PENINJAUAN KEMBALI RTRW KABUPATEN/KOTA Pengertian: Peninjauan kembali atau penyempurnaan RTRW Kabupaten / Kota Proses yang dilakaukan secara berkala agar daerah selalu memiliki rencana tata ruang yang berfungsi Pedoman untuk: Perumusan
kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten / kota Mewujudkan
keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar wilayah kabupaten / kota serta keserasian antar sektor Pengarahan Penataan
lokasi investasi
ruang kabupaten / kota
Pelaksanaan
pembangunan Indayati Lanya
1
Materi
1. 2. 3. 4. 5.
6.
7. 8.
Kreteria utk menentukan bahwa RTRW Kabupaten / kota perlu ditinjau kembali Kriteria menentukan jenis dan kedalaman Kajian kinerja RTRW Evaluasi kemampuan Analisis hubungan faktor eksternal dengan kebijakan pembangunan dan dengan struktur dan pola pemanfaatan Tata cara peninjauan kembali Tata cara pengesahan rencana Kelembagaan peninjauan kembali Indayati Lanya
2
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PENINJAUAN KEMBALI
Anya ketidaksesuaian dan atau simpangan antara rencana dengan kenyataan di lapangan , baik faktor eksternal, mapun faktor internal
Faktor eksternal: 1.
Adanya perubahan dan atau penyempurnaan peraturan
2.
Adanya perubahan
3.
Adanya paradigma baru pembangunan dan atau penataan ruang
4.
Adanya perkembangan Iptek
5.
Adanya bencana alam
Faktor Internal : 1. 2. 3. 4.
Kualitas RTRW kabupaten/kota rendah Pengertian dan komitmen aparat masih rendah Perubahan/pergeseran nilai-nilai Kekurang tegasan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang
Indayati Lanya
3
Kriteria tipologi peninjauan Kembali RTRW Kabupaten/Kota A.
Kriteria Kesahihan RTRW Kabupaten/kota RTRW dinyatakan sah apabila memenuhi kondisi: 1. Data dan informasi lengkap dan absah 2. Metoda dan analisis yg digunakan relevan 3. Rumusan konsep dan strategi pemanfatan ruang wilayah sesuai dengan petunjuk penyusunan 4. Muatan RTRW sesuai dengan UU No. 24 th 1992 5. Penyusunan telah melalui prosedur dan konsensus yg lengkap
Indayati Lanya
4
B. Kelengkapan dan Keabsahan Data Data RTRW dinyatakan lengkap bila memenuhi kelengkapan:
Data kebijaksanaan pembangunan daerah
1.
•
Data kesimpulan Propeda
•
Data atau informasi RTRW nasional
•
Data atau informasi arahan RTRP dan perwilayahan
•
Data ekonomi (PDRB) per kabupaten secara nasional
Data karakteristik ekonomi wilayah
2.
•
Data PDRB kab/kota 5 tahun terakhir
•
Data produksi persektor
•
Data APBD 5 tahun terakhir
•
Data Investasi pembangunan per sektor Indayati Lanya
5
3. Data Kependudukan • Data jumlah penduduk 5 tahun terakhir • Data kepadatan penduduk • Data tingkat pertumbuhan penduduk • Data lapangan pekerjaan
4. Data Sumberdaya Buatan (SDB) • • • • • •
Data Data Data Data Data Data
sarana ekonomi sarana sosial sarana prasarana transportasi prasarana pengairan sistem jaringan listri sistem telekomunikasi Indayati Lanya
6
5. Data Suberdaya Alam • Peta dan data penggunaan lahan • Peta dan data hidrologi /sumberdaya air
• Peta dan data Topografi • Peta dan data geologi/su,mberdaya mineral • Peta dan data kesesuaian lahan untuk kegiatan budidaya • Peta dan data tata guna hutan • Peta dan data jenis tanah
• Peta dan data iklim
Indayati Lanya
7
C. Metode dan hasil Analisis 1. Analisis kedudukan kabupaten kota dalam perwilayahan nasional, pulau dan keterkaitannya dengan kabupaten/kota lainnya. 2. Analisis demografi 3. Analisis Ekonomi wilayah 4. Analisis fisik dan daya dukung lingkungan 5. Analisis sarana dan prasarana 6. Analisi Struktur dan pola ruang 7. Analisis potensi dan kondisi SDA, SDB, SDM
Indayati Lanya
8
D.Penyusunan Konsep dan strategi Pemanfaatn
Ruang Wilayah Kabupaten/Kota 1.
