PENYUSUNAN PROFIL DAN DATA KEPENDUDUKAN KABUPATEN/KOTA KOALISI INDONESIA UNTUK KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015
LATAR BELAKANG • Perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan dapat menjawab permasalahan daerah memerlukan data berkualitas: akurat, lengkap, relevan, berkesinambungan, dapat dipertanggungjawabkan, dan terkini yang bersumber dari berbagai instansi (UU No. 25/ 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 31). • Data tersebut tidak hanya dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan, namun juga dimanfaatkan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan, serta dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan periode berikutnya.
LATAR BELAKANG • Penyediaan data untuk perencanaan pembangunan daerah masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain data tersebar di instansi sektoral, kualitas data belum terjamin, ada kesenjangan data antara yang dibutuhkan dengan yang tersedia, serta adanya perubahan alur data sektoral sejak berlakunya otonomi daerah. • Khusus mengenai perubahan alur data sektoral telah mengakibatkan data sektoral di tingkat provinsi dan nasional tidak lagi tersedia secara lengkap
LATAR BELAKANG • Meskipun di beberapa provinsi dan kabupaten/kota sudah ada forum sejenis ini, namun masih bersifat terbatas pada beberapa sektor yang menangani program tertentu bukan bersifat forum lintas sektor. • Sementara, forum yang diharapkan dibentuk adalah forum komunikasi yang membahas berbagai isu pembangunan dan sekaligus merupakan media tukar-menukar data dan informasi dari berbagai pihak.
LATAR BELAKANG • Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dibentuk suatu wadah komunikasi yang diharapkan dapat mencari solusi yang optimal dalam memenuhi kebutuhan data yang lebih berkualitas untuk dimanfaatkan sebagai bahan dalam perencanaan pembangunan daerah yang terukur dan komprehensif.
Kependudukan dan Pembangunan • Krisis : ekopolsosbudhankam • Kemiskinan, pengangguran, kerusakan lingkungan, konflik sosial, HAM, dst • Semuanya terkait dengan masalah kependudukan (fertilitas, mortalitas, migrasi) • Artinya, kebijakan kependudukan yang SERIUS harus muncul dalam program pembangunan
Kependudukan dan Pembangunan • Masalah kependudukan bukan hanya masalah lembaga tertentu saja • Masalah kependudukan disebabkan semua pihak • Untuk menyelesaikannya juga harus melibatkan semua pihak • Dunia pendidikan, legislatif, tokoh masyarakat/agama, instansi, swasta, dst
Kependudukan dan Pembangunan • Masalah utama kependudukan : jumlah besar (tidak sebanding daya dukung lingkungan dan daya tampung sosial), LPP tinggi, migrasi timpang, persebaran, dan mutu
Lima Isu • Pertama, apakah target kependudukan dengan isu utama penurunan kuantitas yang dilakukan secara langsung sudah diikuti dengan cara yang tepat ? Bagaimana dengan isu kespro, ketersediaan pelayanan kesehatan. Bagaimana dengan “rekayasa sosial”, perubahan pola pikir ?
Lima Isu • Kedua, Informasi kebijakan kependudukan hanya dimonopoli ilmuwan, instansi, LSM, dst, namun bagi masyarakat awam ? Terutama untuk kepentingan bisnis dan usaha (menentukan investasi, mutu dan jumlah barang dan jasa yang mereka produksi ditentukan pemahaman yang terbatas tentang data dan kebijakan kependudukan)
Lima Isu • Ketiga, berkaitan dengan masalah tersebut, pengaturan lembaga dalam penyusunan program dan kebijakan kependudukan apakah sudah jelas pengaturannya ? Kementerian kependudukan sudah hilang, program transmigrasi dan ketenagakerjaan digabung, masalah pembangunan desa juga overlap
Lima Isu • Data kependudukan banyak ditangani institusi : BKKBN, BPS, Kemendagri, Kemenkes, Kemensos dst. Demikian juga penanganan penduduk miskin, penanganan KB, dst • Keempat, ketidakserasian antara kebijakan pusat dan daerah.
