KOTA

IMPLEMENTED BY RTI INTERNATIONAL AND PARTNERS

TATA KELOLA PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PENDIDIKAN DASAR UNTUK KABUPATEN/KOTA PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN TARGET SPM PENDIDIKAN DASAR

USAID-KINERJA Gedung BRI II, Lantai 28, Suite 2807 Jl. Jend Sudirman Kav. 44-46 Jakarta, 10210 Phone: +62 21 5702820 Fax: +62 21 5702832 Email: [email protected] www.kinerja.or.id

Seri Pembelajaran dari USAID-KINERJA

Maret 2014

KATA PENGANTAR Peningkatan pelayanan publik oleh unit pelayanan yang dikelola oleh pemerintah daerah merupakan mandat yang diamanatkan dalam berbagai peraturan perundangan seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M. PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dengan dukungan USAID, Program KINERJA telah berupaya memperkenalkan program bantuan teknis peningkatan pelayanan publik di 20 kabupaten/kota mitra di empat provinsi di Indonesia (Aceh, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan) yang bertujuan untuk peningkatan mutu pelayanan publik. Program ini difokuskan pada penguatan pihak penyedia layanan (supply side) dan pihak pengguna layanan (demand side) di sektor pendidikan dasar, kesehatan dasar, dan perbaikan iklim usaha. Pada tahun ketiga, Program KINERJA menambah 4 kabupaten/kota lagi di Provinsi Papua yang bekerja khusus di sektor kesehatan. Di bidang pendidikan dasar Program KINERJA mendorong pemerintah daerah memperbaiki dan meningkatkan pelayanan Pendidikan Dasar (basic education) dengan fokus pada Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Distribusi Guru Proporsional (DGP) dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) atau Operational Costs of Education Unit, Proportional Teacher Distribution (PTD), School Based Management (SBM). Peningkatan pelayanan tersebut dimaksudkan agar unit pelayanan dapat menyelenggarakan kegiatannya untuk pencapaian standar pelayanan publik (SPP), standar pelayanan minimal (SPM), dan standar nasional pendidikan (SNP). KINERJA juga mendorong munculnya kebijakan di tingkat kabupaten/kota agar praktek baik dalam pelayanan pendidikan dasar dapat diadopsi dan disebarluaskan ke daerah-daerah lainnya, maka untuk lebih memudahkan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam menerapkannya maka diperlukan sebuah modul yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelatihan, pendampingan, dan pelaksanaannya. Diharapkan modul ini dapat membantu pemerintah daerah yang ingin menerapkan tatakelola yang baik dan penghitungan kebutuhan pemenuhan target standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan dasar. Untuk membantu pemerintah daerah dalam proses dan teknis penerapan pendekatan ini, modul ini juga memuat daftar organisasi/ konsultan yang selama ini membantu Program KINERJA.

Jakarta, Maret 2014

www.kinerja.or.id

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

1

DAFTAR ISI

2

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

1 2

BAB 1

RINGKASAN EKSEKUTIF Tujuan dan Keberhasilan KINERJA Rekomendasi kepada para Pimpinan Daerah Rekomendasi kepada OMP dan Konsultan Rekomendasi kepada Lembaga Diklat

3 3 6 7 7

BAB 2

PENDEKATAN KINERJA Pendekatan Umum Proyek KINERJA Fokus Intervensi Kinerja pada Sektor Pendidikan Prinsip-prinsip Tata Kelola Sektor Pendidikan Prinsip dan Tahapan dalam Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan SPM Pendidikan Dasar

8 8 9 11 12

BAB 3

PENGALAMAN KINERJA DALAM PENDAMPINGAN PERENCANAAN SPM PENDIDIKAN DASAR Situasi yang Dihadapi di Daerah Bagaimana KINERJA Memulai Inisiatif Proses Kerja

14

BAB 4

MENGATASI TANTANGAN DAN MENCAPAI SUKSES Tantangan Keberhasilan Program

20 20 21

BAB 5

REKOMENDASI UNTUK REPLIKASI Rekomendasi kepada Daerah Lain yang ingin masuk Kedalam Program KINERJA Rekomendasi kepada Daerah Lain yang ingin untuk Replikasi Pendekatan SPM Rekomendasi untuk Calon Konsultan dan OMP Rekomendasi untuk Lembaga Diklat

25 25 26 27 27


14 15 17

www.kinerja.or.id

BAB 1 RINGKASAN EKSEKUTIF Tujuan dan Keberhasilan KINERJA 1. Tujuan Umum Program KINERJA Program Kinerja adalah sebuah program tata kelola pemerintahan yang baik yang difokuskan pada peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik di sektor Pendidikan Dasar (basic education), Kesehatan Ibu & Anak (Mother and Child Health) dan Iklim Usaha yang baik (Business Enabling Environment). Program Kinerja dibiayai oleh donor USAID dan dilaksanakan oleh suatu konsorsium konsultan RTI International sebagai lead-firm dan mitra konsorsiumnya, yaitu The Asia Foundation (TAF), Kemitraan - Partnership, Social Impact (SI), Lembaga Penelitian SMERU dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Jangka waktu pelaksanaan program ini adalah 5 tahun dari tanggal 30 September 2010 sampai 28 Februari 2015. Program Kinerja bekerja di 20 kabupaten/kota di 4 Propinsi yaitu Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Kinerja bekerja dengan Pemerintah Daerah, Provinsidan Pusat serta Organisasi Masyarakat Sipil untuk memperkuat mekanisme partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan membantu pemerintah daerah agar dapat lebih tanggap (responsive) terhadap kebutuhan masyarakat atas tata kelola pelayanan publik yang baik. Program KINERJA dilakukan melalui pendekatan dua sisi yaitu sisi penyedia layanan (supply) dan sisi pengguna layanan (demand). Kedua sisi tersebut didorong untuk peningkatan aspek-aspek tatakelola yang baik (good governance), Pada sisi penyedia layanan, dalam hal ini SKPD/Dinas, unit layanan serta Pemda (eksekutif dan legislatif) didorong untuk meningkatkan manajemen efisien dan efektif yang berorientasi pada standar pelayanan dan peningkatan mutu pelayanan publik. Padapendekatan pengguna layanan (demand side) dilakukan dengan meningkatkan kepedulian, keterlibatan dan pengawasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik melalui peran forum multi stakeholder (FMS) atau forum peduli serta jurnalisme warga/media. Sedangkan pada pendekatan penyedia layanan (supply side) dilakukan dengan meningkatkan kemampuan pemberi layanan untuk pengelolaan pelayanan berbasis inovasi dan penerapan praktik yang baikuntuk perbaikan kualitas pelayanan publik yang mengacu kepada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal yang telah ditetapkan melalui peraturan perundangan pemerintah (untuk sektor Pendidikan dengan Permendikbud No.23 th 2013 tentang SPM Pendidikan Dasar di kab/kota). Ada 27 indikator SPM yang harus dipenuhi sejakdari ketersediaan buku, alat peraga, ruang kelas, guru, pengawas sekolah, hingga penerapan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).

www.kinerja.or.id


3

Program Kinerja mempunyai sasaran: 1. Menciptakan insentif untuk meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah daerah. Insentif tersebut mencakup harapan hasil kinerja yang lebih baik, akibat adanya peningkatan keterlibatan warga dan pertanggungjawaban kepada warga, penghargaan (atau sanksi) atas kinerja yang baik (atau buruk), dan kebanggaan (atau perasaan malu) ketika kinerja pemerintah daerah diumumkan kepada publik. Bantuan teknis menghasilkan insentif yang lebih kuat dengan memberi warga suara yang lebih efektif dalam penyelenggaraan pelayanan publik, mendukung sistem manajemen kinerja pada pemerintah daerah, dan meningkatkan persaingan melalui benchmarking, serta program pemberian penghargaan yang kompetitif. 2. Mendorong pengadopsian penyelenggaraan pelayanan yang inovatif. Program Kinerja menawarkan pilihan intervensi teknis yang tepat sasaran dan dirancang dengan baik di tiga sektor pendidikan, kesehatan dan iklim usaha. Program berfokus pada elemen-elemen penting dari pelayanan di sektorsektor khusus tersebut, beberapa elemen yang mampu memberikan dampak, bukan melaksanakan terlalu banyak kegiatan yang berlainan. 3. Mereplikasi sistem manajemen yang lebih baik dan mendiseminasinya dengan skala yang lebih luas melalui organisasi-organisasi perantara dan konsultan. Dampak program Kinerja diperluas secara nasional melalui diseminasi-diseminasi. 4. Menerapkan skema evaluasi dampak yang cermat dengan menggunakan kabupaten kontrol yang dipilih secara teliti dan studi mendalam. Evaluasi ini mengukur hasil untuk memberikan informasi tentang intervensi mana saja yang efektif, mengapa dan bagaimana.

2. Lokasi Program KINERJA KINERJA bekerja di 20 kabupaten/kota di 4 provinsi, yakni: 1. Provinsi Aceh: Kabupaten Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Bener Meriah, Simeulue, danKota Banda Aceh 2. Provinsi Jawa Timur: Kabupaten Bondowoso, Jember,Probolinggo dan Tulungagung, dan Kota Probolinggo, 3. Provinsi Sulawesi Selatan: Kabupaten Barru, Bulukumba, Luwu dan Luwu Utara, danKota Makassar 4. Provinsi Kalimantan Barat:, Kabupaten Bengkayang, Melawi, Sambas, Sekadau dan Kota Singkawang Dari 20 kab/kota mitra Kinerja diatas, Kinerja melaksanakan pendampingan sektor pendidikan di 16 kab/kota, 4 kab/kota lainnya memilih fokus yang lain, misal: iklim usaha/perijinan PTSP.

4


www.kinerja.or.id

3. Keberhasilan Program Perencanaan SPM KINERJA Bantuan teknis KINERJA di sektor pendidikan dasardi kabupaten/kota terdiri dari 3 paket fokus pelayanan publik, yaitu : 1. BOSP (Biaya Operasional Satuan Pendidikan): Upaya dukungan terhadap kecukupan kebutuhan operasional sekolah yang diberikan oleh Pemerintah berdasarkan metode perhitungan biaya operasional satuan pendidikan untuk mencapai standar pelayanan yang ditetapkan sesuai dengan harga satuan daerah setempat. 2. DGP (Distribusi Guru yang Proporsional): Upaya melaksanakan penataan dan pemerataan guru-guru PNS agar ketersediaan dan kualifikasi gurudi tiap sekolah-sekolah dapat memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan. 3. MBS (Manajemen Berbasis Sekolah): Upaya meningkatkan tata kelola manajemen sekolah/satuan pendidikan agar lebih transparan, akuntabel, partisipatif dan responsif sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan yang baik dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Ketiga fokus tersebut merupakan kunci pendekatan universal/internasional untuk reformasi pendidikan di seluruh sekolah, karena dengan tersedia guru yang cukup dan berkualitas, sekolah punya dana operasional yang cukup dan mempunyai manajemen pengelolaan yang baik maka dipastikan akan terselenggara pelayanan pendidikan yang baik dan bermutu. Keberhasilan KINERJA pada pendampingan perencanaan dan penganggaran SPM sektor pendidikan dasar di 16 kab/kota (BOSP di 3 kab/kota, DGP di 6 kab/kota, MBS di 7 kab/kota), adalah: •

Tim SPM kab/kota dan Dinas Pendidikan telah memahami dan melaksanakan tahapan dan metode penghitungan kebutuhan pemenuhan SPM pendidikan dasar, serta mengetahui kesenjangan (gap) masing-masing indikator-indikator SPM terhadap sasaran target SPM nasional, provinsi maupun lokal.

•

Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan/sekolah telah menganalisis dan menghitung gap/kesenjangan SPM sehingga mengetahui kebutuhan pembiayaan untuk memenuhi target SPM 3 sd 5 tahun kedepan.

•

Hasil penghitungan SPM (costing SPM) telah diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Dinas atau Daerah, seperti dokumen RKA, KUA-PPAS, Renja dan digunakan sebagai acuan penyusunan Renstra Dinas dan RPJMD kab/kota.

•

Hasil perencanaan untuk pemenuhan target SPM pendidikan telah dialokasikan anggarannya melalui APBD dan dilaksanakan untuk perbaikan & peningkatan pelayanan publik pendidikan dasar.

www.kinerja.or.id


5

•

Dinas Pendidikan dan/atau Satuan Pendidikan/sekolah melaksanakan perbaikan pelayanan publik yang berbasis standar pelayanan yang jelas, fokus dengan landasan regulasi yang kuat. Pendekatan KINERJA juga berhasil mendorong perbaikan pelayanan yang berkelanjutan.

•

Terjadi perluasan dan replikasi penerapan SPM di sekolah-sekolah lainnya diluar sekolah yang didampingi oleh Kinerja.

Rekomendasi kepada para Pimpinan Daerah Program perencanaan dan penganggaran SPM yang dilaksanakan Dinas Pendidikan bersama stakeholder kabupaten/kota dengan dukungan dari KINERJA menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan telah membawa hasil, sebagaimana disampaikan di atas. Rekomendasi pertama KINERJA kepada pimpinan daerah, adalah untuk belajar dari pengalaman KINERJA, dari pengalaman itu menghitung kebutuhan pemenuhan SPM Pendidikan dan mengintegrasikan hasilnya dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah hingga tertuang dalam DPA (dokumen pelaksanaan anggaran). Berdasarkan pengalaman tersebut, ada beberapa rekomendasi, yakni: a) Diperlukan komitmen yang kuat dari para pimpinan daerah Sekda, Bupati/Walikota, DPRD dan Dinas Pendidikan untuk menerapkan SPM/standar pelayanan minimal, b) Setiap kebijakan pada pelayanan publik hendaknya berorientasi pada standar sehingga bisa diukur capaiannya dengan jelas, c) Melibatkan organisasi masyarakat sipil/OMS atau forum multi stakeholder (FMS) dalam penyelengaraan tata kelola pelayanan pendidikan dasar, d) Mendayagunakan staf, struktur organisasi dan sumber daya lokal yang ada tanpa perlu membentuk unit organisasi baru, seperti: Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, UPTD, Dinas, Dewan Pendidikan, PGRI dan Perguruan Tinggi setempat. e) Berkoordinasi dan sinergi antar SKPD dan instansi pemerintah daerah terkait, f) Menetapkan indikator kinerja dan pengukuruan keberhasilan program, dan g) Mengadopsi pendekatan KINERJA dan menggunakan bahan-bahan yang telah disusun oleh KINERJA.

