KOTA

Program Menuju Provinsi Hijau

PEDOMAN PENYUSUNAN PROFIL MENUJU PROVINSI HIJAU KABUPATEN/KOTA

BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR

i

Kata Pengantar Profil Menuju Provinsi Hijau merupakan dokumen informasi yang memberikan gambaran tentang kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam konservasi kawasan berfungsi lindung, pengendalian kerusakan lahan dan mitigasi perubahan iklim. Profil Menuju Provinsi Hijau disusun oleh pemerintah kabupaten dan kota untuk keperluan pelaksanaan penilaian kinerja pemerintah daerah melalui Program Menuju Provinsi Hijau. Penyusunan Profil Menuju Provinsi Hijau bagi Kabupaten dan Kota didasarkan pada PerGub. No. 69 Tahun 2011 tentang Program Jawa Timur Menuj Provinsi Hijau (Go Green Province) dan PerGub. No. 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PerGub Jawa Timur No. 69 Tahun 2011 tentang Program Jawa Timur Menuju Provinsi Hijau (Go Green Province). Untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan Profil Menuju Provinsi Hijau, maka Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur menyampaikan Pedoman Penyusunan Profil Menuju Provinsi Hijau Kabupaten dan Kota Tahun 2015. Apabila dalam penyusunan pedoman ini, masih terdapat kelemahan, kekurangan atau kesalahan baik dalam penyusunan konsep maupun penulisannya, maka kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan pada tahun berikutnya. Semoga melalui Profil Menuju Provinsi Hijau, Jawa Timur Hijau secara nyata dapat kita wujudkan bersama.

Surabaya,

Agustus 2015

Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

ii

Daftar Isi Kata Pengantar ……………………………………………………………………………………. Daftar Isi ……………………………………………………………………………………………… BAB I. PENDAHULUAN …………………………………………………………………….. A. Latar Belakang …………………………………………………………………. B. Tujuan dan Sasaran …………………………….………………………….. C. Ruang Lingkup ….……………………………………………………………… BAB II. TATA CARA PENYUSUNAN …………………………………………………… A. Pendistribusian Pedoman ...........…………………………………… B. Penetapan Tim Penyusun Profil ……………………………………… C. Pengumpulan Data dan Informasi ………………………………… D. Penyusunan Profil …………………………………………………………… E. Finalisasi Profil ………………………………………………………………… BAB III. TATA CARA PELAPORAN ……………………………………………………… A. Penyampaian Profil ………………………………………………………… B. Batas Waktu Penyampaian …………………………………………… LAMPIRAN I. DAFTAR ISIAN PROFIL MENUJU PROVINSI HIJAU KABUPATEN/KOTA ………………………………………………………………..........

i ii 1 1 1 2 3 3 3 3 4 4 5 5 5 6

iii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Program Menuju Provinsi Hijau (Go Green Province) merupakan Program Provinsi Jawa Timur dalam mendukung Program Nasional MIH (Menuju Indonesia Hijau) yang telah detapkan dengan PerGub Jatim No. 69 Tahun 2011 yang merupakan upaya pemerintah provinsi Jawa Timur dalam pemulihan kualitas lingkungan dan membuka peluang bagi masyarakat berperan aktif dalam pelestarian sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan. Sebagaimana ditetapkam dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 69 Tahun 2011 tentang Program Jawa Timur Menuju Provinsi Hijau (Go Green Province), pembinaan dan pengawasan dilaksanakan melalui penilaian kinerja pemerintah daerah dengan tahapan: 1. Penyusunan Profil Menuju Provinsi Hijau Kabupaten dan Kota. 2. Pemantauan perubahan tutupan vegetasi. 3. Penilaian kinerja pemerintah daerah. 4. Penetapan hasil penilaian kinerja pemerintah daerah. 5. Pemberian penghargaan. Tujuan dari Program MPH adalah : 1. Menggalang dan memperkuat potensi masyarakat dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 2. Mempercepat upaya peningkatan penutupan vegetasi dan rehabilitasi lahan berbasis masyarakat; 3. Perbaikan tata air dan kualitas air pada sumber air; 4. Menurunkan beban pencemaran dan perusakan lingkungan; 5. Meningkatkan konservasi energy, penggunaan energi alternative dan teknologi ramah lingkungan; 6. Meningkatkan upaya perlindungan terhadap lapisan atmosfer; 7. Meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Sebagaimana uraian di atas, Profil Menuju Provinsi Hijau merupakan dokumen utama dalam pelaksanaan penilaian kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan Pedoman Penyusunan Profil Pengelolaan Tutupan vegetasi provinsi dan kabupaten.