Lima Isu • Kelima, isu-isu pemberdayaan perempuan, lansia, penduduk miskin dst, masih sepotongsepotong. Kasus TKW dst merupakan contoh, demikian pula KDRT
PROFIL KEPENDUDUKAN DAN FORUM DATA • Forum Data ini bertujuan untuk: • Mengidentifikasi kebutuhan data untuk perencanaan pembangunan daerah. • Membangun koordinasi tentang penyediaan data • Menyamakan persepsi tentang interpretasi statistik antar sektor
TUJUAN FORUM DATA • Memperkuat data administrasi di setiap sektor. • Mendukung keterbukaan informasi yang dihasilkan dan dikembangkan oleh setiap sektor. • Meningkatkan komitmen sektor dalam menyediakan data berkualitas dan tepat waktu
TUJUAN FORUM DATA • Mendorong pemerintahan daerah (eksekutif dan legislatif) memanfaatkan data untuk perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik lainnya.
MANFAAT FORUM DATA • Terjadinya koordinasi dan komunikasi antar sektor dalam menyediakan dan memanfaatkan data. • Terciptanya jembatan antara penyedia data dengan pengguna data untuk mendiskusikan segi substansi, metodologi, konsep dan penjelasan teknis yang digunakan oleh masing-masing instansi atau SKPD. • Tersedianya media diseminasi data dan informasi yang disiapkan oleh masing-masing SKPD dan instansi vertikal.
MANFAAT FORUM DATA • Meningkatnya komitmen sektor dalam penyediaan data berkualitas yang tepat waktu. • Tersedianya media untuk advokasi kepada pengambil kebijakan untuk pemanfaatan data berkualitas bagi perencanaan pembangunan. • Tersedianya forum yang memberikan rekomendasi kegiatan untuk meningkatkan kualitas data yang dikumpulkan melalui capacity building
Karakteristik Forum Data • Dibentuk berdasarkan SK Gubernur/Bupati/Walikota. • Merupakan wadah komunikasi data dan informasi pembangunan daerah lintas sektor. • Tidak menghasilkan/mempublikasikan data dan informasi. • Dibiayai oleh APBD serta cost sharing dari berbagai SKPD dan instansi vertikal.
Tim Koordinasi Forum Data • Diketuai oleh pejabat setingkat Eselon II dengan anggota yang terdiri dari Kepala kantor/lembaga dari masing-masing SKPD dan instansi vertikal. • Mereka merupakan pejabat yang memiliki otoritas untuk menentukan apakah suatu kebijakan bisa dirubah, diperbaiki atau dibatalkan sama sekali. • Dengan demikian maka proses dialog yang terjadi di dalam Forum Data diharapkan dapat membawa dampak pada perbaikan penyediaan data dan informasi di daerah.
BAB I. PENDAHULUAN BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BAB III. POKOK-POKOK PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK
BAB IV. ROAD MAP BAB V. PENUTUP
21
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG Tantangan Kependudukan - Kuantitas - Kualitas masih relatif rendah ; - Persebaran dan Mobilitas timpang;
Apa yang di design? - Fertilitas, Mortalitas, dan Mobilitas Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) Penduduk Tanpa Pertumbuhan (PTP);
UU No. 52 Tahun 2009 sebagai
acuan utama dan sebagai dasar penyusunan Grand Design;
Grand Design PKP rekayasa jumlah, struktur, dan LPP melalui pengendalian kelahiran, penurunan kematian dan pengarahan mobilitas penduduk.
PENDAHULUAN
1.3. KONDISI SAAT INI Kuantitas Penduduk: besar dengan TFR tinggi; Struktur Penduduk kurang menguntungkan: - Jumlah Balita & Anak masih sangat besar - Jumlah penduduk remaja dan usia reproduksi besar momentum pertumbuhan - Jumlah lansia semakin meningkat
Persebaran Penduduk timpang; Kualitas Penduduk masih rendah kematian, pendidikan, kemiskinan HDI; Pencapaian tidak merata antar wilayah kabupaten/kota.
