Kota

Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker TP Kabupaten/Kota

1

BAB 1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Merujuk pada amanat UUD 1945 ayat 2 yang berbunyi Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, serta dalam rangka melaksanakan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang sebagian telah diubah pada UU Nomor 8 Tahun 2005, dimana pelaksanaan otonomi dimaksud dapat melalui desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pemerintah

telah

menerapkan

sistem

Desentralisasi,

yaitu

penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam NKRI. Selanjutnya salah satu penerapan kebijakan desentralisasi yang diterapkan adalan Desentralisasi Fiskal, yaitu pelimpahan kewenangan di area tanggung jawab finansial dan pembuatan keputusan termasuk memenuhi keuangan sendiri. Hal ini dilaksanakan dengan memperhatikan dan melaksanakan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yaitu suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah secara signifikan, maka pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan menerapkan otonomi dan desentralisasi secara optimal dipandang perlu, juga untuk menumbuhkan kemandirian dan meningkatkan kemampuan daerah dalam memanfaatkan sumberdaya dan potensi di wilayahnya secara mandiri. Penerapan kebijakan Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan dalam rangka melaksanakan pembangunan perikanan budidaya di daerah dilaksanakan untuk mendukung percepatan pembangunan perikanan budidaya di daerah, yang disesuaikan

dengan

potensi

wilayah/daerah,

kemampuan

dan

komitmen

pemerintah daerah, serta prioritas kebijakan. Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker TP Kabupaten/Kota

2

Kemudian

disadari

bahwa

tahun

2015

merupakan

tahun

pertama

pelaksanaan RPJMN ke-3 (2015-2019), dimana pada lima tahun ke depan kebijakan pembangunan nasional akan difokuskan pada pembangunan ekonomi kompetitif yang berbasis sumberdaya alam, pengembangan sumberdaya manusia dan inovasi teknologi. Untuk itu arah kebijakan pembangunan perikanan budidaya diarahkan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang ditujukan untuk menjawab isu-isu strategis yaitu ketahanan pangan, daya saing, serta kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Selanjutnya postur anggaran Ditjen Perikanan Budidaya akan lebih berpihak pada masyarakat, untuk mendukung secara langsung pelaksanaan strategi kebijakan

pengentasan

pembukaan

lapangan

kemiskinan kerja

(pro-poor),

(pro-job),

dan

pertumbuhan

pelestarian

(pro-growth),

lingkungan

(pro-

environment). Suatu tata kelola anggaran yang baik akan menentukan arah kebijakan anggaran dalam mencapai tujuan pembangunan suatu negara. Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan, sejak tahun 2003 Pemerintah telah melaksanakan sistem pelaksanaan anggaran yang baru atau reformasi kebijakan penganggaran negara melalui penerapan UU Nomor 17 Tahun 2003, yaitu UU Keuangan Negara. Salah satu upaya untuk mengimplementasikan secara konsisten UU

keuangan negara tersebut adalah

perencanaan

Anggaran

menuangkan

hubungan

Berbasis antara

Kinerja aspek

dengan melaksanakan

(performance-based budget), keuangan

dari

seluruh

yang

kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan dengan sasaran strategis dan indikator kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan. Walaupun selama lebih dari satu dekade pelaksanaan UU keuangan negara tersebut telah dilaksanakan, namun pada implementasinya masih ditemui beberapa kendala. Salah satu upaya untuk meminimalisasi masalah dan kendala tersebut, maka dipandang perlu untuk menyusun petunjuk penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) Ditjen Perikanan Budidaya tahun 2016 Satker Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota.

1.2 Maksud dan Tujuan Maksud dari petunjuk penyusunan RKA-K/L Ditjen Perikanan Budidaya tahun 2016 Satker Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota adalah sebagai panduan pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan dekonsentrasi dan tugas Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker TP Kabupaten/Kota

3

pembantuan sub bidang perikanan budidaya yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja (Satker) dinas provinsi yang membidangi urusan kelautan dan perikanan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen Perikanan Budidaya, dalam rangka implementasi anggaran berbasis kinerja. Tujuan dari buku petunjuk penyusunan RKA-K/L ini adalah untuk: 1) memastikan pencapaian indikator kinerja melalui komponen kegiatan satker pusat dan daerah; 2) pedoman pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sub bidang perikanan budidaya agar sesuai dengan prinsip pelimpahan kewenangan kepada daerah; 3) meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengalokasian

anggaran,

serta

4)

menghindari

penggunaan/pelaksanaan

komponen kegiatan yang telah menjadi urusan daerah menjadi dana transfer (DAK).

1.3 Sasaran Sasaran petunjuk penyusunan RKA-K/L Ditjen Perikanan Budidaya tahun 2016 Satker Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota adalah pelaksana kegiatan tugas pembantuan pada Satker lingkup Ditjen Perikanan Budidaya, yang meliputi: Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Minapolitan Rumput Laut.

1.4 Ruang Lingkup Ruang lingkup buku petunjuk penyusunan RKA-K/L Ditjen Perikanan Budidaya tahun 2016 meliputi: 1. Pendahuluan; 2. Indikator Kinerja Pembangunan Perikanan Budidaya; 3. Petunjuk Penyusunan Kegiatan Tugas Pembantuan (TP); 4. Penutup. 5. Lampiran


4

BAB 2. INDIKATOR KINERJA Program dan kegiatan perikanan budidaya yang akan dilaksanakan sebagai implementasi dari arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan budidaya, disusun berdasarkan tugas dan fungsi setiap setiap unit kerja pendukung pembangunan perikanan budidaya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Seperti yang tercantum dalam Permen PAN Nomor PER/O9/M.PAN/5/2007 Pasal 11 bahwa

keberhasilan

pencapaian

sasaran

strategis

pada

setiap

tingkatan

organisasi harus dinyatakan dengan indikator kinerja utama. Selanjutnya, indikator kinerja ditetapkan dalam rangka pengukuran kinerja dan untuk meningkatkan akuntabilitas suatu instansi/unit kerja. Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan perikanan budidaya adalah peningkatan produksi perikanan budidaya yang pada tahun 2016 ditetapkan sebesar 19,46 juta ton dan 1,9 milyar ekor ikan hias. Indikator kinerja kegiatan yang merupakan indikator output dari setiap komponen kegiatan yang dilaksanakan oleh Satker Pusat dan Daerah, merupakan nilai indikator pencapaian dari setiap komponen kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja utama pembangunan perikanan budidaya. Pada tahun anggaran 2016, setiap satker pelaksana baik di tingkat Pusat dan Daerah akan melaksanakan setiap komponen kegiatan untuk mencapai indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut.

