digunakan; 5) Langkah dan proses pelaksanaan program 6) Rincian penggunaan dana 7) Dukungan yang diperoleh dari pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program 8) Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program 9) Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program 10) Rencana ndak lanjut III KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI IV PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN 1) Surat pernyataan bahwa buk -buk pengeluaran telah disimpan di lembaga; 2) Buk setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku 3) Data terpilah yang tetuang dalam buku profil gender bidang pendidikan; 4) Gender Analysis Pathways (GAP), anggaran responsif gender (ARG), dan TOR responsif gender pada semua bidang pendidikan; 5) Dra rencana aksi Sekolah Responsif Gender (SRG). 6) Foto dokumentasi pelaksanaan program 7) Dokumentasi pendukung lainnya yang diperlukan 8) Buk Setoran Bukan Pajak/SSBP (jika terdapat pengembalian)


35

Lampiran 7. Contoh Laporan Awal

2. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan mengintegrasikan dimensi keadilan dan kesetaraan gender.

LAPORAN PENERIMAAN DANA Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan Nomor Telp/HP/Fax Nama Lembaga Alamat

: : : : :

................................................................ Ketua ................................................................ ................................................................ Jl. ............................................................ Kel. ........................ Kec. ......................... Kab/Kota.................... Prov……................

dengan ini melaporkan dengan sesungguhnya, bahwa kami: 1. Telah menerima dana bantuan penyelenggaraan program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pokja PUG Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota sebesar Rp. ......................... (.......................................), melalui transfer bank pada rekening lembaga nomor: ............................ atas nama: ........................ pada tanggal: ...........................; 2. Dana dimaksud angka 1 tersebut di atas, akan kami gunakan sebagai biaya penyelenggaran kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pokja PUG Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota, sesuai perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani; 3. Akan menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan kegiatan dan penggunaan dana kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, diakhir tahun, paling lambat minggu keempat bulan November 2016. Demikian laporan penerimaan danaini dibuat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mes nya. ..............................., 2016 Pimpinan/Ketua Lembaga

.......................................

34


yang

Komitmen pemerintah daerah seper dijelaskan di atas, secara operasional dijabarkan ke dalam dokumen perencanaan daerah. Dimensi keadilan dan kesetaraan gender yang disusun dalam dokumen perencanaan mulai dari RPJMD, Renstra, dan Renja. Dokumen tersebut juga harus dipahami dan dilaksanakan oleh se ap SKPD. 3. Penguatan Kelembagaan Pokja PUG bidang pendidikan. Kelembagaan Pokja PUG bidang pendidikan merupakan salah satu perangkat sistem dalam mendukung implementasi PUG di daerah. Kelembagaan PUG di daerah dapat berupa Kelompok Kerja (Pokja) atau sebutan lain yang memiliki tugas yang sama dengan Pokja. 4. Penguatan Sumber Daya Manusia (focal point) pendukung PUG bidang pendidikan. Gender focal pointmerupakan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengambil kebijakan dalam membangun kebijakan yang responsif gender. 5. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Sesuai dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011, implementasi PUG di daerah melipu perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Wujud rumusan PPRG dimulai dari analisis gender, penyusunan pernyataan anggaran gender, dan kerangka acuan responsif gender. 6. Penyusunan data terpilah berdasarkan jenis kelamin untuk se ap sasaran pembangunan pendidikan. Data terpilah merupakan data output hasil pembangunan pendidikan yang akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan selanjutnya, sehingga dapat diimplementasikan secara berkelanjutan dan berbasis pada permasalahan yang dihadapi saat ini. Dengan data terpilah, maka program pembangunan dapat memberikan kejelasan tentang penerima prioritas dalam pembangunan pendidikan.


7

7. Keterlibatan masyarakat dalam implementasi PUG bidang pendidikan.

Lampiran 6. Format Surat Pernyataan Kesanggupan

Masyarakat sebagai penerima manfaat dari program pembangunan pendidikan, selayaknya dilibatkan dalam se ap tahapan pembangunan pendidikan.

