BUKU 1
PEDOMAN TEKNIS BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
SURVEI BIAYA HIDUP 2012
BADAN PUSAT STATISTIK, JAKARTA - INDONESIA
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI
Halaman i ii
BAB I.
PENDAHULUAN 1.1 Umum 1.2 Maksud dan Tujuan 1.3 Cakupan Materi 1.4 Ruang Lingkup 1.5 Landasan Hukum 1.6 Pembentukan Task Force 1.7 Kegiatan 2011-2014 dan Tambahan Kota IHK 1.8 Jadwal Kegiatan SBH 2012 di tahun 2011 s.d 2013 1.9 Dokumen yang Digunakan 1.10 Alur Daftar Isian SBH 2012
BAB II.
ORGANISASI LAPANGAN 2.1 Struktur Organisasi 2.2 Tugas dan tanggung Jawab
11 11 14
BAB III.
METODOLOGI 3.1 Kerangka Sampel 3.2 Desain Sampel 3.3 Sample Size 3.4 Peta Blok Sensus (SP2010-WB) 3.5 Daftar Sampel Blok Sensus Terpilih (DSBS) 3.6 Pemilihan Sampel Rumahtangga 3.7 Mekanisme Pemutakhiran Rumahtangga 3.8 Daftar Pemutakhiran Rumahtangga (Daftar VSEN12.P dan VSEN12.DSRT) 3.9 Petunjuk pengunaan Program Pemutahiran dan Penarikan sampel ruta SBH dan Susenas 2012 di Kota SBH
25 25 25 29 31 31 31 32 33 40
PENGOLAHAN
46
BAB IV.
ii
1 1 2 2 2 3 3 3 5 6 9
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 :
Kebutuhan Blok Sensus, Petugas dan Instruktur Nasional SBH 2012
49
Lampiran 2 :
Daftar VSEN12.P
51
Lampiran 3 :
Daftar VSEN12.DSRT untuk Blok Sensus yang dicacah dengan daftar
Lampiran 4 :
VSEN12.K dan VSEN12.M1
54
Bagan Team SBH
57
iii
BAB
I PENDAHULUAN 1.1 Umum Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu data strategis Badan Pusat Statistik (BPS) yang diperlukan sebagai dasar penentuan kebijakan Pemerintah. Persentase perubahan IHK atau yang lebih dikenal dengan istilah tingkat inflasi/deflasi merupakan indikator ekonomi penting yang kualitas datanya perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu. Salah satu bahan dasar penghitungan IHK adalah Survei Biaya Hidup (SBH). SBH pertama kali dilakukan pada tahun 1977/1978. Saat ini IHK dihitung berdasarkan SBH tahun 2007, yang merupakan survei yang ke-5 sejak pertama kali dilaksanakan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, perubahan pendapatan masyarakat, perubahan pola penawaran dan permintaan barang/jasa, perubahan kualitas dan kuantitas barang/jasa, serta perubahan sikap dan perilaku masyarakat yang mampu mengubah pola konsumsi masyarakat, paket komoditas (commodity basket) dan diagram timbang hasil SBH 2007 diperkirakan sudah tidak sesuai lagi untuk menggambarkan keadaan sekarang secara tepat yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan tersebut. Siklus 5 tahunan, pada tahun 2012, BPS telah merancang SBH dengan tujuan untuk menghasilkan paket komoditas dan diagram timbang terbaru dalam penghitungan IHK. Sementara itu, BPS juga melaksanakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang bertujuan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi makanan dan bukan makanan serta karakteristik sosial ekonomi yang sama dengan SBH. Agar kedua survei tersebut lebih berdayaguna, efisien dan hasil yang dicapai lebih berkualitas, maka mekanisme kerja SBH 2012 diintegrasikan dengan SUSENAS khususnya untuk Blok Sensus yang terdapat di daerah perkotaan (urban area). Pelaksanaan SBH 2012 maupun SUSENAS ini dilaksanakan secara triwulanan. SBH 2012 yang diintegrasikan dengan SUSENAS dilaksanakan di 82 kota, yang terdiri dari 33 ibukota provinsi dan 49 kabupaten/kota. Dari 82 kota tersebut, 66 kota merupakan cakupan kota lama dan 16 merupakan kota baru. Survei ini hanya dilakukan di daerah perkotaan (urban area) dengan sampel sebanyak 13.608 Blok Sensus dan total sampel rumahtangga sebanyak 136.080 rumahtangga. Dengan demikian, dalam setiap triwulan terdapat sampel sebanyak 3.402 Blok Sensus dengan total sampel 34.020 rumahtangga
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
1
1.2 Maksud dan Tujuan SBH 2012 adalah survei pengeluaran konsumsi rumahtangga di daerah perkotaan (urban area), yang dimaksudkan untuk mendapatkan pola konsumsi masyarakat sebagai bahan penyusunan diagram timbang dan paket komoditas yang baru dalam penghitungan IHK. Tujuan dari SBH 2012 secara rinci adalah sebagai berikut: 1. Memperoleh paket komoditas dan diagram timbang untuk memperbaharui IHK. 2. Mendapatkan data dasar nilai konsumsi (NK0 ). 3. Mendapatkan keterangan tentang keadaan sosial ekonomi rumahtangga perkotaan. 4. Melengkapi data yang diperlukan untuk penghitungan pendapatan nasional dan regional. 5. Digunakan sebagai bahan penelitian pasar, analisis permintaan barang dan jasa serta analisis lainnya. 1.3 Cakupan Materi Data yang dikumpulkan dalam SBH 2012 antara lain mencakup: 1. Pengeluaran rumahtangga yang dikelompokkan menurut sifat, jenis dan macam barang dan jasa yang dikonsumsi. 2. Pengeluaran non konsumsi dan lain-lain pembayaran, antara lain pengeluaran untuk pajak penghasilan, asuransi jiwa dan pesta. 3. Pengeluaran untuk barang-barang modal usaha, seperti pembelian ternak, bibit tanaman dan kendaraan untuk usaha. 4. Pendapatan/penerimaan rumahtangga. 5. Keterangan sosial demografi, antara lain jenis kelamin, umur, pendidikan, kegiatan ekonomi dan status pekerjaan. 6. Keterangan tentang kondisi bangunan dan fasilitas tempat tinggal yang dikaitkan dengan pengeluaran rumahtangga untuk keperluan perumahan/tempat tinggal. 1.4 Ruang lingkup SBH 2012 dilaksanakan di 82 kabupaten/kota (33 ibukota Provinsi dan 49 kota/kabupaten). Dari 82 kabupaten/kota tersebut 66 merupakan kota lama dan 16 merupakan kota baru. Cakupan jumlah sampel rumahtangga sebanyak 136.080 rumahtangga yang tersebar di 13.608 Blok Sensus, dimana setiap triwulan akan didistribusikan sebanyak 34.020 rumahtangga. Dalam survei ini tidak dicakup: 1. Rumahtangga khusus 2. Rumahtangga Corps Diplomatic (CD)
2
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
Adapun dasar pemilihan kota IHK yang baru berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pengeluaran per kapita, Letak Geografis, dan pertimbangan lain, serta berbagai usulan dari BPS provinsi, BPS kota, dan walikota setempat. Tambahan 16 kota baru tersebut, mencakup: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Meulaboh Bukit Tinggi Tembilahan Bungo Lubuk Linggau Tanjung Pandan Metro Kudus
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Cilacap Banyuwangi Singaraja Tabalong Bulukumba Bau-Bau Tual Merauke
1.5 Landasan Hukum Landasan hukum pelaksanaan SBH 2012 adalah sebagai berikut: 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1998 tentang Badan Pusat Statistik. 3. Peraturan Pemerintah RI No.51 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Statistik. 4. Peraturan, keputusan dan instruksi lainnya yang berkaitan dengan Survei Biaya Hidup 2012. 1.6 Pembentukan Task Force Bila diperlukan dan dimungkinkan dari biaya yang telah disediakan untuk menyelesaikan tugas pencacahan rumahtangga yang sulit dikunjungi, maka BPS Daerah dapat membentuk Tim Khusus (Task force). 1.7 Kegiatan SBH tahun 2011 sampai dengan 2013 Survei Biaya Hidup tahun 2012 diselenggarakan mulai tahun anggaran 2011 hingga 2013. Kegiatan Tahun 2011 Pada tahun 2011 dilaksanakan uji coba pengintegrasian Susenas dan SBH di 7 kota (Medan, Jakarta Selatan, Kudus, Denpasar, Sampit, Bulukumba, dan Tual), dan persiapan survei yang meliputi, pelatihan instruktur nasional dan petugas (khusus untuk petugas updating dan pencacahan komoditas non makanan), updating blok sensus (Daftar VSEN12.P), data entry hasil updating, dan pemilihan sampel rumahtangga (Daftar VSEN12.DSRT). Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
3
Kegiatan Tahun 2012 Tahun 2012 merupakan tahun pelaksanaan seluruh kegiatan SBH dalam setahun penuh, yang diawali dengan pelatihan instruktur nasional dan petugas (pencacahan komoditas makanan dan variabel sosial ekonomi) pada awal tahun, selanjutnya diikuti dengan pencacahan komoditas non makanan secara bulanan (Daftar VSEN12.BL dan BLp), pencacahan sosial ekonomi rumah tangga (Daftar VSEN12.K), dan komoditas makanan (VSEN12.HR dan HRp, Daftar VSEN12.LK, serta VSEN12.M1) secara triwulanan selama Januari-Desember 2012. Selain itu juga dilaksanakan pencacahan harga beberapa komoditas (di kota IHK baru) dan komoditas tambahan (di kota IHK lama) dan dilakukan penelitian titik transaksi harga konsumen (Study Point of Purchase) guna mempersiapkan dan memperoleh informasi yang akurat tentang responden survei harga konsumen di masa datang. Seluruh kegiatan pencacahan di atas langsung diikuti dengan pengolahan datanya di masingmasing kabupaten/kota, yang akan berlangsung sampai dengan tahun 2013. Kegiatan Tahun 2013 Pengolahan hasil pencacahan rumah tangga SBH terus berlangsung, dan pelaksanaan survei volume penjualan komoditas spesifik. Hasil pengolahan data SBH selanjutnya akan didiskusikan secara bersama-sama 82 kabupaten/kota melalui pelaksanaan beberapa workshop, yang akhirnya akan dihasilkan nilai konsumsi, paket komoditas, dan diagram timbang (bobot masing-masing komoditas) untuk masing-masing kabupaten/kota. Selain itu, juga akan ditentukan kualitas dari masing-masing komoditas terpilih, yang selanjutnya akan digunakan sebagai spesifikasi komoditas yang akan dimonitor harganya secara periodik untuk penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) setiap bulannya dengan tahun dasar 2012. Hasil final pelaksanaan SBH 2012 akan direlease tahun 2013.
Anggaran Kegiatan SBH Persiapan pelaksanaan SBH 2012 yang meliputi kegiatan pelatihan instruktur nasional (Innas), pelatihan petugas di daerah, updating listing blok sensus dan pemilihan sampel rumah tangga untuk pelaksanaan triwulan I 2012, pencetakan dokumen (kuesioner/daftar dan buku pedoman), serta pengadaan peralatan untuk pelatihan dan pelaksanaan lapangan triwulan I 2012 dilakukan pada tahun 2011 dengan anggaran pusat tahun 2011 yang di SKPA (Surat Kuasa Pengguna Anggaran) kan ke daerah. Sedangkan untuk kegiatan selanjutnya akan menggunakan anggaran dari mata anggaran SBH tahun 2012. Segala sesuatu yang menyangkut anggaran agar mengikuti Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) baik di provinsi maupun di kabupaten/kota. Tatacara pengadministrasian surat pertanggungjawaban agar sesuai dengan akunnya dan mengikuti peraturan pengelolaan administrasi keuangan. 4
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
1.8 Jadwal Kegiatan SBH 2012 pada tahun 2011 s.d awal 2013 A. Perencanaan dan Persiapan
Jadwal
1. Workshop Intama
B.
C.
4 – 6 Oktober 2011
2. Pelatihan Innas (Updating Blok Sensus dan pencacahan Buku Catatan Bulanan )
7-10 November 2011
3. Pelatihan petugas (Updating Blok Sensus dan pencacahan Catatan Buku Bulanan)
14 - 26 November 2011
Pelaksanaan Pelatihan SBH 2012 1. Pelatihan Innas (Pencacahan daftar VSEN12.K, VSEN12.HR dan VSEN12.M1) 2. Pelatihan Petugas Pencacahan daftar VSEN12.K, VSEN12.HR dan VSEN12.M1
Januari 2012
3. Pelatihan Innas Pengolahan SBH 2012
Januari 2012
4. Pelatihan Petugas Pengolahan
Januari 2012
Januari 2012
Pelaksanaan Lapangan 1. Updating Blok Sensus Terpilih
2. Entri Hasil Updating dan pengambilan
-Triwulan I
28 Nov – 3 Des 2011
-Triwulan II
Minggu III Februari 2012
-Triwulan III
Minggu III Mei 2012
-Triwulan IV
Minggu III Agustus 2012
-Triwulan I
5 – 10 Desember 2011
-Triwulan II
Minggu IV Februari 2012
-Triwulan III
Minggu IV Mei 2012
-Triwulan IV
Minggu IV Agustus 2012
sampel Rumahtangga terpilih
3. Pencacahan Buku Catatan Bulanan (VSEN12.BL)
4. Pencacahan dengan Daftar VSEN12.K, VSEN12.HR dan VSEN12.M1
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
-Triwulan I
Januari – Maret 2012
-Triwulan II
April – Juni 2012
-Triwulan III
Juli – September 2012
-Triwulan IV
Oktober – Desember 2012
-Triwulan I
Maret 2012
-Triwulan II
Juni 2012
5
5. Entri Data daftar VSEN12.BL, VSEN12.K, VSEN12.LK dan VSEN12.M1
6. Pengiriman Hasil pengolahan SBH 2012
-Triwulan III
September 2012
-Triwulan IV
Desember 2012
-Triwulan I
April 2012
-Triwulan II
Juli 2012
-Triwulan III
Oktober 2012
-Triwulan IV
Januari 2013
-Triwulan I
Minggu II Mei 2012
-Triwulan II
Minggu II Agustus 2012
-Triwulan III
Minggu II Nopember 2012
-Triwulan IV
Minggu II Februari 2013
dari BPS Daerah ke BPS Pusat
7. Pencacahan Harga Komoditas kota baru (Sister City)
Januari – Desember 2012
8. Refreshing Petugas
1.9
Juni 2013
Dokumen yang Digunakan
A. Buku Pedoman No. Nama Buku
Uraian
Digunakan oleh
1.
