KOTA

YTH. PARA PEJABAT ESELON I BNPB DAN UNSUR PENGARAH BNPB YTH. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA YTH. KEPALA PELAKSANA BPBD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA YTH. HADIRIN SEKALIAN

SAMBUTAN DAN ARAHAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

ASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH, SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA,

PADA RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2014

OM SWASTIASTU, PERTAMA-TAMA MARILAH KITA PANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA, DIMANA PADA HARI YANG BERBAHAGIA INI, KITA MASIH DIBERI NIKMAT KESEHATAN DAN KESEMPATAN UNTUK HADIR BERSAMA DI RUANGAN INI DALAM RANGKA MELAKSANAKAN RAPAT

KOORDINASI

NASIONAL

PENANGGULANGAN

BENCANA BNPB – BPBD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SEINDONESIA TAHUN 2014. PADA KESEMPATAN INI SAYA JUGA INGIN MENGUCAPKAN HOTEL BIDAKARA, 10 MARET 2014

TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN YANG TINGGI KEPADA

BPBD PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA ATAS KESUNGGUHAN

AKUNTABEL SESUAI DENGAN STANDAR AKUNTANSI

DAN

PEMERINTAH;

KERJA

KERAS

KEMANUSIAAN,

DALAM

SEHINGGA

PENGABDIANNYA

BNPB

DAN

BPBD

DEMI

SEMAKIN

4.

MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PB DI INDONESIA

DIKENAL OLEH MASYARAKAT.

DISTASTER RELIEF AND TRAINING GROUND SENTUL;

KERJA KERAS TERSEBUT SEKALIGUS MENJADI TANGGUNG JAWAB KITA KEDEPAN, UNTUK TERUS MENINGKATKAN KUALITAS

PENYELENGGARAAN

5.

6. PENANGGULANGAN

BENCANA

SEBAGAI PRIORITAS DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, DAN MENJABARKANNYA RENCANA

STRATEGIS

BPBD

7.

PELAKSANAAN

TUGAS

DAN

PENYELENGGARAAN

PENANGGULANGAN

ANGGARAN

YANG

MEMADAI,

8.

DAN

PELAPORAN

KEUANGAN

SECARA

KEJADIAN

OPTIMALISASI

PEMANFAATAN

MENETAPKAN

BENCANA

MELALUI

PUSDALOPS

DAN

REGULASI

DAN

MELAKSANAKAN

PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN DESA

SECARA

TANGGUH

KEMANDIRIAN

CEPAT, TEPAT DAN BERTANGGUNG JAWAB SESUAI

2013,

PELAPORAN

FRAMEWORK FOR ACTION;

DENGAN

DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN 105 TAHUN

MENINGKATKAN KUALITAS DATA, INFORMASI, DAN

DAERAH, SEBAGAI PELAKSANAAN AMANAT HYOGO

FUNGSI

PENANGGULANGAN BENCANA DI DAERAH;

DUKUNGAN

KEPADA

PENGURANGAN RISIKO BENCANA MELALUI PERATURAN

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG TERKAIT

3.

DIHIBAHKAN

(TIK);

MEMBERIKAN INPUT DALAM RANGKA HARMONISASI

DENGAN

YANG

PERALATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DAN

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TERKAIT; 2.

BNPB

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SECARA OPTIMAL;

PENGINTEGRASIAN

KEDALAM

PENGELOLAAN, PEMANFAATAN, DAN PEMELIHARAAN ASET

PENANGGULANGAN

BENCANA, MELIPUTI: 1.

MENINGKATKAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA

BENCANA

UNTUK

MASYARAKAT

MEMBANGUN DALAM

PENANGGULANGAN BENCANA; 9.

PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI FIRST RESPONDER PENANGGULANGAN

BENCANA

DAN

SEKRETARIS

DAERAH

SELAKU

KEPALA

BPBD

EX-OFFICIO

SEBAGAIMANA AMANAT UNDANG – UNDANG AGAR TERUS

MEMPERKUAT

KELEMBAGAAN

BPBD,

BERLAKU

REWARD

AND

PUNISHMENT

DALAM

PEMBERIAN DUKUNGAN BNPB KEPADA BPBD; DAN 13. BERIKAN KEMUDAHAN BAGI KETERLIBATAN SWASTA

MENYIAPKAN DAN MELATIH PERSONIL YANG HANDAL,

DAN

SERTA

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA.

MENGALOKASIKAN

DAN

MENINGKATKAN

MASYARAKAT

DALAM

MENDUKUNG

DUKUNGAN ANGGARAN YANG MEMADAI TERMASUK

SEKALI LAGI, SAYA UCAPKAN TERIMA KASIH, SEMOGA APA

DANA

YANG KITA LAKUKAN SELURUHNYA AKAN MEMBERIKAN

SIAP

PAKAI

BAGI

PENYELENGGARAAN

PENANGGULANGAN BENCANA; 10. GUNAKAN

DAN

PENANGGULANGAN

MANFAAT

MANFAATKAN BENCANA

ANGGARAN

SECARA

OPTIMAL,

BAGI

MASYARAKAT

BANGSA

PELAJARI,

PAHAMI,

DAN

IMPLEMENTASIKAN

BERJUANG DEMI KEMANUSIAAN. WABILLAHITAUFIQ WALHIDAYAH,

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN KEBENCANAAN

WASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI

DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENANGGULANGAN

WABARAKATUH.

BENCANA; 11. MELAKSANAKAN

PEMBANGUNAN

PASCABENCANA

KEPALA BNPB,

LEBIH BAIK DAN LEBIH AMAN (BUILD BACK BETTER AND SAFER) DENGAN MEMPERHATIKAN KAIDAH – KAIDAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA DAN PEMBANGUNAN YANG AMAN DARI BAHAYA BENCANA; 12. MARI BERSAMA – SAMA SELESAIKAN APA YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB KITA ATAS HASIL TEMUAN BPK. KEDEPAN, SESUAI REKOMENDASI BPK, AKAN

NEGARA,

SEKALIGUS MEMBANGUN SEMANGAT KITA UNTUK TERUS

JANGAN TAKUT BILA SESUAI ATURAN, DENGAN KATA LAIN,

DAN

DR. SYAMSUL MAARIF, MSI

Sambutan Dr. Syamsul Maarif Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana 2014 Bengkulu, 13 Oktober 2014 Yang terhormat Gubernur Bengkulu, Bapak H. Junaidi Hamsyah, Yang terhormat Para PejabatKementerian-Lembaga Pemerintah, Yang terhormat Para Kepala BPBD dan Perwakilan Pemerintah Daerah, Yang terhormat Perwakilan UNDP, UNESCO, UNICEF, AIFDR dan Lembaga Internasional lainnya yang hadir di sini, Para Sahabat dari Platform Nasional PRB, Forum PRB Daerah, LSM, media massa, dan perwakilan Perguruan Tinggi serta Sektor Swasta, Para tamu undangan, dan Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia,