1

B. Tujuan dan Sasaran Pedoman ini mempunyai tujuan untuk memberikan acuan bagi pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di Jawa Timur dalam menyusun Profil Menuju Provinsi Hijau. Dengan adanya acuan ini, sasaran yang diharapkan: 1. Mempermudah pelaksanaan penyusunan profil MPH 2. Keseragaman data dan informasi yang mengacu terhadap format yang ditentukan. 3. Mewujudkan penilaian kinerja pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel. C. Ruang Lingkup Profil Menuju Provinsi Hijau Kabupaten dan Kota, paling sedikit memuat data dan informasi mengenai kebijakan, program dan kegiatan terkait dengan pengendalian kerusakan lingkungan meliputi: 1. Konservasi kawasan berfungsi lindung 2. Rehabilitasi lahan kritis 3. Mitigasi perubahan iklim Penilaian kinerja pemerintah daerah dilakukan terhadap pemerintah kabupaten dan kota dengan aspek penilaian kinerja meliputi: a. Fisik. b. Manajemen. c. Peranserta masyarakat. d. Kegiatan plus. Dari uraian di atas, ruang lingkup pedoman ini meliputi: 1. Tata cara penyusunan Profil Menuju Provinsi Hijau. 2. Tata cara pelaporan Profil Menuju Provinsi Hijau. 3. Daftar isian Profil Menuju Provinsi Hijau kabupaten dan kota.

2

BAB II TATA CARA PENYUSUNAN A. Pendistribusian Pedoman 1. Pedoman penyusunan Profil Menuju Provinsi Hijau disampaikan kepada seluruh kabupaten dan kota. 2. Badan Lingkungan Hidup Prov. Jatim mendistribusikan pedoman penyusunan Profil Menuju Provinsi Hijau kepada Bupati dan Walikota cq. Kepala BLH Kabupaten dan Kota. 3. Pedoman penyusunan profil pengelolaan tutupan vegetasi juga dapat diakses melalui http://blh.jatimprov.go.id/ B. Penetapan Tim Penyusun Profil 1. Sumber data yang dibutuhkan untuk penyusunan profil bersumber dari berbagai SKPD. Disamping itu, parameter yang dinilai juga merupakan kegiatan dari berbagai SKPD. Oleh karena itu, dalam penyusunan profil diperlukan koordinasi antar SKPD. Untuk pelaksanaan tersebut, pemerintah daerah dapat membentuk Tim Penyusun Profil Menuju Provinsi Hijau melalui SK Bupati (tim kabupaten) dan SK Walikota (tim kota) atau dapat memanfaatkan wadah koordinasi antar SKPD yang telah terbentuk. 2. Tim penyusun profil diketuai oleh pejabat di BLH, dengan anggota dari wakil SKPD terkait. Bagi institusi lingkungan hidup yang berupa kantor (KLH), maka dapat dibentuk tim yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. C. Pengumpulan Data dan Informasi 1. Sebelum pengumpulan data dan informasi, BLH/KLH memilah datadata yang dibutuhkan dari masing-masing SKPD. Untuk efektifitas pelaksanaan pengumpulan data dan informasi, kebutuhan data dari masing-masing SKPD dapat dikomunikasikan terlebih dahulu sebelum dilakukan pertemuan koordinasi. 2. Pertemuan koordinasi dilakukan untuk keperluan pengumpulan data dan informasi sesuai dengan daftar isian yang ditentukan oleh Badan Lingkungan Hidup (Lampiran I). Dalam pelaksanaan koordinasi ini, diharapkan juga dijelaskan mengenai aspek, parameter dan kriteria penilaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 69 Tahun 2011, sehingga ada pemahaman yang sama mengenai kebutuhan data dan kegiatan yang akan dinilai. 3. Dalam pelaksanaan koordinasi tersebut, juga dapat dilakukan untuk upaya peningkatan dan mensinergikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing SKPD.