2.1 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan TARGET 2016 Jumlah RSNI-3 sub bidang Kesehatan Ikan dan Lingkungan 5 yang disusun (judul; non kumulatif) Jumlah laboratorium penyakit ikan, kualitas air, pakan dan 57 residu yang memenuhi standar teknis (unit; kumulatif) Pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan 29025 (sampel; non kumulatif) Jumlah hasil perekayasaan teknologi terapan bidang sistem 18 keskanling (paket teknologi; non kumulatif) Jumlah paket desiminasi teknologi terapan bidang sistem 18 keskanling (paket; non kumulatif) Jumlah kawasan budidaya yang penyakit ikan pentingnya 100

N0 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1 2 3 4 5 6


5

7 8 9

dilakukan survailan dan atau monitoring (kab/kota; non kumulatif) Jumlah kawasan budidaya yang mendapat penanganan 100 kualitas lingkungannya (kawasan; non kumulatif) Jumlah Obat Ikan yang terjamin, mutu, keamanan dan 272 khasiatnya (obat; kumulatif) Jumlah sampel produk perikanan budidaya yang diambil 4300 minimal 96% bebas residu (sampel; non kumulatif)

2.2 Pengelolaan Perbenihan Ikan N0 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jumlah produksi calon induk dan induk unggul di UPT/UPTD (ribu ekor, non kumulatif) Jumlah unit pembenihan yang menggunakan induk unggul (unit; kumulatif) Jumlah unit pembenihan ikan air tawar siap sertifikasi; (unit; non kumulatif) Jumlah unit pembenihan ikan air payau siap sertifikasi; (unit; non kumulatif) Jumlah unit pembenihan ikan air laut siap sertifikasi; (unit; non kumulatif) Jumlah kawasan kebun bibit rumput laut; (kawasan, kumulatif) Jumlah unit pembenihan bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) ; (unit, kumulatif) Jumlah RSNI 3 yang tersedia; (Judul, non kumulatif) Jumlah hasil perekayasaan perbenihan (paket teknologi)

teknologi

terapan

TARGET 2016 1000 600 140 10 10 300 678 9

bidang 27

2.3 Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya N0 1 2 3 4

TARGET 2016 Jumlah perencanaan penataan kawasan perikanan budidaya 20 (kab/kota; non kumulatif) Jumlah perencanaan detail dan/atau pembangunan kawasan 34 perikanan budidaya (kawasan;non kumulatif) Jumlah hasil perekayasaan sub bidang pembangunan kawasan 3 budidaya (paket teknologi; non kumulatif) Jumlah diseminasi sub bidang pembangunan kawasan 13 budidaya (paket; non kumulatif) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN


6

5 6 7 8 9 10

Jumlah kawasan budidaya yang prasarananya mampu operasional secara tepat guna (kawasan; non kumulatif) Jumlah kelompok partisipatif yang melakukan pemeliharaan infrastrukturnya secara efektif (kelompok; non kumulatif) Jumlah penerima manfaat peralatan dan mesin perikanan budidaya (kelompok; non kumulatif) Jumlah RSNI 3 bidang sarana dan prasarana perikanan budidaya yang disusun (judul; non kumulatif) Jumlah Kab/kota yang memenuhi syarat sebagai minapolitan berbasis perikanan budidaya (Kab/kota; kumulatif) Jumlah stakeholder utama yang terlibat mendukung kawasan minapolitan (stakeholder; kumulatif)

34 235 700 9 100 2

2.4 Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan TARGET 2016 Jumlah RSNI3 bidang pembesaran ikan yang disusun (judul; 7 non kumulatif) Jumlah analisis dan publikasi data statistik perikanan 6 budidaya (laporan) Jumlah hasil perekayasaan teknik pembudidayaan ikan sub 14 bidang pengelolaan produksi dan usaha budidaya (paket teknologi) Jumlah lokasi percontohan teknologi (lokasi, non kumulatif) 124

N0 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

Unit Pembudidayaan ikan bersertifikat CBIB skala kecil dan skala besar (unit; kumulatif) Jumlah kelompok masyarakat yang tingkatkan skala usahanya di bidang perikanan budidaya (kelompok) Jumlah pembudidaya yang memperoleh akses permodalan melalui fasilitasi (ORANG; non kumulatif) Jumlah unit usaha budidaya yang mendapat layanan perizinan (unit; kumulatif) Jumlah Paket Promosi Perikanan Budidaya (Paket; non komulatif) Prosentase pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di Dit.Produksi dan Usaha (persen)

9200 700 500 700 15 100

2.5 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya


7

TARGET 2016 <14%

N0

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

1 2 3

Indeks kesenjangan kompetensi pejabat struktural dan fungsional lingkup DJPB (%) Persentase Pelaksanaan Kegiatan Manajemen PNS lingkup DJPB Indeks Pemanfaatan Informasi DJPB Berbasis TI (%)

4

Nilai Penerapan RB DJPB

A

5

Nilai SAKIP DJPB

A

6

Nilai efisiensi anggaran DJPB

>95%

7

Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai DJPB (%) Persentase pemenuhan layanan perkantoran DJPB (%)

100

8

100 >75%

100


8

BAB 3. PETUNJUK PENYUSUNAN RKA-K/L KEGIATAN TP KAB/KOTA 3.1 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan NO 1.

KOMPONEN

SUB PENJELASAN KOMPONEN DETAIL KEGIATAN Indikator/ Output : Jumlah laboratorium penyakit ikan, kualitas air, pakan dan Residu yang memenuhi standar teknis (unit; kumulatif) Operasional Operasional  Pengertian POSIKANDU POSIKANDU POSIKANDU mempunyai peran yang sangat penting dalam hal pengendalian penyakit ikan di sentra-sentra budidaya. POSIKANDU merupakan unit pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan yang berfungsi memberikan pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan di sentrasentra budidaya secara cepat dan tepat. Oleh karena itu Laboratorium senantiasa dituntut untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya, sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan disentra budidaya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu ada pembangunan dan dukungan biaya operasional laboratorium seperti pengadaan bahan uji, monitoring penyakit ikan dan kualitas air, pemeliharaan peralatan laboratorium termasuk kalibrasi eksternal (kalibrasi yang tidak dapat dilakukan sendiri melainkan oleh pihak ketiga) serta peningkatan kompetensi petugas Laboratorium.  Tujuan 1. Meningkatkan pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan secara tepat sasaran, efektif dan efisien. 2. Meningkatkan kualitas petugas laboratorium dalam melakukan pengujian.