Buku 1
Pedoman Teknis BPS Provinsi/Kabupaten/Kota
Kepala BPS Provinsi/Kabupaten/Kota
2.
Buku 2
Pedoman Pencacahan VSEN12.BL dan Updating Blok Sensus Serta Pengawasannya
Pengawas dan Pencacah
3.
Buku 3
Pedoman Pencacahan VSEN12.K Dan VSEN12.M1
Pencacah
4.
Buku 4
Pedoman Pengawasan VSEN12.K Dan VSEN12.M1
Pengawas
5.
Buku 5
Master Kode Jenis Barang
Pengawas
6.
Buku 6
Pedoman Pengolahan VSEN12.BL dan VSEN12.M1
Pengawas dan Operator
6
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
B. Daftar isian/Kuesioner No. Nama daftar
Uraian
1.
VSEN12.P
Daftar pemutakhiran muatan rumahtangga dalam Blok Sensus
2.
VSEN12.DSRT
Daftar sampel rumahtangga terpilih
3.
Wilayah tugas pencacah
4.
Peta Blok Sensus SP2010-WB VSEN12.BL
5.
VSEN12.BLp
6.
VSEN12.K
7.
VSEN12.M1
Daftar yang digunakan untuk pencatatan pengeluaran konsumsi rumahtangga (selain bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau) dan non konsumsi secara bulanan Daftar yang digunakan untuk pencatatan pengeluaran konsumsi anggota rumahtangga dewasa (selain bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau) dan non konsumsi secara bulanan. Daftar ini digunakan untuk mencatat keterangan pokok ruta dan anggota ruta yang meliputi keterangan demografi, kriminalitas, sosial ekonomi, dan sebagainya. Daftar ini digunakan untuk mencatat konsumsi dan pendapatan/penerimaan rumahtangga.
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
Digunakan oleh Pengawas dan Pencacah
Disimpan di BPS Kab/Kota
Pengawas dan Pencacah Pengawas dan Pencacah Pengawas dan Pencacah
BPS Kab/Kota
Pengawas dan Pencacah
BPS Kab/Kota
Pengawas dan Pencacah
BPS Kab/Kota
Pengawas dan Pencacah
BPS Kab/Kota
BPS Kab/Kota
Keterangan Diprint di daerah dan hasil entri VSEN12.P dikirim ke BPSRI (softcopy) Diprint di daerah Diprint di daerah
BPS Kab/Kota
7
Lanjutan 8.
VSEN12.HR
9.
VSEN12.HRp
10.
VSEN12.KK
11.
VSEN12.LK
8
Daftar yang digunakan untuk pencatatan pengeluaran konsumsi rumahtangga (bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau) secara harian selama satu minggu Daftar yang digunakan untuk pencatatan pengeluaran konsumsi anggota rumahtangga dewasa (bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau) secara harian selama satu minggu Daftar ini untuk mengkonversi satuan jenis barang dari satuan standar ke satuan setempat. Daftar ini juga digunakan untuk memperoleh nilai perkiraan dari jenis barang yang bukan berasal dari pembelian (lainnya) Daftar ini merupakan Rekapitulasi pengeluaran rumahtangga mengenai konsumsi bahan makanan, makanan, jadi ,minuman, rokok dan tembakau selama seminggu (daftar VSEN12.HR, VSEN12.HRp ) .
Pengawas dan Pencacah
BPS Kab/Kota
Pengawas dan Pencacah
BPS Kab/Kota
Pengawas dan Pencacah
BPS Kab/Kota
Pengawas dan Pencacah
BPS Kab/Kota
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
Entri Updating (Pencacah)
Penarikan sampel (IPDS)
Updating BS terpilih/ Daftar VSEN12.P (Pencacah)
Daftar VSEN12. DSRT (Pengawas) Daftar VSEN12.HR & VSEN12.HRp (Pencacah)
Daftar VSEN12.M1 (Pencacah)
Daftar VSEN12.K (Pencacah)
Daftar VSEN12.BL & VSEN12.BLp (Pencacah)
Daftar VSEN12.KK (Pengawas)
Daftar VSEN12.LK (Pencacah)
Pengawas
Entri Daftar VSEN12.BL, VSEN12.K, VSEN12.M1, VSEN12.LK (IPDS)
IHK Tahun Dasar 2012 (BPS RI)
Diagram Timbang (BPS RI)
Paket Komoditas (BPS RI/Daerah)
P U B L I K A S I
2) Pengolahan data Entri Daftar VSEN12.P, VSEN12.BL & VSEN12.BLp, VSEN12.K, VSEN12.M1 , VSEN12.LK dilakukan di BPS Kabupaten/Kota
1) Pelaksanaan Updating Blok Sensus, Pencacahan VSEN12.BL & VSEN12.BLp, VSEN12.K, VSEN12.M1 , VSEN12.HR & VSEN12.HRp dan VSEN12.LK dilakukan oleh satu orang pencacah yang sama, waktu yang berbeda.
Catatan
Daftar VSEN12. DSBS (BPS RI)
ALUR DAFTAR ISIAN SBH 2012
1.10 Alur Daftar Isian SBH 2012
9
BAB
II ORGANISASI LAPANGAN 2.1 Struktur Organisasi Struktur organisasi lapangan SBH 2012 dibuat dengan tujuan agar pelaksanaan SBH 2012 dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan melibatkan berbagai unit teknis di BPS pusat dan daerah. Setiap unsur dalam organisasi yang disusun harus mengetahui dan melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang serta haknya masing-masing. Struktur organisasi ini dibuat berjenjang dari tingkat pusat sampai dengan daerah sebagaimana disajikan pada gambar 1 . Struktur organisasi dikelompokkan menjadi Pengarah, Penanggung Jawab Pusat, Operasional Pusat, Operasional Provinsi, dan Operasional Kabupaten/Kota. Tingkat Pusat 1) Pengarah adalah Kepala BPS-RI, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Deputi Bidang Statistik Sosial, dan Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik. 2) Penanggung jawab survei adalah Direktur Statistik Harga dan Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat. Penanggung jawab metodologi survei adalah Direktur Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei. Penanggung jawab pengolahan survei adalah Direktur Sistem Informasi Statistik. 3) Penanggung jawab teknis adalah Kepala Subdirektorat Statistik Harga Konsumen, Kepala Subdirektorat Statistik Rumahtangga, dibantu anggota lainnya mencakup kepala subdirektorat dan kepala seksi dari direktorat terkait. Tingkat Daerah 1) Penanggung jawab SBH 2012 di tingkat Provinsi adalah Kepala BPS Provinsi 2) Penanggung jawab survei di tingkat Kabupaten/ Kota adalah Kepala BPS Kabupaten/Kota. 3) Penanggung jawab teknis daerah adalah Kepala Bidang Statistik Distribusi, Kepala Bidang Statistik Sosial dan Kepala Bidang IPDS BPS Provinsi. 4) Penanggung jawab Administrasi dan Keuangan adalah Kepala Bagian Tata Usaha 5) Instruktur Nasional adalah Kepala Seksi Distribusi BPS Kabupaten/Kota. 6) Pewawancara responden adalah Pencacah. 7) Pengawasan lapangan adalah Pengawas. Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
11
12
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
13
2.2
Tugas dan Tanggung Jawab Tugas Direktur Statistik Harga 1) Bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan. 2) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan SBH. 3) Menyusun rencana survei beserta seluruh tahapan kegiatannya. 4) Menyusun jadwal kegiatan. 5) Membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan. Tugas Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat 1) Bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan. 2) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Susenas. 3) Menyusun rencana survei beserta seluruh tahapan kegiatannya. 4) Menyusun jadwal kegiatan. 5) Membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan. Tugas Direktur Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei 1) Bertanggung jawab atas Metodologi Survei 2) Mengirimkan daftar sampel ke BPS Provinsi sebelum pelaksanaan pelatihan dan lapangan. 3) Menentukan jumlah petugas pencacah dan pengawas. 4) Memberikan tanggapan mengenai penggantian sampel. 5) Memonitor ketersediaan sketsa peta desa/kelurahan (SP2010-WA ) dan sketsa peta blok sensus hasil listing SP2010 (SP2010-WB). Tugas Direktur Sistem Informasi Statistik (SIS) 1) Bertanggung jawab atas pengolahan data baik di pusat maupun di daerah 2) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengolahan SBH dan Susenas 3) Menyusun rencana pengolahan survei beserta seluruh tahapan kegiatannya. 4) Menyusun jadwal kegiatan pengolahan 5) Membuat laporan perkembangan pengolahan data. Tugas Kepala Subdirektorat Statistik Harga Konsumen dan Kepala Subdirektorat Statistik Rumah Tangga 1) Menyusun anggaran kegiatan. 2) Menyusun kuesioner dan buku pedoman.