6


www.kinerja.or.id

Rekomendasi kepada OMP dan Konsultan Organisasi Mitra Pelaksana (OMP) dan Konsultan mitra pelaksana KINERJA telah banyak membantu Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan dan forum multi stakeholder, mereka merupakan aset daerah yang berharga dan berpengalaman. Ada beberapa rekomendasi bagi OMP dan Konsultan dalam upaya melanjutkan perannya, yakni: a) Mengintegrasikan aspek tata kelola yang baik (good governance) dalam setiap kegiatan penguatan dan pendampingan dengan melibatkan masyarakat danforum multi stakeholder, b) Tetap berorientasi pada hasil, tidak sekadar memenuhi jadwal kegiatandan jumlah peserta kegiatan, c) Bertindak sebagai advisor yang berperan lebih pada memberi stimulus daripada sebagai pegawai yang melaksanakan program, d) Menggunakan modul-modul yang dikembangkan KINERJA untuk penguatan kapasitas OMP sendiri maupun penguatan pemerintah daerah dan forum multi stakeholder. e) Bekerjasama antar OMP dan Perguruan Tinggi setempat untuk lebih meningkatkan kapasitas/kemampuan. f) Menempatkan tenaga lapangan dan narasumber yang kompeten dan berdedikasi tinggi.

Rekomendasi kepada Lembaga Diklat Lembaga-lembaga pendidikan dan latihan di berbagai tingkat pemerintahan (Diklat Kab/Kota, Diklat Provinsi, Diklat Pusat) mempunyai peran strategis dalam pendayagunaan aparatur negara karena secara periodik menyelenggarakan latihan untuk pegawai negeri sipil (PNS). Direkomendasi agar lembaga-lembaga tersebut memasukkan pendekatan-pendekatan dan praktek-praktek baik KINERJA dalam kurikulum dan pelatihan yang diselenggarakan Diklat yang meliputi: a) Tata kelola (governance) yang melibatkan warga masyarakat sebagai pengguna layanan publik, b) Lebih berorientasi pada peningkatan ketrampilan dan tidak sekadar peningkatan pengetahuan dan pemahaman, c) Mengadopsi modul, inovasi dan praktek baik (good practice) yang dikembangkan KINERJA DONOR lain, serta Kementerian Teknis terkait, seperti KemenPAN. d) Menyelenggarakan pelatihan peningkatan pelayanan publik secara berkala, dengan membuka kesempatan melibatkan narasumber (OMP, Konsultan, Dinas/Instansi) yang sudah menerapkan praktek baik inovasi pelayanan publik.

www.kinerja.or.id


7

BAB 2 PENDEKATAN KINERJA Pendekatan Umum Proyek KINERJA KINERJA bekerja untuk menguatkan sisi penyediaan dan permintaan pelayanan publik yang lebih baik di bidang kesehatan, pendidikan dasar dan iklim usaha yang baik. KINERJA bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mengatasi kesenjangan penyediaan pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, dan iklim usaha yang baik. Melalui insentif yang lebih baik, inovasi yang lebih luas, dan lebih banyak replikasi, pemerintah daerah di Indonesia diharapkan mampu menyediakan layanan yang lebih berkualitas serta lebih responsif terhadap kebutuhan dan permintaan warga negara atau pengguna layanan. Salah satu aspek kunci pendekatan KINERJA adalah keterlibatan warga masyarakat, organisasi masyarakat sipil (LSM), dan media lokal untuk mendorong pelayanan publik yang lebih baik dan pemberian bantuan teknis kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitasnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam perencanaan dan penerapan SPM peran legislatif DPRD sangat dominan karena fungsi penganggaran berada di dewan perwakilan rakyat daerah. Peran Bappeda selaku koordinator perencanaan daerah juga sangat penting. Sebagian besar program KINERJA dilaksanakan melalui organisasi mitra pelaksana (OMP) dan Konsultan (short term/STTA) Kinerja, yang juga menerima pelatihan peningkatan kapasitas dari KINERJA. Beberapa contoh strategi untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat adalah: 1. Mendukung pelaksanaan kebijakan berdasarkan kondisi empiris melalui kajian dan analisa, seperti Analisa Anggaran Daerah dan Analisa Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan SPM; 2. Membentuk forum multi-pemangku kepentingan untuk menciptakan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran yang partisipatif; 3. Melibatkan masyarakat untuk mengawasi penyediaan pelayanan publik melalui mekanisme penanganan pengaduan dan janji perbaikan pelayanan; serta

8


www.kinerja.or.id

4. Mendukung pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), media lokal, dan jurnalis warga untuk menyediakan akses terhadap informasi publik dan meningkatkan permintaan terhadap penyediaan pelayanan publik yang lebih baik. 5. Membentuk Tim Penyusun perencanaan SPM kab/kota yang terdiri dari multistakeholder untuk menciptakan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran yang partisipastif; Intervensi program KINERJA berada di tiga area, yakni: 1. Menguatkan pengguna layanan yang lebih baik (demand side); 2. Meningkatkan praktik inovasi yang sudah ada dan mendukung pemerintah daerah untuk menguji dan mengadopsi pendekatan penyediaan pelayanan pendidikan yang berstandar; 3. Memperluas inovasi yang sudah dianggap berhasil di tingkat nasional dan mendukung organisasi di Indonesia untuk menyediakan dan menyebarluaskan pelayanan yang lebih baik kepada pemerintah daerah. Dengan bekerja disisi penyedia (supply side) dan dan pengguna layanan (demand side), maka pendekatan yang digunakan KINERJA dalam melaksanakan program-programnya adalah transparansi, akuntablitas, partisipatif, dan responsif.

Fokus Intervensi Kinerja pada Sektor Pendidikan Paket bantuan teknis KINERJA di sektor pendidikan dasar di kab/kota meliputi 3 paket fokus pelayanan publik, yaitu :

1. Perhitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)

BOS (Bantuan Operasional Sekolah) merupakan dukungan terhadap kecukupan kebutuhan operasional sekolah yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah dan diteruskan ke sekolah. Berdasarkan survai, jika disesuaikan dengan harga satuan (unit cost) setempat dan usaha mencapai target SPM (IP-15 sd IP-27) Pendidikan Dasar, maka ditemukan bahwa BOS belumlah mencukupi, sehingga masih ada kesenjangan (kekurangan) pendanaan kebutuhan biaya operasional suatu sekolah atau disebut biaya operasional satuan pendidikan (BOSP). Dilain pihak, banyak kab/

www.kinerja.or.id


9

kota yang berminat untuk memenuhi kesenjangan pendanaan tersebut, tetapi belum tahu bagaimana menghitungnya. Program DBE-USAID sebelumnya, telah memulai dengan metode penghitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Pendekatan ini mendorong SKPD dan pemangku kepentingan terkait untuk menganalisa berapa biaya operasional yang nyata per anak/tahun di tingkat SD/MI dan SMP/MTs sesuai dengan kondisi dan biaya setempat. Hal ini menjadi dasar untuk merancang alokasi dana pendidikan secara menyeluruh di kabupaten/kota. Jika hasil analisis atau perhitungan menunjukkan bahwa masih terjadi kesenjangan biaya pendidikan, maka direkomendasikan bagaimana APBD dapat menutupi kesenjangan tersebut. Jika APBD masih belum dapat menutupi semua kesenjangan tersebut, maka bagaimana mencari alternatif pendanaan, dari sisi pengguna atau komunitas lainnya (misal melalui kemitraan pemerintah dan swasta), sepanjang masih diperbolehkan oleh peraturan yang berlaku.

2. Penguatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Setelah berjalan 5 tahun sejak Juli 2005, tahun 2011 Pemerintah Pusat memperkenalkan mekanisme pencairan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang baru. Dana APBN ditransfer langsung ke Kas Daerah, kemudian dana tersebut diberikan ke SD/MI dan SMP/MTs untuk memenuhi SPM sekolah. Kemendiknas bersama beberapa mitra pembangunan telah mengembangkan pendekatan dan modul dalam melengkapi mekanisme ini untuk mendampingi pemangku kepentingan di tingkat Dinas Pendidikan kab/kota maupun di sekolah. Perencanaan dan penganggaran melalui penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS) yang partisipatif, pelaksanaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel merupakan pendekatan yang disiapkan bagi pemangku kepentingan sekolah. Dari berbagai sumber diketahui bahwa hal diatas belum dilaksanaakan secara konsisten dilapangan. Kinerja menyiapkan pendekatan secara menyeluruh dari sudut pemberian pelayanan dan pengguna layanan. Penguatan MBS ditujukan tidak hanya untuk pencapaian indikator SPM IP-27 Penerapan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS), tetapi juga untuk pencapaian 13 indikator SPM (IP-15 sd IP-27) di tingkat sekolah/ satuan pendidikan.

Pemangku kepentingan pada tingkat kabupaten/ kota, adalah orang/ lembaga yang berkepentingan dengan pendidikan, termasukDewan Pendidikan, DPRD untuk komisi terkait, tokoh agama, tokoh masyarakat, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), perwakilan kepala sekolah, guru, Komite Sekolah (KomSek) dan orang tua. Sedangkan pada tingkat sekolah adalah kepala sekolah, guru, komite sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan dinas pendidikan dan pemerhati.

10


www.kinerja.or.id

3. Distribusi Guru yang Proporsional (DGP)

Banyak kabu/kota yang melaporkan bahwa beberapa sekolahnya mengalami kekurangan guru, dan meminta tambahan guru, baik dalam hal jumlah maupun spesialisasi guru dalam mata pelajaran tertentu. Permintaan ini berdasarkan atas kebutuhan sesuai dengan bukti nyata di lapangan serta usaha dalam memenuhi indikator SPM (IP-5 sd IP-9) yang berkaitan dengan kecukupan dan kualifikasi guru di SD/MI dan SMP/MTs. Proyek rintisan BERMUTU di Kemendiknas, dengan dukungan Bank Dunia, memfasilitasi Dinas Pendidikan untuk mengkaji ulang, menganalisis, dan mengembangkan rekomendasi yang berhubungan dengan sumber daya guru, jumlah sekolah dan jumlah murid. Rasio yang dihasilkan dalam analisis sering menunjukkan bahwa Kab/Kota mengalami surplus tenaga guru, tetapi terjadi ketimpangan antar sekolah dan kecamatan.Para guru kurang terdistribusi dengan seimbang, lebih sering berkumpul di daerah perkotaan, sedangkan hanya segelintir yang berminat mengajar di daerah terpencil. Bantuan teknis dirancang untuk memberikan asistensi teknis kepada Kab/ Kota dan komunitas tentang analisis penyebaran guru, mengembangkan rekomendasi teknis dan keuangan untuk kebijakan terkait, dan melaksanakan inovasi dalam penyebaran tenaga guru yang proporsional, termasuk manajemen pendidikan.

Prinsip-Prinsip Tata Kelola Sektor Pendidikan Di sektor pendidikan, KINERJA melaksanakan paket program BOSP (Biaya Operasional Satuan Pendidikan), DGP (Distribusi Guru yang Proporsional), dan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) yang berorientasi standar pelayanan minimal (SPM).Program sektor pendidikan ini dilaksanakan dengan prinsip-prinsip umum sebagai berikut: •

Keikutsertaan instansi-instansi terkait. Program-program di sektor pendidikan tidak semata-mata dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, melainkan menyangkut beberapa instansi pemerintah daerah lainnya seperti Bappeda, Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Bagian Keuangan, Bagian Hukum, Badan Kepegawaian Daerahdan DPRD. Oleh karena itu, dalam melaksanakan program-program sektor pendidikan, keterlibatan antar instansi/lembaga sangat penting.

•

Keikutsertaan forum multi stakeholder. Dari sisi pengguna pelayanan, keterlibatan masyarakat sangat diperlukan karena masyarakat mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam penyelengaraan pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan. Dengan keterlibatan masyarakat, programprogram sektor pendidikan dapat dilaksanakan secara tranparan, akuntabel dan perbaikan secara terusmenerus.

www.kinerja.or.id


11

•

Berkelanjutan. Semua pendekatan program sektor pendidikan harus dapat berlangsung terus secara berkesinambungan. Hal ini hanya dapat terlaksana ketika manfaat program-program pendidikan dapat dirasakan oleh masyarakat dan pelaksanaannya terus dikawal, tidak saja oleh pemerintah daerah tetapi juga oleh masyarakat melalui forum-forum multi stakeholder.

•

Berorientasi Standar. Dengan mengacu kepada standar pelayanan yang jelas sesuai regulasi maka kinerja pelayanan dapat diukur lebih baik dan dapat diperbandingkan secara nasional, regional dan lokal.

