3/15/2012
PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA Disampaikan Dalam Rangka FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
“ Kebijakan dan Implementasi Pembentukan Lembaga Lain Di Daerah “
KEMENTERIAN PERTANIAN Bangka Belitung, 15 Maret 2012 1
I. LATAR BELAKANG
2
1
3/15/2012
LANDASAN HUKUM UU No 7/1996 tentang Pangan Kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. 2. UU No 11 Tahun 2005 Hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya & keluarganya atas pangan Setiap orang harus bebas dari kelaparan 3. PP 68 Tahun 2002 tentang Katahanan Pangan Bab IV Pemerintah bersama masyarakat mewujudkan ketahanan pangan bagi seluruh rakyat. 1.
3
Lanjutan …
4. PP 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan Kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia. 5. PERPRES 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan Lembagan non struktural ketahanan pangan yang bersifat koordinasi antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kab/kota
4
2
3/15/2012
Lanjutan …
6. PERPRES 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal Merupakan upaya memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beranekaragam dan seimbang serta aman 7. PERMENTAN
43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal • Merupakan upaya yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian 5
II. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KETAHANAN PANGAN
6
3
3/15/2012
A. ARAH KEBIJAKAN Kebijakan pemantapan ketahanan pangan yang dijalankan adalah : a. Peningkatan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan diarahkan untuk: Penyediaan pangan diutamakan dari produksi dalam negeri. Pengelolaan cadangan pangan pemerintah, pemda dan masyarakat secara sinergi dan partisipatif. Pencegahan dan penanggulangan rawan pangan secara dinamis.
Lanjutan …
b.
Peningkatan distribusi pangan diarahkan pada : Terwujudnya sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan pada tingkat yang terjangkau oleh masyarakat. Koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait yang mendukung kegiatan distribusi, harga dan akses pangan. Peran serta kelembagaan masyarakat dalam meningkatkan kelancaran distribusi, kestabilan harga dan akses pangan.
c.
Peningkatan konsumsi dan keamanan pangan diarahkan untuk: Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (beragam, bergizi seimbang) berbasis pangan lokal. Pengembangan teknologi pengolahan pangan, terutama pangan lokal non beras, guna meningkatkan nilai tambah dan nilai sosial. Pengembangan keamanan pangan segar di daerah sentra produksi pangan.
4
3/15/2012
B. STRATEGI 1. Melaksanakan koordinasi dan sinergi kebijakan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan serta keamanan pangan segar. 2. Mendorong pengembangan cadangan pangan, sistem distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan segar. 3. Mendorong peranserta swasta, masyarakat sipil, dan kelembagaan masyarakat dalam ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan, dan keamanan pangan segar. 4. Menyelenggarakan program aksi pemberdayaan masyarakat dalam memecahkan permasalahan ketahanan pangan masyarakat. 5. Medorong sinkronisasi pembiayaan program aksi antara APBN, APBD dan dana masyarakat. 6. Memecahkan permasalahan strategis melalui mekanisme Dewan Ketahanan Pangan.
Lanjutan……..
Langkah operasional untuk mendukung strategi Badan Ketahanan Pangan a. Pemantapan ketersediaan pangan dan kerawanan pangan; b. Pemantapan sistem distribusi pangan yang efisien dan efektif; c. Pembinaan konsumsi pangan beragam, bergizi dan seimbang pada masyarakat; d. Pembinaan keamanan pangan segar; e. Penguatan kelembagaan ketahanan pangan secara efisien dan efektif;
5
3/15/2012
III. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KETAHANAN PANGAN
11
BADAN KETAHANAN PANGAN PUSAT
1. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
12
6
3/15/2012
Tugas
Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengembangan dan koordinasi di bidang pemantapan ketahanan pangan
Fungsi
pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan; pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan distribusi pangan dan cadangan pangan;
13
Fungsi …( …(lanjutan lanjutan))
pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan pola konsumsi dan penganekaragaman pangan; pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pengawasan keamanan pangan segar; dan pelaksanaan administrasi Badan Ketahanan Pangan. 14
7
3/15/2012
2. Peraturan Menteri Pertanian No No..61/Permentan/OT Permentan/OT..140/ 140/10 10/ /2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
15
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KETAHANAN PANGAN
SEKRETARIAT BADAN
PUSAT KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN
PUSAT DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN
PUSAT PENGANEKA RAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN
16
8
3/15/2012
Peranan Lembaga Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Ketahanan Pangan (PP 68 Tahun 2002) Pasal 13
Melaksanakan kebijakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayah masingmasing. Mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan. Dilakukan dengan (a) memberikan informasi dan pendidikan ketahanan pangan (b) meningkatkan motivasi masyarakat (c) membantu kelancaran penyelenggaraan ketahanan pangan (d) meningkatkan kemandirian ketahanan pangan.