14
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
3) Mengatur pengadaan dan pengiriman dokumen. 4) Merancang dan mengatur kegiatan supervisi dan pelatihan. 6) Membuat laporan teknis pelaksanaan. 7) Menyusun publikasi. Tugas Kepala Subdirektorat Integrasi Pengolahan Data dan Kepala Subdirektorat Pengembangan Basis Data 1) Menyusun sistem dan program pengolahan. 2) Mendistribusikan sistem dan program pengolahan ke daerah. 3) Mengadakan pelatihan instruktur pengolahan. 4) Memantau pelaksanaan pengolahan data yang dilaksanakan di pusat dan daerah. 5) Menerima hasil pengolahan dari daerah. 6) Mengkonsolidasikan seluruh hasil pengolahan. 7) Menyajikan hasil pengolahan. Tugas Kepala Subdirektorat Statistik Pengembangan Desain Sensus & Sensus dan Kepala Subdirektorat Statistik Pengembangan Kerangka Sampel 1) Membuat rancangan Survei Biaya Hidup yang terintegrasi dengan Susenas. 2) Menentukan jumlah petugas dan pencacah. 3) Melakukan penarikan sampel Blok sensus. 4) Membuat Sistem Pengolahan Pemutakhiran dan Penarikan sampel rumahtangga. 5) Memberikan tanggapan mengenai penggantian sampel. 6) Menghitung faktor pengali (penimbang) untuk keperluan Estimasi Tugas Kepala BPS Provinsi 1) Bertanggung jawab atas pelaksanaan SBH dan Susenas di tingkat provinsi 2) Menginstruksikan hal-hal yang terkait dengan kegiatan teknis dan administrasi kepada masing-masing penanggung jawab di BPS Provinsi. 3) Memonitor dan mengevaluasi proses pencetakan dokumen yang digunakan sesuai dengan kebutuhan, baik untuk pelatihan maupun pelaksanaan. Pencetakan dokumen meliputi dokumen untuk kegiatan triwulan 1, 2 , 3 dan 4. 4) Menentukan susunan petugas, organik BPS atau non organik BPS yang berkaitan dengan ketentuan upah kinerja di BPS Provinsi. 5) Memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan pelatihan petugas di daerah. 6) Memonitor dan mengevaluasi jalannya koordinasi dan supervisi pelaksanaan lapangan. Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
15
Tugas Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi 1). Bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan SBH 2012 baik teknis maupun non teknis. 2). Mengatur dan menyelenggarakan pelatihan petugas SBH 2012 di daerah. 3). Mengusahakan agar pelaksanaan SBH 2012 sesuai dengan jadwal kegiatan yang ditetapkan. 4). Menanggulangi masalah teknis dan administrasi yang mengganggu kelancaran pelaksanaan SBH 2012. 5). Menjaga agar data yang didapat di lapangan bermutu tinggi dan benar-benar mencerminkan gambaran sosial ekonomi daerah yang bersangkutan. 6). Terhadap masalah khusus, didiskusikan dengan Kepala Seksi Statistik HK/HPB dan Kepala Seksi Statistik Distribusi, ketua editor dan pengawas, untuk dicarikan penyelesaiannya dengan sebaik-baiknya, kemudian melaporkan kepada Kepala BPS Provinsi. 7). Membantu Kepala BPS Provinsi membentuk taskforce khusus bila dipandang perlu untuk pencacahan rumahtangga yang sulit dikunjungi/ dicacah (rumahtangga elit, orang asing, dsb). 8). Bekerja sama dengan Kabid IPDS dalam mengatur pengolahan hasil SBH 2012 di masingmasing kabupaten/kota sedemikian rupa sehingga sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 9). Mengevaluasi hasil pengolahan bersama Kepala Bidang Statistik Sosial sebelum dikirim oleh Kepala Bidang IPDS ke BPS RI. 10). Mengatur pengiriman dokumen dan hasil pengolahan di daerah ke BPS sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 11). Mengamankan dan melindungi kelancaran pelaksanaan SBH 2012 di daerah. Tugas Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi 1) Bersama dengan Kepala Bidang Statistik Distribusi, menyeleksi pencacah dan pengawas untuk setiap kabupaten/kota. 2) Bersama dengan Kepala Bidang Statistik Distribusi, membantu mengatur pendistribusian dokumen. 3) Bersama dengan Kepala Bidang Statistik Distribusi, membantu merencanakan dan melaksanakan pengawasan lapangan. 4) Bersama dengan Kepala Bidang Statistik Distribusi, membantu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan survei 5) Bersama dengan Kepala Bidang Statistik Distribusi, mengevaluasi hasil pengolahan sebelum dikirim oleh Kepala Bidang IPDS ke BPS RI. Tugas Kepala Bidang IPDS BPS Provinsi 1) Mengatur dan melaksanakan pengolahan di daerah. 2) Berkoordinasi dengan Kepala Bidang Statistik Distribusi dan Kepala Bidang Statistik Sosial dalam melaksanakan pengolahan data 3) Mengirim hasil entri data Updating Ruta, Buku Catatan Bulanan dan M1 setelah dievaluasi 16
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
oleh Kabid Statistik Distribusi dan Kabid Statistik Sosial ke Subdit Pengembangan Basis Data. Tugas Kepala Seksi Statistik HK/HPB (Provinsi) 1) Sebagai Instruktur Nasional (Innas), mengikuti pelatihan 2) Mengajar materi pelatihan kepada pengawas dan pencacah 3) Mengkoordinir pengawas dan pencacah baik untuk updating blok sensus & pengambilan sampel rumah tangga, pencacahan buku bulanan, pencacahan daftar VSEN12.K, VSEN12.HR, dan VSEN12.M1 4) Berkoordinasi dengan Kepala Seksi Sosial dalam penyelesaian masalah teknis di lapangan 5) Berkoordinasi dengan Kepala Seksi IPDS dalam pengolahan data 6) Berkoordinasi dengan Kasubag Tata Usaha dalam mengatur alokasi dokumen 7) Mengevaluasi hasil pengolahan data bersama dengan Kepala Seksi Statistik Sosial 8) Mengkoordinir pencacahan data harga untuk komoditas baru selama tahun 2012 9) Bertanggung jawab dalam pengumpulan data harga bulanan untuk penghitungan IHK ke depannya Tugas Kepala BPS Kabupaten/Kota 1) Bertanggung jawab atas pelaksanaan SBH dan Susenas di tingkat kabupaten/kota 2) Menyiapkan berbagai kebutuhan lapangan antara lain surat tugas, surat pemberitahuan, perlengkapan survei, sketsa peta desa/kelurahan SP2010-WA, print out sketsa peta SP2010WB hasil listing SP2010, dokumen pelaksanaan lapangan maupun pendukungnya dan pendanaan. 3) Melakukan pengecekan awal blok sensus terpilih di daerahnya sesuai daftar sampel. 4) Menyeleksi calon petugas lapangan dan mengirim petugas ke pusat pelatihan. 5) Mengalokasikan beban tugas kepada masing-masing petugas berdasarkan banyak blok sensus terpilih dan jumlah petugas. 6) Mengawasi pelaksanaan lapangan dalam rangka mengevaluasi prosedur pelaksanaan lapangan dan penerapan konsep/definisi yang digunakan. 7) Mengirim hasil pengolahan ke BPS Provinsi. 8) Membuat dan mengirim laporan pelaksanaan kepada penanggung jawab survei tingkat provinsi. 9) Menerima sketsa peta WB hasil kerja petugas untuk ditindaklanjuti dalam kegiatan pemutakhiran peta yang akan datang. 10) Membuat kontrak kerja dengan petugas yang berasal dari non organik BPS minimial satu tahun.
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
17
Kepala Seksi Statistik Distribusi (Kab/Kota) 1) Sebagai Instruktur Nasional (Innas), mengikuti pelatihan 2) Mengajar materi pelatihan kepada pengawas dan pencacah 3) Mengkoordinir pengawas dan pencacah baik untuk updating blok sensus & pengambilan sampel rumah tangga, pencacahan buku bulanan, pencacahan daftar VSEN12.K, VSEN12.HR, dan VSEN12.M1 4) Berkoordinasi dengan Kepala Seksi IPDS dalam pengolahan data 5) Mengevaluasi hasil pengolahan data bersama dengan Kepala Seksi Statistik Sosial 6) Mengkoordinir pencacahan data harga untuk komoditas baru selama tahun 2012 7) Bertanggung jawab dalam pengumpulan data harga bulanan untuk penghitungan IHK ke depannya Persyaratan Petugas Lapangan Petugas lapangan SBH 2012 terdiri atas Pengawas dan Pencacah. Pengawas diutamakan staf di BPS Kabupaten/Kota (termasuk KSK) yang telah berpengalaman dalam SBH atau Susenas modul konsumsi. Bagi mereka yang ditunjuk sebagai Pengawas, maka selain persyaratan-persyaratan tersebut di atas diperlukan pula tambahan persyaratan lain, yaitu: (a) mampu menjalin pendekatan dengan kepala desa atau ketua RT/RW setempat, serta membuka jalan/meminta izin agar pencacah dapat melakukan wawancara, (b) mampu menyusun rencana kerja dan memimpin 2 orang petugas pencacah untuk melaksanakan pencacahan, (c) mampu memecahkan persoalan dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan lapangan, (d) siap untuk menggantikan tugas pencacah yang karena sesuatu hal tidak dapat melanjutkan pekerjaannya, dan (e) bertanggung jawab terhadap kelengkapan hasil pencacahan semua petugas pencacah yang berada di bawah koordinasinya. Secara umum, seluruh petugas lapangan hendaknya memenuhi persyaratan sebagai berikut:
Berpendidikan minimal SLTA (diutamakan lulusan D3 ke atas).
Berpengalaman sebagai petugas survei/penelitian, diutamakan yang berpengalaman sebagai petugas SBH atau Susenas modul konsumsi.
Siap untuk bekerja dan mentaati peraturan/kesepakatan yang telah ditentukan
Tugas Pengawas Updating Blok Sensus (VSEN12.P) dan Buku Bulanan (VSEN12.BL) 1) Menerima wilayah tugas yang telah ditetapkan oleh BPS Kabupaten/Kota. 2) Menerima daftar rumah tangga (VSEN12.P) untuk dimutakhirkan. 18
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
3) Membagi tugas pemutakhiran rumah tangga kepada setiap pencacah. 4) Memeriksa hasil pemutakhiran rumah tangga. 5) Menyerahkan daftar rumah tangga hasil pemutakhiran kepada Seksi IPDS Kabupaten/Kota. 6) Beberapa petugas yang ditunjuk membantu Kasie Diatribusi dalam pengambilan sampel rumahtangga terpilih di setiap blok sensus. 7) Mencetak daftar VSEN12.DSRT 8) Mendistribusikan dokumen pencacahan sesuai dengan beban masing-masing pencacah. 9) Menerima sketsa peta desa/kelurahan SP2010-WA dan print out speta SP2010-WB hasil listing SP2010 dari Seksi IPDS. 10) Mendistribusikan print out peta SP2010-WB hasil listing sesuai lokasi tugas pencacah. 11) Bersama pencacah mengenali batas blok sensus yang menjadi wilayah tugasnya. 12) Mengatur kegiatan perjalanan ke lokasi dan bahan-bahan yang dibutuhkan sebelum kegiatan lapangan dimulai. 13) Mendampingi dan mengevaluasi kinerja pencacah sejak awal pelaksanaan lapangan, sehingga kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi bisa dihindari sedini mungkin. 14) Membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ditemui pencacah dalam pelaksanaan lapangan. Khusus menyangkut konsep dan definisi, mengacu pada buku pedoman atau penegasan-penegasan yang diberikan selama pelatihan. 15) Memantau kualitas data dengan melakukan pengecekan langsung, dan mengkonfirmasi kuesioner yang telah diisi pencacah ke responden. 16) Mengumpulkan dan memeriksa kelengkapan dokumen, memeriksa kewajaran dan konsistensi isian, serta melakukan koreksi dan memberitahukan kesalahan yang dilakukan pencacah. 17) Memberitahukan lokasi tugas dari waktu ke waktu kepada BPS Kabupaten/Kota agar mudah dipantau. 18) Menjaga semangat dan kerja sama yang tinggi sesama petugas. 19) Menyerahkan seluruh dokumen hasil pencacahan lapangan termasuk Sketsa Peta Desa SP2010-WA dan Sketsa Peta Blok Sensus SP2010-WB ke BPS Kabupaten/Kota. 20) Memeriksa Hasil Pencacahan daftar VSEN12.BL dan VSEN12.BLp. 21) Memberi kode komoditi pada Daftar VSEN12.BL dengan menggunakan Master kode Jenis Barang Tugas Pengawas Kor (VSEN12.K), HR (VSEN12.HR), dan M1 (VSEN12.M1) 1) Mengatur tugas Pencacah dalam lingkup kerjanya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 2) Meminta secara bertahap hasil pencacahan yang telah diselesaikan Pencacah agar pemeriksaan dapat dilakukan lebih awal. Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
19
3) Memeriksa hasil kerja Pencacah dengan cermat dan meneliti konsistensi isian setiap blok dan antar blok dalam masing-masing daftar 4) Menghitung dan mengisi Blok Ringkasan Neraca Pendapatan/ Penerimaan/ Pengeluaran Rumahtangga daftar VSEN12.M1 5) Menugaskan Pencacah untuk melakukan kunjungan ulang (revisit) apabila data dianggap masih meragukan dan melaporkan kepada Kepala Seksi Statistik Distribusi/Kepala Seksi Statistik HK/HPB. 6) Meneliti pemindahan isian Daftar VSEN12.HR dan daftar VSEN12.HR P ke dalam daftar VSEN12.LK dan daftar VSEN12.M1. 7) Melakukan penelitian ke pasar/tempat rumahtangga biasa berbelanja untuk mendapatkan konversi satuan setempat ke satuan standar beberapa komoditi dengan menggunakan timbangan dan daftar VSEN12.KK, kemudian memberikan daftar tersebut kepada Petugas yang dibawahi. 8 Menyerahkan kepada Petugas daftar VSEN12.BL pencacahan sebelum dipindah ke dalam daftar VSEN12.M1. 9) Menyerahkan semua daftar yang telah terisi dan diperiksa secara bertahap kepada Ketua Editor atau Kepala Seksi Statistik Distribusi/Kepala Seksi Statistik HK/HPB, sehingga editing dapat dilakukan secara bertahap. 10) Memperhatikan masalah non teknis agar tidak mengganggu masalah teknis, sehingga tugas Pencacah dapat berlangsung lancar. Dalam hal-hal yang tak terduga misalnya: kecelakaan, sakit mendadak, dll, Pengawas harus cepat mengambil alih atau mengatur tugas Pencacah tersebut. Pengawas bertanggung jawab membangun motivasi di antara pencacah, sehingga mereka bekerja dengan semangat yang tinggi. Untuk mencapai hal ini Pengawas harus berusaha agar Pencacah: 1) 2) 3) 4) 5)
Memahami sepenuhnya tentang hasil yang harus dicapai. Menerima petunjuk Pengawas dalam menjalankan tugasnya. Menerima penghargaan sesuai dengan hasil kerjanya. Memberi dorongan untuk meningkatkan hasil dan mutu pekerjaannya. Menciptakan suasana kerja yang tenang dan aman.
