Pembuat Kebijakan Pelaksanaan SIDa di daerah adalah: 1. Gubernur di Tingkat provinsi dan 2. Bupati/Walikota di Tingkat kabupaten/kota. Dengan Tugas a. Menetapkan Roadmap penguatan SIDa; b. Memasukkan Roadmap ke RPJMD; dan c. Menetapkan RKPD
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BERSAMA DALAM SIDA No
Kemenristek
Kemendagri
Gubernur
Walikota/Bupati
1.
Menetapkan kebijakan teknis penguatan SIDa (road map, grand design dan action plan) berskala nasinal
Menetapkan kebijakan umum penguatan SIDa (road map, grand design dan action plan) berskala nasinal
Merumuskan kebijakan inovasi (road map, grand design dan action plan) berskala provinsi
Merumuskan kebijakan inovasi (road map, grand design dan action plan) berskala kab/kota
2.
Menyusun program dan kegiatan penguatan SIDa secara nasional
Menyusun program dan kegiatan pendampingan penguatan SIDa secara nasional
Menyusun program dan kegiatan penguatan SIDa dlm RPJMD dan RKPD
Menyusun program dan kegiatan penguatan SIDa dlm RPJMD dan RKPD
3.
Memfasilitasi pendampingan teknis pengembangan IPTEK
Memfasilitasi pemda dalam pelaksanaan SIDa
Melaksanakan litbang, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian dlm rangka penguatan SIDa provinsi
Melaksanakan litbang, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian dlm rangka penguatan SIDa kab/kota
4.
Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM, dan Sumber Daya lainnya
Melakukan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM, dan Sumber Daya lainnya
Melakukan kerjasama dgn pemda lainnya , menyiapkan SDM dan anggaran
Melakukan kerjasama dengan pemda kab/kota lainnya
5.
Memberikan dukungan anggaran
Memberikan dukungan anggaran
Membina dan memfasilitasi pemda kab/kota dlm penguatan SIDa
Menyiapkan SDM, anggaran, sarana dan prasarana lainnya
6.
Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan penguatan SIDa
Monitoring, supervisi dan evaluasi program dan kegiatan pendampingan penguatan SIDa
Monitoring, supervisi dan evaluasi program dan kegiatan SIDa di provinsi
Monitoring, supervisi dan evaluasi program dan kegiatan SIDa di kab/kota
TIM KOORDINASI Pasal 31
Tim Koordinasi Nasional terdiri dari :
Pengarah
: 1. Menteri Negara Riset dan Teknologi 2. Menteri Dalam negeri Ketua I : Deputi Bidang Jaringan Iptek Kemenristek Ketua II : Kepala BPP Kemendagri Sekretaris I : Asisten Deputi Jaringan Iptek Pusat dan Daerah Kemenristek Sekretaris II : Sekretaris BPP Kemendagri Tim Koordinasi Nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Anggota : Pejabat Struktural/Fungsional di lingkungan Kemenristek dan Kemendagri
Pasal 34
Tim Koordinasi Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri dari :
Anggota
Tim Koordinasi ditetapkan dengan
Pengarah : Kepala Daerah Ketua : Sekretaris Daerah Sekretaris : Kepala BPP : 1. Kepala Dinas/ Badan/ Kantor yang terkait Keputusan2.Kepala Daerah Lembaga/ Organisasi lainnya yang terkait
TIM KOORDINASI NASIONAL Pengarah Ketua I Ketua II Sekretaris I Sekretaris II Anggota
: 1. Menteri Negara Riset dan Teknologi 2. Menteri Dalam Negeri : Deputi Bidang Jaringan IPTEK Kemenristek : Kepala BPP Kemendagri : Asisten Deputi jaringan Iptek Pusat dan Daerah Kemenristek : Sekretaris BPP Kemendagri : Pejabat Struktural/Fungsional di lingkungan Kemenristek dan kemendagri TIM KOORDINASI DAERAH
Pengarah Ketua Sekretaris Anggota
: : : :
Kepala Daerah Sekretaris Daerah Kepala BPP 1. Kepala Dinas/Badan/Kantor yang terkait 2. Lembaga/Organisasi lainnya yang terkait
TANJAB BARAT 255.592 Jiwa TANJAB. TIMUR 213.781 Jiwa
TEBO 257.267 Jiwa
BUNGO 271.625 Jiwa
KOTA JAMBI 470.038 Jiwa
KERINCI 233.719 Jiwa
MUARO JAMBI 314.596 Jiwa
BATANGHARI 222.841 Jiwa
KOTA S. PENUH 78.102 Jiwa MERANGIN 292.013 Jiwa
SAROLANGUN 218.228 Jiwa
LUAS 53. 435 Km2 PENDUDUK 3,088 Juta Jiwa ADMINISTRASI 9 Kab/2 Kota 131 Kecamatan