Prinsip dan Tahapan dalam Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan SPM Pendidikan Dasar Prinsip-prinsip umum perencanaan SPM sebagai berikut: 1. Dengan menerapkan SPM atau standar pelayanan akan mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan (continuous improvement). 2. Peraturan pemerintah/ kementerian terkait SPM dan standar lainnya, dimaksudkan sebagai alat untuk meningkatkan mutu pendidikan secara merata dan terfokus. 3. Penghitungan SPM menggunakan data yang valid dan mutakhir. Untuk itu ketersediaan data yang baik di Dinas Pendidikan dan sekolah menjadi persyaratan utama. 4. Penghitungan SPM berdasarkan pedoman peraturan regulasi Pemerintah yang berlaku dan mengacu kepada kesenjangan (gap) antara capaian yang saat ini dengan sasaran yang ditetapkan secara nasional/ provinsi, jadi bukan hanya apa yang diinginkan kepala sekolah, kelompok warga, atau Bupati/Walikota. 5. Penghitungan SPM dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri dengan membentuk Tim Penyusun SPM yang terdiri dari berbagai unsur: eksekutif, legislatif, masyarakat (tokoh/ahli). 6. Memuat capaian sasaran SPM sehingga pembiayaan sekolah lebih diarahkan pada peningkatan pelayanan publik, pemenuhan standar pelayanan minimal, dan pencapaian mutu pendidikan yang semakin tinggi. 7. Didasarkan pada regulasi daerah (Surat keputusan, Peraturan bupati/walikota atau Peraturan daerah). Hal ini diperlukan untuk menjamin penerapan SPM dapat berlangsung terus secara berkesinambungan. 8. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program SPM secara periodik diperlukan agar penerapanSPM dapat tepat sasaran dan selalu terus disempurnakan, 9. Pengelolaan setiap pengaduan masyarakat secara jujur, agar pengaduan menjadi sumber perbaikan yang tepat sesuai kebutuhan masyarakat pengguna layanan.

12


www.kinerja.or.id

Proses perencanaan dan penghitungan kebutuhan pemenuhan SPM di kabupaten/kota dilaksanakan dengan tahap-tahap sebagai berikut: 1. Membuat kesepakatan dengan Kepala Daerah dan Kepala Dinas Pendidikan serta Kepala Bappeda untuk disepakatinya kegiatan perencanaan dan penghitungan kebutuhan pemenuhan SPM pendidikan dasar. 2. Membentuk Tim Penyusun SPM yang ditetapkan Kepala Dinas Pendidikan. Tim terdiri unsur-unsur eksekutif, unsur legislatif, dan unsur masyarakat, antara lain: Bidang Perencanaa/Penyusunan Program DisDik, Bidang Pendidikan Dasar DisDik, Bidang SosBud Bappeda, Bagian Keuangan, Bagian Organisasi Setda, Komisi DPRD membidangi pendidikan, Kemenag kab/kota, Perwakilan forum masyarakat peduli pendidikan, Dewan Pendidikan, Pengawas Sekolah, Perwakilan Kepala Sekolah, Perwakilan Komite Sekolah. 3. Menetapkan Fasilitator/Pelatih yang akan mendampingi Tim diatas selama proses penyusunan costing SPM. 4. Mengadakan Lokakarya Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran atas SPM dan jika diperlukan melakukan Studi Komparatif penerapan Standar Pelayanan bidang pendidikan. 5. Setelah proses diatas dilalui maka tahap selanjutnya adalah proses yang akan dilaksanakan oleh Tim Penyusun SPM yang sudah dibentuk, sejak penghitungan SPM, integrasi hasil kedalam perencanaan dan penganggaran daerah, pelaksanaan program-kegiatan, monitoring & evaluasi.

www.kinerja.or.id


13

BAB 3 PENGALAMAN KINERJA DALAM PENDAMPINGAN PERENCANAAN SPM PENDIDIKAN DASAR Situasi yang Dihadapi di Daerah Dari hasil mini survei di 5 kab/kota di Sulawesi Selatan dan hasil angket kuisioner evaluasi diri penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran daerah kab/kota pada saat lokakarya, banyak daerah kab/kota mitra Kinerja yang belum cukup paham berkaitan dengan SPM Pendidikan Dasar dan belum/kurang menerapkan SPM dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Dari hasil analisa dan penghitungan costing SPM selama pendampingan berlangsung, masih banyak daerah ataupun sekolah yang belum memenuhi SPM sesuai target nasional yang ditetapkan dalam Permendikbud No.23 Th 2013 dimana disebutkan target SPM harus dicapai pada akhir tahun 2014. Hal tersebut menunjukkan bahwa daerah belum memprioritaskan pencapaian SPM dalam perencanaan dan anggaran daerahnya. Sebagai contoh di Provinsi Kalimantan Barat, Pencapaian SPM dari 76 sekolah dasar di kab/ kota mitra yang didampingi oleh program Kinerja-USAID masih banyak yang belum memenuhi. Dari 21 indikator pencapaian untuk sekolah dasar, baru 9 indikator yang dapat dicapai oleh seluruh sekolah, yakni: jarak maksimum siswa mengakses sekolah, rasio rombongan belajar dan ketersediaan kelas, ketersediaan ruangan guru, ketersediaan minimal 6 orang guru, ketersediaan guru berpendidikan sarjana/setara dan memiliki sertifikasi pendidik, ketersediaan kepala sekolah yang berpendidikan sarjana/ setara dan memiliki sertifikasi pendidik, kunjungan supervisi pengawas, ketersediaan buku teks, ketersediaan alat peraga IPA dan ketersediaan buku pengayaan dan referensi. Sementara 10 indikator masih belum tercapati, yakni: kecukupan

14


www.kinerja.or.id

jam kerja guru, kecukupan jam pendidikan, ketersediaan kurikulum, rencana pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan program penilaian, supervisi kepala sekolah, penyampaian hasil evaluasi oleh guru, pelaporan UAS/ UKK/ US/UN dan pelaksanaan MBS. Jika dilihat berdasarkan kewenangan yang bertanggung jawab memenuhi, sebagian besar yang telah tercapai adalah indikator-indikator yang kewenangannya ada di pihak sekolah/unit layanan. Sementara indikator SPM yang kewenangannya pada pemerintah kab/ kota sebagian besar besar belum terpenuhi di seluruh sekolah. Catatan: dua (2) indikator lainnya, yakni: ketersediaan pengawas berpendidikan sarjana/setara dan memiliki sertifikasi pendidik dan rencana daerah mendukung pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran, tidak dianalisis karena tidak tersedia data. Dibeberapa daerah kesenjangan/kekurangan sudah diketahui tapi tidak ada komitmen kuat untuk menyediakan anggaran guna memenuhi SPM tersebut. Dengan demikian, perencanaan dan penganggaran untuk pemenuhan SPM sangat penting, dan SPM menjadi acuan intervensi peningkatan tata kelola pelayanan publik oleh KINERJA.

Bagaimana KINERJA Memulai Inisiatif Bantuan Teknis KINERJA di kab/kota dalam peningkatan tata kelola pelayanan publik melalui pendekatan dua sisi, supply dan demand, membutuhkan dukungan dan komitmen seluruh Stakeholder daerah.

1. Komitmen Kepala Daerah, DPRD, dan Stakeholders KINERJA memulai pendampingan perencanaan SPM dengan menyelenggarakan Lokakarya Peningkatan Pemahaman Service Standard dan Kesadaran atas SPM kepada para Stakeholder daerah termasuk Bupati/Walikota dan DPRD.Selanjutnya memfasilitasi para pejabat daerah kunjungan studi komparatif/ banding penerapan Standar Pelayanan di kab/kota yang mempunyai praktek baik dan inovasi majudi bidang pendidikan. Di beberapa kabupaten/kota DPRD dan Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah atau Kepala Dinas Pendidikan serta perwakilan masyarakat terlibat dalam kunjungan studi komparatif tersebut. Sasaran kunjungan studi komparatif antara lain praktek MBS di Kabupaten Probolinggo-Jawa Timur, DGP di Kabupaten Boalemo Gorontalo, BOSP di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Klaten–Jawa Tengah. Dengan pelaksanaan lokakarya dan studi banding tersebut muncul kesadaran dan pemahaman tentang standar pelayanan, sehingga lebih jelas dipahami para pengambil keputusan di kab/kota. Selanjutnya Dinas Pendidikan kab/kota membentuk Tim Penyusun SPM Pendidikan Dasar

www.kinerja.or.id


15

2. Pengaturan Pekerjaan Di tingkat kab/kota KINERJA memulai programnya dengan merekrut tenaga spesialis di bidang pelayanan publikyang disebut dengan LPSS (Local Public Service Specialist) yang ditempatkan di tiap-tiap kab/kota mitra. Tugas utamanya adalah mengkoordinir program bersama pemerintah daerah, forum multi Stakeholder (MSF), Konsultan KINERJA (STTA) dan organisasi mitra pelaksana (OMP). Selain itu spesialis juga bertanggungjawab atas penjaminan mutu pelaksanaan program. Program pendampingan penghitungan kebutuhan pemenuhan (Costing) SPM dilaksanakan oleh Konsultan KINERJA dan LPSS yang bekerja secara periodik mendampingi Tim Penyusun SPM melaksanakan tahaptahap perencanaan SPM. Untuk pendampingan tersebut, KINERJA merekrut seorang Konsultan SPM Pendidikan di tiap-tiap Provinsi.Konsultan SPM telah mendapat pelatihan dari KINERJA dan bekerja sama dengan OMP Pendidikan yang ada di tiap-tiap kab/kota mitra KINERJA. Secara berkala Spesialis dari kantor pusat National Office (NO) Kinerja akan memperkuat pemahaman tentang penerapan SPM di masing-masing kab/kota atau pada event penting Lokakarya integrasi SPM dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. LPSS selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikandan Tim Penyusun SPM yang terdiri dari unsur-unsur Kepala Bidang/Seksi Dinas Pendidikan, Pengawas Sekolah, Bappeda, Bagian Organisasi, Bagian Keuangan, dan lembaga-lembaga non pemerintah.

3. Penyusunan Rencana Kerja Setelah terbentuk Tim Penyusun SPM, maka Tim bersama Dinas Pendidikan danLPSS menyusun rencana kerja berikut jadwal pelaksanaan untuk masing-masing tahap untuk kegiatan di tingkat Sekolah serta kegiatan di tingkat kab/kota atau dinas pendidikan. Jadwal rencana kerja harus sesuai jadwal perencanaan dan penganggaran daerah sehingga pada saat hasil penghitungan SPM selesai bisa langsung diintegrasikan ke dalam perencanaan daerah dan dianggarkan dalam APBD kab/kota. Tahap-tahap perencanaan SPM adalah sebagai berikut dibawah, yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran pemerintah : 1. Lokakarya Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran atas SPM dan Studi Komparatif penerapan Standar Pelayanan bidang pendidikan. 2. Review Peraturan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Penerapan SPM serta peraturan perundangan tentang SPM Pendidikan.

16


www.kinerja.or.id

3. Identifikasi Status Pencapaian SPM dan Sasaran target SPM. 4. Analisis Kesenjangan Capaian (gap) terhadap Target SPM, Prioritisasi Penyebab Kesenjangan, dan Strategi Penanganan, 5. Penghitungan Kebutuhan Anggaran untuk Mengurangi Kesenjangan Capaian (gap) dan Pelaksanaan Program/Kegiatan 6. Integrasi Target SPM dan Kebutuhan Anggaran Pencapaian Target SPM ke dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah dan Dinas/SKPD, 7. Monitoring dan Evaluasi Capaian SPM. 8. Adopsi praktek baik/inovasi dan Replikasi/Perluasan Penerapan SPM ke Sekolah atau instansi/SKPD lainnya.

Proses Kerja 1. Peran Masing-masing Stakeholder Pada prinsipnya semua Stakeholder bekerjasama dalam pelaksanaan perencanaan SPM di semua tahapan, namun masing-masing Stakeholder mempunyai peran khusus, yaitu : •

Konsultan STTAdan/atau oragnisasi mitra pelaksana/OMP berperan melaksanakan lokakarya/pelatihan yang memberikan pengetahuan dan ketrampilan dalam penghitungan kebutuhan (costing) pemenuhan target SPM dan pendampingan dalam penghitungan.

•

Tim Penyusun SPM berperan melakukan penghitungan SPM dan menyusun rekomendasi teknis yang disampaikan kepada pengambilan keputusan, serta melaksanakan advokasi untuk pengalokasian anggaran pemenuhan SPM dan integrasi ke dalam dok.perencanaan daerah.

•

Kepala Dinas dan Bupati/Walikota berperan dalam menindaklanjuti rekomendasi teknis dengan mengintegrasikan hasil costing SPM ke dalam dokumen perencanaan dinas/daerah, serta mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan kegiatan prioritas pemenuhan SPM.

•

Tim Anggaran dan DPRD berperan dalam menyetujui alokasi dana pemenuhan SPM yang diusulkan sesuai dengan hasil analisis dan penghitungan serta mengawasi pelaksanaan implementasi program SPM daerah.

•

Tim SPM bersama MSF atau unsur CSO melaksanakan advokasi kebijakan dan pengawasan penerapan SPM untuk perbaikan dan peningkatan pelayanan publik secara berkelanjutan. Selain terlibat dalam Tim Penyusun SPM yang melakukan proses penghitungan dan penyusunan rekomendasi teknis, forum multi Stakeholder/MSF berperan dalam pengawasan pelaksanaan program-kegiatan prioritas pemenuhan

www.kinerja.or.id


17

SPM di tingkat unit layanan/sekolah dan tingkat kab/kota (SKPD/Dinas). Pengawasan dilakukan melalui Monitoring dan pengaduan-pengaduan yang kemudian ditindaklanjuti dengan analisis dan laporan kepada para pengambil kebijakan.

