SELAMAT DATANG PESERTA FORUM DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BANTEN DAN KABUPATEN/KOTA
ARAHAN KEBIJAKAN TATA KELOLA DATA DAN INFORMASI DALAM RANCANGAN RPJMD PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022 Oleh : Kepala Bappeda Provinsi Banten HUDAYA
Serang, 01 Agustus 2017
Dasar hukum • UU 16/1997 tentang Statistik • UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
• UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU 4/2011 tentang Informasi Geospasial • UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah
• Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
• Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah
KEWAJIBAN DAERAH TERHADAP DATA DAN INFORMASI “bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik”
“Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan”
(UU 14/2008, konsideran)
(UU 24/2005 pasal 31)
data & informasi “Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah” UU 23/2014 pasal 274)
“Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik” (UU 14/2008, pasal 2:1)
“Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana” (UU 14/2008, pasal 2:3)
KONDISI EKSISTING DAN RANCANGAN RPJMD 2017-2022 TATA KELOLA DATA DAN INFORMASI TAHAP
EKSISTING
PERENCANAAN
• Perencanaan belum didukung data dan informasi secara optimal • Telah dialokasikan anggaran untuk program statistik di setiap PD • Rencana Pengembangan sistem datin dan sistem IT tidak sinergis • Tidak ada regulasi secara khusus mengatur tata kelola data informasi, sebagian melekat di PPID dan kebijakan eGovernment
• Perencanaan (tahunan) didukung data dan informasi • Sistem datin dan sistem IT terpadu & sinergis untuk mendukung tujuan pembangunan • Pengembangan sistem datin dan sistem IT dilaksanakan secara terpadu dan sinergis • Regulasi khusus tata kelola data dan informasi
PELAKSANAAN & PENGENDALIAN
• Mayoritas produksi dan publikasi statistik sektoral mengandalkan BPS atau sumber data K/L lainnya • Sumber data PD di subag PEP • Database tersebar
• Produksi dan publikasi Data sektoral oleh Pemprov dengan dukungan BPS dan K/L lainnya • Dibedakan antara produsen dan walidata PD • Database terpusat dan/atau tersinkronisasi
• Prioritas penyediaan data dan informasi untuk pelaporan internal, K/L dan PPID
• Prioritas penyediaan data dan informasi : - Indikator kinerja pemprov - Penyediaan informasi utk publik - Pelaporan K/L • Data evaluasi kinerja tersedia pada level : - fisik/keuangan tolok ukur & kegiatan - IK program, IK sasaran - IKU daerah, IKU Eselon II, Eselon III, Eselon IV
EVALUASI & PELAPORAN
• Data evaluasi kinerja tersedia pada level capaian fisik/keuangan kegiatan
RANCANGAN RPJMD 2017-2022
HUBUNGAN VISI MISI RPJMD 2017-2022 TATA KELOLA SISTEM DATA DAN INFORMASI – SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI Visi Misi RPJMD 2017-2022
dukungan
Kondisi yang diharapkan pada tahun 2022
arahan
Sistem Data & Informasi
Apa yang dibutuhkan?
Kebutuhan & Penetapan Prioritas
Infrastruktur & layanan
Sistem Teknologi Informasi
Bagaimana bisa dilaksanakan
RANCANGAN TATA KELOLA SISTEM DATA DAN INFORMASI UNTUK MENDUKUNG VISI MISI RPJMD TAHUN 2017-2022 KEBUTUHAN data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (UU 23/2014)
ARAHAN 1. 2. 3. 4.
Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana (UU 14/2008)
1. 2.
PRIORITAS
PD adalah produsen data Data PD diproduksi dengan kaidah yang ditetapkan Data PD tersinkronisasi dengan sistem data dan informasi daerah Indikasi output kegiatan wajib pendukung sistem data dan informasi
Tata kelola data (data governance) : 1. Standarisasi, integrasi dan sinkronisasi database 2. Peningkatan kapasitas aparatur 3. Pemanfaatan teknologi
Data dan informasi PD dipublikasi di situs resmi PD Kaidah publikasi di situs resmi PD sesuai kaidah yang ditetapkan
Tata kelola informasi : 1. Saluran utama diseminasi Informasi publik dalam bentuk data tabular, peta, audio visual adalah situs resmi PD dan Provinsi 2. Aplikasi dibangun berbasis web. Aplikasi dipandang sebagai jembatan transaksi data masuk untuk diproses menjadi data/informasi baru 3. Integrasi, sinkronisasi dan keamanan transaksi data dan informasi
INDIKASI OUTPUT KEGIATAN WAJIB PERANGKAT DAERAH DALAM RANCANGAN RPJMD TAHUN 2017-2022
SAKIP (Bappeda, BPKAD, Biro ADPEM, Inspektorat)
MUSRENBANG RKPD Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah BANTEN EXPO
Sistem Kepegawaian (BKD)
Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah
Sistem Statistik (DiskominfoSS, BPS)
PPID Utama (DiskominfoSS)
Pengelolaan PPID Pembantu
PUBLIK
Pengelolaan Website PD
Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik
Bappeda, DishubkominfoSS, BPS, BIG, K/L
