KOTA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NO. 741/MENKES/PER/VII/2008 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; 2. Bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota tidak sesuai lagi; 3. Bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Himpunan Produk Hukum Standar Pelayanan Minimal (SPM)

61

PERMENKES NO. 741/MENKES/PER/VII/2008

6.

7.

8.

9.

10.

11. 12.

13. 14.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.05-76 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Konsultasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal.

Mengingat :

Hasil Rekomendasi Sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah tanggal 11 Juni 2008 M E M U T U S K A N:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/ KOTA. BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan selanjutnya disebut SPM Kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Daerah Kabupaten/Kota. 2. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat. 3. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Menteri Kesehatan.

62


STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA

4.

5.

6. 7.

8.

Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/ atau SPM Kesehatan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsipprinsip tata pemerintahan yang baik. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN Pasal 2

1. Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan. 2. SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target Tahun 2010 – Tahun 2015: a. Pelayanan Kesehatan Dasar : 1) Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 95 % pada Tahun 2015; 2) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 80 % pada Tahun 2015; 3) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 90% pada Tahun 2015; 4) Cakupan pelayanan nifas 90% pada Tahun 2015; 5) Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 80% pada Tahun 2010; 6) Cakupan kunjungan bayi 90%, pada Tahun 2010; 7) 7. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100% pada Tahun 2010; 8) 8. Cakupan pelayanan anak balita 90% pada Tahun 2010; 9) 9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin 100 % pada Tahun 2010; 10) 10. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100% pada Tahun 2010; 11) 11. Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 100 % pada Tahun 2010; 12) 12. Cakupan peserta KB aktif 70% pada Tahun 2010;


63


b.

c.

d.

13) 13. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit 100% pada Tahun 2010; 14) 14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100% pada Tahun 2015. Pelayanan Kesehatan Rujukan 1) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100% pada Tahun 2015; 2) 2. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota 100 % pada Tahun 2015. Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa /KLB Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam 100% pada Tahun 2015. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Cakupan Desa Siaga Aktif 80% pada Tahun 2015. Pasal 3

Di luar jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Kabupaten/Kota tertentu wajib menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai kebutuhan, karakteristik, dan potensi daerah. Pasal 4 SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diberlakukan juga bagi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. BAB III PENGORGANISASIAN Pasal 5 1.

2.

3.

Bupati/Walikota bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat; Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota; Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. BAB IV PELAKSANAAN Pasal 6

1. 2.

64

SPM Kesehatan yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target masing-masing Daerah Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam perencanaan program pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Pedoman/Standar Teknis yang ditetapkan. Himpunan Produk Hukum Standar Pelayanan Minimal (SPM)


BAB V PELAPORAN Pasal 7 1. 2.

Bupati/Walikota menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan kepada Menteri Kesehatan. Berdasarkan laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM Kesehatan. BAB VI MONITORING DAN EVALUASI Pasal 8

1.

2. 3.

Menteri Kesehatan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM Kesehatan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 9

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipergunakan sebagai: a. Bahan masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pencapaian SPM Kesehatan; b. Bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Kesehatan, termasuk pemberian penghargaan bagi pemerintah daerah yang berprestasi sangat baik; dan c. Bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang tidak berhasil mencapai SPM Kesehatan dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi khusus Daerah yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan. BAB VII PENGEMBANGAN KAPASITAS Pasal 10 1.

Menteri Kesehatan memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personal dan keuangan, baik di tingkat pemerintah maupun Kabupaten/Kota.


65


2.

3.

Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya meliputi: a. Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM Kesehatan, termasuk kesenjangan pembiayaan; b. Penyusunan rencana pencapaian SPM Kesehatan dan penetapan target tahunan pencapaian SPM Kesehatan; c. Penilaian prestasi kerja pencapaian SPM Kesehatan; dan d. Pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM Kesehatan. Fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personal dan keuangan negara serta keuangan daerah. BAB VIII PENDANAAN Pasal 11

1.

2.

Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penetapan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sistem dan/atau sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas untuk mendukung penyelenggaraan SPM Kesehatan yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah, dibebankan kepada APBN Departemen Kesehatan. Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/ target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas, yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah dibebankan kepada APBD. BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 12

1. 2.

3.

Menteri Kesehatan melakukan pembinaan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyusun Petunjuk Teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, dapat mendelegasikan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah. Pasal 13

1.

66

Menteri Kesehatan dalam melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan, dibantu oleh Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan. Himpunan Produk Hukum Standar Pelayanan Minimal (SPM)


2.

3.

Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah dalam melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan, dibantu oleh Inspektorat Provinsi berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten/Kota. Bupati/ Walikota melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan di daerah masing-masing. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 14

1. 2.

Pada saat peraturan ini mulai berlaku semua peraturan yang berkaitan dengan SPM Kesehatan dinyatakan tidak berlaku. Dengan berlakunya peraturan ini, maka keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2008 MENTERI KESEHATAN RI, ttd Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)


67

68


KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI NOMOR 828/MENKES/SK/IX/2008 TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

:

Mengingat

:

bahwa dalam rangka pembinaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; 1.

2.

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

1

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 2

14.

15.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.05-76 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Konsultasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; M E M U T U S K A N:

Menetapkan

: KEPUTUSAN

Kesatu

: Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA.

di Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. Kedua

:

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud diktum kesatu digunakan sebagai acuan bagi perangkat kesehatan di Daerah Kabupaten/Kota untuk mencapai target Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Ketiga

:

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1091/MENKES/SK/X/2004 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keempat

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 September 2008

MENTERI KESEHATAN,

Dr.dr.Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)

3

Lampiran I Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 317/MENKES/SK/V/2009 Tanggal : 4 Mei 2009

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM serta Permendagri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM, pemerintah wajib menyusun SPM berdasarkan urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar, yaitu bagian dari pelayanan publik. Sedangkan Permendagri No. 79 Tahun 2007 selanjutnya mengatur tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Analisis Kemampuan dan Potensi Daerah. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, Departemen Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kab/Kota. SPM Bidang Kesehatan di Kab/Kota mencakup 4 (empat) jenis pelayanan, terdiri dari : 1. Pelayanan Kesehatan Dasar 2. Pelayanan Kesehatan Rujukan 3. Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB 4. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan secara bertahap diperlukan panduan perencanaan pembiayaan pencapaian SPM bidang kesehatan di Kab/Kota untuk dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kemampuan daerah. B. TUJUAN DAN SASARAN Panduan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kesamaan visi kepada pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyusunan perencanaan pembiayaan penerapan SPM bidang kesehatan di Kab/Kota. Adapun sasaran dari panduan ini adalah tersusunnya perencanaan pembiayaan SPM bidang kesehatan oleh pemerintah Daerah Kab/Kota dalam rangka pencapaian secara bertahap SPM Bidang kesehatan di daerahnya.

C. PENGERTIAN 1. Indikator kinerja SPM bidang kesehatan adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang kesehatan yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM bidang kesehatan di Kab/Kota berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan. 2. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu yang dibutuhkan untuk mencapai target (nlai) indikator SPM secara bertahap yang ditentukan untuk mencapai SPM daerah Kab/kota. 3. Langkah kegiatan adalah tahapan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi capaian indikator SPM sesuai situasi dan kondisi serta kemampuan keuangan pemerintah daerah Kab/kota. 4. Kurun waktu adalah kurun/waktu dalam pelaksanaan kegiatan periode 1 (satu) tahun. 5. Satuan kerja/Lembaga penanggung jawab adalah lembaga di daerah yang bertanggung jawab dalam penerapan SPM. Penentuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini harus mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, kualifikasi dan kompetensi sumber daya SKPD yang bersangkutan. 6. Kemampuan dan potensi daerah adalah kondisi keuangan daerah seperti PAD, DAU, dan DAK serta sumber daya yang dimilki daerah untuk meyelenggarakan urusan wajib pemerintahan daerah dan dalam rangka pembelanjaan untuk membiayai penerapan SPM. 7. Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, Renstra-SKPD dan Renja-SKPD untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar. 8. Analisis kemampuan dan potensi daerah terkait data dan informasi menyangkut kapasitas dan sumber daya yang dimiliki daerah. 9. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. 10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

D. DASAR HUKUM 1. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM 3. Permendagri No. 79 Tahun 2007 selanjutnya mengatur tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. 4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 741/MENKES/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kab/Kota. 5. SK Menkes No. 828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kab/Kota

E. RUANG LINGKUP Ruang lingkup panduan perencanaan pembiayaan pencapaian SPM bidang kesehatan, meliputi: 1. Rencana Pencapaian SPM 2. Pengintegrasian rencana pencapaian SPM dalam bentuk dokumen perencanaan dan penganggaran 3. Mekenisme pembelanjaan penerapan SPM dan perencanaan pembiayaan pencapaian SPM bidang kesehatan di Kab/Kota 4. Sistem penyampaian informasi rencana dan realisasi pencapaian target tahunan SPM kepada masyarakat

BAB II RENCANA PENCAPAIAN SPM

Dalam menentukan rencana pencapaian dan penerapan SPM, pemerintah daerah harus mempertimbangkan: 1. Kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar Kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar dilihat dari kegiatan yang sudah dilakukan oleh daerah sampai saat ini, terkait dengan jenis-jenis pelayanan yang ada di dalam SPM bidang kesehatan di Kab/Kota. 2. Target pelayanan dasar yang akan dicapai Target pelayanan dasar yang akan dicapai mengacu pada target pencapaian yang sudah disusun oleh Departemen Kesehatan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 741/MENKES/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kab/Kota dan SK Menkes No. 828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kab/Kota 3. Kemampuan, potensi, kondisi, karakteristik dan prioritas daerah Rencana pencapaian SPM Bidang Kesehatan di daerah mengacu pada batas waktu pencapaian SPM Bidang Kesehatan secara nasional yang telah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan dengan memperhatikan analisis kemampuan dan potensi daerah. Analisis kemampuan dan potensi daerah disusun berdasarkan data, statistik dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan baik yang bersifat khusus maupun umum. Pengertian khusus dalam hal ini adalah data, statistik dan informasi yang secara langsung terkait dengan penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kab/Kota, misalnya data teknis, sarana dan prasarana fisik, personil, alokasi anggaran untuk melaksanakan SPM Bidang Kesehatan di Kab/Kota. Sedangkan pengertian umum dalam hal ini adalah data, statistik, dan informasi yang secara tidak langsung terkait dengan penerapan SPM Bidang Kesehatan, namun keberadaannya menunjang pelaksanaan SPM secara keseluruhan. Misalkan kondisi geografis, demografis, pendapatan daerah, sarana prasarana umum dan sosial ekonomi. Potensi daerah yang dimaksud dalam hal ini mengandung pengertian ketersediaan sumber daya yang dimiliki baik yang telah dieksploitasi maupun yang belum dieksploitasi yang keberadaannya dapat dimanfaatkan untuk menunjang pencapaian SPM. Faktor kemampuan dan potensi daerah digunakan untuk menganalisis: a. penentuan status awal yang terkini dari pencapaian pelayanan dasar di daerah; b. perbandingan antara status awal dengan target pencapaian dan batas waktu pencapaian SPM yang ditetapkan oleh pemerintah.

c. Perhitungan pembiayaan atas target pencapaian SPM, analisa standar belanja kegiatan berkaitan dengan SPM dan satuan harga kegiatan; serta d. Perkiraan kemampuan keuangan dan pendekatan penyediaan pelayanan dasar yang memaksimalkan sumber daya daerah. Analisis kemampuan dan potensi daerah digunakan untuk menyusun skala prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan pencapaian dan penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kab/Kota.

BAB III PENGINGTEGRASIAN RENCANA PENCAPAIAN SPM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Pemerintah daerah menyusun rencana pencapaian SPM bidang kesehatan yang dituangkan dalam RPJMD dan dijabarkan dalam target tahunan pencapaian SPM bidang kesehatan. RPJMD yang memuat rencana pencapaian SPM bidang kesehatan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD, kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran (PPA). Adapun mekanisme rencana pencapaian SPM dalam RPJMD sbb: Gambar 2. Pengintegrasian

Urusan pemerintahan

Urusan bersama

Pelayanan Dasar Urusan pilihan

Urusan wajib

Urusan mutlak

Renja - SKPD

Menjadi salah satu faktor dalam menggambarkan

RKPD

RKA - SKPD

Renstra - SKPD • Visi misi & tujuan • Strategi & kebijakan • Program, indikasi kegiatan, prestasi kerja berbasis SPM

SPM

Menjadi acuan dalam penyusunan

Rancangan RPJMD Penetapan Perda ttg RPJMD

• Strategi pembagunan daerah • Arah kebijakan keuangan daerah • Program prioritas daerah

Analisis keuangan & kondisi umum daerah

Kondisi umum daerah • Urusan pemerintahan kewenangan daerah • Faktor geografis • Perekonomian daerah • Kondisi sosial budaya • Prasarana dan sarana • Pemerintahan umum • Prestasi kerja pelayanan publik berbasis SPM

Pengintegrasian rencana pencapaian SPM ke dalam RPJMD dilakukan dengan menggunakan format sesuai tabel 2.

BAB IV MEKANISME PEMBELANJAAN PENERAPAN SPM DAN PERENCANAAN PEMBIAYAAN PENCAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN Nota kesepakatan tentang KUA dan PPA yang disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD wajib memuat target pencapaian dan penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kab/Kota. Nota kesepakatan inilah yang menjadi dasar penyusunan RKA-SKPD yang menggambarkan secara rinci dan jelas program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian dan penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kab/Kota. Pengintegrasian SPM ke dalam RAPBD ini dapat dilihat pada gambar 3. Gambar 3. Pengintegrasian SPM ke dalam RAPBD RKPD

Rancangan KUA

SKPD

Analisis standar belanja SPM Nota Kesepakatan KUA

SE KDh ttg Pedoman Penyusunan RKA SKPD

Rancangan PPAS Nota Kesepakatan PPAS

• Penyusunan rincian anggaran pendapatan • Penyusunan rincian anggaran belanja tidak langsung • Penyusunan rincian penerimaan pembiayaan daerah • Penyusunan rincian pengeluaran pembiayaan daerah

Standar satuan harga RKA _ SKPD Penetapan Perda APBD

Per. KDH Penjabaran SPBD

Evaluasi Raperda

Raperda APBD

Penyusunan Raperda APBD

Badan Kepegawaian/ Daftar Pegawai

Nota Keuangan Akuntansi/ Laporan Kuangan

Mekanisme perencanaan pembiayaan pencapaian SPM bidang kesehatan (gambar 4) dilakukan untuk melihat kemampuan dan potensi daerah dalam pencapaian dan penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kab/Kota. Adapun tahapan mekanisme perencanaan pembiayaan SPM adalah sbb: 1. Pemerintah daerah menyusun rincian kegiatan untuk masing-masing jenis pelayanan dalam rangka pencapaian SPM dengan mengacu pada indikator kinerja dan batas waktu pencapaian SPM yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 2. pemerintah daerah menetapkan batas waktu pencapaian SPM untuk daerahnya dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM secara nasional, kemampuan dan potensi daerahnya masing-masing.

3. pemerintah daerah menetapkan target tahunan pencapaian SPM mengacu pada batas waktu yang sudah ditentukan oleh masing-masing daerah. 4. pemerintah daerah membuat rincian belanja untuk setiap kegiatan dengan mengacu pada rincian belanja yang sudah ditetapkan oleh masing-masing daerah. 5. pemerintah daerah dapat mengembangkan jenis kegiatan dari masingmasing jenis pelayanan yang sudah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan sesuai kebutuhan daerahnya dalam pencapaian SPM di daerah masing-masing. 6. pemerintah daerah menggunakan perencanaan pembiayaan pencapaian SPM bidang kesehatan untuk melihat kondisi dan kemampuan keuangan daerahnya dalam mencapai SPM Bidang Kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. 7. apabila pembiayaan yang dibutuhkan dalam pencapaian SPM bidang kesehatan melebihi kemampuan keuangan daerah maka pemerintah daerah dapat mengurangi kegiatan atau mencari sumber anggaran lainnya. Gambar 4. Mekanisme Perencanaan Pembiayaan SPM Bidang Kesehatan Pemda Indikator SPM Program kegiatan pencapaian SPM

RPJMD

Batas waktu pencapaian SPM daerah

Batas waktu pencapaian SPM nasional

RKPD Target tahunan

Rincian belanja

Adapun uraian kegiatan dan biaya dalam rangka penyusunan perencanaan pembiayaan pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Kab/Kota, dijelaskan pada lampiran berikut:

BAB V SISTEM PENYAMPAIAN INFORMASI Rencana pencapaian target tahunan SPM Bidang Kesehatan di Kab/Kota dan realisasinya merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) yang harus diinformasikan kepada masyarakat. Selain itu, sesuai dengan Pasal 12 PP 65/2005 Pemerintah Daerah mengakomodasikan pengelolaan data dan informasi penerapan SPM ke dalam sistem informasi daerah yang dilaksanakan sesuai peraturan perundangundangan. Gambar 5. Mekanisme Sistem Pengelolaan Data dan Informasi SPM Bidang Kesehatan Depkes (Siknas Online)

Dinkes Kab/Kota (Bag. Program)

Dinkes Provinsi

Puskesmas

1)

2)

3)

4) 5)

Rumah Sakit

Balai

Pemda Kab/Kota (Bupati/Walkota)

Praktek Swasta/ perorangan

Unit Kesehatan BUMN/BUMD

Puskesmas/ Rumah Sakit/ Balai/ praktek perorangan/swasta/ Unit Kesehatan BUMN/ BUMND menyusun laporan kegiatan untuk masingmasing jenis pelayanan dan indikator kinerja serta batas waktu pencapaian melalui pelaporan puskesmas (LB-1, LB-2, LB-3, dan LB-4) serta pelaporan RS (RL-1, RL-2, RL-3, RL-4 dan RL-5) untuk kemudian dikirim secara berkala kepada dinas Kab/Kota. Dinas Kesehatan kab/kota mengkompilasi laporan sebagimana dimaksud pada nomor (1) di atas, kemudian dimasukan ke dalam formulir SPM dan Sistem SIKNAS online. Dinas Kesehatan kab/kota mengirimkan laporan sebagai tembusan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Bupati/ Walikota). Dinas Kesehatan Provinsi melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan SPM Kab/Kota. Departemen Kesehaan melalui SIKNAS online mengkompilasi laporan kegiatan SPM secara nasional. Kemudian juga memperbarui data aplikasi nasional serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPM kab/kota.

BAB VI PENUTUP Panduan perencanaan pembiayaan pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Kab/Kota disusun sebagai acuan daerah dalam menyusun perencanaan pembiayaan pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Kab/Kota. Perencanaan pembiayaan pencapaian SPM ini akan memudahkan daerah dalam mengalokasikan besarnya biaya yang dibutuhkan bagi pelaksanaan SPM di daerah selama 5 tahun ke depan dan mengevaluasi setiap tahunnya.

Lampiran Kepmenkes Nomor : 828/MENKES/SK/IX/2008

DEFINISI OPERASIONAL STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA

I. PELAYANAN KESEHATAN DASAR 1. Cakupan kunjungan Ibu Hamil K- 4 a.

Pengertian 1) Ibu hamil K-4 adalah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai

standar paling sedikit empat kali, dengan distribusi pemberian pelayanan yang dianjurkan adalah minimal satu kali pada triwulan pertama, satu kali pada triwulan kedua dan dua kali pada triwulan ketiga umur kehamilan. 2) Kunjungan ibu hamil sesuai standar adalah pelayanan yang mencakup minimal : (1) Timbang badan dan ukur tinggi badan, (2) Ukur tekanan darah, (3) Skrining status imunisasi tetanus (dan pemberian Tetanus Toksoid), (4) (ukur) tinggi fundus uteri, (5) Pemberian tablet besi (90 tablet selama kehamilan), (6) temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan konseling), (7) Test laboratorium sederhana (Hb, Protein urin) dan atau berdasarkan indikasi (HbsAg, Sifilis, HIV, Malaria, TBC). 3) Jumlah sasaran Ibu Hamil dihitung melalui estimasi dengan rumus : 1,10 x Crude Birth Rate x Jumlah Penduduk (pada tahun yang sama). Angka CBR dan jumlah penduduk Kab/Kota didapat dari data BPS masing – masing Kab/Kota/Provinsi pada kurun waktu tertentu. 1,1 adalah konstanta untuk menghitung Ibu hamil. 4) Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam melindungi ibu hamil sehingga kesehatan janin terjamin melalui penyediaan pelayanan antenatal. b.

Definisi Operasional Cakupan kunjungan ibu hamil K-4 adalah cakupan Ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

c.

Cara Perhitungan/Rumus 1) Rumus Cakupan kunjungan ibu hamil K4

=

Jml Ibu Hamil yg memperoleh pelayanan antenatal K4 di satu wil. kerja pada kurun waktu tertentu Jumlah sasaran ibu hamil di satu wil. kerja dalam kurun waktu yang sama

x 100%

2) Pembilang Jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai standar minimal 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. 3) Penyebut Jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.

1


4) Ukuran/Konstanta Persentase (%) 5) Contoh Perhitungan Jumlah Penduduk 500.000, Angka Kelahiran Kasar (CBR) 2,3 %. Hasil pelayanan antenatal K4 = 12.000 Bumil Januari - Desember tahun 2003, Maka: Persentase cakupan K4 adalah = Jml kunjungan ibu hamil K4 x 100% Jml sasaran ibu hamil dalam satu tahun x 100 % = 94,86 % 12.000 1,1 x 2,3% x 500.000 d.

Sumber Data 1) SIMPUS (LB 3) dan SIRS termasuk pelayanan yang dilakukan oleh swasta. 2) Kohort ibu, 3) Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) – KIA

e.

Rujukan 1) Buku Pedoman Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) tahun 2008. 2) Buku Pegangan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal tahun 2002; 3) Standar Pelayanan Kebidanan (SPK) tahun 2003; 4) Pedoman pelayanan kebidanan dasar berbasis HAM dan keadilan gender tahun 2004; 5) Pedoman pemberian Tablet besi – Folat dan Sirup Besi bagi petugas Depkes tahun 1999; 6) Booklet anemia Gizi dan tablet tambah darah untuk WUS; 7) Buku KIA tahun 2006; 8) Pedoman pelayanan IMS/ISR pada pelayanan Kespro terpadu tahun 2006; 9) Pedoman PMTCT tahun 2006; 10) Pedoman pencegahan dan penanganan Malaria pada ibu hamil tahun 2006; 11) Buku panduan praktis pelayanan kontrasepsi.

f.

Target Target 2015: 95 %

g.

Langkah Kegiatan 1) Pengadaan buku KIA (dengan stiker P4K); 2) Pendataan Bumil; 3) Pelayanan Antenatal sesuai standar; 4) Kunjungan rumah bagi yang Drop Out; 5) Pembuatan kantong persalinan; 6) Pelatihan KIP/konseling; 7) Pencatatan dan Pelaporan; 8) Supervisi, Monitoring dan Evaluasi (PWS – KIA, Analisis Manajemen Prog. KIA tahun 2000).

h.

SDM 1) Dokter 2) Bidan 3) Perawat

2


2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani a. Pengertian 1) Komplikasi yang dimaksud adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang dapat mengancam jiwa ibu dan/atau bayi; 2) Komplikasi dalam kehamilan : a) Abortus, b) Hiperemesis Gravidarum, c) perdarahan per vaginam, d) Hipertensi dalam kehamilan (preeklampsia, eklampsia), e) kehamilan lewat waktu, f) ketuban pecah dini. Komplikasi dalam persalinan : a) Kelainan letak/presentasi janin, b) Partus macet/ distosia, c) Hipertensi dalam kehamilan (preeklampsia, eklampsia), d) perdarahan pasca persalinan, e) Infeksi berat/ sepsis, f) kontraksi dini/persalinan prematur, g) kehamilan ganda. Komplikasi dalam Nifas : a) Hipertensi dalam kehamilan (preeklampsia, eklampsia), b) Infeksi nifas, c) perdarahan nifas. 3) Ibu hamil, ibu bersalin dan nifas dengan komplikasi yang ditangani adalah ibu hamil, bersalin dan nifas dengan komplikasi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONED, Rumah bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK); 4) PONED : Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar, meliputi kemampuan untuk menangani dan merujuk : a) Hipertensi dalam kehamilan (Preeklampsia, Eklampsia), b) Tindakan Pertolongan Distosia Bahu dan Ekstraksi Vakum pada Pertolongan Persalinan, c) Perdarahan post partum, d) Infeksi nifas, e) BBLR dan Hipotermi, Hipoglikemia, Ikterus, Hiperbilirubinemia, masalah pemberian minum pada bayi, f) Asfiksia pada bayi, g) Gangguan nafas pada bayi, h) Kejang pada bayi baru lahir, i) Infeksi neonatal, j) Persiapan umum sebelum tindakan kedaruratan Obstetri – Neonatal antara lain Kewaspadaan Universal Standar. 5) Puskesmas PONED adalah Puskesmas Rawat Inap yang memiliki kemampuan serta fasilitas PONED siap 24 jam untuk memberikan pelayanan terhadap ibu hamil, bersalin dan nifas dan bayi baru lahir dengan komplikasi baik yang datang sendiri atau atas rujukan kader/ masyarakat, bidan di desa, Puskesmas dan melakukan rujukan ke RS PONEK pada kasus yang tidak mampu ditangani. 6) PONEK adalah Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Komprehensif di Rumah Sakit, meliputi kemampuan untuk melakukan tindakan a) seksio sesaria, b) Histerektomi, c) Reparasi Ruptura Uteri, Cedera Kandung/saluran Kemih, d) Perawatan Intensif Ibu dan Neonatal, e) Transfusi Darah. 7) RS PONEK 24 Jam adalah RS yang memiliki kemampuan serta fasilitas PONEK siap 24 jam untuk memberikan pelayanan terhadap ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir dengan komplikasi baik yang datang sendiri atau atas rujukan kader/masyarakat, bidan di desa, Puskesmas dan Puskesmas PONED. 8) Penanganan definitif adalah penanganan/pemberian tindakan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan setiap kasus komplikasi kebidanan. 9) Perhitungan jumlah Ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama : dihitung berdasarkan angka estimasi 20% dari Total Ibu Hamil disatu wilayah pada kurun waktu yang sama. 10) Total sasaran Ibu Hamil dihitung melalui estimasi dengan rumus : 1,10 x Crude Birth Rate x Jumlah Penduduk (pada tahun yang sama). Angka CBR dan jumlah penduduk Kab/Kota didapat dari data BPS masing – masing Kab/Kota/Provinsi pada kurun waktu tertentu. 1,1 adalah konstanta untuk menghitung Ibu hamil. 11) Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada ibu (hamil, bersalin, nifas) dengan komplikasi.

3


b. Definisi Operasional Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONED, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK). c. Cara Perhitungan/Rumus 1) Rumus Cakupan komplikasi kebidanan yg ditangani

=

Jumlah Komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Jml Ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama

x 100%

2) Pembilang Jumlah komplikasi kebidanan di satu wilayah tertentu yang mendapat penanganan definitif pada kurun waktu tertentu. 3) Penyebut Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama. 4) Ukuran/Konstanta Persentase (%) 5) Contoh Perhitungan Jumlah Penduduk 500.000, Angka Kelahiran Kasar (CBR) 2,3%. Hasil cakupan komplikasi kebidanan = 2250 bayi periode Januari - Desember tahun 2003, maka: Persentase cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah : x 100 % = 88,93 %. 2250 20% x 1,1 x 2,3 % x 500.000) d. Sumber Data 1) SIMPUS dan SIRS termasuk pelayanan yang dilakukan oleh swasta. 2) Laporan Audit Maternal dan Perinatal (AMP). e. Rujukan 1) Buku acuan pelatihan PONED tahun 2007; 2) Buku KIA tahun 2006; 3) Buku Pegangan Praktis Pelayanan Kesehatan maternal dan Neonatal tahun 2002; 4) Acuan Asuhan Persalinan Normal/APN tahun 2007; 5) Standar Pelayanan Kebidanan (th. 2003); 6) Pedoman Pemantauan Wilayah Setempat (PWS-KIA) tahun 2004; 7) Pedoman Pengembangan PONED tahun 2004; 8) Pedoman Teknis Audit Maternal-Perinatal di tingkat Kab/kota tahun 2007; 9) Buku Pedoman Pelayanan Kebidanan Dasar berbasis HAM dan Keadilan Gender tahun 2004; 10) Buku Pedoman Manajemen PONEK 24 jam di Kab/Kota tahun 2006; 11) Pedoman sistem rujukan maternal dan neonatal di RS Kab/Kota tahun 2006; 12) Buku pedoman penyelenggaraan RS;

4


13) Buku pedoman penyelenggaraan RS PONEK 24 jam; 14) Buku Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. f.


g. Langkah Kegiatan 1) Deteksi Bumil, Bulin, dan Bufas Komplikasi 2) Rujukan kasus komplikasi kebidanan 3) Pelayanan penanganan komplikasi kebidanan 4) Penyediaan pusat pelatihan Klinis 5) Pelatihan PONED bagi Bidan Desa dan Tim Puskesmas 6) Pelatihan Tim PONEK di RS Kabupaten/Kota 7) Penyediaan peralatan PONED di Puskesmas dan PONEK di RS Kabupaten/Kota 8) Penyediaan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) 9) Pelaksanaan PONED dan PONEK 10) Pencatatan dan Pelaporan 11) Pemantauan & Evaluasi h. SDM 1) Tim PONEK RS (1 Dr.SpOG, 1 Dr.SpA, 1 Dr. umum, 3 bidan, dan 2 perawat) 2) Tim PONED Puskesmas (1 dokter, 1 bidan, 1 Perawat) 3) Bidan di Desa

5


3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. a. Pengertian 1) Pertolongan persalinan adalah proses pelayanan persalinan dimulai pada kala I sampai dengan kala IV persalinan. 2) Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan klinis kebidanan sesuai standar. 3) Jumlah seluruh Ibu Bersalin dihitung melalui estimasi dengan rumus : 1,05 x Crude Birth Rate x Jumlah Penduduk. Angka CBR dan jumlah penduduk Kab/Kota didapat dari data BPS masing – masing Kab/Kota/Provinsi pada kurun waktu tertentu. 1,05 adalah konstanta untuk menghitung Ibu bersalin 4) Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan persalinan yang profesional. b. Definisi Operasional Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah Ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. c. Cara Perhitungan/Rumus 1) Rumus Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

=

Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yg sama

x 100%

2) Pembilang Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. 3) Penyebut Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama. 4) Ukuran/Konstanta Persentase (%) 5) Contoh Perhitungan Jumlah Penduduk 500.000, Angka Kelahiran Kasar (CBR) 2,3 %. jumlah ibu bersalin ditolong oleh Nakes Januari- Desember tahun 2003, = 10.500 Maka : Persentase cakupan Pn adalah = Jml persalinan oleh tenaga kesehatan x 100 % Jml seluruh sasaran persalinan dalam satu tahun 10.500 x 100 % = 86,96 % 1,05 x 2,3% x 500.000

6


d. Sumber Data SIMPUS dan SIRS termasuk pelayanan yang dilakukan oleh swasta e. Rujukan 1) Buku Pegangan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal tahun 2002; 2) Acuan Asuhan Persalinan Normal/APN tahun 2007 3) Standar Pelayanan Kebidanan (SPK) tahun 2003 4) Pedoman Pelayanan Kebidanan Dasar berbasis HAM dan Keadilan Gender tahun 2004 5) PWS – KIA tahun 2004 f.


g. Langkah Kegiatan 1) Kemitraan Bidan – Dukun 2) Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) 3) Pelayanan persalinan 4) Penyediaan/Pengantian Peralatan Persalinan (Bidan KIT) 5) Pelatihan + Magang (APN) 6) Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi (PWS-KIA dan Analisis Manajemen Program KIA) h. SDM 1) Dr. SpOG 2) Dokter Umum 3) Bidan

7


4. Cakupan Pelayanan Nifas a. Pengertian 1) Nifas adalah periode mulai 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan. 2) Pelayanan nifas sesuai standar adalah pelayanan kepada ibu nifas sedikitnya 3 kali, pada 6 jam pasca persalinan s.d 3 hari; pada minggu ke II, dan pada minggu ke VI termasuk pemberian Vitamin A 2 kali serta persiapan dan/atau pemasangan KB Pasca Persalinan. 3) Jumlah seluruh Ibu Nifas di hitung melalui estimasi dengan rumus: 1,05 x Crude Birth Rate (CBR) x Jumlah Penduduk. Angka CBR dan jumlah penduduk Kab/Kota didapat dari data BPS masing – masing Kab/Kota/Provinsi pada kurun waktu tertentu. 1,05 adalah konstanta untuk menghitung Ibu Nifas 4) Dalam pelaksanaan pelayanan nifas dilakukan juga pelayanan neonatus sesuai standar sedikitnya 3 kali, pada 6-24 jam setelah lahir, pada 3-7 hari dan pada -28 hari setelah lahir yang dilakukan difasilitas kesehatan maupun kunjungan rumah. 5) Pelayanan kesehatan neonatal adalah pelayanan kesehatan neonatal dasar (ASI ekslusif, pencegahan infeksi berupa perawatan mata, tali pusat, pemberian vitamin K1 injeksi bila tidak diberikan pada saat lahir, pemberian imunisasi hepatitis B1 (bila tidak diberikan pada saat lahir), manajemen terpadu bayi muda. 6) Neonatus adalah bayi berumur 0-28 hari. 7) Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan nifas yang professional. b. Definisi Operasional Cakupan pelayanan nifas adalah pelayanan kepada ibu dan neonatal pada masa 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan sesuai standar. c. Cara Perhitungan/Rumus 1) Rumus Cakupan Pelayanan NIfas

=

Jumlah ibu nifas yg telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

x 100%

Seluruh Ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yg sama

2) Pembilang Jumlah ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. 3) Penyebut Jumlah seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama. 4) Ukuran/Konstanta Persentase (%) 5) Contoh Perhitungan Jumlah Penduduk 500.000, Angka Kelahiran Kasar (CBR) 2,3 %. Hasil pelayanan nifas = 10.000 Januari - Desember tahun 2003, Maka : Persentase cakupan pelayanan nifas adalah Jml ibu nifas yg telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai Standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu x 100% = Seluruh Ibu nifas di satu wilayah pada kurun waktu tertentu

8


x 100 % = 82,82% 10.000 1,05 x 2,3% x 500.000 d. Sumber Data 1) SIMPUS dan SIRS termasuk pelayanan yang dilakukan oleh swasta. 2) Kohort LB3 Ibu PWS-KIA e. Rujukan 1) Buku Pedoman Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) tahun 2008 2) Buku Pegangan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal 3) Standar Pelayanan Kebidanan (SPK) tahun 2003; 4) Pelayanan Kebidanan Dasar berbasis HAM dan Keadilan Gender 5) PWS – KIA tahun 2004 6) Buku Pedoman Pemberian Vit A pada Ibu Nifas tahun 2005 f.

g.