2. Pelaksanaan Rencana Kerja Kegiatan perencanaan SPMKinerja dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 1. Lokakarya Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran atas SPM dan Studi Komparatif penerapan Standar Pelayanan bidang pendidikan: Menyelenggarakan lokakarya di kab/kota dengan mengundang semua Stakeholder terkait untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran atas pentingnya SPM dan Standar Layanan/service standard. Jika memungkinkan Pejabat daerah melakukan studi komparatif (banding) ke kab/kota yang telah menerapkan SPM dan Standar Layanan secara baik dan berhasil untuk memahami dan mendalami langsung permasalahan penerapan SPM. 2. Review Peraturan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Penerapan SPM serta peraturan perundangan tentang SPM Pendidikan: Tim Penyusun SPM dan Dinas melakukan review peraturanperaturan terkait SPM untuk mengkaji peraturan yang mendukung / menghambat pencapaian pemenuhan SPM dan menentukan target sasaran SPM yang harus dicapai kab/kota. 3. Identifikasi Status Pencapaian SPM dan Sasaran target SPM: Mengidentifikasi capaian masing-masing indikator SPM IP1 sd IP27 pada tahun ini dan beberapa tahun sebelumnya, baik ditingkat unit layanan/ sekolah dan tingkat kab/kota (Dinas). 4. Analisis Kesenjangan Capaian (gap) terhadap Target SPM, Prioritisasi Penyebab Kesenjangan, dan Strategi Penanganan: Menganalisis kesenjangan (gap) masing-masing indikator SPM Pendidikan antara capaian dengan target Nasional/Provinsi yang ditetapkan. Serta mengidentifikasi nilai gap yang terbesar hingga terkecil. Gap yang besar akan prioritas ditangani lebih dahulu. Dilanjutkan menganalisis penyebab terjadinya gap dengan memilih salah satu metode misal “pohon masalah” atau “fishbone”, kemudian menyusun program-kegiatan untuk mengatasi masalah serta membuat priotitas rangking dan strategi penanganannya. 5. Penghitungan Kebutuhan Anggaran untuk Mengurangi Kesenjangan Capaian (gap) dan Pelaksanaan Program/Kegiatan: Setelah ditentukan rangking program-kegiatan dan strateginya maka dilakukan penghitungan kebutuhan biaya untuk melaksanakannya secara bertahap, pada umumnya dalam jangka menengah 3-5 tahun, disesuaikan dengan target SPM yang harus dicapai. 6. Integrasi Target SPM dan Kebutuhan Anggaran Pencapaian Target SPM ke dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah dan Dinas/SKPD: Melaksanakan lokakarya hasil penghitungan costing SPM dengan mengundang berbagai pihak (uji publik) dan mengintegrasikan hasil

18


www.kinerja.or.id

costing SPM ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Dinas dan Daerah, seperti : RKA, KUA-PPAS, RENJA, RKPD, RENSTRA DINAS dan RPJMD Kab/Kota. 7. Monitoring dan Evaluasi Capaian SPM : Tim Penyusun SPM dan Dinas memantau/ Monitoring pelaksanaan program-kegiatan yang sedang diimplementasikan, mengevaluasi capaian SPM secara periodik serta melakukan review jika ada rencana yang pelaksanaanya perlu diperbaiki atau ditingkatkan. 8. Adopsi praktek baik/inovasi dan Replikasi/Perluasan Penerapan SPM ke Sekolah atau instansi/ SKPD lainnya: Kab/kota yang sudah menyelesaikan tahapan penghitungan Costing SPM dapat mengadopsi atau melaksanakan praktek baik guna memaksimalkan pelayanan publik, misalnya: membuat Peraturan Walikota/Bupati tentang penerapan SPM beserta petunjuk teknisnya, memperluas penghitungan costing SPM keseluruh unit layanan/sekolah, menerapkan SPM di Dinas/SKPD lain diluar Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, menerapkan indikator-indikator SPM sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Dinas dan RPJMD Kab/Kota, menerapkan Standar Pelayanan Publik/SPP untuk pelaksanaan pelayanan publik sesuai indikator SPM yang ingin dicapai.

3. Proses Perubahan dan Perkembangan Manfaat Dari Cara Kerja

Sekurang-kurangnya ada perubahan-perubahan yang segera tampak sebagai hasil pelaksanaan program SPM dengan pendekatan KINERJA: •

Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam daya tanggap terhadap kebutuhan pembiayaan sekolah/pendidikan berbasis SPM, ketrampilan penghitungan dan kesenjangan pembiayaan SPM Pendidikan Dasar, Staf/Pejabat Sekolah & Dinas yang turut langsung melakukan penghitungan SPM akan lebih menjiwai peningkatan pelayanan publik berbasis standar.

•

Peningkatan keterlibatan elemen masyarakat dalam penyelenggaraan program SPM. Forum-forum multi Stakeholder di Kabupaten/Kota mitra Kinerja telah menunjukkan keterlibatan dan berperan secara signifikan dalam setiap tahapan program.

•

Peningkatan kemampuan alokasi anggaran sekolah dalam melaksanakan program-kegiatannya untuk mencapai SPM.

www.kinerja.or.id


19

BAB 4 MENGATASI TANTANGAN DAN MENCAPAI SUKSES Tantangan Pengalaman KINERJA menunjukkan bahwa ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam perencanaandan pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar, yakni antara lain: •

Tantangan dalam pelayanan publik adalah belum adanya dan belum meratanya pelayanan dasar yang diberikan daerah kab/kota kepada warga masyarakatnya. Dengan penerapan SPM maka penyediaan pelayanan dasar yang diberikan kepada warga masyarakat dari Pemerintah Daerah lebih terjamin dengan kualitas mutu tertentu (sudah ditetapkan standar pelayanannya).

•

Begitu pula berkaitan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh dinas/instansi Pemerintah daerah, dengan adanya penerapan SPM adalah sebagai tolok ukur kinerja pelayanan dasar kepada masyarakat. SPM sebagai landasan untuk menentukan anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan dasar, dan perimbangan keuangan yang lebih merata serta transparan.

•

Dalam perencanaan SPM dituntut manajemen data yang baik/valid dan lengkap, sehingga dengan penerapan SPM, dinas/instansi Pemda penyelenggara pelayanan harus mempunyai pengelolaan data yang baik agar dapat menerapkan SPM dengan baik juga.

•

Selain tantangan utama diatas, hambatan/kendala dalam pelaksanaan pendampingan SPM di daerah adalah: o Sebagian besar staff/pejabat Dinas Pendidikan sudah mengerti SPM Pendidikan Dasar, namun masih banyak pejabat kab/kota yang belum memahami pentingnya penerapan SPM dalam pelayanan publik, termasuk DPRD,Bupati/Walikota dan Wakilnya. o Perihal manajemen data cukup bermasalah/tidak lengkap, kadang validitasnya diragukan (misal: data murid SD negeri di UPTD dobel dengan data siswa Madrasahdi Kemenag). Sehingga pada saat melaksanakan identifikasi capaian SPM kesulitan dalam penyediaan data yang diperlukan sehingga dibutuhkan waktu panjang untuk mengumpulkan dan klarifikasi data. Hal ini terjadi di tingkat Sekolah dan tingkat Dinas dan Kab/Kota. o Proses penghitungan costing SPM oleh Tim daerah terlambat sehingga tidak tepat dengan waktu siklus perencanaan dan penganggaran daerah. Akibatnya hasil costing SPM terlambat di-integrasikan

20


www.kinerja.or.id

ke dalam dokumen penganggaran daerah, hal ini berdampak tidak/kurang tersedia alokasi anggaran untuk pemenuhan target SPM. o Keterbatasan anggaran daerah yang tersedia dan kebutuhan sektor lain yang dipandang lebih prioritas menyebabkan pemenuhan SPM Pendidikanbelum terpenuhi dan rencana program-kegiatan pemenuhan SPM tidak dapat direalisasikan. o Keterbatasan waktu dan kapasitas para pegawai yang menangani SPM masih kurang sehingga proses penghitungan, penyusunan rekomendasi teknis, dan pengintegrasian menjadi lambat. Namun secara bertahap tantangan ini dapat diatasi melalui lokakarya dan pendampingan yang intensif. o Kapasitas personil sebagian Konsultan atau organisasi mitra pelaksana/OMP masih kurang sehingga pada awal pelaksanaan program proses pendampingan kepada pemerintah daerah dan multi stakeholder belum seperti yang diharapkan. Tantangan ini diatasi melalui dukungan bimbingan teknis oleh kantor pusat National Office KINERJA. o Pergantian pejabat pemerintah daerah yang menyebabkan perubahan komitmen dari pejabat baru. Tantangan ini dapat diatasi dengan penjelasan dan sosialissi ulang tentang program KINERJA sehingga pejabat baru dapat memahami dan memberi dukungan terhadap pelaksanaan program.

Keberhasilan Program 1. Contoh Keberhasilan Program SPM Pendidikandi Kabupaten Barru

Program SPM Pendidikan di Kab Barru, Sulawesi Selatan dapat dijadikan contoh keberhasilan Program Penghitungan (Costing) Kebutuhan Pemenuhan Target SPM Pendidikan. Kabupaten ini menghadapi masalah dalam hal kualitas layanan pendidikan di sekolah-sekolah yang salah satunya disebabkan karena kurangnya jumlah guru disebagian sekolah akibat tidak meratanya distribusi guru sehingga sekolah tidak dapat mencapai standar pelayanan minimalnya. Permasalahan secara umum adalah sekolah-sekolah dan bidang Pendidikan dasar belum dapat memenuhi standar SPM yang ditentukan dalam peraturan perundangan.

a) Upaya Mengatasi Kekurangan Jumlah Guru di Sekolah

Dalam rangka untuk mengatasi tantangan kekurangan jumlah guru di sebagian sekolah akibat tidak meratanya distribusi guru, pemerintah Kabupaten Barru bekerja sama dengan forum multi

www.kinerja.or.id


21

stakeholder pendidikan Kab. Barru (Forum Pemerhati Pendidikan Barru/FP2B) dan Konsultan STTA KinerjasertaOMP Pepopeda (lokal), melakukan penghitungan indikator SPM (IP5 sd IP9) dan analisis pemetaan terkait ketersediaan guru SD/MI dan SMP/MTS di 3 kecamatan (pilot project). Berdasarkan analisis kesenjangan tentang situasi, forum multi-stakeholder (FP2B) melakukan upaya advokasi untuk mengeluarkan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS dan petunjuk teknis pelaksanaannya. Dengan komitmen Bupati dan Dinas Pendidikan diputuskan pendistribusian guru akan dilaksanakan secara serentak di seluruh kecamatan di Kab.Barru. Mengingat baru 3 kecamatan yang dianalisis, maka Bappeda dengan dana APBD sendiri menyewa Konsultan (ex-konsultan Kinerja) untuk melaksanakan analisis pemetaan guru di sisa kecamatan lainnya (4 kec.).

Melalui serangkaian diskusi dan advokasi intensif antara wakil-wakil pemerintah dan forum multi stakeholder beserta OMP Pepopeda, peraturan tersebut disahkan dan meresmikan kebijakan pemerintah daerah untuk mengatasi masalah kekurangan guru di sekolah-sekolah dengan penataan dan pemerataan guru PNS diseluruh kecamatan. Implementasi peraturan bupati ini dipantau oleh forum multi-stakeholder.

b) Pendekatan KINERJA

Pendekatan KINERJA mengedepankan keterlibatan dari dua sisi, yakni sisi penyedia layanan (supply: Dinas/SKPD dan unit layananan/sekolah) dan sisi pengguna layanan (murid/siswa, orangtua). Di sisi penyedia layanan, pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat pemerintah daerah dalam hal: •

Meningkatkan perhatian pada dampak kesenjangan SPMdi sekolah-sekolah bidang pendidikan dasar untuk peningkatan layanan pendidikan berkualitas.

•

Meningkatkan kemampuan penghitungan kebutuhan pemenuhan SPM Pendidikan dalam rangka secara bertahap memenuhi standar pelayanannya.

•

Secara efektif menerapkan kebijakan penataan dan pemerataan guru PNS dalam siklus perencanaan organisasi daerah.

Disisi pengguna layanan, pendekatan ini memperkuat masyarakat dan orangtua murid, sehingga mereka: •

Memahami hak-hak mereka terhadap layanan pendidikan yang berkualitas.

•

Secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pengembangan kebijakan daerah yang mempengaruhi masyarakat.

22


www.kinerja.or.id

•

Melakukan peran pengawasan dan advokasi pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan penataan & pemerataan guru secara transparan, akutabel, partisipatif.

Selain itu, pendekatan KINERJA juga menggunakan media massa, termasuk media massa alternatif (jurnalisme warga) sehingga tersedia peluang bagi partisipasi masyarakat. Pendekatan terbuka ini didorong atas dasar kesadaran perlunya tindakan mendesak dan menyoroti kebaikan bersama yang menjadi tujuan kebijakan pemerintah daerah. Di masa lalu, mutasi guru adalah hak mutlak pemerintah kab/kota, namun Kabupaten Barru melibatkan unsur multi stakeholder untuk melaksanakan distribusi guru yang didasakan analisis data lapangan.

c) Strategi Program

Secara kronologi strategi untuk memperkenalkan dan keberhasilan pelaksanaan Program BOSP adalah sebagai berikut :

1). Penguatan organisasi masyarakat sipil

Pemerintah Kabupaten Barru membuka ruang organisasi masyarakat sipil dengan melibatkan mereka dalam analisis, perencanaan, pengawasan, dan evaluasi. Selain itu, instansi pemerintah dan masyarakat sipil bekerjasama bersama-sama, berdialog-diskusi mencari solusi terbaik.

2). Pembentukan dan penguatan forum multi-stakeholder (MSF)

Pemerintah setempat juga diakui dan didukung oleh Forum Pemerhati Pendidikan Barru dan OMP Pepopeda melibatkan anggota masyarakat, para profesional bidang pendidikan, anggota dewan pendidikan dan wartawan. Forum ini melakukan kampanye advokasi khusus pada kebijakan distribusi guru.