Dalam melakukan tugas bersama Pencacah, seyogyanya Pengawas mengikuti beberapa petunjuk di bawah ini: 1) Sebaiknya Pencacah diajak berunding dalam pengambilan keputusan dalam segala hal yang berkaitan dengan persiapan dan pelaksanaan lapangan. Dalam hal ini Pengawas harus bersikap tegas dan keputusan yang diambil harus dihormati oleh Pencacah. 2) Jika petugas melakukan kesalahan, usahakan agar diberikan dalam suasana bersahabat dan tidak ada orang lain. Dengarkan penjelasan Pencacah, tunjukkan keinginan untuk membantunya, dan bahas masalah yang dihadapi. 3) Jika Pencacah mengeluh, dengarkan dengan sabar. Cobalah untuk mengatasi persoalan tersebut. 20
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
4) Usahakan untuk menanamkan semangat bekerja. 5) Pengawas sama sekali tidak boleh memperlakukan salah seorang Pencacah berbeda dari yang lain. 6) Usahakan untuk selalu berada dalam suasana kekeluargaan, bersahabat dan tidak kaku. Gunakan kata-kata yang membangkitkan semangat. Tidak ada gunanya mengkritik sesuatu tanpa memberikan contoh yang baik. 7) Pengawas harus selalu tepat waktu, bersemangat dan berdedikasi agar Pencacah meniru sikap tadi. Pengawas tidak boleh memberi kesan bahwa seseorang bekerja lebih ringan atau mendapat perlakuan yang lebih dari petugas lainnya, karena hal tersebut bisa menimbulkan rasa tidak puas. Tugas Pencacah Petugas pencacah SBH 2012 adalah yang melaksanakan pencacahan dilapangan mulai dari pencacahan Updating Blok Sensus (VSEN12.P) & Buku Bulanan (VSEN12.BL), Pencacah KOR (VSEN12.K), HR (VSEN12.HR) , dan M1 (VSEN12M1). Pencacah diusahakan staf Organik BPS daerah yang minimal telah berpengalaman melaksanakan sensus/survei. Bila tidak mencukupi maka ditambah pencacah Mitra (wanita) yang berpendidikan minimal SLTA (diutamakan lulusan D3 ke atas). Tugas Pencacah Updating Blok Sensus (VSEN12.P) & Buku Bulanan (VSEN12.BL) 1) Mengikuti pelatihan. 2) Mengenali lokasi batas blok sensus yang menjadi tanggung jawabnya dengan menggunakan sketsa peta blok sensus. 3) Melakukan Updating blok sensus di blok sensus yang menjadi tanggung jawabnya dengan menggunakan Daftar VSEN12.P sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 4) Mendaftar rumahtangga di blok sensus yang menjadi tanggung jawabnya dengan menggunakan Daftar VSEN12.BL sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 5) Mencacah, menyerahkan dan mengambil buku catatan bulanan kepada rumahtangga terpilih (daftar VSEN12.BL dan VSEN12.BLP). 6) Jika ada masalah teknis yang dijumpai pada saat Updating blok sensus, segera dilaporkan kepada Pengawas. 7) Mematuhi jadwal yang telah ditetapkan. 8) Melakukan pemeriksaan kembali kebenaran dan kewajaran isian Daftar VSEN12.BL sebelum diserahkan kepada Pengawas dan menyerahkan hasil pencacahan tersebut secara bertahap untuk setiap blok sensus yang telah diselesaikan agar Pengawas dapat langsung melakukan pengambilan sampel. 9) Memberikan keterangan selengkap mungkin tentang hal-hal yang diminta oleh Pengawas dan Kepala Seksi Statistik Distribusi atau Kepala Seksi Statistik HK/HPB. 10) Melakukan kunjungan ulang bila ditugaskan oleh Pengawas
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
21
Tugas Pencacah KOR (VSEN12.K), HR (VSEN12.HR), dan M1 (VSEN12.M1) 1) Mengikuti pelatihan. 2) Memperhatikan dengan seksama petunjuk-petunjuk pada pedoman pengisian daftar isian. 3) Melaksanakan pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada rumahtangga dengan menggunakan daftar VSEN12.K, VSEN12.HR, VSEN12.HR P, dan VSEN12.M1. 4) Mengatur hari-hari kunjungan ke rumahtangga yang sesuai jadwal dan selalu berhubungan dengan Pengawas, terutama bila mengalami kesulitan. 5) Memeriksa kembali kewajaran, kebenaran dan konsistensi terhadap data yang sudah diisikan dalam isian daftar VSEN12.M1 dan daftar lainnya yang terkait sebelum diserahkan kepada Pengawas dan menyerahkan hasil pencacahan tersebut secara bertahap. 6) Melakukan kunjungan ulang bila ditugaskan oleh Pengawas. 7) Memberi keterangan selengkap mungkin tentang hal-hal yang perlukan oleh Pengawas, Ketua Editor (Kepala Seksi IPDS) dan Kepala Bidang Statistik Distribusi. 8) Meneliti setiap jawaban responden khususnya yang bertalian dengan pendapatan/penerimaan dan pengeluaran rumahtangga. 9) Menjaga penampilan agar mendapat kesan yang baik bagi responden selama melakukan survei/pencacahan, sehingga terjalin hubungan yang baik dengan responden. Editor Editor adalah petugas editing yang dipilih dengan pertimbangan menguasai materi teknis SBH 2012, mempunyai tingkat ketelitian dan ketekunan yang tinggi. Editor bisa dari staf BPS daerah atau mitra statistik. Proses editing harus dilakukan di daerah agar jika diperlukan kunjungan ulang maka dengan mudah dapat dilakukan segera, sehingga hasil pengolahan dalam bentuk disket yang dikirim ke BPS sudah tidak mengandung kesalahan. Tugas editor antara lain adalah: 1) Mengikuti pelatihan 2) Melaksanakan editing mengikuti Buku Pedoman Pengawasan (Buku 2 dan 4) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 3) Memeriksa secara teliti setiap daftar isian yang masuk, tentang: - konsistensi antar blok, rincian dan antar kolom, - konsistensi antar pendapatan dan pengeluaran, - penjumlahan, perkalian dan pembagian, - dan banyaknya dijit supaya sesuai dengan yang telah ditentukan 4) Bila terdapat data yang meragukan, segera didiskusikan dengan Ketua Editor, agar segera dapat dicari pemecahannya. 5) Jika terdapat kekeliruan dalam editing data, editor harus melakukan editing ulang. 6) Menyerahkan dokumen yang telah selesai diedit kepada Ketua Editor dengan disertai tanda terima dokumen. 22
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
7) Membuat catatan khusus untuk hal tertentu yang dianggap penting. Instruktur Nasional Pengolahan BL (VSEN12.BL) dan M1 (VSEN12.M1) Banyaknya Innas pengolahan yang diperlukan setiap Provinsi adalah satu orang dan umumnya berasal dari Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tugasnya sebagai penanggung jawab pengolahan di daerah. Bila kebutuhan Innas pengolahan tidak dapat dipenuhi oleh daerah, maka akan dibantu Innas pengolahan pusat. Tugas Innas Pengolahan adalah : 1). 2). 3). 4). 5).
Menguasai materi yang akan diajarkan pada petugas pengolahan. Menguasai pengoperasian komputer, termasuk praktikum pengoperasian komputer. Melatih petugas pengolahan SBH 2012. Membuat resume masalah yang ditemukan sekaligus memberikan keputusan. Membuat laporan pelaksanaan latihan.
Operator Pengolahan Operator Pengolahan adalah petugas data entri yang bertugas memasukkan isian dokumen yang telah diedit ke dalam media komputer. Seorang operator harus dapat menguasai/ mengoperasikan komputer dengan baik dan lancar, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk data entri sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tugas Operator Pengolahan adalah : 1) Mengikuti pelatihan. 2) Mampu bertugas sebagai data entri dengan baik. 3) Memperhatikan pesan-pesan/keterangan yang timbul dari sistem pengolahan SBH 2012, antara lain akibat kesalahan dari : - Range Check - Konsistensi antar Blok - Konsistensi antar Sub Blok - Konsistensi dalam Blok 4) Jika muncul pesan kesalahan data segera diskusikan dengan editor prakomputer untuk diperbaiki. 5) Membuat catatan perbaikan data yang telah dilakukan. Operator tidak diperkenankan menambah/mengganti/memperbaiki isian dokumen tanpa sepengetahuan editor atau penanggung jawab pengolahan daerah. 6) Mampu bekerja sama dengan editor pengolahan SBH 2012. 7) Membuat resume permasalahan yang timbul Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
23
BAB
III
METODOLOGI 3.1 Kerangka Sampel Kerangka sampel yang digunakan terdiri dari tiga jenis, yaitu kerangka sampel untuk penarikan sampel tahap pertama, kerangka sampel untuk penarikan sampel tahap kedua dan kerangka sampel untuk penarikan sampel tahap ketiga.
Kerangka sampel pemilihan tahap pertama adalah daftar wilayah pencacahan (wilcah) SP2010 yang disertai dengan informasi banyaknya rumahtangga hasil listing SP2010 (Daftar RBL1), muatan blok sensus dominan (pemukiman biasa, pemukiman mewah, pemukiman kumuh), informasi daerah sulit/tidak sulit, dan klasifikasi desa/kelurahan (rural/urban).
Kerangka sampel pemilihan tahap kedua adalah daftar blok sensus pada setiap wilcah terpilih.
Kerangka sampel pemilihan tahap ketiga adalah daftar rumahtangga biasa tidak termasuk institutional household (panti asuhan, barak polisi/militer, penjara, dsb) dalam setiap blok sensus sampel hasil pencacahan lengkap SP2010 (SP2010-C1) yang telah dimutahirkan pada setiap menjelang pelaksanaan survei.
3.2 Desain Sampel Metode sampling yang digunakan yaitu penarikan sampel tiga tahap berstrata (three stage stratified sampling). Tahapan dari metode ini diuraikan sebagai berikut:
Tahap pertama, memilih
wilcah dari
secara pps-wr (Probability Proportional to Size)
dengan size banyaknya rumah tangga SP2010 (Mi). Kemudian wilcah tersebut dialokasikan secara acak ke dalam empat triwulan. Secara keseluruhan banyaknya sampel wilcah adalah n = 30.000 wilcah sehingga masing-masing triwulan akan ada sebanyak 7.500 wilcah. Dari 7.500 wilcah Susenas Triwulan I, dipilih sebanyak 5.000 wilcah secara sistematik untuk Sakernas 2011 Triwulan I dan akan digunakan lagi untuk Triwulan II, III, dan IV
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
25
Tahap kedua, memilih: - dua BS pada setiap wilcah terpilih Susenas Triwulan II, dan III, sedangkan Triwulan I yang juga terpilih untuk Sakernas Triwulan I, yang selanjutnya dari blok-blok sensus terpilih dialokasikan secara acak satu untuk Susenas/SBH, dan satu untuk Sakernas, atau - satu BS pada setiap wilcah terpilih Triwulan IV dan Triwulan I yang tidak terpilih untuk Sakernas secara pps dengan size jumlah rumah tangga SP2010-RBL1.
Tahap ketiga, dari setiap blok sensus terpilih, dipilih sejumlah rumahtangga biasa ( m =10) secara sistematik berdasarkan hasil pemutakhiran rumahtangga SP2010. Daftar nama kepala rumah tangga disusun dari ekstrak rumah tangga SP2010-C1 untuk variabel nama KRT, alamat, dan tingkat pendidikan KRT yang dituangkan dalam Daftar VSEN12.P, kemudian dilakukan pemutakhiran lapangan. Variabel tingkat pendidikan KRT digunakan sebagai implicit stratification dalam pemilihan sampel Ultimate Sampling Unit (rumahtangga) Desain sampel SBH 2012 secara rinci bisa dilihat pada Gambar 2, sedangkan proses pemilihan sampel rumahtangga bisa dilihat pada Gambar 3.
26
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
Gambar 2. Diagram Pemilihan Sampel SBH 2012 dan Susenas 2012
N PSU Populasi
n PSU Master Sampel Secara pps 38.760 PSU
Trw I (9.690 PSU)
Trw II (9.690 PSU)
SBH (2.190 PSU)
SBH (2.190 PSU)
SBH (2.190 PSU)
2.190 BS
2.190 BS
Susenas (7.500 PSU)
2.190 BS
Trw III (9.690 PSU)
Trw IV (9.690 PSU)
SBH (2.190 PSU)
Susenas (7.500 PSU)
Susenas (7.500 PSU)
2.190 BS
Susenas (7.500 PSU)
Trw I (5.000 PSU)
7.500 BS SSN
Trw I (2.500 PSU) 7.500 BS SAK
5.000 BS SAK
5.000 BS SSN
2.500 BS SSN
Pemutakhiran ruta SP2010
10 ruta per BS
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
7.500 BS SSN
Pemutakhiran ruta SP2010
7.500 BS SSN
7.500 BS SAK
Pemutakhiran ruta SP2010
10 ruta per BS
10 ruta per BS
27
Gambar 3. Proses Pemilihan Sampel Rumahtangga SBH dan Susenas 2012
VSEN12. DSBS
Kota SBH
Pemutakhiran rumahtangga VSEN12-P
Entri data hasil pemutakhiran
Pilih 10 sampel rumahtangga dengan KOMPUTER
Pilih 10 sampel rumahtangga secara MANUAL Lokasi Non-SBH Entri data hasil pemutakhiran
VSEN12. DSRT Data pemutakhiran rumahtangga
Kirim ke BPS-RI
[email protected]
28
Kunjungi ke Lapangan dengan VSEN12.K/M
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
3.3 Sample Size Total jumlah rumahtangga sampel Susenas setiap triwulan adalah 75.000 rumahtangga. Sementara jumlah rumahtangga sampel SBH adalah 33.600 rumahtangga yang tersebar di 86 kab/kota yaitu Aceh Barat, Banda Aceh, Lhokseumawe, Sibolga, Pematang Siantar, Medan, Padangsidempuan, Padang, Bukittinggi, Indragiri Hilir, Pekan Baru, Dumai, Bungo, Jambi, Palembang, Lubuklinggau, Bengkulu, Bandar Lampung, Metro, Belitung, Pangkalpinang, Batam, Tanjung Pinang, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi, Depok, Tasikmalaya, Cilacap, Banyumas, Kudus, Surakarta, Semarang, Tegal, Yogyakarta, Jember, Banyuwangi, Sumenep, Kediri, Malang, Probolinggo, Madiun, Surabaya, Tangerang, Cilegon, Serang, Buleleng, Denpasar, Mataram, Bima, Sikka, Kupang, Pontianak, Singkawang, Kotawaringin Timur, Palangkaraya, Tabalong, Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda, Tarakan, Manado, Palu, Bulukumba, Bone, Makasar, Pare-pare, Palopo, Kendari, Bau-Bau, Gorontalo, Mamuju, Ambon, Tual, Ternate, Manokwari, Sorong, Merauke dan Jayapura. Penentuan jumlah rumahtangga sampel SBH sebanyak 33.600 ini didapat dengan cara mengelompokkan jumlah rumahtangga di kota-kota SBH menjadi 3 kelompok yaitu < 50.000, 50.000 – 200.000, dan > 200.000 dengan masing-masing ukuran sampel rumahtangganya adalah 300, 400, dan 500. Selengkapnya ringkasan penghitungan sampel SBH di 82 kab/kota seperti tertuang dalam tabel 1. Tabel 1. Ukuran sampel rumah tangga SSN-SBH menurut kelompok jumlah rumahtangga Kelompok Jumlah Rumah Tangga
Jumlah Kota
< 50,000 50,000 - 200,000 > 200,000 Jumlah
31 32 19 82
Sample Size Per Kota 300 400 500
Total Sample Size 9,300 12,800 11,500 33,600
1. Ukuran sampel pada kabupaten/kota non SBH adalah ukuran sampel Susenas. 2. Untuk Kabupaten/Kota SBH, maka ada over sample (tambahan sampel) untuk memenuhi ukuran sampel SBH.