Assalamu’alaikum Wr. Wb., Damai sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi. Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat pada pagi hari ini dalam acara 1

“Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana tahun 2014”. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada Bapak Gubernur dan seluruh jajaran pemerintah daerah Provinsi Bengkulu yang telah mempersiapkan rangkaian acara peringatan bulan PRB tahun 2014 ini dengan sangat baik. Saya juga ingin menyampaikan penghargaan saya kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu dan datang dari seluruh penjuru Indonesia untuk berpartisipasi dan meramaikan kegiatan ini. Peringatan bulan PRB tahun ini mengangkat tema Pengurangan Risiko Bencana Membangun Ketangguhan Daerah. Tema ini sudah berulang kali dibahas sejak Asian Ministerial Conference on DRR/AMCDRR kelima di Yogyakarta tahun 2012. Sebagai negara kepulauan luas yang menganut sistem desentralisasi dan otonomi daerah, pengurangan risiko harus

pertama-tama

diupayakan

oleh

pemerintah

dan

pemangku

kepentingan di daerah, yang juga merupakan pihak yang langsung berhadapan dengan bencana dan dampak-dampaknya. Hadirin yang berbahagia, Peringatan bulan PRB kali ini juga bertepatan dengan peringatan 10 tahun Tsunami Aceh. Tsunami yang terjadi di negara kita tahun 2004 lalu itu telah merubah secara mendasar paradigma penanggulangan bencana di dunia. Bencana berskala besar dapat menghancurkan dalam sekejap pencapaian pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang diperjuangkan selama berpuluh-puluh tahun. Masyarakat yang baru saja keluar dari kemiskinan setelah bersusah-payah bekerja selama bertahun-tahun dapat langsung terperosok kembali ke dalam kemiskinan. Seperti kita ketahui, 2

90% korban bencana berada di negara-negara berkembang dan bencana biasanya paling merugikan kaum yang miskin dan rentan. Melalui Kerangka Aksi Hyogo yang lahir dari Konferensi Dunia tentang PRB yang diselenggarakan satu bulan setelah tsunami, dunia semakin menyadari pentingnya mendorong pembangunan yang sensitif risiko dan mendukung ketangguhan manusiaserta aset-aset

yang

mendukung

kehidupan manusia.Selain membawa berkah karena melahirkan Kerangka Aksi Hyogo, Tsunami Aceh juga juga memberi peluang untuk membangun ketangguhan melalui pendekatan build back better, karena setelah bencana pemerintah mendorong perencanaan tata ruang yang lebih baik, perijinan bangunan yang lebih tahan gempa, dan pembangunan yang lebih mempertimbangkan aspek-aspek risiko. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Kerangka Aksi Hyogo juga mendorong penanggulangan bencana dengan pendekatan yang berpusat pada manusia berdasarkan prinsip keamanan manusia. Dalam situasi bencana semua orang menjadi rentan, terutama para lansia, penyandang disabilitas, dan ibu-ibu yang tengah hamil atau baru

saja

melahirkan.

Pemerintah

dan

pemerintah

daerah

perlu

melibatkan warga dan komunitas rentan dalam perencanaan PRB, agar kebutuhan kaum yang rentan dapat terakomodasi terutama dalam situasi darurat dan pasca-bencana. Hal ini sesuai pula dengan tema Peringatan Bulan PRB Dunia yang adalah mendorong partisipasi dan pemberdayaan kaum lanjut usia dalam penanggulangan bencana. Oleh karena itu, dalam rangkaian acara 3

peringatan bulan PRB 2014 ini, selain menggalang partisipasi BPBD, Pemerintah Daerah, DPRD, perguruan tinggi, media dan sektor swasta, kami juga menyelenggarakan berbagai kegiatan yang melibatkan anak, penyandang disabilitas dan kaum lansia atau organisasi yang bekerja dengan kelompok-kelompok ini. Para Pejabat dan Rekan Penggiat PRB yang saya banggakan, Rangkaian peringatan bulan PRB tahun berisi berbagai kegiatan terkait pengurangan risiko, sepertiLomba PRB, Bedah Buku, Sosialisasi PRB, Pameran PRB, Jalan Sehat dan Bersih Pantai, Evakuasi Mandiri, Pertemuan PRBBK, Table Top Exercise, Kunjungan Sekolah dan Rumah Sakit Aman, Relief PRB, Pelatihan Situasi Darurat, Sosialisasi Jitupasna dan Lokakarya Desa Tangguh Bencana.Kegiatan-kegiatan ini merupakan bagian dari pendidikan bencana dan upaya meningkatkan kapasitas dalam berbagai aspek penanggulangan bencana. Semua kegiatan dirancang agar menarik dan melibatkan banyak pemangku kepentingan PRB dari tingkat pusat maupun daerah. Selain berbagai lomba dan kegiatan interaktif di atas, kegiatan utama peringatan bulan PRB tahun 2014 akan terdiri dari Seminar Nasional 10 Tahun Tsunami, dan serangkaian lokakarya pengurangan risiko yang membahas tujuh isu kunci, yakni: 1. Peran Daerah dalam PRB dan Adaptasi Perubahan Iklim 2. Pengembangan Jejaring antar Pelaku Pengurangan Risiko Bencana 3. Kebijakan Publik tentang PRB dan Adaptasi Perubahan Iklim 4. Peran Lembaga Usaha dalam PRB dan Adaptasi Perubahan Iklim 5. Peningkatan Peran Relawan dalam Pengurangan Risiko Bencana 4

6. Sekolah dan Rumah Sakit Aman 7. Ketangguhan Lansia dan kelompok masyarakat paling berisiko Ibu-Bapak dan Rekan-rekan yang Saya Hormati, Sebagian besar isu yang akan kita diskusikan dalam peringatan tahun ini merupakan buah dari Konferensi tingkat Menteri Pengurangan Risiko Bencana/AMCDRR2012di Yogyakarta yang telah melahirkan Deklarasi. Deklarasi ini berisi seruan untuk memadukan pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim di tingkat lokal ke dalam perencanaan pembangunan nasional; mendorong penilaian dan pendanaan risiko di tingkat lokal; dan memperkuat tata kelola risiko yang baik dan kemitraan di tingkat lokal. Agar dapat mewujudkan pemaduan PRB-API di tingkat daerah, pemerintah daerah perlu melibatkan DPRD,