KOP SURAT LEMBAGA

Untuk mewujudkan indikator keberhasilan PUG bidang pendidikan di atas, maka dinas pendidikan provinsi perlu menyiapkan sumber daya yang mampu memberikan advokasi dan asistensi terhadap pemerintah (dinas pendidikan) kabupaten/kota, dan dinas pendidikan kabupaten/ kota dalam menyiapkan sumber daya yang mampu memberikan advokasi dan asistensi terhadap satuan-satuan pendidikan. Dinas pendidikan harus mengintegrasikan dimensi keadilan dan kesetaraan melalui proses perencanaan dan penganggaraan responsif gender (PPRG). Di samping itu, dinas pendidikan juga harus memas kan bahwa PPRG diterapkan di lingkungan dinas pendidikan. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pokja PUG di dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota memiliki tugas utama, yaitu: 1. Memas kan bahwa perangkat implementasi PUG bidang pendidikan telah dimiliki dan diterapkan di dinas pendidikan. Perangkat implementasi yang dimaksud di atas terutama menyangkut PPRG yang melipu ; Dokumentasi Analsis Gender (yang dilakukan melalui Gender Analysis Pathwaysatau alat analisis lainnya); Pernyataan Anggaran Gender (Gender Budget Statement); dan ToR Responsif Gender. Namun demikian, lahirnya perangkat PPRG di atas dak terlepas dari perangkat sistem PUG yang harus ada, yaitu: a. kebijakan yang responsif gender; b. dokumen perencanaan (Renstra dan Renja); c. kelembagaan pokja (Pokja PUG bidang pendidikan di dinas pendidikan); d. focal point yang terla h; dan e. data terpilah berdasarkan jenis kelamin (profil gender bidang pendidikan).

8


SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertanda tangan di bawah ini: 1.Nama Lembaga

: .........................................................................

2. Nama Ketua

: .........................................................................

3. Alamat Lembaga

: .........................................................................

Dengan ini menyatakan kesanggupan kami atas nama lembaga pengusul dana bantuan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pokja PUG Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pokja PUG Bidang Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mes nya.

..............................., 2016 Pimpinan/Ketua Lembaga

.......................................


33

Lampiran 5. Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja KOP SURAT LEMBAGA SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

3. Melakukan advokasi/asistensi/pela han/pendampingan kepada pemerintah kabupaten/kota melalui dinas pendidikan kabupaten/kota (oleh dinas pendidikan provinsi), dan kepada satuan-satuan pendidikan (oleh dinas pendidikan kabupaten/kota).

D. Proses pelaksanaan kegiatan

Yang bertanda tangan di bawah ini: 1.Nama Lembaga Penerima

: .........................................................................

2. Alamat Lembaga

: .........................................................................

3. Nama Bantuan

: .........................................................................

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan/Ketua Lembaga penerima bantuan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pokja PUG Bidang Pendidikan menyatakan bahwa saya: 1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima; 2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh buk pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan; 3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap buk -buk pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah. Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.


.......................................

32

2. Menyiapkan tenaga pela h/pendamping implementasi PUG bidang pendidikan.


1. Sosialisasi Pelaksanaan sosialisasi dapat dilakukan setelah mendapat kepas an untuk melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan Pokja PUG bidang pendidikan. Kepas an ini dapat berupa surat tertulis dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Ditjen PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang penyelenggaraan PUG bidang pendidikan oleh Pokja PUG bidang pendidikan pada dinas pendidikan yang ditunjuk; Pelaksanaan sosialisasi dapat dilakukan melalui pemberitahuan terbuka, surat, atau bentuk lainnya pada unsur-unsur terkait bidang pendidikan. 2. Pembentukan Susunan Pengurus Setelah mendapat kepas an tentang pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan Pokja PUG bidang pendidikan, selanjutnya pengelola Pokja PUG bidang pendidikan melakukan penyusunan pengurus sehingga masing-masing pengurus mengetahui tugas dan fungsinya dalam persiapan dan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan Pokja PUG bidang pendidikan. 3. Rapat Persiapan Untuk tercapainya tujuan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan Pokja PUG bidang pendidikan, perlu adanya pertemuan berbagai pihak terkait yakni pengelola Pokja PUG bidang pendidikan, dan pejabat serta unsur-unsur terkait lainnya untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tentang tujuan dan hasil yang