Target Target 2015: 90 % Langkah Kegiatan 1) Pelayanan Nifas sesuai standar (ibu dan neonatus) 2) Pelayanan KB pasca persalinan 3) Pelatihan/magang klinis kesehatan maternal dan neonatal. 4) Pelayanan rujukan nifas 5) Kunjungan Rumah bagi yang Drop Out 6) Pencatatan dan Pelaporan 7) Supervisi, Monitoring dan Evaluasi (PWS –KIA, Analisis Manajemen Prog. KIA)

h. SDM 1) Dokter 2) Bidan 3) Perawat

9


5. Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani a. Pengertian 1) Neonatus adalah bayi berumur 0 – 28 hari. 2) Neonatus dengan komplikasi adalah neonatus dengan penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan, dan kematian. Neonatus dengan komplikasi seperti asfiksia, ikterus, hipotermia, tetanus neonatorum, infeksi/sepsis, trauma lahir, BBLR (berat badan lahir rendah < 2500 gr ), sindroma gangguan pernafasan, kelainan kongenital. 3) Neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah neonatus komplikasi yang mendapat pelayanan oleh tenaga kesehatan yang terlatih, dokter, dan bidan di sarana pelayanan kesehatan. 4) Perhitungan sasaran neonatus dengan komplikasi : dihitung berdasarkan 15% dari jumlah bayi baru lahir. Jika tidak diketahui jumlah bayi baru lahir maka dapat dihitung dari Crude Birth Rate x jumlah penduduk. Angka CBR dan jumlah penduduk Kab/Kota didapat dari data BPS Kab/Kota/Provinsi. 5) Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada neonatus dengan komplikasi. 6) Sarana Pelayanan Kesehatan adalah polindes, praktek bidan, puskesmas, puskesmas perawatan/PONED, rumah bersalin, dan rumah sakit pemerintah/swasta. 7) Penanganan definitif adalah pemberian tindakan akhir pada setiap kasus komplikasi neonatus. b. Definisi Operasional Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah neonatus dengan komplikasi disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan. c. Cara Perhitungan/Rumus 1) Rumus Cakupan Neonatus dgn komplikasi yg ditangani

=

Jumlah neonatus dgn komplikasi yg tertangani Jumlah seluruh neonatus dgn komplikasi yg ada

x 100%

2) Pembilang Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani dari satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu di sarana pelayanan kesehatan. 3) Penyebut Neonatus dengan komplikasi yang ada dengan perkiraan 15 % bayi baru lahir dari satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama di sarana pelayanan kesehatan. 4) Ukuran/Konstanta Prosentase (%) 5) Contoh Perhitungan Jumlah seluruh neonatus di kec. A tahun 2003 = 300 neonatus Jml perkiraan neonatus dgn komplikasi di kec. A adalah 15% x 300 = 45 neonatus.

10


Jml neonatus komplikasi yg memperoleh pelayanan kes. sesuai standar : 20 neonatus Cakupan neonatus yg tertangani = 20 / 45 x 100 % = 44 %. d. Sumber Data 1) SIMPUS, 2) SIRS 3) Laporan pelaksanaan audit Maternal dan perinatal. e. Rujukan 1) Modul Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), tahun 2006; 2) Modul Manajemen Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR), tahun 2006; 3) Modul Manajemen Asfiksia Bayi Baru Lahir, tahun 2006; 4) Modul Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED), tahun 2006; 5) Modul Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK), tahun 2006; 6) Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), tahun 2006; 7) Pedoman pelaksanaan program imunisasi di Indonesia; 8) Pedoman Pelayanan Perinatal pada RSU Kelas C dan Kelas D; 9) Pedoman manajemen masalah bayi baru lahir untuk dokter, bidan dan perawat di rumah sakit, tahun 2004; 10) Pedoman Pemantauan Wilayah setempat (PWS-KIA), tahun 2004; 11) Pedoman pengembangan PONED, tahun 2004; 12) Pedoman teknnis audit maternal-perinatal di tingkat Kab/Kota, tahun 2007; 13) Pedoman pelayanan kebidanan Dasar berbasis HAM dan Keadilan gender, tahun 2004; 14) Pedoman manajemen PONEK 24 jam di Kab/Kota, tahun 2006; 15) Pedoman sistem rujukan maternal dan neonatal di RS Kab/Kota, tahun 2006. f.

Target Target 2010: 80%

g. Langkah Kegiatan 1) Deteksi Dini Bumil, Bulin, dan Bufas komplikasi. 2) Pelayanan kesehatan pasca persalinan untuk ibu dan neonatal sesuai standar 3) Penyediaan sarana, peralatan, laboratorium, obat esensial yg memadai, dan transport. 4) Pelatihan manajemen BBLR bagi bidan, manajemen Asfiksia bayi baru lahir, MTBS, PONED bagi Tim puskesmas, PONEK bagi Tim RSUD 5) Pelaksanaan PONED dan PONEK; 6) Pemantauan untuk asuhan tindak lanjut bagi neonatus yang dirujuk 7) Pencatatan dan pelaporan 8) Pemantauan pasca pelatihan dan evaluasi 9) Pelaksanaan dan Pemantapan Audit Maternal Perinatal (AMP); 10) Rujukan pasien, tenaga medis, dan spesimen. h. SDM 1) 2) 3) 4) 5)

Tim PONEK RS (1 Dr.SpOG, 1 Dr.SpA, 1 Dr. umum, 3 bidan, dan 2 perawat) Tim PONED Puskesmas (1 dokter, 1 bidan, 1 Perawat) Dokter Umum Perawat Bidan

11


6. Cakupan Kunjungan Bayi a. Pengertian 1) Bayi adalah anak berumur 29 hari – 11 bulan. 2) Cakupan kunjungan bayi adalah Cakupan kunjungan bayi umur 29 hari – 11 bulan di sarana pelayanan kesehatan (polindes, pustu, puskesmas, rumah bersalin dan rumah sakit) maupun di rumah, posyandu, tempat penitipan anak, panti asuhan dan sebagainya melalui kunjungan petugas. 3) Setiap bayi memperoleh pelayanan kesehatan minimal 4 kali yaitu satu kali pada umur 29 hari-3 bulan, 1 kali pada umur 3-6 bulan, 1 kali pada umur 6-9 bulan, dan 1 kali pada umur 9-11 bulan. 4) Pelayanan Kesehatan tersebut meliputi pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/ HB1-3, Polio 1-4, Campak), stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK) bayi dan penyuluhan perawatan kesehatan bayi 5) Penyuluhan perawatan kesehatan bayi meliputi : konseling ASI eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI sejak usia 6 bulan, perawatan dan tanda bahaya bayi sakit (sesuai MTBS), pemantauan pertumbuhan dan pemberian vitamin A kapsul biru pada usia 6 – 11 bulan. 6) Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam melindungi bayi sehingga kesehatannya terjamin melalui penyediaan pelayanan kesehatan. b. Definisi Operasional Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan, dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4 kali disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. c. Cara Perhitungan/Rumus 1) Rumus Cakupan Kunjungan bayi

=

Jumlah bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar disatu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu Jumlah seluruh bayi lahir hidup disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yg sama

x 100 %

2) Pembilang Jumlah bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar, paling sedikit 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. 3) Penyebut Seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja dalam kurun waktu sama. Catatan : Jika tidak ada data dapat digunakan angka estimasi jumlah bayi lahir hidup berdasarkan data BPS atau perhitungan CBR dikalikan jumlah penduduk. 4) Ukuran/Konstanta Persentase (%) 5) Contoh Perhitungan Jumlah seluruh bayi lahir hidup di desa A tahun 2005 : 75 bayi. Jml bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar, 4 kali oleh bidan : 40 bayi.

12


Cakupan kunjungan bayi = 40 / 75 x 100 % = 53,33 %. Jumlah penduduk Kabupaten B: 270.000 jiwa. CBR: 2.3% Rekapitulasi jumlah bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar 4 kali, se kabupaten B: 5000 bayi Estimasi jumlah bayi lahir hidup: 2.3% x 270.000= 6210 bayi Persentase cakupan kunjungan bayi 5.000/6.210 x 100 % = 80,52 %. d. Sumber Data SIMPUS (kohort bayi), SIRS dan klinik. e. Rujukan 1) Modul manajemen terpadu balita sakit (MTBS). 2) Buku kesehatan ibu dan anak (KIA) 3) Pedoman pelaksanaan program imunisasi di Indonesia 4) Modul Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) Anak. 5) Pedoman pemantauan pertumbuhan balita. 6) Pedoman pemberian MP-ASI. 7) Pedoman pemberian Vitamin A. f. Target Target 2010: 90 % g. Langkah Kegiatan 1) Peningkatan kompetensi klinis kesehatan bayi meliputi SDIDTK, stimulasi perkembangan bayi dan MTBS; 2) Pemantauan pasca pelatihan MTBS dan SDIDTK; 3) Pelayanan kesehatan bayi sesuai standar di fasilitas kesehatan; 4) Pelayanan rujukan; 5) Pembahasan audit kematian dan kesakitan bayi. 6) Pelayanan kunjungan rumah bagi yang tidak datang ke fasilitas kesehatan.

h. SDM 1) Dokter SpA 2) Dokter Umum 3) Bidan, 4) Perawat (terlatih),

13


7. Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) a.

Pengertian 1) Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan/atau daerah kota di bawah kecamatan. (UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). 2) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di bawah kabupaten. 3) UCI (Universal Child Immunization) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), Ibu hamil, WUS dan anak sekolah tingkat dasar. 4) Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis Polio, 4 dosis Hepatitis B, 1 dosis Campak. Ibu hamil dan WUS meliputi 2 dosis TT. Anak sekolah tingkat dasar meliputi 1 dosis DT, 1 dosis campak, dan 2 dosis TT. 5) Imunisasi rutin adalah kegiatan imunisasi yang secara rutin dan terus menerus harus dilaksanakan pada periode waktu yang telah ditetapkan, berdasarkan kelompok usia sasaran dan tempat pelayanan. 6) Imunisasi tambahan adalah kegiatan imunisasi yang tidak rutin dilaksanakan, hanya dilakukan atas dasar ditemukannya masalah dari hasil pemantauan atau evaluasi. Yang termasuk dalam kegiatan imunisasi tambahan meliputi: Backlog Fighting dan Crash program. 7) Imunisasi dalam penanganan KLB adalah kegiatan imunisasi yang disesuaikan dengan situasi epidemiologis penyakit.

b. Definisi Operasional Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah Desa/Kelurahan dimana ≥ 80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. c. Cara Perhitungan/Rumus 1) Rumus Desa /Kelurahan UCI

=

Jumlah desa / kelurahan UCI Seluruh desa / kelurahan

x 100 %

2) Pembilang Jumlah Desa/Kelurahan UCI di satu wilayah kerja pada waktu tertentu. 3) Penyebut Seluruh Desa/Kelurahan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama. 4) Ukuran/Konstanta Persentase (%) 5) Contoh Perhitungan Jumlah desa/kelurahan UCI di Kabupaten/Kota X sebanyak 75 desa. Jumlah desa di Kabupaten/Kota X sebanyak 90 desa.

Persentase Desa/kelurahan UCI di wilayah Kabupaten/Kota X = 75/90 x 100% = 83,3 %

14


d. Sumber Data SIMPUS, SIRS dan Klinik e. Rujukan 1) Pedoman operasional program imunisasi tahun 2004, IM. 16. 2) Kepmenkes No. 1611/MENKES/SK/XI/2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi. f.


g. Langkah Kegiatan 1) Imunisasi Rutin 2) Imunisasi Tambahan (Backlog Fighting, Crash Program) 3) Imunisasi dalam Penanganan KLB (Outbreak Response) 4) Kegiatan Imunisasi tambahan untuk penyakit tertentu dalam wilayah yang luas dan waktu yang tertentu (PIN, Sub PIN, Catch Up Campaign Campak) h. SDM 1) Dokter 2) Perawat 3) Bidan

15


8.

Cakupan pelayanan anak balita a. Pengertian 1) Anak balita adalah anak berumur 12 - 59 bulan. 2) Setiap anak umur 12 - 59 bulan memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan setiap bulan, minimal 8 x dalam setahun yang tercatat di Kohort Anak Balita dan Pra Sekolah, Buku KIA/KMS, atau buku pencatatan dan pelaporan lainnya. 3) Pemantauan pertumbuhan adalah pengukuran berat badan pertinggi/panjang badan (BB/TB). Ditingkat masyarakat pemantauan pertumbuhan adalah pengukuran berat badan per umur (BB/U) setiap bulan di Posyandu, Taman Bermain, Pos PAUD, Taman Penitipan Anak dan Taman Kanak-Kanak, serta Raudatul Athfal dll. Bila berat badan tidak naik dalam 2 bulan berturut-turut atau berat badan anak balita di bawah garis merah harus dirujuk ke sarana pelayanan kesehatan untuk menentukan status gizinya dan upaya tindak lanjut. 4) Pemantauan perkembangan meliputi penilaian perkembangan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa serta sosialisasi dan kemandirian, pemeriksaan daya dengar, daya lihat. Jika ada keluhan atau kecurigaan terhadap anak, dilakukan pemeriksaan untuk gangguan mental emosional, autisme serta gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktifitas. Bila ditemukan penyimpangan atau gangguan perkembangan harus dilakukan rujukan kepada tenaga kesehatan yang lebih memiliki kompetensi. 5) Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan setiap anak usia 12-59 bulan dilaksanakan melalui pelayanan SDIDTK minimal 2 kali pertahun (setiap 6 bulan) dan tercatat pada Kohort Anak Balita dan Prasekolah atau pencatatan pelaporan lainnya. Pelayanan SDIDTK dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, ahli gizi, penyuluh kesehatan masyarakat dan petugas sektor lain yang dalam menjalankan tugasnya melakukan stimulasi dan deteksi dini penyimpangan tumbuh kembang anak. 6) Suplementasi Vitamin A dosis tinggi (200.000 IU) diberikan pada anak umur 1259 bulan 2 kali pertahun (bulan Februari dan Agustus). 7) Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam melindungi anak balita sehingga kesehatannya terjamin melalui penyediaan pelayanan kesehatan. b. Definisi Operasional Cakupan pelayanan anak balita adalah anak balita (12 – 59 bulan) yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. c. Cara Perhitungan/Rumus 1) Rumus

Cakupan pelayanan anak balita

=

Jml anak balita yg memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali disatu wilayah kerja pd waktu tertentu Jumlah seluruh anak balita disatu wilayah kerja dalam waktu yg sama

x 100%

2) Pembilang Jumlah anak balita (12 – 59 bulan) yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali di satu wilayah kerja pada waktu kurun tertentu.

16


3) Penyebut Jumlah seluruh anak balita (12 – 59 bulan) di satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu. 4) Ukuran/Konstanta Persentase (%) 5) Contoh Perhitungan Jumlah anak balita di Kabupaten A tahun 2003 adalah 6.000 orang. Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan kesehatan 3.000 orang. Persentase cakupan = 3.000/6.000 x 100 % = 50 % d. Sumber Data 1) Kohort balita 2) Laporan rutin SKDN 3) Buku KIA 4) KMS 5) Pencatatan pada Pos PAUD (Pemantauan Anak Usia Dini), Taman Bermain, Taman Penitipan Anak,Taman Kanak-kanak, Raudatul Athfal dll. e. Rujukan 1) Buku Standar Pemantauan Pertumbuhan 2) Buku Pedoman pelaksanaan SDIDTK anak. 3) Buku KIA 4) Buku pedoman pemberian Vitamin A bagi petugas 5) Buku pedoman pendampingan keluarga f.


g. Langkah Kegiatan 1) Pendataan sasaran anak usia 12 – 59 bulan; 2) Pemantauan pertumbuhan anak usia 12 – 59 bulan minimal 8 x dalam setahun; 3) Pemantauan perkembangan anak usia 12 – 59 bulan minimal tiap 6 bulan sekali; 4) Melakukan intervensi bila dijumpai gangguan pertumbuhan dan kelainan perkembangan 5) Melakukan rujukan bila tidak ada perbaikan setelah dilakukan intervensi 6) Penyediaan skrining Kit SDIDTK; 7) Pengadaan Vitamin A dosis tinggi (200.000 iu) sesuai sasaran; 8) Pengadaan formulir pendukung pencatatan pelaporan 9) Monitoring dan evaluasi; 10) Pelatihan h. SDM 1. Dokter SpA 2. Dokter Umum 3. Bidan 4. Perawat

17


9.

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin a.

Pengertian 1) 2) 3)

Anak usia 6-24 bulan keluarga miskin adalah bayi usia 6 – 11 bulan dan anak usia 6 – 24 bulan dari keluarga miskin (GAKIN). Kriteria dan keluarga miskin ditetapkan oleh pemerintah setempat (Kab/Kota). MP-ASI pabrikan berupa bubuk instan untuk bayi usia 6 – 11 bulan dan biskuit untuk anak usia 12 – 24 bulan.

b.

Definisi Operasional Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin adalah pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 Bulan dari keluarga miskin selama 90 hari.

c.

Cara Perhitungan/Rumus 1) Rumus Cakupan pemberian makanan pendamping ASI

=

Jumlah anak usia 6 – 24 bln keluarga miskin yg mendapat MP - ASI Jumlah seluruh anak usia 6 – 24 bln keluarga miskin

x 100 %

2) Pembilang Jumlah anak usia 6 – 24 bulan dari Gakin yang mendapat MP-ASI di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. 3) Penyebut Jumlah seluruh anak usia 6 – 24 bulan dari Gakin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama. 4) Ukuran/Konstanta Persentase (%). 5) Contoh Perhitungan Jumlah anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin yg mendapat MP – ASI di Kab. A dalam kurun waktu 1 (satu) tahun : 5.000 anak Jumlah seluruh anak usia 6 – 24 bln keluarga miskin di Kab. A : 5.500 anak. Persentase cakupan pemberian makanan pendamping ASI keluarga miskin = 5.000 x 100 % = 91 % 5.500 d.

Sumber Data Laporan khusus MP-ASI, R-1 gizi, LB3-SIMPUS.

e.

Rujukan Pedoman pengelolaan makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) untuk anak usia 6 – 24 bulan.

f.

Target Target 2010 : 100 %

18


g.

Langkah Kegiatan 1) Pendataan sasaran; 2) Pelatihan pemberian makanan bagi anak / konseling menyusui 3) Pengadaan MP-ASI 4) Penyimpanan MP-ASI 5) Distribusi sampai ke sasaran 6) Pencatatan pelaporan 7) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian MP-ASI.

h.

SDM Nutrisionis/Tenaga kesehatan terlatih gizi

19


10) Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan a. Pengertian 1) Balita adalah anak usia di bawah 5 tahun (anak usia 0 s/d 4 tahun 11 bulan) yang ada di kabupaten/Kota. 2) Gizi buruk adalah status gizi menurut badan badan (BB) dan tinggi badan (TB) dengan Z-score <-3 dan atau dengan tanda-tanda klinis (marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwasiorkor). 3) Perawatan adalah perawatan sesuai tatalaksana gizi buruk. b. Definisi Operasional Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan adalah balita gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. c. Cara Perhitungan / Rumus 1) Rumus

Cakupan Balita gizi buruk

=

Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan disatu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu Jumlah seluruh balita gizi buruk yg ditemukan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yg sama

x 100 %

2) Pembilang Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. 3) Penyebut Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama. 4) Ukuran/Konstanta Persentase (%). 5) Contoh Perhitungan Jumlah balita gizi buruk yg mendapat perawatan di sarkes di Kab. A dalam kurun waktu 1 (satu) tahun : 16 balita Jumlah seluruh balita gizi buruk yg ditemukan di Kab. A : 20 balita. Persentase cakupan balita gizi buruk yg mendapat perawatan = 16 x 100 % = 80 % 20 d. Sumber Data R-1 /gizi, LB3-SIMPUS, SIRS, W-1 (laporan wabah KLB), laporan KLB gizi buruk Puskesmas, dan atau Rumah Sakit. e. Rujukan 1) Pedoman Tatalaksana KEP pada Anak di Rumah Sakit Kab/Kota, tahun 1998; 2) Pedoman Tatalaksana KEP pada Anak di Puskesmas dan Rumah Tangga, tahun 1998; 3) Buku Bagan Tatalaksana Anak Gizi Buruk, tahun 2007; 4) Petunjuk Teknis Tatalaksana Anak Gizi Buruk, tahun 2007;

20


5) 6) 7) 8)

Panduan Pelatihan Tatalaksana Anak Gizi Buruk, tahun 2007; Pedoman dan pelayanan gizi rumah sakit, tahun 2007 Pedoman penyelenggaraan Pelatihan Tatalaksana Gizi Buruk bagi tenaga kesehatan, tahun 2007; Modul Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)

f. Target Target 2010 : 100 %. g. Langkah Kegiatan 1. Surveilans gizi termasuk penemuan kasus secara aktif 2. Respon cepat penanganan kasus gizi buruk 3. Pelatihan tatalaksana gizi buruk 4. Penyediaan mineral mix 5. Perawatan kasus gizi buruk di Rumah Sakit, TFC (Therapeutic Feeding Center) 6. Pendampingan kasus gizi buruk pasca rawat (Community Therapeutic Center) 7. Bintek dan supervisi berjenjang h. SDM Tim asuhan gizi (Dokter, Nutrisionis, Bidan/Perawat)

21


11. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat a.

Pengertian 1) Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah pemeriksaan kesehatan umum, kesehatan gigi dan mulut siswa SD dan setingkat melalui penjaringan kesehatan terhadap murid kelas 1 SD dan Madrasah Ibtidaiyah yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama guru, dokter kecil. 2) Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) adalah upaya terpadu lintas program dan lintas sektor dalam rangka meningkatkan kemampuan hidup sehat dan selanjutnya membentuk perilaku hidup sehat anak usia sekolah yang berada di sekolah. 3) Sekolah Dasar setingkat adalah Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Dasar Swasta, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah serta satuan pendidikan keagamaan termasuk Ponpes baik jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah; 4) Tenaga Kesehatan adalah tenaga medis, keperawatan atau petugas Puskesmas lainnya yang telah dilatih sebagai tenaga pelaksana UKS/UKGS; 5) Guru UKS/UKGS adalah guru kelas atau guru yang ditunjuk sebagai pembina UKS/UKGS di sekolah dan telah dilatih tentang UKS/UKGS; 6) Dokter kecil adalah kader kesehatan sekolah yang biasanya berasal dari murid kelas 4 dan 5 SD dan setingkat yang telah mendapatkan pelatihan dokter kecil; 7) Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program Usaha Kesehatan Anak Sekolah dalam melindungi anak sekolah sehingga kesehatannya terjamin melalui pelayanan kesehatan.

b. Definisi Operasional Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah cakupan siswa SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih (guru UKS/dokter kecil) melalui penjaringan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. c.

Cara Perhitungan/Rumus 1) Rumus Cakupan penjaringan Jml murid SD dan setingkat yg diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih disatu kesehatan = siswa SD & wilayah kerja pada kurun waktu tertentu setingkat Jumlah murid SD dan setingkat disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yg sama

x 100%

2) Pembilang Jumlah murid kelas 1 SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya melalui penjaringan kesehatan oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih (guru UKS/dokter kecil) disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. 3) Penyebut Jumlah murid kelas 1 SD dan setingkat disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama. 4) Ukuran/Konstanta Persentase (%)

22


5) Contoh Perhitungan Jumlah murid SD dan setingkat di Kabupaten X pada tahun 2003 adalah 12.000 orang. Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya melalui penjaringan kesehatan 9.000 orang Persentase cakupan = 9.000 x 100 % = 75 %. 12.000 d. Sumber Data 1) Catatan dan pelaporan hasil penjaringan kesehatan (Laporan kegiatan UKS) (sumber data diperbaiki, data akan masuk ke puskesmas melalui tenaga kesehatan); 2) Data Diknas/BPS setempat; e.

Rujukan 1) Buku Pedoman UKS untuk Sekolah Dasar, tahun 2006; 2) Buku Pedoman Penjaringan Kesehatan, tahun 2001; 3) Buku Pedoman UKGS murid Sekolah Dasar, tahun 2006

f.


g.

Langkah Kegiatan 1) Pendataan 2) Pengadaan dan pemeliharaan UKS kit, UKGS kit 3) Pelatihan petugas, guru UKS/UKGS dan dokter kecil; 4) Penjaringan kesehatan 5) Pelayanan kesehatan 6) Pencatatan dan pelaporan

h. SDM 1) Dokter Umum 2) Dokter Gigi 3) Perawat

23


12.

Cakupan peserta KB aktif a.

Pengertian 1) Peserta KB aktif adalah Pasangan Usia Subur yang salah satu pasangannya masih menggunakan alat kontrasepsi dan terlindungi oleh alat kontrasepsi tersebut. 2) Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami – Isteri, yang istrinya berusia 15 – 49 tahun. 3) Angka Cakupan Peserta KB aktif menunjukkan Tingkat pemanfaatan kontrasepsi di antara para Pasangan Usia Subur (PUS).

b.

Definisi Operasional Cakupan peserta KB aktif adalah jumlah peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

c.

Cara Perhitungan/Rumus 1) Rumus Cakupan peserta KB aktif

=

Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu seluruh Pasangan Usia Subur di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama

x 100 %

2) Pembilang Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. 3) Penyebut Jumlah seluruh Pasangan Usia Subur di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama. 4) Ukuran/Konstanta Persentase (%) 5) Contoh Perhitungan Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi di Kabupaten A = 12.000 PUS Jumlah PUS di Kabupaten A= 15.000 PUS Persentase cakupan peserta aktif KB = 12.000 x 100 % = 80 %. 15.000 d.

Sumber Data SIMPUS, SIRS dan Formulir 2 KB

e.

Rujukan 1) Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi (BP3K), tahun 2007; 2) Panduan Baku Klinis Program Pelayanan KB; 3) Pedoman Penanggulangan Efek Samping/Komplikasi Kontrasepsi; 4) Pedoman Pelayanan Kontrasepsi Darurat, tahun 2004 5) Penyeliaan Fasilitatif Pelayanan KB, tahun 2007; 6) Instrumen Kajian Mandiri Pelayanan KB, tahun 2007; 7) Panduan Audit Medik Pelayanan KB, tahun 2004;

24


8) 9)

Analisis Situasi & Bimbingan Teknis Pengelolaan Pelayanan KB, tahun 2007; Pedoman Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu, tahun 2002.

f.


g.

Langkah Kegiatan 1) Pendataan Sasaran PUS. 2) Konseling KB untuk PUS. 3) Pelayanan Kontrasepsi sesuai standar. 4) Pengadaan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) 5) Pelatihan Klinis Pelayanan Kontrasepsi Terkini/Contraceptive Technical Update 6) Pelatihan Peningkatan Kinerja Pelayanan KB 7) Pelatihan Penggunaan Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK) Ber-KB 8) Penguatan Sistem informasi pelayanan KB 9) Supervisi, Monitoring dan Evaluasi

h.

SDM; 1) Dokter 2) Bidan 3) Perawat

25


14.

Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin a.

Pengertian 1) Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi diagnosa pengobatan rehabilitasi medik tanpa tinggal di ruang rawat inap di sarana kesehatan strata pertama. 2) Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi diagnosa pengobatan rehabilitasi medik tinggal di ruang rawat inap di sarana kesehatan strata pertama. 3) Cakupan rawat jalan adalah jumlah kunjungan kasus (baru dan lama) rawat jalan di sarana kesehatan strata pertama. 4) Kunjungan pasien baru adalah seseorang yang baru berkunjung ke sarana kesehatan dengan kasus penyakit baru. 5) Sarana kesehatan strata pertama adalah tempat pelayanan kesehatan meliputi antara lain : puskesmas, balai pengobatan pemerintah dan swasta, praktek bersama dan perorangan. 6) Masyarakat miskin adalah masyarakat sasaran program pengentasan kemiskinan yang memenuhi kriteria tertentu menggunakan 14 (empat belas) variabel kemiskinan dalam satuan Rumah Tangga Miskin (RTM).

b.

Definisi Operasional Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin adalah Jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata pertama di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu.

c.

Cara Perhitungan/Rumus 1) Rumus Cakupan pelayanan Jumlah kunjungan pasien maskin di kesehatan dasar = Sarkes strata 1 maskin Jumlah seluruh maskin di kab/kota

x 100 %

2) Pembilang Jumlah kunjungan pasien maskin selama 1 tahun (lama dan baru). 3) Penyebut Jumlah seluruh maskin di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama. 4) Ukuran/Konstanta Persentase (%) 5) Contoh Perhitungan Jumlah pasien rawat jalan dan rawat inap maskin yang mendapat perawatan di Puskesmas dan klinik di Kabupaten A = 12.000 orang Jumlah seluruh maskin di Kabupaten A = 150.000 orang Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar = 12.000 x 100 % = 8 %. 150.000 d.

Sumber Data Laporan Puskesmas . Laporan Dinas Kesehatan Kab/Kota

e.

Rujukan 1) Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, 2008 2) Pedoman Unit Cost Pemberi Pelayanan Kesehatan, 2007 3) Pendataan Sosial Ekonomi 2005, Badan Pusat Statistik, 2006


f.


g.

Langkah Kegiatan 1) Pendataan penduduk, sarana kesehatan dan kunjungan ke sarana kesehatan 2) Jenis Pelayanan dasar maskin 3) Penyuluhan 4) Pelatihan 5) Monitoring dan evaluasi 6) Pencatatan dan pelaporan

h.

SDM 1) Dokter Umum 2) Perawat 3) Bidan 4) Tenaga kesehatan lainnya


II. PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN 15. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin a.