9

NO

KOMPONEN

SUB KOMPONEN

PENJELASAN DETAIL KEGIATAN  Sasaran POSIKANDU di 40 Kabupaten/Kota yaitu (1) Bireun, (2) Aceh Tenggara, (3) Pidie Jaya, (4) Serdang Bedagai, (5) Agam, (6) Pesisir Selatan, (7) Kampar, (8) Bintan, (9) Muaro Jambi, (10) Kota Jambi, (11) Kota Palembang, (12) Musi Rawas, (13) Ogan Ilir, (14) Banyuasin, (15) Tulang Bawang, (16) Pesawaran, (17) Tangerang, (18) Serang, (19) Bogor, (20) Subang, (21) Indramayu, (22) Gunung Kidul, (23) Brebes, (24) Klaten, (25) Pati, (26) Banyumas, (27) Boyolali, (28) Pekalongan, (29) Kendal, (30) Lamongan, (31) Banyuwangi, (32) Gresik, (33) Sidoarjo, (34) Banjar, (35) Kapuas, (36) Klungkung, (37) Sumbawa, (38) Sumba Timur, (39) Pinrang dan (40) Maros  Detail Kegiatan 1. Sub Komponen/ detail: 2. Honor tenaga kerja yang berstatus tenaga kontrak (Non PNS). Honor diberikan kepada 26 Kabupaten/Kota. Setiap kabupaten mengalokasikan 1 (satu) orang tenaga honorer sebanyak 12 OB. Besarnya honor setiap bulan disesuaikan dengan standard biaya Umum Daerah masing-masing kabupaten/kota , meliputi : 3. (1) Bireun, (2) Agam, (3) Kampar, (4) Kota Jambi, (5) Kota Palembang, (6) Musi Rawas, (7) Tulang Bawang, (8) Pesawaran, (9) Tangerang, (10) Serang, (11) Bogor, (12) Subang, (13) Indramayu, (14) Gunung Kidul, (15) Pati, (16) Banyumas, (17) Boyolali, (18) Pekalongan, (19) Kendal, (20) Gresik, (21) Sidoarjo, (22) Banjar, (23) Kapuas, (24) Sumbawa, (25) Pinrang dan (26) Maros. 4. Kegiatan pemantauan kawasan industrialisasi perikanan Budidaya bagi 26 Kabupaten/Kota.


10

NO

KOMPONEN

SUB KOMPONEN 5.

6.

7. 8.

9.

10.

11. 12.

PENJELASAN DETAIL KEGIATAN Output kegiatan pemantauan: untuk mengetahui kondisi/status kesehatan ikan dan lingkungan di wilayah masing-masing. Volume pemantauan maksimal 48 x 2 org dalam satu tahun (96 OT). Laporan pemantauan dimasukkan sebagai laporan kegiatan POSIKANDU, yang disampaikan ke Direktur Kesehatan Ikan dan Lingkungan dan ditembuskan ke Kepala Dinas KP Provinsi setiap 6 (enam) bulan sekali. Biaya disesuaikan dengan biaya perjalanan lokal di Kab/Kota masingmasing. Penyediaan bahan uji/kit untuk pengujian kualitas air. Pengadaan bahan uji water quality analysis dan buffer pH. Biaya penyediaan kit dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pengujian kualitas air sebesar Rp20 juta di 26 Kab/Kota. Jenis bahan uji disesuaikan dengan kebutuhan. Perjalanan dinas menghadiri pertemuan Evaluasi POSIKANDU di Jawa Barat (2 OT) dari 26 Kabupaten/Kota. Biaya sesuai SBM. Biaya pengujian sampel, maksimal 20 sampel. Harga per sampel maksimal Rp Rp 500.000 atau disesuaikan dengan biaya yang berlaku di daerah masingmasing. Biaya pembuatan laporan maksimal 3 paket laporan. (@ Rp 250 ribu). Biaya Pembangunan POSIKANDU sebesar Rp 400 juta meliputi bangunan, teralis jendela, mebeler, listrik, untuk 14 (empat belas) Kabupaten/Kota yakni (1) Aceh Tenggara, (2) Pidie Jaya, (3) Serdang Bedagai, (4) Pesisir Selatan, (5) Bintan, (6) Muaro Jambi, (7) Ogan Ilir, (8) Banyuasin, (9) Brebes, (10) Klaten, (11)


11

NO

KOMPONEN

SUB KOMPONEN

PENJELASAN DETAIL KEGIATAN Lamongan, (12) Banyuwangi, (13) Klungkung, dan (14) Sumba Timur. 13. Biaya pengadaan 1 paket peralatan kualitas air portabel untuk (empat belas) Kabupaten/Kota yakni (1) Aceh Tenggara, (2) Pidie Jaya, (3) Serdang Bedagai, (4) Pesisir Selatan, (5) Bintan, (6) Muaro Jambi, (7) Ogan Ilir, (8) Banyuasin, (9) Brebes, (10) Klaten, (11) Lamongan, (12) Banyuwangi, (13) Klungkung, dan (14) Sumba Timur dengan senilai maksimal Rp 200 juta rupiah. 14. Biaya pengadaan 1 unit kendaraan roda dua untuk (empat belas) Kabupaten/Kota yakni (1) Aceh Tenggara, (2) Pidie Jaya, (3) Serdang Bedagai, (4) Pesisir Selatan, (5) Bintan, (6) Muaro Jambi, (7) Ogan Ilir, (8) Banyuasin, (9) Brebes, (10) Klaten, (11) Lamongan, (12) Banyuwangi, (13) Klungkung, dan (14) Sumba Timur dengan senilai maksimal Rp 30 juta rupiah.

3.2 Pengelolaan Perbenihan Ikan NO 1.

KOMPONEN

SUB PENJELASAN KOMPONEN DETAIL KEGIATAN Indikator/Output : Jumlah Kawasan Kebun Bibit Rumput Laut Paket Sarana Unit Sarana  Pengertian Perbenihan Kebun Bibit Pengadaan Unit Sarana Kebun Bibit Rumput Kebun Bibit Rumput Laut Laut untuk diserahkan ke Masyarakat Rumput Laut  Tujuan Menghasilkan bibit rumput laut yang unggul  Sasaran Kelompok Pembibit Rumput Laut  Detail Kegiatan a. 1 kawasan 20 unit kebun bibit rumput laut dan bila diperlukan 1 kawasan


12

kebun bibit dapat dilengkapi dengan perahu motor; b. Biaya termasuk identifikasi, monitoring , administrasi pengadaan dan honor tim. c. Bibit rumput laut yang digunakan: -Bibit rumput laut hasil kultur jaringan (BBPBL Lampung, BPBL Lombok, BPBAP Takalar); - Bibit Rumput Laut spesifik lokal d. Pelaksanaan kebun bibit rumput laut mengacu kepada Pedoman Pelaksanaan 3.3 Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya NO 1.