2. 3. E.
Perumusan masalah pembangunan terkait masalah tata ruang Prumusan konsep dan strategi pengembangan Penjabaran konsep dan strategi pengembangan
Produk Rencana Tata Ruang Wilayah
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Arahan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya Arahan pengelolaan kawasan perdesaan, perkotaan dan kawasan tertentu Arahan pengembangan kawasan budidaya Arahan struktur tata ruang Arahan pengembangan kawasan prioritas Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah
Indayati Lanya
9
F. Kriteria Adanya Simpangan 1.
1.
Kriteria simpangan dalam pemanfaatan RTRW Acuan pelaksanaan pembangunan Pemanfaatan sesuai dngan arahan Ditetapkan dan disahkan sebagai Perda Diseminarkan ke setiap sektor Acuan sektor dlm penyusunan rencana, pembiayaan dan pentahapan Properda Acuan dlm pelaksanaan Tidak menimbu;lkan konflik kepentingan Tidak menimbulkan dampak bermasalah bagi masyarakat Tidak adanya pengaduan masyarakat yg menginformasikan ketidak sesuaian RTRW Kriteria Simpangan dalam pengendalian RTRW Adanya sistem informasi pemantauan dan pelaporan yg handal Mekansime perizinan sesuai dg RTRW Evalusi pelaksanaan program pembangunan, implementasi ruang, dan perizinan pemanfaatan ruang Perangkat insentif thd arahan kegiatan di RTHK Denda atau sangsi thd pelanggaran Indayati Lanya
10
5. PROSES PENINJAUAN KEMBALI A. B. C. D.
Tahap Persiapan Tahap evaluasi data, pelaporan dan pemantauan Tahap penentuan perlu tidaknya peninjauan kembali RTRW Tahap penentuan tipologi peninjauan kembali RTRW – – – – – – – –
Sah: simpangan kecil , faktor eksternal tetap Sah: simpangan kecil , faktor eksternal berubah Sah: simpangan besar, faktor eksternal berubah Sah: simpangan besar, faktor eksternal tetap Tidak Sah: simpangan kecil , faktor eksternal Berubah Tidak Sah: simpangan kecil , faktor eksternal tetap Tidak Sah: simpangan besar, faktor eksternal berubah Tidak Sah: simpangan besar, faktor eksternal tetap
Indayati Lanya
11
E. Tahap Peninjauan Kembali RTRW 1. Kajian/Peninalian dan atau evaluasi RTRW
Penilaian thd kelengkapan proses penusunan RTRW Evaluasi kemampuan RTRW dlm pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Penyusunan RTRW unt mengakomodir perubahan kebijaksanaan Evaluasi kemampuan RTRW: dinamika perkembangan pemanfaatan Evaluasi kesesuaian antara dan pola pemanfaatan ruang
2. Penyempurnaan RTRW kabupaten /Kota • •
Pembakuan materi, Penyesuaian materi • • •
Penambahan komponen rencana Revisi /perbaikan komponen rencana Perumusan kembali kebikjakan dan strategi pengembangan wilayah, tujuan dan sasaran pembangunan Indayati Lanya
12
3. Pemantapan pemanfatan dan pengendalian Pemanfaatan RTRW • Tipologi A: Sah, simpangan kecil, esternal tidak terjadi : Tidak perlu dilakukan tindakan tertentu • Tipologi B: Sah, simpangan kecil, eksternal tidak berubah: dilakukan peninjauan kembali • Tipologi C: sah, simpangan besar eksternal berubah secara nyata: dilakukan peninjauan kembali • Tipologi D: sah simpangan besar , eksternal tidak berubah: Tidak perlu dilakukan pemutakhiran RTRW • Tipologi E:tidak sah, simpangan kecil, eksternal berubah: Dilakukan peninjauan kembali • Tipologi F: tidak sah, simpangan kecil, faktor eksternal tetap: perlu revisi /peninjauan kembali • Tipologi G: tidak sah: , simpangan besar, eksternal berubah: Revisi secara menyeluruh • Tipologi H: tidak sah, simpangan besar, eksternal tetap: Revisi secara menyeluruh Indayati Lanya
13