3

D. Penyusunan Profil 1. Berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan, BLH/KLH melakukan penyusunan Profil Menuju Provinsi Hijau kabupaten dan kota. 2. Sistematika profil Profil Menuju Provinsi Hijau kabupaten dan kota Sampul (Cover) Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar Bab I. VISI, MISI DAN KOMITMEN KEPALA DAERAH Bab II. GAMBARAN UMUM Bab III. KELEMBAGAAN DAN PENDANAAN Bab IV. PERENCANAAN PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN Bab V. PELAKSANAAN PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN Bab VII. KEGIATAN PLUS 3. Setelah profil tersusun, apabila diperlukan diadakan pertemuan koordinasi dengan SKPD terkait untuk mendapatkan masukan guna finalisasi profil dimaksud. E. Finalisasi Profil 1. Setelah profil lengkap, selanjutnya disimpan dalam bentuk file elektornik (CD) atau dibendel/jilid (untuk menghindari adanya berkas yang tercecer/hilang). 2. Profil yang telah lengkap tersebut, disertai Kata Pengantar dan ditanda-tangani oleh Bupati/ Walikota sesuai dengan tingkatan daerah untuk keperluan pelaksanaan penilaian kinerja pemerintah daerah. 3. Pertimbangan penanda-tangan oleh Bupati/Walikota tersebut, dengan tujuan: a. Yang dinilai adalah kinerja pemerintah daerah, bukan lembaga BLH/KLH. b. Diharapkan dapat memperkuat, fungsi koordinasi dari BLH/ KLH. 4. Untuk pelaksanaan hal ini, diperlukan penjelasan mengenai Program Menuju Provinsi Hijau kepada Bupati/ Walikota.

4

BAB III TATA CARA PELAPORAN A. Penyampaian Profil 1. Bupati menyampaikan profil pengelolaan tutupan vegetasi kabupaten kepada gubernur cq. Kepala BPLHD/BLH Provinsi. Kepada Yth. Gubernur Jawa Timur Cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Jl. Wisata Menanggal No. 38 Surabaya 2. Penyampaian Profil Menuju Provinsi Hijau kabupaten/kota dalam bentuk: Softcopy (CD atau email ke [email protected]). Data dalam bentuk softcopy ini akan digunakan sebagai data base dan dikompilasi; atau Printout/hardcopy B. Batas Waktu Penyampaian Profil Menuju Provinsi Hijau kabupaten/kota disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur cq Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur paling lambat bulan September 2015

5

LAMPIRAN I DAFTAR ISIAN PROFIL MENUJU PROVINSI HIJAU KABUPATEN & KOTA Sampul (Cover) Profil Pengelolaan Tutupan Vegetasi Kabupaten/Kota …………………….

Logo Provinsi

Program Menuju Indonesia Hijau Tahun 2015

Pemerintah Kabupaten/Kota ……………………. Kantor Bupati/Walikota Telp : Faksimili : Kantor BLH/KLH Telp: Faksimili: Email:

Kata Pengantar Kata pengantar dari dan ditanda-tangani oleh Bupati/Walikota. Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar I. VISI, MISI DAN KOMITMEN KEPALA DAERAH Menjelaskan tentang Visi, Misi dan Program yang diarahkan pada pengendalian kerusakan lingkungan II. DAFTAR ISIAN DAN PERTANYAAN A. DATA UMUM KABUPATEN/KOTA 1. Nama Kabupaten/Kota : 2. Nama Ibukota : 3. Provinsi : 4. Luas wilayah administrasi : 5. Pendapatan /kapita : 6. Jumlah penduduk : 7. Angka pertumbuhan penduduk: 8. Kepadatan penduduk : 9. Sektor unggulan : 6

10. Topografi di wilayah kabupaten/Kota: Topografi Dataran Perbukitan Pegunungan

Ketinggian 0-150 mdpl 150-1500 mdpl Lebih dari 1500 mdpl Total

Luas (ha)

11. Kelerengan lahan di wilayah kabupaten : Kelas Lereng Luas (ha) 0-8% 8-15% 15-25% 25-40% Lebih dari 40%

%

%

12. Rata-rata curah hujan bulanan (mm) tahun 2013 dan 2014 Tahun Jan Feb Mar April Mei Juni Juli Agts Sept Okt Nov Des Rerata