LSM dan organisasi

masyarakat,

perguruan tinggi, sektor swasta, DPRD dan media massa. Sektor swasta termasuk pihak yang kurang dilibatkan dalam pelaksanaan agenda PRBAPI. Pada dasarnya bencana dapat mengancam keberlanjutan bisnis sektor swasta dan anggota masyarakat yang bekerja di perusahaan maupun yang menjadi konsumen dari produk-produk yang dihasilkan. Oleh karena itu kami mendorong pihak swasta untuk terlibat dalam proses perencanaan keberlanjutan usaha (business continuity planning) bersama para pihak terkait. DPRD sebagai pihak yang memiliki kekuasaan legislasi, penganggaran dan pengawasan juga dapat berperan penting dalam mendorong dan memajukan agenda-agenda PRB-API.

5

Hadirin dan Para Tamu Undangan yang kami Muliakan, Saya ingin mengingatkan bahwa butir kedua arahan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutanpembukaan AMCDRR kelima di Yogyakarta menekankanbahwa partisipasi seluruh pemangku kepentingan merupakan hal terpenting dalam membangun ketangguhan di tingkat lokal. Presiden juga menggarisbawahi bahwa PRB merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya di tingkat pusat dan daerah. Isu-isu PRB, API, pendanaan risiko dan pemberdayaan di tingkat desa juga telah menjadi hal-hal yang ditekankan Presiden dalam sambutan beliau pada AMCDRR kelima lalu. Kita perlu menindaklanjuti arahan ini dengan bekerja bersama secara sungguh-sungguh. Rangkaian peringatan bulan PRB ini bagian dari realisasi arahan Presiden dan tindak lanjut dari mandat Deklarasi Yogyakarta. Ibu dan Bapak yang kami Hormati, Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pejabat kementerian-lembaga Pemerintah, perwakilan lembagalembaga

internasional

dan

nasional,

perwakilan

pemerintah

daerah,perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan media, yang telah hadir di sini.Kami juga menghimbau agar Bapak dan Ibu sekalian untuk dapat menghadiri Seminar Nasional 10 Tahun Tsunami dan Lokakaryalokarya Tematik sebagai kontribusi dari “Bengkulu untu Dunia” sekaligus sebagai penguatam kapasitas serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

6

Saya yakin, kehadiran Bapak dan Ibu semua adalah tanda baik bahwa kita semua telah menindaklanjuti hasil-hasil Deklarasi Yogyakarta dan semakin berkomitmen

untuk

mewujudkan

bangsa

dan

masyarakat

yang

tangguh.Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang ada, dan mari kita meningkatkan kapasitas kita senantiasa. Dengan mengucap bismillah hirrahman nirrahim dengan ini saya rangkaian peringatan bulan PRB tahun 2014 di Bengkulu. Terima kasih. Bilahit taufik wal hidayah. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kepala BNPB,

Dr. Syamsul Maarif, M.Si.

7

SAMBUTAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA PADA PELETAKAN BATU PERTAMA PEMBANGUNAN INDONESIA DISASTER RELIEF AND TRAINING GROUND (INA-DRTG) Sentul - Bogor, 25 Mei 2013

Yth. Meteri/Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Yth. Para Pejabat Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Yth. Para Pejabat dan Staf Di Lingkungan BNPB Yth. Para Tamu Undangan Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera untuk kita semua, Salam Kemanusiaan, Bapak / Ibu / Saudara – Saudara sekalian yang berbahagia, Pertama-tama perkenankan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri/Wakil Menteri beserta jajaran di lokasi pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana – Indonesia Disaster Relief and Training Ground (INA-DRTG) Badan Nasional Penanggulangan Bencana Hadirin, undangan sekalian yang saya hormati, Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa ancaman multi-dimensi terhadap eksistenis Negara Kesatuan Republik Indonesia setiap tahunnya terus meningkat. 1

Ancaman tersebut diantaranya meliputi ancaman bersenjata, ancaman terorisme, termasuk

ancaman

bencana

yang

dapat

mempengaruhi

upaya-upaya

pembangunan nasional. Hal tersebut juga merupakan tantangan bagi kita semua untuk terus meningkatkan kapasitas sumberdaya nasional dalam menghadapi semua ancaman tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka mengkoordinasikan berbagai upaya peningkatan kapasitas serta peningkatan kesiapan sumberdaya nasional termasuk dalam rangka membangun kerjasama regional dan internasional, Maka Bapak Presiden RI telah menginstruksikan pembangunan

Bapak / Ibu / Saudara – Saudara sekalian yang berbahagia, Lantas bagaimana peran kita dalam menghadapi tantangan dan tuntutan jaman yang demikian? Kita harus mampu meraih momentum tersebut. Kita harus menyadari bahwa maju-mundurnya penanggulangan bencana di Indonesia ada ditangan kita sekalian. Sebab, secara de facto dan de jure BNPB dan BPBD adalah kelembagaan yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan, memberi komando, dan sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Sejak tahun 2008 BNPB telah berupaya sebaik mungkin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dan kemudian mendapatkan apresiasi yang luar biasa, baik secara nasional maupun internasional. Demikian juga dengan BPBD, dengan segala keterbatasan ternyata mampu menunjukkan prestasi yang membanggakan. Dari yang semula dianggap sebelah mata, saat ini seluruh mata memandang BNPB dan BPBD dengan segala yang telah diupayakan. Namun demikian, masih banyak hal yang harus dilakukan oleh BNPB dan BPBD. Salah satunya adalah masalah akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan anggaran, termasuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pencapaian kinerja sesuai dengan target dan sasaran yang telah direncanakan.

