Kota

1. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata Lintas Kabupaten/ Kota A. PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN NO

KOMPONEN

URAIAN

1.

Persyaratan Pelayanan

2.

Sistem Mekanisme Dan Prosedur

3.

Jangka Waktu Pelayanan

Jangka waktu penyelesaian adalah 4 hari kerja, jika berkas lengkap.

4.

Biaya/Tarif

-

5.

Produk Pelayanan Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan

Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata Lintas Kabupaten/ Kota

6.

Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Gubernur NTT c.q. Kepala KPPTSP Provinsi NTT dan tembusan disampaikan kepada Dinas Pariwisata Provinsi NTT yang dilengkapi persyaratan sbb : 1. Foto Copy akte Notaris; 2. Foto Copy SITU; 3. Foto Copy NPWP; 4. Peta lokasi; 5. Foto Copy KTP bagi WNI; 6. Foto Copy Izin Tinggal/Pasport bagi WNA; 7. Studi kelayakan / proposal; 8. Rekomendasi dari Bupati/Walikota; 9. Rekomendasi dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT; 10. Memiliki Kantor tetap; 11. Sertifikat Tanah; 12. Foto Copy dokumen lingkungan hidup; 13. Surat Tanda Setoran (STS).

1. 2. 3. 4.

Dilakukan secara langsung Melalui kotak pengaduan Melalui SMS nomor 081239912384 Melalui Website KPPTSP Provinsi NTT www.kpptsp-provntt.go.id

B. PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN NO 1.

KOMPONEN Dasar Hukum

URAIAN 1. 2. 3. 4. 5.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

6.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata; 8. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; 9. Peraturan Gubernur NTT Nomor 12 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 10. Peraturan Gubernur NTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala KPPTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT. 2.

Sarana dan Prasarana, dan/ atau fasilitas

-

3.

Kompetensi Pelaksana

a. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; b. Mampu mengoperasi komputer; c. Mampu bekerja dalam Tim.

4.

Pengawasan Internal

a. b. c. d.

5.

Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan

Jumlah personil sebanyak 4 orang (sesuai kebutuhan riil)

7.

Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan

a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin asli dengan memberikan laminating; b. Surat ijin dibutuhkan tanda tangan serta cap basah, sehingga dijamin asli; c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.

8.

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 8 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun (dalam bentuk laporan secara berkala dan periodik).

6.

Ruang kerja; ATK; Komputer dan printer; Sever; Toilet Lapangan Parkir Almari dokumen Meja dan kursi Ruangan Arsip

Dilakukan oleh atasan langsung; Dilakukan oleh aparat fungsional; Dilakukan secara kontinyu; Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi

Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil,cepat,tepat dan santun.

2. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata Lintas Kabupaten/ Kota A. PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN NO 1.

KOMPONEN Persyaratan Pelayanan

URAIAN Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Gubernur NTT c.q. Kepala KPPTSP Provinsi NTT dan tembusan disampaikan kepada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT yang dilengkapi persyaratan sbb : A. Pendaftaran Baru. 1. Foto Copy KTP; 2. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm 3 lembar; 3. Foto Copy HO;

4. Tanda daftar Usaha Pariwisata; 5. Foto Copy Akte pendirian perusahaan; 6. Foto Copy dokumen lingkungan hidup; 7. Rekomendasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT; 8. Melampirkan identitas karyawan; 9. Foto Copy bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata; 10. Surat pernyataan bermeterai bertanggungjawab atas semua dokumen administrasi yang diserahkan dalam pengurusan surat izin; 11. Rekomendasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT; 12. Surat Tanda Setoran (STS). B. Perpanjangan/ Daftar Ulang. 1. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm lembar; 2. Foto Copy HO/SITU; 3. Foto Copy Akte pendirian perusahaan; 4. Tanda daftar usaha pariwisata/ SIUK lama; 5. Rekomendasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT; 6. Surat Tanda Setoran (STS). 2.


3.


4.

Biaya/Tarif

5.


6.

Jangka waktu penyelesaian adalah 4 hari kerja, jika berkas lengkap dan dilakukan survey.

Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata Lintas Kabupaten/Kota 1. 2. 3. 4.




URAIAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata; Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; Peraturan Gubernur NTT Nomor 12 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

8.

Timur; Peraturan Gubernur NTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala KPPTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT

2.


-

3.



4.