2013 2014 13. Jumlah sungai berada di wilayah kabupaten/Kota : No. Nama Sungai Panjang (m) 1. 2. 3. dst 14. Jumlah mata air/danau/waduk/situ/embung/resapan air/biopori yang berada di wilayah kabupaten/Kota: No. Nama danau/waduk/situ/embung/resapan air Luas (Ha) 1. 2. 3. dst Total 15. Bagi kabupaten/Kota yang memiliki wilayah pesisir dan laut, sebutkan : a. Panjang garis pantai ................ km b. Luas hutan mangrove .............. ha

7

16. Penghargaan tingkat Nasional untuk Pemerintah Daerah dalam bidang penghijauan yang pernah diperoleh: No.

Jenis Penghargaan

Lembaga yang memberikan

Tahun

1. 2. 3. dst 17. Keberadaan ekosistem karst: Apabila di wilayah kabupaten Saudara terdapat ekosistem karst, sebutkan!

18. a) Untuk Kabupaten: Data Luas Tutupan Lahan Hutan (diluar kawasan) dan Kawasan berfungsi lindung di Kabupaten 3 tahun terakhir. Lampirkan Peta Tutupan Lahan! No. 1. 2. 3. 4 5.

Kawasan berfungsi lindung Sempadan pantai Sempadan sungai Kelerengan >40% Lahan kritis Hutan diluar kawasan

Dst

Luas (Ha) 2014

2013

2015

Total

b) Untuk Kota: Data Luas Tutupan Lahan RTH di Kota 3 tahun terakhir. Lampirkan Peta Tutupan Lahan! No

Lokasi

Luas RTH (Ha) sesuai RTRW

Luas RTH (Ha) sesuai realitis 2013

2014

2015

Prosentase RTH realitis thd RTH RTRW (berkurang/bertambah) 2013 2014 2015

1. 2. dst

Total

8

19. a) Untuk Kabupaten: - Data Total Lahan Kritis di Kabupaten 3 tahun terakhir Luas (Ha) No. Lokasi 2013 2014 1. 2. 3. Total dst

2015

- Data penambahan tutupan vegetasi/ penanaman di Kabupaten 3 tahun terakhir. No. 1.

Lokasi

Penanaman 2013 jumlah

2. 3. Dst

Total

Penanaman 2014

Penanaman 2015

Asal Bibit

luas jenis jumlah luas jenis jumlah luas jenis (Ha) (Ha) (Ha)

Total

Total

b) Untuk Kota: Data penambahan tutupan vegetasi/ penanaman di Kota 3 tahun terakhir No.

Lokasi RTH

1.

Sempadan Sungai……

2.

Tepi Jalan…..

3.

Sempadan Pantai……….

4.

Sekolah……..

5.

Kantor………

6. 7.

Industri…….. Perumahan…

8.

Fasilitas umum……….

Luas RTH (Ha)

Penanaman 2013 Jum Luas Jenis lah (Ha) pohon

Penanaman 2014 Jum Luas Jenis lah (Ha) poho

Penanaman 2015 Jum Luas Jenis lah (Ha) pohon

Asal Bibit

dst

9

B. KELEMBAGAAN DAN PENDANAAN 1. Kelembagaan a. Pengelolaan lingkungan Hidup Sebutkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten/Kota Saudara!

b. Rehabilitasi lahan kritis dan kawasan berfungsi lindung (kelerengan >40%, sempadan pantai, sempadan sungai, danau, waduk, tepi jalan) 1) Sebutkan SKPD yang melaksanakan rehabilitasi lahan kritis dan kawasan berfungsi lindung di kabupaten/Kota Saudara!

2. Pendanaan Menguraikan dana yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu belanja langsung menurut program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah yang terkait dengan pengendalian kerusakan lingkungan dan rehabilitasi lahan kritis dan kawasan berfungsi lindung. No.

1. 2.