KOMPONEN

SUB PENJELASAN KOMPONEN DETAIL KEGIATAN Indikator/ Output : Jumlah kawasan yang pemeliharaan irigasinya difasilitasi secara partisipatif (kelompok) Fasilitasi Dukungan  Pengertian pemeliharaan Manajemen Dukungan manajemen pelaksanaan irigasi Pelaksanaan kegiatan pengelolaan irigasi perikanan Kegiatan perikanan partisipatif adalah budidaya Pengelolaan seluruh kegiatan dalam rangka partisipatif Irigasi mendukung pelaksanaan PITAP yang (PITAP) Perikanan efektif, efisien dan sesuai ketentuan Partisipatif  Tujuan (PITAP) 1. Terkoordinasi program pengelolaan saluran irigasi perikanan budidaya 2. Tersedianya data calon lokasi dan calon poklina yang sudah diverifikasi untuk diusulkan ke Dinas KP Provinsi dan ditembuskan kepada Dit. Prasarana dan Sarana Budidaya 3. Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PITAP  Sasaran Terlaksananya kegiatan PITAP secara efektif dan efisisen di kab/kota telah ditetapkan sebagaimana terlampir


13

NO

2.

KOMPONEN

SUB KOMPONEN

PENJELASAN DETAIL KEGIATAN  Detail Kegiatan 1. Koordinasi program pengelolaan saluran irigasi perikanan budidaya : a) Sosialisasi program kegiatan pengelolaan saluran irigasi perikanan partisipatif 2. Identifikasi dan verifikasi usulan lokasi dan kelompok pelaksana (Poklina) : a) Perjalanan dinas dalam rangka identifikasi calon lokasi dan calon poklina b) Perjalanan dinas dalam rangka verifikasi persyaratan dan kelengkapan dokumen ke lokasi yang diusulkan untuk kegiatan Pitap 3. Pelaksanaan kegiatan swakelola PITAP 4. Honor Tim Teknis dan Konsultan pendamping PITAP 5. Monitoring dan evaluasi kegiatan Pitap : a) Perjalanan dinas dalam rangka pendampingan dan pembinaan kegiatan Pitap b) Penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PITAP Indikator/ Output : Jumlah penerima manfaat peralatan dan mesin perikanan budidaya (kelompok) Fasilitasi Dukungan  Pengertian pengembangan Manajemen Merupakan seluruh kegiatan peralatan dan Pelaksanaan dukungan manajemen dalam rangka mesin di Kegiatan perencanaan dan pelaksanaan kawasan perencanaan fasilitasi pengembangan peralatan perikanan dan dan mesin dalam mendukung budidaya pelaksanaan pengembangan kawasan perikanan pengembangan budidaya peralatan dan  Tujuan mesin di 1. Tersebarnya informasi mengenai kawasan pelaksanaan kegiatan fasilitasi perikanan pengembangan peralatan dan


14

NO

KOMPONEN

SUB KOMPONEN budidaya

PENJELASAN DETAIL KEGIATAN mesin dalam mendukung pengembangan kawasan perikanan budidaya 2. Tersedianya data calon lokasi dan calon kelompok penerima manfaat yang sudah diverifikasi untuk diusulkan ke Dinas KP Provinsi dan ditembuskan kepada Dit. Prasarana dan Sarana Budidaya 3. Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengembangan peralatan dan mesin dalam mendukung pengembangan kawasan perikanan budidaya  Sasaran 1. Pelaksana kegiatan pengembangan peralatan dan mesin di kawasan PB (provinsi dan kabupaten terlampir) 2. Kelompok pembudidaya ikan di kawasan perikanan budidaya (kabupaten terlampir)  Detail Kegiatan 1. Pengadaan Excavator dan/atau KJA ramah lingkungan 2. Honor Tim pengadaan 3. Honor Tim Pemeriksa dan Penerima barang 4. Perjalanan dinas dalam rangka identifikasi calon lokasi dan calon penerima manfaat kegiatan pengembangan peralatan dan mesin perikanan budidaya 5. Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan Bimbingan teknis operasional peralatan dan mesin perikanan budidaya 6. Perjalanan dinas dalam rangka monitoring, dan evaluasi


15

NO

3.

KOMPONEN

SUB KOMPONEN

PENJELASAN DETAIL KEGIATAN pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengembangan peralatan dan mesin dalam mendukung pengembangan kawasan perikanan budidaya 7. Penyusunan laporan hasil kegiatan

Indikator/ Output : Jumlah Kab/kota yang memenuhi syarat sebagai minapolitan berbasis perikanan budidaya (Kab/kota; kumulatif) Pengembangan Koordinasi dan  Pengertian kawasan Operasional Pelaksanaan koordinasi dan minapolitan Pokja operasional Kelompok Kerja (POKJA) Minapolitan Minapolitan dalam rangka mendorong pengembangan kawasan Minapolitan berbasis perikanan budidaya di daerah untuk meningkatkan perekonomian dan pertumbuhan wilayah dengan kegiatan perikanan budidaya sebagai penggerak utamanya.  Tujuan 1. Terlaksananya pembangunan di kawasan perikanan budidaya yang terintegrasi dan meningkatnya koordinasi lintas sektor dalam mendukung pembangunannya 2. Melakukan verifikasi data potensi pengembangan kawasan minapolitan 3. Sinkronisasi program pengembangan kawasan minapolitan perikanan budidaya  Sasaran 1. Kab/kota yang telah ditetapkan sebagai kawasan minapolitan melalui Kepmen N0 35/2013 2. Terlaksananya koordinasi dan operasional kegiatan Tim Kelompok Kerja Minapolitan  Detail Kegiatan 1. Operasional POKJA Minapolitan dengan tahapan sebagai berikut Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker TP Kabupaten/Kota

16

NO

KOMPONEN

SUB KOMPONEN

PENJELASAN DETAIL KEGIATAN a) Persiapan pelaksanaan rapat koordinasi Kelompok Kerja Minapolitan tingkat Kabupaten/Kota b) Pelaksanaan rapat koordinasi yang mengundang semua anggota POKJA untuk melihat perkembangan pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan dan komitmen dari masingmasing SKPD anggota POKJA dalam mendukung pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan/Rapat triwulanan (4 paket) c) Pembayaran Honorarium Tim POKJA Minapolitan (15 orang; 11 bulan) 2. Penyusunan laporan tentang pelaksanaan koordinasi dan operasional POKJA Minapolitan (4 paket) dan disampaikan kepada Ditjen Perikanan Budidaya cq. Dit. Prasarana dan Sarana Budidaya.