9

dicapai dari pelaksanaan kegiatan PUG bidang pendidikan, dan berbagi tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan. Beberapa hal yang dihasilkan dari penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan Pokja PUG bidang pendidikan yakni: a. Adanya payung hukum pelaksanaan PUG bidang pendidikan di daerah bagi Dinas pendidikan kabupaten/kota memiliki; b. Adanya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada semua bidang di lingkungan dinas pendidikan kabupaten/kota; c. Adanya data terpilah pendidikan berdasarkan jenis kelamin yang dimiliki oleh dinas pendidikan kabupaten/kota; d. Adanya Gender Focal Pointyang terla h yang dimiliki oleh dinas pendidikan kabupaten/kota. 4. Pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang telah memiliki Pokja PUG Bidang Pendidikan dapat menyelenggarakan kegiatan Workshop Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pokja PUG Bidang Pendidikan. Untuk menyelenggarakan kegiatan workshop tersebut dilakukan dengan: a. berkonsultasi dengan Pokja PUG pusat tentang kepas an tanggal pelaksanaan workshop; b. menentukan tempat/ruangan pelaksanaan kegiatan workshop; c. menyiapkan konsumsi peserta kegiatan; d. menyiapkan undangan kepada calon peserta kegiatan sesuai dengan substansi acara workshop; e. menyiapkan alat dan bahan-bahan kegiatan, seper : ATK, laptop, printer, LCD, kamera, spanduk dan lain-lain; f.

10

mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan, seper : registrasi peserta, menunjuk pembawa acara/drigen/pembaca doa dalam acara pembukaan kegiatan, menunjuk moderator dalam kegiatan workshop, membuat notulen kegiatan, dokumentasi kegiatan, dan lain-lain.


Lampiran 4. Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak KOP SURAT LEMBAGA SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Lembaga

: .........................................................................

Nama Ketua

: .........................................................................

Alamat

: .........................................................................

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pokja PUG Bidang Pendidikan. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pokja PUG Bidang Pendidikan tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggan an kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Buk -buk pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pokja PUG Bidang Pendidikan disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian Surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.


.......................................


31

Lampiran 3. Format Pakta Integritas

g. mengadministrasikan pelaksanaan kegiatan, serta menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

PAKTA INTEGRITAS

5. Materi, Output dan Peserta Kegiatan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ......................................................... Jabatan

: Ketua ………………………………………......

Nomor Telp/HP/Fax

: .........................................................

Nama Lembaga

: .........................................................

Alamat

: Jl.…………………... Rt/Rw…………………. Desa/Kel ……………….Kec. ………………. Kab/Kota ……………… Prov. ……………..

dalam rangka penyelenggaraan bantuan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pokja PUG Bidang Pendidikan, dengan ini menyatakan: 1. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada korupsi, kolusi, dan nepo sme (KKN) dan dak melakukan prak k korupsi, kolusi, dan nepo sme; 2. Tidak akan memberikan sesuatu yang berkaitan dengan urusan penyaluran dana bantuan yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gra fikasi kepada siapapun; 3. Akan mengiku proses penyaluran bantuan dan pelaksanaan kegiatan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil yang terbaik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Akan menggunakan dana bantuan sesuai dengan usulan yang tercantum dalam proposal dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administra f berupa pencantuman dalam da ar hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana. Demikian pakta integritas ini saya buat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mes nya. .......................................... 2016 Materai Rp. 6000

Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan Pokja PUG bidang pendidikan di Kabupaten/Kota yakni: RANCANGAN KEGIATAN WORKSHOP PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN POKJA PUG BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA No.

Kegiatan

Tujuan

1. Full day (hari • Membangun I) Jam 08.00pengetahuan 12.00 Sosialisasi tentang dan advokasi pengetahuan PUG bidang PUG dalam pendidikan pembangunan pendidikan • Meningkatkan kesadaran para pengambil kebijakan • Merumuskan berbagai bentuk kebijakan yang responsif gender Jam 13.00M e n i n g kat ka n 17.00 pemahaman dan Penyusunan keterampilan Perencanaan para perencana dan Pengpendidikan anggaran dalam menyusun Responsif perencanaan dan Gender (PPRG) p e n ga n g ga ra n yang responsif gender

Hasil yang diharapkan • Tersusun-nya • draf payung hukum • PUG bidang pendidikan, • dan dokumen lainnya • • Terbentuk• nya Pokja PUG bidang pendidikan

Peserta

Narasumber

DPRD (Komisi • Pakar PUG Pendidikan) Pusat Setda (Biro • Pokja Keuangan) PUG Bappeda Pusat (Sektor Pendidikan) BPS Dinas Pendidikan (Kepala Dinas)

Tersusunnya • Dinas Pendi- • Pakar GAP, PARG, dikan (Bag. PUG dan TOR Perencanaan) Pusat R e s p o n s i f • Setda (Biro Gender pada Keuangan) semua bidang • Bappeda pendidikan (Sektor pendidikan)

..................................................

30



11

No.