Jumlah anggaran

Jumlah anggaran Tahun Tahun 2014 2015

Prosentase (tahun terakhir terhadap APBD total)

APBD Total APBD SKPD terkait a. Badan/Kantor Lingkungan Hidup 1).Program/kegiatan .......... 2).Program/kegiatan .......... b. Dinas Kehutanan 3).Program/kegiatan .......... 4).Program/kegiatan .......... c. Dinas Kelautan dan Perikanan 1).Program/kegiatan .......... 2).Program/kegiatan .......... d. SKPD terkait lainnya Total APBD SKPD terkait

10

C. PERENCANAAN 1. Perencanaan pengendalian kerusakan lingkungan a. Apakah dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terdapat komitmen pemerintah Kabupaten/Kota dalam menangani lingkungan hidup, khususnya pengendalian kerusakan lingkungan? a) Ya, sebutkan

b) Tidak b. Apakah dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) terdapat rencana kerja yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup khususnya pengendalian kerusakan lingkungan? a) Ya, sebutkan

b) Tidak c. Apakah pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rencana strategis (RENSTRA) khususnya dengan pengendalian kerusakan lingkungan? a) Ya, sebutkan

b) Tidak d. Apakah pemerintah Kabupaten/Kota memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)? a) Ya, sebutkan peraturan daerah yang mengatur tentang RTRW dan lampirkan data shp

b) Ya, telah mendapat persetujuan substansi oleh Menteri PU

11

c) Ya, memiliki Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan lampirkan data shp

d) Tidak 2. Perencanaan rehabilitasi lahan kritis dan kawasan berfungsi lindung a. Apakah ada penetapan target luasan penanaman di lahan kritis dan kawasan berfungsi lindung? a) Ya, sebutkan No. Lokasi Nama Kecamatan Target luasan (ha) 2014 2015 1 Lahan Kritis* 2 Kelerengan > 40% 3 Sempadan sungai 4 Sekitar danau,waduk 5 Sempadan pantai b) Tidak D. PELAKSANAAN 1. Realisasi penanaman Berapa prosentase (%) realisasi penanaman di lahan kritis dan kawasan berfungsi lindung tahun 2014 terhadap output/hasil? No. 1 2 3 4 5

Lokasi

Nama Kecamatan

Target luasan (ha)

Realisasi (%)

Lahan Kritis Kelerengan > 40% Sempadan sungai Sekitar danau/waduk Sempadan pantai

12

2. Pembinaan SKPD, masyarakat dan dunia usaha a. Apakah ada koordinasi dengan SKPD lainnya dalam pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan? 1) Ya, jelaskan mekanisme koordinasinya

2) Tidak b. Apakah pemerintah kabupaten/kota melakukan inventarisasi kearifan lokal yang diterapkan masyarakat? Kearifan lokal yang dimaksud dalam profil ini adalah pengetahuan, nilai-nilai agama, adat istiadat, tradisi atau budaya setempat yang berupa anjuran, larangan dan sanksi serta ungkapanungkapan yang dipakai sebagai pedoman sikap dan perilaku masyarakat dalam memelihara, menjaga dan melestarikan hutan, mata air, sungai, danau, waduk, pesisir dan laut. 1) Ya, sebutkan (lampirkan cerita singkat tentang kearifan lokal) No. Bidang kearifan lokal Nama Kampung/Desa Status kearifan lokal (diterapkan (apabila ada) atau tidak) 1 Pelestarian hutan 1. 2. dst 2 Pelestarian mata air 1. 2. dst 3 Perlindungan 1. sungai/danau/waduk/situ 2. dst 4 Perlindungan pesisir dan 1. laut 2. dst 2) Tidak c. Apakah pemerintah kabupaten/Kota mengintegrasikan penerapan kearifan lokal kedalam kebijakan pelestarian kawasan berfungsi lindung, pengendalian kerusakan lingkungan dan penanganan perubahan iklim? Bentuk kebijakan yang dimaksud dalam profil ini dapat berupa peraturan desa/lurah atau peraturan Bupati/Walikota atau program/kegiatan pemerintah Kabupaten/Kota yang mendorong penerapan kearifan lokal. 1) Ya, sebutkan

2) Tidak

13

d. Apakah pemerintah Kabupaten/Kota melibatkan masyarakat dalam rehabilitasi lahan kritis dan kawasan berfungsi lindung? 1) Ya, sebutkan jumlah kelompok masyarakat binaan No. Nama kelompok Jumlah anggota Desa/ Luasan (Ha) Kecamatan 1. 2. 3. 4. dst 2) Tidak e. Apakah pemerintah Kabupaten/Kota memberikan bantuan bibit, biaya penanaman dan pemeliharaan? 1) Ya, sebutkan