KONDISI SAAT INI • • • • • • • • •
JUMLAH PENDUDUK JAWA TENGAH TAHUN 2004 : 32.397.431 TAHUN 2008 : 32.626.390 TAHUN 2010 : 32.380.687 TFR 2003 2,1 TFR 2007 2,3, TFR 2012 justru naik 2,5 TAHUN 2010 USIA 0-14 : 26,27 % SEX RATIO 2004 : 99,82 SEX RATIO 2010 : 98,82
KONDISI SAAT INI • Jumlah WUS : 8.696.765 (SP2010) 9.534.456 (Pendataan Kel 2011) Jumlah PUS : < 20 th : 146.297 20-30 th : 1.963.568 > 30 th : 4.495.868 Total : 6.605.733 Peserta KB : 2.177.069 (Pemerintah) 2.903.755 (swasta) unmet need 12,6 %
Angkatan Kerja Jateng • • • •
Angkatan Kerja 2011 : 16,92 juta Bekerja : 15,92 juta Penganggur Terbuka : 5,93 % Semua sektor naik jumlah pekerja, kecuali pertanian turun (-240 ribu) • Buruh/karyawan : 4,49 juta (28 %) • Berusaha dibantu buruh tidak tetap : 3,37 juta (24%) • Pekerja Keluarga : 2,85 juta (17,90%)
Angkatan Kerja Jateng • PMA 30 % dan PMDN 9 % • Penduduk Miskin : 5,72 juta (15 %)
Tingkat Pendidikan 2010 • • • • • • •
Belum/tdk pernah sekolah Tidak ada ijazah SD SD/MI SMP SMA Dipl/PT Buta Huruf : 8,98 %
: 8,13 % : 18,91 % : 34,55 % : 18,11 % : 10,48 % : 4,93 %
Kesehatan • Angka Kematian Bayi (AKB) Jateng 2011 : 11 per 1000 kelahiran • Angka Kematian Ibu (AKI) 116 per 100.000 kelahiran (Pemalang, Brebes, Cilacap) • AKB Nasional 25 (Jepang 2, Singapura 2, Malaysia 6, Thailand 11, Vietnam 17) • AKI Nasional 220 (Jepang 5, Singapura 3, Malaysia 29, Thailand 48, Vietnam 59)
PENDAHULUAN
1.4. KONDISI YANG DIINGINKAN • PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG (PTS) sebagai prasyarat tercapainya Penduduk Tanpa pertumbuhan (PTP): – Fertilitas replacement Level; – Mortalitas semakin menurun; – Persebaran/mobilitas lebih merata;
KONDISI YANG DIINGINKAN • Penduduk di Provinsi Jawa Tengah tumbuh seimbang dengan Total Fertility Rate (TFR) 2,1 dan Net Reproduction Rate (NRR) 1 dan secara berkelanjutan diharapkan TFR menjadi 2,002 dan NRR menjadi 0,938 pada tahun 2035
Tantangan – Menciptakan strategi yang tepat dalam mencapai penduduk tumbuh seimbang yang ditandai dengan TFR = 2,1 dan NRR = 1 – Merancang Program Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam menurunkan tingkat kelahiran dan membentuk keluarga kecil berkualitas. – Melaksanakan arah pembinaan dan peningkatan kemandirian keluarga berencana serta promosi dan penggerakan masyarakat.
Tantangan –
– –
Menserasikan kebijakan pembangunan dengan pembangunan kependudukan dan Keluarga Berencana untuk mewujudkan pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan kependudukan dengan strategi adalah pengembangan dan sosialisasi kebijakan pembangunan kependudukan. Lemahnya kompetensi sumber daya manusia di SKPD KB Provinsi Jawa Tengah dalam bidang kependudukan. Mengoptimalkan sarana dan prasarana operasional pendukung, media dan metode untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kependudukan. Menata metode fasilitasi dan mekanisme pembinaan kepada Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program Kependudukan dan KB.
Tantangan •
Mengatasi ancaman menurunnya anggaran program Kependudukan dan KB yang berasal dari APBN pada tingkat lini lapangan dan terbatasnya kemampuan dukungan anggaran melalui APBD Provinsi, serta dukungan anggaran tersebut belum menyentuh seluruh kegiatan program Kependudukan dan KB yang semestinya menjadi tanggung jawab dari pemerintah Kabupaten/Kota sebagai daerah otonomi. Kondisi ini salah satu penyebab terjadinya penurunan performance dari program Kependudukan dan KB di tingkat lapangan.