Pengertian 1) Rawat Inap Tingkat Lanjut adalah pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, keperawatan, rehabilitasi medik dengan menginap di ruang rawat inap pada sarana kesehatan strata dua dan strata tiga pemerintah dan swasta, yang oleh karena penyakitnya penderita harus menginap. 2) Rawat Jalan Tingkat Lanjut adalah pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi diagnosa pengobatan rehabilitasi medik tanpa tinggal di ruang rawat inap di sarana kesehatan strata dua dan strata tiga Pemerintah dan Swasta. 3) Sarana kesehatan strata dua dan strata tiga adalah balai kesehatan mata masyarakat, balai pengobatan penyakit paru, balai kesehatan indera masyarakat, balai besar kesehatan paru masyarakat, rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta.

b. Definisi Operasional Cakupan rujukan pasien maskin adalah jumlah kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan strata dua dan strata tiga pada kurun waktu tertentu (lama & baru). c.

Cara Perhitungan/Rumus 1)Rumus Cakupan rujukan maskin =

Jumlah pasien maskin di sarkes strata 2 dan strata 3 Jumlah masyarakat miskin

x 100 %

2)Pembilang Jumlah kunjungan pasien maskin selama 1 tahun (lama dan baru). 3)Penyebut Jumlah seluruh maskin di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama. 4)Ukuran/Konstanta Persentase (%) 5)Contoh Perhitungan Jumlah pasien rawat jalan dan rawat inap maskin yang mendapat perawatan di RS di Kabupaten A = 10.000 orang Jumlah seluruh maskin di Kabupaten A = 150.000 orang Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar = 10.000 x 100 % = 6,66 %. 150.000 d.

Sumber Data SP2RS/SIRS, Laporan Dinas Kesehatan kab/kota, SKN.

e.

Rujukan 1) Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, 2008 2) Pedoman Unit Cost Pemberi Pelayanan Kesehatan, 2007 3) Pendataan Sosial Ekonomi 2005, Badan Pusat Statistik, 2006


f.


i.

Langkah Kegiatan 1) Pendataan penduduk, sarana kesehatan dan kunjungan ke sarana kesehatan 2) Jenis pelayanan lanjutan/rujukan maskin 3) Penyuluhan 4) Pelatihan SDM 5) Pencataan dan Pelaporan 6) Monitoring dan evaluasi

j.

SDM 1) Dokter Spesialis 2) Dokter Umum 3) Perawat 4) Tenaga kesehatan lainnya


16. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kab/ Kota a. Pengertian 1. Gawat darurat level 1 adalah tempat pelayanan gawat darurat yang memiliki Dokter Umum on site 24 jam dengan kualifikasi GELS dan/atau ATLS + ACLS, serta memiliki alat trasportasi dan komunikasi. 2. On site adalah berada di tempat . 3. GELS adalah General Emergency Life Support 4. ATLS adalah Advance Trauma Life Support 5. ACLS adalah Advance Cardiac Life Support. b. Definisi Operasional Pelayanan gadar level 1 yg hrs diberikan sarana kesehatan (RS) di kab/Kota. c. Cara Perhitungan/ Rumus 1) Rumus pelayanan gawat darurat level 1

=

pelayanan gawat darurat level 1 Jumlah RS kab/kota

x 100 %

2) Pembilang Jumlah RS yang mampu memberikan pelayanan gadar level 1.. 3) Penyebut Jumlah RS kabupaten. 4) Ukuran/Konstanta Persentase (%). 5) Contoh Perhitungan Jumlah sarana kesehatan (3 RS), (10 Puskesmas), (17 RB) = 30 sarkes. Jumlah sarana kesehatan yang mempunyai pelayanan gawat darurat (2RS),(5 Puskesmas), (8 RB) = 20 sarkes. Persentase sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat = 20 x 100 % = 66,6 % 30 d. Sumber Data SIMPUS, SIRS, dan Dinkes Kab/Kota. e. Rujukan 1) Evaluasi tahunan 2) Standar Pelayanan Gawat-darurat RS (2007) – SK Menkes tahun 2007 3) Pedoman penyusunan Disaster Plan Rumah Sakit – SK Menkes tahun 2007 f. Target Target 2015 : 100 %


g. Langkah Kegiatan 1) Standarisasi pelayanan gawat-darurat di Kabupaten dan Provinsi 2) Penyusunan Disaster Plan 3) Penghitungan biaya pelayanan pasien gawat-darurat (menurut service cost) 4) Pencarian sumber biaya (Askes – Jasa Raharja – jamsostek – Badan Penanggulangan Bencana Pusat/Daerah – APBN – APBD - Bappenas) 5) Pencatatan 6) Diklat h. SDM Tim Gawat Darurat (Dokter Umum dan Perawat)


III. PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN KLB 17. Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam a. Pengertian 1. Desa/ kelurahan mengalami KLB bila terjadi peningkatan kesakitan atau kematian penyakit potensial KLB, penyakit karantina atau keracunan makanan. 2. KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu desa /kelurahan dalam waktu tertentu. a. Ditangani adalah mencakup penyelidikan dan penanggulangan KLB. b. Pengertian kurang dari 24 jam adalah sejak laporan W1 diterima sampai penyelidikan dilakukan dengan catatan selain formulir W1 dapat juga berupa fax atau telepon. 3. Penyelidikan KLB adalah rangkaian kegiatan berdasarkan cara-cara epidemiologi untuk memastikan adanya suatu KLB, mengetahui gambaran penyebaran KLB dan mengetahui sumber dan cara-cara penanggulangannnya. 4. Penanggulangan KLB adalah Upaya untuk menemukan penderita atau tersangka penderita, penatalaksanaan Penderita, pencegahan peningkatan, perluasan dan menghentikan suatu KLB. b. Definisi Operasional Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam adalah Desa/kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani < 24 jam oleh Kab/Kota terhadap KLB periode/kurun waktu tertentu. c. Cara Perhitungan/Rumus 1) Rumus Cakupan KLB Desa/ kelurahan yang ditangani < 24 jam

=

Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani <24 jam dalam periode tertentu Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama

x 100 %

Catatan : Bila dalam 1 desa/kelurahan terjadi lebih dari 1 kali KLB pada suatu periode, maka jumlah desa/kelurahan yang mengalami KLB dihitung sesuai dengan frekuensi KLB yang terjadi di desa/kelurahan tersebut, dan ikut dimasukan dalam penghitungan pembilang maupun penyebut. 2) Pembilang Jumlah kejadian Luar Biasa (KLB) di Desa/ Kelurahan yang ditangani < 24 jam periode/ kurun waktu tertentu. 3) Penyebut Jumlah Kejadian Luar biasa (KLB) yang terjadi pada wilayah Desa/ Kelurahan pada periode/kurun waktu yang sama. 4) Ukuran/Konstanta Persentase (%)


5) Contoh Perhitungan Data terjadinya KLB di Kabupaten “X” Januari s/d Desember tahun 2005 J a n

P e b

M a r

D s t

D e S

A

x

x

x

-

-

3

3

3

B

-

-

-

-

-

0

0

0

Tdk dihitung, krn tdk terjadi KLB.

C

-

x

-

-

-

1

0

1

Jml desa/kel mengalami KLB dihitung 1 krn KLB di desa/kel A terjadi 1 kali pd thn tersebut

D

-

-

x

-

x

2

1

2

Jml desa/kel mengalami KLB dihi tung 2 krn KLB di desa/kel A terjadi 2 kali pd thn tersebut.

E

x

x

x

-

x

4

2

4

Jml desa/kel mengalami KLB dihi tung 4 krn KLB di desa/kel A terjadi 4 kali pd thn tersebut

Jml

2

3

3

0

2

10

6

10

Kel/ Desa

Keterangan: x -

Frek. KLB

Jml KLB Ditangani < 24 jam

Jml KLB di Desa/ Kelurahan

keterangan

Jml desa/kel mengalami KLB dihi tung 3 krn KLB di desa/kel A terjadi 3 kali pd thn tersebut.

: terjadi KLB : tidak terjadi KLB

Hasil perhitungan pencapaian target berdasarkan indikator di Kabupaten X tahun 2005 adalah (6 : 10 ) x 100 % = 60 % d. Sumber Data 1) Laporan KLB 24 jam ( W1); 2) Laporan hasil penyelidikan dan penanggulangan KLB; 3) Laporan Masyarakat dan media massa. e. Rujukan 1) UU nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular (sebagai referensi untuk pembuatan SK Bupati/ Walikota/ Perda); 2) PP No. 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular; 3) SK Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini KLB;


f. Target Target 2015: 100 % g. Langkah Kegiatan 1) Pengumpulan data; 2) Penyajian dan analisis data; 3) Diseminasi; 4) Pencegahan dan pengendalian KLB; 5) Monitoring dan evaluasi; 6) Pelatihan h. SDM 1) Dokter Umum 2) Perawat 3) Tenaga Epidemiologi Kesehatan


IV. PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 18. Cakupan Desa Siaga Aktif a.

Pengertian 1) Desa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan, secara mandiri. Pengertian Desa ini dapat berarti Kelurahan atau Nagari atau istilah-istilah lain bagi satuan administrasi pemerintahan setingkat desa. 2) Desa Siaga Aktif adalah desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveilance berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 3) Poskesdes adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka upaya mendekatkan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa. Poskesdes dikelola oleh 1 orang Bidan dan minimal 2 orang kader dan merupakan koordinator dari UKBM yang ada. 4) Pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan kesehatan yang sesuai kewenangan bidan penangungjawab poskesdes, selanjutnya dirujuk ke pustu atau puskesmas apabila tidak bisa ditangani. 5) Surveilans penyakit yang berbasis masyarakat adalah upaya pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh masyarakat (kader dan bidan/perawat) tentang kejadian penyakit yang dapat mengancam kesehatan penduduk/masyarakat. 6) Pemantauan Pertumbuhan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh kader untuk mengetahui berat badan balita setiap bulan untuk mendeteksi secara dini pertumbuhan balita (D/S). 7) Masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) adalah masyarakat dimana penduduknya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

b.

Definisi Operasional Cakupan Desa Siaga Aktif adalah desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveilance berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dibandingkan dengan jumlah desa siaga yang dibentuk

c.

Cara Perhitungan/Rumus 1)Rumus Cakupan Desa Siaga = Aktif

Jumlah Desa siaga yg aktif Jumlah Desa Siaga yg dibentuk

x 100 %

2)Pembilang Jumlah desa siaga yang aktif di satu wilayah pada kurun waktu tertentu. 3)Penyebut Jumlah desa siaga yang dibentuk di satu wilayah pada kurun waktu tertentu.


4)Ukuran/Konstanta Persentase (%) 5)Contoh Perhitungan Jumlah Desa di wilayah Kab A seluruhnya Jumlah Desa Siaga yang dibentuk Jumlah Desa Siaga yang aktif Desa Siaga aktif = 45/60 x 100%

= 75 Desa = 60 Desa = 45 Desa = 75%

d.

Sumber Data Hasil pencatatan kegiatan Puskesmas dan Laporan Profil PSM/UKBM.

e.

Rujukan 1) Kepmenkes Nomor 564/VIII tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga. 2) Juknis penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengambangan desa siaga. 3) Juknis pengembangan dan penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa

f.


g.

Langkah Kegiatan 1) Persiapan a. Persiapan Petugas: • Pelatihan Bidan (1 desa: 1 Bidan) • Pelatihan Kader dan Toma (1 desa: 2 kader + 1 toma) selama 4 hari: 3 hari di kelas, 1 hari di lapangan b. Persiapan Masyarakat: • Pembentukan forum melalui pertemuan Tingkat Desa (3 kali/tahun) • Survei Mawas Diri (pendataan ke lapangan atau pertemuan rembuk desa) 2 kali/tahun) • Musyawarah Masyarakat Desa: 2 kali/tahun 2) Pelaksanaan a) Pelayanan kesehatan dasar; b) Kader dan toma melakukan surveilan berbasis masyarakat (pengamatan sederhana) thd KIA, Gizi, Kesling, Penyakit, PHBS, melakukan pendataan PHBS dengan survei cepat; c) Pertemuan tindak lanjut penemuan hasil surveilans dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat (1 bulan sekali) d) Alih pengetahuan dan olah ketrampilan melalui pertemuan: 2 kali/tahun e) Pertemuan Forum Masyarakat Desa untuk membahas masalah kesehatan dengan memanfaatkan forum yang ada di desa (1bulan sekali).

h.

SDM 5) Bidan atau petugas kesehatan lainnya 6) Kader 7) Tokoh masyarakat

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 317/MENKES/SK/V/2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN PEMBIAYAAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

:

Mengingat

:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Teknis Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota;

1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 100 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

2.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585 );

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 );

1

5.

Peraturan Menteri Kesehatan 741/Menkes/PER/VI/2008 tentang Standar Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.

Nomor Pelayanan

6.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828/MENKES/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

: KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN PEMBIAYAAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KABUPATEN/KOTA.

KEDUA

Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA

: Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud diktum kedua digunakan

sebagai acuan bagi perangkat kesehatan di daerah untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten/Kota. KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : . MENTERI KESEHATAN

Dr.dr.Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)

2

Lampiran I Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 317/MENKES/SK/V/2009 Tanggal : 4 Mei 2009

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM serta Permendagri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM, pemerintah wajib menyusun SPM berdasarkan urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar, yaitu bagian dari pelayanan publik. Sedangkan Permendagri No. 79 Tahun 2007 selanjutnya mengatur tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Analisis Kemampuan dan Potensi Daerah. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, Departemen Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kab/Kota. SPM Bidang Kesehatan di Kab/Kota mencakup 4 (empat) jenis pelayanan, terdiri dari : 1. Pelayanan Kesehatan Dasar 2. Pelayanan Kesehatan Rujukan 3. Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB 4. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan secara bertahap diperlukan panduan perencanaan pembiayaan pencapaian SPM bidang kesehatan di Kab/Kota untuk dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kemampuan daerah. B. TUJUAN DAN SASARAN Panduan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kesamaan visi kepada pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyusunan perencanaan pembiayaan penerapan SPM bidang kesehatan di Kab/Kota. Adapun sasaran dari panduan ini adalah tersusunnya perencanaan pembiayaan SPM bidang kesehatan oleh pemerintah Daerah Kab/Kota dalam rangka pencapaian secara bertahap SPM Bidang kesehatan di daerahnya.

C. PENGERTIAN 1. Indikator kinerja SPM bidang kesehatan adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang kesehatan yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM bidang kesehatan di Kab/Kota berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan. 2. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu yang dibutuhkan untuk mencapai target (nlai) indikator SPM secara bertahap yang ditentukan untuk mencapai SPM daerah Kab/kota. 3. Langkah kegiatan adalah tahapan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi capaian indikator SPM sesuai situasi dan kondisi serta kemampuan keuangan pemerintah daerah Kab/kota. 4. Kurun waktu adalah kurun/waktu dalam pelaksanaan kegiatan periode 1 (satu) tahun. 5. Satuan kerja/Lembaga penanggung jawab adalah lembaga di daerah yang bertanggung jawab dalam penerapan SPM. Penentuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini harus mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, kualifikasi dan kompetensi sumber daya SKPD yang bersangkutan. 6. Kemampuan dan potensi daerah adalah kondisi keuangan daerah seperti PAD, DAU, dan DAK serta sumber daya yang dimilki daerah untuk meyelenggarakan urusan wajib pemerintahan daerah dan dalam rangka pembelanjaan untuk membiayai penerapan SPM. 7. Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, Renstra-SKPD dan Renja-SKPD untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar. 8. Analisis kemampuan dan potensi daerah terkait data dan informasi menyangkut kapasitas dan sumber daya yang dimiliki daerah. 9. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. 10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

D. DASAR HUKUM 1. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM 3. Permendagri No. 79 Tahun 2007 selanjutnya mengatur tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. 4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 741/MENKES/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kab/Kota. 5. SK Menkes No. 828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kab/Kota

E. RUANG LINGKUP Ruang lingkup panduan perencanaan pembiayaan pencapaian SPM bidang kesehatan, meliputi: 1. Rencana Pencapaian SPM 2. Pengintegrasian rencana pencapaian SPM dalam bentuk dokumen perencanaan dan penganggaran 3. Mekenisme pembelanjaan penerapan SPM dan perencanaan pembiayaan pencapaian SPM bidang kesehatan di Kab/Kota 4. Sistem penyampaian informasi rencana dan realisasi pencapaian target tahunan SPM kepada masyarakat

BAB II RENCANA PENCAPAIAN SPM

Dalam menentukan rencana pencapaian dan penerapan SPM, pemerintah daerah harus mempertimbangkan: 1. Kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar Kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar dilihat dari kegiatan yang sudah dilakukan oleh daerah sampai saat ini, terkait dengan jenis-jenis pelayanan yang ada di dalam SPM bidang kesehatan di Kab/Kota. 2. Target pelayanan dasar yang akan dicapai Target pelayanan dasar yang akan dicapai mengacu pada target pencapaian yang sudah disusun oleh Departemen Kesehatan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 741/MENKES/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kab/Kota dan SK Menkes No. 828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kab/Kota 3. Kemampuan, potensi, kondisi, karakteristik dan prioritas daerah Rencana pencapaian SPM Bidang Kesehatan di daerah mengacu pada batas waktu pencapaian SPM Bidang Kesehatan secara nasional yang telah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan dengan memperhatikan analisis kemampuan dan potensi daerah. Analisis kemampuan dan potensi daerah disusun berdasarkan data, statistik dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan baik yang bersifat khusus maupun umum. Pengertian khusus dalam hal ini adalah data, statistik dan informasi yang secara langsung terkait dengan penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kab/Kota, misalnya data teknis, sarana dan prasarana fisik, personil, alokasi anggaran untuk melaksanakan SPM Bidang Kesehatan di Kab/Kota. Sedangkan pengertian umum dalam hal ini adalah data, statistik, dan informasi yang secara tidak langsung terkait dengan penerapan SPM Bidang Kesehatan, namun keberadaannya menunjang pelaksanaan SPM secara keseluruhan. Misalkan kondisi geografis, demografis, pendapatan daerah, sarana prasarana umum dan sosial ekonomi. Potensi daerah yang dimaksud dalam hal ini mengandung pengertian ketersediaan sumber daya yang dimiliki baik yang telah dieksploitasi maupun yang belum dieksploitasi yang keberadaannya dapat dimanfaatkan untuk menunjang pencapaian SPM. Faktor kemampuan dan potensi daerah digunakan untuk menganalisis: a. penentuan status awal yang terkini dari pencapaian pelayanan dasar di daerah; b. perbandingan antara status awal dengan target pencapaian dan batas waktu pencapaian SPM yang ditetapkan oleh pemerintah.

c. Perhitungan pembiayaan atas target pencapaian SPM, analisa standar belanja kegiatan berkaitan dengan SPM dan satuan harga kegiatan; serta d. Perkiraan kemampuan keuangan dan pendekatan penyediaan pelayanan dasar yang memaksimalkan sumber daya daerah. Analisis kemampuan dan potensi daerah digunakan untuk menyusun skala prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan pencapaian dan penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kab/Kota.

BAB III PENGINGTEGRASIAN RENCANA PENCAPAIAN SPM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Pemerintah daerah menyusun rencana pencapaian SPM bidang kesehatan yang dituangkan dalam RPJMD dan dijabarkan dalam target tahunan pencapaian SPM bidang kesehatan. RPJMD yang memuat rencana pencapaian SPM bidang kesehatan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD, kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran (PPA). Adapun mekanisme rencana pencapaian SPM dalam RPJMD sbb: Gambar 2. Pengintegrasian

Urusan pemerintahan

Urusan bersama

Pelayanan Dasar Urusan pilihan

Urusan wajib

Urusan mutlak

Renja - SKPD

Menjadi salah satu faktor dalam menggambarkan

RKPD

RKA - SKPD

Renstra - SKPD  Visi misi & tujuan  Strategi & kebijakan  Program, indikasi kegiatan, prestasi kerja berbasis SPM

SPM

Menjadi acuan dalam penyusunan

Rancangan RPJMD Penetapan Perda ttg RPJMD

 Strategi pembagunan daerah  Arah kebijakan keuangan daerah  Program prioritas daerah

Analisis keuangan & kondisi umum daerah

Kondisi umum daerah  Urusan pemerintahan kewenangan daerah  Faktor geografis  Perekonomian daerah  Kondisi sosial budaya  Prasarana dan sarana  Pemerintahan umum  Prestasi kerja pelayanan publik berbasis SPM

Pengintegrasian rencana pencapaian SPM ke dalam RPJMD dilakukan dengan menggunakan format sesuai tabel 2.

BAB IV MEKANISME PEMBELANJAAN PENERAPAN SPM DAN PERENCANAAN PEMBIAYAAN PENCAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN Nota kesepakatan tentang KUA dan PPA yang disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD wajib memuat target pencapaian dan penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kab/Kota. Nota kesepakatan inilah yang menjadi dasar penyusunan RKA-SKPD yang menggambarkan secara rinci dan jelas program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian dan penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kab/Kota. Pengintegrasian SPM ke dalam RAPBD ini dapat dilihat pada gambar 3. Gambar 3. Pengintegrasian SPM ke dalam RAPBD RKPD

Rancangan KUA

SKPD

Analisis standar belanja SPM Nota Kesepakatan KUA

SE KDh ttg Pedoman Penyusunan RKA SKPD

Rancangan PPAS Nota Kesepakatan PPAS

 Penyusunan rincian anggaran pendapatan  Penyusunan rincian anggaran belanja tidak langsung  Penyusunan rincian penerimaan pembiayaan daerah  Penyusunan rincian pengeluaran pembiayaan daerah

Standar satuan harga RKA _ SKPD Penetapan Perda APBD

Per. KDH Penjabaran SPBD

Evaluasi Raperda

Raperda APBD

Penyusunan Raperda APBD

Nota Keuangan

Badan Kepegawaian/ Daftar Pegawai Akuntansi/ Laporan Kuangan

Mekanisme perencanaan pembiayaan pencapaian SPM bidang kesehatan (gambar 4) dilakukan untuk melihat kemampuan dan potensi daerah dalam pencapaian dan penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kab/Kota. Adapun tahapan mekanisme perencanaan pembiayaan SPM adalah sbb: 1. Pemerintah daerah menyusun rincian kegiatan untuk masing-masing jenis pelayanan dalam rangka pencapaian SPM dengan mengacu pada indikator kinerja dan batas waktu pencapaian SPM yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 2. pemerintah daerah menetapkan batas waktu pencapaian SPM untuk daerahnya dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM secara nasional, kemampuan dan potensi daerahnya masing-masing.

3. pemerintah daerah menetapkan target tahunan pencapaian SPM mengacu pada batas waktu yang sudah ditentukan oleh masing-masing daerah. 4. pemerintah daerah membuat rincian belanja untuk setiap kegiatan dengan mengacu pada rincian belanja yang sudah ditetapkan oleh masing-masing daerah. 5. pemerintah daerah dapat mengembangkan jenis kegiatan dari masingmasing jenis pelayanan yang sudah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan sesuai kebutuhan daerahnya dalam pencapaian SPM di daerah masing-masing. 6. pemerintah daerah menggunakan perencanaan pembiayaan pencapaian SPM bidang kesehatan untuk melihat kondisi dan kemampuan keuangan daerahnya dalam mencapai SPM Bidang Kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. 7. apabila pembiayaan yang dibutuhkan dalam pencapaian SPM bidang kesehatan melebihi kemampuan keuangan daerah maka pemerintah daerah dapat mengurangi kegiatan atau mencari sumber anggaran lainnya. Gambar 4. Mekanisme Perencanaan Pembiayaan SPM Bidang Kesehatan Pemda Indikator SPM Program kegiatan pencapaian SPM

RPJMD

Batas waktu pencapaian SPM daerah

Batas waktu pencapaian SPM nasional

RKPD Target tahunan

Rincian belanja

Adapun uraian kegiatan dan biaya dalam rangka penyusunan perencanaan pembiayaan pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Kab/Kota, dijelaskan pada lampiran berikut:

BAB V SISTEM PENYAMPAIAN INFORMASI Rencana pencapaian target tahunan SPM Bidang Kesehatan di Kab/Kota dan realisasinya merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) yang harus diinformasikan kepada masyarakat. Selain itu, sesuai dengan Pasal 12 PP 65/2005 Pemerintah Daerah mengakomodasikan pengelolaan data dan informasi penerapan SPM ke dalam sistem informasi daerah yang dilaksanakan sesuai peraturan perundangundangan. Gambar 5. Mekanisme Sistem Pengelolaan Data dan Informasi SPM Bidang Kesehatan Depkes (Siknas Online)

Dinkes Provinsi

Puskesmas

1)

2)

3)

4) 5)

Pemda Kab/Kota (Bupati/Walkota)

Dinkes Kab/Kota (Bag. Program)

Rumah Sakit

Balai

Praktek Swasta/ perorangan

Unit Kesehatan BUMN/BUMD

Puskesmas/ Rumah Sakit/ Balai/ praktek perorangan/swasta/ Unit Kesehatan BUMN/ BUMND menyusun laporan kegiatan untuk masingmasing jenis pelayanan dan indikator kinerja serta batas waktu pencapaian melalui pelaporan puskesmas (LB-1, LB-2, LB-3, dan LB-4) serta pelaporan RS (RL-1, RL-2, RL-3, RL-4 dan RL-5) untuk kemudian dikirim secara berkala kepada dinas Kab/Kota. Dinas Kesehatan kab/kota mengkompilasi laporan sebagimana dimaksud pada nomor (1) di atas, kemudian dimasukan ke dalam formulir SPM dan Sistem SIKNAS online. Dinas Kesehatan kab/kota mengirimkan laporan sebagai tembusan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Bupati/ Walikota). Dinas Kesehatan Provinsi melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan SPM Kab/Kota. Departemen Kesehaan melalui SIKNAS online mengkompilasi laporan kegiatan SPM secara nasional. Kemudian juga memperbarui data aplikasi nasional serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPM kab/kota.

BAB VI PENUTUP Panduan perencanaan pembiayaan pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Kab/Kota disusun sebagai acuan daerah dalam menyusun perencanaan pembiayaan pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Kab/Kota. Perencanaan pembiayaan pencapaian SPM ini akan memudahkan daerah dalam mengalokasikan besarnya biaya yang dibutuhkan bagi pelaksanaan SPM di daerah selama 5 tahun ke depan dan mengevaluasi setiap tahunnya.

PERHITU GA SUMBER DA A YA G DIBUTUHKA U TUK ME CAPAI SPM KESEHATA , TERMASUK KESE JA GA PEMBIAYAA

[SEBAGAI BAGIA DARI PEMBI AA ME TERI KESEHATA BAGI DAERAH SEBAGAIMA A BAB VI, PASAL 14, AYAT (2), PP 65 / 2005]

BAB-VI, PASAL-14, AYAT (2) PEMBINAAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DAPAT BERUPA FASILITASI, PEMBERIA ORIETASI UMUM, PETUJUK TEKIS, BIMBIGA TEKIS, PEDIDIKA DA PELATIHA ATAU BATUA TEKIS LAIYA YAG MECAKUP : (A) PERHITUGA SUMBER DAYA DA DAA YAG DIBUTUHKA UTUK MECAPAI SPM KESEHATA, TERMASUK KESEJAGA PEMBIAYAA, (B) PEYUSUA RECAA PECAPAIA SPM DA PEETAPA TARGET TAHUA PECAPAIA SPM, (C) PEILAIA PRESTASI KERJA PECAPAIA SPM, DA (D) PELAPORA PRESTASI KERJA PECAPAIA SPM

INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KAB/KOTA PERMENKES : 741/MENKES/PER/VII/2008

No 1 I

II

III

IV

Jenis Pelayanan 2 Pelayanan Kesehatan Dasar

Pelayanan Kesehatan Rujukan

Penyelidikan epidemiologi dan Penanggulangan KLB Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

Batas Waktu Pencapaian (Tahun)

Satuan Kerja/Lembaga Penanggungjawab

5 2015

6 Dinkes Kab/Kota

80%

2015

Dinkes Kab/Kota

90 %

2015

Dinkes Kab/Kota

90%

2015

Dinkes Kab/Kota

80%

2010

Dinkes Kab/Kota

90% 100%

2010 2010

Dinkes Kab/Kota Dinkes Kab/Kota

90%

2010

Dinkes Kab/Kota

100%

2010

Dinkes Kab/Kota

100%

2010

Dinkes Kab/Kota

100%

2010

Dinkes Kab/Kota

70% 100%

2010 2010

Dinkes Kab/Kota Dinkes Kab/Kota

100%

2015

Dinkes Kab/Kota

100%

2015

Dinkes Kab/Kota

100 %

2015

Dinkes Kab/Kota

100%

2015

Dinkes Kab/Kota

80 %

2015

Dinkes Kab/Kota

Standar Pelayanan Minimal Indikator 3 1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4. 2. Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani. 3. Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. 4. Cakupan pelayanan Ibu Nifas 5. Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani. 6. Cakupan kunjungan bayi. 7. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI). 8. Cakupan pelayanan anak balita. 9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin. 10. Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan. 11. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat. 12. Cakupan peserta KB Aktif. 13. Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit. 14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin. 15. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin. 16. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota. 17. Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam. 18. Cakupan Desa Siaga Aktif.

Nilai 4 95%

Keterangan 7

1.

Jenis Pelayanan

: I. PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR

2.

Indikator Definisi Operasional

: 1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 : Cakupan kunjungan ibu hamil K-4 adalah cakupan Ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. : Jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai standar minimal 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. : Jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama. Perkiraan ibu hamil di wilayah kerja yang sama dapat dihitung dengan formula : 1,1 X CBR Kabupaten/Kota X Jumlah penduduk di wilayah kerja.

Pembilang Penyebut

4.

Target Tahun 2015

: 95 %

5.

Rumus

: Cakupan kunjungan ibu hamil K4

Jml Ibu Hamil yg memperoleh pelayanan antenatal K4 di satu wil. kerja pada kurun waktu tertentu =

Jumlah sasaran ibu hamil di satu wil. kerja dalam kurun waktu yang sama

6.

Langkah Kegiatan

: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Pengadaan buku KIA (dengan stiker P4K); Pendataan Bumil; Pelayanan Antenatal sesuai standar; Kunjungan rumah bagi yang Drop Out; Pembuatan kantong persalinan; Pelatihan KIP/konseling; Pencatatan dan Pelaporan; Supervisi, Monitoring dan Evaluasi (PWS – KIA, Analisis Manajemen Prog. KIA tahun 2000).

7.

Rujukan

: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)

Buku Pedoman Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) tahun 2008. Buku Pegangan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal tahun 2002; Standar Pelayanan Kebidanan (SPK) tahun 2003; Pedoman pelayanan kebidanan dasar berbasis HAM dan keadilan gender tahun 2004; Pedoman pemberian Tablet besi – Folat dan Sirup Besi bagi petugas Depkes tahun 1999; Booklet anemia Gizi dan tablet tambah darah untuk WUS; Buku KIA tahun 2006; Pedoman pelayanan IMS/ISR pada pelayanan Kespro terpadu tahun 2006; Pedoman PMTCT tahun 2006; Pedoman pencegahan dan penanganan Malaria pada ibu hamil tahun 2006;

x 100%

1

JP

LANGKAH KEGIATAN

VARIABEL

KOMPONEN

RUMUS

1

2

3

4

5

1. PELAYANAN KESEHATAN DASAR IK-1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 1. Pendataan Ibu Hamil Transport petugas Formulir

2. Pelayanan Antenatal ANC bumil

Kunjungan Rumah Bumil (drop out)

3. Pelatihan KIP/Konseling

Transport petugas (dilakukan di sarkes) A. Jumlah bumil B. Harga Formulir Kunjungan bumil C. Selembar formulir untuk 15 bumil

Transport petugas (dilakukan di sarkes) A. Cakupan 90 tablet FE bumil B. Tablet Fe C. Jumlah paket Fe 90 tablet A. Cakupan ANC kunjungan rumah bumil Transport petugas B. Frek. kunjungan rmh bumil per periode kehamilan (do) C. Transport per petugas polindes/bidan D. 1 kali transport mencakup 10 ibu hamil Transport peserta A. Frekuensi pelatihan KIP/Konseling B. Jumlah angkatan pelatihan KIP/Konseling C. Jumlah peserta pelatihan KIP/Konseling per angkatan D. Transport peserta pelatihan per peserta Lumpsum/honor/uang harian peserta A. Frekuensi pelatihan KIP/Konseling B. Jumlah angkatan pelatihan KIP/Konseling C. Lama pelatihan KIP/Konseling D. Jumlah peserta pelatihan KIP/Konseling per angkatan E. Uang harian peserta pelatihan per peserta per hari Transport narasumber lokal A. Frekuensi pelatihan KIP/Konseling B. Jumlah angkatan pelatihan KIP/Konseling C. Jml narasumber lokal pelatihan KIP/Konseling per angk. D. Transport narasumber lokal pelatihan per orang Transport narasumber dari luar Kab/Kota A. Frekuensi pelatihan KIP/Konseling B. Jumlah angkatan pelatihan KIP/Konseling C. Jml narasumber luar pelatihan KIP/Konseling per angk. D. Transport narasumber luar pelatihan per orang Lumpsum/honor/uang harian narasumber A. Frekuensi pelatihan KIP/Konseling lokal B. Jumlah angkatan pelatihan KIP/Konseling C. Lama pelatihan KIP/Konseling D. Jml narasumber lokal pelatihan KIP/konseling per angk. E. Uang harian narasumber lokal pelatihan per orang hari

A * B/ C

Transport petugas Tablet Fe

A*B*C A*B*C D

A * B * C* D

A * B * C * D* E

A*B*C*D

A*B*C*D

A*B*C*D*E

2

JP

LANGKAH KEGIATAN

1

2

VARIABEL 3

Lumpsum/honor/uang harian narasumber A. luar B. C. D. E. Akomodasi pelatihan

A. B. C. D. E. F.

Bahan pelatihan

4. Pembuatan Kantong Persalinan 5. Pencatatan dan Pelaporan

6. Monitoring dan Evaluasi

Pembuatan kantong persalinan di setiap poskesdes Buku KIA dan stiker (masuk biaya inv.) Register kohort ibu

G. A. B. C. D.

A. B. C. Simpus A. B. C. A. Transport supervisi kabupaten ke B. puskesmas C. Transport supervisi puskesmas ke polindes A. B. C. A. Pertemuan PWS-KIA tingkat Puskesmas B. C. D.