3). Pembentukan Tim SPM

Pemerintah Kabupaten Barru membentuk Tim SPM yang melibatkan beberapa SKPD terkait, termasuk Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Bagian Pendidikan dan Pelatihan, Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Hukum , Bagian Organisasi, dan Forum Pendidikan Barru untuk menghitung, menganalisis, dan memverifikasipenataan dan pemerataan guru sekolah, dan untuk menyusun Peraturan Bupati dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan.

4). Advokasi kebijakan oleh Tim SPM

Dinas Pendidikan Kabupaten Barru bekerjasama dengan forum multi-stakeholder (MSF) mensosialisasikan Peraturan Bupati dan Petunjuk Teknisnya melalui diskusi-diskusi dan lokakarya dengan para guru, kepala sekolah, pejabat UPTD Pendidikan.

5). Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan oleh MSF

Menyusul penerbitan Peraturan Bupati forum multi-stakeholder, Dewan Pendidikan dan jurnalisme warga (JW) memantau pelaksanaan penataan & pemerataan guru PNS.

www.kinerja.or.id


23

d) Perluasan Program SPM

Dengan keberhasilan melaksanakan program Distribusi Guru Proporsional (DGP) dengan pendekatan yang governance, Kab.Barru semakin mantap untuk memperluas intervensi lainnya di sektor Pendidikan yaitu menerapkan Program MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) dan Program BOSP (penghitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan). Sehingga dengan ketiga program tersebut sasaran target SPM dapat dicapai untuk keseluruhan 27 indikator SPM (IP1 sd IP27). Pendekatan dan praktek baik Program MBS dan program BOSP juga mengadopsi dari pendekatan program KINERJA.

e) Hasil-hasil Program Penerapan SPM Pendidikan

Hasil nyata yang memberikan kontribusi terhadap keberhasilan inisiatif adalah sebagai berikut : •

Peraturan Bupatitentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS Kab. Barru.

•

Menerapkan prosedur dan petunjuk teknis pelaksanaan penataan dan pemerataan guru.

•

Pembentukan Tim Tim Implementasi oleh pemerintah daerah.

•

Pembentukan Forum Multi Stakeholder (Forum Pemerhati Pendidikan).

•

Pengalokasian anggaran biaya bidang Pendidikan untuk mencapai pemenuhan target SPM.

•

Partisipasi orangtua murid dan masyarakat untuk pembangunan fasilitas sekolah.

2. Program Pengungkit

Program SPM yang diperkenalkan oleh KINERJA dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah telah menunjukkan hasil-hasil yang baik. Keberhasilan ini tidak hanya ditunjukkan dengan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru di sekolah-sekolah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam setiap proses program, dari inisiasi, perencanaan hingga pelaksanaannya. Keterlibatan masyarakat seperti ini merupakan bentuk nyata keterbukaan dan akuntabilitas publik yang dimandatkan oleh peraturan perundangan.

Keberhasilan Program SPM ini dapat dijadikan pengungkit untuk program-program lainnya, tidak hanya di sektor pendidikan, tetapi juga sektor-sektor lainnya dan di instansi-instansi lainnya. Masih banyak programprogram pendidikan yang dapat dilaksanakan dengan pendekatan ini, seperti pengangkatan dan distribusi guru, pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah, dan pengadaan sarana pembelajaran. Demikian juga di sektor-sektor pelayanan publik lain seperti kesehatan, pekerjaan umum, dan kependudukan. Programprogram ini dapat dilaksanakan apabila pemerintah daerah dan masyarakat mempunyai kepedulian dan kemauan untuk secara bersama-sama melaksanakannya.

24


www.kinerja.or.id

BAB 5 REKOMENDASI UNTUK REPLIKASI Program KINERJA untuk SPM Pendidikan bekerja di sebagian kabupaten/kota, dari ratusan daerah kabupaten/ kota di Indonesia. Program ini hanyalah sebagai contoh praktik yang baik dan diharapkan dapat diterapkan di daerah-daerah lain. Oleh karena itu, KINERJA berharap daerah-daerah lain dapat melihat manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat dari penghitungan kebutuhan pemenuhan SPM, dan bersedia mereplikasi dan mengadopsi pendekatan-pendekatan KINERJA dalam melaksanakan program peningkatan pelayanan publik sektor pendidikan. Berikut ini adalah rekomendasi bagi daerah-daerah lain, termasuk lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan untuk pegawai dan organisasi-organisasi mitra pelaksananya.

Rekomendasi Kepada Daerah Lain yang Ingin Masuk ke Dalam Program KINERJA Bagi daerah kab/kota yang berminat menerapkan program Perencanaan SPM Pendidikan Dasar dengan pendekatan tata kelola (governance) dua sisi supply dan demand yang dikembangkan KINERJA, maka akan lebih mudah memahami jika sebelumnya mengadakan Lokakarya Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran atas pentingnya SPM dana kan lebih baik lagi jika para pejabat pengambil keputusan bisa melakukan studi komparatif kunjungan kesalahsatu kab/kota KINERJA yang telah menerapkan SPM dengan baik. Sehingga dapat melihat secara nyata penerapan SPM bidang Pendidikan. Dalam melaksanaan program pendekatan yang dikembangkan oleh KINERJA, pemerintah daerah diharapkan memanfaatkan Konsultan atau OMP yang telah dibina oleh KINERJA karena mereka yang mengetahui dan menguasai pendekatan yang dikembangkan oleh KINERJA.

www.kinerja.or.id


25

Rekomendasi Kepada Daerah Lain yang Ingin Untuk Replikasi Pendekatan SPM Berdasarkan pengalaman KINERJA, ada beberapa rekomendasi untuk Pemerintah Daerah lain yang akan mereplikasi metoda dan pendekatan KINERJA untuk program SPM. a. Diperlukan komitmen yang tinggi dari Bupati/Walikota, DPRD dan Dinas Pendidikan untuk melaksanakan program SPM. Komitmen ini ditunjukkan dengan kabijakan formal dan pasti melalui penerbitan peraturan, petunjuk teknis pelaksanaannya, dan memasukkan program ini ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah. b. Setiap kebijakan hendaknya berorientasi pada pelayanan publik. Hal ini didasarkan bahwa fungsi utama pemerintah daerah adalah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan. c. Melibatkan masyarakat atau forum-forum multi stakeholder dalam penyelengaraan tata kelola perencanaan SPM. Oleh karena kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah adalah untuk kepentingan masyarakat, maka sudah seharusnya masyarakat dilibatkan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaannya. d. Mendayagunakan staf dan struktur organisasi yang ada tanpa perlu membentuk unit organisasi baru. Program ini tidak memerlukan struktur baru dalam organisasi pemerintah daerah maupun pegawai baru, melainkan cukup dengan lebih mendayagunakan pegawai dalam struktur organisasi yang sudah ada. e. Berkoordinasi dengan instansi-instansi pemerintah daerah terkait. Dalam pelaksanaannya, Program SPM memerlukan keterlibatan instansi-instansi lainnya, terutama Bappeda dan Bagian Keuangan. Selain itu, DPRD juga diperlukan keterlibatannya karena institusi inilah yang memberi persetujuan pada setiap program dan anggaran. f. Menetapkan indikator KINERJA dan pengukuruan keberhasilan program. Hal ini diperlukan untuk mengetahui pencapaian program sehingga peningkatan program dari waktu ke waktu dapat dilakukan. g. Mengadopsi pendekatan KINERJA dan menggunakan bahan-bahan yang telah dibuat oleh KINERJA. Bahan-bahan tersebut antara lain berupa modul yang dapat digunakan untuk pelatihan, pendampingan, dan acuan pelaksanaan program.

26


www.kinerja.or.id

Rekomendasi Untuk Calon Konsultan dan OMP Rekomendasi untuk Konsultan atau OMP yang akan membantu pemerintah daerah yang akan mereplikasi program SPM adalah: a. Selalu mengintegrasikan aspek tata kelola (governance) dalam setiap kegiatan penguatan dan pendampingan dengan melibatkan masyarakat atau forum-forum multi stakeholder. b. Tetap berorientasi pada hasil, tidak sekadar memenuhi jadwal kegiatan dan jumlah peserta. c. Bertindak sebagai advisor yang berperan lebih pada memberi stimulus daripada sebagai pegawai yang melaksanakan program. d. Menggunakan modul-modul yang dikembangkan KINERJA untuk penguatan kapasitas OMP sendiri maupun penguatan pemerintah daerah dan forum multi stakeholder.

Rekomendasi untuk Lembaga Diklat Lembaga-lembaga pendidikan dan latihan (Diklat) di berbagai tingkatan pemerintahan mempunyai peran strategis dalam pendayagunaan aparatur negara karena secara periodik menyelenggarakan latihan untuk pegawai negeri sipil (PNS). Direkomendasi agar lembaga-lembaga Diklat: a. Memasukkan pendekatan-pendekatan KINERJA dalam Kurikulum Diklat yang meliputi antara lain tata kelola yang melibatkan masyarakat sebagai pengguna layanan publik. b. Lebih berorientasi pada peningkatan ketrampilan dan tidak sekadar peningkatan pengetahuan dan pemahaman. Hal ini hanya dapat dicapai melalui kegiatan lanjutan setelah pelatihan, yakni pendampingan secara terus menerus sampai para peserta pelatihan dapat benar-benar melaksanakan hasil-hasil pelatihan. c. Mengadopsi sebagian modul yang dikembangkan KINERJA. Lembaga Diklat mempunyai modul-modul tersendiri, namun direkomendasikan agar memuat juga sebagian isi modul KINERJA, terutama dalam hal tata kelola dan ‘governance’.

www.kinerja.or.id


27

CARA MENGGUNAKAN LAMPIRAN Bagi pembaca yang mau membaca komentar pihak lain tentang upaya KINERJA untuk memenuhi SPM pendidikan, silahkan membaca Lampiran A tentang praktek baik, testimoni, laporan media dan bahan promosi. Bagi pembaca yang mau mempelajari lebih dalam tentang substansi modul ini, silahkan membaca Lampiran B. Bagi pembaca yang mau mempelajari cara KINERJA melatih dan memfasilitasi, silahkan membaca Lampiran C dan lampiran berikut. Bahan lengkap dapat dibaca pada CD yang terlampir. Lampiran D, E, F adalah Isi CD & Daftar Bacaan, serta Daftar Singkatan/Istilah.

DAFTAR LAMPIRAN

28

LAMPIRAN A

Testimoni, Laporan Media dan Bahan Promosi

32

LAMPIRAN B

Uraian Substansi

35

Uraian Singkat Tentang SPM Pendidikan

35

MODUL I

Pengantar: Relevansi Paket Program Kinerja dengan SPM Pendidikan Tujuan Tiga Program KINERJA Bidang Pendidikan dengan Relevansi SPM Pendidikan Pendekatan Tata Kelola yang Baik Peran serta Masyarakat Perspektif Gender Dalam Tata Kelola Layanan Publik

37 37 38 46 48 51

MODUL 2

SPM Bidang Pendidikan

52

Tujuan

52

Pengantar

52


53

Regulasi Tentang Standar Pelayanan Pendidikan

54

Mengapa SPM Pendidikan Penting?

56

Hubungan SPM dengan SNP

58

Hubungan SPM dengan Peningkatan Mutu Pendidikan

59


www.kinerja.or.id

MODUL 3

MODUL 4

MODUL 5

www.kinerja.or.id

Indikator SPM Pendidikan Dasar

62

SPM yang Terkait dengan BOSP, Distribusi Guru dan MBS

65

SPM Responsif Gender

68

Analisis Gap dan Standar Biaya Pemenuhan SPM Pendidikan Dasar

69

Tujuan

69

Pengantar

69

Pengelompokan Indikator SPM Pendidikan

70

Langkah-langkah Analisis

78

Penghitungan dengan Menggunakan Variabel Proxi

106

Referensi di CD yang Terlampir

112

Integrasi Hasil Costing SPM dalam Perencanaan dan Penganggaran

114

Tujuan Pembelajaran

114

Pendahuluan

114

Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah

115

Korelasi SPM dengan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Nasional

117

Integrasi SPM dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

118

Tahapan Pengintegrasian SPM ke dalam Dokumen Perencanaan

119

Proses Integrasi SPM dalam Perencanaan dan Penganggaran

120

Mekanisme Perencanaan Pembiayaan Pencapaian SPM

121

Integrasi Hasil Costing dan Pembiayaan Pemenuhan SPM dalam RPJMD

122

Integrasi Hasil Costing dan Pembiayaan Pemenuhan SPM dalam Renstra-SKPD

128

Integrasi Hasil Costing dan Pembiayaan Pemenuhan SPM dalam RKPD, KUA-PPAS

134

Integrasi Hasil Costing dan Pembiayaan Pemenuhan SPM dalam Renja dan RKA

139

Teknik Monitoring, Evaluasi & Laporan Kinerja Pemenuhan SPM Pendidikan

149

Tujuan Pembelajaran

149

Pendahuluan

149

Memahami Monitoring dan Evaluasi

151

Penyusunan Laporan Pencapaian SPM

155

Memahami Pengukuran SPM

155

Profil Pelayanan Dasar Pendidikan

157

Umpan Balik Hasil Monev

159


29

MODUL 6

LAMPIRAN C

MODUL I

MODUL 2

MODUL 3

MODUL 4

MODUL 5

30

Praktek yang Baik dalam Penerapan Standar Layanan di Daerah

160

Tujuan Pembelajaran

160

Pendahuluan

160

Memahami Praktek yang Baik (Good Practice)

162

Teknik Praktis Perluasan (Scale-Up)