Tantangan •
Beralihnya Petugas Lapangan Keluarga Berencana menjadi sektoral sesuai dengan bentuk lembaga yang ada di daerah serta banyaknya mutasi baik bersifat promosi maupun pemindahan tugas. Penurunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berasal dari BKKBN ini menurunkan kinerja lembaga pengelola program Kependudukan dan Keluarga Berencana.
Tantangan •
Kelembagaan Keluarga Berencana Daerah Implementasi PP 38 Tahun 2007 dan PP 41 tahun 2007. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah antara pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta PP nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (ODP), jelas dikatakan bahwa Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS) merupakan salah satu urusan wajib diantara 28 urusan wajib (Pasal 7). Hal ini berarti bahwa KB dan KS merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat sehingga Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan KB dan KS.
TUJUAN GRAND DESIGN Memberikan arah kebijakan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk Jateng 2010-2035; Menjadi pedoman penyusunan ROAD MAP pengendalian kuantitas penduduk 2010- 2015, 20152020, 2020-2025, 2025-2030, dan 2030-2035; Menjadi pedoman bagi lembaga serta pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan.
BAB II: VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK
VISI GRAND DESIGN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK
VISI
• Terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara jumlah, struktur, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial dan budaya Condusive Regulatory
Good Press Relations
40
MISI GRAND DESIGN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK
MISI
• Membangun komitmen stakeholder utama (prime stakeholders) tentang penting dan strategisnya upaya pengendalian kuantitas penduduk bagi pembangunan berkelanjutan • Membentuk atau menyempurnakan peraturan perundang-undangan (regulasi) yang mendukung upaya pengendalian kuantitas penduduk Condusive Regulatory
Good Press Relations
41
ARAH KEBIJAKAN GRAND DESIGN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK
ARAH KEBIJAKAN
• Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan melalui penetapan perkiraan angka fertilitas, mortalitas, dan persebaran; • Pengendalian kuantitas penduduk dimaksudkan agar sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; • Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan pada tingkat nasional dan daerah secara berkelanjutan. Condusive Regulatory
Good Press Relations
42
TUJUAN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK 1. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan melalui rekayasa kondisi penduduk optimal yang berkaitan dengan jumlah, struktur/komposisi, pertumbuhan serta persebaran penduduk. 2. Mengendalian pertumbuhan dan persebaran penduduk sesuai dengan daya dukung alam dan daya dukung lingkungan secara nasional melalui pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian dan pengarahan mobilitas penduduk.
SASARAN UMUM • FERTILITAS : Tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang pada tahun 2015 dan terus berlanjut s/d tahun 2035 (sbg prasyarat tercapainya penduduk tanpa pertumbuhan); • MORTALITAS : Menurunnya angka kematian bayi dan meningkatnya angka harapan hidup ; • MOBILITAS : Tersebarnya penduduk secara lebih proporsional .
UKURAN KEBERHASILAN
Sejauh mana sasaran-sasaran berikut dapat tercapai:
1. Penduduk jumlah dan pertumbuhan 2. Fertilitas TFR, NRR, CBR, CPR 3. Mortalitas CDR, IMR, MMR, Life Expectancy
4. Mobilitas Migrasi masuk, Migrasi keluar, Transmigrasi (?) 45
45
STRATEGI PELAKSANAAN Secara nasional: (1) Menyangkut penyempurnaan regulasi nasional terkait upaya pengendalian kuantitas penduduk; (2) Melalui penyelesaian Peraturan Pemerintah dan regulasi lainnya sebagai penjabaran UU no. 52 tahun 2009. Di tingkat kementerian, lembaga atau pemerintah daerah : (1) Implementasi kebijakan atau program yang berkaitan dengan komponen-komponen pengendalian kuantitas penduduk; (2) Pelaksanaan upaya pengendalian fertilitas, penurunan mortalias dan pengarahan mobilitas penduduk. 46
46
ALUR PIKIR PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK
KONDISI SAAT INI
INTERVENSI
KONDISI YANG DIINGINKAN
FERTILITAS
KEBIJAKAN
FERTILITAS
MORTALITAS
STRATEGI
MORTALITAS
MOBILITAS
PROGRAM
MOBILITAS
*) PKP: Pengendalian kuantitas penduduk.