3.4 Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan

NO 1

SUB PENJELASAN KOMPONEN DETAIL KEGIATAN Indikator/ Output : Jumlah hasil perekayasaan teknik pembudidayaan ikan sub bidang pengelolaan produksi dan usaha budidaya (paket teknologi) Percontohan Identifikasi lokasi  Pengertian dan dan kelompok Kegiatan identifikasi lokasi dan Sosialisasi pembudidaya kelompok pembudidaya yang sudah penerapan ikan siap baik lokasi dan management teknologi kelompok dalam menerapkan Budidaya Air tekhnologi anjuran budidaya sesuai Tawar Payau SNI dan prinsip-prinsip CBIB dalam dan Laut satu kawasan atau hamparan KOMPONEN


17

NO

KOMPONEN

SUB KOMPONEN

PENJELASAN DETAIL KEGIATAN 





Persiapan lokasi  dan Pelaksanaan percontohan







Tujuan Menentukan lokasi dan kelompok pembudidaya yang sudah siap baik lokasi dan management kelompok dalam menerapkan tekhnologi anjuran budidaya sesuai SNI dan prinsip-prinsip CBIB dalam satu kawasan atau hamparan Sasaran Lokasi dan pelaku pembudidaya ikan yang berada pada Kabupaten/Kota yang mendapatkan alokasi TP Detail kegiatan Perjalanan dinas dalam rangka identifikasi lokasi dan kelompok pembudidaya ikan oleh Dinas KP atau yang membidangi Pengertian Kegiatan percotohan perikanan budidaya yang menerapkan tekhnologi anjuran budidaya sesuai SNI dan prinsip-prinsip CBIB dalam satu kawasan atau hamparan Tujuan 1. Mensosialisasikan model percontohan penerapan tekhnologi anjuran budidaya 2. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya melalui manajemen kawasan berbasis kelompok 3. Meningkatkan efektifitas dan evisiensi usaha perikanan budidaya sehingga produk mempunyai daya saing yang lebih baik Sasaran Lokasi dan pelaku pembudidaya ikan yang berada pada Kabupaten/Kota yang mendapatkan alokasi TP Detail kegiatan 1. Perjalanan dinas dalam rangka Persiapan lokasi 2. Pelaksanaan percontohan budidaya sesuai SNI dan prinsip-


18

NO

KOMPONEN

SUB KOMPONEN Temu Lapang









Monitoring, Evaluasi Pelaporan

 dan







PENJELASAN DETAIL KEGIATAN prinsip CBIB Pengertian Pertemuan yang melibatkan kelompok pembudidaya ikan yang berada di Kabupaten/Kota yang mendapatkan alokasi TP Tujuan Untuk menghasilkan persamaan presepsi dalam menerapkan tekhnologi anjuran budidaya sesuai SNI dan prinsip-prinsip CBIB dalam satu kawasan atau hamparan Sasaran kelompok pembudidaya ikan yang berada di Kabupaten/Kota yang mendapatkan alokasi TP Detail Kegiatan Pertemuan yang dilakukan di Kabupaten/Kota yang mendapatkan alokasi TP Pengertian Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara sistematis untuk menjamin bahwa percontohan penerapan tekhnologi budidaya ikan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ada Tujuan Untuk memantau dan mengevaluasi percontohan budidaya yang menerapkan tekhnologi anjuran budidaya sesuai SNI dan prinsipprinsip CBIB Sasaran Pelaku usaha pembudidaya ikan terutama dikawasan monapolitan, sentra-sentra produksi dan wilayah perbatasan Detail Kegiatan Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


19

3.5 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya No Komponen Sub Komponen Uraian Petunjuk Teknis 1. Indikator/Output : Terselenggaranya Reformasi Birokrasi


20

No

Komponen Penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran

Sub Komponen Konsultasi dan  Koordinasi dalam Rangka Perencanaan Program dan Anggaran.

Uraian Petunjuk Teknis Pengertian Kegiatan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran tahun 2016 dengan difokuskan pada pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan  Tujuan Mengidentifikasi rencana kerja dan kebutuhan anggaran, melakukan sinkronisasi dengan Kab./Kota serta menyusun dokumen perencanaan dan anggaran untuk selanjutnya dituangkan dalam dokumen RKA-K/L  Sasaran Tersusunnya dokumen perencanaan dan anggaran pada satker TP kab./kota.  Penjelasan Kegiatan konsultasi dan koordinasi perencanaan program dan anggaran dilaksanakan dalam bentuk menghadiri kegiatan Ratekcan dan Finalisasi RKAKL Tahun 2016. Tujuannya adalah tersusunnya dokumen RKAK/L beserta TOR, RAB, dan data dukung antara lain: (i) rencana konstruksi yang telah disahkan Dinas Pekerjaan Umum dan anggaran biaya yang telah dihitung oleh konsultan pelaksana; (ii) surat penawaran harga barang dari pihak ketiga; (iii) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang telah ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran; (iv) Daftar Pejabat Pengelola Satker; (v) data dukung lainnya. Peserta yang diundang sebanyak 4 orang/tahun dengan rencana waktu pelaksanaan Ratekcan pada bulan Mei-Juni 2016 dan Finalisasi RKAKL pada Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker TP 21 bulan September 2016 di Kabupaten/Kota Jawa Barat.

No

Komponen Penyusunan Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Komponen 1. Temu Koordinasi  Program/Kegiatan Pembangunan Perikanan Budidaya Tahun 2015. 2. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Ditjen Perikanan  Budidaya 3. Penyusunan Laporan Bulanan Satker 4. Penyusunan Laporan Tahunan Satker 5. Koordinasi dan Konsultasi ke Pusat

Uraian Petunjuk Teknis Pengertian Proses pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian serta pelaporan kegiatan dan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilakukan secara triwulanan.