17
Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Bab II Pasal 7 ayat 2 (m) Ketahanan Pangan Merupakan Urusan Wajib Pemerintah Daerah
18
9
3/15/2012
Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah Kepada Masyarakat. Bagian Kedua Pasal 3 ayat 2 (m) Ketahanan Pangan Merupakan Urusan Wajib Pemerintah Daerah
Kepala Daerah Wajib Melaporkan situasi Ketahanan Pangan Daerah sebagai bagian dari LPPD 19
Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah PASAL 22 AYAT 5
Ketahanan Pangan TERMASUK DALAM PERUMPUNAN URUSAN YANG DIWADAHI DALAM BENTUK BADAN, KANTOR
Menegaskan akan pentingnya PERAN DEWAN KETAHANAN PANGAN DALAM MENGGERAKKAN STAKEHOLDER DAN MASYARAKAT untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. 20
10
3/15/2012
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah SUSUNAN ORGANISASI Dalam rangka standardisasi minimal susunan organisasi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sebagai acuan menetapkan jumlah dan jenis perangkat daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
Lembaga Teknis Daerah yang harus dibentuk sekurang- kurangnya (ada 12 Lemtek): Salah satunya “ Badan Ketahanan Pangan ” 21
KELEMBAGAAN DEWAN KETAHANAN PANGAN Badan Pengendali Bimas (Keppres No. 40 Tahun 1997)
Ditransformasi dan diperluas menjadi
Dewan Bimas Ketahanan Pangan dibentuk dgn Keppres No. 41/2001 (Maret).
Dewan Ketahanan Pangan (DKP) dibentuk melalui Keppres No. 132/2001 (Desember)
22
11
3/15/2012
TUGAS DKP (Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2006)
Dewan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Presiden RI dalam:
Merumuskan kebijakan Ketahanan Pangan Nasional, yang meliputi kegiatan di bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi
Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pamantapan ketahanan pangan nasional 23
23
(SESUAI DENGAN PERPRES NO.83 TAHUN 2006) KETUA : PRESIDEN RI
ANGGOTA : 16 MENTERI DAN 2 KEPALA LPND
KETUA HARIAN: Menteri Pertanian
SEKRETARIS : Kepala Badan Ketahanan Pangan
SEKRETARIAT DKP: EX-OFFICIO DI BADAN KETAHANAN PANGAN DEPARTEMEN PERTANIAN
POKJA AHLI : Tenaga Ahli /Pakar (PT, Swasta, LSM,Pemerintah)
POKJA TEKNIS : Pejabat Instansi Teknis
24
12
3/15/2012
TUGAS DKP PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA (Peraturan Presiden No. 83/2006) Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu Gubernur dan Bupati/Walikota dalam:
Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan provinsi dan kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan Dewan Provinsi dan Dewan Kabupaten/Kota
Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan
melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota
25
REKOMENDASI KELEMBAGAAN PROVINSI
BADAN KETAHANAN PANGAN (Eselon II a) SEKRETARIAT BADAN (Es. III a )
SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN
BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN ( Es. III a)
BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN
SUBBIDANG KETERSEDIAAN PANGAN
SUBBIDANG DISTRIBUSI PANGAN
SUBBIDANG KERAWANAN PANGAN
SUBBIDANG CADANGAN PANGAN
JAFUNG
SUBBAGIAN KEUANGAN
BIDANG PENGENAKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG PENYULUHAN
SUBBIDANG PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI
SUBBIDANG PROGRAM DAN INFORMASI
SUBBIDANG KEAMANAN PANGAN
SUBBIDANG KELEMBAGAAN DAN KETENAGAAN PENYULUHAN
UPT
13
3/15/2012
BADAN KETAHANAN PANGAN (Eselon II b)
REKOMENDASI KABUPATEN/KOTA
SEKRETARIAT BADAN (Es. III a)
SUBBAGIAN PROGRAN DAN PELAPORAN
BIDANG KETERS. DAN KERAWANAN PANGAN (Es. III b)
BIDANG PENGENAKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN
BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN
SUBBIDANG KETERSEDIAAN PANGAN
SUBBIDANG DISTRIBUSI PANGAN
SUBBIDANG KERAWANAN PANGAN
SUBBIDANG CADANGAN PANGAN
SUB BAGIAN UMUM
SUBBAGIAN KEUANGAN
SUBBIDANG PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI
SUBBIDANG KEAMANAN PANGAN
BIDANG PENYULUHAN
SUBBIDANG PROGRAM DAN INFORMASI
SUBBIDANG KELEMBAGAAN DAN KETENAGAAN PENYULUHAN
JAFUNG
STRUKTUR DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA (DITETAPKAN DENGAN SK GUBERNUR ATAU BUPATI/WALIKOTA) KETUA : GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA
KETUA HARIAN : WAKIL GUBERNUR/ SEKRETARIS DAERAH
ANGGOTA : DINAS/INSTANSI TEKNIS TERKAIT
POKJA AHLI : Tenaga Ahli /Pakar (PT, Swasta, LSM,Pemerintah)
SEKRETARIS : Kepala Badan/Dinas/Unit Yang Menangani Ketahanan Pangan
SEKRETARIAT DKP: EX-OFFICIO DI BADAN/DINAS/UNIT YG MENANGANI KETAHANAN PANGAN
POKJA TEKNIS : Pejabat Instansi Teknis 28
14
3/15/2012