2

Bapak / Ibu / Saudara – Saudara sekalian yang Saya hormati Dalam pelaksanaan anggaran penanggulangan bencana, salah satu kelemahannya adalah pertanggung jawaban penggunaan anggaran. Pertama, penanganan bencana menuntut kecepatan dalam melakukan respon. Apa yang dibutuhkan daerah yang terkena bencana harus segera dipenuhi karena menyangkut keselamatan masyarakat dan korban bencana. Bahkan tidak jarang bencana alam menyebabkan kerusakan pada infrastruktur dan prasarana publik. Kedua, kita diharuskan tertib administrasi dan keuangan , transparansi dan akuntabel. Kondisi ini menyebabkan pelaku penanggulangan bencana di daerah bersikap birokratis, lamban dan hati-hati. Bahkan tidak jarang mengakibatkan ketakutan akan adanya sanksi pidana akibat penggunaan anggaran yang tidak disertai dengan bukti pendukung pertanggung jawaban, dan pada akhirnya anggaran tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya. Hal tersebut tercermin dari penyerapan anggaran dana bantuan bencana berpola hibah bagi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tahun 2011 sebesar Rp.3,9 Triliun yang sampai dengan 31 Mei 2012 baru terserap rata-rata 9,5% dengan kemajuan fisik rata-rata 11,6%. Keterlambatan tersebut akan mengakibatkan kesengsaraan masyarakat serta terhambatnya kegiatan ekonomi masyarakat, daerah dan regional. Untuk itu, kepada seluruh BPBD yang mendapatkan dukungan pendanaan dan fasilitasi kegiatan dari BNPB tahun 2012 agar segera melaksanakannya. Libatkan semua SKPD terkait, libatkan BPKP, Kepolisian Daerah, Kejaksanaan, Kehakiman, serta TNI baik sebagai pendamping pelaksanaan maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan agar seluruh kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan target waktu yang direncanakan.

Bapak / Ibu / Saudara – Saudara sekalian yang berbahagia, Dalam hal pelaksanaan anggaran di Pusat, BNPB selalu melibatkan BPKP sebagai fungsi pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran. BNPB menaruh perhatian

pada

ketertiban

administrasi

dan

keuangan,

transparansi

dan 3

akuntabilitas. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang secara eksplisit menyebutkan bahwa salah satu prinsip penanggulangan bencana adalah transaparan dan akuntabel, dan lebih jauh lagi selalu ditekankan oleh Presiden RI dalam berbagai kesempatan yaitu: Penanggulangan Bencana harus dilakukan secara cepat namun tetap harus dilakukan secara cepat, namun tetap harus memperhatikan tertib administrasi dan akuntabilitas. Itulah mengapa BNPB mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam penggunaan anggaran tahun 2011. Bayangkan, dari tahun 2009 mendapatkan opini Disclaimer. Tahun 2010 memperoleh Wajar dengan Pengecualian (WDP). Kemudian pada tahun 2011 menjadi WTP, merupakan suatu lompatan prestasi tersendiri dari 68 kementerian/lembaga yang ada di Indonesia. Hendaknya menjadi penyemangat kita semua dalam melaksanakan misi-misi kemanusiaan dimasa datang dan secara terus menerus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dibidang kebencanaan. Dengan demikian ketangguhan menghadapi bencana bukan hanya masyarakatnya saja, tetapi juga tangguh dalam tertib administrasi.

Hadirin, undangan sekalian yang saya hormati, Itu semua diarahkan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang tangguh dalam menghadapi bencana, yang memiliki ciri-ciri: 1. Kemampuan untuk mengantisipasi setiap ancaman atau bahaya yang akan terjadi. Oleh karena itu kita dituntut untuk mampu untuk melakukan prediksi, analisis, identifikasi dan kajian terhadap risiko bencana. Kemampuan ini memerlukan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik yang canggih maupun tepat guna. Juga dari pengetahuan yang modern hingga kearifan lokal yang sudah ada di masyarakat. 2. Kemampuan untuk melawan atau menghindari ancaman tersebut. Kemampuan untuk melawan ini sangat tergantung dari besarnya ancaman yang

dihadapi.

Apakah

kemampuan

sumberdaya

kita

mampu

untuk 4

menghadapi dampak yang akan ditimbulkan? Jika tidak mampu, maka kita harus menghindar dari ancaman bencana tersebut. 3. Kemampuan untuk beradaptasi terhadap bencana dan dampak yang ditimbulkan. Apabila tidak mampu melawan ataupun menghindari, maka kita dituntut untuk mengurangi, mengalihkan atau menerima risiko yang akan ditimbulkan. 4. Kemampuan untuk pulih kembali secara cepat setelah terjadi bencana. Ketangguhan masyarakat dalam penanggulangan bencana dapat dilihat dari kemampuannya (daya lenting) untuk pulih kembali setelah terkena dampak bencana.

Bapak / Ibu / Saudara – Saudara sekalian yang berbahagia, Selanjutnya, bagaimana kita mewujudkan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana tersebut? Secara filosofis, dalam menghadapi ancaman dan bahaya bencana dapat dilakukan melalui: Menjauhkan bahaya atau ancaman dari manusia, dengan mencegah atau meminimalkan risiko dan dampak bencana. Menjauhkan masyarakat dari bahaya atau ancaman, salah satunya melakukan relokasi

permukiman

yang

didahului

dengan

memberikan

sosialisasi

dan

pemahaman kepada masyarakat agar secara sadar mau direlokasi dari kawasan rawan bencana. Living in Harmony with Disaster, dengan mengenal karakter dan sifat-sifat alam, agar kita dapat beradaptasi dengan perilaku alam. Mengenal sifat-sifat alam dimulai dengan mengenal dinamikanya, waktu kejadian, serta dampak yang ditimbulkan. Menumbuhkembangkan kearifan lokal. Belajar dari pengalaman, masyarakat selalu berusaha

untuk

mendapatkan

cara

yang

paling

bijak

dalam

melawan,

menghindari, dan beradaptasi terhadap ancaman dan bahaya yang ada. Dari 5

pelajaran tersebut, kemudian masyarakat menemukan kearifan lokal yang sangat spesifik dalam menghadapi bencana di masing-masing wilayah.

6

Bapak / Ibu / Saudara – Saudara sekalian yang Saya hormati Sebagai penutup, sekali lagi Saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian yang telah hadir dan terus bersemangat dalam melaksanakan tugas-tugas kemanusian, semoga seluruh pengabdian anda sekalian menjadi berkah bagi seluruh rakyat Indonesia.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah, Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta,

29 Juni 2012 Kepala,

DR. SYAMSUL MAARIF, M.SI.

7

SAMBUTAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA PADA PEMBUKAAN RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA SEMARANG, 8 JUNI 2010

Yth. Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Yth. Para Pejabat tingkat Pusat Yth. Para Sekretaris Daerah Provinsi selaku Kepala BPBD/ Kepala Pelaksana BPBD Provinsi/Kepala Kesbanglinmas Provinsi, Yth. Para undangan dan peserta rapat yang kami hormati.

Assalamu’alaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya kepada kita semua sehingga masih dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat wal afiat.