Tujuan - Melakukan koordinasi dan menghimpun informasi kemajuan kegiatan TP - Melakukan pembinaan dan pengendalian kegiatan - Mengevaluasi dan membuat rekomendasi untuk perbaikan - Menyusun laporan kegiatan setiap tiga bulan.  Sasaran Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada satker Kab./Kota penerima dana Tugas Pembantuan.  Penjelasan 1) Temu Koordinasi Program Kegiatan Pembangunan Perikanan Budidaya Tahun 2015 merupakan acara yang diselenggarakan oleh DJPB Pusat dalam rangka mengevaluasi capaian kinerja tahun 2014, pelaksanaan kegiatan tahun 2015 dan rencana kebijakan pembangunan perikanan budidaya tahun 2016. Masing-masing satker kabupaten mengirimkan 1 orang (Kepala Dinas atau Kabid Perikanan Budidaya). Pertemuan ini dilaksanakan pada Bulan Maret 2015 di Jawa Barat. 2) Monitoring dan Kegiatan Ditjen

Evaluasi Perikanan


22

No

Komponen

Sub Komponen

Uraian Petunjuk Teknis Budidaya Tahun 2014 dan 2015 dilakukan dalam bentuk perjalanan dinas lokal ke daerah binaan. 3) Masing-masing Satker Kabupaten diwajibkan menyusun dan mengirimkan Laporan Bulanan tiap satu bulan dan disampaikan kepada Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya. Laporan bulanan mencakup: realisasi anggaran (form DA), capaian Indikator Kinerja Utama (produksi) dan Indikator Kinerja Kegiatan, progres pelaksanaan kegiatan pokok di daerah 4) Masing-masing Satker Kabupaten diwajibkan menyusun dan mengirimkan Laporan Tahunan pada akhir tahun dan disampaikan kepada Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya. Laporan tahunan mencakup: capaian Indikator Kinerja Utama (produksi) dan Indikator Kinerja Kegiatan, realisasi anggaran (form DA), progres pelaksanaan kegiatan pokok di daerah selama satu tahun.

2

5) Koordinasi dan konsultasi ke Pusat merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DJPB Pusat (Jakarta) utamanya terkait pelaksananaan kegiatan, perencanaan, revisi kegiatan dan anggaran dan pelaporan. Indikator/Output : Anggaran Pembangunan yang Efisien Pengelolaan Keuangan dan Aset Milik Negara



Nama Output di RKA-K/L Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan, Aset Milik Negara (SAI, SABMN, PNBP) dan Administrasi Persuratan


23

No

Komponen

Sub Komponen 

 -

-

-

Uraian Petunjuk Teknis Pengertian Merupakan kegiatan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan aset milik negara di satker lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang sesuai peraturan, akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan. Tujuan Menertibkan pengelolaan keuangan dan asset Pemerintah Pusat dan Daerah melaui pencatatan, pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standard dan praktek akuntansi yang diterima secara umum. Menyediakan informasi keuangan yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan pemerintah pusat secara keseluruhan Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat, baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas.



Sasaran Tersusunnya laporan keuangan dan aset yang berkualitas sesuai peraturan dan akuntabel pada unit kerja KKP pada umumnya dan DJPB pada khususnya mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).  Sub Komponen/ detail:/ detail: 1) Penyusunan laporan SAI Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker TP Kabupaten/Kota

24

No

Komponen

Sub Komponen 2) 3) 4)  1)

Uraian Petunjuk Teknis semester II TA. 2014 Penyusunan laporan SAI semester I TA. 2015 Transport Lokal ke Kanwil DJPb dan KPPN Honorarium Pengelola SAI dan SABMN Penjelasan Penyusunan laporan SAI semester II TA. 2014 bertujuan untuk menyajikan laporan SAI semester II tahun 2014 dan melakukan sosialisasi aplikasi SAI terbaru di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Masing-masing Satker Kabupaten mengirimkan 2 orang yaitu Operator SAK dan Operator SABMN. Pertemuan ini rencananya dilaksanakan pada Bulan Januari 2015 di Surabaya.

2) Penyusunan laporan SAI semester I TA. 2015 bertujuan untuk menyajikan laporan SAI semester I tahun 2015. Masing-masing satker kabupaten mengirimkan 2 orang yaitu Operator SAK dan Operator SABMN. Pertemuan ini rencananya dilaksanakan pada Bulan Juli 2015 di Jakarta. 3) Setiap satker kabupaten diharapkan menganggarkan bantuan transportasi bagi petugas keuangan yang melakukan rekonsiliasi dan konsultasi keuangan ke Kanwil DJPb dan KPPN dengan besaran sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM). Jika lokasi kabupaten berjauhan dengan Kantor Kanwil di ibukota provinsi, maka satker dapat menggunakan standar biaya perjalanan dinas di daerahnya masing-masing Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker TP Kabupaten/Kota

25

No

3

Komponen

Indikator/Output Perkantoran Pengelolaan Satker

Sub Komponen

:

Belanja

Uraian Petunjuk Teknis berdasarkan asas kewajaran.

4) Honorarium untuk Pengelola SAI dan SABMN diberikan selama 12 bulan dengan besaran sesuai dengan Standar Biaya Masukan. Aparatur dan Belanja Operasional 

Nama Output di RKA-K/L Pengelolaan Satker



Pengertian Kegiatan dukungan manajemen dalam rangka pengelolaan satuan kerja tugas pembantuan.  Tujuan - Menetapkan pengelola satuan kerja yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, - Menyusun pelaksanaan kegiatan dan laporan pencapaian kinerja tahunan.  Sasaran Terkelolanya kegiatan tugas pembantuan dan di satker provinsi sesuai ketentuan yang berlaku  Sub Komponen: 1) Honorarium Pengelola Satker 2) Bahan Adminsitrasi Satuan kerja f. Penjelasan 1) Honorarium pengelola satker diberikan kepada KPA, PPK, pejabat penguji tagihan dan penandatangan SPM, bendahara, staf pengelola, pejabat pengadaan barang/jasa, pejabat penerima hasil pekerjaan. Honorarium dialokasikan untuk kegiatan Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker TP Kabupaten/Kota

26

No

Komponen

Sub Komponen

Uraian Petunjuk Teknis dekonsentrasi dan tugas pembantuan selama 12 bulan. 2) Bahan administrasi satuan kerja merupakan bahan yang mendukung administrasi satuan kerja berupa alat tulis kantor (ATK), komputer supplies, penggandaan dokumen.

BAB 4. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan RKA-KL Satker lingkup Ditjen Perikanan Budidaya Tahun Anggaran 2016 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh satker lingkup Ditjen Perikanan Budidaya. Tersedianya pedoman ini diharapkan mempermudah pelaksanaan RKA-KL agar tepat sasaran, efektif dan efisen dalam mengawal pencapaian program peningkatan produksi perikanan budidaya. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan RKA-KL Satker lingkup Ditjen Perikanan Budidaya Tahun Anggaran 2016.Saran dan masukan sangat kami harapkan dalam upaya melakukan penyempurnaan.