REKAPITULASI UNIT KERJA KETAHANAN PANGAN PROVINSI DAN KEBUPATEN/KOTA No
Unit Kerja
Provinsi
Kab/Kota
1
Badan Ketahanan Pangan
21
39
2
Badan Ketahanan Pangan dan (Unit Kerja Lain)
7
79
3
Badan (Unit Kerja Lain) dan Ketahanan Pangan
2
70
4
Dinas (Unit Kerja Lain) dan Ketahanan Pangan
2
12
5
Sub Dinas Ketahanan Pangan
6
Bagian/Bidang
7
Kantor Ketahanan Pangan
96
8
Kantor Ketahanan Pangan dan (Unit Kerja Lain)
17
9
Kantor (Unit Kerja Lain) Dan Ketahanan Pangan
15
10
7 1
Seksi/Sub Bagian/UPTD Ketahanan Pangan Jumlah
59
12 33
407
V. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN
30
15
3/15/2012
DASAR PENYUSUNAN SPM KETAHANAN PANGAN PP No. 41 Tahun 2007 Organisasi Perangkat Daerah PASAL 22 AYAT 5
TERMASUK DALAM PERUMPUNAN URUSAN YANG DIWADAHI DALAM BENTUK BADAN (LEMBAGA TEKNIS) 31
PP No. 38 Tahun 2007 Pembagian urusan pemerintahan yang terdapat dalam lampiran PP Nomor 38 thn 2007
Ada 31 pembagian urusan pemerintahan, termasuk didalamnya bidang ketahanan pangan yang telah dan akan dilaksanakan oleh kabupaten/kota
32
16
3/15/2012
33
INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN PROVINSI DAN KAB/KOTA
1. Penguatan cadangan pangan 2. Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah 3. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 4. Penanganan daerah kerawanan pangan
1. Ketersediaan energi dan protein per kapita 2. Penguatan cadangan pangan 3. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah 4. Stabilitas harga dan pasokan pangan. 5. Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 6. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 7. Penanganan daerah rawan pangan 34
34
17
3/15/2012
No
Jenis Pelayanan Dasar Bid. Ketahanan Pangan
SPM Indikator
Capaian
Ket
NILAI (%)
A
Ketersediaan dan 1. Penguatan Cadangan cadangan pangan Pangan
60
2015
BKPD
B
Distribusi dan Akses Pangan
2. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah
100
2015
BKPD
C
Penganekaragam -man dan Keamanan pangan
3. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
80
2015
BKPD
D
Penanganan Kerawanan Pangan
2. Penanganan Daerah Rawan Pangan
60
2015
BKPD
35
No
Jenis Pelayanan Dasar Bid. Ketahanan Pangan
A
Ketersediaan dan cadangan pangan
B
Distribusi dan Akses Pangan
C
D
SPM Indikator
1. Ketersediaan energi dan protein per kapita
Nilai (%)
Capaian
Ket
90
2015
BKPD
2. Penguatan Cadangan Pangan
60
2015
BKPD
3. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah
90
2015
BKPD
4. Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan
90
2015
BKPD
Penganekaragaman dan Keamanan Pangan
5. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
90
2015
BKPD
6. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
80
2015
BKPD
Penanganan Kerawanan Pangan
7. Penanganan Daerah Rawan Pangan
60
2015
BKPD
36
18
3/15/2012
CONTOH KELEMBAGAAN KETAHANAN PANGAN DI DAERAH
37
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 88 TAHUN 2008 tentang PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
38
19
3/15/2012
TUGAS DAN FUNGSI Tugas :
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan dan keamanan pangan Fungsi :
perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan dan keamanan pangan; penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketahanan dan keamanan pangan; pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan lingkup provinsi dan kabupaten / kota; pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan; pelaksanaan kesekretariatan badan; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. 39
STRUKTUR ORGANISASI
KEPALA Ir. GAYATRI INDAH CAHYANI, M.Si SEKRETARIS Ir. H. SOENARNO, MS
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG KETERSEDIAAN PANGAN Ir. BOWO SURYOKO, MM
SUBID KETERSEDIAAN dan CADANGAN PANGAN
SUBID KEMANDIRIAN PANGAN
Ir.AGUS SUDJATONO
Ir. WAWAN RIYANTO S. MP
BIDANG DISTRIBUSI PANGAN Ir. SRI SULARSIH. MM
SUBID DISTRIBUSI dan PEMASARAN PANGAN
SUBID ANALISA AKSES dan HARGA PANGAN
Ir. SUHARTONO
Ir. PUTU MUDASASTRA
SUBAG PROGRAM
SUBAG KEUANGAN
SUBAG UMUM&KEPEG
Ir. SADI, M.Si
SRI REJEKI, SE, MM
Ir. SURANTO,M.Si
BIDANG KONSUMSI & PENGANEKARAGAMAN PANGAN Ir. ENDANG YUNI HASTUTI,M.Si
SUBID KONSUMSI PANGAN SRI BROTO RINI, SP, MP
BIDANG KEAMANAN PANGAN Ir. EMMY HIDAYATI
SUBID PENGOLAHAN & PENGANEKA RAGAMAN PANGAN Ir. RINI BUDININGSIH,M.Si
SUBID PEMBINAAN MUTU HASIL Ir. SAMLAWI
SUBID SERTIFIKASI & PELABELAN PRODUK PNGN Ir. SUHARSONO
MENGETAHUI KEPALA BKP PROV. JATENG
Ir. GAYATRI INDAH CAHYANI, MS.i
40
20
3/15/2012
BALAI PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH KEPALA BALAI PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN Ir. PRAWOTO ADI RIYANTO, MM