Gambaran integrasi SSN-SBH dalam satu triwulan disajikan pada gambar berikut: Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
29
Gambar 4. Gambaran Integrasi SSN-SBH Dalam Satu Triwulan Di Wilayah Kabupaten SBH
+
+
U + *
Domain SBH
Χ
+
U o
Χ
o o
o o
o
o o o * o * o o*
*
+ *
Wilayah Administrasi (Domain Susenas)
+
Χ
o o
R
Χ Χ Χ
o o
Χ
Χ
Χ Χ
* *
*
+
Χ
Χ
Χ
Χ Χ
+
Χ
Χ
Keterangan: X: +: *: o:
BS Susenas di rural (Satu Kunjungan) BS Susenas di urban (dua Kunjungan) BS Susenas - SBH (dua kunjungan) BS SBH (dua kunjungan)
Gambar 5. Gambaran Integrasi SSN-SBH Dalam Satu Triwulan Di Wilayah Kota (Madya) SBH U
Χ
o
*
o
o
o
*
Χ
o o
R
Χ
o
Χ
* Χ
*
o
o
*
o *
*
o o
Χ Χ
*
o
*
*
o
Χ
Χ
*
o
o
*
Χ
Χ
Χ
Χ
Keterangan: X : BS Susenas (Satu Kunjungan) * : BS Susenas - SBH (dua kunjungan) o : BS SBH (dua kunjungan)
Gambar 6. Gambaran Integrasi SSN-SBH Dalam Satu Triwulan Di Wilayah Kabupaten/Kotamadya Non SBH
+
Χ
+
U +
Χ
+
+
+
Χ Χ
+
Χ
+ +
R
Χ
+
+
+
Χ
Χ
Χ
Χ
+
Χ
+
+
+ +
+
+
Χ
Χ
+
Χ Χ
Χ
Χ
Keterangan: + : BS Susenas Urban (Satu Kunjungan) X : BS Susenas Rural (Satu Kunjungan)
30
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
3.4 Peta Blok Sensus Peta blok sensus yang digunakan dalam SBH 2012 adalah peta hasil scanning yang telah digunakan dalam kegiatan pencacahan SP2010. Dalam peta tersebut sudah tercantum legenda, landmark, dan posisi/gambar bangunan fisik. Dengan demikian, peta blok sensus dapat digunakan oleh petugas untuk menelusuri/mengidentifikasi lokasi rumahtangga terpilih. 3.5 Daftar Sampel Blok Sensus Terpilih (DSBS) DSBS SBH 2012 terdiri dari 6 Kolom dengan rincian sebagai berikut: Kolom (1): Identitas wilayah (Kode dan Nama Kecamatan, Desa/kelurahan/nagari) Kolom (2): Klasifikasi K/P, Kode 1 adalah perkotaan, sedangkan kode 2 adalah pedesaan Kolom (3): Nomor Blok Sensus Kolom (4): Nomor Kode Sampel Setiap blok sensus terpilih dalam DSBS SBH 2012 diberi Nomor Kode Sampel (NKS). NKS SBH 2012 terdiri dari 7 digit yaitu: Dijit ke 1
: 1 – Blok Susenas & SBH 2 – Blok Susenas saja 3 – Blok SBH saja
Dijit ke 2 – 5 : 0001 - 4999 adalah nomor urut PSU di daerah perdesaan. 5001 - 9999 adalah nomor urut PSU di daerah perkotaan. Dijit ke 6 – 7 : nomor urut Blok Sensus dalam PSU Kolom (5): Jumlah rumahtangga biasa Kolom (6): Keterangan
Petugas pencacah tidak boleh mengganti blok sensus terpilih.
3.6 Pemilihan Sampel Rumahtangga Kerangka sampel yang digunakan untuk pemilihan rumah tangga adalah daftar rumahtangga biasa hasil pemutakhiran rumahtangga SP2010-C1 dengan menggunakan Daftar VSEN12.P hasil pemutakhiran. Ukuran sampel rumahtangga yang harus dipilih di setiap blok sensus adalah 10 rumah tangga. Pemilihan sampel rumah tangga secara sistematik sampling dilakukan oleh Kasie IPDS BPS Kabupaten/Kota dengan menggunakan paket program komputer yang telah disiapkan dari BPS-RI setelah hasil pemutakhiran di-entri.
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
31
3.7 Mekanisme Pemutakhiran Rumahtangga Tahapan pemutakhiran rumahtangga adalah sebagai berikut: 1. Berbekal peta SP2010-WB hasil listing SP2010 yang telah berisi muatan bangunan fisik dalam blok sensus tersebut, pencacah mendatangi bangunan fisik dan rumahtangga dalam BS tersebut satu persatu untuk menanyakan keberadaan rumahtangga di BS tersebut. 2. Dimulai dari nomor bangunan fisik terkecil yang terdapat dalam Daftar VSEN12.P. 3. Pada saat mengunjungi bangunan dan rumahtangga, pencacah langsung melakukan pemutakhiran rumahtangga dengan mengisi Daftar VSEN12.P. 4. Pemutakhiran juga dilakukan pada peta, artinya jika ada perubahan di lapangan pada BS tersebut, maka sesuaikan peta SP2010-WB dengan kondisi sebenarnya. Apabila ditemui bangunan fisik baru yang tidak tercantum dalam peta, maka tambahkan bangunan fisik tersebut pada peta SP2010-WB. Pemberian nomor urut BF mengikuti nomor bangunan fisik terdekat dan memiliki nomor urut terkecil sebelum bangunan fisik tersebut dengan ditambahkan abjad mulai dari A, B, C dan seterusnya. Jika bangunan fisik tersebut digunakan sebagai tempat tinggal, maka tambahkan pula pada Daftar VSEN12.P setelah baris terakhir yang terisi. Cara pengisian Daftar VSEN12.P a. Blok I mengenai pengenalan tempat. Pengenalan tempat sudah ada isian. b. Blok II mengenai siapa yang bertanggung jawab melakukan pemutakhiran rumahtangga dan nama pencacah, serta keterangan waktu pelaksanaan dan pemeriksaannya. c. Blok III Pemilihan Sampel Ruta Hasil Pemutakhiran, disikan setelah proses pemutakhiran bangunan dan rumahtangga telah selesai dilakukan. d. Blok IV untuk Kolom (1) sampai dengan Kolom (6) sudah terisi; untuk Kolom (7) diisikan sesuai keberadaan rumahtangga saat pemutakhiran, Kolom (8), Kolom (9), Kolom (10) dan Kolom (11) berisi tanda check (√) disesuaikan dengan pendidikan KRT. e. Pastikan bahwa Kolom (8) s.d. Kolom (11) sudah merupakan hasil yang sesuai dengan kondisi dilapangan, artinya apabila rumahtangga di Kolom (7) berkode 4 (pindah keluar blok sensus) atau kode 5 (tidak ditemukan), maka Kolom (8) s.d. Kolom (11) harus dicoret dan tidak diberi nomor urut. Sedangkan jika Kolom (7) berkode 1, 2, dan 3, maka isian Kolom (8) s.d. Kolom (11) harus disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya. f. Apabila ada rumahtangga baru maka Kolom (7) terisi kode 6 dan untuk rumahtangga baru diisikan pada baris setelah rumahtangga terakhir dan isikan isian Kolom (1) s.d. Kolom (11) . Pengisian nomor bangunan fisik (Kolom (1)) dan bangunan sensus (Kolom (2)) mengikuti bangunan fisik dan bangunan sensus terdekat sebelumnya dengan pemberian indeks berupa abjad A, B, C, dst
32
Apabila pada rumah tangga lama berganti rumahtangga baru maka tidak perlu mencoret rumahtangga lama tersebut tetapi cukup mengisi kode 4 (untuk yang pindah Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
keluar blok sensus) pada Kolom (7), kemudian rumahtangga baru ditulis di baris setelah rumahtangga terakhir dan mengisi kode 6 pada Kolom (7).
Untuk kepala rumahtangga yang berkode 4 dan 5 pada Kolom (7) maka tanda check (√) pada salah satu Kolom (8) s.d. Kolom (11) harus dicoret.
g. Setelah seluruh rumahtangga pada blok sensus terpilih tersebut semuanya telah selesai
dimutakhirkan daftar VSEN12.P di-Entri dan dilakukan penarikan sampel rumatangga dengan komputer
3.8 Daftar Pemutakhiran Rumahtangga (Daftar VSEN12.P dan VSEN12.DSRT) Dalam pelaksanaan Survei Biaya Hidup 2012, penentuan sampel pencacahan dilakukan dengan menggunakan Daftar VSEN12.P. Daftar VSEN12.P Metode pendaftaran bangunan dan rumahtangga pada Survei Biaya Hidup 2012 merupakan pemutakhiran rumah tangga hasil pengolahan SP2010-C1 Sensus Penduduk 2010. Tujuan : Untuk memutakhirkan rumahtangga hasil pengolahan Daftar SP2010-C1 yang akan digunakan sebagai dasar penarikan sampel. Pemutakhiran dilakukan dengan cara menanyakan kepada kepala rumahtangga atau tetangga sekitar, apakah rumahtangga yang akan diupdate masih ada atau tidak. Instrumen yang digunakan : 1. Peta SP2010-WB • Peta yang digunakan adalah peta SP2010-WB hasil listing SP2010 yang sudah dilengkapi dengan muatan BF. • Peta SP2010-WB digunakan sebagai pedoman untuk mengenali wilayah blok sensus yang akan dilakukan pemutakhiran bangunan dan ruta-nya. 2. Daftar VSEN12.P Daftar VSEN12.P adalah daftar yang berisi nama-nama kepala rumahtangga yang dilengkapi dengan karakteristik pendidikan kepala rumah tangga dalam blok sensus yang akan dilakukan pemutakhiran. Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
33
Struktur Daftar VSEN12.P a. Blok I. Pengenalan tempat, berisi identitas blok sensus terpilih sampel mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, klasifikasi desa, nomor wilcah sampai dengan nomor kode sampel. b. Blok II. Keterangan petugas, berisi identitas petugas pelaksana updating. Terdiri dari Nama,tanggal Pencacahan dan Tanda tangan petugas. c. Blok III. Catatan d. Blok IV. Keterangan Rumahtangga, terdiri dari beberapa kolom antara lain: Kolom 1 2 3 4 5 6 7
8-10
Judul Kolom Kode No Urut SLS No Urut Bangunan Fisik No Urut Bangunan Sensus No urut Rumahtangga Nama Kepala Rumah Tangga Alamat Keberadaan Rumahtangga 1. Ditemukan
Tingkat pendidikan KRT
Keterangan/kondisi
Rumahtangga masih ada di BS tersebut 2. Ganti KRT Rumahtangga dapat ditemui di BS tersebut, tetapi nama KRT tidak sama dengan identitas yang tercantum dalam VSEN12.P 3. Pindah dalam Rumahtangga pindah tetapi blok sensus masih dalam satu BS 4. Pindah keluar Rumahtangga pindah dari BS blok sensus sampel tersebut 5. Tidak Rumahtangga tersebut tidak ditemukan bisa ditemukan dan tidak ada informasi keberadaannya dari lingkungan sekitar 6. Ditemukan Rumahtangga tersebut tidak baru ada di daftar VSEN12.P tetapi ditemukan di BS sampel <SMP jika pendidikan KRT < SMP SMP jika pendidikan KRT SMP SMA jika pendidikan KRT SMA >SMA jika pendidikan KRT >SMA
Keterangan untuk keberadaan rumahtangga adalah sebagai berikut: 1. Ditemukan adalah kondisi dimana nama kepala rumahtangga dan alamat saat pemutakhiran rumahtangga sama dengan nama kepala rumahtangga saat pencacahan SP2010-C1.