Kedua, kami beserta seluruh jajaran BNPB, mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara hadirin semuanya pada acara rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang diselenggarakan mulai hari ini. Tak lupa kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah bersedia menjadi tuan rumah bagi Rapat Koordinasi kali ini dan Selamat Ulang Tahun yang ke-II BPBD Provinsi Jawa Tengah. Bapak/Ibu/hadirin yang kami hormati, Sebagai negara yang berada di daerah rawan bencana, baik bencana yang disebabkan oleh faktor alam, non alam dan juga oleh ulah manusia, kejadian bencana di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai saat ini kita masih banyak kelemahan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, namun diharapkan mampu untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengambil tindakan pencegahan dan mitigasi bencana, sehingga dapat mengurangi tingkat risiko suatu bencana. Dengan semakin meningkatnya intensitas bencana dan keragamannya, maka upaya penanggulangan bencana di Indonesia perlu ditangani secara komprehensif, multi sektor, terpadu dan terkoordinasi antara pemerintah dan pemerintah daerah.

Bapak/Ibu/hadirin yang kami hormati,

Bapak/Ibu/hadirin yang kami hormati,

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014, dinyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi bagian dari Prioritas Pembangunan Nasional yaitu prioritas Nomor 9 dengan substansi inti Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana. Khusus mengenai pengelolaan bencana ini lebih diarahkan pada peningkatan kemampuan penanggulangan bencana melalui :

Belajar dari pengalaman menghadapi berbagai kejadian bencana di negara kita selama ini, dan hal tersebut diatas, maka dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilaksanakan secara terencana dan terintegrasi, sehingga pengelolaan bencana dapat dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh. Disamping itu dalam penanggulangan bencana, perlu dipahami filosofi dari penanggulangan bencana yaitu pengurangan risiko bencana yang berupaya (1) menjauhkan rakyat dari bencana (2) menjauhkan bencana dari rakyat (3) dan living harmony with disaster.



Penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi risiko serta penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di 33 provinsi.

Bapak/Ibu/hadirin yang kami hormati,

Pembentukan tim gerak cepat (unit khusus penanganan bencana) dengan dukungan peralatan dan alat transportasi yang memadai dengan basis di dua lokasi strategis (Jakarta dan Malang) yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Dari aspek kelembagaan, melalui Peraturan perundangan dan peraturan Kepala Badan serta edaran Menteri Dalam Negeri tentang pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami telah menetapkan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana/ Renas PB tahun 2010 - 2014, Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana /RAN PRB tahun 2010-2012 serta Peraturan Kepala BNPB Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Strategis (Renstra) BNPB tahun 2010 – 2014.

yang terbentuk sampai dengan hari ini sebanyak 28 provinsi yang dapat dirinci sebagai berikut : (1) sebanyak 20 provinsi dibentuk dengan Peraturan Daerah; (2) sebanyak 8 Provinsi dengan Peraturan Gubernur; dan sebanyak 5 provinsi belum membentuk BPBD yaitu Provinsi DIY, Riau, Kepulauan Riau, Papua dan Provinsi Banten.



baik di propinsi maupun di kabupaten/kota, BPBD Provinsi

Meskipun telah terbentuk BPBD, kami menyadari perlu adanya peningkatan kemampuan, baik pembinaan teknis dan bantuan pusat untuk meningkatkan kapasitas sesuai dengan substansi inti dalam Prioritas Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam persiapan penyusunan anggaran tahun 2011 dan sebagai tindak lanjut dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2011, dimana kami banyak menerima usulan dari pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengusulkan program/kegiatan penanggulangan bencana di daerah, sehingga perlu adanya konsolidasi program/kegiatan Pusat dan Daerah. Bapak/Ibu/hadirin yang kami hormati, Berdasarkan hal yang saya sebutkan diatas, mulai hari ini sampai dengan hari Kamis besok, kita bersama-sama akan melaksanakan rapat koordinasi nasional penanggulangan bencana. Dalam pertemuan ini kami sangat berharap dapat menghasilkan rumusan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan baik di pusat maupun di daerah.

Di samping itu kami juga berharap adanya komitmen yang kuat dari kita bersama untuk segera meningkatkan kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Demikianlah sambutan kami dan tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang ikut berperan aktif dalam rapat ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya memohon petunjuk dan bimbingan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dengan BPBD Provinsi se-Indonesia, secara resmi dibuka. Selamat melaksanakan rapat koordinasi. Terima kasih, Wassalamu’alaikum wr.wb. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana,

Dr. Syamsul Maarif, MSi

PERTAMA – TAMA MARILAH KITA UCAPKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA KUASA, KARENA BERKAT LIMPAHAN RAHMAT TAUFIK DAN HIDAYAH-NYA KITA DAPAT BERKUMPUL DI TEMPAT INI DALAM RANGKA SAMBUTAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA PADA RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA BNPB DENGAN BPBD PROVINSI, KAB/KOTA SE – INDONESIA

MENGHADIRI RAPAT

UNDANGAN

KERJA

PENANGGULANGAN

/

KAMI

UNTUK

KOORDINASI

BENCANA

BNPB

MENGIKUTI NASIONAL

DENGAN

BPBD

PROVINSI, KAB/KOTA SE – INDONESIA, SELANJUTNYA SAYA

UCAPKAN

SELAMAT

KEPADA

KEPALA

BPBD

PROVINSI, KAB / KOTA YANG HADIR PADA PAGI HARI INI.

YTH. PARA UNSUR PENGARAH DARI KALANGAN BIROKRAT YTH. PARA UNSUR PENGARAH DARI KALANGAN

PARA UNDANGAN DAN HADIRIN SEKALIAN YANG SAYA HORMATI, SEPERTI KITA MAKLUMI BERSAMA, BAHWA PADA

MASYARAKAT PROFESIONAL YTH. PARA PEJABAT & STAF DI LINGKUNGAN BNPB

AKHIR

–

AKHIR

INI

TERDAPAT

KECENDERUNGAN

YTH. KEPALA BPBD PROVINSI, KABUPATEN/KOTA

TERJADINYA BENCANA YANG CUKUP SIGNIFIKAN, BAIK DITINJAU DARI INTENSITAS MAUPUN FREKWENSINYA

ASSALAMU’ALAIKUM WR WB.

SERTA CAKUPAN WILAYAH TERKENA DAMPAK BENCANA

SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA,

YANG CUKUP LUAS, SEHINGGA MENIMBULKAN KERUGIAN YANG CUKUP BESAR SERTA MENIMBULKAN KORBAN JIWA YANG CUKUP BESAR PULA.