VISI & MISI PKP*
POKOK-POKOK PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK
PENGATURAN FERTILITAS
PENGATURAN FERTILITAS
KELUARGA BERENCANA • Usia ideal perkawinan • Usia ideal melahirkan • Jarak ideal melahirkan • Jumlah ideal anak yang dilahirkan
PENGATURAN FERTILITAS MELALUI KELUARGA BERENCANA
Kebijakan KB dilaksanakan untuk membantu pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak-hak reproduksi
• Mengatur kehamilan yang diinginkan • Menurunkan AKB dan AKI • Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan • Meningkatkan kesertaan pria • Promosi ASI
PENGATURAN FERTILITAS MELALUI KELUARGA BERENCANA • Meningkatkan akses dan kualitas KIE dan pelayanan KB di daerah; • Larangan pemaksaan pelayanan KB kepada siapapun karena bertentangan dengan HAM; • Pelayanan kontrasepsi dilakukan sesuai norma agama, budaya, etika dan kesehatan; • Penyediaan kontrasepsi bagi penduduk miskin di daerah.
PENURUNAN MORTALITAS
PENURUNAN ANGKA KEMATIAN • Bertujuan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas pada seluruh dimensi
Prioritas
• Penurunan angka kematian ibu hamil; • Penurunan angka kematian ibu melahirkan; • Penurunan angka kematian pasca kelahiran; • Penurunan angka kematian bayi dan anak.
PENURUNAN ANGKA KEMATIAN • Diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat melalui upaya proaktif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai peraturan perundangundangan dan norma agama (UU 52/09 pasal 30:3)
Fokus
• Kesamaan hak reproduksi pasutri; • Keseimbangan akses dan kualitas KIE dan pelayanan; • Pencegahan dan pengurangan resiko kesakitan dan kematian; • Partisipasi aktif keluarga dan masyarakat.
PENGARAHAN MOBILITAS
MOBILITAS PENDUDUK • Bertujuan untuk tercapainya persebaran penduduk optimal, didasarkan pada keseimbangan jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan (UU 52/09 pasal 33:1)
Meliputi
• Mobilitas Internal • Mobilitas Internasional
MOBILITAS PENDUDUK
Mobilitas Internal
• Mobilitas permanen & non permanen; • Mobilitas ke daerah penyangga & ke pusat pertumbuhan ekonomi baru; • Penataan persebaran penduduk melalui kerjasama antar daerah; • Urbanisasi; • Penyebaran penduduk ke daerah perbatasan antar negara & daerah tertinggal serta pulau-pulau kecil terluar (UU 52/09 pasal 33:3).
MOBILITAS PENDUDUK
Mobilitas Internal
• Dilakukan dengan menggunakan data dan informasi serta persebaran penduduk dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (pasal 36:1); • Pengembangan sistem informasi kesempatan kerja yang memungkinkan untuk melakukan mobilitas ke daerah tujuan sesuai kemampuan yang dimilikinya (UU 52/09 pasal 36:2).
MOBIILITAS PENDUDUK
Mobilitas Internasional
• Dilakukan melalui kerjasama internasional dengan negara pengirim dan penerima migran internasional ke dan dari Indonesia sesuai dengan perjanjian internasional yang telah diterima dan disepakati oleh pemerintah (UU 52/09 pasal 33:4).
TARGET PENCAPAIAN
(1)
Penduduk
2010*
2035*
Jumlah
32.382.657
38.124.000
LPP
0,37
0,32
* Catatan: a. Jumlah penduduk dan LPP tahun 2010 berdasarkan Sensus Penduduk 2010 (LPP rata-rata dalam periode tahun 2000-2010). b. Jumlah penduduk dan LPP tahun 2035 diolah berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia, Bappenas.
TARGET PENCAPAIAN
(2)
Fertilitas TFR
2010 2,093
2035 2,002
NRR
0,972
0,938
CBR
16,1
13,3
CPR
63
70
Catatan: a. TFR tahun 2010,berdasarkan hasil sementara Sensus Penduduk 2010. b. TFR, NRR, CBR tahun 2035 diolah berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia, Bappenas. c. NRR dan CBR tahun 2010 berdasarkan hasil proyeksi penduduk Bappenas dkk tahun 2000-2025. d. CPR tahun 2010 berdasarkan data SDKI tahun 2007.