34
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
Catatan: termasuk bila nama kepala rumahtangga berbeda yang diakibatkan perbedaan nama panggilan dengan yang dicatat, atau hal-hal lain yang dapat diterima secara logis; dianggap ”ditemukan”. 2. Ganti Kepala Rumahtangga (KRT) adalah kondisi dimana alamat saat pemutakhiran rumah tangga sama dengan alamat rumahtangga pada saat pencacahan SP2010-C1 tetapi terjadi pergantian kepala rumahtangga. Catatan: pergantian kepala rumahtangga diakibatkan perbedaan nama karena kepala rumahtangga lama meninggal atau pindah atau sebab lain misalnya bercerai. Termasuk dalam kondisi ini adalah terjadinya kesalahan pengklasifikasian yang dilakukan oleh petugas SP2010. 3. Pindah dalam blok sensus adalah kondisi dimana alamat saat pemutakhiran rumahtangga berbeda dengan alamat rumah tangga pada pencacahan SP2010-C1 sedangkan nama kepala rumahtangga tetap sama. Catatan: TIDAK TERMASUK perbedaan alamat rumahtangga karena terjadi kesalahan penulisan alamat, misalnya: BF dan BS pada stiker sama dan alamat sebenarnya adalah No. 15, tetapi dalam Daftar VSEN12.P tertulis No. 5. 4. Pindah keluar blok sensus adalah kondisi dimana kepala rumahtangga yang tercatat pada Daftar VSEN12.P saat pemutakhiran tidak berhasil ditemukan dilapangan, dan setelah dikonfirmasikan dengan tetangga sekitar didapatkan informasi bahwa rumahtangga tersebut telah pindah ke tempat lain diluar blok sensus terpilih. Termasuk pula rumah tangga yang bukan merupakan cakupan dari BS tersebut, ataupun rumah tangga tunggal yang telah meninggal dunia pada saat pemutakhiran. 5. Tidak ditemukan adalah kondisi dimana kepala rumahtangga saat pemutakhiran tidak berhasil ditemukan dilapangan, dan setelah dikonfirmasikan dengan tetangga sekitar memang tidak ada yang mengenalnya. 6. Ditemukan baru adalah kondisi dimana terdapat rumah tangga yang ditemukan pada saat pemutakhiran rumahtangga tetapi tidak terdapat pada daftar VSEN12.P, pada umumnya adalah pada saat pencacahan SP2010 rumahtangga tersebut dicacah oleh petugas SP2010 di blok sensus lain tetapi pada saat pemutakhiran rumahtangga tersebut telah pindah ke blok sensus tersebut. Termasuk dalam kondisi ini adalah rumahtangga yang terlewat cacah pada saat pencacahan SP2010 dan juga rumahtangga baru yang ditemukan di blok sensus tersebut yang merupakan pecahan rumahtangga yang tercatat dalam SP2010. Agar lebih mudah memahami kondisi-kondisi pemutakhiran diatas, perhatikan ilustrasi gambar berikut ini.
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
35
Kondisi SP2010
Kondisi SBH2012
2 1
2 1
3
3
5
?
?
3
5 5
? 4
4
6
? 6
Gambar 1. Pemutakhiran Rumahtangga Kondisi SP2010 dan Kondisi SBH2012 Keterangan gambar: Nomor 1. Rumahtangga ditemukan Nomor 2. Rumahtangga ganti kepala rumah tangga Nomor 3. Rumahtangga pindah dalam blok sensus Nomor 4. Rumahtangga baru Nomor 5. Rumahtangga pindah ke luar blok sensus Nomor 6. Rumahtangga tidak ditemukan Tahapan pemutakhiran bangunan dan rumahtangga adalah sebagai berikut: 1. Berbekal peta SP2010-WB hasil listing SP2010 yang telah berisi muatan bangunan fisik dalam blok sensus tersebut , pencacah mendatangi bangunan fisik dan rumah tangga dalam BS tersebut satu persatu untuk menanyakan keberadaan rumahtangga di BS tersebut. 2. Dimulai dari nomor bangunan fisik terkecil yang terdapat dalam VSEN12.P Blok IV. 3. Pada saat mengunjungi bangunan dan rumahtangga, pencacah langsung melakukan pemutakhiran bangunan dan rumahtangga dengan mengisi daftar VSEN12.P Blok IV. 4. Pemutakhiran juga dilakukan pada peta, artinya jika ada perubahan di lapangan pada BS tersebut, maka sesuaikan peta SP2010-WB dengan kondisi sebenarnya. 5. Apabila ditemui bangunan fisik baru yang tidak tercantum dalam peta, maka tambahkan bangunan fisik tersebut pada peta SP2010-WB. Pemberian nomor urut BF mengikuti nomor bangunan fisik terdekat dan memiliki nomor urut terkecil sebelum bangunan fisik tersebut dengan ditambahkan abjad mulai dari A, B, C dst. JIka bangunan fisik tersebut digunakan sebagai tempat tinggal, maka tambahkan pula pada daftar VSEN12.P setelah baris terakhir yang terisi.
36
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
Cara pengisian Daftar VSEN12.P a. Blok I mengenai pengenalan tempat. Pengenalan tempat sudah ada isian. b. Blok II mengenai siapa yang bertanggung jawab melakukan pemutakhiran rumahtangga dan nama pencacah, serta keterangan waktu pelaksanaan dan pemeriksaannya. c. Blok III Catatan, disediakan jika pencacah/pengawas menemukan hal-hal penting yang perlu dicatat. d. Blok IV untuk Kolom (1) sampai dengan (6) sudah terisi; untuk Kolom (7) diisikan sesuai keberadaan rumahtangga saat pemutakhiran, Kolom (8), (9), (10) dan kolom (11) berisi tanda check (√) sesuai dengan pendidikan Kepala Rumahtangga. Jika isian salah satu kolom (8) s.d kolom (11) ada yang tidak sesuai, maka isian pada kolom yang tidak bersesuaian dicoret dan diisikan tanda check (√) pada kolom yang sesuai. e. Pastikan bahwa kolom (8) s.d kolom (11) sudah merupakan hasil yang sesuai dengan kondisi dilapangan, artinya apabila rumah tangga di kolom (7) berkode 4 (pindah keluar blok sensus) atau kode 5 (tidak ditemukan), maka kolom (8) s.d kolom (11) harus di coret. Sedangkan jika kolom (7) berkode 1,2, dan 3, maka isian kolom (8) s.d. (11) harus disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya. f. Apabila ada rumah tangga baru maka Kolom (7) terisi kode 6 dan untuk rumah tangga baru diisikan pada baris setelah rumah tangga terakhir dan isikan isian Kolom (1) s/d Kolom (11). Pengisian nomor bangunan fisik (Kolom (1) dan bangunan sensus (Kolom (2)) mengikuti bangunan fisik dan bangunan sensus terdekat sebelumnya dengan pemberian indeks berupa abjad A, B, C, dst.
Apabila pada rumah tangga lama berganti rumah tangga baru maka tidak perlu mencoret rumah tangga lama tersebut tetapi cukup mengisi kode 4 (untuk yang pindah keluar blok sensus) pada Kolom (7), kemudian rumah tangga baru ditulis di baris setelah rumah tangga terakhir dan mengisi kode 6 pada Kolom (7).
Untuk kepala rumahtangga yang berkode 4 dan 5 pada Kolom (7) maka tanda check (pada salah satu Kolom (8) s/d (11) harus dicoret
g. Setelah seluruh rumahtangga pada blok sensus terpilih tersebut semuanya telah selesai dimutakhirkan, maka daftar VSEN12.P di-entry dan dilakukan penarikan sampel rumahtangga dengan menggunakan komputer.
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
37
Contoh: pemutakhiran rumah tangga identitas blok 1271010002008B
BLOK IV. KETERANGAN RUMAH TANGGA No. Urut Bangunan SLS
Keberadaan Ruta
Rumah Fisik Sensus Tangga
Nama Kepala Rumah Tangga
(1)
(2)
(3)
(4)
001
077
077
077
SARI MUTIARA
(5)
001
078
078
078
SATIMAN
001
079
079
079
001
080
080
001
081
001
1 -Ditemukan 2 -Ganti KRT 3 -Pindah dlm BS 4 -Pindah luar BS 5 -Tidak ditemukan 6 -Baru
ALAMAT
(6)
(7)
Pendidikan Kepala Ruta
<SMP
SMP
SMA
>SMA
(8)
(9)
(10)
(11)
JL UJONG KALAK DSN BLANG PULO LK
1
JL UJONG KALAK DSN BLANG PULO LK
2
V
TONO
JL UJONG KALAK DSN BLANG PULO LK
3
V
080
SUTIRAH
JL UJONG KALAK DSN BLANG PULO LK 5
1
081
081
ADE HARYADI
UJONG KALAK DSN BLANG PULO LK 5
4
V
082
082
082
SADI
UJONG KALAK DSN BLANG PULO LK 5
5
V
001
083
083
083
CARTA
UJONG KALAK DSN BLANG PULO LK 5
1
V
001
084
084
084
DWI
UJONG KALAK DSN BLANG PULO LK 5
4
001
085
085
085
KETUT
UJONG KALAK DSN BLANG PULO LK 5
3
001
081
081
086
HERI
BLANG PULO LK 5 MEULABOH
6
001 080A 080A
087
DANIS
UJONG KALAK DSN BLANG PULO LK 5
6
HENDRO
V
V
V V
V
V V
1. Rumah tangga Sari Mutiara, Sutirah, dan Carta dapat ditemukan 2. Kepala rumah tangga Satimah meninggal dunia, saat pemutakhiran, ganti KRT menjadi Hendro. 3. Rumah tangga Tono pindah ke bangunan sensus lain yang terletak diantara bangunan sensus milik Ade Haryadi dan bangunan sensus milik Sadi. 4. Rumah tangga Ade Haryadi pindah keluar blok sensus, dan pada saat pemutakhiran bangunan sensus tersebut ditempati oleh Heri yang merupakan rumah tangga baru. 5. Diantara bangunan sensus milik Sutirah dan Ade Haryadi terdapat bangunan sensus baru yang ditempati oleh rumah tangga baru, yaitu Danis. 6. Rumah tangga Sadi tidak ditemukan 7. Rumah tangga Dwi pindah keluar blok sensus Pemutakhiran harus dilakukan secara menyeluruh (lengkap) pada wilayah blok sensus terpilih. VSEN12.P harus di-entri di BPS Kabupaten/Kota, hasilnya dalam bentuk softcopy (file) dikirimkan via e-mail ke
[email protected]
38
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
Daftar Sampel Rumahtangga (VSEN12.DSRT) VSEN12.DSRT terdiri dari 4 blok, yaitu : Blok I adalah pengenalan tempat, Blok II adalah keterangan pemilihan sampel, Blok III adalah blok catatan dan Blok IV adalah keterangan rumahtangga terpilih. Blok I : Keterangan Tempat (Rincian 1 s/d 10) Mencakup nama Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Klasifikasi desa/kelurahan, Nomor wilayah cacah, Nomor Blok Sensus, dan Nomor Kode Sampel (NKS). Blok II : Keterangan Pemilihan Sampel (Rincian 1 s/d 3) Memuat nama lengkap pengawas, tanggal pencacahan dan tanda tangan pengawas. Blok III : Blok Catatan Blok catatan disediakan jika pencacah/pengawas menemukan hal-hal penting yang perlu dicatat. Misalnya jika ada perubahan nama kepala ruta, dan nama ruta yang menolak. Blok IV : Keterangan Rumahtangga Terpilih Pada blok ini terdapat 9 kolom, yaitu nomor urut sampel ruta, SLS, BF, nomor BS, nomor ruta, nama kepala ruta, alamat, tanggal kunjungan VSEN12.BL dan tanggal kunjungan VSEN12.HR. Kolom 1 : Nomor urut sampel rumahtangga sudah dicetak mulai dari 1 sampai dengan 10 untuk setiap blok sensus terpilih Kolom 2 : Nomor SLS, yang dikutip dari nomor urut yang dilingkari pada kolom 2, Blok IV, Daftar VSEN12.P Kolom 3 : Nomor Bangunan Fisik, yang dikutip dari nomor urut yang dilingkari pada kolom 3, Blok IV, Daftar VSEN12.P Kolom 4 : Nomor Bangunan Sensus, yang dikutip dari nomor urut yang dilingkari pada kolom 4,Blok IV, Daftar VSEN12.P Kolom 5 : Nomor rumah tangga terpilih, yang dikutip dari nomor urut yang dilingkari pada kolom 5, Blok IV, Daftar VSEN12.P Kolom 6 : Nama kepala rumah tangga, yang dikutip dari nama kepala rumahtangga pada kolom 6, Blok IV, Daftar VSEN12.P Kolom 7 : Alamat (RT/RW, lingkungan, jorong/lorong) yang dikutip dari kolom 7, Blok IV , Daftar VSEN12.P Kolom 8 : Kunjungan, diisikan sesuai dengan tanggal pencacahan VSEN12.BL. Setiap rumahtangga sampel disediakan empat baris untuk mencatat tanggal pencacahan VSEN12.BL Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
39
Kolom 9 : Kunjungan, diisikan sesuai dengan tanggal pencacahan VSEN12.HR. Setiap rumahtangga sampel disediakan dua baris untuk mencatat tanggal pencacahan VSEN12.HR 3.9 Petunjuk Pengunaan Program Pemutahiran dan Penarikan Sampel ruta SBH dan Susenas 2012 di Kota SBH Hasil updating atau pemutakhiran rumahtangga pada blok sensus terpilih susenas/sbh yang dicatat pada VSEN12.P selanjutnya direkam melalui mekanisme entry data dengan menggunakan aplikasi program tertentu. Perekaman data hasil updating ini sangat penting untuk memperoleh informasi jumlah rumahtangga hasil lapangan pada blok sensus terpilih. Informasi ini sangat berguna untuk kepentingan estimasi dengan mekanisme langsung (direct estimate). Program aplikasi untuk kota SBH, disamping melakukan perekaman hasil updating juga sekaligus melakukan penarikan sampel ruta di blok sensus terpilih, baik blok sensus SBH dan blok sensus SUSENAS. Informasi sampel terpilih dan hasil updating dalam bentuk database dikirimkan ke BPS Pusat cq Subdit PKS Direktorat Metodologi Statistik, email :
[email protected] segera setelah pemutakhiran rumahtangga selesai. Alur Program secara umum dapat dilihat dalam bagan dibawah ini : Alur Program Updating & Penarikan Sampel Ruta Hasil Pemutakhiran Program
Menu 1
Identitas BS
Selesai
Pilih Kab/Kota/NKS Selesai Menu 2
Updating/ Sampel
40
Browse Data
Penarikan Sampel
DSRT
Lainnya
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
Program aplikasi untuk kab/kota yang melakukan updating/pemutakhiran sekaligus penarikan sampel rumahtangga, seperti kota SBH akan memiliki susunan Sub Menu 2 yaitu :
Updating, Browse Data, Penarikan Sampel, DSRT, Lainnya, Ganti NKS
File-file Input dan Output untuk program updating dan penarikan sampel (Kota SBH) adalah: ppkknks_UP.dbf = file dbf input dan output updating ppkknks_DSRT.dbf = file dbf output daftar sampel ruta by program dimana :
pp = kode Provinsi terdiri dari 2 dijit kk = kode kab/kota terdiri dari 2 dijit nks = nomor kode sampel terdiri dari 7 dijit
File input dan output diatas dikirimkan semua ke subdit Pengembangan Kerangka Sampel via email
[email protected] segera setelah pemutakhiran selesai. Menu Ganti NKS digunakan untuk melakukan proses updating pada NKS selanjutnya. Tahapan-tahapan sebagai berikut Untuk menjalankan program updating, maka user harus memastikan file program terdiri dari file aplikasi yaitu : Progupdating~.EXE, file master (ppkknks_UP2.dbf, mstkb.dbf, mstpr.dbf), dan file pendukung lainnya (bps.bmp, gambar.bmp, daftar_sampel.dbf, umb1171_berkala.dbf) sudah terinstall di suatu folder yang sama. Program akan memunculkan Menu 1 yaitu meminta user memilih kode Provinsi, kabupaten plus nomor kode sampel (nks) dari dokumen pemutakhiran, sbb :
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
41
Selanjutnya user masuk ke menu 2, dimana sesuai tujuan maka user dapat melakukan updating atau pemutakhiran data rumahtangga pada blok sensus tersebut dimana untuk kota SBH akan muncul menu updating, browse data, penarikan sampel, DSRT, lainnya, ganti nks. Berikut contoh tampilan menu 2:
Menu pemutakhiran ini ditujukan untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan menyangkut keberadaan rumahtangga, alamat, nama kepala rumahtangga, tingkat pendidikan kepala rumahtangga, dll. Setiap rumahtangga harus dicek satu persatu, karena dimungkinkan ada salah satu variabel yang sudah berubah. Data-data nama, alamat, dll yang mengalami perubahan maupun belum lengkap harus diedit, dan dientri.