SUB BAGIAN TATA USAHA Ir. LILIS DWI KARTIKAWATI
KA SEKSI PENGADAAN CADANGAN PANGAN Ir. H SURIANTO,MSi
KA SEKSI DISTRIBUSI CADANGAN PANGAN
Ir. SRI SULISTYORINI DM MENGETAHUI KEPALA BKP PROV. JATENG
IR. GAYATRI INDAH CAHYANI, MS.i
41
Tugas pokok dan fungsi Unit Kerja Eselon III dan IV Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 88 TAHUN 2008 tentang PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
42
21
3/15/2012
1. Sekretariat Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian Fungsi :
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program; penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan; penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 43
a. Sub bagian Program Tugas : penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, meliputi: koordinasi perencaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan sistem informasi di lingkungan Badan. b.
Sub bagian Keuangan Tugas : penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi: pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Badan
c. Sub bagian Umum dan Kepegawaian Tugas : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi: pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Badan. 44
22
3/15/2012
2. Bidang Ketersediaan Pangan Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang ketersediaan dan cadangan pangan, dan kemandirian pangan Fungsi : penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang ketersediaan dan cadangan pangan; penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kemandirian pangan; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
45
a.
Sub Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang ketersediaan dan cadangan pangan
b.
Sub Bidang Kemandirian Pangan melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kemandirian pangan
46
23
3/15/2012
3. Bidang Distribusi Pangan Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang distribusi dan pemasaran pangan, dan analisis akses dan harga pangan Fungsi: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan distribusi dan pemasaran pangan; penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan analisis akses dan harga pangan; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
47
a.
Sub bidang Distribusi dan Pemasaran Pangan
Tugas : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang distribusi dan pemasaran pangan b.
Sub bidang Analisis Akses dan Harga Pangan
Tugas : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang analisis akses dan harga pangan
48
24
3/15/2012
4.
Bidang Konsumsi Dan Penganekaragaman Pangan Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang konsumsi pangan, dan pengolahan dan penganekaragaman pangan Fungsi: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan konsumsi pangan; penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pengolahan dan penganekaragaman pangan; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
49
a. Sub Bidang Konsumsi Pangan Tugas : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang konsumsi pangan b.Sub Bidang Pengolahan dan Penganekaragaman Pangan Tugas : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengolahan dan penganekaragaman pangan.
50
25
3/15/2012
5. Bidang Keamanan Pangan Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan mutu hasil pangan, dan sertifikasi dan pelabelan produk pangan. Fungsi : penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pembinaan mutu hasil pangan; penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan produk pangan; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
51
a. Sub Bidang Pembinaan Mutu Hasil Pangan Tugas : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan mutu hasil pangan. b. Sub Bidang Sertifikasi dan Pelabelan Produk Pangan tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang sertifikasi dan pelabelan produk pangan
52
26
3/15/2012
6. Balai Pengembangan Cadangan Pangan Tugas : melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Badan Bidang Cadangan Pangan. Balai Pengembangan Cadangan Pangan Fungsi: penyusunan rencana teknis operasional pengadaan dan distribusi cadangan pangan. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengadaan dan distribusi cadangan pangan. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengadaan dan distribusi cadangan pangan. pengelolaan ketatausahaan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 53
7. Kelompok Jabatan Fungsional Tugas : sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
54
27
3/15/2012
55
28
