Kota

M t i Materi Sistem Proses, Sistem, Proses Mekanisme, Mekanisme dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU25/2004

Drs. H. Dadang Solihin, MA

Badiklat d kl Depdagri d Diklat Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Program Pembangunan Jakarta, 24 Oktober 2005

Apa itu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional? Nasional ? Tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Proses Perencanaan Tahapan Perencanaan Empat Langkah Penyusunan Rencana Musrenbang Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004) www.dadangsolihin.com

Apa itu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional?

Tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan

untuk menghasilkan rencanarencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan

yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat

di tingkat Pusat dan Daerah. www.dadangsolihin.com

2

3

mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, p p g gg pelaksanaan, p dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan berkelanjutan. www.dadangsolihin.com

4

Tahapan Perencanaan

Proses Perencanaan

Pendekatan politik: politik: pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik litik (public bli choice h i theory th off planning l i ), ) khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM

1. Penyusunan Rencana

Proses Teknokratik: Teknokratik: dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu

2. Penetapan Rencana

Partisipatif: dilaksanakan dengan melibatkan Partisipatif: seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang

Proses top top--down dan bottombottom-up: up: dilaksanakan menurut jjenjang j g pemerintahan p www.dadangsolihin.com

Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah Rancangan Rencana Kerja Dep / Lembaga SKPD Musyawarah Perencanaan Pembangunan R Rancangan Akhi Akhir Rencana R Pembangunan P b

RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah

3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana 4. Evaluasi Kinerja

5

www.dadangsolihin.com

Empat Langkah Penyusunan Rencana

M Musrenbang b

1.

Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur.

2.

Masing-masing instansi pemerintah menyiapkan Masingrancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan.

Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota dil k dilaksanakan k sepanjang j bulan b l Maret. M t

Pelibatan masyarakat (stakeholders) dan penyelarasan rencana pembangunan yang dihasilkan masing--masing jenjang pemerintahan melalui masing musyawarah perencanaan pembangunan.

Musrenbang Pusat (Musrenbangpus) dilaksanakan pada akhir bulan Maret. Maret

Musrenbang Provinsi dilaksanakan pada bulan April.

Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Musrenbang Nasional (Musrenbangnas) dilaksanakan pada akhir bulan April.

3.

4.


6

7

Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan dilaksanakan sebelum Musrenbang g Kabupaten p dan Kota.


8

Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004) NASIONAL Dokumen

Isi s Rencana e ca a Pembangunan e ba gu a Ja Jangka g a Panjang (RPJP)

DAERAH Penetapan

Dokumen

Penetapan

Rencana Pembangunan R P b Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional)

UU (Ps. 13 Ayat 1)

Rencana Pembangunan R P b Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah)

Perda P d (Ps. 13 Ayat 2)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) (RPJM Nasional)

Per Pres (Ps. 19 Ayat 1)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ((RPJM_Daerah))

Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)

Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)

Peraturan Pimpinan KL (Ps. (P 19 A Ayatt 2)

Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. (P 19 A Ayatt 4)

Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Per Pres (Ps. ( 26 Ayat y 1))

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Peraturan KDH (Ps. ( 26 Ayat y 2))

Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)

Peraturan Pimpinan KL (Ps 21 Ayat 1) (Ps.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Peraturan Pimpinan KL ( Ps. Ps 21 Ayat 3)


NASIONAL Penjabaran j Tujuan j Nasional ke dalam:

Mengacu g ppada RPJP Nasional dan memuat:

Visi

Visi

Misi

Misi

Arah Pembangunan

Arah Pembangunan

Nasional

9

Daerah www.dadangsolihin.com

10

Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

RPJP 2005 2005– –2025 (RUU)

RPJM NASIONAL Penjabaran visi, misi, program

Bab I Pendahuluan Bab II Kondisi Umum Bab III Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2005– 2005–2025 Bab IV Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005– 2005–2025 Bab V Penutup www.dadangsolihin.com