Jakarta, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya


27

LAMPIRAN Lampiran 2. Lokasi Kabupaten/Kota Target Monitoring penyakit ikan penting di Kawasan Budidaya N O 1

2 3

4

PROVINSI Aceh

Sumatera Utara Sumatera Barat

Riau

5

Kepulauan Riau

6

Jambi

7

8

Bengkulu

Sumatera Selatan

KABUPATEN/ KOTA Aceh 1 Tenggara 2 Bireun 3 Aceh Timur Aceh 4 Selatan Serdang 5 Bedagai 6

Agam

7

Pasaman

8

Pesisir Selatan

9

Kampar

1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2

Kuantan Singingi Bintan

N O

PROVINSI

54 Banyuwangi 55 Blitar 56 Sumenep 57 Tulung Agung 58 Situbondo 1 7 1 8 1 9

Kalimanta n Barat Kalimanta n Tengah Kalimanta n Selatan

Bengkulu Utara Bengkulu Selatan

2 0

Kalimanta n Timur

2 1

Kalimanta n Utara

Ogan Ilir OKU Selatan Banyuasin

60 Kapuas 61 Banjar Hulu Sungai Utara Hulu Sungai 63 Selatan Penajam Paser 64 Utara Kutai 65 Kertanegara Bulungan 66 67

2 2

Sulawesi Utara

OKU Timur OKI

59 Sambas

62

Muaro Jambi Batanghari

KABUPATEN/KOT A

2 3 2 4

Gorontalo Sulawesi Tengah

Kota Tarakan

Minahasa Utara Minahasa 69 Tenggara Gorontalo 70 Utara 68

71 Parigi moutong 72 Morowali 73 Donggala


28

N O

PROVINSI

9

Kep. Bangka Belitung

1 0

Lampung

1 1

1 2 1 3

1 4

DKI Jakarta

Banten

Jawa Barat

Jawa Tengah

KABUPATEN/ 0 KOTA 2 Musi 1 Rawas 2 Musi 2 Banyuasin 2 Bangka 3 Selatan 2 Pesawaran 4 2 Tulang 5 Bawang 2 Lampung 6 Selatan 2 Kepulauan 7 Seribu 2 Jakarta 8 Barat 2 Jakarta 9 Timur 3 Tangerang 0 3 Serang 1 3 Karawang 2 3 Subang 3 3 Indramayu 4 3 Bogor 5 3 Brebes 6 3 Pemalang 7 3 Demak 8 3 Jepara 9 4 Pati 0 4 Rembang 1 4 Klaten 2 4 Boyolali 3

N O

PROVINSI

KABUPATEN/KOT A 74 Tojo Una-Una

2 5

Sulawesi Selatan

75

Pangkajene Kepulauan

76 Pinrang 77 Maros 78 Bone 79 Takalar 2 6

Sulawesi Barat

80

Polewali Mandar

81 Mamuju 2 7

Sulawesi Tenggara

82 Bombana 83 Kolaka 84 Muna 85

2 8

Bali

Konawe Selatan

86 Tabanan 87 Klungkung

2 9

NTB

88 Sumbawa Lombok Tengah Sumbawa 90 Barat 89

91 Bima 3 0

NTT

92 Sumba Timur 93 Rote Ndao 94 Lembata 95 Sikka

3 1

Maluku

96

Seram Bagian Barat


29

N O

PROVINSI

1 5

D.I. Yogyakarta

1 6

Jawa Timur

KABUPATEN/ 4 KOTA Banyumas 4 4 Banjarnega 5 ra 4 Gunung 6 Kidul 4 Sleman 7 4 Tuban 8 4 Lamongan 9 5 Gresik 0 5 Sidoarjo 1 5 Pasuruan 2 5 Probolinggo 3

N 3 O 2 3 3 3 4

PROVINSI Maluku Utara

KABUPATEN/KOT Kepulauan A 97 Sula Halmahera 98 Selatan

Papua

99 Kota Jayapura

Papua Barat

10 Sorong 0


30

Lampiran 3. Lokasi Kabupaten/Kota Target Monitoring penyakit ikan penting di Kawasan Budidaya


31


32


33

Lampiran 4. Lokasi Kabupaten/Kota Target Monitoring Lingkungan N O 1

2 3

4

PROVINSI Aceh

Sumatera Utara Sumatera Barat

Riau

5

Kepulauan Riau

6

Jambi

7

8

Bengkulu

Sumatera Selatan

KABUPATEN/ KOTA Aceh 1 Tenggara 2 Bireun 3 Aceh Timur Aceh 4 Selatan Serdang 5 Bedagai 6

Agam

7

Pasaman

8

Pesisir Selatan

9

Kampar

1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2

Kuantan Singingi Bintan

N O

PROVINSI

54 Banyuwangi 55 Blitar 56 Sumenep 57 Tulung Agung 58 Situbondo 1 7 1 8 1 9

Kalimanta n Barat Kalimanta n Tengah Kalimanta n Selatan

Bengkulu Utara Bengkulu Selatan

2 0

Kalimanta n Timur

2 1

Kalimanta n Utara

Ogan Ilir

60 Kapuas 61 Banjar Hulu Sungai Utara Hulu Sungai 63 Selatan Penajam Paser 64 Utara Kutai 65 Kertanegara Bulungan 66 67

2 2

Sulawesi Utara

OKU Timur OKI

59 Sambas

62

Muaro Jambi Batanghari

KABUPATEN/KOT A

2 3 2 4

Gorontalo Sulawesi Tengah

Kota Tarakan

Minahasa Utara Minahasa 69 Tenggara Gorontalo 70 Utara 68

71 Parigi moutong

OKU Selatan

72 Morowali

Banyuasin

73 Donggala

Musi Rawas Musi

74 Tojo Una-Una 2

Sulawesi

75 Pangkajene


34

N O

PROVINSI

9

Kep. Bangka Belitung

1 0

Lampung

1 1

1 2 1 3

1 4

DKI Jakarta

Banten

Jawa Barat

Jawa Tengah

KABUPATEN/ 2 Banyuasin KOTA 2 Bangka 3 Selatan 2 Pesawaran 4 2 Tulang 5 Bawang 2 Lampung 6 Selatan 2 Kepulauan 7 Seribu 2 Jakarta 8 Barat 2 Jakarta 9 Timur 3 Tangerang 0 3 Serang 1 3 Karawang 2 3 Subang 3 3 Indramayu 4 3 Bogor 5 3 Brebes 6 3 Pemalang 7 3 Demak 8 3 Jepara 9 4 Pati 0 4 Rembang 1 4 Klaten 2 4 Boyolali 3 4 Banyumas 4 4 Banjarnega 5 ra