BAPAK / IBU / SAUDARA – SAUDARA SEKALIAN YANG

(KINERJA) DALAM PELAKSANAAN TUGASNYA SESUAI

BERBAHAGIA, DENGAN DITERBITKANNYA UNDANG –

DENGAN TUGAS POKOK FUNGSI BNPB.

UNDANG NO. 24 / 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA,

YANG

DIIRINGI

DENGAN

PERATURAN

–

PERATURAN PEMERINTAH YANG BERKAITAN DENGAN

BAPAK / IBU / SAUDARA SEKALIAN YANG BERBAHAGIA, MEMPEDOMI

PENANGGULANGAN BENCANA, HAL INI MEMBERIKAN

UNDANG

–

UNDANG

PENANG-

MAKNA KEPADA KITA SEKALIAN YANG BERTUGAS DI

GULANGAN BENCANA, BAHWA BNPB YANG MEMILIKI

LINGKUNGAN

FUNGSI ; - KOORDINASI;

ORGANISASI

KEBENCANAAN,

AKAN

FORMAL

MENJADIKAN

BIDANG

MANDAT

YANG

- PELAKSANAAN;

HARUS KITA EMBAN SESUAI DENGAN RUANG LINGKUP

- KOMANDO;

KERJA, SERTA MENJADI DASAR OPERASIONAL KITA

- PENGARAH;

DALAM MELAKSANAKAN TUPOKSI KEBENCANAAN SESUAI

DARI FUNGSI YANG DEMIKIAN MENJADIKAN ORGANISASI

DENGAN KEWENANGAN MASING – MASING . PARA

HADIRIN,

UNDANGAN

SEKALIAN

YANG

SAYA

HORMATI, DALAM PERJALANNYA ORGANISASI BNPB YANG

BNPB

HARUS

MEMILIKI

SISTEM

YANG

HANDAL,

SUMBERDAYA MANUSIA YANG HANDAL PULA, SERTA DIDUKUNG DENGAN FASILITAS YANG MEMADAI.

DIBENTUK BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NO 8 TAHUN 2008, JIKA KITA PERHATIKAN USIANYA YANG

HADIRIN, UNDANGAN SEKALIAN YANG SAYA HORMATI,

RELATIF MUDA, SEDANGKAN PERMASALAHAN BENCANA

PERTEMUAN PADA RAPAT KERJA BNPB– BPBD SE –

YANG BEGITU KOMPLEKS, SEHINGGA MEMBUAT BNPB,

INDONESIA. SAAT INI AKAN MENJADI M0MEN PENTING

SENANTIASA

DALAM

HARUS

MENINGKATKAN

PERFORMA

UPAYA

PENYELENGGARAAN

PB

YANG

TERKOORDINASIKAN, TERPADU DAN MENYELURUH. HAL

INI MENGINGAT KEBENCANAAN, TERJADI TIDAK DALAM LOKUS

YANG

WILAYAH

ADMINISTRASI

KEDUA

: ORIENTASI SERTA PEMAHAMAN SIKLUS

SECARA

TUNGGAL, MELAINKAN TERJADI PADA WILAYAH YANG LINTAS BATAS ADMINISTRASI, SEHINGGA MEMBUAT

BENCANA

WILAYAH ADMINISTRASINYA.

PENANGANAN PENANGGULANGAN BENCANA,

DAN

TIDAK

ADA

SATU

SIKLUS YANG TERPUTUS AKAN TETAPI

BAPAK/IBU/SAUDARA YANG BERBAHAGIA,

MERUPAKAN SUATU TINJAUAN YANG

PADA AKHIR SAMBUTAN SAYA INI, ADA BEBERAPA

HOLISTIK DALAM PENANGGULANGAN

HAL YANG PERLU MENJADI PERHATIAN KITA BERSAMA : PERTAMA

SATU

KESATUAN

KITA HARUS MENYELENGGARAKAN SECARA BERSAMA – SAMA ARTINYA TIDAK HANYA DILAKUKAN PADA SATU

MERUPAKAN

BENCANA, SEHINGGA DALAM

: PENANGANAN PENYELENGGARAAN

PELAKSANAANNYA DI TINGKAT

PENANGGULANGAN BENCANA,

LAPANGAN DAPAT MENGALIR SEBAGAI

DIARAHKAN

SATU KESATUAN SYSTEM YANG SALING

DENGAN

MENITIKBERATKAN PADA

BERKESINAMBUNGAN DAN BERSINERGI

PENCEGAHAN

DAN

KESIAPSIAGAAN DALAM

MENGHADAPI

KETIGA BENCANA

MELALUI

:

PENINGKATAN KAPASITAS SDM APARATUR DAN MASYARAKAT SERTA KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN

PROGRAM PENGURANGAN RISIKO

BENCANA MERUPAKAN SUATU YANG

BENCANA (PRB)

SANGAT STRATEGIS, MAKA SANGAT

DIPERLUKAN UPAYA – UPAYA

KEEMPAT

PENGUATAN KAPASITAS BAIK MELALUI

HAL

:

