Kota

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN II.1. Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota Dalam mengawasi pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2014 maka dibentuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bawaslu merupakan Badan pengawas pemilihan umum yang selanjutnya membentuk Bawaslu Provinsi dan selanjutnya Bawaslu Provinsi membentuk Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Pemilihan Umum diwilayah Provinsi dan dan Kabupaten/Kota. 2.1.1. Visi dan Misi Panwaslu Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu diwilayah kabupaten/kota. Panwaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota. Adapun visi dan misi Panwaslu Kabupaten/Kota adalah visi dan misi Bawaslu itu sendiri, yaitu 18: a. Visi Bawaslu Terciptanya pengawasan Pemilu yang efektif dan efisien melalui pengawas Pemilu yang berintegritas dan professional untuk mewujudkan pemilu yang demokratis.

18

Pedoman Pengawasan Pemilu 2013

Universitas Sumatera Utara

b. Misi Bawaslu 1. Melaksanakan pengawasan Pemilu secara taat azas dan taat aturan; 2. Membangun dan meningkatkan integritas dan kapasitas Pengawas Pemilu; 3. Menjalin sinergi dengan para pemangku kepenyingan dan lembaga penegak hukum; 4. Menggalang partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.


II.2. Susunan Organisasi, Struktur dan Fungsi Sekertariat Panwaslu Kabupaten/Kota Medan KETUA/ DIVISI UMUM Drs. Masa Padang

ANGGOTA/DIVISI PENGAWASAN

ANGGOTA/DIVISI PENINDAKAN PELANGGARAN

Irfan Fadila Mawi, S.H

Helen N.M Napitupulu, S.H

KEPALA SEKERTARIAT

BENDAHARA

Ivaldo Fadillah, S.E

Lenawati Syah, S.H

STAFF PNS 1. Jhon Marihot Sihombing 2. Erika TarigaN, S.E

STAFF NON PNS 1. Agus Fitri, Amd 2. Dwi Purnama Rida, S.kom 3. Mayfini 4. Geofani 5. Ayu Wardah

*Gambar 1: Gambar Struktur Panwaslu Kabupaten/Kota Medan


II.3. Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Provinsi tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Pasal 3, yaitu: (1) Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah lembaga kesekretariatan Panwaslu Kabupaten/Kota yang di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berda dibawah dan bertanggung jawab kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Panwaslu Kabupaten/Kota). (2) Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota dipimpin oleh Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota. Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota diangkat oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi atas nama Sekretariat Jenderal Bawaslu. Pegawai sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota berasal dari pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil. (3) Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Panwaslu Kabupaten/Kota. Dalam

melaksanakan

tugas

Sekretariat

Panwaslu

Kabupaten/Kota

menyelenggarakan fungsi: a. Membantu anggota Panwaslukada yang menyusun dan menetapkan program dan kegiatan pengawasan PemiluKada b. Menyiapkan bahan teknis untuk kebutuhan pengawasan PemiluKada;


c. Mengelola data dan bahan hasil pengawasan PemiluKada; d. Tugas

yang

ditetapkan

oleh

kepala

sekretariat

sepanjang

tidak

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Divisi Pengawasan dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas, yaitu: a. Mempersiapkan rencana, langkah-langkah, dan strategi pengawasan PemiluKada; dan b. Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk memperluas pengawasan partisipatif. Koordinator

bidang

pada

Sekretariat

Panwaslu

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat Panwaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya masing-masing. Koordinator bidang wajib menyampaikan laporan berkala dengan tepat waktu kepada Kepala Sekretariat Panwaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya masingmasing. Dalam

melaksanakan

tugasnya,

Kepala

Sekretariat

Panwaslu

Kabupaten/Kota, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan antar unit organisasi maupun dengan instansi lain dan pemerintah daerah. Kepala sekretariat Panwaslu, wajib mengawasi pegawai sekretariat di lingkungan masing-masing dan mengambil langkah-langkah sesuai peraturan perundang-undangan dalam hal terjadi penyimpangan. Kepala

sekretariat

Panwaslu

Kabupaten/Kota,

bertanggung

jawab

memimpin, mengkoordinasikan, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi


pelaksanaan tugas pegawai sekretariat di lingkungan masing-masing. Kepala dan pegawai Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, mematuhi petunjuk atasan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. II.4. Tugas dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Dalam menjalankan tugasnya, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Bawaslu. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kinerja dan pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan berdasarkan kebutuhan.