Pastikan nama kepala rumahtangga sudah sesuai Pastikan alamat sudah sesuai Pastikan keberadaan rumahtangga sudah sesuai Pastikan tingkat pendidikan kepala rumahtangga sudah sesuai
Jika sudah selesai, maka user akan dimintakan konfirmasi apakah entrian sudah selesai atau belum. Jika dijawab Ya, maka kembali ke menu 2, dan jika tidak akan kembali ke menu updating. Proses updating sepenuhnya berdasarkan hasil pencatatan pada VSEN12.P. Setiap rumahtangga harus dicek satu per satu pada proses data entry, tidak boleh terlewat. Jika terjadi kesalahan proses entry keberadaan ruta, maka akan mempengaruhi probability pemilihan sampel rumahtangga. Setiap petugas harus mengecek satu per satu rumahtangga. Hasil updating secara keseluruhan dapat dilihat melalui menu browse data. Kolom-kolom menunjukkan variabel, seperti nama, alamat, cekruta (kode keberadaan ruta), dan r213_str (4 strata tingkat pendidikan Karuta : <SMP, SMP, SMA, >SMA). Menu ini hanya browse, tidak dapat diedit
42
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
maupun dientri. Setelan muncul pesan window ’Untuk keluar menu browse...” klik sembarang posisi atau enter, dan akan muncul:
Pada kota SBH, setelah melakukan updating, klik menu penarikan sampel, maka sistem melakukan penarikan sampel rumahtangga dengan mempertimbangkan implicit stratification tingkat pendidikan kepala rumahtangga (4 strata). Rumahtangga yang diproses adalah dengan status keberadaan kode 1,2,3, dan 6. Setelah proses penarikan sampel selesai, maka akan dihasilkan VSEN12.DSRT. Penarikan sampel hanya dapat dilakukan satu kali, sehingga pastikan hasil updating sudah tidak ada perubahan sebelum sampel ditarik.
Blok IV.VSEN12.DSRT untuk blok susenas dan atau sbh (dijit pertama nks = 1/3) kolom tanggal pencacahan terdiri dari 2 kolom (4 kali kunjungan BL, 2 kali kunjungan HR). Blok susenas saja hanya 1 kali kunjungan. Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
43
Menu lainnya yang harus dientri adalah submenu entri “Tanggal Kunjungan”. Seperti yang dijelaskan diatas bahwa proses entri ini dilakukan sejalan dengan pencacahan rumahtangga, sehingga file ppkknks.DSRT dikirim bersamaan dengan file ppkknks.UP pada setiap akhir triwulan. Untuk BL dilakukan entri sebanyak 4 kali kunjungan dan HR sebanyak 2 kali kunjungan.
44
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
BAB
IV PENGOLAHAN Tahapan pengolahan SBH2012 terdiri dari receiving-batching, editing coding, entri data, kompilasi data, tabulasi data, dan evaluasi. BPS Kabupaten/Kota melaksanakan semua tahapan kegiatan pengolahan yaitu receiving-batching, editing coding, entri data, tabulasi data, dan evaluasi dalam level kabupaten/kota. Sedangkan kegiatan kompilasi data, tabulasi data, dan evaluasi pada level provinsi dilakukan di BPS Provinsi. Kompilasi data, tabulasi data, dan evaluasi pada level nasional, diselenggarakan di BPS-RI. Dalam melakukan pengolahan dan mempercepat proses pengolahan maka pengiriman dokumen ke seksi IPDS harus dilakukan segera setelah pencacahan dan pemeriksaan selesai. Pengolahan dimulai dengan mengentri Daftar VSEN12.BL, VSEN12.LK, VSEN12.K, kemudian dilanjutkan dengan Daftar VSEN12.M1. Daftar VSEN12.BL yang sudah selesai dicacah dalam satu blok sensus dapat segera dikirim terlebih dahulu ke seksi IPDS agar segera dapat dilakukan entri data. Program pengolahan dan buku pedoman pengoperasian disiapkan oleh BPS-RI. BPS Kabupaten/Kota harus mempersiapkan peralatan pengolahan sesuai dengan kebutuhan. BPS Kabupaten/Kota juga harus menunjuk koordinator pengolahan, pengawas, operator entri data, serta upaya-upaya manajemen lainya. Perlu menjadi perhatian pula bahwa petugas pengawas dan entri data harus memahami kaidah coding komoditi dalam Daftar–daftar SBH2012 yang benar agar diperoleh data yang akurat. Pengolahan diatur sedemikian rupa sehingga hasil data entri data yang dikirim ke BPS-RI merupakan satu set data dari daftar VSEN12.BL, VSEN12.LK, VSEN12.K, dan VSEN12.M1. Hasil pengolahan harus dikirimkan ke BPS Provinsi dan BPS-RI untuk dikompilasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Hasil pengolahan disarankan dikirim secara utuh. Setelah dilakukan kompilasi data di BPS-RI, maka BPS-RI akan melakukan pengecekan validasi kembali terhadap data yang diterima sebelum dilakukan tabulasi final. Konsultasi pengolahan dapat dilakukan dengan menghubungi email address
[email protected] , sedangkan pengiriman hasil pengolahan dilakukan melalui filelib SBH2012.
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
46
LAMPIRAN
Lampiran 1 KEBUTUHAN BLOK SENSUS, PETUGAS DAN INSTRUKTUR NASIONAL KEGIATAN SURVEI BIAYA HIDUP (SBH) 2012 TOTAL BS PROVINSI (1)
ACEH
SUMATERA UTARA
SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN KEP. BABEL KEP. RIAU BENGKULU LAMPUNG DKI. JAKARTA
JAWA BARAT
BANTEN
JAWA TENGAH
D.I. YOGYAKARTA
KOTA
Per 4 Triwulan Triwulan
Petugas JUMLAH Ruta terpilih PETUGAS INNAS 4 Triwulan Pencacah Pengawas
(2)
(3)
(4)
(5)
(5)
(6)
(7)
1 . BANDA ACEH 2 . LHOK SEUMAWE 3 . MEULABOH 4 . MEDAN 5 . PADANG SIDEMPUAN 6 . PEMATANG SIANTAR 7 . SIBOLGA 8 . PADANG 9 . BUKITTINGGI 10 . PEKAN BARU 11 . D U M A I 12 . TEMBILAHAN 13 . JAMBI 14 . BUNGO 15 . PALEMBANG 16 . LUBUK LINGGAU 17 . PANGKAL PINANG 18 . TANJUNG PANDAN 19 . TANJUNG PINANG 20 . BATAM 21 . BENGKULU 22 . BANDAR LAMPUNG 23 . METRO 24 . JAKARTA 25 . BANDUNG 26 . TASIK MALAYA 27 . CIREBON 28 . SUKABUMI 29 . DEPOK 30 . BEKASI 31 . BOGOR 32 . SERANG 33 . CILEGON 34 . TANGERANG 35 . SEMARANG 36 . TEGAL 37 . SURAKARTA 38 . PURWOKERTO 39 . KUDUS 40 . CILACAP 41 . YOGYAKARTA
160 120 120 200 120 160 120 200 120 200 120 124 160 120 200 120 120 120 120 200 160 200 120 1.000 200 160 160 160 200 200 200 160 160 200 200 160 160 240 164 188 160
40 30 30 50 30 40 30 50 30 50 30 31 40 30 50 30 30 30 30 50 40 50 30 250 50 40 40 40 50 50 50 40 40 50 50 40 40 60 41 47 40
1.600 1.200 1.200 2.000 1.200 1.600 1.200 2.000 1.200 2.000 1.200 1.240 1.600 1.200 2.000 1.200 1.200 1.200 1.200 2.000 1.600 2.000 1.200 10.000 2.000 1.600 1.600 1.600 2.000 2.000 2.000 1.600 1.600 2.000 2.000 1.600 1.600 2.400 1.640 1.880 1.600
20 15 15 25 15 20 15 25 15 25 15 16 20 15 25 15 15 15 15 25 20 25 15 125 25 20 20 20 25 25 25 20 20 25 25 20 20 30 21 24 20
10 8 8 13 8 10 8 13 8 13 8 8 10 8 13 8 8 8 8 13 10 13 8 63 13 10 10 10 13 13 13 10 10 13 13 10 10 15 11 12 10
30 23 23 38 23 30 23 38 23 38 23 24 30 23 38 23 23 23 23 38 30 38 23 188 38 30 30 30 38 38 38 30 30 38 38 30 30 45 32 36 30
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
(8)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 *) 1 1 1
49
Lampiran 1 (lanjutan) KEBUTUHAN BLOK SENSUS, PETUGAS DAN INSTRUKTUR NASIONAL KEGIATAN SURVEI BIAYA HIDUP (SBH) 2012 TOTAL BS PROVINSI
KOTA
(1)
(2)
42 . SURABAYA 43 . MALANG 44 . KEDIRI 45 . JEMBER JAWA TIMUR 46 . PROBOLINGGO 47 . MADIUN 48 . SUMENEP 49 . BANYUWANGI 50 . DENPASAR BALI 51 . SINGARAJA 52 . MATARAM NTB 53 . B I M A 54 . KUPANG NTT 55 . MAUMERE 56 . PONTIANAK KALIMANTAN BARAT 57 . SINGKAWANG 58 . PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH 59 . SAMPIT 60 . BANJARMASIN KALIMANTAN SELATAN 61 . TABALONG 62 . SAMARINDA KALIMANTAN TIMUR 63 . BALIK PAPAN 64 . TARAKAN SULAWESI UTARA 65 . MANADO GORONTALO 66 . GORONTALO SULAWESI TENGAH 67 . PALU 68 . MAKASSAR 69 . WATAMPONE SULAWESI SELATAN 70 . PARE PARE 71 . PALOPO 72 . BULUKUMBA SULAWESI BARAT 73 . MAMUJU 74 . KENDARI SULAWESI TENGGARA 75 . BAU-BAU 76 . AMBON MALUKU 77 . TUAL MALUKU UTARA 78 . TERNATE 79 . JAYAPURA PAPUA 80 . MERAUKE 81 . MANOKWARI PAPUA BARAT 82 . SORONG JUMLAH
Per 4 Triwulan Triwulan
Petugas JUMLAH Ruta terpilih PETUGAS INNAS 4 Triwulan Pencacah Pengawas
(3)
(4)
(5)
(5)
(6)
(7)
(8)
200 200 160 200 160 160 128 208 200 172 160 120 160 120 160 120 160 124 200 120 160 160 120 160 120 160 200 124 120 120 132 124 160 120 160 120 120 160 120 120 120 13.608
50 50 40 50 40 40 32 52 50 43 40 30 40 30 40 30 40 31 50 30 40 40 30 40 30 40 50 31 30 30 33 31 40 30 40 30 30 40 30 30 30 3.402
2.000 2.000 1.600 2.000 1.600 1.600 1.280 2.080 2.000 1.720 1.600 1.200 1.600 1.200 1.600 1.200 1.600 1.240 2.000 1.200 1.600 1.600 1.200 1.600 1.200 1.600 2.000 1.240 1.200 1.200 1.320 1.240 1.600 1.200 1.600 1.200 1.200 1.600 1.200 1.200 1.200 136.080
25 25 20 25 20 20 16 26 25 22 20 15 20 15 20 15 20 16 25 15 20 20 15 20 15 20 25 16 15 15 17 16 20 15 20 15 15 20 15 15 15 1.705