Kegiatan

2.

Full day (hari II) Jam 08.0012.00 Pengembangan Profil Gender Bidang Pendidikan

Tujuan

Meningkatkan pemahmaan dan keterampilan pada pokja PUG bidang pendidikan dalam menyusun profil gender bidang pendidikan sehingga dapat dijadikan bahan acuan perencanaan dalam menyusun r e n c a n a pendidikan dan evaluasi pencapaian kinerja pendidikan berbasis gender. Meningkatkan Jam 13.00pemahaman dan 17.00 Pengembangan keterampilan para kepala sekolah dan Satuan ketua PKBM dalam Pendidikan mengimplemenResponsif tasikan sekolah/ Gender PKBM responsif gender

Hasil yang NaraPeserta diharapkan sumber Buku tentang Anggota pokja • Pakar data terpilah PUG Bidang PUG b i d a n g Pendidikan Pusat pendidikan dan profil gender bidang pendidikan

Terwujudnya Kepala Sekolah • Pakar s e k o l a h / SD, SMP, SMA, PUG P K B M dan Ketua PKBM Pusat responsif gender

Lampiran 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab/Kota KOP SURAT DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

SURAT REKOMENDASI NOMOR: .............................. Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ........................................................... Jabatan : ........................................................... Alamat : ........................................................... dengan ini menyatakan bahwa: Nama :........................................................... Ketua lembaga : .......................................................... Alamat lembaga : .......................................................... Nomor Tlp./HP : .......................................................... Fax : .......................................................... Adalah benar keberadaanya dan merupakan lembaga yang memiliki kredibilitas dan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan masyarakat, dan layak mengajukan bantuan penyelenggaraan program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pokja PUG Bidang Pendidikan tahun 2016 kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mes nya. ..............................., 2016 Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota ....................... Tanda tangan dan stempel ....................................... NIP. ...............................

12



29

4. Kegiatan yang pernah dilakukan dua tahun terakhir No.

Nama Kegiatan

Tahun Pelaksanaan

Jumlah Peserta

Sumber Biaya

1. 2. 3.

B. Rencana atau Gambaran Umum Pelaksanaan Program 1. Tempat Pelaksanaan Program Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pokja PUG Bidang Pendidikan akan dilaksanakan di ..........................................dengan alamat .................................................................................................... 2. Waktu Pelaksanaan (Gambarkan waktu kegiatan untuk menyelesaikan program) 3. Rencana (Tahapan) Kegiatan Diuraikan langkah-langkah penyelenggaraan kegiatan Workshop Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pokja PUG Bidang pendidikan dari mulai perencanaan (penentuan lokasi, koordinasi dan sosialisasi), pelaksanaan (kegiatan sosialisasi, profil gender, data terpilah, pengenalan sekolah responsif gender (SRG) dan penyusunan rencana aksi sekolah responsif gender (SRG), dan evaluasi kegiatan.

1.

2. 3. 4. 5. 6.

28

LAMPIRAN-LAMPIRAN Salinan/fotocopy Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tentang pembentukan Pokja PUG Bidang Pendidikan atau ijin pendirian lembaga dari instansi berwenang. Salinan/fotocopy nomor rekening bank atas nama lembaga (Pokja PUG). Salinan/fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga. Struktur organisasi/susunan pengurus dan rincian tugasnya. Surat asli rekomendasi dinas pendidikan kabupaten/kota setempat. Dokumen lain yang relevan.


BAB III

BANTUAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN POKJA PUG BIDANG PENDIDIKAN A. Tujuan Bantuan Tujuan pemberian bantuan dana penyelenggaran kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan Pokja PUG bidang pendidikan adalah sebagai biaya operasional penyelenggaraan kegiatan dalam rangka: 1. Penguatan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung implementasi PUG bidang pendidikan di daerah; 2. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang mengintegrasikan dimensi keadilan dan kesetaraan gender; 3. Penguatan kapasitas Kelembagaan Pokja PUG bidang pendidikan; 4. Penguatan Sumber Daya Manusia (focal point) pendukung Pokja PUG bidang pendidikan; 5. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); 6. Penyusunan data terpilah berdasarkan jenis kelamin untuk se ap sasaran pembangunan pendidikan; 7. Keterlibatan masyarakat dalam implementasi PUG bidang pendidikan.