Adapun tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota disebutkan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 dalam pasal 77 :

a. Mengawasi

tahapan

penyelenggaraan

Pemilu

di

wilayah

Kabupaten/Kota;

1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetpan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap; 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan

anggota

dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah

Kabupaten/Kota dan pencalonan bupati/walikota; 3. Proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota dan calon Bupati/walikota;


4. Proses penetapan calon bupati/walikota; 5. Pelaksanaan kampanye; 6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu; 8. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara; 9. Pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; 10. Proses

rekapitulasi

suara

yang

dilakukan

oleh

KPU

Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan; 11. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan 12. Proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pemilihan bupati/walikota;

b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan pemilihan mengenai Pemilu; c. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana; d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;


e. Meneruskan

temuan

dan

laporan

yang

bukan

menjadi

kewenangannya kepada instansi yang berwenang; f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota; g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Pemilu yang sedang berlangsung; h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Panwaslu

Kabupaten/Kota

juga

memiliki

kewajiban

yang

harus

dilaksanakan, adapun yang menjadi kewajiban Panwaslu Kabupaten/Kota yakni :

a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu pada tingkat di bawahnya;


c. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan melalui Pemilu; d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; e. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU

Kabupaten/Kota

yang

mengakibatkan

terganggunya

penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota; f. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II.5. Ruang Lingkup Pengawasan Pemilihan Umum

Kegiatan yang dilakukan panitia pengawas pemilihan umum adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum, seperti yang tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pengawas Pemilu Kada dalam melaksanakan pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilu Kepala Daerah da Wakil Kepala Daerah berpedoman pada asas:

a. Mandiri;


b. Jujur; c. Adil; d. Kepastian hukum; e. Tertib penyelenggara Pemilu; f. Kepentingan hukum; g. Keterbukaan; h. Proporsionalitas; i. Profesionalitas; j. Akuntabilitas; k. Efisiensi; dan l. Efektivitas.

Pengawasan

pencalonan

peserta

Pemilu

Kada

bertujuan

untuk

memastikan:

a. Seluruh proses dan tata cara pencalonan peserta Pemilu Kada dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pengajuan bakal pasangan calon dalam Pemilu Kada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan


c. Integritas dan netralitas penyelenggara Pemilu dalam menyelenggarakan tahapan

pencalonan

Pemilu

Kada

dilaksanakan

sesuai

peraturan

perundang-undangan.

Pengawasan Pemilu Kada Provinsi dilaksanakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan. Didalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pasal 5 Nomor 3 disebutkan, Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kada Provinsi dan Pemilu Kada Kabupaten/Kota untuk wilayah Kabupaten/Kota. Ruang lingkup pengawasan tahapan pencalonan meliputi:

a. Persyaratan pencalonan; b. Tata cara pendaftaran bakal pasangan calon; c. Tata cara penelitian dan verifikasi persyaratan bakal pasangan calon; dan d. Penetapan dan pengumuman pasangan calon.

Ruang lingkup pengawasan terhadap persyaratan pencalonan meliputi persyaratan pengajuan bakal pasangan calon dan persyaratan bakal pasangan calon. Pengawasan terhadap tata cara pendaftaran bakal pasangan calon meliputi pengajuan bakal pasangan calon oleh parpol dan/ atau gabungan parpol dan pengajuan bakal pasangan calon meliputi:

1. Tata cara pendaftaran;


2. Tata cara verifikasi dukungan; dan; 3. Tata cara pengajuan bakal pasangan calon.

Pengawasan terhadap tata cara penelitian dan verifikasi persyaratan bakal pasangan calon meliputi pengawasan terhadap penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap pasangan calon. Pengawasan terhadap penetapan dan pengumuman pasangan calon meliputi pengawasan terhadap:

a. Proses penetapan pasangan calon yang telah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kada; b. Proses pengumuman terhadap hasil penetapan pasangan calon; c. Proses pengundian nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan oleh psangan Pemilu.

II.6. Hubungan Kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah

Prioritas Bawaslu adalah membentuk Bawaslu di tingkat Provinsi, untuk selanjutnya Bawaslu Provinsi membentuk Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kabupaten/Kota selanjutnya membentuk Panwaslu tingkat kecamatan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi.