DAERAH

11

RPJM DAERAH Penjabaran visi, misi, program Kepala

Presiden; Berpedoman pada RPJP Nasional

Daerah; Berpedoman pada RPJP Daerah dan

memperhatikan RPJM Nasional Isi:

Isi:

Strategi Pembangunan Nasional

Strategi Pembangunan Daerah

Kebijakan Umum

Kebijakan Umum

Kerangka Ekonomi Makro

Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Program kementerian, lintas kementerian, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam:

Program SKPD, lintas SKPD,

Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran

kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam:

Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran


12

RPJM 200 RPJM 2004 4–20 2009 09 (Perpres 7/2005) Bagian I: Bagian II: Bagian III: Bagian IV: Bagian V: Bagian VI:

Isi RenstraRenstra-KL & RenstraRenstra-SKPD

Permasalahan dan Agenda Pembangunan Nasional 2004 2004--2009 Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai Agenda Menciptakan Indonesia yang Adil dan Demokratis Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan P b Pembangunan Penutup www.dadangsolihin.com

RKP

RKP Daerah

Penjabaran RPJM Nasional

Penjabaran RPJM Daerah; Mengacu pada RKP

Isi:

Isi:

Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas Pembangunan Daerah

Rancangan Kerangka Ekonomi Makro

Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah

Arah Kebijakan Fiskal

Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Program Kementerian, lintas kementerian, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam:

Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam:

Kerangka Regulasi Kerangka g Anggaran gg

Renstra-SKPD Berpedoman pada RPJM Daerah

Isi: 1. Visi-Misi 2. Tujuan, T j Strategi, St t i dan d Kebijakan K bij k 3. Program-program 4 Kegiatan Indikatif 4.

13

Isi Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/D)

Renstra-KL Berpedoman pada RPJM Nasional Isi: 1. 2. 3. 4 4.

Visi-Misi T j Tujuan, Strategi, St t i dan d Kebijakan K bij k Program-program Kegiatan Indikatif


14

Isi RenjaRenja j -KL & Renja Renjaj -SKPD

Renja--KL Renja

Renja--SKPD Renja

Penjabaran Renstra KL

Penjabaran Renstra SKPD

Isi: 1 Kebijakan KL 1. 2. Program dan Kegiatan Pembangunan

Kerangka Regulasi

Isi: 1 Kebijakan SKPD 1. 2. Program dan Kegiatan Pembangunan

Dilaksanakan Pemerintah

Mendorong Partisipasi Masyarakat

Dilaksanakan Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat

Kerangka Anggaran www.dadangsolihin.com

15


16

Alur Perencanaan dan Penganggaran g gg Pedoman

Pedoman

RPJP Nasional Diacu

Pedoman

Renja KL

Dijabar kan

RPJM

RKP

Nasional

Pedoman

RAPBN

APBN

2 2.

Diserasikan melalui Musrenbang

RKP Daerah

Dijabar kan

Pedoman

Renstra SKPD

Pedoman

1.

Pedoman

RAPBD

APBD

RKA SKPD

Rincian APBD

Diacu Pedoman

Renja SKPD

Pedoman

Pem merintah D Daerah

RPJM Daerah

Rincian APBN

RKA-KL

Diacu

Diperhatikan

RPJP Daerah

Pedoman

Pemerintaah P Pusat

Renstra KL

Penyusunan dan Penetapan PJP

3 3. 4.

UU SPPN

UU KN www.dadangsolihin.com

17


Penyusunan dan Penetapan RPJM RPJM/D /D (1)

a) b) c) d)

Visi,Misi Presiden/KD Strategi Bangnas/da Kebijakan Umum Kerangka ekonomi makro/da

Rancangan Awal RKP/D

(4)

e) Program Kement/Lembaga / SKPD

Program g Kement/Lembaga g / SKPD

Visi, Misi Presiden/KD Strategi Bangnas/da Kebijakan Umum Kerangka ekonomi makro/da Program Kement/Lembaga / SKPD

d) Program Kement/Lembaga / SKPD

Rancangan Akhir RKP/D a) b) c) d)