KOMPONEN

RUMUS

4

5

Frekuensi pelatihan KIP/Konseling Jumlah angkatan pelatihan KIP/Konseling Lama pelatihan KIP/Konseling Jumlah narasumber luar pelatihan KIP/konseling per A*B*C*D*E angkatan Lumpsum/honor/uang harian narasumber luar pelatihan per orang hari Frekuensi pelatihan KIP/Konseling Jumlah angkatan pelatihan KIP/Konseling Lama pelatihan KIP/Konseling Jumlah peserta pelatihan KIP/Konseling per angkatan Jumlah narasumber lokal pelatihan KIP/konseling per A * B * C * (D+E+F) * G angkatan Jumlah narasumber luar pelatihan KIP/konseling per angkatan Akomodasi pertemuan 1 orang Frekuensi pelatihan KIP/Konseling Jumlah angkatan pelatihan KIP/Konseling A*B*C*D Jumlah peserta pelatihan KIP/Konseling per angkatan Bahan pelatihan KIP/konseling

Jumlah bumil Harga register kohort ibu Selembar register untuk 30 bumil Jumlah bumil Harga simpus bumil Selembar simpus untuk 30 bumil Frekuensi supervisi kabupaten ke puskesmas Jumlah puskesmas Transport tenaga kabupaten per supervisi Frekuensi supervisi puskesmas ke polindes Jumlah polindes Transport tenaga puskesmas per supervisi Frekuensi pertemuan PWS-KIA Tk. puskesmas Jumlah dokter puskesmas Jumlah tenaga KIA puskesmas Transport pertemuan PWS-KIA Tk. puskesmas

A*B/C

A*B/C

A*B*C A*B*C

A * (B + C) * D

3

JP

LANGKAH KEGIATAN

1

2

VARIABEL 3

Pertemuan PWS-KIA tingkat Kabupaten

Pertemuan evaluasi tingkat Puskesmas

Pertemuan evaluasi tingkat Kabupaten

Pertemuan perencanaan

Akomodasi Pertemuan PWS-KIA tingkat Puskesmas Akomodasi Pertemuan PWS-KIA tingkat Kabupaten

Akomodasi Pertemuan evaluasi tingkat Puskesmas Akomodasi Pertemuan evaluasi tingkat Kabupaten Akomodasi Pertemuan perencanaan

Bahan Pertemuan PWS-KIA tingkat Puskesmas

KOMPONEN

RUMUS

4

5

A. B. C. D. A. B. C. D.

Frekuensi pertemuan PWS-KIA tingkat kab/ kota Jumlah dokter puskesmas Jumlah tenaga KIA Kab/Kota Transport pertemuan PWS-KIA tingkat kab. Frekuensi pertemuan evaluasi tingkat puskesmas Jumlah dokter puskesmas Jumlah tenaga KIA seluruh puskesmas Transport pertemuan evaluasi tingkat puskesmas

A. B. C. D.

Frekuensi pertemuan evaluasi tingkat Kab/Kota Jumlah dokter puskesmas Jumlah tenaga KIA Kab/Kota Transport pertemuan evaluasi tingkat Kab/Kota

A. Frekuensi pertemuan perencanaan B. Jumlah dokter puskesmas C. Jumlah tenaga KIA Kab/Kota D. Transport pertemuan perencanaan A. Frekuensi pertemuan PWS-KIA Tk. puskesmas B. Jumlah dokter puskesmas C. Jumlah tenaga KIA Puskesmas D. Akomodasi pertemuan A. Frekuensi pertemuan PWS-KIA tingkat Kab/Kota B. Jumlah dokter puskesmas C. Jumlah tenaga KIA Kab/Kota D. Akomodasi pertemuan A. Frekuensi pertemuan evaluasi tingkat puskesmas B. Jumlah dokter puskesmas C. Jumlah tenaga KIA seluruh puskesmas D. Akomodasi pertemuan A. Frekuensi pertemuan evaluasi tingkat Kab/Kota B. Jumlah dokter puskesmas C. Jumlah tenaga KIA Kab/Kota D. Akomodasi pertemuan A. Frekuensi pertemuan perencanaan tingkat Kab/Kota B. Jumlah dokter puskesmas C. Jumlah tenaga KIA Kab/Kota D. Akomodasi pertemuan A. Frekuensi pertemuan PWS-KIA tingkat puskesmas B. Jumlah dokter puskesmas C. Jumlah tenaga KIA seluruh puskesmas D. Bahan pertemuan

A * (B + C) * D

A * (B + C) * D

A * (B + C) * D

A * (B + C) * D

A * (B + C) * D

A * (B + C) * D

A * (B + C) * D

A * (B + C) * D

A * (B + C) * D

A * (B + C) * D

4

JP

LANGKAH KEGIATAN

1

2

VARIABEL 3

Bahan Pertemuan PWS-KIA tingkat Kabupaten Bahan Pertemuan evaluasi tingkat Puskesmas Bahan Pertemuan evaluasi tingkat Kabupaten Bahan Pertemuan perencanaan

A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D.

KOMPONEN

RUMUS

4

5

Frekuensi pertemuan PWS-KIA tingkat Kab/Kota Jumlah dokter puskesmas Jumlah tenaga KIA Kab/Kota Bahan pertemuan Frekuensi pertemuan evaluasi tingkat puskesmas Jumlah dokter puskesmas Jumlah tenaga KIA seluruh puskesmas Bahan Pertemuan Frekuensi pertemuan evaluasi tingkat Kab/Kota Jumlah dokter puskesmas Jumlah tenaga KIA Kab/Kota D. Bahan pertemuan Frekuensi pertemuan perencanaan Jumlah dokter puskesmas Jumlah tenaga KIA Kab/Kota Bahan pertemuan

A * (B + C) * D

A * (B + C) * D

A * (B + C) * D

A * (B + C) * D

5

1.

Jenis Pelayanan


2.


: 2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani : Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONED, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK). : Jumlah komplikasi kebidanan di satu wilayah tertentu yang mendapat penanganan definitif pada kurun waktu tertentu. : Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama. Perkiraan ibu dengan komplikasi kebidanan di wilayah kerja yang sama dapat dihitung dengan formula : 20% X 1,1 X CBR Kabupaten/Kota X Jumlah penduduk di wilayah kerja.

Pembilang Penyebut

4.

Target Tahun 2015

: 80 %

5.

Rumus

: Cakupan komplikasi kebidanan yg ditangani

Jml Komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu =

x 100% Jml Ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pd kurun waktu yg sama

6.

Langkah Kegiatan

: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11)

Deteksi Bumil, Bulin, dan Bufas Komplikasi Rujukan kasus komplikasi kebidanan Pelayanan penanganan komplikasi kebidanan Penyediaan pusat pelatihan Klinis Pelatihan PONED bagi Bidan Desa dan Tim Puskesmas Pelatihan Tim PONEK di RS Kabupaten/Kota Penyediaan peralatan PONED di Puskesmas dan PONEK di RS Kabupaten/Kota Penyediaan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) Pelaksanaan PONED dan PONEK Pencatatan dan Pelaporan Pemantauan & Evaluasi

7.

Rujukan

: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14)

Buku acuan pelatihan PONED tahun 2007; Buku KIA tahun 2006; Buku Pegangan Praktis Pelayanan Kesehatan maternal dan Neonatal tahun 2002; Acuan Asuhan Persalinan Normal/APN tahun 2007; Standar Pelayanan Kebidanan (th. 2003); Pedoman Pemantauan Wilayah Setempat (PWS-KIA) tahun 2004; Pedoman Pengembangan PONED tahun 2004; Pedoman Teknis Audit Maternal-Perinatal di tingkat Kab/kota tahun 2007; Buku Pedoman Pelayanan Kebidanan Dasar berbasis HAM dan Keadilan Gender tahun 2004; Buku Pedoman Manajemen PONEK 24 jam di Kab/Kota tahun 2006; Pedoman sistem rujukan maternal dan neonatal di RS Kab/Kota tahun 2006; Buku pedoman penyelenggaraan RS; Buku pedoman penyelenggaraan RS PONEK 24 jam; Buku Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

6

JP 1 1.

LANGKAH KEGIATAN VARIABEL 2 3 PELAYANAN KESEHATAN DASAR IK-2 CAKUPAN KOPLIKASI KEBIDANAN YANG DITANGANI 1. Persiapan Pelayanan Antenatal Penyediaan SDM Transport peserta a. Pelatihan (Bidan & Perawat)

Lumpsum/uang harian Peserta

Transport narasumber lokal

Transport narasumber luar

Lumpsum narasumber lokal

Lumpsum narasumber luar

Akomodasi pelatihan

Bahan Pelatihan

KOMPONEN 4

A. B. C. D. A. B. C. D. E. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. E. A. B. C. D. E. A. B. C. D. E. F. A. B. C. D.

Frekuensi pelatihan (bidan & perawat) Jumlah angkatan Jumlah peserta pelatihan (bidan & perawat) Transport peserta pelatihan Frekuensi pelatihan (bidan & perawat) Jumlah angkatan Lama pelatihan Jumlah peserta pelatihan (bidan & perawat) Lumpsum/uang harian peserta pelatihan Frekuensi pelatihan (bidan & perawat) Jumlah angkatan Jumlah narasumber lokal Transport narasumber lokal Frekuensi pelatihan (bidan & perawat) Jumlah angkatan Jumlah pelatihan (bidan & perawat) Transport pelatih pelatihan Frekuensi pelatihan (bidan & perawat) Jumlah angkatan Lama pelatihan Jumlah pelatih pelatihan (bidan & perawat) Lumpsum Pelatih pelatihan Frekuensi pelatihan (bidan & perawat) Jumlah angkatan Lama pelatihan Jumlah pelatih pelatihan (bidan & perawat) Lumpsum Pelatih pelatihan Frekuensi pelatihan (bidan & perawat) Jumlah angkatan Lama pelatihan Jumlah pelatih pelatihan (bidan & perawat) Jumlah peserta pelatihan (bidan & perawat) Akomodasi pelatihan per peserta per hari Frekuensi pelatihan (bidan & perawat) Jumlah angkatan Jumlah pelatih pelatihan (bidan & perawat) Jumlah peserta pelatihan (bidan & perawat)

RUMUS 5

A*B*C*D

A*B*C*D*E

A*B*C*D

A*B*C*D

A*B*C*D*E

A*B*C*D*E

A * B * C * (D + E) * F

A * B * (C + D) * E

7

JP 1

LANGKAH KEGIATAN 2

KOMPONEN

VARIABEL 3 Biaya Pendidikan Dr. Spesialis (Obsgin & Anestasi)

E. A. B.

Biaya Kontrak Dr. Spesialis (Obsgin & Anestasi)

A. B.

Biaya Rekrutmen & Penempatan Dr. Spesialis (Obsgin & Anestasi)

A. B.

2. Pelayanan ANC Obat, BMHP & Alkes

Pendarahan (dosis 390 bumil)

A.

Preeklampsia/eklampsia (dosis 130 bumil)

B. C. A.

Paket Infeksi (dosis 130 bumil)

Paket anafilaktik syok (dosis 65 bumil)

Robekan jalan lahir (315 bumil)

Paket Kebutuhan Obat utk Ibu dg Komplikasi Kebidanan

B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B.

Rujukan Ibu dg Komplikasi Kebidanan

Transport tenaga pendamping

A. B. C.

4 Paket Bahan pelatihan per peserta Jumlah peserta pendidikan dr spesialis obgin & anestesi Biaya pendidikan dr spesialis (obsgin & anestesi) per tahun Jumlah dr spesialis (obsgin & anestesi) yang dikontrak Biaya kontrak dr spesialis (obsgin & anestesi) per tahun Jumlah dokter spesialis (obsgin & anestesi) yang direkrut Biaya rekrutmen dan penempatan dr spesialis (obsgin & anestesi) Cakupan bumil dg risti/komplikasi pendarahan yang ditangani Biaya paket perdarahan Dosis 390 bumil Cakupan bumil dg risti/komplikasi preeklamsia/eklamsia yang ditangani Biaya paket Preeklampsia/eklampsia Dosis 130 bumil Cakupan bumil dg komplikasi infeksi yg ditangani Biaya paket Infeksi Dosis 130 bumil Jumlah bumil dg komplikasi anafilaktik syok yg ditangani Biaya paket Anafilaktik shok Dosis 65 bumil Jumlah bumil komplikasi Robekan jalan lahir yg ditangani Biaya paket Robekan jalan lahir Dosis 315 bumil Jumlah bumil risti/komplikasi kebidanan yang ditangani Biaya paket bumil dg komplikasi kebidanan yg ditangani Cakupan ibu hamil risti yg dirujuk Jumlah tenaga pendamping Transport tenaga pendamping pasien rujukan

RUMUS 5

A*B

A*B

A*B

A*B C

A*B C A*B C A*B C

A*B C

A*B

A*B*C

8

JP 1

LANGKAH KEGIATAN 2

3. Persiapan Pertolongan Persalinan Pertemuan

VARIABEL 3 Formulir rujukan

Transport peserta

Akomodasi pertemuan

Bahan Pertemuan

4. Persiapan Pendeteksian Bumil dg Komplikasi Kebidanan Pertemuan Lintas Program Transport

Akomodasi pertemuan

Bahan Pertemuan

KOMPONEN A. B.

4 Harga selembar formulir rujukan Cakupan ibu dg komplikasi kebidanan yang dirujuk

A. B. C. D. E. A. B. C. D. E. A. B. C. D. E.

Frek. pertemuan persiapan pertolongan persalinan Jumlah Dokter Jumlah Bidan Desa/Bidan di bawah Puskesmas Jumlah tenaga KIA seluruh Dinkes Transport peserta Frekwensi pertemuan Jumlah Dokter Jumlah Bidan Desa/Bidan di bawah Puskesmas Jumlah tenaga KIA seluruh Dinkes Akomodasi pertemuan per peserta Frekwensi pertemuan Jumlah Dokter Jumlah Bidan Desa/Bidan di bawah Puskesmas Jumlah tenaga KIA seluruh Dinkes Bahan pertemuan per peserta

A. B. C. D. E. A. B. C. D. E. A. B. C. D. E.

Frekwensi pertemuan rutin Jumlah Dokter Jumlah Bidan Desa/Bidan di bawah Puskesmas Jumlah tenaga KIA seluruh Dinkes Transport peserta Frekwensi pertemuan Jumlah Dokter Jumlah Bidan Desa/Bidan di bawah Puskesmas Jumlah tenaga KIA seluruh Dinkes Akomodasi pertemuan per peserta Frekwensi pertemuan Jumlah Dokter Jumlah Bidan Desa/Bidan di bawah Puskesmas Jumlah tenaga KIA seluruh Dinkes Bahan pertemuan per peserta

A.

Frekwensi deteksi Bumil dengan Komplikasi Kebidanan Jumlah Bidan Desa/Bidan di bawah Puskesmas Transport peserta

RUMUS 5 A*B

A * (B + C + D) * E

A * (B + C + D) * E

A * (B + C + D) * E

A * (B + C + D) * E

A * (B + C + D) * E

A * (B + C + D) * E

5. Deteksi Bumil dg Komplikasi Kebidanan Transport

B. C.

A * (B + C + D) * E

9

JP 1

LANGKAH KEGIATAN 2 Bahan 6. Pembentukan Tim P2KP Kab./Kota Pertemuan Lintas Sektor

Transport

Akomodasi pertemuan

Bahan Pertemuan

7. Pelatihan PONEK & PONED

KOMPONEN

VARIABEL 3

Transport peserta

Lumpsum/uang saku Peserta


Transport narasumber Luar

Lumpsum/uang saku narasumber lokal

Lumpsum/uang saku narasumber luar

A. B. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. D. A. B. C. D. E. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J.

4 Harga selembar formulir rujukan Cakupan ibu dg komplikasi kebidanan yg ditangani Frekwensi pertemuan pembentukan Tim Jumlah peserta pertemuan pembentukan Tim Transport per-peserta Frekwensi pertemuan pembentukan Tim Jumlah peserta pertemuan pembentukan Tim Akomodasi per-peserta Frekwensi pertemuan pembentukan Tim Jumlah peserta pertemuan pembentukan Tim Bahan per-peserta Frekuensi pelatihan Jumlah angkatan Jumlah peserta pelatihan Transport per peserta pelatihan Frekuensi pelatihan Jumlah angkatan Lama pelatihan Jumlah peserta pelatihan Lumpsum/uang saku per peserta pelatihan Frekuensi pelatihan Jumlah angkatan Jumlah narasumber lokal Transport per narasumber lokal Frekuensi pelatihan Jumlah angkatan Jumlah narasumber luar Transport per narasumber luar Frekuensi pelatihan Jumlah angkatan Lama pelatihan Jumlah narasumber lokal Lumpsum/uang saku narasumber lokal Frekuensi pelatihan Jumlah angkatan Lama pelatihan Jumlah narasumber luar Lumpsum/uang saku narasumber luar

RUMUS 5 A*B

A*B*C

A*B*C

A*B*C

A*B*C*D

A*B*C*D*E

A*B*C*D

A*B*C*D

A*B*C*D*E

A*B*C*D*E

10

JP 1

LANGKAH KEGIATAN 2

VARIABEL 3 Akomodasi Pelatihan

Bahan Pelatihan

8. Penyediaan Sarana 9. Tersedianya Bank Darah RS a. Petugas b. Obat, BMHP dan Alkes

Transport petugas skrining darah Kantong darah

Reagen test

Bahan non medis/administrasi (juklak/juknis)

KOMPONEN 4 A. Frekuensi pelatihan B. Jumlah angkatan C. Lama pelatihan D. Jumlah narasumber lokal E. Jumlah narasumber luar F. Jumlah peserta pelatihan G. Akomodasi pelatihan per peserta per hari A. Jenis pelatihan transfusi darah B. Jumlah angkatan C. Jumlah peserta pelatihan D. Paket bahan pelatihan per peserta lihat kebutuhan alat medis & non medis dilaksanakan di faskes A. Cakupan bumil dg komplikasi kebidanan yg mendapat transfusi darah B. Harga satuan kantong darah A. Cakupan bumil dg komplikasi kebidanan yg mendapat transfusi darah B. Harga satuan Reagen test

RUMUS 5

A*B*C* (D + E +F) * G

A * B * (C + D) * E

A*B

A*B

Teritegrasi dengan cakupan bumil K4

10. Monitoring & Evaluasi Transport monev (petugas puskesmas)

Transport supervisi (petugas Dinkes Kab./Kota)

A. B. C. D. A. B. C.

Frekuensi monev puskesmas Jumlah tenaga monev per Puskesmas Jumlah Puskesmas Transport tenaga Puskesmas per 1 x monev Frekuensi monev Dinkes Kab./Kota Jumlah tenaga monev Dinkes Kab./Kota Transport tenaga Dinkes Kab./Kota per 1 x monev

A*B*C

A*B*C

11

1.

Jenis Pelayanan


2.


: 3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan : Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah Ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan disatu wilayah kerja pada kurun waktu terten : Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. : Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama. Perkiraan jumlah ibu bersalin di wilayah kerja yang sama dapat dihitung dengan formula : 1,05 x CBR Kabupaten/Kota X Jumlah penduduk di wilayah kerja.

Pembilang Penyebut

4.

Target Tahun 2015

: 90 %

5.

Rumus

: Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu =

Jml seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yg sama

6.

Langkah Kegiatan

: 1) 2) 3) 4) 5) 6)

7.

Rujukan

: 1) Buku Pegangan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal tahun 2002; 2) Acuan Asuhan Persalinan Normal/APN tahun 2007 3) Standar Pelayanan Kebidanan (SPK) tahun 2003 4) Pedoman Pelayanan Kebidanan Dasar berbasis HAM dan Keadilan Gender tahun 2004 5) PWS – KIA tahun 2004

x 100%

Kemitraan Bidan – Dukun Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) Pelayanan persalinan Penyediaan/Pengantian Peralatan Persalinan (Bidan KIT) Pelatihan + Magang (APN) Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi (PWS-KIA dan Analisis Manajemen Program KIA)

12

JP 1 1.

KOMPONEN LANGKAH KEGIATAN VARIABEL 2 3 4 PELAYANAN KESEHATAN DASAR IK-3 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan 1. Kemitraan Bidan - Dukun A. Frekuensi pertemuan/rapat kemitraan bidan – dukun a. Pertemuan rapat Transport pertemuan/rapat B. Jumlah bidan desa/bidan dibawah puskesmas C. Jumlah dukun bersalin D. Transport per petugas polindes/bidan (kegiatan) A. Frekuensi pertemuan/rapat kemitraan bidan – dukun Akomodasi pertemuan/rapat A. Jumlah bidan desa/bidan dibawah puskesmas B. Jumlah dukun bersalin C. Akomodasi pertemuan 1 orang A. Frekuensi pertemuan/rapat kemitraan bidan – dukun Bahan pertemuan/rapat B. Jumlah bidan desa/bidan dibawah puskesmas C. Jumlah dukun bersalin D. Bahan pertemuan/rapat kemitraan bidan - dukun A. Frekuensi pelatihan kemitraan bidan – dukun b. Transport pelatihan Transport peserta B. Jumlah angkatan pelatihan kemitraan bidan – dukun C. Jml peserta pelatihan kemitraan bidan-dukun per angk. D. Transport peserta pelatihan per peserta A. Frekuensi pelatihan kemitraan bidan – dukun Uang harian peserta B. Jumlah angkatan pelatihan kemitraan bidan – dukun C. Lama pelatihan kemitraan bidan – dukun D. Jumlah peserta pelatihan kemitraan bidan – dukun per angkatan E. Uang harian peserta pelatihan per peserta per hari A. Frekuensi pelatihan kemitraan bidan – dukun Transport narasumber lokal B. Jumlah angkatan pelatihan kemitraan bidan – dukun C. Jumlah narasumber lokal pelatihan kemitraan bidan – dukun per angkatan D. Transport narasumber lokal pelatihan per orang A. Frekuensi pelatihan kemitraan bidan – dukun Transport narasumber daari luar B. Jumlah angkatan pelatihan kemitraan bidan – dukun Kab./Kota C. Jumlah narasumber luar pelatihan kemitraan bidan – dukun per angkatan D. Transport narasumber luar dinkes pelatihan per orang A. Frekuensi pelatihan kemitraan bidan – dukun Lumpsum/honor narasumber lokal B. Jumlah angkatan pelatihan kemitraan bidan – dukun C. Lama pelatihan kemitraan bidan – dukun D. Jumlah narasumber lokal pelatihan kemitraan bidan – dukun per angkatan E. Lumpsum/honor/uang harian nara sumber lokal

RUMUS 5

A * (B + C) * D

A * (B + C) * D

A * (B + C) * D

A*B*C*D

A*B*C*D*E

A*B*C*D

A*B*C*D

A*B*C*D*E

13

JP 1

LANGKAH KEGIATAN 2

VARIABEL 3 Lumpsum/honor narasumber luar

c. Akomodasi pelatihan

d. Bahan pelatihan

2. Pelayanan Persalinan Vitamin, Vaksin, BMHP dan Obat

Akomodasi pelatihan

Bahan pelatihan

KOMPONEN 4 pelatihan per orang per hari A. Frekuensi pelatihan kemitraan bidan – dukun B. Jumlah angkatan pelatihan kemitraan bidan – dukun C. Lama pelatihan kemitraan bidan – dukun D. Jumlah narasumber luar pelatihan kemitraan bidan – dukun per angkatan E. Lumpsum/honor/uang harian nara sumber luar pelatihan per orang per hari A. Frekuensi pelatihan kemitraan bidan – dukun B. Jumlah angkatan pelatihan kemitraan bidan – dukun C. Lama pelatihan kemitraan bidan – dukun D. Jml peserta pelatihan kemitraan bidan–dukun perangk. E. Jumlah narasumber lokal pelatihan kemitraan bidan – dukun per angkatan F. Jumlah narasumber luar pelatihan kemitraan bidan – dukun per angkatan G. Akomodasi pelatihan per orang per hari A. Frekuensi pelatihan kemitraan bidan – dukun B. Jumlah angkatan pelatihan kemitraan bidan – dukun C. Jml peserta pelatihan kemitraan bidan–dukun perangk. D. Bahan pelatihan kemitraan bidan – dukun

A. Cakupan Pertolongan persalinan oleh bidan / nakes. B. Harga satuan per botol Ringer laktat 500 ml C. Kebutuhan RL 500 ml per bulin (3 botol/bulin) Oksitosin injeksi 10 IU/ml – 1 ml (8 A. Cakupan Pertolongan persalinan oleh bidan/ nakes. ampul/ bulin) B. Harga per ampul Oksitosin injeksi 10 IU/ml – 1 ml C. Kebutuhan Oksitosin injeksi 10 IU/ml – 1 ml per bulin (8 ampul per bulin) Amoksisilin kaplet 500 mg A. Cakupan Pertolongan persalinan oleh bidan / nakes. (10 kaplet/bulin) B. Harga per kapsul Amoksisilin kaplet 500 mg C. Kebutuhan Amoksisilin kaplet 500 mg per bulin (10 kaplet/bulin) Lidokain HCl 1% A. Cakupan Pertolongan persalinan oleh bidan / nakes. B. Harga per ampul Lidokain HCl 1% Metilergometrin maleat injeksi 0,200 mg – A. Cakupan Pertolongan persalinan oleh bidan / nakes. 1 ml (2 ampul per bulin) B. Harga per ampul metil. maleat injeksi 0,200 mg – 1 ml C. Kebuth metilergometrin maleat injeksi / bulin 2 ampul Magnesium sulfat A. Cakupan Pertolongan persalinan oleh bidan / nakes. (2 vial/bulin) B. Harga per vial Magnesium sulfat Ringer laktat 500 ml (3 botol/bulin)

RUMUS 5

A*B*C*D*E

A*B*C* (D + E + F) * G

A*B*C*D

A*B*C

A*B*C

A*B*C A*B A*B*C A*B*C

14

JP 1

LANGKAH KEGIATAN 2

VARIABEL 3 Sarung tangan (2 pasang/menolong bulin) Kasa pembalut (1 bungkus/10 bulin) Kapas berlemak 500 gram (1 bungkus/10 bulin) Benang tali pusat

Disposible 2,5 ml ( 6 set/bulin ) Disposible 5 ml ( 2 set/bulin ) Disposible 1 ml (1 set/bulin) Benang cromic 2/3 Infus set Abocat Alkohol 1000 cc (500 bulin)

3.

KOMPONEN 4 C. Kebutuhan Magnesium sulfat per bulin 2 vial A. Cakupan Pertolongan persalinan oleh bidan / nakes. B. Harga per pasang sarung tangan C. Kebutuhan pasang sarung tangan per bulin A. Cakupan Pertolongan persalinan oleh bidan / nakes. B. Harga per rol kasa pembalut (2 helai) C. Per bungkus kasa pembalut untuk 10 bulin A. Cakupan Pertolongan persalinan oleh bidan / nakes. B. Harga per bungkus kapas berlemak 500 gram C. Per bungkus kapas berlemak untuk 10 bulin A. Cakupan Pertolongan persalinan oleh bidan / nakes. B. Harga per kotak benang tali pusat C. Per kotak benang tali pusat untuk 10 bulin A. Cakupan Pertolongan persalinan oleh bidan / nakes. B. Harga per set disposible 2,5 ml C. Kebutuhan disposible 2,5 ml per bulin A. Cakupan Pertolongan persalinan oleh bidan / nakes. B. Harga per buah disposible 5 ml C. Kebutuhan disposible 5 ml per bulin A. Cakupan Pertolongan persalinan oleh bidan / nakes. B. Harga per buah disposible 1 ml A. Cakupan Pertolongan persalinan oleh bidan / nakes. B. Harga per kotak benang cromic 2/3 A. Cakupan Pertolongan persalinan oleh bidan / nakes. B. Harga per buah infus set A. Cakupan Pertolongan persalinan oleh bidan / nakes. B. Harga per set Abocat A. Cakupan Pertolongan persalinan oleh bidan / nakes. B. Harga per botol Alkohol 1000 cc C. Kebutuhan alkohol 500 cc/bulin

RUMUS 5

A*B*C A*B C A*B C A*B C A*B*C

A*B*C A*B A*B A*B A*B A*B C

Pelatihan dan Magang a. Transport pelatihan

Transport peserrta

Uang harian peserta

A. B. C. D. A. B. C.

Frekuensi pelatihan dan magang APN Jumlah angkatan pelatihan dan magang APN Jumlah peserta pelatihan + magang APN Transport peserta pelatihan per peserta Frekuensi pelatihan + magang APN Jumlah angkatan pelatihan + magang APN Lama pelatihan dan magang APN

A*B*C*D

A*B*C*D

15

JP 1

LANGKAH KEGIATAN 2

KOMPONEN

VARIABEL 3 Transport narasumber lokal

Transport narasumber dari luar Kab./kota

Lumpsum/honor narasumber lokal

D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. E.

Lumpsum/honor narasumber luar

A. B. C. D. E.

b. Akomodasi pelatihan

Akomodasi Pelatihan

c. Bahan Pelatihan

Bahan pelatihan

d. Biaya peserta yang dikirim untuk pelatihan + magang APN

Biaya transport

A. B. C. D. E. F. G. A. B. C. D. A. B. C.

Uang harian peserta

D. A. B. C. D.

RUMUS 5

4 Uang harian peserta pelatihan per peserta per hari Frekuensi pelatihan dan magang APN Jumlah angkatan pelatihan dan magang APN A*B*C*D Jumlah narasumber lokal pelatihan + magang APN Transport narasumber lokal pelatihan per orang Frekuensi pelatihan dan magang APN Jumlah angkatan pelatihan dan magang APN A*B*C*D Jumlah narasumber luar pelatihan + magang APN Transport narasumber luar pelatihan per orang Frekuensi pelatihan dan magang APN Jumlah angkatan pelatihan dan magang APN Lama pelatihan dan magang APN A*B*C*D*E Jumlah narasumber lokal pelatihan + magang APN Lumpsum/honor/uang harian narasumber lokal pelatihan per orang per hari Jumlah angkatan pelatihan dan magang APN Lama pelatihan dan magang APN Frekuensi pelatihan dan magang APN A*B*C*D*E Jumlah narasumber luar pelatihan + magang APN Lumpsum/honor/uang harian narasumber luar pelatihan per orang per hari Frekuensi pelatihan dan magang APN Jumlah angkatan pelatihan dan magang APN Lama pelatihan dan magang APN Jumlah peserta dan magang APN A * B * C *( D+E+F) * G Jumlah narasumber lokal pelatihan + magang APN Jumlah narasumber luar pelatihan + magang APN Akomodasi pelatihan per orang per hari Bahan pelatihan dan magang APN Jumlah peserta pelatihan dan magang APN A*B*C*D Jumlah angkatan pelatihan dan magang APN Frekuensi pelatihan dan magang APN Frekuensi pengiriman peserta pelatihan & magang APN Lama pengiriman peserta pelatihan dan magang APN Jumlah peserta yang dikirm utk pelatihan + magang A*B*C*D (dilaksanakan di luar) Trans. pengiriman pserta pelthn magang APN perpsrt Frekuensi pengiriman peserta pelatihan & magang APN Lama pengiriman peserta pelatihan dan magang APN Jumlah peserta yang dikirm utk pelatihan + magang A*B*C*D (dilaksanakan di luar) Uang harian peserta yang dikirm utk pelatihan +

16

JP 1

LANGKAH KEGIATAN 2

VARIABEL 3 Biaya pelatihan + magang APN

4.