B. Sasaran dan Kriteria Sasaran program yang dapat mengajukan sebagai penyelenggara kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan Pokja PUG Bidang Pendidikan adalah Pokja PUG Bidang Pendidikan di Dinas Pendidikan kabupaten/kota yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) memiliki SK Pokja PUG yang masih berlaku; dan 2) Pokja PUG yang belum pernah mendapatkan advokasi, asistensi, dan sosialisasi pengarusutamaan gender dalam bidang pendidikan melalui fasilitasi pela han dan pendampingan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. DAN PROSEDUR PENGAJUAN BANTUAN TAHUN 2016

13

C. Persyaratan Persyaratan lembaga Pokja PUG bidang pendidikan kabupaten/kota agar dapat mengajukan dana bantuan adalah: 1. Mengajukan usulan/proposal sesuai yang dipersyaratkan dalam petunjuk teknis ini; 2. Memiliki rekening bank atas nama Pokja PUG yang masih ak f; 3. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Pokja PUG; 4. Memperoleh rekomendasi dari dinas pendidikan kab/kota setempat.

D. Dana dan Pemanfaatannya Alokasi dana kegiatan PUG bidang pendidikan tahun 2016 yang disediakan oleh Direktorat Bindiktara untuk sebanyak 20 Pokja PUG Bidang Pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, masing-masing Pokja PUG bidang pendidikan akan memperoleh dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,(Lima Puluh Juta Rupiah). Adapun pemanfaatan dana untuk biaya pelaksanaan kegiatan Pokja PUG bidang pendidikan antara lain digunakan untuk: No. 1

2

14

Komponen Pembiayaan Persiapan

Proporsi Biaya

Rincian Pembiayaan a. transport rapat persiapan b. transport dan honor rapat persiapan c. konsumsi rapat persiapan

Maksimal 10%

Pe l a k s a n a a n a. spanduk dan ATK kegiatan b. persiapan surat menyurat c. transport peserta, narasumber, dan pani a daerah d. honor narasumber, dan pani a daerah 75% e. konsumsi pertemuan f. uang saku peserta/pani a g. seminar KIT h. penggandaan bahan i. sewa ruang pertemuan


PROPOSAL PENGAJUAN BANTUAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN POKJA PUG BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2016 A. Profil Lembaga 1. Iden tas Lembaga 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Nama lembaga Alamat lembaga No. Telp/Fax/E-mail Tahun berdiri Legalitas lembaga Bupa /Walikota) Rekening Bank NPWP

(SK

2. Visi dan Misi Visi

: .......................................................

Misi

: 1) ................................................... 2) ................................................... 3) ................................................... 4) ...................................................

3. Susunan Pengurus (lampirkan sk pokja) Jabatan Pengarah Ketua Sekretaris Wakil Sekretaris Bendahara Anggota Anggota .................

Nama

Pendidikan

HP


27

LAMPIRAN–LAMPIRAN

No. 3

Lampiran 1. Contoh Isi Proposal

Logo Lembaga PROPOSAL PENGAJUAN PROGRAM DAN BANTUAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN POKJA PUG BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2016

Diajukan Kepada: Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaran Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini da Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaa

dengan alamat Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 8 Jalan Jenderal Sudirman – Senayan Jakarta – 10270

Komponen Rincian Pembiayaan Pembiayaan Laporan dan a. Rapat penyusunan, penggandaan, dan dokumentasi pengiriman buku profil pendidikan b. penyusunan, penggandaan dan pengiriman laporan kegiatan c. dokumentasi dan publikasi

Proporsi Biaya Maksimal 15%

Mekanisme Pengajuan dan Penyaluran 1. Sosialisasi Direktorat Bindiktara melakukan sosialisasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota penyelenggara program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pokja PUG Bidang Pendidikan. Sosialisasi dapat dilakukan dengan cara: melakukan pertemuan, penyebarluasan petunjuk teknis, dan/atau melalui website: www.paudni.kemdikbud.go.id/bindikmas. 2. Mengajukan Proposal Pokja PUG Bidang Pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang ingin memperoleh bantuan program, harus: a. Membuat proposal yang disusun sebagaimana tertera dalam lampiran petunjuk teknis ini; b. Proposal yang telah disusun harus dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana diuraikan pada Bab II. Proposal disampaikan kepada: Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan (u.p Kepala Subbagian Tata Usaha) Ditjen PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Nama Lembaga/Organisasi Alamat No. Telp/Hp/Fax Alamat Email

26

Diajukan Oleh: : ............................................................... : ............................................................... : ............................................................... : ...............................................................


Gedung E Lantai 8 Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270.