165

Penutup

168

Cara Pelaksanaan Fasilitasi dan Training

169

Latar Belakang

169

Pengantar: Relevansi Paket Program Kinerja dengan SPM Pendidikan

173

Peserta yang Diundang

173

Fasilitasi

174

Tindak Lanjut

175

Contoh Bahan Presentasi

175


176

Peserta yang Diundang dan Tujuan Fasilitasi

176

Fasilitasi

177

Contoh Bahan Presentasi di CD

179

Analisis Gap: Capaian Terkini vs Target Nasional

182

Peserta yang Diundang dan Tujuan Modul

182

Persiapan Peserta

182

Fasilitasi

183

Contoh Bahan Presentasi

186

Integrasi Hasil Costing SPM dalam Perencanaan dan Penganggaran

189

Peserta yang Diundang dan Tujuan Fasilitasi

189

Persiapan untuk Training

189

Fasilitasi

190

Dokumen di CD yang Terlampir

193

Contoh Presentasi di CD

193

Teknik Monitoring, Evaluasi dan Laporan Kinerja Pemenuhan SPM Pendidikan

196

Peserta yang Diundang dan Tujuan

196


www.kinerja.or.id

Fasilitasi

196


198

Praktek yang Baik dalam Penerapan Standar Layanan di Daerah

201

Peserta yang Diundang dan Tujuan Pembelajaran

201

Fasilitasi

202


203

LAMPIRAN D

DAFTAR PUSTAKA

207

LAMPIRAN E

Bahan di CD

209

LAMPIRAN F

Daftar Singkatan/Istilah

210

MODUL 6

www.kinerja.or.id


31

Lampiran A

Testimoni, Laporan Media dan Bahan Promosi PENINGKATAN LAYANAN PENDIDIKAN MELALUI BOSP DI BUTTA PANRITA LOPPI Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan

Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) adalah bagian dari dana pendidikan, yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar kegiatan pendidikan dapat berlangsung sesuai standar minimal pendidikan (SPM) dan secara berkelanjutan ditingkatkan untuk mencapai standar nasional pendidikan (SNP). Hal inilah menjadi landasan berpikir dari Bulukumba Forum untuk mengawal peningkatan layanan pendidikan di Kabupaten Bulukumba. Bulukumba Forum memulai engan mengidentifikasi, membuat pertemuan dengan stakeholders pendidikan (Dewan Pendidikan Kabupaten Bulukumba, DPRD Bulukumba komisi D, Dinas Pendidikan dan Pemuda OLah Raga, Bappeda, Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Bagian Humas, Muhammadia, NU, Organisasi Mahasiswa dan Pelajar, Media dan LSM) di kabupaten Bulukumba. Kemudian mengundang dalam diskusi dan lokakarya untuk membahas pelayanan pendidikan sampai pembiayaan yang dianggarkan oleh pemerintah kabupaten Bulukumba. Dari hasil diskusi dan lokakarya, teridentifikasi bahwa Kabupaten Bulukumba belum mencapai standar pendidikan yang diamanah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa tandar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, UU 20/2003 menetapkan bahwa standar nasional pendidikan terdiri atas: (1) standarisi, (2) standar proses, (3) kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (6) standar pembiayaan, dan (7) standar penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Kedua penggunaan anggaran dana BOS dan program pendidikan gratis, belum efektif dan efesien karena

32


www.kinerja.or.id

petunjuk penggunaan dana BOS dan Program Pendidikan Gratis masih bersifat umum. Ketiga Sekolah belum mampu menghitung/mempergunakan anggaran tersebut, karena belum memiliki pedoman menyusun RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah) dan RKT (Rencana Kerja Tahunan) sekolah. Dari hasil tersebut, dilakukan hearing dengan Bupati Bulukumba H. Zainuddin Hasan, yang melahirkan komit menuntuk mengsuport proses yang telah dilaksanakan oleh Bulukumba Forum dengan Program USAIDKINERJA, karena member manfaat yang besar bagi peningkatan layanan dan kualitas pendidikan di Butta Panrita Loppi (Bulukumba). Ini di tandai dengan lahirnya Peraturan Bupati no. 19 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penghitungan BOSP, peningkatan anggaran Biaya Operasional Sekolah (BOS) melalui program pendidikan gratis kabupaten Bulukumba, pada APBD perubahan 2012 bertambah Rp. 773.476.899, APBD murni tahun 2012 sebesar Rp. 20.296.105.600 menjadi Rp. 21.069.582.499 di APBD Perubahan 2012, APBD murni tahun 2013, naik menjadi Rp. 23.418.129.910. Pada APBD 2013, ini dianggarkan pula pelatihan Teknis Penghitungan BOSP berdasarkan Perbup No. 19 tahun 2013, sebesar Rp. 50.000.000,Menanggapi komitmen pemerintah kabupaten Bulukumba, Pahri program manejer Bulukumba Forum menyatakanakan siap mengkawal perbaik antata kelola pemerintahan untuk peningkatan layanan pendidikan sehingga akses masyarakat Bulukumba untuk mendapatkan pendidikan dapat terbuka lebar, tidak ada lagi anak yang tidak bersekolah di Butta Panrita Loppi karena tidak mampu membayar uang sekolah.

KOMITMEN KUAT BUPATI UNTUK MELAKSANAKAN PENATAAN GURU Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan Target Program Kinerja USAID untuk mendorong implementasi distribusi guru di 3 kecamatan pilot tetapi Bupati justru mau langsung implementasi distribusi guru di semua Kecamatan (Audensi Stakeholder pendidikan dengan Bupati Kab. Barru: H. Ir. Andi Idris Syukur. MS, Tanggal 5 February 2013 di ruang Kerja Bupati). Proses mendorong lahirnya regulasi peraturan Bupati tentang penataan dan pemerataan guru cukup lama dibahas di berbagai forum diskusi multi stakeholder. Kurang kuatnya dorongan dari Dinas Pendidikan sebagai leading sektor untuk segera menuntaskan perencanaan pemetaan keadaan guru khususnya 3 kecamatan

www.kinerja.or.id


33

contoh yang diasistensi oleh Program Kinerja melalui mitra kerjanya termasuk dalam perumusan regulasinya sehingga tahapan pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Dalam sebuah pertemuan dengar pendapat dengan Bupati yang difasilitasi oleh OMP Lokal Pepopeda mengenai pentingnya Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS di Barru sebagai landasan hukum dalam melaksanakan distribusi guru guna memenuhi standar pelayanan minimal (SPM). Bupati Barru membuat penyataan mengejutkan semua stakeholder termasuk Dinas Pendidikan sebagai leading sektor untuk melaksanakandistribusi Guru secara menyeluruh di 7 Kecamatan bukan hanya terbatas 3 Kecamatan sesuai dengan target USAID-KINERJA. Bupati menila ikinerja Dinas Pendidikan cukup lamban, sehingga pada saat itu juga Bupati langsung memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan beserta jajarannya untuk membuat analisis keadaan guru untuk 4 kecamatan yang belum dianalisis oleh KInerja USAID. Bupati memberi batas waktu selama 4 Bulanuntuk melakukan persiapan baik analaisis data guru maupun dukungan regulasinya sehingga pada awal tahun ajaran 2013/2014 Bupati siap untuk melaksanakan redistribusi guru. Statement bupati untuk mengimplementasikan distribusi guru diliput esoknya di media lokal, dan untuk memperkuat komitmen tersebut bupati mengulangi lagi pada saat pengambilan gambar dalam rangka pembuatan film dokumenter fasilitasi penyiapan regulasi perbup Disttibusi guru oleh OMP Pepopeda. Setidaknya ada empat alasan sehingga bupati memiliki komitmen kuat untuk melakukan penataan guru adalah (1) menindaklanjuti peraturan bersama 5 menteri tentang penataan dan pemerataan guru PNS (2) Untuk mengupdate secara menyeluruh data keadaan guru (3) Mengantisipasi lebih awal perubahan kurikulum (4) Pemerataan standarisasi mutu pendidikan. Selain itu bupati menginginkan dengan melaksanakan penataan guru secara serentak di semua kecamatan akan mengurangi tahapan pekerjaan dan hanya satu kali menghadapi stress dari kemungkinan adanya dampak protes ketidakpuasan bagi guru yang terkena mutasi. Tetapi sepanjang tujuannya adalah untuk penataan dan pemerataan guru dan mereka tahu alasannya sehingga mereka dimutasi maka tingkat resistensinya juga akan berkurang.

Testimoni, Laporan Media dan Bahan Promosi Disediakan dalam bentuk file di CD terlampir.

34


www.kinerja.or.id

Lampiran B

Uraian Substansi

Uraian Singkat Tentang SPM Pendidikan Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan dasar yang menjadi bagian dari urusan wajib Pemerintah Daerah sebagaimana didelegasikan dalam UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.Urusan pendidikan merupakan salah satu pelayanan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah kab/kota.Ketentuan lebih rinci mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota dijabarkan lebih lanjut dalam PP 38/2007. Lebih lanjut UU tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan secara bertahap. SPM ditetapkan oleh Pemerintah dalam

www.kinerja.or.id


35

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

PP 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM dimaksudkan untuk menjamin akses dan mutu bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. SPM Pendidikan Dasar disusun dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. diterapkan pada urusan wajib. Oleh karena itu, SPM merupakan bagian integral dari pembangunan pendidikan yang berkesinambungan, menyeluruh, terpadu sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; 2. diberlakukan untuk seluruh daerah kabupaten/kota. SPM dimaksudkan untuk menjamin tersedianya pelayanan kepada publik tanpa kecuali mencakup jenis dan mutu pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat; 3. menjamin akses masyarakat guna mendapatkan pelayanan dasar tanpa mengorbankan mutu; 4. merupakan indikator kinerja, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya; 5. bersifat dinamis, artinya dapat disesuaikan dengan tingkat perkembangan layanan di masyarakat; 6. ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar. Permendagri 54/2010 menegaskan tentang pentingnya memasukkan indikator SPM pada penyusunan dokumen RPJMD. Lampiran ini menguraikan substansi tentang konsep, teknik dan langkah-langkah penyusunan perencanaan dan penganggaran pemenuhan SPM bidang pendidikan dasa, yang dapat digunakan sebagai panduan oleh pelaku dalam perencanaan SPM pendidikan dasar, serta dapat digunakan oleh setiap pihak yang penerapan replikasi perencanaan SPM cara KINERJA pada daerah lain.

36


www.kinerja.or.id

Modul 1 Pengantar: Relevansi Paket Program KINERJA dengan SPM Pendidikan

Tujuan Modul pertama ini penjelaskan kepentingan perencanaan untuk memenuhi SPM bidang pendidikan dan mengenalkan pembaca secara umum mengenai pendekatan KINERJA untuk pelaksanaan perencanaan tersebut, dengan menjelaskan: 

Tiga program KINERJA di bidang pendidikan dan relevansi SPM



Pendekatan tata kelola yang baik (governance) program KINERJA



Peran masyarakat dan peran penyedia layanan dalam proses perencanaan pemenuhan SPM



Pentungnya peningkatan sensitifitas gender dalam proses perencanaan pemenuhan SPM.

www.kinerja.or.id


37


Tiga Program KINERJA bidang Pendidikan dengan Relevansi SPM Pendidikan 1. Perhitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) BOS (Bantuan Operasional Sekolah) merupakan dukungan terhadap kecukupan kebutuhan operasional sekolah yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah dan diteruskan ke sekolah. Berdasarkan beberapa survai, jika disesuaikan dengan harga satuan (unit cost) setempat dan usaha mencapai target Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pendidikan Dasar, maka ditemukan bahwa BOS belumlah mencukupi, sehingga masih ada kesenjangan pendanaan kebutuhanbiaya operasional suatu sekolah atau disebut biaya operasional satuan pendidikan (BOSP). Dilain pihak, banyak kab/ kota yang berminat untuk memenuhi kesenjangan pendanaan tersebut, tetapi belum tahu bagaimana menghitungnya. Program DBE1– USAID, telah memulai dengan pendekatan dan metode penghitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Pendekatan ini mendorong SKPD dan pemangku kepentingan terkait untuk menganalisa berapa biaya operasional yang nyata per anak/tahun di tingkat SD/MI dan SMP/MTs sesuai dengan kondisi dan biaya setempat. Hal ini menjadi dasar untuk merancang alokasi dana pendidikan secara menyeluruh di kabupaten/ kota. Jika hasil analisis atau perhitungan menunjukkan bahwa masih terjadi kesenjangan biaya pendidikan, maka direkomendasikan bagaimana APBD dapat menutupi kesenjangan tersebut. Jika APBD masih belum dapat menutupi semua kesenjangan tersebut, Kinerja akan mendampingi bagaimana mencari alternatif pendanaan,dari sisi pengguna atau komunitas lainnya (misal melalui kemitraan pemerintah dan swasta), sepanjang masih diperbolehkan oleh peraturan yang berlaku. Adapun desain intervensi Kinerja untuk hal adalah sebagai di tabel yang berikut.