Monitoring dan Evaluasi

KOMPONEN 4 magang APN per peserta per hari A. Frekuensi pengiriman peserta pelatihan & magang APN B. Lama pengiriman peserta pelatihan dan magang APN C. Jumlah peserta yang dikirm utk pelatihan + magang (dilaksanakan di luar) D. Biaya pelatihan + magang APN per orang Terintegrasi dengan cakupan bumil

RUMUS 5

A*B*C*D

17

1.

Jenis Pelayanan


2.


: 4. Cakupan Pelayanan Nifas : Cakupan pelayanan nifas adalah pelayanan kepada ibu dan neonatal pada masa 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan sesuai standar. : Jumlah ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Pembilang Penyebut

: Jumlah seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama. Perkiraan jumlah ibu nifas di wilayah kerja yang sama dapat dihitung dengan formula : 1,05 x CBR Kabupaten/Kota X Jumlah penduduk di wilayah kerja.

4.

Target Tahun 2015

: 90 %

5.

Rumus

: Cakupan Pelayanan NIfas

=

Jumlah ibu nifas yg telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

x 100%

Seluruh Ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yg sama 6.

Langkah Kegiatan

: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Pelayanan Nifas sesuai standar (ibu dan neonatus) Pelayanan KB pasca persalinan Pelatihan/magang klinis kesehatan maternal dan neonatal. Pelayanan rujukan nifas Kunjungan Rumah bagi yang Drop Out Pencatatan dan Pelaporan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi (PWS –KIA, Analisis Manajemen Prog. KIA)

7.

Rujukan

: 1) Buku Pedoman Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) tahun 2008 2) Buku Pegangan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal 3) Standar Pelayanan Kebidanan (SPK) tahun 2003; 4) Pelayanan Kebidanan Dasar berbasis HAM dan Keadilan Gender 5) PWS – KIA tahun 2004

18

JP 1 1.

LANGKAH KEGIATAN 2 PELAYANAN KESEHATAN DASAR IK-4 Cakupan Ibu Nifas 1. Pelayanan Nifas a. Konsultasi Paska Melahirkan

b. Vitamin, Vaksin, BMHP dan Obat

VARIABEL 3

Transport petugas Formulir

Fe bufas 30 tablet

Vitamin A Bufas (2 x per bufas)

2. Pelayanan Neonatus a. Transport petugas b. Vitamin, Vaksin, BMHP dan Obat

Transport Formulir Amoksisilin sirup kering 125 mg/5ml

Garam oralit

Tetrasiklin HCL tetes mata 0.5%

Gentian violet 1%

3. Kunjungan Rumah Bufas (drop out) Transport Kunjungan Rumah


Transport petugas

KOMPONEN 4

Dilakukan di sarana kesehatan A. Jumlah bufas B. Harga Formulir Kunjungan bufas C. Selembar formulir untuk 15 bufas A. Cakupan kunjungan ibu nifas B. Harga satuan tablet FE C. Paket tablet FE bufas A. Cakupan kunjungan ibu nifas B. Harga satuan Vitamin A C. Paket Vitamin A bufas Dilakukan disarana kesehatan Teritegrasi dengan formulir pelayanan bufas A. Jumlah ibu nifas B. Harga satuan Amoksisilin sirup kering 125 mg/5ml C. % perkiraan penggunaan obat = 15% A. Jumlah ibu nifas B. Harga satuan garam oralit C. % perkiraan penggunaan obat = 15% A. Jumlah ibu nifas B. Harga satuan Tetrasiklin HCL tetes mata 0.5% C. % perkiraan penggunaan obat = 15% A. Jumlah ibu nifas B. Harga satuan Gentian violet 1% C. % perkiraan penggunaan obat = 15% A. Cakupan kunjungan rumah bufas (drop out) B. Transport per petugas polindes/bidan C. 1 kali transport mencakup 10 ibu nifas Terintegrasi dengan cakupan bumil K4

RUMUS 5

A * B/ C

A*B*C

A*B*C

A*B*C

A*B*C

A*B*C

A*B*C

A*B*C

A*B*C D

19

1.

Jenis Pelayanan


2.


: 5. Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani : Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah neonatus dengan komplikasi disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan. : Jumlah neonatus dg komplikasi yang tertangani dari satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu di sarana pelayanan kesehatan. : Neonatus dengan komplikasi yang ada dengan perkiraan 15 % bayi baru lahir dari satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama di sarana pelayanan kesehatan. Perkiraan jumlah neonatus dg komplikasi di wilayah kerja yg sama dapat dihitung dengan formula: 15% x jumlah bayi baru lahir.

Pembilang Penyebut

4.

Target Tahun 2010

: 80 %

5.

Rumus

: Cakupan Neonatus dgn komplikasi yg ditangani

Jumlah neonatus dgn komplikasi yg tertangani =

Jumlah seluruh neonatus dgn komplikasi yg ada

x 100%

6.

Langkah Kegiatan

: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)

Deteksi Dini Bumil, Bulin, dan Bufas komplikasi. Pelayanan kesehatan pasca persalinan untuk ibu dan neonatal sesuai standar Penyediaan sarana, peralatan, laboratorium, obat esensial yg memadai, dan transport. Pelatihan manajemen BBLR bagi bidan, manajemen Asfiksia BBL, MTBS, PONED (Tim puskesmas), PONEK (Tim RSUD) Pelaksanaan PONED dan PONEK; Pemantauan untuk asuhan tindak lanjut bagi neonatus yang dirujuk Pencatatan dan pelaporan Pemantauan pasca pelatihan dan evaluasi Pelaksanaan dan Pemantapan Audit Maternal Perinatal (AMP); Rujukan pasien, tenaga medis, dan spesimen.

7.

Rujukan

: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16)

Modul Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), tahun 2006; Modul Manajemen Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR), tahun 2006; Modul Manajemen Asfiksia Bayi Baru Lahir, tahun 2006; Modul Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED), tahun 2006; Modul Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK), tahun 2006; Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), tahun 2006; Pedoman pelaksanaan program imunisasi di Indonesia; Pedoman Pelayanan Perinatal pada RSU Kelas C dan Kelas D; Pedoman manajemen masalah bayi baru lahir untuk dokter, bidan dan perawat di rumah sakit, tahun 2004; Pedoman Pemantauan Wilayah setempat (PWS-KIA), tahun 2004; Pedoman pengembangan PONED, tahun 2004; Pedoman teknnis audit maternal-perinatal di tingkat Kab/Kota, tahun 2007; Pedoman pelayanan kebidanan Dasar berbasis HAM dan Keadilan gender, tahun 2004; Pedoman manajemen PONEK 24 jam di Kab/Kota, tahun 2006; Pedoman sistem rujukan maternal dan neonatal di RS Kab/Kota, tahun 2006. Buku Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

20

JP LANGKAH KEGIATAN VARIABEL 1 2 3 1. PELAYANAN KESEHATAN DASAR IK-5 Cakupan Neonatus dengan Komplikas yang Ditangani 1. Pelatihan (bidan & perawat) 2. Pemantapan AMP Penyusunan TIM AMP/Pertemuan Transport Lintas Sektoral Akomodasi pertemuan

Bahan Pertemuan

3. Penyediaan Peralatan, Tenaga Spesialis dan Obat Esensial a. Penyediaan Peralatan b. Penyediaan Tenaga Spesialis Prog. Pendidikan Dr. Spesialis (Anak) (Kerja Sama dg Fak. Kedokteran)

KOMPONEN 4

Terintegrasi dg penanganan bumil dg kompl. kebidanan A. Frekwensi pertemuan pembentukan Tim B. Jumlah peserta pertemuan pembentukan Tim C. Transport per-peserta A. Frekwensi pertemuan pembentukan Tim B. Jumlah peserta pertemuan pembentukan Tim C. Akomodasi per-peserta A. Frekwensi pertemuan pembentukan Tim B. Jumlah peserta pertemuan pembentukan Tim C. Bahan per-peserta

A*B*C

A*B*C

A*B*C

Lihat kebutuhan alat Biaya Pendidikan Dr. Spesialis (Anak)

A. B.

Kontrak Dr. Spesialis (Anak)

Biaya Kontrak Dr. Spesialis (Anak)

Rekrutmen & Penempatan Dr. Spesialis (Anak)

Biaya Rekrutmen & Penempatan Dr. Spesialis (Anak)

A. B. A. B.

c. Obat Esensial 4. Rujukan Nonatus dg Komplikasi

RUMUS 5

Transport tenaga pendamping Formulir rujukan

Jumlah peserta pendidikan Dr spesialis (anak) Biaya pendidikan Dr spesialis (anak) per tahun

Jumlah Dr. Spesialis (Anak) yang dikontrak Biaya kontrak Dr. Spesialis (Anak) per tahun Jumlah Dr. Spesialis (Anak) yang direkrut Biaya rekrutmen dan penempatan Dr. Spesialis (Anak) A. Cakupan Neonatus dg Komplikasi yg ditangani B. Harga satuan Obat A. Cakupan Neonatus dg Koplikasi yg dirujuk B. Jumlah tenaga pendamping rujukan C. Transport tenaga pendamping rujukan A. Jumlah Neonatus yang dirujuk B. Harga lembar formulir rujukan

A*B A*B A*B A*B A*B*C A*B

21

1.

Jenis Pelayanan


2.


Penyebut

: 6. Cakupan Kunjungan Bayi : Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan, dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4 kali disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. : Jumlah bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar, paling sedikit 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. : Seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja dalam kurun waktu sama.

4.

Target Tahun 2010

: 90 %

5.

Rumus

:

Pembilang

Cakupan Kunjungan bayi

=

Jumlah bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar disatu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu Jumlah seluruh bayi lahir hidup disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yg sama

6.

Langkah Kegiatan

: 1) 2) 3) 4) 5) 6)

7.

Rujukan

: 1) Modul manajemen terpadu balita sakit (MTBS). 2) Buku kesehatan ibu dan anak (KIA) 3) Pedoman pelaksanaan program imunisasi di Indonesia 4) Modul Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) Anak. 5) Pedoman pemantauan pertumbuhan balita. 6) Pedoman pemberian MP-ASI. 7) Pedoman pemberian Vitamin A.

x 100%

Peningkatan kompetensi klinis kesehatan bayi meliputi SDIDTK, stimulasi perkembangan bayi dan MTBS; Pemantauan pasca pelatihan MTBS dan SDIDTK; Pelayanan kesehatan bayi sesuai standar di fasilitas kesehatan; Pelayanan rujukan; Pembahasan audit kematian dan kesakitan bayi. Pelayanan kunjungan rumah bagi yang tidak datang ke fasilitas kesehatan.

22

JP LANGKAH KEGIATAN 1 2 1. PELAYANAN KESEHATAN DASAR IK-6 Cakupan Kunjungan Bayi 1. Kunjungan Bayi a. Transport petugas b. Formulir c. Vitamin, Vaksin, BMHP dan Obat

KOMPONEN

VARIABEL 3

1. 2. 3. 4.

Kotrimoksasol sirup Amoksisilin sirup Tetrasiklin 1% salep mata Gentian violet 1%

4

Terintegrasi dg penanganan bumil dg kompl. kebidanan Dilakukan di sarana kesehatan A. Jumlah kunjungan bayi B. Harga lembar formulir C. 1 lembar formulir untuk 15 bayi A. Target kunjungan bayi B. Harga Vitamin, Vaksin BMHP & Obat C. Petugas membawa obat dan BMHP sebanyak 10% dari jumlah bayi yg dikunjungi

RUMUS 5

A*B/C

A*B*C

2. Pelatihan MTBS a. Transport pelatihan

Transport peserrta

Uang harian peserta


Transport narasumber dari luar Kab./kota Lumpsum/honor narasumber lokal


A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. E. A. B. C. D. E.

Frekuensi pelatihan MTBS Jumlah angkatan pelatihan MTBS Jumlah peserta pelatihan MTBS Transport peserta pelatihan per peserta Frekuensi pelatihan MTBS Jumlah angkatan pelatihan MTBS Lama pelatihan MTBS Uang harian peserta pelatihan per peserta per hari Frekuensi pelatihan MTBS Jumlah angkatan pelatihan MTBS Jumlah narasumber lokal pelatihan MTBS Transport narasumber lokal pelatihan per orang Frekuensi pelatihan MTBS Jumlah angkatan pelatihan MTBS Jumlah narasumber luar pelatihan MTBS Transport narasumber luar pelatihan per orang Frekuensi pelatihan MTBS Jumlah angkatan pelatihan MTBS Lama pelatihan MTBS Jumlah narasumber lokal pelatihan MTBS Lumpsum/honor/uang harian narasumber lokal pelatihan per orang per hari Jumlah angkatan pelatihan MTBS Lama pelatihan dan MTBS Frekuensi pelatihan MTBS Jumlah narasumber luar pelatihan MTBS Lumpsum/honor/uang harian narasumber luar pelatihan per orang per hari

A*B*C*D

A*B*C*D

A*B*C*D

A*B*C*D

A*B*C*D*E

A*B*C*D*E

23

JP 1

LANGKAH KEGIATAN 2 b. Akomodasi pelatihan

c. Bahan Pelatihan

3. Pencatatan dan Pelaporan 4. Monitoring dan Evaluasi

VARIABEL 3 Akomodasi Pelatihan

Bahan pelatihan

KOMPONEN 4 A. Frekuensi pelatihan MTBS B. Jumlah angkatan pelatihan MTBS C. Lama pelatihan MTBS D. Jumlah peserta MTBS E. Jumlah narasumber lokal pelatihan MTBS F. Jumlah narasumber luar pelatihan MTBS G. Akomodasi pelatihan per orang per hari A. Bahan pelatihan MTBS B. Jumlah peserta pelatihan MTBS C. Jumlah angkatan pelatihan MTBS D. Frekuensi pelatihan MTBS Terintegrasi dengan indikator sebelumnya Terintegrasi dengan indikator sebelumnya

RUMUS 5

A*B*C*( D+E+F)*G

A*B*C*D

24

1.

Jenis Pelayanan


2.

Indikator

: 7. Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Definisi Operasional Pembilang Penyebut

: Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah Desa/Kelurahan dimana ≥ 80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. : Jumlah Desa/Kelurahan UCI di satu wilayah kerja pada waktu tertentu. : Seluruh Desa/Kelurahan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama.

4.

Target Tahun 2010

: 100 %

5.

Rumus

: Jumlah desa / kelurahan UCI Desa /Kelurahan UCI

= Seluruh desa / kelurahan

x 100%

6.

Langkah Kegiatan

: 1) 2) 3) 4)

Imunisasi Rutin Imunisasi Tambahan (Backlog Fighting, Crash Program) Imunisasi dalam Penanganan KLB (Outbreak Response) Kegiatan Imunisasi tambahan untuk penyakit tertentu dalam wilayah yang luas dan waktu yang tertentu (PIN, Sub PIN, Catch Up Campaign Campak)

7.

Rujukan

: 1) 2)

Pedoman operasional program imunisasi tahun 2004, IM. 16. Kepmenkes No. 1611/MENKES/SK/XI/2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi.

25

JP LANGKAH KEGIATAN VARIABEL 1 2 3 1. PELAYANAN KESEHATAN DASAR 7. Desa/Kelurahan Universal Child Immunization 1. Imunisasi Rutin a. Transport Petugas Transport petugas imunisasi anak sekolah b. Transport petugas imunisasi anak sek.

b. Vaksin,BMHP & Obat Bayi (0-11 bulan)

Vaksin BCG untuk imunisasi bayi

Vaksin Campak untuk imunisasi bayi

Vaksin DPT untuk imunisasi bayi

Vaksin Polio untuk imunisasi bayi

Vaksin Hepatitis B untuk imunisasi bayi

Vaksin DPT-HB (Combo) untuk imunisasi bayi

KOMPONEN 4

RUMUS 5

Dilaksanakan di sarkes A. B. C. D. A. B. C.

Frekuensi penyuluhan & imunisasi anak sekolah per SD Jumlah SD sedrajat Jumlah petugas inunisasi bayi (per Puskesmas) Transport per petugas puskesmas (kegiatan) Jumlah bayi dengan imunisasi lengkap Harga vaksin BCG per ampul Jumlah dosis pemberian per bayi (1 ampul vaksin BCG untuk 20 bayi) A. Jumlah bayi dengan imunisasi lengkap B. Harga vaksin Campak per vial C. Jumlah dosis pemberian per bayi (1 vial vaksin Campak untuk 10 bayi A. Jumlah bayi dengan imunisasi lengkap B. Jumlah pemberian vaksin DPT secara lengkap (3X) C. Harga vaksin DPT per vial D. Jumlah dosis pemberian per bayi (1 vial vaksin DPT untuk 10 bayi A. Jumlaj bayi dengan imunisasi lengkap B. Jumlah pemberian vaksin Volio secara lengkap (4X) C. Harga vaksin Polio per vial D. Jumlah dosis pemberian per bayi (1 vial vaksin Polio untuk 10 bayi A. Jumlaj bayi dengan imunisasi lengkap B. Jml pemberian vaksin Hepatitis B secara lengkap (3X) C. Harga vaksin Hepatitis B per vial D. Jumlah dosis pemberian per bayi (1 vial vaksin Hepatitis B untuk 5 bayi A. Jumlaj bayi dengan imunisasi lengkap B. Harga vaksin Hepatitis B per vial C. Jumlah dosis pemberian per bayi (1 vial vaksin Hepatitis B untuk 5 bayi

A*B*C*D

A*B/C

A*B/C

A*B *C/D

A*B *C/D

A*B *C/D

A*B/C

26

JP 1

LANGKAH KEGIATAN 2

Bumil & WUS

Anak Sekolah

VARIABEL 3 Autodisable syringe (ADS) 0,5 ml untuk bayi A. B. 0-11 bulan C. Autodisable syringe (ADS) 0,5 ml untuk A. imunisasi Campak bayi 0-11 bulan B. C. Kapas 250 gram (1000 bayi) A. B. C. Alkohol 1000 cc (1000 orang) A. B. C. Vaksin TT untuk Ibu Hamil A. B. C. D. Vaksin TT untuk Wanita Usia Subur (WUS) A. B. C. D. Autodisable syringe (ADS) 0,5 ml untuk A. imunisasi Bumil & WUS B. C. Kapas 250 gram (1000 bayi) A. B. C. Alkohol 1000 cc (1000 orang) A. B. C. Vaksin TT untuk imunisasi anak sekolah A. dasar kelas 2 dan 3 B. C. A. Vaksin DT untuk imunisasi anak sekolah B. C. Autodisable syringe (ADS) 0,5 ml untuk A. imunisasi Campak bayi 0-11 bulan B. C.

KOMPONEN 4 Jumlaj bayi dengan imunisasi lengkap

RUMUS 5

Jml dosis utk imunisasi BCG, DPT & HB yg dibutuhkan (8 x)

Harga ADS 0,5 ml per buah Jumlah bayi dengan imunisasi campak lengkap Jumlah dosis untuk imunisasi campak (1 x) Harga ADS 0,5 ml per buah Jumlaj bayi dengan imunisasi lengkap Harga kapas 250 gram Kapas 250 gram untuk 1000 bayi Jumlaj sasaran bayi dengan imunisasi lengkap Harga Alkohol 1000cc Alkohoil 1000cc untuk 1000 orang Jumlah sasaran ibu hamil Jumlah dosis imunisasi TT dibutuhkan 2 x Harga vaksin TT per vial Jumlah dosis pemberian per sasaran Jumlah sasaran WUS Jumlah dosis imunisasi WUS dibutuhkan 2 x Harga vaksin WUS per vial Jumlah dosis pemberian per sasaran Jumlah sasaran bumil & WUS Jumlah dosis untuk imunisasi campak (4 x) Harga ADS 0,5 ml per buah Jumlaj sasaran bumil & WUS Harga kapas 250 gram Kapas 250 gram untuk 1000 bayi Jumlaj sasaran bumil & WUS Harga Alkohol 1000cc Alkohoil 1000cc untuk 1000 orang Jumlah sasaran anak sekolah dasar kelas 2 dan 3 Harga vaksin TT per vial Jumlah dosis pemberian per sasaran Jumlah sasaran anak sekolah dasar kelas 2 dan 3 Harga vaksin DT per vial Jumlah dosis pemberian per sasaran Jumlah bayi dengan imunisasi campak lengkap Jumlah dosis untuk imunisasi campak (1 x) Harga ADS 0,5 ml per buah

A*B*C A*B*C

A*B/C

A*B/C

A*B*C/D

A*B*C/D

A*B*C

A*B/C

A*B/C

A*B*C

A*B*C

A*B*C

27

JP 1

LANGKAH KEGIATAN 2

VARIABEL 3 Kapas 250 gram (1000 orang)

Alkohol 1000 cc (1000 orang)

Pengambilan Vaksin

Pengambilan Vaksin

1a. Sweeping a. Transport

b. obat/BMHP/Vaksin

Transport pengambilan vaksin petugas puskesmas ke kab/kota

Transport pengambilan vaksin petugas kabupaten/kota ke propinsi Transport petugas puskesmas ke lapangan dalam rangka sweeping

Vaksin Campak untuk imunisasi bayi

KOMPONEN A. B. C. A. B. C. A. B. C. D. A. B. C. A. B. C. D. A. B. C.

Vaksin DPT untuk imunisasi bayi

A.

Vaksin Polio untuk imunisasi bayi

B. C. A.

Autodisable syringe (ADS) 0,5 ml untuk imunisasi Campak dan DPT bayi 0-11 bulan

Kapas 250 gram (1000 bayi)

B. C. A. B. C. A. B. C.

4 Jumlaj sasaran murid SD Harga kapas 250 gram Kapas 250 gram untuk 1000 bayi Jumlaj sasaran murid SD Harga Alkohol 1000cc Alkohoil 1000cc untuk 1000 orang Frekuensi pengambilan vaksin 1 tahun Jumlah puskesmas Juml petugas pengambilan vaksin per Puskesmas Transport petugas pengambilan vaksin Frekuensi pengambilan vaksin 1 tahun Jml petugas pengambilan vaksin petugas kab./kota Transport pengambilan vaksin Jumlah desa dg cakupan imunisasi rendah Jumlah petugas sweeping per puskesmas Jumlah puskesmas Transport per petugas puskesmas (kegiatan) Jumlah bayi dengan imunisasi tdk lengkap/Cakupan sweeping bayi (< 12 bulan) Harga vaksin Campak per vial Jumlah dosis pemberian per bayi (1 vial vaksin Campak untuk 10 bayi Jml bayi dg imunisasi tdk lengkap/cakupan sweeping bayi (< 12 bulan) Harga vaksin DPT per vial Jml dosis pemberian per bayi (1 vial DPT utk 10 bayi) Jumlaj bayi dengan imunisasi tdk lengkap/Cakupan sweeping bayi (< 12 bulan) Harga vaksin Polio per vial Jml dosis pemberian per bayi (1 vial Polio utk 10 bayi) Jumlah bayi dengan imunisasi lengkap/Cakupan sweeping bayi (< 12 bulan) Jumlah dosis untuk imunisasi campak dan DPT (2 x) Harga ADS 0,5 ml per buah Jumlah bayi dengan imunisasi lengkap/Cakupan sweeping bayi (< 12 bulan) Harga kapas 250 gram Kapas 250 gram untuk 1000 bayi

RUMUS 5 A*B/C

A*B/C

A*B*C*D

A*B*C

A*B*C*D

A*B/C

A*B *C/D

A*B *C/D

A*B*C

A*B/C

28

JP 1

LANGKAH KEGIATAN 2

Pertemuan/rapat

VARIABEL 3 Alkohol 1000 cc (1000 orang)

Transport peserta pertemuan/rapat

Akomodasi pertemuan/rapat

Bahan pertemuan/rapat

2. Imunisasi Tambahan

Backlog Fighting (BLF) a. Transport b. Obat/BMHP/Vaksin

KOMPONEN A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C.

4 Jumlah sasaran bayi dengan imunisasi tdk lengkap/Cakupan sweeping bayi (< 12 bulan) Harga Alkohol 1000cc Alkohoil 1000cc untuk 1000 orang Frekuensi pertemuan/rapat sweeping Jumlah peserta pertemuan Transport per petugas puskesmas (kegiatan) Frekuensi pertemuan/rapat sweeping Jumlah peserta pertemuan Akomodasi pertemuan 1 orang Frekuensi pertemuan/rapat sweeping Jumlah peserta pertemuan Bahan pertemuan sweeping/backlog fighting per orang

RUMUS 5 A*B/C

A*B*C

A*B*C

A*B*C

Terintegrasi dengan transport petugas sweeping Vaksin Campak

A. B. C. D.

Vaksin DPT

A. B. C. D.

Vaksin Polio

A. B. C. D.

Autodisable syringe (ADS) 0,5 ml untuk imunisasi Campak dan DPT bayi 0-11 bulan

A. B. C.

Jml anak (umur 12-59 bln) dg imunisasi tdk lengkap Harga vaksin Campak per vial Jumlah dosis pemberian per anak (1 vial vaksin Campak untuk 10 anak balita) Setiap kegiatan backlog fighting membawa 50% dari jumlah anak balita dg imunisasi tdk lengkap. Jml anak (umur 12-59 bln) dg imunisasi tdk lengkap Harga vaksin DPT per vial Jumlah dosis pemberian per anak (1 vial vaksin DPT untuk 10 anak balita) Setiap kegiatan backlog fighting membawa 50% dari jumlah anak balita dg imunisasi tdk lengkap. Jml anak (umur 12-59 bln) dg imunisasi tdk lengkap Harga vaksin DPT per vial Jumlah dosis pemberian per anak (1 vial vaksin DPT untuk 10 anak balita) Setiap kegiatan backlog fighting membawa 50% dari jumlah anak balita dg imunisasi tdk lengkap. Jumlah anak (umur 12-59 bln) dg imunisasi tdk lengkap Jumlah dosis untuk imunisasi campak dan DPT (2 x) Harga ADS 0,5 ml per buah

A * B / C * 50%

A * B / C * 50%

A * B / C * 50%

A*B*C

29

JP 1

LANGKAH KEGIATAN 2

VARIABEL 3 Kapas 250 gram (1000 bayi)


KOMPONEN A. B. C. A. B. C.

c. Pertemuan/rapat (terintegrasi dg pertemuan/rapat sweeping)

Crash Program

rapat (terintegrasi dg pertemuan/rapat sweeping) Transport petugas penyuluhan

A.

a. Penyuluhan B.

4 Jumlaj bayi dengan imunisasi lengkap Harga kapas 250 gram Kapas 250 gram untuk 1000 bayi Jumlaj sasaran bayi dengan imunisasi tdk lengkap/Cakupan sweeping bayi (< 12 bulan) Harga Alkohol 1000cc Alkohoil 1000cc untuk 1000 orang

RUMUS 5 A*B/C

A*B/C

Frekuensi penyuluhan & imunisasi anak sekolah SD (per sekolah) Jumlah petugas penyuluhan imunisasi

Bahan penyuluhan (terintegrasi dengan IK sebelumnya b. Pertemuan/Rapat/Desinfo Transport

Transport peserta pertemuan/rapat penerapan program Transport peserta pertemuan/rapat LP

Transport peserta pertemuan/rapat LS

Transport peserta pertemuan/rapat Konsultasi Akomodasi

Akomodasi peserta pertemuan/rapat penerapan program Akomodasi peserta pertemuan/rapat LP

Akomodasi peserta pertemuan/rapat LS

A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C.

Frekuensi Rapat Pemantapan Program Jumlah Peserta Rapat Pemantapan Program Transport pertemuan per petugas Frekuensi Rapat Lintas Program Jumlah Peserta Rapat Lintas Program Transport pertemuan per petugas Frekuensi Rapat Lintas Sektor Jumlah Peserta Rapat Lintas Sektor Transport pertemuan per petugas Frekuensi Rapat Konsultasi Jumlah Peserta Rapat Konsultasi Transport pertemuan per petugas Frekuensi Rapat Pemantapan Program Jumlah Peserta Rapat Pemantapan Program Akomodasi pertemuan per petugas Frekuensi Rapat Lintas Program Jumlah Peserta Rapat Lintas Program Akomodasi pertemuan per petugas Frekuensi Rapat Lintas Sektor Jumlah Peserta Rapat Lintas Sektor Akomodasi pertemuan per petugas

A*B*C

A*B*C

A*B*C

A*B*C

A*B*C

A*B*C

A*B*C

30

JP 1

LANGKAH KEGIATAN 2

VARIABEL 3 Akomodasi peserta pertemuan/rapat Konsultasi Bahan peserta pertemuan/rapat penerapan program Bahan i pertemuan/rapat

Bahan pertemuan/rapat

Bahan peserta pertemuan/rapat

c. Pelatihan Transport

Transport peserta

Lumpsum/honor/uang harian peserta

KOMPONEN A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. D. A. B. C. D. E.

4 Frekuensi Rapat Konsultasi Jumlah Peserta Rapat Konsultasi Akomodasi pertemuan per petugas Frekuensi Rapat Pemantapan Program Peserta Rapat Pemantapan Program Transport pertemuan per petugas Frekuensi pertemuan/rapat BLF Jumlah peserta pertemuan Akomodasi rapat pertemuan per peserta Frekuensi pertemuan/rapat BLF Jumlah peserta pertemuan Bahan rapat pertemuan per peserta Frekuensi pertemuan/rapat BLF Jumlah peserta pertemuan Transport Peserta pertemuan/rapat BLF Frekuensi pelatihan Jumlah angkatan pelatihan Jumlah peserta pelatihan per angkatan Transport peserta pelatihan per peserta Frekuensi pelatihan Jumlah angkatan pelatihan Lama pelatihan Jumlah peserta pelatihan per angkatan Uang harian peserta pelatihan per peserta per hari

RUMUS 5 A*B*C

A*B*C

A*B*C

A*B*C

A*B*C

A * B * C* D

A * B * C * D* E

31

JP 1

LANGKAH KEGIATAN 2


KOMPONEN

4 Frekuensi pelatihan Jumlah angkatan pelatihan Jml narasumber lokal pelatihan per angk. Transport narasumber lokal pelatihan per orang Frekuensi pelatihan Jumlah angkatan pelatihan Jml narasumber luar pelatihan per angk. Transport narasumber luar pelatihan per orang Frekuensi pelatihan Jumlah angkatan pelatihan Lama pelatihan Jml narasumber lokal pelatihan per angkatan Lumpsum/honor/uang harian narasumber lokal pelatihan per orang hari Lumpsum/honor/uang harian narasumber A. Frekuensi pelatihan luar B. Jumlah angkatan pelatihan C. Lama pelatihan D. Jumlah narasumber luar pelatihan per angkatan E. Lumpsum/honor/uang harian narasumber luar pelatihan per orang hari Akomodasi pelatihan A. Frekuensi pelatihan B. Jumlah angkatan pelatihan C. Lama pelatihan D. Jumlah peserta pelatihan per angkatan E. Jumlah narasumber lokal pelatihan per angkatan F. Jumlah narasumber luar pelatihan per angkatan G. Akomodasi pertemuan 1 orang Bahan pelatihan A. Frekuensi pelatihan B. Jumlah angkatan pelatihan C. Jumlah peserta pelatihan per angkatan D. Bahan pelatihan 3. Imunisasi tambahan untuk penyakit tertentu (PIN, Sub PIN, Catch Up Campaign Campak) a. Transport Transport petugas A. Frekuensi PIN B. Frekuensi Sub PIN C. Frekuensi Catch Up Campaign Campak D. Jumlah Petugas PIN (per episode per Puskesmas) E. Jumlah puskesmas F. Transport petugas A. B. C. D. Transport narasumber dari luar Kab/Kota A. B. C. D. Lumpsum/honor/uang harian narasumber A. lokal B. C. D. E.