15

Penerimaan proposal akan ditutup apabila kuota bantuan telah terpenuhi, sehingga proposal yang diterima sesudahnya dak akan dinilai dan diproses.

BAB V

PENUTUP

c. Foto copy proposal dikirim kepada Dinas Pendidikan Provinsi setempat sebagai dokumen di Dinas Pendidikan provinsi. 3. Penilaian Proposal Se ap proposal yang diterima Direktorat Bindiktara, diproses lebih lanjut dengan penilaian oleh Tim Penilai Proposal yang ditetapkan oleh Direktur Bindiktara atau pejabat yang ditunjuk. Penilaian proposal dilakukan terhadap substansi/isi dari proposal, dengan maksud untuk mengetahui kesiapan, kesanggupan, dan kemampuan lembaga dalam menyelenggarakan program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pokja PUG Bidang Pendidikan. Penilaian substansi dilakukan dengan cara: a. Se ap proposal dinilai dengan menggunakan instrumen yang telah disediakan. b. Berdasarkan hasil penilaian proposal, kemudian dilakukan penjumlahan nilai dan selanjutnya dilakukan perankingan dari nilai terbesar sampai terkecil. 4. Verifikasi Lembaga Pelaksanaan verifikasi terhadap lembaga Pokja PUG Bidang Pendidikan dilakukan jika diperlukan. Pelaksanaan verifikasi lembaga dapat dilakukan dalam dua bentuk yakni verifikasi dukumen dan/atau verifikasi lapangan. Tahap ini dilakukan untuk membuk kan kebenaran data dan informasi yang disusun dalam proposal, serta untuk memperkuat hasil penilaian m penilai proposal. Proposal yang dinilai telah memenuhi syarat, dapat dilakukan verifikasi terhadap lembaga. Hal ini dimaksudkan untuk memas kan dan meyakinkan bahwa keberadaan, kelayakan dan kredibilitas lembaga yang bersangkutan telah sesuai dengan kriteria yang ditentukan. 16


D

emikian petunjuk teknis ini disusun sebagai panduan bagi penyelenggara kegiatan “Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pokja PUG Bidang Pendidikan” di ngkat Kabupaten/Kota dalam upaya untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan pendidikan yang responsif gender. Selanjutnya, apabila terdapat hal-hal yang perlu didiskusikan tentang teknis pelaksanaan Workshop dan rencana pengembangan Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan, dapat menghubungi langsung ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan di: Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Ditjen PAUD dan DIKMAS Kompleks Kemendikbud, Gedung E Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Telepon (021) 5725507 Faximile 5725039 Tromol Pos 1303 Kode Pos 10013. Email: [email protected] Website: www.paudni.kemdikbud.go.id/dikmas Kontak person: • Khairullah, M.Si. (HP. 081314435897) • Oriza Sa va, M.Si. (HP. 081347457064).

Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini, akan di ndaklanju dengan Surat Edaran atau surat resmi Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan.


25

Aspek-aspek pen ng yang perlu diperha kan dalam pelaksanaan supervisi dan monitoring, antara lain adalah: 1. Kredibilitas lembaga penyelenggara program; 2. Perkembangan pelaksanaan program; 3. Dokumen penyelenggaraan program; 4. Penggunaan bantuan; 5. Kompetensi pengelola dan instruktur; 6. Jaringan dan kemitraan yang dibangun oleh pengelola. Pelaksanaan supervisi dan monitoring bertujuan untuk: 1. Mengetahui perkembangan pelaksanaan program; 2. Memetakan rencana prioritas; 3. Mengetahui ngkat disparitas gender khususnya dalam bidang pendidikan di Kabupaten/Kota setempat; 4. Mengetahui kendala dan solusi yang diambil; 5. Menentukan kebijakan lanjutan dari program.