38


www.kinerja.or.id

Disain Intervensi Kinerja untuk BOSP Pilihan Intervensi di sisi: PENYEDIA LAYANAN

KETERKAITAN

Pilihan Intervensi di sisi: PENERIMA MANFAAT

Kegiatan

Hasil yang diharapkan

Kegiatan

Berbagai rapat/ FGD/ Lokakarya untuk SKPD dan jajaran pemangku kepentingan yang terkait:

 Terdapatnya informasi mengenai pendapatan dan belanja sekolah dari total alokasi anggaran pendidikan  Disetujuinya perbedaan finansial antara BOSP dan BOS serta identifikasi potensial dana untuk menutup/mengurangi perbedaan tersebut  Kabupaten/kota memberikan tambahan dana berdasarkan perhitungan perbedaan dana  Adanya sumber-seumber lain (Misal: kerjasama dengan pihak swasta) yang memberikan tambahan dana  Meningkatnya ketersediaan dana di tingkat sekolah  Pemerintah kabupaten/kota mengadopsi metodologi BOSP untuk proses penganggaran tahunan  CSO dan media melajukan pemantauan dan pemberitaan secara reguler mengenai isu terkait biaya pendidikan

 Memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang terkait dengan Dinas Pendidikan, dengan tujuan untuk menguatkan masyarakat mengenai pemahaman atas pentingnya isu terkait BOSP dan anggaran operasional pendidikan  Memperkuat masyarakat mengenai pemahaman, advokasi, dan pemantauan atas isu-isu penting seperti perbedaan finansial antara BOS dan BOSP  Memperkuat masyarakat mengenai pemahaman, advokasi, dan pemantauan mengenai beberapa hal penting seperti:  Anggaran operasional pendidikan yang sebenarnya  Rekomendasi dan proporsal atas analisa atas kesenjangan finansial  Rekomendasi berlangsung dari SKPD hingga DPRD  Rekomendasi alternatif sumber dana untuk menutup kekurangan anggaran APBD  Fasilitasi pemberitaan media mengenai anggaran operasional pendidikan yang sebenarnya, BOSP, dan alternatif sumber dana yang memungkinkan.  Memperkuat masyarakat mengenai pemahaman, advokasi, dan pemantauan atas isu penting terkait dengan pemenuhan kesenjangan pembiayaan

 PerhitunganBOSP dengan berpatokan pada harga satuan setempat dan SPM pendidikan  Perhitungan kesenjangan pendanaan antara BOSP dan BOS  Menganalisis total pendapatan dan belanja pada alokasi dana pendidikan di APBD  Menyetujui besaran kesenjangan pendanaan  Penyusunan rekomendasi teknis dan keuangan, dalam pemenuhan kesenjangan pendanaan  Penyusunan proposal bagi SKPD untuk penutupan kesenjangan pendanaan  Pendampingan ke SKPD dalam mengajukan proposal ke tim Anggarandan DPRD  Pendampingan kepada SKPD dan PPID untuk menyediakan dan mempublikasikan informasipublik yang relevan. ke berbagai media  Pendampingan teknis kepada SKPDdalam pemenuhan kesenjangan pendanaan

www.kinerja.or.id


39


2. Penguatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Setelah berjalan sejak Juli 2005 s/d 2010, tahun 2011 Pemerintah Pusat memperkenalkan mekanisme pencairan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang baru.Dana APBN ditransfer langsung ke Kas Daerah,kemudian dana tersebut diberikan ke SD/MI dan SMP/MTs penerima BOS. Kemendiknas bersama beberapa mitra pembangunan telah mengembangkan pendekatan dan modul dalam melengkapi mekanisme ini untuk mendampingi pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota maupun di sekolah. Perencanaan dan penganggaran melalui penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS) yang partisipatif, pelaksanaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabelmerupakan pendekatan yang disiapkan bagi pemangku kepentingan sekolah. Dari berbagai sumber diketahui bahwa hal di atas belum dilaksanaakan secara konsisten dilapangan. Kinerja menyiapkan pendekatan secara menyeluruh dari sudut pemberian pelayanan dan pengguna layanan. Penguatan MBS ditujukan tidak hanya untuk pencapaian indikator SPM IP27 Penerapan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS), tetapi untuk pencapaian 13 indikator SPM (IP15 sd IP27) di tingkat satuan pendidikan. Pemangku kepentingan pada tingkat kabupaten/ kota, adalah orang/ lembaga yang berkepentingan dengan pendidikan, termasuk Dewan Pendidikan/ MPD, DPRD untuk komite terkait, tokoh agama, tokoh masyarakat, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), perwakilan kepala sekolah, guru, Komite Sekolah (KomSek) dan orang tua. Sedangkan pada tingkat sekolah adalah kepala sekolah, guru, komite sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan dinas pendidikan dan pemerhati yang terkait). Desain intervensi Kinerja untuk hal ini sebagai di tabel yang berikut:

40


www.kinerja.or.id

Disain Intervensi Kinerja untuk MBS Pilihan Intervensi di sisi: PENYEDIA LAYANAN

KETERKAITAN


Kegiatan


Kegiatan

 Tercapainya proses yang partisipatif dalam menyiapkan Rencana Kerja Sekolah dengan melibatkan Kepala Sekolah, guru, Komite Sekolah dan tokoh masyarakat

 Memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam kegiatankegiatan yang berkaitan dengan sekolah dan Dinas Pendidikan, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan penyusunan Rencana Kerja Sekolah yang partisipatif.

Berbagai rapat/ FGD/ Lokakarya untuk SKPD dan jajaran pemangku kepentingan yang terkait:  Persetujuan atas tujuan dan pendekatan oleh Bupati/ Walikota, Kepala SKPD, pemangku kepentingan dan sekolah mitra.  Fasilitasi kepada kab/kota untuk menyadari gunanya proses yang partisipatif, transparan dan akuntabel pada tata kelola di sekolah.  Menkaji ulang RKS dengan pemangku kepentingan di sekolah mitra.  Persetujuan untuk menggunakan data terbaru sebagai masukan pada RKS  Menganalisis RKS dengan menggunakan alat Analisis yang dikembangkan tim BOS dan DBE1.  Kesepakatan untuk menyusun RKSyang partisipatif, transparan, akuntabel dan terintegrasi di sekolah mitra.  Menyediakan informasi yang relevan dan dapat diakses publik (misal: dipajang di tembok sekolah atau papan pengumuman).

www.kinerja.or.id

 Tercapainya proses yang transparan dan akuntabel dalam implementasi RencanaTercapainya proses yang transparan dan akuntabel dalam pelaporan Rencana Kerja Sekolah Kerja Sekolah  Tercapainya proses yang partisipatif, transparan dan akuntabel pada manajemen sekolah yang berkelanjutan ke peningkatan kualitas pendidikan

 Memfasilitasi dan menguatkan proses pemantauan dan advokasiterhadap.  Dialog dan penyelesaian masalah diantara pemangku kepentingan sekolah mengenai hasil temuan pemantauan Rencana Kerja Sekolah, implementasi serta rekomendasi yang diberikan bagi pemerintah.  Menggunakan berbagai saluran media (misal: blog atau sistem SMS) untuk menyuarakan masukan mereka.  Peningkatan kapasitas kualitas isi produksi media melalui pelatihan bagi jurnalis lokal.  Memfasilitasi dan menguatkan proses pemantauan dan advokasi melalui.


41


Pilihan Intervensi di sisi: PENYEDIA LAYANAN

KETERKAITAN


Kegiatan


Kegiatan

 Penyusunan Laporan Keuangan sekolah yang akurat.  Menyediakan informasi yang relevan dan dapat diakses publik.  Fasilitasi kab/kota tentang pentingnya proses tata kelola di sekolah yang memakai konsep partisipatif, transparan dan akuntabel.  Jika terjadi praktek yang baik (PB) di sekolah mitra, maka mendukung mekanisme proses saling belajar antar sekolah melalui mekanisme KKKS, KKG/MGMP.  Mempresentasikan hasil PB dan alternative replikasi ke kecamatan dan sekolah lainnya.  Mendukung kesiapan SKPD menyediakan informasi yang relevan ke dan dapat diakses publik ke berbagai media.

42


 Pertemuan rutin untuk berdialog diantara para pemangku kepentingan.  Mendorong media mengenai peningkatan kualitas isi media.

www.kinerja.or.id

3. Distribusi Guru yang Proporsional (DGP)

Banyak kabupaten/ kota yang melaporkan bahwa beberapa sekolahnya mengalami kekurangan guru, dan meminta tambahan guru, baik dalam hal jumlah maupun spesialisasi guru dalam mata pelajaran tertentu. Permintaan ini berdasarkan atas kebutuhan sesuai dengan bukti nyata di lapangan serta usaha dalam memenuhi indikator SPM yang berkaitan dengan kecukupan dan kualifikasi guru di SD/MI dan SMP/MTs. Proyek rintisan BERMUTUdi Kemendiknas, dengan dukungan Bank Dunia, memfasilitasi Dinas Pendidikan untuk mengkaji ulang, menganalisis, dan mengembangkan rekomendasi yang berhubungan dengan sumber daya guru, jumlah sekolah dan jumlah murid. Rasio yang dihasilkan dalam analisis sering menunjukkan bahwa Kab/Kota mengalami surplus tenaga guru, tetapi terjadi ketimpangan antar sekolah dan kecamatan.Para guru kurang terdistribusi dengan seimbang, lebih sering berkumpul di daerah perkotaan, sedangkan hanya segelintir yang berminat mengajar di daerah terpencil. Kinerja dirancang untuk memberikan asistensi teknis kepada Kab/ Kota dan komunitas tentang analisis penyebaran guru, mengembangkan rekomendasi teknis dan keuangan untuk kebijakan terkait, dan melaksanakan inovasi dalam penyebaran tenaga guru yang proporsional, termasuk manajemen pendidikan terkait.

www.kinerja.or.id


43


Disain Layanan Distribusi Guru yang Proporsional (DGP) KINERJA Pilihan Intervensi di sisi: PENYEDIA LAYANAN

KETERKAITAN


Kegiatan


Kegiatan

 Valid and updated relevant education data Tersedianya data pendidikan yang terbaru dan valid  Analysis of the district education data relevant for teacher distribution Terdapatnya hasil analisa data di tingkat distrik mengenai distribusi guru  Adanya rekomendasi mengenai distribusi guru yang proporsional kepada SKPD dan DPRD  Adanya rekomendasi pemberian insentif bagi guru yang ditempatkan di daerah terpencil kepada SKPD dan DPRD  Adanya rencana kerja bagi distribusi guru  Guru didistribusikan secara proporsional

Memfasilitasi keterlibatan masyarakat pada berbagai kegiatan terkait dengan Dinas Pendidikan, dengan tujuan untuk:

Berbagai rapat/ FGD/ Lokakarya untuk SKPD dan jajaran pemangku kepentingan yang terkait:  Persetujuan atas tujuan dan pendekatan oleh Bupati/ Walikota, Bapeda, Kepala SKPD, BKD, dan DPRD.  SKPD, perwakilan kepala sekolah dan guru, serta pemangku kepentingan terkait mengkaji ulang data terkini, dan berkomitmen untuk mempunyai kualitas dan manajemen data yang lebih baik.  Jika diperlukan, diadakan rekoleksi data, dengan menggunakan LI dari Kemendiknas.  Verifikasi data  Persetujuan untuk memakai data terkini  Kesiapan untuk berbagi informasi publik yang yang relevan ke publik Analysis data pendidikan yang terkait dengan menggunakan instrument yang telah teruji dan dikembangkan BERMUTU, dan dikaitkan dengan SPM Pendidikan. Hal ini akan berkait dengan rasio guru – murid, penggabungan sekolah, sekolah terpencil, dlsb.  Kesiapan untuk berbagi informasi publik yang yang relevan ke publik  Penyussunan rekomendasi dan proposal teknik serta keuangan

44


 Memperkuat masyarakat untuk lebih memahami perlunya data yang terkini dan valid.  Memperkuat keterlibatan, pemantauan, dan advokasi ke masyarakat mengenai analisa data yang relevan dan sesuai. ◦ Memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang terkait dengan Dinas Pendidikan, dengan tujuan untuk mengembangkan proposal mengenai. ◦ Sistem/rencana pemberian insentif bagi guru yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil, misal: insentif keuangan/ transportasi/perumahan, pelatihan, promosi dini, dll. ◦ Inovasi manajemen pendidikan dan pembelajaran guru, misal: pembelajaran kelas rangkap (multi-grade classroom), guru berkeliling (rolling teachers), penggabungan sekolah, peningkatan kapasitas bagi masyarakat lokal untuk menjadi asisten guru.  Meningkatkan penggunaan media oleh masyarakat  Mendorong masyarakat untuk terlibat dalam penyusunan proposal rekomendasi

www.kinerja.or.id

Pilihan Intervensi di sisi: PENYEDIA LAYANAN

KETERKAITAN


Kegiatan


Kegiatan

 Pendampingan pengajuan rekomendasi ke SKPD tentang: ◦ Sistem/rencana pemberian insentif bagi guru yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil, misal: insentif keuangan/ transportasi/perumahan, pelatihan, promosi dini, dll. ◦ Inovasi manajemen pen didikan dan pembelajaran guru, misal: pembelajaran kelas rangkap (multigrade classroom), guru berkeliling (rolling teachers), penggabungan sekolah, peningkatan kapasitas bagi masyarakat lokal untuk menjadi asisten guru.

 Mendorong masyarakat untuk melakukan pemantauan dan advokasi mengenai:  Implementasi dari rencana kerja.  Setuju atas komitmen rencana dan kebijakan pada SK.  Media memberitakan informasi mengenai mobilisasi distribusi ulang guru.

 Pendampingan SKPD dalam mengajukan proposal ke tim Executive.  Pendampingan SKPD dalam mengajukan proposal ke DPRD  Kesiapan untuk berbagi informasi publik yang relevan misal; rasio guru murid yang proporsional di seluruh kab/ kota, jumlah dana yang disiapkan dalam mendukung tunjangan redistribusi guru  Penyiapan Petugas Purel/ IPO di SKPD.  Berdasarkan persetujuan rekomendasi, maka SKPD mengembangkan rencana aksi  Pendampingan penyusunan SK Bupati/ Walikota.  Mendukung Kab/Kota dan SKPD dalam melaksanakan SK dan Rencana aksi.

www.kinerja.or.id


45


Pendekatan Tata Kelola yang Baik 1. Tata Kelola (Governance) dalam Paket Program Pendidikan KINERJA KINERJA diberi mandat untuk bekerja di sektor pendidikan, kesehatan dan peningkatan iklim usaha. Di sektor pendidikan fokus pada program pendidikan dasar. KINERJA akan fokus pada intervensi pada tingkat SKPD dan pada tingkat fasilitas pelayanan primer (unit layanan/sekolah). Intervensi tidak hanya berbasis sektor teknis, tetapi akan fokus pada perspektif governance (tata kelola). Dengan demikian, intervensi akan mencakup keduanya: sisi supply/penyedia layanan dan sisi permintaan/demand.

a) Perspektif Tata Kelola/Governance di sisi Supply Sektor Pendidikan

Di sisi supply, di SKPD maupun di unit pelayanan, KINERJA mempromosikan dan mendukung untuk membuka dan/atau meningkatkan akses informasi, manajemen partisipatif, dan memperkuat akuntabilitas. Kegiatannya termasuk yang berikut: •

Target reformasi kebijakan lokal.