RUMUS 5 A*B*C*D

A*B*C*D

A*B*C*D*E

A*B*C*D*E

A * B * C * (D+E+F) * G

A*B*C*D

(A+B+C) * D * E * F

32

JP 1

LANGKAH KEGIATAN 2

VARIABEL 3 Vaksin Campak

Vaksin Polio

Autodisable syringe (ADS) 0,5 ml untuk imunisasi Campak dan DPT bayi 0-11 bulan Kapas 250 gram (1000 bayi)


4. Penanggulangan KIPI

Transport petugas kasus KIPI Parasetamol sir. 120 mg/5 ml Biaya perawatan kasus KIPI

8. Pencatatan dan Pelaporan

Buku imunisasi bayi

Buku imunisasi anak sekolah

Buku imunisasi WUS

Buku sweeping

KOMPONEN 4 Jumlah bayi (1 - 12 bulan) Frekuensi Catch Up Campaign Campak Harga vaksin Campak per vial Jumlah dosis pemberian per bayi (1 vial vaksin Campak untuk 10 bayi A. Jumlah bayi (1 - 12 bulan) B. Frekuensi PIN C. Frekuensi Sub PIN D. Harga vaksin polio per vial E. Jumlah dosis pemberian per anak (1 vial vaksin DPT untuk 10 anak balita) A. Jumlah bayi (1 - 12 bulan) B. Jumlah dosis untuk imunisasi campak dan DPT (1 x) C. Harga ADS 0,5 ml per buah A. Jumlah bayi (1 - 12 bulan) B. Harga kapas 250 gram C. Kapas 250 gram untuk 1000 bayi A. Jumlah bayi (1 - 12 bulan) B. Harga Alkohol 1000cc C. Alkohoil 1000cc untuk 1000 orang Dilakukan di sarana kesehatan A. B. C. D.

A. B. A. B. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C.

Jumlah kasus KIPI Harga per botol parasetamol sir. 120mg/5ml Jumlah hari rawat (ALOS=3 hari) Biaya perawatan per hari rawat Harga buku Jumlah petugas imunisasi Harga satuan buku imunisasi bayi Harga buku Jumlah petugas imunisasi Harga satuan buku imunisasi bayi Harga buku Jumlah petugas imunisasi Harga satuan buku imunisasi bayi Harga buku Jumlah petugas imunisasi Harga satuan buku imunisasi bayi

RUMUS 5

A*B*C/D

{(A * B) + (A * C)} *D/ E

A*B*C

A*B/C

A*B/C

A*B A*B A*B*C

A*B*C

A*B*C

A*B*C

33

JP 1

LANGKAH KEGIATAN 2

9. Monitoring & Evaluasi

VARIABEL 3 Buku backlog fighting

KOMPONEN 4 Harga buku Jumlah petugas imunisasi Harga satuan buku imunisasi bayi Harga buku Jumlah petugas imunisasi Harga satuan buku imunisasi bayi Frekuensi Monitoring dan Evaluasi Jumlah Puskesmas Jumlah petugas monitoring dan evaluasi (per Puskesmas) D. Transport petugas

A. B. C. Buku pencatatan suhu tempat penyimpanan A. B. C. A. Transport petugas monitoring & evaluasi B. C.

RUMUS 5 A*B*C

A*B*C

A*B*C*D

34

1.

Jenis Pelayanan


2.

Indikator

: 8. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Definisi Operasional

Penyebut

: Cakupan pelayanan anak balita adalah anak balita (12 – 59 bulan) yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. : Jumlah anak balita (12 – 59 bulan) yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali di satu wilayah kerja pada waktu kurun tertentu. : Jumlah seluruh anak balita (12 – 59 bulan) di satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu.

4.

Target Tahun 2010

: 90 %

5.

Rumus

:

Pembilang

Cakupan pelayanan anak balita

=

Jml anak balita yg memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali disatu wilayah kerja pd waktu tertentu Jumlah seluruh anak balita disatu wilayah kerja dalam waktu yg sama

6.

Langkah Kegiatan

: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)

7.

Rujukan

: 1) Buku Standar Pemantauan Pertumbuhan 2) Buku Pedoman pelaksanaan SDIDTK anak. 3) Buku KIA 4) Buku pedoman pemberian Vitamin A bagi petugas 5) Buku pedoman pendampingan keluarga

x 100%

Pendataan sasaran anak usia 12 – 59 bulan; Pemantauan pertumbuhan anak usia 12 – 59 bulan minimal 8 x dalam setahun; Pemantauan perkembangan anak usia 12 – 59 bulan minimal tiap 6 bulan sekali; Melakukan intervensi bila dijumpai gangguan pertumbuhan dan kelainan perkembangan Melakukan rujukan bila tidak ada perbaikan setelah dilakukan intervensi Penyediaan skrining Kit SDIDTK; Pengadaan Vitamin A dosis tinggi (200.000 iu) sesuai sasaran; Pengadaan formulir pendukung pencatatan pelaporan Monitoring dan evaluasi; Pelatihan

35

JP LANGKAH KEGIATAN 1 2 1. PELAYANAN KESEHATAN DASAR 8. Cakupan Pelayanan Anak Balita 1. Registrasi Sasaran

2. Pelatihan Petugas Pemantauan Pertumbuhan (standarisasi) Transport Pelatihan

VARIABEL 3

Transport Petugas Registrasi Formulir

Transport Peserta

KOMPONEN 4

Terintegrasi dengan IK 7 A. Jumlah bayi 6-11 bulan B. Harga Formulir Kunjungan Balita C. Selembar formulir untuk 15 balita

A. B. C.

Lumpsum Peserta

D. A. B. C. D.


E. A. B. C.

Transport narasumber dari luar Kab/Kota

D. A. B. C. D.

Frekuensi pelatihan petugas pemantauan pertumbuhan Jumlah angkatan pelatihan petugas pemantauan pertumbuhan Jumlah peserta pelatihan pemantauan pertumbuhan anak balita Transportpeserta pelatihan per peserta Frekuensi pelatihan petugas pemantauan pertumbuhan Jumlah angkatan pelatihan petugas pemantauan pertumbuhan Lama pelatihan petugas pemantau pertumbuhan Jumlah peserta pelatihan pemantauan pertumbuhan anak balita Uang harian peserta pelatihan per peserta per hari Frekuensi pelatihan petugas pemantauan pertumbuhan Jumlah angkatan pelatihan petugas pemantauan pertumbuhan Jumlah narasumber lokal pelatihan pemantauan pertumbuhan anak balita Transport narasumber lokal pelatihan per orang Frekuensi pelatihan petugas pemantauan pertumbuhan Jumlah angkatan pelatihan petugas pemantauan pertumbuhan Jumlah narasumber luar pelatihan pemantauan pertumbuhan anak balita Transport narasumber luar dinkes kab./kota pelatihan per orang

RUMUS 5

A * B/ C

A * B *C * D

A * B *C * D * E

A * B *C * D

A * B *C * D

36

JP 1

LANGKAH KEGIATAN 2

VARIABEL 3 Lumpsum/honor narasumber lokal

A. B. C. D. E.


A. B. C. D. E.

Akomodasi pelatihan

Akomodasi pelatihan

A. B. C. D. E. F.

Bahan pelatihan

Bahan pelatihan

G. A. B. C. D.

KOMPONEN 4 Frekuensi pelatihan petugas pemantauan pertumbuhan Jumlah angkatan pelatihan petugas pemantauan pertumbuhan Lama pelatihan petugas pemantau pertumbuhan Jumlah narasumber lokal pelatihan pemantauan pertumbuhan anak balita Lumpsum/honor/uang harian narasumber lokal pelatihan per orang per hari Frekuensi pelatihan petugas pemantauan pertumbuhan Jumlah angkatan pelatihan petugas pemantauan pertumbuhan Lama pelatihan petugas pemantau pertumbuhan Jumlah narasumber luar pelatihan pemantauan pertumbuhan anak balita Lumpsum/honor/uang harian narasumber luar pelatihan per orang per hari Frekuensi pelatihan petugas pemantauan pertumbuhan Jumlah angkatan pelatihan petugas pemantauan pertumbuhan Lama pelatihan petugas pemantau pertumbuhan Jumlah peserta pelatihan pemantauan pertumbuhan anak balita Jumlah narasumber lokal pelatihan pemantauan pertumbuhan anak balita Jumlah narasumber luar pelatihan pemantauan pertumbuhan anak balita Akomodasi pelatihan per orang per hari Frekuensi pelatihan petugas pemantauan pertumbuhan Jumlah angkatan pelatihan petugas pemantauan pertumbuhan Jumlah peserta pelatihan pemantauan pertumbuhan anak balita Bahan pelatihan pemantauan pertumbuhan anak balita per orang

RUMUS 5

A * B *C * D * E

A * B *C * D * E

A * B *C *( D + E + F) * G

A * B *C * D

37

JP 1

LANGKAH KEGIATAN VARIABEL 2 3 3. Pelayanan Kunjungan Anak Balita Transport prtugas pelayanan kunjungan Transport petugas pelayanan anak balita kunjungan anak balita Bahan Bahan

4. Pelatihan MTBS 5. Pelayanan rujukan Transport

Transport petugas rujukan

KOMPONEN 4

RUMUS 5

Transport petugas (dilaksanakan di sarkes) A. B. C.

Cakupan anak balita Konsumsi Vitamin A balita per tablet Cakupan anak balita BGM

A * B *C

A. B. C.

Cakupan anak balita BGM Jumlah tanaga pendamping rujukan anak balita Transport petugas rujukan pe 1 x rujukan

A * B *C

38

1.

Jenis Pelayanan


2.

Indikator

: 9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin


: Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin adalah pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 Bulan dari keluarga miskin selama 90 hari. : Jumlah anak usia 6 – 24 bulan dari Gakin yang mendapat MP-ASI di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. : Jumlah seluruh anak usia 6 – 24 bulan dari Gakin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.

4.

Target Tahun 2010

: 100 %

5.

Rumus

: Cakupan pemberian makanan pendamping ASI

6.

7.

Langkah Kegiatan

Rujukan

: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

=

Jumlah anak usia 6 – 24 bln keluarga miskin yg mendapat MP - ASI Jumlah seluruh anak usia 6 – 24 bln keluarga miskin

x 100%

Pendataan sasaran; Pelatihan pemberian makanan bagi anak / konseling menyusui Pengadaan MP-ASI Penyimpanan MP-ASI Distribusi sampai ke sasaran Pencatatan pelaporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian MP-ASI.

: 1) Pedoman pengelolaan makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) untuk anak usia 6 – 24 bulan.

39

JP LANGKAH KEGIATAN VARIABEL 1 2 3 1 PELAYANAN KESEHATANDASAR IK-9 Cakupan Pemberian MP-ASI Pada Anak USia 6-24 Bulan Gakin 1. Registrasi Sasaran Registrasi sasaran 2. Penyusunan Spesifikasi & Pedoman Pengelolaan MP - ASI 3. Pelatihan Penyelenggaraan Pemberian Transport peserta MP ASI Lumpsum peserta

Transport pelatih lokal

Transport pelatih dari luar kab./kota

KOMPONEN 4

RUMUS 5

Terintegrasi pada JP sebelumnya

A. B. C. D. A. B. C. D. E. A. B. C. D. A. B. C. D.


A. B. C. D. E.


A. B. C. D. E.

Akomodasi pelatihan

A. B. C. D. E. F. G.

Frekuensi pelatihan tatalaksana MP-ASI Jumlah angkatan pelatihan tatalaksana MP-ASI A*B*C*D Jml peserta pelthn penyelenggaraan pemberian MP-ASI Transport peserta pelatihan per peserta Frekuensi pelatihan tatalaksana MP-ASI Jumlah angkatan pelatihan tatalaksana MP-ASI Lama pelatihan tatalaksana MP-ASI A*B*C*D*E Jml peserta pelthn penyelenggaraan pemberian MP-ASI Uang harian peserta pelatihan per peserta per hari Frekuensi pelatihan tatalaksana MP-ASI Jumlah angkatan pelatihan tatalaksana MP-ASI A*B*C*D Jml NS lokal pelthn penyelenggrn pemberian MP-ASI Transport narasumber lokal pelatihan per orang Frekuensi pelatihan tatalaksana MP-ASI Jumlah angkatan pelatihan tatalaksana MP-ASI Jml NS luar pelthn penyelenggrn pemberian MP-ASI A*B*C*D Transport narasumber luar dinkes kab./kota pelatihan per orang Frekuensi pelatihan tatalaksana MP-ASI Jumlah angkatan pelatihan tatalaksana MP-ASI Lama pelatihan tatalaksana MP-ASI A*B*C*D*E Jml NS lokal pelthn penyelenggrn pemberian MP-ASI Lumpsum/honor/uang harian narasumber lokal pelatihan per orang per hari Frekuensi pelatihan tatalaksana MP-ASI Jumlah angkatan pelatihan tatalaksana MP-ASI Lama pelatihan tatalaksana MP-ASI A*B*C*D*E Jml NS luar pelthn penyelenggrn pemberian MP-ASI Lumpsum/honor/uang harian narasumber luar pelatihan per orang per hari Frekuensi pelatihan tatalaksana MP-ASI Jumlah angkatan pelatihan tatalaksana MP-ASI Lama pelatihan tatalaksana MP-ASI A * B * C * (D + E + Jml peserta pltihn penyelenggaraan pemberian MP-ASI F) * G Jml NS lokal pelthn penyelenggrn pemberian MP-ASI Jml NS luar pelthn penyelenggrn pemberian MP-ASI Akomodasi pelatihan per orang per hari

40

JP 1

LANGKAH KEGIATAN 2

VARIABEL 3 Bahan pelatihan

Sosialisasi/penyuluhan Bahan penyuluhan

Transport petugas Leaflet

Poster 5. Distribusi dan Penyimpanan MP-ASI

Transport petugas

Sewa gudang Formulir penyimpanan dan distribusi

Pemberian MP-ASI pada anak dari gakin (90 hari)

Transport Petugas pemberian MP-ASI

Bahan MP-ASI

KOMPONEN 4 A. Frekuensi pelatihan tatalaksana MP-ASI B. Jumlah angkatan pelatihan tatalaksana MP-ASI C. Jumlah peserta pelatihan penyelenggaraan pemberian MP-ASI D. Bahan pelatihan penyelenggaraan pemberian MP-ASI Terintegrasi pada JP sebelumnya A. Cakupan anak 6-24 bulan dari gakin yang mendapat MP-ASI B. Leaflet per lember C. Frekuensi sosialisasi program MP-ASI A. Poster per lembar B. Jumlah petugas penyuluh MP-ASI (per Puskesmas) C. Jumlah Puskesmas A. Frekuensi distribusi MP-ASI ke Puskesmas (petugas kabupaten) B. Jumlah Puskesmas C. Jumlah petugas penyimpanan MP-ASI (per Puskesmas) D. Transport per petugas puskesmas (kegiatan) A. Biaya Sewa gudang penyimpanan MP-ASI per tahun (harga setempat) A. Cakupan anak 6-24 bulan dari gakin yang mendapat MP-ASI B. Harga formulir penyimpanan dan distribusi MP-ASI C. Jumlah lembar formulir D. Setiap lembar formulir dipergunakan utk 15 sasaran A. Frekuensi distribusi MP-ASI gakin (petugas puskesmas) B. Jumlah Puskesmas C. Jumlah petugas distribusi ke balita gakin (per Puskesmas) A. Harga Bahan MP-ASI B. Jumlah anak 6-24 bulan dari gakin yang mendapat MP-ASI

RUMUS 5

A*B*C*D

A*B*C

A*B*C

A*B*C*D

A

A*B*C/D

A*B*C

A*B

41

JP 1

LANGKAH KEGIATAN 2 6. Pencatatan dan pelaporan 7. Monitoring dan Evaluasi

VARIABEL 3 Khohort Ibu & KMS Balita Transport petugas monitoring dan evaluasi (Puskesmas)

Transport petugas monitoring dan evaluasi (Dinkes)

KOMPONEN 4 Terintegrasi pada IK 1 dan IK 8 A. Frekuensi monev ke Desa (petugas Puskesmas) B. Jumlah Puskesmas C. Jumlah petugas monev (tenaga Puskesmas per Puskesmas) D. Transport per petugas polindes/bidan (kegiatan) A. Frekuensi monev ke Puskesmas (petugas kabupaten) B. Jumlah Puskesmas C. Jumlah petugas monev (tenaga Dinkes) D. Transport per petugas Puskesmas (kegiatan)

RUMUS 5

A*B*C*D

A*B*C*D

42

1.

Jenis Pelayanan


2.

Indikator

: 10. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan


: Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan adalah balita gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. : Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. : Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama.

4.

Target Tahun 2010

: 100 %

5.

Rumus

: Cakupan balita gizi buruk

6.

7.

Langkah Kegiatan

Rujukan

=

Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan disatu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu Jumlah seluruh balita gizi buruk yg ditemukan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yg sama

: 1) 2). 3). 4). 5). 6). 7).

Surveilans gizi termasuk penemuan kasus secara aktif Respon cepat penanganan kasus gizi buruk Pelatihan tatalaksana gizi buruk Penyediaan mineral mix Perawatan kasus gizi buruk di Rumah Sakit, TFC (Therapeutic Feeding Center) Pendampingan kasus gizi buruk pasca rawat (Community Therapeutic Center) Bintek dan supervisi berjenjang

: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Pedoman Tatalaksana KEP pada Anak di Rumah Sakit Kab/Kota, tahun 1998; Pedoman Tatalaksana KEP pada Anak di Puskesmas dan Rumah Tangga, tahun 1998; Buku Bagan Tatalaksana Anak Gizi Buruk, tahun 2007; Petunjuk Teknis Tatalaksana Anak Gizi Buruk, tahun 2007; Panduan Pelatihan Tatalaksana Anak Gizi Buruk, tahun 2007; Pedoman dan pelayanan gizi rumah sakit, tahun 2007 Pedoman penyelenggaraan Pelatihan Tatalaksana Gizi Buruk bagi tenaga kesehatan, tahun 2007; Modul Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)

x 100%

43

JP

LANGKAH KEGIATAN

VARIABEL

KOMPONEN

RUMUS

1

2

3

4

5

PELAYANAN KESEHATAN DASAR 1 IK-10 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 1. Perencanaan Penyiapan Sarana Prasarana Transport

A.

Akomodasi

B. C. A.

Bahan

B. C. A. B. C.

2. Pelatihan Tatalaksana Gizi Buruk

Transport peserta

Lumpsum peserta


Transport narasumber dari luar kab./kota


Lumpsum/honor narasumber lokal A. B. C. D. E.

Frekuensi pertemuan perencanaan, penyiapan sarana/prasarana tatalaksana gizi buruk Frekuensi pelatihan tatalaksana gizi buruk Transport per petugas dinkes kab./kota (kegiatan) Frekuensi pertemuan perencanaan, penyiapan sarana/prasarana tatalaksana gizi buruk Frekuensi pelatihan tatalaksana gizi buruk Akomodasi pertemuan 1 orang Frekuensi pertemuan perencanaan, penyiapan sarana/prasarana tatalaksana gizi buruk Frekuensi pelatihan tatalaksana gizi buruk Bahan pertemuan perencanaan penyiapan sarana & prasarana perawatan balita gizi buruk Frekuensi pelatihan tatalaksana balita gizi buruk Jml angkatan pelatihan tatalaksana balita gizi buruk Jumlah peserta pelatihan tatalaksana balita gizi buruk Transport peserta pelatihan per peserta Frekuensi pelatihan tatalaksana balita gizi buruk Jml angkatan pelatihan tatalaksana balita gizi buruk Lama pelatihan tatalaksana balita gizi buruk Jumlah peserta pelatihan tatalaksana balita gizi buruk Uang harian peserta pelatihan per peserta per hari Frekuensi pelatihan tatalaksana balita gizi buruk Jml angkatan pelatihan tatalaksana balita gizi buruk Jumlah narasumber lokal pelatihan penatalaksanaan gizi buruk Transport narasumber lokal pelatihan per orang Frekuensi pelatihan tatalaksana balita gizi buruk Jml angkatan pelatihan tatalaksana balita gizi buruk Jumlah narasumber luar pelatihan penatalaksanaan gizi buruk Transport narasumber luar dinkes kab./kota pelatihan per orang Frekuensi pelatihan tatalaksana balita gizi buruk Jml angkatan pelatihan tatalaksana balita gizi buruk Lama pelatihan tatalaksana balita gizi buruk Jumlah narasumber lokal pelatihan penatalaksanaan gizi buruk Lumpsum/honor/uang harian nara sumber lokal pelatiahn per orang per hari

A*B*C

A*B*C

A*B*C

A*B*C*D

A*B*C*D*E

A*B*C*D

A*B*C*D

A*B*C*D*E

44

JP

LANGKAH KEGIATAN

VARIABEL

KOMPONEN

RUMUS

1

2

3

4

5


A. B. C. D. E.

Akomodasi pelatihan

A. B. C. D. E. F.

Bahan pelatihan

G. A. B. C. D.

3. Pelayanan Kasus/Perawatan Balita Gizi Buruk Obat, Vitamin, Vaksin, BMHP dan Alkes 4. Monitoring dan Evaluasi

Transport petugas monitoring dan A. B. evaluasi (Dinkes) C. Transport petugas monitoring dan A. B. evaluasi (Puskesmas) C.

Frekuensi pelatihan tatalaksana balita gizi buruk Jumlah angkatan pelatihan tatalaksana balita gizi buruk Lama pelatihan tatalaksana balita gizi buruk Jumlah narasumber luar pelatihan penatalaksanaan gizi buruk Lumpsum/honor/uang harian nara sumber luar pelatiahn per orang per hari Frekuensi pelatihan tatalaksana balita gizi buruk Jumlah angkatan pelatihan tatalaksana balita gizi buruk Lama pelatihan tatalaksana balita gizi buruk Jumlah peserta pelatihan penatalaksanaan gizi buruk Jumlah narasumber lokal pelatihan penatalaksanaan gizi buruk Jumlah narasumber luar pelatihan penatalaksanaan gizi buruk Akomodasi pelatihan per orang per hari Frekuensi pelatihan tatalaksana balita gizi buruk Jumlah angkatan pelatihan tatalaksana balita gizi buruk Jumlah peserta pelatihan penatalaksanaan gizi buruk Bahan pelatihan tatalaksana gizi buruk

Frekuensi monev ke Puskesmas (petugas Kabupaten) Jumlah petugas monev (tenaga Dinkes) Transport per petugas Puskesmas (kegiatan) Frekuensi monev ke Desa (petugas Puskesmas) Jumlah petugas monev (tenaga Puskesmas per Puskesmas) Transport per petugas Polindes/bidan (kegiatan)

A*B*C*D*E

A * B * C * (D + E + F) *G

A*B*C*D

A*B*C

A*B*C

45

1.

Jenis Pelayanan


2.

Indikator

: 11. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

Definisi Operasional

Pembilang Penyebut

: Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah cakupan siswa SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih (guru UKS/dokter kecil) melalui penjaringan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. : Jumlah murid kelas 1 SD dan setingkat disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama. : Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama.

4.

Target Tahun 2010

: 100 %

5.

Rumus

: Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD & setingkat

6.

Langkah Kegiatan

7. Rujukan

: 1) 2) 3) 4) 5) 6)

=

Jml murid SD dan setingkat yg diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Jumlah murid SD dan setingkat disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yg sama

x 100%

Pendataan Pengadaan dan pemeliharaan UKS kit, UKGS kit Pelatihan petugas, guru UKS/UKGS dan dokter kecil; Penjaringan kesehatan Pelayanan kesehatan Pencatatan dan pelaporan

: 1) Buku Pedoman UKS untuk Sekolah Dasar, tahun 2006; 2) Buku Pedoman Penjaringan Kesehatan, tahun 2001; 3) Buku Pedoman UKGS murid Sekolah Dasar, tahun 2006

46

JP

LANGKAH KEGIATAN

VARIABEL

KOMPONEN

RUMUS

1

2

3

4

5

PELAYANAN KESEHATAN DASAR 1 IK-11 Penjaringan Kesehatan Siswa SD & Setingkat 1. Penyedian USG Kit dan UKGS Kit Penyediaan Peralatan 2. Perencanaan Kebutuhan Anggaran, Logistik dan Pelatihan Pertemuan Perencanaan Kebutuhan Transport petugas Anggaran Akomodasi pertemuan

Pertemuan Perencanaan Kebutuhan Logistik

A. B. C. A. B.

Bahan Pertemuan

C. A. B.

Transport petugas

C. A. B.

Akomodasi pertemuan

C. A. B.

Bahan Pertemuan

Pertemuan Perencanaan Kebutuhan Pelatihan

(Lihat kebutuhan investasi)

C. A. B.

Transport petugas

C. A. B.

Akomodasi pertemuan

C. A. B.

Bahan Pertemuan

C. A. B. C.

Frek. pertemuan perencanaan kebutuhan anggaran Jumlah perserta pertemuan perencanaan anggaran per 1 x pertemuan (siswa SD) Transport per petugas dinkes kab./kota (kegiatan) Frek. pertemuan perencanaan kebutuhan anggaran Jumlah perserta pertemuan perencanaan anggaran per 1 x pertemuan (siswa SD) Akomodasi pertemuan 1 orang Frek. pertemuan perencanaan kebutuhan anggaran Jumlah perserta pertemuan perencanaan anggaran per 1 x pertemuan (siswa SD) Bahan pertemuan perencanaan anggaran per orang Frekuensi pertemuan perencanaan kebutuhan logistik Jumlah perserta pertemuan perencanaan logistik per 1 x pertemuan (siswa SD) Transport per petugas dinkes kab./kota (kegiatan) Frekuensi pertemuan perencanaan kebutuhan logistik Jumlah perserta pertemuan perencanaan logistik per 1 x pertemuan (siswa SD) Akomodasi pertemuan 1 orang Frekuensi pertemuan perencanaan kebutuhan logistik Jumlah perserta pertemuan perencanaan logistik per 1 x pertemuan (siswa SD) Bahan pertemuan perencanaan anggaran per orang Frek. pertemuan perencanaan kebutuhan pelatihan Jumlah peserta pertemuan perencanaan pelatihan per 1 x pertemuan (siswa SD) Transport per petugas dinkes kab./kota (kegiatan) Frek. pertemuan perencanaan kebutuhan pelatihan Jumlah peserta pertemuan perencanaan pelatihan per 1 x pertemuan (siswa SD) Akomodasi pertemuan 1 orang Frek. pertemuan perencanaan kebutuhan pelatihan Jumlah peserta pertemuan perencanaan pelatihan per 1 x pertemuan (siswa SD) Bahan pertemuan perencanaan anggaran per orang

A*B*C

A*B*C

A*B*C

A*B*C

A*B*C

A*B*C

A*B*C

A*B*C

A*B*C

47

3. Pelatihan Petugas, Guru UKS/UKGS dan Dokter Kecil Pelatihan Guru UKS/UKGS

Transport peserta

Uang harian peserta




Lumpsum/honor narasumber lokal A. B. C. D. E. Lumpsum/honor narasumber luar

Akomodasi Pelatihan

Bahan Pelatihan

A. B. C. D. E. A. B. C. D. E. F. G. A. B. C. D.

Frekuensi pelatihan guru UKS/UKGS Jumlah angkatan pelatihan guru UKS/UKGS Jml pesrta pelatihan guru UKS/UKGS per angkatan Transport peserta pelatihan per peserta Frekuensi pelatihan guru UKS/UKGS Lama pelatihan guru UKS/UKGS Jumlah angkatan pelatihan guru UKS/UKGS Jml pesrta pelatihan guru UKS/UKGS per angkatan Uang harian pesrta pelatihan per peserta per orang per hari Frekuensi pelatihan guru UKS/UKGS Jumlah angkatan pelatihan guru UKS/UKGS Jumlah narasumber lokal pelatihan guru UKS/UKGS Transport narasumber lokal pelatihan per orang Frekuensi pelatihan guru UKS/UKGS Jumlah angkatan pelatihan guru UKS/UKGS Jml NS luar pelatihan guru UKS/UKGS per angkatan Transport narasumber luar dinkes kab./kota pelatihan per orang Frekuensi pelatihan guru UKS/UKGS Lama pelatihan guru UKS/UKGS Jumlah angkatan pelatihan guru UKS/UKGS Jml NS lokal pelatihan guru UKS/UKGS per angkatan Lumpsum/honor/uang harian narasumber lokal pelatihan per orang per hari Frekuensi pelatihan guru UKS/UKGS Lama pelatihan guru UKS/UKGS Jumlah angkatan pelatihan guru UKS/UKGS Jml NS luar pelatihan guru UKS/UKGS per angkatan Lumpsum/honor/uang harian narasumber luar pelatihan per orang per hari Frekuensi pelatihan guru UKS/UKGS Lama pelatihan guru UKS/UKGS Jumlah angkatan pelatihan guru UKS/UKGS Jml peseta pelatihan guru UKS/UKGS per angkatan Jml NS lokal pelatihan guru UKS/UKGS per angkatan Jml NS luar pelatihan guru UKS/UKGS per angkatan Akomodasi pelatihan per orang per hari Frekuensi pelatihan guru UKS/UKGS Jumlah angkatan pelatihan guru UKS/UKGS Jml peseta pelatihan guru UKS/UKGS per angkatan Bahan pelatihan guru UKS/UKGS per orang

A*B*C*D

A*B*C*D*E

A*B*C*D

A*B*C*D

A*B*C*D*E

A*B*C*D*E

A * B * C * (D + E + F) * G

A*B*C*D

48

Pelatihan Dokter Kecil

Transport peserta Uang harian peserta Transport narasumber lokal


A. B. C. D. A. B. C. D.


A. B. C. D. E.

Akomodasi Pelatihan

A. B. C. D. E. F. G. H.

Bahan Pelatihan

Pelatihan Petugas

Transport peserta

A. B. C. D. A. B. C. D.

Frekuensi pelatihan dokter kecil Jumlah angkatan pelatihan dokter kecil A*B*C*D Jml NS lokal pelatihan dokter kecil per angkatan Transport narasumber lokal pelatihan per orang Frekuensi pelatihan dokter kecil Jumlah angkatan pelatihan dokter kecil Jml NS luar pelatihan dokter kecil per angkatan A*B*C*D Transport narasumber luar dinkes kab./kota pelatihan per orang Frekuensi pelatihan dokter kecil Lama pelatihan dokter kecil Jumlah angkatan pelatihan dokter kecil Jumlah narasumber lokal pelatihan dokter kecil per A*B*C*D*E angkatan Lumpsum/honor/uang harian narasumber lokal pelatihan per orang per hari Frekuensi pelatihan dokter kecil Lama pelatihan dokter kecil Jumlah angkatan pelatihan dokter kecil Jumlah narasumber luar pelatihan dokter kecil per A*B*C*D*E angkatan Lumpsum/honor/uang harian narasumber luar pelatihan per orang per hari Frekuensi pelatihan dokter kecil Lama pelatihan dokter kecil Jumlah angkatan pelatihan dokter kecil Jumlah peserta dokter kecil per angkatan Jumlah narasumber lokal pelatihan dokter kecil per angkatan A * B * C * (D + E + F) * G Jumlah narasumber luar pelatihan dokter kecil per angkatan Akomodasi pelatihan per orang per hari Lumpsum/honor/uang harian narasumber luar pelatihan per orang per hari Frekuensi pelatihan dokter kecil Jumlah angkatan pelatihan dokter kecil A*B*C*D Jumlah peserta dokter kecil per angkatan Bahan pelatihan dokter kecil per orang Frekuensi pelatihan nakes Jumlah angkatan pelatihan nakes Jumlah peserta pelatihan petugas kesehatan per A*B*C*D angkatan Transport peserta pelatihan per peserta

49

Uang harian peserta

A. B. C. D.


E. A. B. C.


D. A. B. C. D.


A. B. C. D. E.

Akomodasi Pelatihan

A. B. C. D. E. F.

Bahan Pelatihan

G. A. B. C. D.

Frekuensi pelatihan nakes Lama pelatihan nakes Jumlah angkatan pelatihan nakes A*B*C*D Jumlah peserta pelatihan petugas kesehatan per angkatan Uang harian peserta pelatihan per peserta per hari Frekuensi pelatihan nakes Jumlah angkatan pelatihan nakes Jml NS lokal pelatihan petugas kesehatan per A*B*C*D angkatan Transport nara sumber lokal pelatihan per orang Frekuensi pelatihan nakes Jumlah angkatan pelatihan nakes Jml NS luar pelatihan petugas kesehatan per A*B*C*D angkatan Transport nara sumber luar dinkes kab./kota pelatihan per orang Frekuensi pelatihan nakes Lama pelatihan nakes Jumlah angkatan pelatihan nakes Jumlah narasumber lokal pelatihan petugas A*B*C*D*E kesehatan per angkatan Lumpsum/honor/uang harian narasumber lokal pelatihan per orang Frekuensi pelatihan nakes Lama pelatihan nakes Jumlah angkatan pelatihan nakes Jumlah narasumber luar pelatihan petugas kesehatan A*B*C*D*E per angkatan Lumpsum/honor/uang harian narasumber luar pelatihan per orang Frekuensi pelatihan nakes Lama pelatihan nakes Jumlah angkatan pelatihan nakes Jml peserta pelatihan petugas kes. per angkatan Jumlah narasumber lokal pelatihan petugas A * B * C * ( D + E + F) * G kesehatan per angkatan Jumlah narasumber luar pelatihan petugas kesehatan per angkatan Akomodasi pelatihan per orang per hari Frekuensi pelatihan nakes Jumlah angkatan pelatihan nakes Jumlah peserta pelatihan petugas kesehatan per A*B*C* D angkatan Bahan pelatihan petugas kesehatan per orang

50

4. Pelayanan Kesehatan Murid SD

Transport pemeriksaan (tenaga kesehatan)

Formulir

5. Pencatatan dan Pelaporan

Buku register

A.