Fokus pengawasan proses pencalonan peserta Pemilu Kada adalah ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang meliputi:

a. Ketaatan terhadap prosedur; b. Kelengkapan dan kebenaran data, serta keabsahan dokumen persyaratan; c. Transparansi proses pencalonan; dan d. Perlakuan yang adil dan setara kepada semua pasangan calon.

Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu Kada, yaitu:

(1) Pengawas Pemilu Kada wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap tahapan pencalonan Pemilu Kada (2) Pengawasan secara aktif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:

a. Melakukan indentifikasi dan pemetaan titik-titik rawan pelanggaran pada setiap tahapan pencalonan Pemilu Kada; b. Identifikasi dan pemetaan titik-titik rawan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan pada:

1. Subyek atau pelaku yang berpotensi melakukan pelanggaran. 2. Wilayah pengawasan dengan tetap mempertimbangkan keterkaitan emosional dan sosiologis dengan bakal pasangan calon tertentu.


c. Menentukan fokus pengawasan pada tahapan pencalonan berdasarkan pemetaan titik-titik rawan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; d. Mendapatkan secara optimal informasi dan data pencalonan yang dibutuhkan baik dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan jajarannya, maupun dari pihak-pihak terkait lainnya; e. Melakukan pengawasan terhadap verifikasi administrasi dan verifikasi factual dengan menelusuri kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan data dan dokumen pencalonan Pemilu Kada; f. Melakukan konfirmasi kepada pihak para pihak terkait dalam hal terdapat indikasi awal terjadinya pelanggaran pada tahapan pencalonan Pemilu Kada; dan g. Melakukan kegiatan atau langkah-langkah lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pengawas Pemilu Kada wajib membuat laporan hasil pengawasan tahapan pencalonan

Pemilu

Kada

kepada

jajaran

Bawaslu

Provinsi.

Panwaslu

Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kinerja dan pengawasan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kada Provinsi kepada Bawaslu Provinsi selaku pemberi keputusan atas tindak lanjut temuan dan laporan. Dalam rangka memaksimalkan pengawasan secara aktif, seperti tertulis dalam Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2012 pasal 12, Pengawas Pemilu Kada melakukan hal-hal sebagai berikut:


a. Mendorong peran serta masyarakat secara aktif dalam melakukan pengawasan tahapan pencalonan Pemilu Kada; b. Menyiapkan sarana atau fasilitas yang mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, pengaduan dan/atau laporan pelanggaran dalam tahapan pencalonan Pemilu Kada; c. Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan lembaga negara, lembaga

pemerintahan,

komisi/badan

negara

independen,

organisasi pemantau Pemilu Kada, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok strategis masyarakat lainnya dalam rangka menjaring dan memperluas dukungan terhadap proses dan hasil pengawasan tahapan pencalonan Pemilu Kada; d. Membangun komunikasi dan koordinasi dengan pasangan calon, tim kampanye, dan partai politikdalam rangka membangun ketatan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tahapan pencalonan Pemilu Kada; e. Membangun sinergitas dengan dengan media massa dalam rangka mengoptimalkan pengawasan tahapan pencalonan Pemilu Kada; f. Melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kerjasama pengawasan yang diselenggarakan oleh Panwaslu berdasarkan prinsip-prinsip tanpa paksaan, saling menghormati, bermanfaat bagi kedua belah pihak, transparan dan akuntabel, tidak menimbulkan ketergantungan, terncana dan


terukur, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas efisiensi, dan efektifitas. Kerjasama dapat dilaksanakan dengan melibatkan Pengawas Pemilu Kada, lembaga pemerintahan, komisi/badan negara independen, dan juga organisasi masyarakat untuk memaksimalkan kinerja Panwaslu. Pentingnya kerjasama yang dijalin dalam penyelenggaraan Pemilu Kada bertujuan untuk:

a. Mewujudkan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kada yang berintegritas dan berkredibilitas; b. Mengupayakan

dukungan

secara

optimal

dari

lembaga

pemerintahan dan komisi maupun badan negara independen dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kada; c. Mendorong

partisipasi

masyarakat

dalam

pengawasan

pentyelenggaraan Pemilu Kada; d. Mendukung pemberdayaan lembaga-lembaga independen dalam melaksanakan kegiatan pemantauan penyelenggaraan Pemilu Kada dan pendidikan Pemilih.

Bab III


Kota

Recommend Documents