Pengawasan Internal

5.


a. Dilakukan oleh atasan langsung; b. Dilakukan oleh aparat fungsional; c. Dilakukan secara kontinyu; d. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi. Jumlah personil sebanyak 2 orang. (sesuai kebutuhan riil) Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil,cepat,tepat dan santun. a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin asli dengan memberikan laminating; b. Surat ijin dibutuhkan tanda tangan serta cap basah, sehingga dijamin asli; c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap. Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 8 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun (dalam bentuk laporan secara berkala dan periodik).

6. 7.


8.



3. Izin Travel Agen Lintas Kabupaten/Kota A. PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN NO 1.


URAIAN Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Gubernur NTT c.q. Kepala KPPTSP Provinsi NTT dan tembusan disampaikan kepada Dinas Pariwisata Provinsi NTT yang dilengkapi persyaratan sbb : 1. Foto Copy Akte Pendirian Perseroan Terbatas khusus Travel; 2. Foto copy KTP; 3. Foto Copy NPWP; 4. Surat Keterangan Domisili Perusahaan; 5. Foto Copy SITU;

6. Foto Copy SIUP; 7. Foto Copy Sura Izin Usaha Pariwisata dari Dinas Pariwisata setempat; 8. Foto Copy Surat Izin Sementara/ Tetap dari Dinas Parwisata Pemda setempat menjadi Anggota ASITA; 9. Rekomendasi dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT; 10. Surat Tanda Setoran (STS) 2.


3.


4.

Biaya/Tarif

5.


6.


Izin Travel Agen Lintas Kabupaten/Kota

1. 2. 3. 4.




URAIAN 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata; 4. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Penggantian Biaya Administrasi; 5. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; 6. Peraturan Gubernur NTT Nomor 12 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 7. Peraturan Gubernur NTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala KPPTSP untuk Menandatangani

Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT Ruang kerja; ATK; Komputer dan printer; Sever; Toilet Lapangan Parkir Almari dokumen Meja dan kursi Ruangan Arsip

2.


-

3.



4.

Pengawasan Internal

5.



6. 7.


8.


4. Izin Standar Hotel Berbintang A. PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN NO 1.


URAIAN Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Gubernur NTT c.q. Kepala KPPTSP Provinsi NTT dan tembusan disampaikan kepada Dinas Pariwisata Provinsi NTT yang dilengkapi persyaratan sbb : 1. Izin Prinsip Penanaman Modal; 2. Izin Lokasi ; 3. Dokumen Amdal atau UKL / UPL; 4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 5. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Izin undang-undang gangguan / HO; 6. Surat Laik Sehat Hotel dan Grading dari Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota. 7. Akta Pendirian Perusahaan.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Sertifikat Kelaikan Dari Dinas Tenaga Kerja Menyangkut Kelaikan Tentang Lift, Boiler, Petir, Pemadan Api / Fire Hydrant. Izin Usaha Hotel Bagi Hotel yang Sudah Operasi; Rekomendasi Dinas Pariwisata Kabupaten / Kota bagi Hotel Melati yang meningkat menjadi Hotel Bintang. Sertifikat Sistem Manjemen Pengamanan Hotel. Data Fasilitas . Surat pernyataan keabsahan dokumen terlampir; Rekomendasi dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT; Surat Tanda Setoran (STS).

2.


3.



4.

Biaya/Tarif

-

5.


Izin Standar Hotel Berbintang

6.

1. 2. 3. 4.




URAIAN 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tentang Standar Usaha Hotel; Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;

7. 8.

Peraturan Gubernur NTT Nomor 12 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; Peraturan Gubernur NTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala KPPTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT

2.


-

3.



4.

Pengawasan Internal

5.



6. 7.


8.



5. Izin Usaha Pembuatan Film Dokumenter oleh Tim Asing yang Skala Provinsi A. PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN NO 1.


URAIAN Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Gubernur NTT c.q. Kepala KPPTSP Provinsi NTT dan tembusan disampaikan kepada Dinas Pariwisata Provinsi NTT yang dilengkapi persyaratan sbb : 1. Data perusahaan, daftar kru film, dan jabatannya; 2. Foto Copy paspor setiap kru film asing;

3. Sinopsis; 4. Jadwal dan lokasi pembuatan film; 5. Daftar peralatan disertai pernyataan untuk mengekspor kembali setelah kegiatan pembuatan film selesai; 6. BA Pemeriksaan dari tim penilai dari instansi terkait; 7. Rekomendasi dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT; 8. Surat Tanda Setoran (STS). 2.


3.



4.

Biaya/Tarif

-

5.


Izin Usaha Pembuatan Film Dokumenter oleh Tim Asing yang Skala Provinsi

6.