2) Tidak f. Apakah ada produk-produk hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan oleh kelompok masyarakat sebagai bentuk alternatif pendapatan atas upaya pelestarian kawasan berfungsi lindung? Hasil hutan bukan kayu yang dimaksud dalam profil ini antara lain adalah rotan, bambu, gaharu, madu, getah (misalnya getah pinus, getah jelutung, getah karet), minyak atsiri (kayu putih, eukaliptus, nilam), buah, empon-empon (kencur, kunyit, jahe, temulawak, dll), umbi-umbian, jamur atau sarang burung walet. 1) Ya, sebutkan No.

Nama kelompok

Produk yang dikembangkan

Pendapatan dari hasil penjualan

1. 2. 3. dst 2) Tidak

14

g. Apakah pemerintah kabupaten/kota melibatkan dunia usaha dalam rehabilitasi lahan kritis dan kawasan berfungsi lindung? 1) Ya, sebutkan jumlah kegiatan usaha, lokasi dan luasan No.

Nama dunia usaha

Lokasi penanaman

Luasan (ha)

1. 2. 3. dst 2) Tidak h. Apakah ada pemanfaatan jasa lingkungan yang dikembangkan oleh pemerintah kabupaten/kota? Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya. Bentuk kegiatannya antara lain: pemanfaatan aliran air untuk pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) dan ekowisata (ekowisata adalah model pengembangan wisata alam yang bertujuan selain untuk menikmati keindahan alam juga melibatkan unsur pendidikan dan dukungan terhadap usaha konservasi serta peningkatan pendapatan masyarakat setempat ( Edaran Mendagri No. 660.1/836/V/Bangda,2001))

1) Ya, uraikan!

2) Tidak 3. Pengawasan 1) Sebutkan produk hukum yang dimiliki kabupaten/kota Saudara: No. Komponen Bentuk Peraturan dan Nomor dan tanggal atau pedoman teknis pengesahan 1. Pengelolaan lingkungan hidup 2. Pengendalian kerusakan hutan dan lahan 3. Pengendalian kerusakan perairan darat (sungai, danau,waduk, rawa, gambut)

Tentang

15

4.

5.

Pengendalian kerusakan pesisir dan laut Perlindungan tumbuhan dan satwa dilindungi dan endemik 2) Apakah ada pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan, khususnya yang terkait dengan kerusakan lahan? a) Ya, lampirkan bukti-bukti hasil pengawasan/laporan pelaksanaan (pulbaket) b) Tidak 3) Apakah hasil-hasil pengawasan tersebut ditindaklanjuti? a) Ya, sebutkan

b) Tidak 4. Pencegahan dan penanggulangan bencana 1) Jumlah kejadian bencana 3 tahun terakhir: No. Kejadian Tahun 2012 Tahun 2013 bencana lokasi Jumlah lokasi Jumlah kejadian kejadian 1 Banjir 2 Longsor 3 Kebakaran hutan dan lahan

Tahun 2014 lokasi Jumlah kejadian

2) Apakah pemerintah kabupaten/kota memiliki peta rawan bencana banjir, longsor dan kebakaran hutan dan lahan? a) Ya, lampirkan b) Tidak

16

3) Apakah pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana pencegahan dan penanggulangan bencana banjir, longsor dan kebakaran hutan dan lahan? a) Ya, uraikan

b) Tidak

E. KEGIATAN PLUS Apakah pemerintah kabupaten/kota telah menerapkan program-program prioritas Kementerian Lingkungan Hidup, sebagai berikut: 1. Taman Kehati a) Ya, sebutkan lokasi dan lampirkan SK penetapan, SK pengelola b) Tidak 2. Perlindungan mata air a) Ya, sebutkan lokasi b) Tidak 3. Inventarisasi Gas Rumah Kaca a) Ya, lampirkan laporan b) Tidak 4. Kajian Resiko Adaptasi Perubahan Iklim (KRAPI) a) Ya, lampirkan laporan b) Tidak 5. Rantai Emas a) Ya, sebutkan lokasi b) Tidak

17