KOMITMEN PEMERINTAH PUSAT DALAM

DIKLAT TEKNIS FORMAL PENANGGULA-

INI BNPB, TERUS BERUPAYA UNTUK

NGAN BENCANA MAUPUN DENGAN

MEMBERIKAN DUKUNGAN PROGRAM / ANGGARAN SERTA FASILITAS PENDUKUNG

MELAKUKAN GLADI, SIMULASI TABLE

PADA TAHUN 2011, BNPB AKAN

TOP ATAUPUN

PENINGKATAN

DAYA

DUKUNG SDM SERTA

MENDUKUNG

BPBD PROVINSI, KAB /

KOTA MELALUI ANGGARAN BNPB YANG

KELEMBAGAAN,

MEMFOKUSKAN KEPADA BIDANG

SEHINGGA SDM BAIK APARATUR DAN

PENCEGAHAN & KESIAPSIAGAAN MELALUI

MASYARAKAT SENANTIASA SIAP SIAGA

PROGRAM

DALAM MENGHADAPI BENCANA YANG

PENGURANGAN

RISIKO

BENCANA (PRB), SERTA AKAN MELENGKAPI FASILITAS

AKAN DATANG

PENDUKUNG UNTUK BPBD PROVINSI, KAB / KOTA BERUPA PERALATAN DAN LOGISTIK KEBENCANAAN

HADIRIN,

UNDANGAN

SEKALIAN

YANG

SAYA

JAKARTA, 28 FEBRUARI 2011

HORMATI, AKHIRNYA

DENGAN

MENGUCAPKAN

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM KOORDINASI

NASIONAL

RAPAT

KERJA

/

SE – INDONESIA, DENGAN INI SAYA MENYATAKAN DIBUKA DENGAN RESMI, SAYA HARAPKAN KEPADA PESERTA

PENGALAMAN

RAPAT SERTA

KERJA

DAPAT

MEMBERIKAN

BERBAGI

KONTRIBUSI

YANG KONSTRUKTIF DALAM PENYELENGGARAAN PB DI INDONESIA. SEMOGA

ALLOH

TTD

PENANGGULANGAN

BENCANA BNPB DENGAN BPBD PROVINSI, KAB/KOTA

PARA

KEPALA

SWT,

SENANTIASA

MEMBERKATI DAN MERIDHOI KITA SEKALIAN, AMIEN

DR. SYAMSUL MAARIF, M.SI.

SAMBUTAN PEMBUKAAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA PADA ACARA RAPAT KOORDINASI KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI HOTEL MILLENIUM JAKARTA 19 APRIL 2011

Yth. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi seluruh Indonesia Yth. Pejabat yang mewakili BAPPEDA Provinsi seluruh Indonesia Bapak/Ibu/Saudara-saudara peserta Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana Cuaca Ekstrim.

Assalamu’alaikum wr wb, Selamat Pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan YME berkat rahmat dan hidayah-Nya pada pagi ini kita dapat berkumpul untuk melakukan rapat koordinasi sekaligus workshop untuk menghasilkan Rencana Kontinjensi dalam menghadapi cuaca ekstrim.

1

Sejak terjadinya bencana Tsunami Aceh dan Nias tahun 2004 yang diikuti gempa besar di Nias tahun 2005, bangsa Indonesia mulai bangkit untuk melakukan upaya penanggulangan bencana secara lebih baik. Perbaikan di semua elemen, dan pembangunn sistem penanggulangan bencana terus dilakukan mulai dari regulasi, kelembagaan, perencanaan, pendanaan, peningkatan kapasitas dan penyelenggaran penanggulangan bencana. Implementasi dari perbaikan sistem tersebut adalah perkuatan regulasi dengan terbitnya UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, aturan pendukungnya, pembentukan BNPB dan BPBD, serta peningkatan pendanaan, penyusunan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana dan integrasi rencana penanggulngan bencana menjadi salah satu prioritas program pembangunan nasional. Untuk selanjutnya hal tersebut harus diteruskan juga menjadi prioritas pembangunan daerah dan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana melalui pendidikan dan pelatihan, yang secara rutin perlu dilakukan. Terkait dengan latihan, BNPB terus mendorong dilakukan latihan gabungan lintas sektor secara rutin sehingga diberi kepercayaan untuk melaksanakan latihan gabungan sipil - militer tingkat internasional ARF Direx 2011 yang baru saja dilaksanakan secara sukses di Manado, Sulawesi Utara. Sebagai lembaga baru, BNPB dan BPBD menjadi tumpuan harapan untuk perbaikan dari sistem penanggulangan bencana di Indonesia. Sebagaimana yang diamanatkan dalam UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, tugas dan fungsi lembaga kita ini sangat berat. Dengan tersosialisasikannya UU 24/2007, lembaga kita akan terus menjadi sorotan publik terkait dengan perbaikan kinerja penanggulangan bencana. Ekspektasi yang sedimikian tinggi harus kita sikapi dengan terus meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencana. Artinya kita harus terus meningkatkan kapasitas baik berupa kapasitas sumberdaya

2

manusia maupun kapasitas dalam peningkatan sarana dan prasarana. Mulai hari ini sampai dua hari ke depan kita akan bersama-sama untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk saling meningkatkan kapasitas kita dalam peningkatan kesiapsiagaan, khususnya dalam menjawab tantangan ancaman bencana yang relatif lebih mudah ditebak yaitu “bencana hydrometeorologi”. Ini adalah suatu kelompok (jenis) bencana yang terkait dengan meteorologi dan klimatologi atau cuaca dan iklim yang sering dianggap sebagai bencana rutin di tanah air tercinta ini. Bencana yang termasuk dalam kelompok ini adalah bencana banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan, gelombang pasang dan angin puting beliung. Suatu peranggapan yang salah tentang kejadian bencana ini yang dianggap bencana rutin sehingga kita seringkali lengah dan menyebabkan kerugian yang luar biasa besar. Bahkan secara kumulatif lebih besar dibandingkan dengan kelompok jenis bencana lainnya seperti bencana geologi (gempabumi, tsunami dan letusan gunung api). Sebagai contoh, bencana banjir di DKI Jakarta tahun2007 telah mengakibatkan kerugian Rp. 7 – 8 Trilyun dan banjir “rutin” Bengawan Solo mengakibatkan kerugian Rp. 800 M – Rp. 1 Trilyun per tahun. Bisa dibayangkan berapa besar perlambatan laju pembangunan di kedua daerah tersebut yang tentunya juga akan berdapak pada laju pembangunan secara Nasional. Global warming atau pemanasan global yang saat ini mempengaruhi dunia telah menyebabkan bencana hidrometeorologi yang tadinya relatif mudah diprediksi menjadi semakin sulit diprediksi. Kejadian bencana hidrometeorologi bisa setiap saat terjadi dengan intensitas dan skala di luar apa yang biasa kita perkirakan. Petani dan nelayan yang merupakan mayoritas penduduk kita menjadi kesulitan dalam mencari nafkah. Penduduk perkotaan yang sebagian besar ada di daerah pantai

3

mulai terancam genangan banjir yang semakin parah dan semakin sering terjadi. Disamping dampak langsung dari bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan angin puting beliung, dampak ikutannya (collateral hazards) juga sangat merugikan seperti terganggunya distribusi logistik, gangguan produksi pertanian pangan (gagal panen), kebakaran dan kelaparan. Ancaman yang semakin meninggi ini harus kita hadapi dengan pengelolaan penanganan bencana secara lebih baik. Pengelolaan yang baik artinya kita harus memahami ancaman, memahami kekuatan/kapasitas kita, kemampuan untuk memahami risiko dan mampu menetapkan prioritas penanganan untuk mengurangi risiko. Faktor kunci lainnya adalah peningkatan kesiapsiagaan, artinya kemampuan untuk mengantisipasi ancaman, mampu melawan pada saat kejadian bencana dan mampu bangkit atau cepat pulih dari dampak bencana. Itulah ciriciri dari bangsa yang tangguh dalam mengahadapi bencana sebagaimana visi yang akan kita capai. Pemerintah telah mengeluarkan Inpres No 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional Dalam Menghadapi Iklim Ekstrim, yang menginstruksi kepada seluruh instansi yang bertanggungjawab. Salah satunya adalah BNPB untuk melakukan pengamanan produksi beras/gabah serta antisipasi dan respons cepat terhadap iklim ekstrim. Instruksi yang diberikan kepada BNPB adalah mengerahkan peralatan dan personil dalam memberikan dukungan untuk pengendalian penanganan bencana alam khususnya bencana banjir dan kekeringan pada lahan pertanian padi.