Frekuensi pemeriksaan kes. Siswa kls 1 SD, guru/UKS/UKGS, dr. Kecil & nakes terlatih B. Jumlah tenaga pemeriksaan kesehatan (nakes) siswa SD per sekolah C. Jumlah SD sederajat D. Transport per petuga Puskesmas (kegiatan) A. Jumlah pemeriksaan kes. siswa kls 1 SD ol guru/UKS/UKGS, dr. kecil & nakes terlatih B. Harga formilar pemeriksaan anak sekolah (murid SD) C. Selembar formulir di pergunakan untuk mendata 15 murid SD A. Harga Buku register anak sekolah (murid SD) B. Jumlah SD

A*B*C* D

A*B/C

A*B

51

1.

Jenis Pelayanan


2.

Indikator Definisi Operasional Pembilang Penyebut

: 12. Cakupan peserta KB aktif : Cakupan peserta KB aktif adalah jumlah peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. : Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. : Jumlah seluruh Pasangan Usia Subur di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.

4.

Target Tahun 2010

: 75 %

5.

Rumus

: Cakupan peserta KB aktif

=

Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Jumlah Seluruh PUS di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama

6.

Langkah Kegiatan

: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

7.

Rujukan

: 1) Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi (BP3K), tahun 2007; 2) Panduan Baku Klinis Program Pelayanan KB; 3) Pedoman Penanggulangan Efek Samping/Komplikasi Kontrasepsi; 4) Pedoman Pelayanan Kontrasepsi Darurat, tahun 2004 5) Penyeliaan Fasilitatif Pelayanan KB, tahun 2007; 6) Instrumen Kajian Mandiri Pelayanan KB, tahun 2007; 7) Panduan Audit Medik Pelayanan KB, tahun 2004; 8) Analisis Situasi & Bimbingan Teknis Pengelolaan Pelayanan KB, tahun 2007; 9) Pedoman Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu, tahun 2002.

x 100%

Pendataan Sasaran PUS. Konseling KB untuk PUS. Pelayanan Kontrasepsi sesuai standar. Pengadaan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) Pelatihan Klinis Pelayanan Kontrasepsi Terkini/Contraceptive Technical Update Pelatihan Peningkatan Kinerja Pelayanan KB Pelatihan Penggunaan Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK) Ber-KB Penguatan Sistem informasi pelayanan KB Supervisi, Monitoring dan Evaluasi

52

JP

LANGKAH KEGIATAN

VARIABEL

KOMPONEN

RUMUS

1

2

3

4

5

PELAYANAN KESEHATAN DASAR 1 IK-12 PELAYANAN KELUARGA BERENCANA Cakupan peserta KB aktif 1. Pengadaan Alat kontrasepsi

IUD Suntik

Implant Pil

Kondom 2. Pelatihan Contraceptive Technology Update (CTU)

Transport peserta

A. B. A. B. C. A. B. A. B. C. A. B. A. B. C.

Lumpsum peserta

D. A. B. C. D.


E. A. B. C. D.

Jumlah akseptor IUD baru Harga satuan IUD (CuT 308 A) per set Jumlah akseptor Suntik baru Harga satuan Suntik (DMPA) per ampul 4 kali suntikan per tahun Jumlah akseptor Implant baru Harga satuan Implant (Norplant) per set jumlah akseptor Pil baru Harga satuan Pil (mini pil atau pil kombinasi) per strip 12 strip per tahun Jumlah akseptor kondom baru Harga satuan Kondom per kotak Frekuensi pelatihan Contraceptive Technology Update (CTU) Jumlah angkatan pelatihan Contraceptive Technology Update (CTU) Jumlah peserta pelatihan Contraceptive Technology Update (CTU) Transport peserta pelatihan per peserta Frek. pelatihan Contraceptive Technology Update (CTU) Jumlah angkatan pelatihan Contraceptive Technology Update (CTU) Lama pelatihan pelatihan Contraceptive Technology Update (CTU) Jumlah peserta pelatihan Contraceptive Technology Update (CTU) Uang harian peserta pelatihan per peserta per hari Frekuensi pelatihan Contraceptive Technology Update (CTU) Jumlah angkatan pelatihan Contraceptive Technology Update (CTU) Jumlah narasumber lokal pelatihan Contraceptive Technology Update (CTU) Transport narasumber local pelatihan per orang

A*B A*B*C A*B A*B*C A*B

A*B*C*D

A*B*C*D*E

A*B*C*D

53

JP

LANGKAH KEGIATAN

1

2

VARIABEL

KOMPONEN

RUMUS

3

4

5


A. B. C. D.

Lumpsum/honor narasumber lokal A. B. C. D. E. Lumpsum/honor narasumber luar A. B. C. D. E.

Akomodasi pelatihan

A. B. C. D. E. F. G.

Frekuensi pelatihan Contraceptive Technology Update (CTU) Jumlah angkatan pelatihan Contraceptive Technology Update (CTU) Jumlah narasumber luar pelatihan Contraceptive Technology Update (CTU) Transport narasumber luar dinkes kab./kota pelatihan per orang Frekuensi pelatihan Contraceptive Technology Update (CTU) Jumlah angkatan pelatihan Contraceptive Technology Update (CTU) Lama pelatihan Contraceptive Technology Update (CTU) Jumlah narasumber lokal pelatihan Contraceptive Technology Update (CTU) Lumpsum/honor/uang harian narasumber lokal pelatihan per orang per hari Frekuensi pelatihan Contraceptive Technology Update (CTU) Jumlah angkatan pelatihan Contraceptive Technology Update (CTU) Lama pelatihan Contraceptive Technology Update (CTU) Jumlah narasumber luar pelatihan Contraceptive Technology Update (CTU) Lumpsum/honor/uang harian narasumber luar pelatihan per orang per hari Frekuensi pelatihan Contraceptive Technology Update (CTU) Jumlah angkatan pelatihan Contraceptive Technology Update (CTU) Lama pelatihan Contraceptive Technology Update (CTU) Jumlah peserta pelatihan Contraceptive Technology Update (CTU) Jumlah narasumber lokal pelatihan Contraceptive Technology Update (CTU) Jumlah narasumber luar pelatihan Contraceptive Technology Update (CTU) Akoodasi pelatihan per orang per hari

A*B*C*D

A*B*C*D*E

A*B*C*D*E

A * B * C * (D + E + F) * G

54

JP

LANGKAH KEGIATAN

1

2

VARIABEL

KOMPONEN

RUMUS

3

4

5

Bahan pelatihan

A. B. C. D.

3. Pelatihan Peningkatan Kinerja

Transport peserta

Lumpsum peserta




Lumpsum/honor narasumber lokal A. B. C. D. E. Lumpsum/honor narasumber luar A. B. C. D. E.

Frekuensi pelatihan Contraceptive Technology Update (CTU) Jumlah angkatan pelatihan Contraceptive Technology Update (CTU) Jumlah peserta pelatihan Contraceptive Technology Update (CTU) Bahan pelatihan CTU Frekuensi pelatihan peningkatan kinerja Jumlah angkatan pelatihan peningkatan kinerja Jumlah peserta pelatihan peningkatan kinerja Transport peserta pelatihan per peserta Frekuensi pelatihan peningkatan kinerja Jumlah angkatan pelatihan peningkatan kinerja Lama pelatihan peningkatan kinerja Jumlah peserta pelatihan peningkatan kinerja Uang harian peserta pelatihan per peserta per hari Frekuensi pelatihan peningkatan kinerja Jumlah angkatan pelatihan peningkatan kinerja Jumlah narasumber lokal pelatihan peningkatan kinerja Transport narasumber lokal pelatihan per orang Frekuensi pelatihan peningkatan kinerja Jumlah angkatan pelatihan peningkatan kinerja Jumlah narasumber luar pelatihan peningkatan kinerja Transport narasumber luar dinkes kab./kota pelatihan per orang Frekuensi pelatihan peningkatan kinerja Jumlah angkatan pelatihan peningkatan kinerja Lama pelatihan peningkatan kinerja Jumlah narasumber lokal pelatihan peningkatan kinerja Lumpsum/honor/uang harian narasumber lokal pelatihan per orang per hari Frekuensi pelatihan peningkatan kinerja Jumlah angkatan pelatihan peningkatan kinerja Lama pelatihan peningkatan kinerja Jumlah narasumber luar pelatihan peningkatan kinerja Lumpsum/honor/uang harian narasumber luar pelatihan per orang per hari

A*B*C*D

A*B*C*D

A*B*C*D*E

A*B*C*D

A*B*C*D

A*B*C*D*E

A*B*C*D*E

55

JP

LANGKAH KEGIATAN

1

2

VARIABEL

KOMPONEN

RUMUS

3

4

5

Akomodasi pelatihan

A. B. C. D. E. F.

Bahan pelatihan

4. Pelatihan Penggunaan Alat Bantu Transport peserta Pengambilan Keputusan (ABPK) Ber-KB

G. A. B. C. D. A.

Lumpsum peserta

B. C. D. A.


B. C. D. E. A.


B. C. D. A. B. C. D.

Lumpsum/honor narasumber lokal A. B. C. D. E.

Frekuensi pelatihan peningkatan kinerja Jumlah angkatan pelatihan peningkatan kinerja Lama pelatihan peningkatan kinerja Jumlah peserta pelatihan peningkatan kinerja Jumlah narasumber lokal pelatihan peningkatan kinerja Jumlah narasumber luar pelatihan peningkatan kinerja Akomodasi pelatihan per orang per hari Frekuensi pelatihan peningkatan kinerja Jumlah angkatan pelatihan peningkatan kinerja Jumlah peserta pelatihan peningkatan kinerja Bahan pelatihan peningkatan kinerja Frekuensi pelatihan penggunaan Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK) Ber-KB Jumlah angkatan pelatihan ABPK Ber-KB Jumlah peserta pelatihan ABPK Ber-KB Transport peserta pelatihan per peserta Frekuensi pelatihan penggunaan Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK) Ber-KB Jumlah angkatan pelatihan ABPK Ber-KB Lama pelatihan ABPK Ber-KB Jumlah peserta pelatihan ABPK Ber-KB Uang harian peserta pelatihan per peserta per hari Frekuensi pelatihan penggunaan Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK) Ber-KB Jumlah angkatan pelatihan ABPK Ber-KB Jumlah narasumber lokal pelatihan ABPK Ber-KB Transport narasumber lokal pelatihan per orang Frekuensi pelatihan penggunaan Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK) Ber-KB Jumlah angkatan pelatihan ABPK Ber-KB Jumlah narasumber luar pelatihan ABPK Ber-KB Transport narasumber luar dinkes kab./kotal pelatihan per orang Frekuensi pelatihan penggunaan Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK) Ber-KB Jumlah angkatan pelatihan ABPK Ber-KB Lama pelatihan ABPK Ber-KB Jumlah narasumber lokal pelatihan ABPK Ber-KB Lumpsum/honor/uang harian narasumber lokal pelatihan per orang per hari

A * B * C * (D + E + F) * G

A*B*C*D

A*B*C*D

A*B*C*D*E

A*B*C*D

A*B*C*D

A*B*C*D*E

56

JP

LANGKAH KEGIATAN

1

2

VARIABEL

KOMPONEN

RUMUS

3

4

5

Lumpsum/honor narasumber luar A.

Akomodasi pelatihan

Bahan pelatihan

5. Informasi Penyuluhan KB

Transport petugas Leaflet Poster Radio spot


Frekuensi pelatihan penggunaan Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK) Ber-KB B. Jumlah angkatan pelatihan ABPK Ber-KB C. Lama pelatihan ABPK Ber-KB D. Jumlah narasumber luar pelatihan ABPK Ber-KB E. Lumpsum/honor/uang harian narasumber luar pelatihan per orang per hari A. Frekuensi pelatihan penggunaan Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK) Ber-KB B. Jumlah angkatan pelatihan ABPK Ber-KB C. Lama pelatihan ABPK Ber-KB D. Jumlah peserta pelatihan ABPK Ber-KB E. Jumlah narasumber lokal pelatihan ABPK Ber-KB F. Jumlah narasumber luar pelatihan ABPK Ber-KB G. Akomodasi pelatihan per orang per hari A. Frekuensi pelatihan penggunaan Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK) Ber-KB B. Jumlah angkatan pelatihan ABPK Ber-KB C. Jumlah peserta pelatihan ABPK Ber-KB D. Bahan pelatihan penggunaan ABPK Ber-KB Transport petugas (dilakukan di sarkes) A. Jumlah pasangan usia subur B. Biaya pembuatan leaflet per lembar A. Jumlah tenaga penyuluh KB B. Biaya pembuatan poster per lembar A. Frekuensi penyiaran selama setahun B. Biaya Radio Spot per paket Terintegrasi dengan cakupan bumil K4

A*B*C*D*E

A * B * C * (D + E + F) * G

A*B*C* D

A*B A*B A*B

57

1.

Jenis Pelayanan


2.


: : : :

4.

Target Tahun 2010

: ≥ 2/100.000 penduduk dibawah 15 tahun

5.

Rumus

:

13 A. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun Jumlah kasus AFP Non Polio yang ditemukan diantara 100.000 penduduk < 15 tahun pertahun di satu wilayah kerja tertentu. Jumlah kasus AFP non Polio pada penduduk <15 tahun di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Jumlah Penduduk <15 tahun di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.

Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk

=

Jumlah kasus AFP non Polio yang dilaporkan Jumlah Penduduk < 15 tahun

6.

Langkah Kegiatan

: 1) Sosialisasi 2) Pencarian kasus 3) Pengambilan spesimen

7.

Rujukan

: 1) Kepmenkes 483/MENKES/SK/IV/2007 tentang Pedoman Surveilans Akut Flacid Paralysis; 2) Modul Pelatihan.

x 100%

58

JP LANGKAH KEGIATAN 1 2 1 PELAYANAN KESEHATAN DASAR IK-13 A. Acute Flacid Paralysis (AFP) 1a. Pertemuan Lintas Program

Transport peserta

Bahan Pertemuan

Akomodasi pertemuan

b. Pertemuan Lintas Sektor

Transport peserta

Bahan pertemuan

Akomodasi pertemuan 2. Pencarian/Penemuan Kasus

KOMPONEN

VARIABEL 3

Transport petugas

4

A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. D.

Bahan administrasi

A. B. C.

3. Pengambilan & Pengiriman specimen Tinja Transport petugas a. Pengambilan Specimen Tinja

A. B. C. D.

Frekuensi pertemuan lintas program Jumlah peserta pertemuan lintas program Transport per petugas dinkes kab./kota (kegiatan) Frekuensi pertemuan lintas program Jumlah peserta pertemuan lintas program Biaya bahan pertemuan/rapat LP AFP Non Polio per peserta Frekuensi pertemuan lintas program Jumlah peserta pertemuan program Biaya akomodasi pertemuan 1 orang Frekuensi pertemuan lintas sektor Jumlah peserta pertemuan lintas sektor Transport per petugas dinkes kab./kota (kegiatan) Frekuensi pertemuan lintas sektor Jumlah peserta pertemuan lintas sektor Biaya bahan pertemuan/rapat LP AFP Non Polio per peserta Frekuensi pertemuan lintas sektor Jumlah peserta pertemuan lintas sektor Biaya akomodasi pertemuan 1 orang Frekuensi pencarian/penemuan kasus Jumlah tenaga penemuan kasus per Puskesmas Jumlah puskesmas Transport per petugas Puskesmas (kegiatan) Frekuensi pencarian/penemuan kasus Jumlah kasus AFP non polio pd penduduk < 15 tahun yang ditangani Harga bahan administrasi penemuan kasus per paket Cakupan kasus AFP non polio pd penduduk < 15 tahun yang ditangani Frekuensi pengambilan specimen tinja Jumlah tenaga penemuan kasus per Puskesmas Transport per petugas Puskesmas (kegiatan)

RUMUS 5

A*B*C

A*B*C

A*B*C A*B*C

A*B*C

A*B*C

A*B*C*D

A *B*C

A*B *C*D

59

JP 1

LANGKAH KEGIATAN 2

b. Pemerikasaan Specimen Tinja

VARIABEL 3 Bahan administrasi

Transport petugas

Bahan administrasi 4. Pelaporan Bahan

Formulir pencatatan dan pelaporan

KOMPONEN 4 Frekuensi pencarian/penemuan kasus Jumlah kasus AFP non polio pd penduduk < 15 tahun yang ditangani C. Frekuensi pengambilan specimen tinja Frekuensi pengiriman/pemeriksaan specimen ke laboratorium Harga bahan administrasi penemuan kasus per paket D. Biaya Bahan administrasi pemeriksaan specimen A. Cakupan kasus AFP non polio pd penduduk < 15 tahun yang ditangani B. Frekuensi pengiriman/pemeriksaan specimen ke laboratorium C. Jumlah petugas pengiriman/pemeriksaan specimen ke laboratorium D. Transport petugas pengiriman/pemeriksaan specimen ke laboratorium Terintegrasi diatas

RUMUS 5

A. B.

A

A*B *C*D

Terintegrasi di atas

60

1.

Jenis Pelayanan


2.


: 13 B. Penemuan Penderita Pneumonia Balita : Persentase balita dengan Pneumonia yang ditemukan dan diberikan tatalaksana sesuai standar di Sarana Kesehatan di satu wilayah dalam waktu satu tahun. : Jumlah penderita Pneumonia Balita yang yang ditangani di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. : Jumlah perkiraan penderita Pneumonia Balita di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama.

4.

Target Tahun 2010

: 100%

5.

Rumus

: Cakupan balita dengan Pneumonia yang ditangani

=

Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani disatu wilayah kerja pd kurun waktu satu tahun Jumlah perkiraan penderita Pneumonia balita di satu Wilayah kerja pada kurun waktu yg sama.

x 100%

6.

Langkah Kegiatan

: 1) Pelayanan penderita • Deteksi dini penderita pneumonia balita sesuai klasifikasi • Pengobatan • Fasilitasi penderita pneumonia berat yang memerlukan rujukan • Pembinaan care seeking 2) Penyediaan alat (Peralatan ISPA) 3) Pelatihan petugas • Pelatihan Peningkatan Manajemen Program ISPA • Pelatihan MTBS • Pelatihan Autopsi Verbal Balita • Pelatihan tata laksana pneumonia Balita 4) Penyuluhan ke masyarakat 5) Jejaring kerja dan Kemitraan 6) Pengumpulan, pengolahan, dan analisa data 7) Monitoring/Supervisi ke Sarana Kesehatan 8) Pertemuan Evaluasi 9) Pencatatan dan pelaporan

7.

Rujukan

: 1) KEPMENKES RI No. 1537A/MENKES/SK/XII/2002 tentang Pedoman Pemberantasan Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut untuk Penanggulangan Pneumonia Pada Balita 2) Buku Tatalaksana Pneumonia Balita

61

JP LANGKAH KEGIATAN VARIABEL 1 2 3 1 PELAYANAN KESEHATAN DASAR IK-13 B. PENEMUAN PENDERITA PNEUMONIA BALITA 1. Pendataan Terintegrasi dengan IK 1 2. Promosi Transport Penyuluhan

KOMPONEN 4

A. B. C. D.

B. C.

Jumlah balita umur 2 bulan – 5 bulan Frekuensi penyuluhan Biaya pembuatan leaflet per lembar Jumlah tenaga penyuluh (tenaga puskesmas) Jumlah Puskesmas Biaya pembuatan poster per lembar

Media elektronik

A. B.

Frekuensi penyiaran selama setahun Biaya penyiaran per 1 kali siar (radio spot)

Kotrimoksazol ped tab

A.

Parasetamol tab 100 mg

B. C. A. B. C.

Cakupan kasus Pneumonia balita yang ditangani Harga Kotrimoksazol ped tab Dosis minum per hari Cakupan kasus Pneumonia balita yang ditangani Harga Parasetamol tab 100 mg Dosis minum per hari

A. B. C. A. B. C.

Cakupan kasus yang di rujuk Ampisilin serbuk injeksi im/v 500 mg/ml Dosis Cakupan kasus yang di rujuk Harga Aqua steril 20 ml Dosis penggunaan aqua steril per hari

A. B. C.

Frekuensi pelatihan Jumlah angkatan pelatihan Jumlah peserta pelatihan per angkatan

Leaflet

Poster

3. Peningkatan Kualitas Tatalaksana/Pelayanan Penderita Vitamin, BMPH dan Obat

Pelayanan Rujukan Vitamin, BMHP dan obat pra rujukan

Ampisilin serbuk injeksi im/v 500 mg/ml

Aqua steril

4. Peningkatan SDM

Transport peserta pelatihan

A. B. C. A.

Frekuensi penyuluhan Jumlah tenaga penyuluh (tenaga Puskesmas) Jumlah Puskesmas Transport per petugas dinkes kab./kota (kegiatan)

RUMUS 5

A*B*C*D

A*B*C

A*B*C A*B

A*B*C

A*B*C

A*B*C (A * B) * D C

A*B*C*D

62

JP 1

LANGKAH KEGIATAN 2

KOMPONEN

VARIABEL 3 D. Lumpsum/honor/uang harian peserta pelatihan


A. B. C. D. E. A. B. C. D.


A. B. C. D.

Lumpsum/honor/uang harian narasumber lokal

A. B. C. D. E.

Lumpsum/honor/uang harian narasumber luar

A. B. C. D. E.

Akomodasi pelatihan

A. B. C. D. E. F.

4 Transport peserta pelatihan per peserta Frekuensi pelatihan Jumlah angkatan pelatihan Lama pelatihan per 1 x pelatihan Jumlah peserta pelatihan per angkatan Uang harian peserta pelatihan per peserta per hari Frekuensi pelatihan Jumlah angkatan pelatihan Jml narasumber lokal pelatihan tatalaksana pneumonia balita per angkatan Transport narasumber lokal pelatihan per orang Frekuensi pelatihan Jumlah angkatan pelatihan Jumlah narasumber luar pelatihan tatalaksana pneumonia balita per angkatan Transport narasumber luar dinkes kab./kota pelatihan per orang Frekuensi pelatihan Jumlah angkatan pelatihan Lama pelatihan per 1 x pelatihan Jml narasumber lokal pelatihan tatalaksana pneumonia balita per angkatan Lumpsum/honor/uang harian narasumber lokal pelatihan per orang per hari Frekuensi pelatihan Jumlah angkatan pelatihan Lama pelatihan per 1 x pelatihan Jml narasumber luar pelatihan tatalaksana pneumonia balita per angkatan Lumpsum/honor/uang harian narasumber luar pelatihan per orang per hari Frekuensi pelatihan Jumlah angkatan pelatihan Lama pelatihan per 1 x pelatihan Jumlah peserta pelatihan per angkatan Jml narasumber lokal pelatihan tatalaksana pneumonia balita per angkatan Jml narasumber luar pelatihan tatalaksana pneumonia balita per angkatan

RUMUS 5

A*B*C*D*E

A*B*C*D

A*B*C*D

A*B*C*D*E

A*B*C*D*E

A * B * C * (D + E + F) * G

63

JP 1

LANGKAH KEGIATAN 2

KOMPONEN

VARIABEL 3 G. Bahan pelatihan

5. Surveilans

Transport petugas

A. B. C. D. A. B. C.

Formulir surveilans

A. B. C.


Transport petugas Puskesmas

Transport petugas kab./kota

Formulir monev balita pneumonia

A. B. C. D. A. B. C. A. B.

4 Biaya akomodasi pelatihan per orang per hari Frekuensi pelatihan Jumlah angkatan pelatihan Jumlah peserta pelatihan per angkatan Biaya bahan pelatihan per peserta Frekuensi surveilans Jumlah tenaga surveilans (tenaga kab./kota) Transport per petugas dinkes kab./kota (kegiatan) Frekuensi surveilan Jumlah tenaga survelans (tenaga Kab./Kota) Transport per petugas dinkes kab/kota (kegiatan) Frekuensi monev Jumlah tenaga monev Puskesmas per Puskesmas Transport per petugas Puskesmas Jumlah Puskesmas Frekuensi monev Jumlah tenaga monev kabupaten Transport per petugas dinas kab/kota Jumlah kasus pneumonia Harga formulir

RUMUS 5

A*B*C*D

A*B*C

A*B*C

A*B*C*D

A*B*C A*B

64

1.

Jenis Pelayanan


2.


Pembilang Penyebut

: 13 C. Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif : Angka penemuan pasien baru TB BTA positif atau Case Detection Rate (CDR) adalah persentase jumlah penderita baru TB BTA positif yang ditemukan dibandingkan dengan jumlah perkiraan kasus baru TB BTA positif dalam wilayah tertentu dalam waktu satu tahun. : Jumlah pasien baru TB BTA Positif yang ditemukan dan diobati dalam satu wilayah selama satu tahun. : Jumlah perkiraan pasien baru TB BTA (+) dalam satu wilayah pada waktu satu tahun.

4.

Target Tahun 2010

: 100%

5.

Rumus

: presentase penemuan pasien baru TB BTA positif TB BTA (+)

=

Jumlah pasien baru TB BTA positif yang ditemukan dan diobati dalam satu wilayah selama satu tahun Jumlah perkiraan pasien baru TB BTA positif dalam satu wilayah dalam waktu satu tahun

6.

Langkah Kegiatan

: 1) Tatalaksana pasien TB baru • penemuan penderita TB baru • pengobatan penderita TB baru 2) Pemeriksaan sputum 3) Pelatihan 4) Penyuluhan 5) Pencatatan pelaporan 6) Monitoring dan Evaluasi

7.

Rujukan

: 1) Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis

x 100%

65

JP LANGKAH KEGIATAN VARIABEL 1 2 3 1 PELAYANAN KESEHATAN DASAR IK-13 C. PENEMUAN PENDERITA BARU PENDERITA TBC BTA + 1. Penemuan penderita Pemeriksaan dahak

Pengobatan

2. Pencatatan dan pelaporan

3. Monitoring dan evaluasi

4. Penyuluhan

Bahan penyuluhan

5. Pelatihan

Transport penemuan penderita Biaya pemeriksaan laboratorium (BTA)

KOMPONEN 4

di laksanakan di sarkes A. Perkiraan jumlah kasus penderita TBC BTA + B. Biaya 1 x pemeriksaan specimen dahak C. 3 x pemeriksaan Bahan laboratorium (specimen) A. Perkiraan jumlah kasus penderita TBC BTA + B. Harga bahan laboratorium spesimen Paket pengobatan TBC BTA + A. Cakupan penderita TBC BTA + yg diobati selama 6 bulan B. Harga pengobatan TBC BTA+ selama 6 bulan Formulir pencatatan dan pelaporan A. Cakupan penderita TBC BTA + yg diobati B. Frekuensi pelaporan C. Harga formular pencatatan & pelaporan TB paru Transport Terintegrasi dengan IK-13B Bahan formulir monev Terintegrasi dengan formulir pencatatan dan pelaporan Transport penyuluhan A. Frekuensi penyuluhan B. Jumlah tenaga penyuluh per Puskesmas C. Jumlah Puskesmas D. Transport per petugas Puskesmas Leaflet A. Perkiraan jml kasus penderita TBC BTA + B. Frekuensi pelatihan C. Biaya pembuatan leaflet per lembar Poster A. Jumlah tenaga penyuluh per Puskesmas B. Jumlah Puskesmas C. Biaya pembuatan poster per lembar Media elektronik A. Frekuensi penyiaran selama setahun B. Biaya penyiaran per 1 kali siar (radio spot) per paket Terintegrasi dengan IK-13B

RUMUS 5

A*B*C

A*B

A*B

A*B*C

A*B*C*D

A*B*C

A*B*C

A*B

66

1.

Jenis Pelayanan


2.


: 13 D. Penderita DBD yang Ditangani : Persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di satu wilayah dalam waktu 1 (satu) tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama. : Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai standar operasional prosedur (SOP) di satu wilayah dalam waktu satu tahun. : Jumlah penderita DBD yang ditemukan di suatu wilayah dalam waktu satu tahun yang sama

4.

Target Tahun 2010

: 100%

5.

Rumus

: Penderita DBD yang ditangani

=

Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah dalam waktu satu tahun Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam waktu satu tahun yang sama

6.

Langkah Kegiatan

: 1) 2) 3) 4) 5) 6)

7.

Rujukan

: 1). Buku Pencegahan dan Pemberantasan Demam Berdarah Dengue di Indonesia, tahun 2005. 2). Buku Tatalaksana Demam berdarah Dengue di Indonesia, tahun 2004.

x 100%

Penegakkan diagnosis, pengobatan dan rujukan penderita di tingkat Puskesmas dan RS. Pelatihan SDM Penanggulangan kasus oleh puskesmas Penyelidikan epidemiologi Pencatatan dan Pelaporan Monitoring dan Evaluasi

67

JP LANGKAH KEGIATAN VARIABEL 1 2 3 1 PELAYANAN KESEHATAN DASAR IK-13 D. PENDERITA BERDARAH DENGUE (DBD) YANG DI TANGANI 1. Tatalaksana Penderita DBD di RS Vitamin, BMHP dan obat Na Cl 0,9% atau RL

KOMPONEN 4

3. Pencegahan DBD

Transport

A. Perkiraan jumlah kasus penderita DBD B. Harga Na Cl 0,9% per botol A. Perkiraan jumlah kasus penderita DBD B. Harga glukosa 10% per botol A. Perkiraan jumlah kasus penderita DBD B. Harga infus set A. Perkiraan jumlah kasus penderita DBD B. Harga Reagen C. Untuk 20 penderita A. Transport tenaga penyemprotan DBD per fokus B. Jumlah fokus C. Frekuensi penyemprotan per fokus A. Jumlah rumah/bangunan se kab./kota B. Harga Larvasida per saset C. 1 kg larvasida untuk 50 rumah A. Jumlah insektisida B. Jumlah rumah/bangunan se kab./kota C. Untuk 1500 rumah D. Frekuensi penyemprotan per fokus A. Jumlah focus B. Frekuensi penyemprotan per focus C. Harga bahan campur insektisida (solar) per liter D. Jumlah rumah/bangunan se kab./kota E. Untuk 150 rumah A. Jumlah focus B. Frekuensi penyemprotan per focus C. Harga BBM per liter D. Jumlah rumah/bangunan se kab./kota E. Untuk 45 rumah Terintegrasi dengan IK-13B

4. Surveilans 5. KIE

Transport KIE

Terintegrasi dengan IK-13B Terintegrasi dengan IK-13B

Glukosa 10% Infus Set Reagen

2. Pengelolaan logistik penyemprotan

Bahan penyemprotan

Transport petugas penyemprotan

Larvasida

Insektisida (1 galon untuk 1500)

Solar

BBM

Bahan KIE

Leaflet

A. Frekuensi penyuluhan KIE B. Perkiraan jumlah kasus penderita DBD C. Biaya pembuatan leaflet per lembar

RUMUS 5

A*B A*B A*B A*B C A*B*C

A*B/C

(A * B) * D C

A*B*C*D E

A*B*C*D E

A*B*C

68

JP 1

LANGKAH KEGIATAN 2

VARIABEL 3 Poster

Media elektronik 6. Pelatihan 7. Kerjasama LS/LP

Transport peserta pertemuan pokjanal Akomodasi pertemuan pokjanal

Bahan pertemuan pokjanal

8. Monitoring dan Evaluasi Bahan administrasi

KOMPONEN 4 A. Jumlah tenaga penyuluh KIE per puskesmas B. Jumlah puskesmas C. Biaya pembuatan leaflet per lembar A. Frekuensi penanyangan di TV B. Biaya penanyangan TV per paket Terintegrasi dengan IK-13B A. Frekuensi pertemuan pokjanal DBD B. Jumlah peserta pokjanal DBD C. Transport per petugas dinkes kab./kota (kegiatan) A. Frekuensi Pertemuan pokjanal B. Jumlah peserta pokjanal DBD C. Biaya akomodasi pertemuan pokjanal per paket A. Frekuensi pertemuan pokjanal B. Jumlah peserta pokjanal C. Biaya bahan pertemuan pokjanal per paket Terintegrasi dengan IK-13B A. Frekuensi monev B. Bahan administrasi monev per paket

RUMUS 5 A*B*C A*B

A*B*C*D

A*B*C

A*B*C

A*B

69

1.