1. 2. 3. 4.



KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM. 62/PW.204/MKP/2004Tentang Prosedur Pemuatan Film Oleh Pihak Asing di Indonesia; Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; Peraturan Gubernur NTT Nomor 12 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; Peraturan Gubernur NTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala KPPTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT

2.


-

3.



4.

Pengawasan Internal

5.


a. Dilakukan oleh atasan langsung; b. Dilakukan oleh aparat fungsional; c. Dilakukan secara kontinyu; d. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi. Jumlah personil sebanyak 2 orang. (sesuai kebutuhan riil)

6. 7.



Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil,cepat,tepat dan santun. a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin asli dengan memberikan laminating; b. Surat ijin dibutuhkan tanda tangan serta cap basah, sehingga dijamin asli; c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas

dari praktek percaloan dan suap. 8.



6. Izin Usaha Pembuatan Film Dokumenter oleh Tim Asing yang Skala Provinsi A. PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN NO 1.

KOMPONEN

URAIAN

Persyaratan Pelayanan

Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Gubernur NTT c.q. Kepala KPPTSP Provinsi NTT dan tembusan disampaikan kepada Dinas Pariwisata Provinsi NTT yang dilengkapi persyaratan sbb : 1. 2. 3. 4. 5.

Data perusahaan, daftar kru film, dan jabatannya; Foto Copy paspor setiap kru film asing; Sinopsis; Jadwal dan lokasi pembuatan film; Daftar peralatan disertai pernyataan untuk mengekspor kembali setelah kegiatan pembuatan film selesai; 6. Berita Acara Pemeriksaan dari tim penilai dari instansi terkait; 7. Rekomendasi dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT; 8. Surat Tanda Setoran (STS). 2.


3.



4.

Biaya/Tarif

-

5.

Produk Pelayanan

Izin Usaha Pembuatan Film Dokumenter oleh Tim Asing yang Skala Provinsi

6.

Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan

5. 6. 7. 8.


B. PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN NO

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

2.


-

3.



4.

Pengawasan Internal

5.


a. Dilakukan oleh atasan langsung; b. Dilakukan oleh aparat fungsional; c. Dilakukan secara kontinyu; d. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi. Jumlah personil sebanyak 2 orang. (sesuai kebutuhan riil)

6. 7.


9. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 13. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM. 62/PW.204/MKP/2004Tentang Prosedur Pemuatan Film Oleh Pihak Asing di Indonesia; 14. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; 15. Peraturan Gubernur NTT Nomor 12 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 16. Peraturan Gubernur NTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala KPPTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT Ruang kerja; ATK; Komputer dan printer; Sever; Toilet Lapangan Parkir Almari dokumen Meja dan kursi Ruangan Arsip

Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil,cepat,tepat dan santun. a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin asli dengan memberikan laminating; b. Surat ijin dibutuhkan tanda tangan serta cap basah, sehingga dijamin asli;

c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap. 8.



7. Rekomendasi Pengiriman Misi Kesenian dalam Rangka Kerjasama Luar Negeri Skala Provinsi A. PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN NO 1.


URAIAN Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Gubernur NTT c.q. Kepala KPPTSP Provinsi NTT dan tembusan disampaikan kepada Dinas Pariwisata Provinsi NTT yang dilengkapi persyaratan sbb : 1. 2. 3.

2.


Foto Copy KTP; Rekomendasi dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT; Surat Tanda Setoran (STS).

3.



4.

Biaya/Tarif

-

5.

Produk Pelayanan

6.

Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan

Rekomendasi Pengiriman Misi Kesenian dalam Rangka Kerjasama Luar Negeri Skala Provinsi 1. Dilakukan secara langsung 2. Melalui kotak pengaduan 3. Melalui SMS nomor 081239912384 4. Melalui Website KPPTSP Provinsi NTT www.kpptsp-provntt.go.id



URAIAN 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; Peraturan Gubernur NTT Nomor 12 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; Peraturan Gubernur NTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala KPPTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT

2.


-

3.



4.

Pengawasan Internal

5.


a. Dilakukan oleh atasan langsung; b. Dilakukan oleh aparat fungsional; c. Dilakukan secara kontinyu; d. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi. Jumlah personil sebanyak 2 orang. (sesuai kebutuhan riil) Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil,cepat,tepat dan santun. a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin asli dengan memberikan laminating; b. Surat ijin dibutuhkan tanda tangan serta cap basah, sehingga dijamin asli; c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.

6. 7.



8.



Kota

Recommend Documents