Bapak/Ibu/hadirin yang saya hormati, Sebagai salah satu institusi yang diperintahkan untuk pengamanan ancaman tersebut, maka saya mengajak BPBD sebagai mitra BNPB

4

di daerah untuk bersama-sama melaksanakan instruksi tersebut yang bertujuan untuk melindungi masyarakat kita dari ancaman bencana. Saya sepenuhnya sadar bahwa BPBD pastilah lebih banyak tahu kondisi di wilayahnya sehingga akan lebih mudah untuk menyusun rencana yang diperlukan untuk kesiapsiagaan. Pada kesempatan ini marilah kita introspeksi apakah peralatan dan personil kita memadai? Apakah kita mampu untuk mengemban amanat tersebut? Kalau tidak, apa langkah yang harus kita ambil? Dimana posisi kita dalam menghadapi ancaman tersebut? Itulah kira-kira pertanyaan yang muncul di pikiran kita yang harus kita jawab. Solusi yang saya tawarkan adalah kita memposisikan diri sebagai pengarah dan pengendali melalui kebijakan-kebijakan yang berdasarkan UU 24/2007 merupakan tugas dan kewenangan kita. Untuk itu kita harus mampu melakukan perencanaan yang baik untuk menunjang manajemen penanggulangan bencana yang efektif. Kalau kita analogikan dalam konser musik, kita adalah “dirijen” yang mengatur harmonisasi dari setiap alat musik sehingga bisa bermain secara apik, bermain bersama, terpadu, terencana dalam tempo yang teratur sesuai dengan irama yang diharapkan. Itulah kira-kira peran kita. Kita harus mampu mengkoordinasikan dan memadukan semua kekuatan/ sumberdaya pennaggulangan bencana yang ada sehingga bisa saling bersinergi dalam penangggulangan bencana. Sengaja rapat koordinasi kali ini tidak hanya berupa ceramah dan diskusi tetapi lebih banyak berupa “kerja bersama” untuk menyusun Rencana Kontinjensi yang merupakan suatu bentuk kebijakan pemerintah dalam menangani kedaruratan bencana. Tujuan pertemuan ini adalah menyusun Rencana Kontinjensi menghadapi iklim ekstrim dari masing provinsi. Bekal pengetahuan ini diharapkan akan terus dipertajam dengan menggunakan “skenario” yang lebih realistis berdasarkan kajian secara ilmiah dan

5

pengalaman/empirik atau kearifan lokal yang ada. BNPB juga telah menyiapkan program “perkuatan kelembagaan” untuk setiap provinsi yang salah satu kegiatannya adalah menyusun Rencana Kontinjensi. Dengan selesainya rapat koordinasi ini, para pejabat BPBD didampingi unsur dari BAPPEDA akan mampu memprakarsai penyusunan Rencana Kontinjensi di wilayahnya masing-masing yang terus diperbaharui dan dilatihkan. Rencana kontinjensi ini merupakan rencana yang dinamis/hidup, artinya data yang digunakan untuk mendukung perencanaan sangat cepat berubah. Rencana ini juga akan berubah jika asumsi yang dipakai untuk skenario bencana yang meliputi besaran ancaman, waktu kejadian, dan pelaku berubah, maka rencana juga akan berubah dan perlu dilakukan review. Berdasarkan Rencana kontinjensi ini dilakukan latihan-latihan berupa simulasi dan gladi untuk memastikan semua yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Manfaat utama lainnya dari Rencana Kontinjensi adalah kita mampu mengukur kemampuan kita saat ini dalam menghadapi bencana, dan kita tahu darimana sumberdaya yang dapat digerakkan serta tahu siapa yang bertanggungjawab dalam melaksanakan penggerakan sumberdaya. Dari hal tersebut sering dinyatakan bahwa dalam penyusunan Rencana Kontinjensi, yang lebih penting adalah “proses kebersamaan” dalam penyusunan kontinjensi dibandingan dengan dokumennya itu sendiri. Dengan kata lain, pembangunan “komitmen” di antara pelaku penanggulangan bencana adalah “tujuan” dari penyusunan rencana ini (planning/proses lebih penting dibandingkan plan/dokumen rencana). Sebaik apapun rencana yang kita hasilkan akan tetapi tanpa komitmen yang kuat dari para pelaku yang bertanggungjawab, maka rencana tersebut hanyalah suatu dokumen yang tidak ada manfaatnya dan hanya disimpan di rak buku. Jika terjadi kedaruratan yang sesungguhnya dan ancamannya sesuai dengan apa yang direncanakan, maka rencana ini harus dapat segera dikembangkan menjadi Rencana Operasi

6

dengan mengubah skenario rencana dengan kejadian yang sebenarnya dan seluruh pelaku sudah mengetahui harus bertindak apa dan bagaimana. Dengan demikian kepanikan yang sering terjadi pada setiap kedaruratan dapat kita minimalisasi sehingga dapat menurunkan ketegangan yang sering dialami oleh masyarakat/korban bencana. Demikianlah beberapa hal penting yang dapat saya sampaikan dalam pengarahan kali ini. Saya berharap bahwa kita dapat menggunakan waktu secara efektif untuk saling belajar dan bekerja bersama untuk memahami hakekat dari Rencana Kontinjensi dan mampu menyusunnya untuk daerah masingmasing dengan melibatkan semua stakeholder. Semoga segala prakarsa dan upaya kita dalam meningkatkan kinerja penanggulangan bencana di Indonesia di ridhoi oleh Allah SWT. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirochmannirrochim, Acara Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan dalam menghadapi Iklim Ekstrim secara resmi dibuka. Wabillahitaufiq wal hidayah, wassalamu’alaikum wr wb. Jakarta, 19 April 2011 Kepala, Dr. Syamsul Maarif, M.Si

7