Verifikasi proposal dapat dilakukan dengan cara: a. Mengundang lembaga yang terpilih sebagai nominasi calon penerima bantuan untuk mempresentasikan kegiatan yang diusulkan pada pertemuan yang diselenggarakan oleh Direktorat Bindiktara; b. Melakukan visitasi atau kunjungan lapangan (sesuai ketersediaan anggaran) terhadap lembaga yang lolos penilaian proposal untuk memas kan kebenaran (objek fitas) kondisi dan keberadaan lembaga serta lokasi yang akan dijadikan tempat penyelenggaraan kegiatan; c. Klarifikasi dan konfirmasi tentang kebenaran dokumen dalam proposal melalui surat atau telepon kepada lembaga calon penerima bantuan atau kepada dinas pendidikan setempat. 5. Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Bindiktara menetapkan lembaga penerima bantuan dengan Surat Keputusan (SK). Fotocopy SK disampaikan kepada dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota serta pejabat pemerintah setempat. 6. Pembekalan Lembaga Penyelenggara Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dapat memberikan pembekalan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pokja PUG Bidang Pendidikan melalui kegiatan orientasi atau bimbingan teknis. 7. Penandatanganan Akad Kerjasama Direktorat Bindiktara dengan Lembaga penerima bantuan melakukan penandatanganan akad kerjasama tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pokja PUG Bidang Pendidikan dan dokumen lain yang terkait dengan penyaluran dana bantuan. 8. Penyaluran Bantuan Direktorat Bindiktara melakukan penyaluran bantuan kepada lembaga/organisasi yang telah ditetapkan sebagai calon

24



17

BAB IV

penyelenggara program sesuai prosedur dan ketentuan atau peraturan perundang-undangan. 9. Pelaksanaan Program

PENGENDALIAN MUTU

Lembaga menyelenggarakan dan melaksanakan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pokja PUG bidang pendidikan sesuai proposal dan akad kerjasama yang disepaka . 10. Monitoring dan Evaluasi Agar pelaksanaan program berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dapat melakukan monitoring, supervisi, dan evaluasi terhadap lembaga penyelenggara Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pokja PUG Bidang Pendidikan. 11. Pelaporan Lembaga penerima dana bantuan berkewajiban menyampaikan laporan secara tertulis mengenai hasil pelaksanaan program dan penggunaan dana bantuan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan. Dari laporan tertulis yang dikirim dilampirkan beberapa hasil kegiatan yakni: a. Data terpilah yang tetuang dalam buku profil gender bidang pendidikan; b. Gender Analysis Pathways (GAP), anggaran responsif gender (ARG), dan TOR responsif gender pada semua bidang pendidikan; c. Dra rencana aksi Sekolah Responsif Gender (SRG).

E. Peran Pemerintah Untuk mendukung pelaksanaan Program PUG Bidang Pendidikan di Kabupaten/Kota dilakukan melalui Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pokja PUG Bidang Pendidikan. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan program, maka perlu adanya keterlibatan pemerintah dan pemerintah daerah dengan pembagian peran sebagai berikut:

18


A. Indikator keberhasilan Untuk mengetahui keberhasilan dari kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan Pokja PUG bidang pendidikan di kabupaten/kota dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut: 1. Dinas pendidikan kabupaten/kota memiliki payung hukum tentang pelaksanaan PUG bidang pendidikan di daerah; 2. Dinas pendidikan memiliki dokumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada semua bidang di lingkungan dinas pendidikan; 3. Dinas pendidikan memiliki data terpilah pendidikan berdasarkan jenis kelamin; 4. Dinas pendidikan memiliki Gender Focal Point yang terla h.

B. Supervisi dan Monitoring Untuk menjamin mutu penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pokja PUG Bidang Pendidikan dan hasil pelaksanaan program perlu dilakukan supervisi, yang dapat dilakukan secara bersama-sama dan/ atau sendiri oleh UPT Pusat dan Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Selain itu dilakukan juga monitoring pelaksanaan program, yang dapat dilakukan secara bersama-sama dan/ atau secara sendiri oleh Direktorat Pembinaan Keaksaraan dan Kesetaraan, dan Dinas Pendidikan Kabupaten setempat.


23

H. Catatan Khusus 1. Lembaga/organisasi penerima bantuan yang dak menyampaikan laporan sampai dengan akhir tahun anggaran, dapat dikenai sangsi berupa: a. Mengembalikan bantuan yang telah diterima ke kas negara; b. Tidak diperkenankan mengakses dana bantuan dari Dit. Bindiktara pada tahun-tahun berikutnya; c. Dapat diteruskan ke jalur hukum karena disinyalir melakukan penyelewengan. 2. Direktorat Bindiktara dak memungut biaya apapun dan dak menerima pengembalian dana bantuan dalam bentuk apapun, dalam proses pencairan bantuan yang akan dan telah ditetapkan; 3. Lembaga/organisasi penerima bantuan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pokja PUG Bidang Pendidikan berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap: (a) pengelolaan dan pengadministrasian dana bantuan secara ter b dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (b) penggunaan dana secara akuntabel dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku; (c) penyetoran pajak dipungut berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan (d) bertanggungjawab mutlak atas penggunaan dana bantuan; 4. Apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan kegiatan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab mutlak lembaga penyelenggara program; 5. Apabila terjadi perubahan atau penambahan rencana kegiatan dan alokasi biaya dari proposal yang diajukan sebelumnya, maka lembaga penyelenggara program wajib memberitahukan dan memperoleh persetujuan dari Direktorat Bindiktara.