Jenis Pelayanan


2.


Penyebut

: 13 E. Penemuan Penderita Diare : Penemuan penderita diare adalah jumlah penderita yang datang dan dilayani di Sarana Kesehatan dan Kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun. : Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana Kesehatan dan Kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun. : Jumlah perkiraan penderita diare pada suatu wilayah tertentu dalam waktu yang sama

4.

Target Tahun 2010

: 100%

5.

Rumus

:

Pembilang

Penderita Diare yang ditangani 6.

Langkah Kegiatan

: 1) 2) 3) 4)

5) 6) 7) 7.

Rujukan

=

Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana Kesehatan dan Kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun Jumlah perkiraan penderita diare pd satu wilayah tertentu dalam waktu yg sama (10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk)

x 100%

Tatalaksana Kasus Penyediaan Formulir R/R Pengumpulan, Pengolahan, dan analisa data Pelatihan Petugas • Penatalaksana kasus • Manajemen Program Promosi/penyuluhan Jejaring kerja dan Kemitraan Pertemuan Evaluasi

: 1). Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor : 1216/MENKES/SK/ XI/2001 pada tanggal 16 Nopember 2001 tentang Pedoman Pemberantasan Penyakit Diare.

70

JP LANGKAH KEGIATAN VARIABEL 1 2 3 1 PELAYANAN KESEHATAN DASAR IK-13 E. PENEMUAN PENDERITA DIARE 1. Penyusunan dan penyediaan formulir R/R Formular R/R 2. Tatalaksana Penderita Diare

3. Pengelolaan Logistik

Pengobatan Penderita

Transport petugas pengiriman logistik

Kartu logistik 4. Pencegahan Diare PSM

5. Surveilans Epidemiologi 6. KIE

Transport petugas pencegahan diare PSM (LS/LP)

Transport KIE Leaflet

Poster

7. Pelatihan 8. Kerjasama LS/LP 8. Monitoring dan Evaluasi

KOMPONEN 4

A. Harga formolir R/R diare B. Perkiraan jumlah kasus penderita diare A. Perkiraan jumlah kasus penderita diare B. Paket obat, BMHP, dan alkes penderita diare C. Untuk 150 penderita A. Frekuensi pengiriman logistik. B. Jumlah petugas pengiriman logistic per puskesmas C. Jumlah puskesmas D. Transport petugas pengiriman logistik A. Biaya pembuatan kartu logistik diare per lembar A. Jumlah tenaga surveilans diare per puskesmas B. Jumlah puskesmas C. Transport per petugas puskesmas Terintegrasi dengan IK-13D Terintegrasi dengan IK-13D A. Perkiraan jumlah kasusu penderita diare B. Frekuensi penyuluhan KIE C. Biaya pembuatan leaflet per lembar A. Jumlah tenaga penyuluhan KIE B. Jumlah puskesmas C. Biaya pembuatan poster per lembar Terintegrasi dengan IK-13D Terintegrasi dengan IK-13D Terintegrasi dengan IK-13D

RUMUS 5

A*B

A * (B / C)

A*B*C*D

A

A*B*C

A*B*C

A*B*C

71

1.

Jenis Pelayanan


2.


: 14. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin : Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin adalah Jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata pertama di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu. : Jumlah kunjungan pasien maskin selama 1 tahun (lama dan baru). : Jumlah seluruh maskin di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.

4.

Target Tahun 2015

: 100%

5.

Rumus

: Cakupan pelayanan kesehatan dasar maskin

=

Jumlah kunjungan pasien maskin di Sarkes strata 1 Jumlah seluruh maskin di kab/kota

6.

Langkah Kegiatan

: 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Pendataan penduduk, sarana kesehatan dan kunjungan ke sarana kesehatan Jenis Pelayanan dasar maskin Penyuluhan Pelatihan Monitoring dan evaluasi Pencatatan dan pelaporan

7.

Rujukan

: 1) 2) 3)

Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, 2008 Pedoman Unit Cost Pemberi Pelayanan Kesehatan, 2007 Pendataan Sosial Ekonomi 2005, Badan Pusat Statistik, 2006

x 100%

72

JP

LANGKAH KEGIATAN

VARIABEL

KOMPONEN

RUMUS

1

2

3

4

5

1 PELAYANAN KESEHATAN DASAR IK-14 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin 1. Pendataan Maskin Transport petugas

Bahan

2. Pendistribusian kartu maskin a. Transport

Transport petugas

A. B. C. D. A. B. C. D.

Frekuensi pendataan maskin Jml petugas pendataan maskin per Pusk. Jumlah Puskesmas Transport per petugas Frekuensi pendataan maskin Jumlah KK Miskin Harga formulir per lembar 1 lembar formulir utk 15 maskin

A.

Jumlah petugas pendistribusian kartu peserta (tenaga Pemda) Transport per petugas

B. b. Bahan

Kartu miskin Formulir bukti penerimaan kartu maskin

3. Pelayanan dasar masyarakat Miskin a. Pelayanan rawat jalan b. Pelayanan rawat inap 4. Sosialisasi/Penyuluhan


Biaya Biaya Transport petugas

Transport petugas

Bahan Monev

A. Jumlah KK Miskin B. Harga per lembar kartu A. Jumlah KK Miskin B. Harga per lembar kartu C. 1 lembar formulir utk 15 maskin A. B. A. B. C. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B.

Jumlah kunjungan rawat jalan dr maskin Biaya pelayanan Rajal (Rata-2) per px Jumlah kunjungan rawat inap dr maskin Average Lenght of Stay per tahun Biaya pelayanan Rawat inap per px Frekuensi penyuluhan/sosialisasi Jml petugas penyulhan/sosialiss per Pusk. Jumlah Puskesmas Transport per petugas Frekuensi monev Jumlah petugas monev per Puskesmas Jumlah Puskesmas Transport per petugas Frekuensi monev Cakupan kes. dasar maskin (dr jml kunjungan rajal & rain) maskin C. Jumlah petugas monev Dinkes Kab./Kota D. Harga 1 lembar formulir E. 1 lamber formulir dipergunakan 15 gakin

A*B*C*D

A*B*C/D

A*B A*B A*B/C

A *B A *B*C

A*B *C*D

A*B *C*D

A*B *C*D/E

73

JP

LANGKAH KEGIATAN

VARIABEL

2

1

4. Pelaporan

3

Bahan

Formulir pencatatan dan pelaporan

KOMPONEN

RUMUS

4

5

A. B.

Frekuensi pencatatan dan pelaporan Jumlah petugas pencatatan & pelaporan per Sarkes C. Jumlah Puskesmas D. Jumlah RSUD E. Harga perlembar formulir Terintegrasi di atas

A * B * (C + D) * E

74

1.

Jenis Pelayanan

: II. PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

2.


: 15. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin : Cakupan rujukan pasien maskin adalah jumlah kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan strata dua dan strata tiga pada kurun waktu tertentu (lama & baru). : Jumlah kunjungan pasien maskin selama 1 tahun (lama dan baru). : Jumlah seluruh maskin di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.

4.

Target Tahun 2015

: 100%

5.

Rumus

: Cakupan rujukan maskin

=

Jumlah pasien maskin di sarkes strata 2 dan strata 3 Jumlah masyarakat miskin (?)

6.

Langkah Kegiatan

: 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Pendataan penduduk, sarana kesehatan dan kunjungan ke sarana kesehatan Jenis pelayanan lanjutan/rujukan maskin Penyuluhan Pelatihan SDM Pencataan dan Pelaporan Monitoring dan evaluasi

7.

Rujukan

: 1) 2) 3)

Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, 2008 Pedoman Unit Cost Pemberi Pelayanan Kesehatan, 2007 Pendataan Sosial Ekonomi 2005, Badan Pusat Statistik, 2006

x 100%

75

JP

LANGKAH KEGIATAN

VARIABEL

KOMPONEN

RUMUS

1

2

3

4

5

II PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN IK-15 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin 1. Pendataan Maskin 2. Pelayanan dasar masyarakat Miskin a. Pelayanan rawat jalan Biaya

Terintegrasi dengan IK-14

3. Sosialisasi/Penyuluhan

Jumlah kunjungan rawat jalan dr maskin Biaya pelayanan Rajal (Rata-2) per px Jumlah kunjungan rawat inap dr maskin Average Lenght of Stay per tahun Biaya pelayanan Rawat inap per px Terintegrasi dengan IK-14

4. Monitoring dan Evaluasi 5. Pelaporan

Terintegrasi dengan IK-14 Terintegrasi dengan IK-14

b. Pelayanan rawat inap

Biaya

A. B. A. B. C.

A *B A *B*C

76

1.

Jenis Pelayanan

: II. PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

2.


: : : :

4.

Target Tahun 2015

: 100%

5.

Rumus

:

16. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kab/ Kota Pelayanan gadar level 1 yg hrs diberikan sarana kesehatan (RS) di kab/Kota. Jumlah RS kab./kota yang mampu memberikan pelayanan gadar level 1. Jumlah RS kabupaten/kota

Cakupan Desa Siaga Aktif 6.

Langkah Kegiatan

: 1) 2) 3) 4) 5) 6)

7.

Rujukan

: 1). 2) 3)

=

Pelayanan gawat darurat level 1 Jumlah RS kab/kota

x 100%

Standarisasi pelayanan gawat-darurat di Kabupaten dan Provinsi Penyusunan Disaster Plan Penghitungan biaya pelayanan pasien gawat-darurat (menurut service cost) Pencarian sumber biaya (Askes, Jasa Raharja, Jamsostek, Badan Penanggulangan Bencana Pusat/Daerah, APBN, APBD dan Bappenas) Pencatatan Diklat Evaluasi tahunan Standar Pelayanan Gawat-darurat RS (2007) – SK Menkes tahun 2007 Pedoman penyusunan Disaster Plan Rumah Sakit – SK Menkes tahun 2007

77

KOMPONEN JP LANGKAH KEGIATAN VARIABEL 1 2 3 4 II PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN IK-16 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kab/ Kota 1. Pelatihan a. Transport Pelatihan Transport peserta A. Frekuensi pelatihan B. Jumlah angkatan pelatihan C. Jumlah peserta pelatihan per angkatan D. Transport peserta pelatihan per peserta Lumpsum/honor/uang harian peserta





Frekuensi pelatihan Jumlah angkatan pelatihan Lama pelatihan Jumlah peserta pelatihan per angkatan Uang harian peserta pelatihan per peserta per hari A. Frekuensi pelatihan B. Jumlah angkatan pelatihan C. Jml narasumber lokal pelatihan per angk. D. Transport narasumber lokal pelatihan per orang A. B. C. D. E.

A. B. C. D.

Frekuensi pelatihan Jml angk. pelatihan Jml narasumber luar pelatihan per angk. Transport narasumber luar pelatihan per orang

A. B. C. D. E.

Frekuensi pelatihan Jumlah angkatan pelatihan Lama pelatihan Jml narasumber lokal pelatihan per angk. Uang harian narasumber lokal pelatihan per orang hari Frekuensi pelatihan Jumlah angkatan pelatihan Lama pelatihan Jumlah narasumber luar pelatihan per angkatan Lumpsum/honor/uang harian narasumber luar pelatihan per orang hari

A. B. C. D. E.

RUMUS 5

A * B * C* D

A * B * C * D* E

A*B*C*D

A*B*C*D

A*B*C*D*E

A*B*C*D*E

78

JP 1

LANGKAH KEGIATAN 2 b. Akomodasi

VARIABEL 3 Akomodasi pelatihan

KOMPONEN A. B. C. D. E. F.

c. Bahan

Bahan pelatihan

G. A. B. C. D.

4 Frekuensi pelatihan Jumlah angkatan pelatihan Lama pelatihan Jumlah peserta pelatihan per angkatan Jumlah narasumber lokal pelatihan per angkatan Jumlah narasumber luar pelatihan per angkatan Akomodasi pertemuan 1 orang Frekuensi pelatihan Jumlah angkatan pelatihan Jumlah peserta pelatihan per angkatan Bahan pelatihan

RUMUS 5

A * B * C * (D+E+F) * G

A*B*C*D

2. Bahan UGD Bahan non Medis

Kebutuhan bahan non medis/adminstrasi Kebutuhan bahan rekam medik

Juklak/Juknis

Pedoman gawat darurat

3. Rapat Koordinasi a. Pertemuan Rutin

Transport peserta pertemuan

Akomodasi pertemuan

Bahan pertemuan

A. Cakupan masy. yg dpt mengakses gawat darurat level 1 B. Biaya Administrasi per pengakses gadar A. Cakupan masy. yg dpt mengakses gawat darurat level 1 B. Biaya bahan rekam medik per pasien A. Cakupan sarkes dg kemampuan gawat darurat level 1 B. Setiap sarkes yg mempunyai kemampuan gadar level 1 mendapat 10 exemplar C. Harga Juklak/juknis per exemplar A. Cakupan sarkes dg kemampuan gawat darurat level 1 B. Harga Pedoman gawat darurat A. B. C. A. B. C. A. B. C.

Frekuensi pertemuan Jumlah peserta pertemuan Transport per peserta per 1 x pertemuan Frekuensi pertemuan Jumlah peserta pertemuan Biaya Akomodasi pertemuan 1 orang Frekuensi pertemuan Jumlah peserta pertemuan Bahan pertemuan per peserta per 1 x pertemuan

A*B

A*B

A*B*C

A*B

A*B*C

A*B*C

A*B*C

79

JP 1

LANGKAH KEGIATAN 2 a. Pertemuan Lintas Sektoral

VARIABEL 3 Transport peserta pertemuan

Akomodasi pertemuan

Bahan pertemuan

KOMPONEN D. E. F. D. E. F. D. E. F.

4 Frekuensi pertemuan Jumlah peserta pertemuan Transport per peserta per 1 x pertemuan Frekuensi pertemuan Jumlah peserta pertemuan Biaya Akomodasi pertemuan 1 orang Frekuensi pertemuan Jumlah peserta pertemuan Bahan pertemuan per peserta per 1 x pertemuan

RUMUS 5 A*B*C

A*B*C

A*B*C

80

1.

Jenis Pelayanan

: III. PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN KLB

2.


: 17. Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam : Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam adalah Desa/kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani < 24 jam oleh Kab/Kota terhadap KLB periode/kurun waktu tertentu. : Jumlah kejadian Luar Biasa (KLB) di Desa/ Kelurahan yang ditangani < 24 jam periode/ kurun waktu tertentu. : Jumlah Kejadian Luar biasa (KLB) yang terjadi pada wilayah Desa/ Kelurahan pada periode/kurun waktu yang sama.

4.

Target Tahun 2015

: 100%

5.

Rumus

: Cakupan KLB Desa/ Kelurahan yang ditangani < 24 jam

=

Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani <24 jam dalam periode tertentu Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama

x 100%

6.

Langkah Kegiatan

: 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Pengumpulan data; Penyajian dan analisis data; Diseminasi; Pencegahan dan pengendalian KLB; Monitoring dan evaluasi; Pelatihan

7.

Rujukan

: 1) 2) 3)

UU nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular (sebagai referensi utk pembuatan SK Bupati/Walikota/Perda); PP No. 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular; SK Menkes No. 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini KLB;

81

KOMPONEN JP LANGKAH KEGIATAN VARIABEL 1 2 3 4 III PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN KLB IK-17 Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam 1. SKD-KLB Transport petugas A. Frekeuns SKD-KLB B. Lama SKD-KLB per survey C. Jumlah petugas SKD-KLB D. Transport petugas SKD-KLB per orang per hari Bahan / ATK SKD-KLB A. Frekeunsi SKD-KLB B. Lama SKD-KLB per survey C. Jumlah petugas SKD-KLB D. Biaya bahan SKD-KLB per survey 2 Pengolahan dan Analisis Data Honor pengelola & analisis data A. Frekeunsi SKD-KLB B. Jumlah tenaga pengolahan & analisis data KLB C. Jenis KLB D. Frekuensi KLB E. Honor petugas pengolah & analisis data (1xKLB) Bahan ATK A. Frekuensi KLB B. Bahan ATK KLB per KLB Tinta printer A. Jenis KLB B. Jumlah tenaga pengolahan an analisis data KLB C. Harga tinta printer per unit D. 1 satu petugas pengolah dan analisis data memerlukan 1 tinta printer untuk 1 x klb 3 Desiminasi Informasi Transport narasumber A. Frekuensi KLB B. Frekuensi Desiminasi KLB C. Jumlah narasumber desiminasi informasi KLB D. Honor narasumber desiminasi KLB per orang Buletin epidemiologi A. Frekuensi KLB B. Cakupan desa/keluarahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam C. Harga satuan buletin epidemiologi 4 Penyelidikan KLB Transport petugas Puskesmas A. Frekuensi KLB B. Jumlah petugas KLB (Puskesmas) per Puskesmas C. Jumlah Puskesmas D. Transport petugas KLB (Puskesmas)

RUMUS 5

A*B*C*D

A*B*C*D

A*B*C*D*E

A*B

(A * B * C) * D

A*B*C*D

A*B*C

A*B*C*D*E

82

JP 1

LANGKAH KEGIATAN 2

5 Pengelolaan dan Upaya Pencegahan Penularan

6 Seminar Hasil

VARIABEL 3 Transport petugas Kab/Kota

Honor petugas pengelolaan dan pencegahan penularan

Transport peserta seminar

KOMPONEN 4 A. Frekuensi KLB B. Jumlah petugas KLB (Kab) C. Transport petugas KLB (Kab) A. B. C. D. E. A. B. C.

A. B. C. D.

Frekeunsi SKD-KLB Jumlah tenaga pengolahan & analisis data KLB Jenis KLB Frekuensi KLB Honor petugas pengolah & analisis data (1xKLB) Frekuensi seminar hasil Jumlah peserta seminar hasil dari tk Puskesmas Transport peserta seminar dari tk Puskesmas KLB Jumlah peserta seminar hasil dari tk Kabupaten Transport peserta seminar dari tk Kabupaten KLB Frekuensi seminar hasil Jumlah peserta seminar hasil dari tk Puskesmas Jumlah peserta seminar hasil dari tk Kabupaten Biaya akomodasi seminar

A. B. C. D. A. B. C.

Frekuensi seminar hasil Jumlah peserta seminar hasil dari tk Puskesmas Jumlah peserta seminar hasil dari tk Kabupaten Biaya bahan seminar hasil Frekeunsi rekomendasi dan tindak lanjut Jumlah petugas rekomendasi dan tindak lanjut Transport petugas rekomendasi & tindak lanjut

D. E. Akomodasi seminar

Bahan seminar

7 Rekomendasi dan tindak lanjuit

Honor petugas rekomendasi dan tindak lanjut

RUMUS 5 A*B*C

A*B*C*D*E

(A * B * C) + (A* D* E)

A * (B + C) * D

A * (B + C) * D

A*B*C

83

1.

Jenis Pelayanan

: IV. PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

2.


Pembilang Penyebut

: 18. Cakupan Desa Siaga Aktif : Cakupan Desa Siaga Aktif adalah desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveilance berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dibandingkan dengan jumlah desa siaga yang dibentuk. : Jumlah desa siaga yang aktif di satu wilayah pada kurun waktu tertentu. : Jumlah desa siaga yang dibentuk di satu wilayah pada kurun waktu tertentu.

4.

Target Tahun 2015

: 80%

5.

Rumus

: Cakupan Desa Siaga Aktif

=

Jumlah Desa siaga yg aktif Jumlah Desa Siaga yg dibentuk

x 100%

6.

Langkah Kegiatan

: 1) Persiapan a) Persiapan Petugas: • Pelatihan Bidan (1 desa: 1 Bidan) • Pelatihan Kader dan Toma (1 desa: 2 kader + 1 toma) selama 4 hari: 3 hari di kelas, 1 hari di lapangan b) Persiapan Masyarakat: • Pembentukan forum melalui pertemuan Tingkat Desa (3 kali/tahun) • Survei Mawas Diri (pendataan ke lapangan atau pertemuan rembuk desa) 2 kali/tahun) • Musyawarah Masyarakat Desa: 2 kali/tahun 2) Pelaksanaan a) Pelayanan kesehatan dasar; b) Kader dan toma melakukan surveilan berbasis masyarakat (pengamatan sederhana) thd KIA, Gizi, Kesling, Penyakit, PHBS, melakukan pendataan PHBS dengan survei cepat; c) Pertemuan tindak lanjut penemuan hasil surveilans dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat (1 bulan sekali) d) Alih pengetahuan dan olah ketrampilan melalui pertemuan: 2 kali/tahun e) Pertemuan Forum Masyarakat Desa untuk membahas masalah kesehatan dengan memanfaatkan forum yang ada di desa (1bulan sekali).

7.

Rujukan

: 1). Kepmenkes Nomor 564/VIII tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga. 2) Juknis penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengambangan desa siaga. 3) Juknis pengembangan dan penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa

84

JP LANGKAH KEGIATAN VARIABEL 1 2 3 IV PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT IK-18 Cakupan Desa Siaga Aktif 1. Persiapan A. Persiapan Petugas - Pelatihan Bidan Transport peserta

KOMPONEN 4

A. B. C.


D. A. B. C. D. E.


A. B. C. D.


A. B. C. D.


A. B. C. D. E.

Frekuensi pelatihan Bidan (petugas Desi) Jumlah angkatan pelatihan Bidan (petugas Desi) Jumlah peserta pelatihan Bidan (petugas Desi) per angkatan Transport peserta pelatihan per peserta Frekuensi pelatihan Bidan (petugas Desi) Jumlah angkatan pelatihan Bidan (petugas Desi) Lama pelatihan Bidan (petugas Desi) Jumlah peserta pelatihan Bidan (petugas Desi) per angkatan Uang harian peserta pelatihan per peserta per hari Frekuensi pelatihan Bidan (petugas Desi) Jumlah angkatan pelatihan Bidan (petugas Desi) Jml narasumber lokal pelatihan Bidan (petugas Desi) per angk. Transport narasumber lokal pelatihan per orang Frekuensi pelatihan Bidan (petugas Desi) Jml angk. pelatihan Bidan (petugas Desi) Jml narasumber luar pelatihan Bidan (petugas Desi) per angk. Transport narasumber luar pelatihan per orang Frekuensi pelatihan Bidan (petugas Desi) Jumlah angkatan pelatihan Bidan (petugas Desi) Lama pelatihan Bidan (petugas Desi) Jml narasumber lokal pelatihan Bidan (petugas Desi) per angk. Uang harian narasumber lokal pelatihan per orang hari

RUMUS 5

A * B * C* D

A * B * C * D* E

A*B*C*D

A*B*C*D

A*B*C*D*E

85

JP 1

LANGKAH KEGIATAN 2

VARIABEL 3 Lumpsum/honor/uang harian narasumber luar

KOMPONEN A. B. C. D. E.

Akomodasi pelatihan

A. B. C. D. E. F.

Bahan pelatihan

G. A. B. C.

- Pelatihan Kader dan Toma

Transport peserta

D. A. B. C.


D. A. B. C. D. E.

4 Frekuensi pelatihan Bidan (petugas Desi) Jumlah angkatan pelatihan Bidan (petugas Desi) Lama pelatihan Bidan (petugas Desi) Jumlah narasumber luar pelatihan Bidan (petugas Desi) per angkatan Lumpsum/honor/uang harian narasumber luar pelatihan per orang hari Frekuensi pelatihan Bidan (petugas Desi) Jumlah angkatan pelatihan Bidan (petugas Desi) Lama pelatihan Bidan (petugas Desi) Jumlah peserta pelatihan Bidan (petugas Desi) per angkatan Jumlah narasumber lokal pelatihan Bidan (petugas Desi) per angkatan Jumlah narasumber luar pelatihan Bidan (petugas Desi) per angkatan Akomodasi pertemuan 1 orang Frekuensi pelatihan Bidan (petugas Desi) Jumlah angkatan pelatihan Bidan (petugas Desi) Jumlah peserta pelatihan Bidan (petugas Desi) per angkatan Bahan pelatihan Bidan (petugas Desi) Frekuensi pelatihan Kader dan Toma Jumlah angkatan pelatihan Kader dan Toma Jumlah peserta pelatihan Kader dan Toma per angkatan Transport peserta pelatihan per peserta Frekuensi pelatihan Kader dan Toma Jumlah angkatan pelatihan Kader dan Toma Lama pelatihan Kader dan Toma Jumlah peserta pelatihan Kader dan Toma per angkatan Uang harian peserta pelatihan per peserta per hari

RUMUS 5

A*B*C*D*E

A * B * C * (D+E+F) * G

A*B*C*D

A * B * C* D

A * B * C * D* E

86

JP 1

LANGKAH KEGIATAN 2


KOMPONEN A. B. C. D.


A. B. C. D.


A. B. C. D. E.


A. B. C. D. E.

Akomodasi pelatihan

A. B. C. D. E. F. G.

4 Frekuensi pelatihan Kader dan Toma Jumlah angkatan pelatihan Kader dan Toma Jml narasumber lokal pelatihan Kader dan Toma per angk. Transport narasumber lokal pelatihan per orang Frekuensi pelatihan Kader dan Toma Jumlah angkatan pelatihan Kader dan Toma Jml narasumber luar pelatihan Kader dan Toma per angk. Transport narasumber luar pelatihan per orang Frekuensi pelatihan Kader dan Toma Jumlah angkatan pelatihan Kader dan Toma Lama pelatihan Kader dan Toma Jml narasumber lokal pelatihan Kader dan Toma per angk. Uang harian narasumber lokal pelatihan per orang hari Frekuensi pelatihan Kader dan Toma Jumlah angkatan pelatihan Kader dan Toma Lama pelatihan Kader dan Toma Jumlah narasumber luar pelatihan Kader dan Toma per angkatan Lumpsum/honor/uang harian narasumber luar pelatihan per orang hari Frekuensi pelatihan Kader dan Toma Jumlah angkatan pelatihan Kader & Toma Lama pelatihan Kader dan Toma Jumlah peserta pelatihan Kader dan Toma per angkatan Jumlah narasumber lokal pelatihan Kader dan Toma per angkatan Jumlah narasumber luar pelatihan Kader dan Toma per angkatan Akomodasi pertemuan 1 orang

RUMUS 5

A*B*C*D

A*B*C*D

A*B*C*D*E

A*B*C*D*E

A * B * C * (D+E+F) * G

87

JP 1

LANGKAH KEGIATAN 2

VARIABEL 3 Bahan pelatihan

KOMPONEN A. B. C. D.

Persiapan Masyarakat • Pembentukan Forum Desi

Transport peserta pertemuan pembentukan forum Desi Bahan adm. pembentukan forum Desi

Akomodasi pertemuan pembentukan forum Desi •

Survei Mawas Diri (Pendataan/ Transport peserta pertemuan Pertemuan Rembuk Desa) survey mawas diri Bahan adm. survei mawas diri

Akomodasi pertemuan survei mawas diri •

Musyawarah Masyarakat Desa Transport peserta musyawarah masyarakat desa

Bahan adm. musyawarah masyarakat desa

A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B.

C. Akomodasi pertemuan musyawarah A. masyarakat desa B. C. 2. Pelaksanaan a. Pelayanan Kesehatan Dasar

4 Frekuensi pelatihan Kader dan Toma Jumlah angkatan pelatihan Kader dan Toma Jumlah peserta pelatihan Kader dan Toma per angkatan Bahan pelatihan Kader dan Toma Frekuensi pertemuan Jumlah peserta pertemuan Transport per peserta per 1 x pertemuan Frekuensi pertemuan Jumlah peserta pertemuan Bahan pertemuan per peserta per 1 x pertemuan Frekuensi pertemuan Jumlah peserta pertemuan Biaya Akomodasi pertemuan 1 orang Frekuensi survei mawas diri Jumlah peserta Transport per peserta per 1 x survei Frekuensi survei mawas diri Jumlah peserta Bahan survei per peserta per 1 x survei Frekuensi pertemuan Jumlah peserta pertemuan Biaya Akomodasi pertemuan 1 orang Frek. pertemuan musyawarah masy. desa Jumlah peserta pertemuan musyawarah masyarakat desa Transport per peserta per 1 x pertemuan Frekuensi musyawarah masyarakat desa Jumlah peserta pertemuan musyawarah masyarakat desa Bahan per peserta per 1 x pertemuan Frekuensi pertemuan Jumlah peserta pertemuan Biaya Akomodasi pertemuan 1 orang

RUMUS 5

A*B*C*D

A*B*C

A*B*C

A*B*C

A*B*C

A*B*C

A*B*C

A*B*C

A*B*C

A*B*C

Teritegrasi dengan indikator sebelumnya

88

JP 1

LANGKAH KEGIATAN 2 b. Surveilan berbasis masyarakat

KOMPONEN

VARIABEL 3 Transport petugas surveilan

A. B. C. A. Bahan adm. surveilan B. C. Akomodasi pertemuan surveilan A. berbasis mayarakat B. C. c. Pertemuan tindak lanjut hasil surveilan Transport peserta pertemuan tindak A. B. lanjut hasil surveilan C. A. Bahan adm. tindak lanjut hasil surveilan B. C. Akomodasi pertemuan tindak lanjut A. hasil surveilan B. C. d. Pertemuan (alih pengetahuan dan olah Transport peserta pertemuan A. keterampilan) B. C. A. Bahan adm. B. C. Akomodasi pertemuan A. B. C. e. Pertemuan Forum Masyarakat Desa Transport peserta pertemuan forum A. B. masyarakat desa Bahan adm. Forum masyarakat desa

A. B.

Akomodasi pertemuan forum masyarakat desa

C. A. B. C.

4 Frekuensi Surveilan berbasis masyarakat Jumlah petugas surveilan berbasis masy. Transport per peserta per 1 x survei Frekuensi survei berbasis masyarakat Jumlah peserta surveilan berbasis masy. Bahan per peserta per 1 x pertemuan Frekuensi pertemuan Jumlah peserta pertemuan Biaya Akomodasi pertemuan 1 orang Frekuensi pertemuan Jumlah peserta pertemuan Transport per peserta per 1 x pertemuan Frekuensi pertemuan Jumlah peserta pertemuan Bahan pertemuan per peserta per 1 x pertemuan Frekuensi pertemuan Jumlah peserta pertemuan Biaya Akomodasi pertemuan 1 orang Frekuensi pertemuan Jumlah peserta pertemuan Transport per peserta per 1 x pertemuan Frekuensi pertemuan Jumlah peserta pertemuan Bahan pert. / peserta / 1 x pertemuan Frekuensi pertemuan Jumlah peserta pertemuan Biaya Akomodasi pertemuan 1 orang Frekuensi pertemuan forum masy. desa Jml peserta pertemuan forum masy. desa Transport per peserta per 1 x pertemuan Frekuensi pertemuan forum masy. desa Jumlah peserta pertemuan forum masyarakat desa Bahan per peserta per 1 x pertemuan Frekuensi pertemuan Jumlah peserta pertemuan Biaya Akomodasi pertemuan 1 orang

RUMUS 5 A*B*C

A*B*C

A*B*C

A*B*C

A*B*C

A*B*C

A*B*C

A*B*C

A*B*C

A*B*C

89

KOTA

Recommend Documents