(5)

(6)

Program Kement/Lembaga / SKPD

aa. Sinkronisasi Program KL/SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP

Prioritas Pembangunan Kebijakan Umum Kerangka ekonomi makro/da Program Kement/Lembaga / SKPD

MUSRENBANG Prov Sbg g Wakil Pemerintah Pusat a. Harmonisasi Dekon dan TP

Penetapan RPJM / RPJMD Penetapan RKP/D

(7) Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKP/RKPD


Kement/Lemb / SKPD Menyusun Renja - KL / SKPD

SEB MenPPN + MenDagri

MUSRENBANGPUS/DA

Bappenas/da menyelenggarakan MUSRENBANG RPJM/D

B Bappenas/da /d menyusun Rancangan Akhir RPJM/D a) b) c) d) e)

a) Prioritas Pembangunan Nasional / Daerah b) Kebijakan Umum c) Kerangka ekonomi makro/da Æ Pagu Indikatif

Kement/Lemb / SKPD Menyusun Renstra-KL / Renstra SKPD

(2) (3)

18

Penyusunan dan Penetapan RKP/D

Visi Misi, Visi, Misi Program Presiden/KD Terpilih

Bappenas/da pp menyusun y Rancangan Awal RPJM/D

Rancangan Rencana Æ Proses Teknokratik oleh Bappenas/Bappeda Musrenbang dengan bahan Rancangan Rencana yang melibatkan Masyarakat – dimaksud dengan “masyarakat” adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan g kegiatan g dan hasil ppembangunan g baik sebagai g penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko Penyusunan Rancangan Akhir Penetapan Rencana (RPJP Nasional Æ UU, RPJP Daerah Æ Perda)

19

Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBN

Bappenas/da (4) menyelenggarakan MUSRENBANGNAS a. Sinkronisasi Program KL/SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP www.dadangsolihin.com

20

Perencanaan – Apa Yang Baru?

Pasal 34 UU 17/2003

DULU

SEKARANG

Daftar Usulan - “Shopping Shopping List” List • Sebanyak-banyaknya • Seindah-indahnya • Tidak terbatas

Rencana Kerja - “Working Working Plan” Plan • Input (Rp., Naker, Fasilitas, dll.) • Kegiatan (Proses) • Output / Outcome

1)

2)

Sehingga Perencanaan • Dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan nasional Critical point-nya adalah • Menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output / outcomes

3)

Karena: Ada Sanksi Pidana Pasal 34 UU 17/2003 www.dadangsolihin.com

Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti t b kti melakukan l k k penyimpangan i k kebijakan bij k yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana p da a pe penjara ja a da dan de denda da sesua sesuai de dengan ga ketentuan ete tua undang-undang. Pimpinan Unit Organisasi Kementrian Negara/ Lembaga/Satuan Kerja Perangka Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/ Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang. Presiden memberi sanksi administrasi sesuai dengan g g kepada p p pegawai g negeri g ketentuan undang-undang serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undangundang ini.

21


Pengendalian dan Evaluasi (1)

Pengendalian dan Evaluasi (2)

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masingmasing-masing pimpinan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah. Menteri/Kepala M t i/K l B Bappeda d menghimpun hi ddan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan b ddarii masingmasing i -masing i pimpinan i i kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah sesuaii dengan d tugas t dan d kkewenangannya.

Pimpinan kementerian/lembaga/Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan kementerian/lembaga/SKPD periode sebelumnya. sebelumnya Menteri/Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan kementerian/lembaga/SKPD. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan nasional/daerah untuk pperiode berikutnya. y


22

23


24

Dadang Solihin’s Profile Dadang g holds a MA degree g ((Economics), ) University y of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas).

TERIMA KASIH


25

Asia Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe globe, included Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, os a, Japan Japa ((2001); 00 ); a and d Regional eg o a Development e e op e a and d Planning a g Training a g Hiroshima, Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at [email protected] or by his mobile at +62812 932 2202 www.dadangsolihin.com 26

Kota

Recommend Documents