22


1. Peran Pemerintah Pusat Pemerintah pusat dalam hal ini adalah Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebuadayaan, melakukan peran: a. Menyusun petunjuk teknis, b. Melakukan sosialisasi ke dinas pendidikan provinsi dan kab/kota; c. Melakukan penilaian proposal; d. Melakukan verifikasi lembaga; e. Menetapkan lembaga penerima bantuan; f. Melakukan penandatanganan akad kerjasama dengan lembaga penerima; g. Melakukan penyaluran dana bantuan ke lembaga melalui transfer bank; h. Memberikan pembekalan tentang pelaksanaan program melalui kegiatan orientasi atau bimbingan teknis; i. Melakukan monitoring dan evaluasi program. 2. Peran Pemerintah Daerah Pemerintah daerah yang dimaksud adalah kabupaten/kota yang berfungsi sebagai berikut: a. Menyebarluaskan petunjuk teknis ke satuan pendidikan formal dan nonformal dan lembaga lain seper : satuan pendidikan formal (SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Rumah Pintar, Balai Belajar Bersama, Lembaga Kursus dan Pela han, Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di bidang pendidikan di wilayah kerjanya; b. Melakukan sosialisasi ke berbagai lembaga sejenis di wilayah kerjanya; c. Memberikan rekomendasi; d. Melakukan supervisi (bimbingan teknis lapangan); e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan program; f. Melakukan monitoring dan evaluasi program.


19

F. Akuntabilitas Pengelolaan 1. Pakta Integritas Lembaga penerima bantuan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pokja PUG Bidang Pendidikan wajib menandatangani Pakta Integritas di atas materai. Penandatanganan Pakta Integritas ini waktunya bersamaan dengan penandatangan akad kerjasama. Pakta Integritas adalah pernyataan dak akan melakukan korupsi, kolusi, dan nepo sme serta penyelewengan dalam pengelolaan dan penggunaan dana bantuan. Apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas akan dikenakan sanksi hukum, moral, dan/atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pernyataan Kesanggupan Lembaga penerima bantuan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pokja PUG bidang pendidikan wajib menandatangani Pernyataan Kesanggupan, yang dimaksud adalah surat pernyataan pimpinan lembaga untuk melaksanakan program sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan program. 3. Pertanggungjawaban Mutlak Lembaga penerima bantuan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pokja PUG bidang pendidikan wajib menandatangani Pertanggungjawaban Mutlak, sebagai tanggung jawab lembaga penyelenggara untuk menyelesaikan program sesuai proses pembelajaran dan dana yang telah diterima. Dana bantuan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pokja PUG Bidang Pendidikan yang telah diterima, menjadi tanggung jawab sepenuhnya Lembaga penerima, dan apabila terjadi penyelewengan menjadi tanggung jawab penuh penerima dana.

20


G. Pelaporan Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas, Lembaga penerima bantuan berkewajiban membuat laporan, yaitu laporan awal dan laporan akhir. 1. Pelaporan Awal Laporan awal, dibuat setelah menerima dana bantuan dan menginformasikan tentang: a. Bantuan telah diterima, b. Waktu dan jumlah dana bantuan yang diterima. c. Kapan penyelenggaraan Program akan dilaksanakan. Laporan awal dan dilengkapi foto copy buk penerimaan bantuan dan jadwal kegiatan disampaikan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, dan ditembuskan ke dinas pendidikan provinsi dan kabupaten setempat sebelum pelaksanaan program dimulai. 2. Laporan Akhir Laporan akhir dibuat setelah selesai melaksanakan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pokja PUG bidang pendidikan, melaporkan tentang: a. substansi pelaksanaan program dan hasil-hasilnya yang dilengkapi dengan dokumentasi dan foto-foto kegiatan dan barang yang dibeli, dan b. penggunaan dana bantuan program yang diterima dan disertai rekapitulasi pengeluaran dana bantuan. Laporan akhir disampaikan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dan ditembuskan ke dinas pendidikan provinsi dan kabupaten setempat dua minggu setelah selesainya kegiatan.


21

KOTA

Recommend Documents