13 13 10 13 10 10 8 13 13 11 10 8 10 8 10 8 10 8 13 8 10 10 8 10 8 10 13 8 8 8 9 8 10 8 10 8 8 10 8 8 8 876
38 38 30 38 30 30 24 39 38 33 30 23 30 23 30 23 30 24 38 23 30 30 23 30 23 30 38 24 23 23 26 24 30 23 30 23 23 30 23 23 23 2.581
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 87
Keterangan:
- Setiap blok sensus (BS) dipilih 10 rumahtangga - 1 Pencacah mencacah 2 Blok Sensus - 1 Pengawas mengawasi 2 Pencacah - *) Innas Kota Purwokerto adalah Kasie Stat. Distribusi dan dari Pusat - Pelatihan Petugas di laksanakan pada November 2011 dan Januari 2012 - Pencacah akan bertugas melakukan Updating Blok Sensus dan mencacah daftar VSEN12.BL,VSEN12.K,VSEN12.HR dan VSEN12.M1 - Pencacah dan Pengawas yang sama akan bertugas setiap T riwulan dalam tahun 2012
50
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
Lampiran 2 VSEN12.P
REPUBLIK INDONESIA BADAN PUSAT STATISTIK
Survei Biaya Hidup & Susenas 2012 Daftar Pemutakhiran Rumahtangga Triwulan : 1
RAHASIA BLOK I. PENGENALAN TEMPAT 1. Provinsi
SUMATERA UTARA
1
2
2. Kabupaten/Kota *)
SIBOLGA
7
1
3. Kecamatan
SIBOLGA UTARA
0
1
0
4. Desa/Kelurahan *)
ANGIN NAULI
0
0
5. Klasifikasi Desa/Kelurahan *)
Perkotaan -1
Pedesaan -2
6. Nomor Urut PSU
0
7. Nomor Urut Blok Sensus dlm PSU 8. Nomor Blok Sensus 9. Nama SLS
2
7
0
3
0
0
8
B
2
7
0
3
LINGKUNGAN II,,
10. Nomor Kode Sampel (NKS) **)
1
5
0
BLOK II. KETERANGAN PETUGAS URAIAN
PENCACAH
PENGAWAS
1. Nama Petugas 2. Tanggal 3. Tanda Tangan BLOK III. CATATAN
*) Coret yang tidak sesuai
2 1
**) dijit 1 : 1=Susenas & SBH 2=Susenas 3=SBH dijit 2-7 : no urut PSU+no urut BS dlm PSU
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
51
Lampiran 2 (lanjutan) identitas blok
1271010002008B
BLOK IV. KETERANGAN RUMAH TANGGA No. Urut Bangunan Rumah tangga
SLS Fisik
A LA M AT
Sen sus
Keberadaan Ruta Pendidikan 1 -Ditemukan Kepala Ruta 2 -Ganti KRT 3 -Pindah dlm BS 4 -Pindah luar BS <SMP SMP SMA SMA> 5 -Tidak ditemukan 6 -Baru
(1)
(2)
(3)
(4)
002
001
001
001
MARUDUT LUMBANGAOL
JL GEREJA NO 1 LK 2
V
002
001
002
002
NELSON SIAHAAN
JL GEREJA LK 2
V
002
001
003
003
DOHAR LUMBANTOBING
JL GEREJA NO 3 LK 2
V
002
003
005
004
PANUNGGUL PANJAITAN
JL GEREJA LK 2
V
002
005
006
005
SINTADUMA SIMORANGKIR
JL DR NOMENSEN LK 2
002
005
007
006
BERITA MEDI SIRAIT
JL IL NOMENSEN LK 2
V
002
005
008
007
HENDRI MALAU
JL GEREJA LK 2
V
002
007
009
008
GANDA ROMAULI SIAHAAN
JI GEREJA NO 10 LK 2
V
002
009
011
009
ROLANO SIHOMBING
JL GEREJA NO 12 LK 2
002
009
011
010
DAULAT HUTAGALUNG
JL GEREJA NO 9 LK 2
V
002
010
012
011
BADIARY MANULLANG
JL GEREJA NO 8 LK 2
V
002
010
013
012
HUMIRAS TAMBUNAN
JL GEREJA NO 9 LK 2
002
012
015
013
WILFRID PARDEDE
JL GEREJA NO 5 LK 2
002
013
017
014
KRISMAN PASARIBU
JL GEREJA NO 4 LK 2
002
014
018
015
ERWIN PASARIBU
JL GEREJA NO 31 LK 2
002
015
019
016
ADELINA SIHOMBING
JL NOMENSEN LK 2
V
002
015
020
017
ANNA MARIA AMBARITA
JL JUBELIUM LKZ
V
002
015
021
018
OLOAN SIPAHUTAR
JL GEREJA NO LK 2
002
015
022
019
PUSPITA SIMANJUNTAK
JL GEREJA LK 2
V
002
016
023
020
RICH JANZOON SIMANORA
JL JUBELIUM LK 2
V
002
016
024
021
DAULAT SIMANGUNSONG
JL JUBELIUM LK 2
52
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
V
V
V V V V
V
V
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
Lampiran 2 (lanjutan) identitas blok
1271010002008B
BLOK IV. KETERANGAN RUMAH TANGGA No. Urut Bangunan Rumah tangga
SLS Fisik
A LA M AT
Sen sus
Keberadaan Ruta Pendidikan 1 -Ditemukan Kepala Ruta 2 -Ganti KRT 3 -Pindah dlm BS 4 -Pindah luar BS <SMP SMP SMA SMA> 5 -Tidak ditemukan 6 -Baru
(1)
(2)
(3)
(4)
002
058
071
065
PARDOMUAN SIMORANGKIR
JL DR NOMENSEN NO 14 LK 2
002
059
072
066
WINSTON SITINJAK
JL NOMENSEN LK 2
002
062
073
067
PEGANG SAUT SIAHAAN
JL IL NOMENSEN NO 15 LK 2
002
060
074
068
SATRIA SIMANJUNTAK
JL DR IL NOMENSEN LK 2
002
060
075
069
DERITA SIPAHUTAR
JL IL NOMENSEN LK 2
002
061
076
070
ANWAR EFFENDI HARAHAP
JL NOMENSEN LK 2
V
002
062
077
071
MILIANI SINAGA
JL IL NOMENSEN LK 2
V
002
062
078
072
MARTINA TAMPUBOLON
JL NOMENSEN LK 2
V
002
064
080
073
ROBIN SILALAHI
JL IL NOMENSEN NO 15 A LK 2
002
064
081
074
PATNER TOBING
JL NOMENSEN LK 2
002
065
082
075
NURMAINA SINURAT
JL NOMENSEN LK 2
V
002
066
083
076
LEONARDO LUMBAN TOBING
JL NOMENSEN LK 2
V
002
067
084
077
HARA PAINUAN PASARIBU
JL NOMENSEN LK 2
V
(5)
(6)
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
(7)
(8) (9)
(10)
(11)
V V V V V
V V
53
Lampiran 3
54
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
Lampiran 3 (Lanjutan)
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
55
4. Menampungpermasalahan non teknis SBH 2012 mengenaipengolahankuesioner SBH 2012 untukdisampaikankepadaDirektoratSi stemInformasiStatistik.
3. Menampungpermasalahan non teknis SBH 2012 mengenaipenggantiansampeluntukdi sampaikankepadaDirektoratPengemb anganMetodologiSensusdanSurvei.
2. Menampungpermasalahan non teknis SBH 2012 mengenaianggarankegiatan SBH 2012 untukdisampaikankepada Biro Bina Program.
1. Mengatasipermasalahanteknis SBH 2012 yang berkenaandengankonsepdandefinisi, pengisiankuesioner, tatacarapencacahan di lapangan, dll.
2. Menerimapenggantiansampeldari DirektoratPengembanganMetodo logiSensusdanSurvei.
2. Melakukanpengambilansamp el SBH 2012. 3. Melakukanpenggantiansamp el SBH 2012 apabilaadapermintaanpengga ntiansampeldaridaerah.
1. Mengatasipermasalahanpengolah ankuesioner SBH 2012.
2. Subdit. Pengembangan Basis Data
1. Subdit. IntegrasiPengolahan Data
DirektoratSistemInformasiStatistik
1. Mengatasipermasalahanmet odologi SBH 2012.
2. Subdit. PengembanganKerangkaSam pel
1. Subdit. PengembanganDesainSensus danSurvei
1. Subdit. StatistikHargaKonsumen
2. Subdit. StatistikRumahTangga
DirektoratPengembanganMetod ologiSensusdanSurvei
DirektoratStatistikHargadanDirektoratSt atistikKesejahteraan Rakyat
TEAM SBH 2012 (PUSAT)
5. Melakukandanmengatasiper masalahanpenggandaankuesi onerdanbukupedoman SBH 2012 di Pusat.
4. Melakukanpengadaanperalat anekspedisi di Pusat.
3. Melakukantransaksikeuangan danpengadaannya.
2. Mengatasipermasalahanadmi nistrasikegiatan SBH 2012.
1. Mengatasipermasalahanangg arankegiatan SBH 2012.
5. BagianPenggandaan
4. BagianPengadaan, ArsipdanEkspedisi
3. BagianPerbendaharaan
2. BagianPenyusunananggaran
1. BagianPenyusunanRencana
Biro Bina Program, Biro Keuangandan Biro Umum
Lampiran 4
Lampiran 4 (Lanjutan)
TEAM SBH 2012 (PROVINSI)
BidangStatistikDistribusidanBidangStatis tikSosial
1. SeksiIntegrasiPengolahan Data
BidangIntegrasiPengolahandanDisem inasiStatistik
Kepala BPS Provinsi
1. SeksiStatistikHargaKonsumendanPer daganganBesar
Bagian Tata Usaha
1. SubbagianBina Program
2. SubbagianUrusanDalam
3. SubbagianKeuangan
1. Mengatasipermasalahananggarank egiatan SBH 2012 di provinsimasing-masing.
4. SubbagianPerlengkapan
1. Mengatasipermasalahanpengolah ankuesioner SBH 2012 di provinsimasing-masing.
2. Mengatasipermasalahanadministra sikegiatan SBH 2012 di provinsimasing-masing.
2. SeksiStatistikKesejahteraan Rakyat
1. Mengatasipermasalahanteknisdan non teknis SBH 2012 di provinsimasing-masing.
2. Menerimapenggantiansampeldari DirektoratPengembanganMetodo logiSensusdanSurvei.
4. Melakukanpengadaanperalatan, distribusidanekspedisi di Daerah.
3. Melakukantransaksikeuangandanpe rtanggungjawabannya.
2. MemintapenggantiansampelkeDirekt oratPengembanganMetodologiSensu sdanSurveiapabilaterjadipenggantian sampel. 3. MenerimapenggantiansampeldariDir ektoratPengembanganMetodologiSe nsusdanSurvei.
5. Melakukandanmengatasipermasala hanpenggandaankuesionerdanbuku pedoman SBH 2012 di Daerah.
1. Mengatasipermasalahanpengolah ankuesioner SBH 2012 di kabupaten/kotamasing-masing. 2. Menerimapenggantiansampeldari BPS Provinsi.
1. Mengatasipermasalahanteknisdan non teknis SBH 2012 di kabupaten/kotamasing-masing.
2. Memintapenggantiansampelsecar atertulismelalui BPS ProvinsikeDirektoratPengembang anMetodologiSensusdanSurvei.
3. Menerimapenggantiansampeldari BPS Provinsi.
SeksiIntegrasiPengolahandanDisemin asiStatistik
SeksiStatistikDistribusidanSeksiStatist ikSosial
Kepala BPS Kabupaten/Kota
TEAM SBH 2012 (KABUPATEN/KOTA)
4. Melakukandistribusiperalatan, kuesionerdanbukupedoman.
3. Melakukantransaksikeuangandan pertanggungjawabannya.
2. Mengatasipermasalahanadministr asikegiatan SBH 2012 di kabupaten/kotamasing-masing.
1. Mengatasipermasalahananggaran kegiatan SBH 2012 di kabupaten/kotamasing-masing.
Subbagian Tata Usaha
Lampiran 4 (Lanjutan)