TARGET PENCAPAIAN
(3)
Mortalitas
2010
2035
CDR
6,3
7,6
IMR MMR
10,62 228
6,32 ?
Life Expectancy
73,71
75,36
Catatan: a. CDR dan life expectancy tahun 2010 berdasarkan hasil proyeksi penduduk Bappenas dkk tahun 2000-2025. b. CDR, IMR dan life expectancy tahun 2010 berdasarkan hasil pengolahan proyeksi penduduk Bappenas. c. IMR tahun 2010 berdasarkan hasil sementara Sensus Penduduk tahun 2010. d. MMR tahun 2010 berdasarkan data SDKI tahun 2007.
ROAD MAP PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK
TUJUAN ROAD MAP
Secara sistematis dan terencana diketahui sasaran-sasaran yang harus dicapai pada setiap periode serta kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan.
KETERKAITAN GRAND DESIGN 2010-2035 DENGAN ROAD MAP 2010
2020
2015
2025
2030
2035
GRAND DESIGN PENGENDALIAN PENDUDUK 2010 - 2035 ROAD MAP 2010-2014
ROAD MAP 2015-2019
ROAD MAP 2020-2024
ROAD MAP 2025-2029
ROAD MAP 2030-2035
SASARAN (ROAD MAP) Penduduk
Jumlah
LPP
2010
32.382.657 0,37
2015
33.866.200 0.83
2020
35.184.100 0.72
(1)
2025
36.369.800 0.61
2030
2035
37.374.600
38.124.000
0.47
0.32
* Catatan: a. Jumlah penduduk dan LPP tahun 2010 berdasarkan Sensus Penduduk 2010. b. Jumlah penduduk dan LPP tahun 2015 sd 2025 berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia tahun 20002025 oleh Bappenas dkk. c. Jumlah penduduk dan LPP tahun 2030 sd 2035 berdasarkan hasil pengolahan proyeksi penduduk Indonesia.
SASARAN (ROAD MAP)
(2)
Fertilitas
2010
2015
2020
2025
2030
2035
TFR
2,093
2,042
2,019
2,009
2,004
2,002
NRR
0,972
0,954
0,945
0,941
0,939
0,938
CBR
16,1
15,3
14,8
14,3
13,9
13,3
CPR
63
65
70
70
70
70
Catatan: a. TFR dan NRR tahun 2010 berdasarkan hasil sementara Sensus Penduduk 2010. b. TFR; NRR tahun 2015 sd 2025 dan CBR tahun 2010 sd 2025 berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia tahun 2000-2025 oleh Bappenas dkk. c. TFR; NRR dan CBR tahun 2030 sd 2035 berdasarkan hasil pengolahan proyeksi penduduk Indonesia. d. CPR tahun 2010 berdasarkan data SDKI tahun 2007. e. CPR tahun 2015-2035, berdasarkan Adioetomo SM, Perkembangan Fertilitas dan Mortalitas Serta Implikasi bagi Perencanaan Pembangunan, disajikan di Bappenas 27 Oktober 2011
SASARAN (ROAD MAP) Mortalitas
(3)
2010
2015
2020
2025
2030
2035
CDR
6,3
6,2
6,5
7,1
7,3
7,6
IMR
10,62
9,56
8,60
7,80
7,02
6,32
228
102
n-a
n-a
n-a
n-a
73,71
74,42
74,85
75,11
75,27
75,36
MMR Life Expectancy
* Catatan: a. CDR dan life expectancy tahun 2010 sd 2025; IMR tahun 2015 sd 2025 berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia tahun 2000-2025 oleh Bappenas dkk. b. CDR dan IMR tahun 2025 sd 2035 berdasarkan hasil pengolahan proyeksi penduduk Indonesia. c. IMR tahun 2010 berdasarkan hasil penghitungan sementara Sensus Penduduk 2010. d. MMR tahun 2010berdasarkan SDKI 2007. e. MMR tahun 2015 berdasarkan target MDGs.