N 5 O

PROVINSI Selatan

KABUPATEN/KOT Kepulauan A 76 Pinrang 77 Maros 78 Bone 79 Takalar

2 6

Sulawesi Barat

80

Polewali Mandar

81 Mamuju 2 7

Sulawesi Tenggara

82 Bombana 83 Kolaka 84 Muna 85

2 8

Bali

Konawe Selatan

86 Tabanan 87 Klungkung

2 9

NTB

88 Sumbawa Lombok Tengah Sumbawa 90 Barat 89

91 Bima 3 0

NTT

92 Sumba Timur 93 Rote Ndao 94 Lembata 95 Sikka

3 1 3 2

Maluku Maluku Utara

Seram Bagian Barat Kepulauan 97 Sula Halmahera 98 Selatan 96


35

N 1 O 5 1 6

PROVINSI D.I. Yogyakarta

Jawa Timur

KABUPATEN/ 4 Gunung KOTA 6 Kidul 4 Sleman 7 4 Tuban 8 4 Lamongan 9 5 Gresik 0 5 Sidoarjo 1 5 Pasuruan 2 5 Probolinggo 3

N 3 O 3 3 4

PROVINSI Papua

KABUPATEN/KOT 99 KotaAJayapura

Papua Barat

10 Sorong 0


36

Lampiran 5. lokasi identifikasi/invenstigasi kekerangan 2016

Lokasi 1

NAD

1

3

Aceh Besar Meuraksa) Aceh Besar Krueng Cut) Bireun

4

Aceh Utara

5

2

Jenis kerang (kec Kerang darah (kec Oyster Blm ada data Blm ada data

2

SUMUT

6

Aceh Timur (Kec Kerang darah & Birim Bayeun & Kerang bakau Kec. Darul Alam) Sergei Blm ada data

3

JAMBI

7

Tj Barat

Kerang darah

8

Tj Timur

Kerang darah

9

Natuna

Siput gonggong

10

Bintan

11

Lingga

12

Anambas

13 14

Bangka Barat Lampung Selatan

Singking; gonggong Singking; gonggong Singking; gonggong K. hijau K. hijau

15

Lampung Timur

K. hijau

16

K. hijau

17 18 19 20 21

Pesawaran (Ketapang) Pandeglang Serang Kota Serang Jakarta Bekasi

22

Karawang

K. hijau

23

Cirebon

K. Hijau & K.

4

5 6

KEPRI

BABEL LAMPUNG

7

BANTEN

8 9

DKI JABAR

K. K. K. K. K.

Siput Siput Siput

hijau hijau hijau hijau hijau

Status Blm ada data Blm ada data Blm ada data Blm ada data Blm ada data Blm ada data Blm ada data Blm ada data Blm ada data Blm ada data Blm ada data Blm ada data B Blm ada data Blm ada data Blm ada data B B B T Blm ada data Blm ada data T


37

Lokasi

Jenis kerang

24

Brebes

darah Blm ada data

25

Cilacap

Blm ada data

26

Demak

Blm ada data

27

Pemalang

Blm ada data

28

Purworejo

Blm ada data

29 30 31

Gresik Badung Lombok Utara

Kerang hijau K. hijau Blm ada data

32

Lobar

Blm ada data

33

Lotim

Blm ada data

34

Sumbawa

Blm ada data

35

Sumbawa Barat

Blm ada data

36

Dompu

Blm ada data

37

Bima

Blm ada data

38

Kab Pontianak

39

Kab Kubu Raya

40

Kab Bengkayang

41

Kab. Sambas

42

Kab. Kayung utara

43

Kab. Ketapang

15 KALTIM

44

Blm ada data

K. Kerang K. Kerang K. Kerang K. Kerang K. Kerang K. Kerang ?

16 SULSEL

45

Maros

46 47

Makassar Takalar

10 JATENG

11 JATIM 12 BALI 13 NTB

14 KALBAR

Darah; tahu Darah; tahu Darah; tahu Darah; tahu Darah; tahu Darah; tahu

K. Darah Kerang ? Kerang ? Kerang ?

&

Status Blm ada data Blm ada data Blm ada data Blm ada data Blm ada data T B Blm ada data Blm ada data Blm ada data Blm ada data Blm ada data Blm ada data Blm ada data Blm ada data Blm ada data Blm ada data Blm ada data Blm ada data Blm ada data Blm ada data B


B B 38

Lokasi

Jenis kerang

17 SULTERA

48

Blm ada data

Blm ada data

18 SULUT

49

Minut

Blm ada data

50

Blm ada data

51

Bolaang Monongodow Bolaang M. Timur

19 MALUKU

52

Blm ada data

Blm ada data

20 PAPUA BARAT

53

Raja Ampat

Blm ada data

54

Kab Sorong

Blm ada data

Blm ada data

Status Blm ada data Blm ada data Blm ada data Blm ada data Blm ada data Blm ada data Blm ada data

Keterangan: B T

= = =

Bersih Tercemar Monapolitan


39

DAFTAR ISI BAB 1. PENDAHULUAN .....................................................................1 1.1 Latar Belakang ................................................................ 2 1.2 Maksud dan Tujuan......................................................... 3 1.3 Sasaran ........................................................................... 4 1.4 Ruang Lingkup ................................................................ 4 BAB 2. INDIKATOR KINERJA ............................................................ 5 2.1 Visi .................................... Error! Bookmark not defined. 2.2 Misi ................................... Error! Bookmark not defined. 2.3 TUJUAN............................. Error! Bookmark not defined. 2.4 SASARAN STRATEGIS ....... Error! Bookmark not defined.

2.5 PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)Error! Bookmark

2.6 KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)Error! Bookm BAB 3. PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN TP KAB/KOTA ...........9 3.1 Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan Dan Lingkungan ....................... Error! Bookmark not defined. 3.2 Pengembangan Sistem Prasarana Dan Sarana Pembudidayaan Ikan ......... Error! Bookmark not defined. 3.3 Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya .......... 20 3.4 PENGEMBANGAN SISTEM PRODUKSI PEMBUDIDAYAAN IKAN ................................................ 17 BAB 4. PENUTUP ............................................................................ 27 LAMPIRAN............................................................................................. ................20


40


41

Kota

Recommend Documents