•

Bantuan teknis untuk menghitung kesenjangan dan kebijakan pendanaan untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).

•

Mengembangkan sistem insentif dan disinsentif.

•

Memperkuat kemitraan antara unit pelayanan (supply) dengan masyarakat dan media masa/media sosial.

•

Memperkuat peran masyarakat dalam isu pendidikan dan advokasi.

b) Pendekatan Tata Kelola/Governance di Sisi Demand

Di sisi permintaan, KINERJA akan fokus pada penguatan kapasitas advokasi dari organisasi masyarakat sipil dan media sehingga mereka dapat terlibat mendorong layanan publik yang lebih baik atau berkualitas. Kegiatan dukungan KINERJA mungkin termasuk berikut: •

Peningkatan kesadaran dalam hak sipil sehingga mereka dapat meminta untuk layanan yang lebih baik

•

Mempromosikan keterlibatan warga dalam perencanaan dan monitoring pelayanan publik melalui forum multi-stakeholder/FMS (atau MSF).

46


www.kinerja.or.id

•

Advokasi kebijakan (berupa analisis situasi sebagai masukan bagi para pembuat kebijakan).

•

Revitalisasi lembaga lokal/mitra dalam mengorganisir warga, mediasi pemantauan dan advokasi

•

Dukungan media kampanye untuk layanan publik yang baik.

•

Pembentukan atau penguatan forum warga.

•

Pengembangan jaringan dengan lembaga yang lebih tinggi (Kabupaten/DPRD, provinsi dan nasional seperti Ombudsman dan KIP) dalam penyelesaian sengketa pelayanan publik.

c) Tata Kelola/Tata Pemerintahan untuk Pendidikan (Education Governance)

Tata kelola/tata pemerintahan adalah suatu mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif (UNDP 2008). Definisi ini mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dalam tata pemerintahan, dimana tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak aktor lain. Para aktor ini meliputi: pemerintah, masyarakat sipil dan pihak swasta, termasuk juga anggota legislatif/DPRD, penegak hukum dsbnya.

KINERJA dalam tata kelola pemerintahan untuk Pendidikan bertujuan untuk mempromosikan dan mendukung; •

keterbukaan dan peningkatan akses terhadap informasi Pendidikan yang terkait dengan isu tertentu seperti capaian SPM, perencanaan dan penggunaan dana pendidikan yang dikelola oleh layanan pendidikan.

•

pengelolaan layanan pendidikan yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat.

•

penguatan akuntabilitas dari sektor pendidikan.

d) Contoh Penerapan Tata Kelola Pendidikan yang Baik 1. Pejabat pemerintah merumuskan kebijakan, rencana, peraturan, prosedur dan standar berdasarkan bukti tentang efektivitas intervensi Pendidikan, alokasi sumber daya, pola belanja dan sebagainya. 2. Pejabat pemerintah membuat keputusan tentang alokasi sumber daya untuk layanan Pendidikan berdasarkan bukti mengenai kebutuhan dan efektivitas layanan dan sesuai dengan kebijakan.

www.kinerja.or.id


47


3. Pembuat regulasi/kebijakan secara teratur mencari masukan dari para ahli teknis dalam organisasi pemerintah dan masyarakat sipil dan pengguna layana sebagai masukan ke dalam kebijakan daerah, termasuk peran dari masyarakat, masyarakat sipil dan swasta. 4. Organisasi sektor publik, relawan dan swasta ada untuk memantau kepatuhan terhadap protokol, standar, dan kode perilaku di depan umum, LSM dan organisasiswasta penyedia 5. Struktur dan prosedur ada untuk memungkinkan / mendorong, para ahli teknis publik dan masyarakat lokal untuk meninjau dan memberi komentar pada prioritas Pendidikan, keputusan alokasi sumber daya dan kualitas layanan dalam proses perencanaan strategis pemerintah.

Peran serta Masyarakat 1. Penguatan Forum Multi Stakeholder (MSF) tentang Pengawasan Pelayanan Publik KINERJA bekerja melalui forum multi pihak yang ada di tingkat regional/Kabupaten Kota dan lokal/tingkat unit layanan sebagai target perantara. Para anggota forum multi pihak akan terdiri dari OMS, Universitas, eksekutif, DPRD/DPRK, tokoh masyarakat/agama/lokal, pemerhati dan penggiat isu sektoral terkait dan sektor swasta. KINERJA mengharapkan bahwa kelompok-kelompok pada gilirannya akan bekerja di tingkat masyarakat untuk peningkatan kesadaran dan juga secara bersama melakukan advokasi kebijakan. Forum multi pihak 'bisa untuk pelayanan publik dalam pengawasan umum dan juga dapat dibagi menjadi sektor yang berbasis forum multi pihak (pada tingkat dinas-dinas Pendidikan). Intervensi KINERJA akan fokus pada penguatan kapasitas mereka dalam pemantauan dan advokasi. Kegiatan: pertemuan reguler untuk forum multi pihak berbasis wilayah ataupun sektor/unit layanan akan dilakukan dan aktivitas khusus akan ditetapkan tergantung pada dinamika kelompok. Analisis mendalam hasil pemantauan BOS dan BOSDA (BOS Daerah) dan merumuskan rekomendasi untuk perubahan kebijakan bisa menjadi contoh dari topik diskusi. Acara khusus untuk kelompok seperti hearing di DPRD atau konsultasi publik dengan para eksekutif bisa dilakukan berdasarkan dinamika lokal. Target: tokoh terkemuka dari OMS, Universitas, dan sektor swasta adalah target utama kegiatan ini. Hasil yang Diharapkan: Peningkatan keterlibatan warga negara dalam proses pembuatan kebijakan publik Deliverable: kertas Kebijakan (Position/Policy Paper) untuk meningkatkan pelayanan publik

48


www.kinerja.or.id

2. Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik Melalui Survei Pengaduan (Complaint Survey) dan Maklumat Layanan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang diamanatkan dalam konstitusi Indonesia dan telah diterjemahkan ke dalam hukum dan peraturan. Survey Pengaduan/Complain survei adalah alat yang terbukti efektif partisipasi warga negara untuk meningkatkan pelayanan publik. Ini berfungsi sebagai semacam advokasi berbasis bukti dan pada saat yang sama sebagai upaya peningkatan kesadaran bagi warga. Di sisi lain, juga dapat berfungsi sebagai media akuntabilitas untuk unit layanan pengiriman. Survei ini harus dilakukan melalui cara partisipatif melibatkan sebanyak mungkin stakeholder, termasuk perempuan masyarakat adat dan/ kelompok disable. Survey Pengaduan harus dimulai dan dilaksanakan oleh masyarakat sipil tetapi mereka juga harus dikoordinasikan dengan pimpinan daerah. Kegiatan: Survei Pengaduan pada dasarnya terdiri dari 5 langkah sebagai berikut: 1. Persiapan: Langkah ini meliputi membangun komitmen politik di antara stakeholder, alat berbagi, sumber daya dan pengaturan logistik. 2. Lokakarya Multi pihak yang berfokus pada peningkatan kesadaran hak-hak warga, membangun komitmen formal antara pemegang saham, adopsi atau adaptasi dari alat-alat, dan rencana merumuskan aksi 3. Melakukan Survey Pengaduan melalui wawancara di unit pelayanan dan user untuk mengidentifikasi keluhan seperti terkait dengan efektivitas, responsivitas, efisiensi, sumber daya manusia, logistik dll 4. Analisis masalah dan tindak lanjut. Melalui langkah ini, penyebab dan konsekuensi dari keluhan akan dianalisis secara strategis sehingga akar masalah dapat diidentifikasi. Dan pada gilirannya, solusi strategis untuk meningkatkan layanan yang dapat dirumuskan. 5. Pemantauan berkala dan evaluasi harus dilakukan. Idealnya forum independen yang terdiri dari multi forum stakeholder melakukan tugas ini. Hal ini untuk memantau jika tindak lanjut sarankan telah dilakukan dan mengevaluasi efektivitas mereka. Target Sasaran: Kegiatan ini ditargetkan untuk Forum Multi Pihak di tingkat kabupaten Diharapkan Hasil: hasil dari kegiatan ini akan menjadi identifikasi keluhan, analisis dan rekomendasi untuk menangani mereka. Hasil tersebut kemudian akan digunakan untuk kesadaran yang lebih luas meningkat pada isu-isu kepada para pemangku kepentingan terkait, terutama LSM dan DPRD. Pada akhirnya, hasilnya akan digunakan sebagai advokasi berbasis bukti untuk menuntut pelayanan publik yang lebih baik.

www.kinerja.or.id


49


Deliverable: Kiriman terakhir dari laporan aktivitas dan hasil survey pengaduan dan mekanisme penanganan di setiap wilayah kerja. Milestone/tonggak yang akan terjadi: a. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik. b. Kesepakatan di antara stakeholder/multi-pihak pada "(Piagam/Maklumat/Janji Layanan)”. c. Laporan analisis keluhan dan rekomendasi. d. Forum Multi Pihak/Multi Stakeholder yang secara teratur memantau pelayanan publik. e. Laporan kemajuan penanganan keluhan.

3. Media (Berbasis Elektronik dan internet) untuk Advokasi dan Penanganan Keluhan Liputan media mainstream - dalam hal wilayah geografis dan isi/masalah - sering memiliki keterbatasan tertentu. Publik baru-baru ini telah membiasakan dengan media komunitas dan media sosial. Keuntungan dari teknologi informasi membuat orang lebih mudah berkomunikasi satu sama lain dan mengekspresikan keinginan mereka di ruang publik. Selain itu, contoh-contoh tertentu yang membuktikan efektivitas penggunaan media sosial dan media masyarakat untuk advokasi dan penanganan keluhan. KINERJA akan menggunakan jenis teknologi informasi untuk lebih luas bidang pengawasan publik dalam penyediaan layanan publik. Pada akhir KINERJA 2015, publik memiliki "media" yang mudah bagi mereka untuk mengakses dan menggunakannya untuk mengeluh dan untuk advokasi pelayanan publik. Deskripsi Kegiatan: Pada tahun pertama, KINERJA akan menilai kemungkinan menggunakan media berbasis elektronik, internet, media alternative lainnya untuk memperluas sistem penanganan pengaduan dan advokasi publik. Target/Sasaran: organisasi masyarakat sipil, LSM dan pemangku kepentingan lain yang relevan. Hasil yang Diharapkan: Organisasi masyarakat sipil, LSM dan stakeholder terkait lainnya di daerah KINERJA memiliki kesempatan untuk memperluas mobilisasi suara publik atau memperkuat opini publik dan keluhan untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik. Deliverable: Dokumen studi terkait pengembangan penggunaan media sosial dan media masyarakat untuk kemungkinan mekanisme penanganan keluhan dan proses advokasi di daerah wilayah kerja KINERJA.

50


www.kinerja.or.id

Perspektif Gender dalam Tata Kelola Layanan Publik Strategi program KINERJA mengintegrasikan pertimbangan gender di seluruh aspek pada semua paket. Pendekatan teknis yang digunakan dengan mempekerjakan dua strategi yang luas untuk integrasi gender. Yang pertama adalah untuk melibatkan perempuan secara luas dalam (a) pengambilan keputusan tentang pemilihan intervensi di daerah sasaran, (b) kelompok kerja yang merencanakan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, (c) kelompok yang tercakup dalam survei awal (d) target kelompok dipilih untuk intervensi layanan; dan (e) kelompok yang tercakup dalam pengawasan pemantauan dan evaluasi. Pendekatan kedua adalah memastikan bahwa KINERJA berfokus pada layanan yang sangat relevan dengan perempuan – ini merupakan tugas yang mudah dengan adanya mandat untuk bekerja di bidang Pendidikan Ibu dan Anak, dimana penerima manfaatutama dari layanan publik yang berkualitas adalah perempuan dan anak. Di bawah ini adalah contoh dari perspektif gender dalam kegiatan. 1. Memantau kinerja para mitra, dalam menjamin kualitas dan kesetaraan gender dalam semua aspek pelaksanaan proyek. 2. Dalam KINERJA "toolkit," memberikan panduan dan insentif untuk memastikan bahwa perempuan dan kelompok yang kurang beruntung adalah mitra penuh dalam mengukur akuntabilitas layanan supply. 3. Menyediakan pelatihan yang ditargetkan untuk perempuan, dan juga laki-laki untuk meningkatkan peran serta mereka dalam sektor pendidikan 4. Memastikan bahwa perempuan memiliki akses ke layanan dalam kerangka waktu dan konteks budaya yang tepat, melalui kerja sama dengan pemerintah lokal dan penyedia layanan pendidikan. 5. Mempromosikan kesetaraan gender dalam pemerintahan lokal melalui penelitian, analisis, dan pelatihan yang ditargetkan seperti kepemimpinan, penyelesaian perselisihan, manajemen, dan pemasaran. 6. Menyediakan data yang terpilah gender dalam M & E dan penilaian dampak.

www.kinerja.or.id


51


Modul 2 SPM Bidang Pendidikan

Tujuan Substansi modul ini menguraikan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), kerangka regulasi, mampu mengidentifikasi masing-masing indikator SPM pendidikan dasar dan kaitannya dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP), serta pentingnya Penerapan SPM di Kabupaten/Kota.

Pengantar Kebijakan penerapan Standar Pelayanan sudah lebih dari sepuluh tahun yaitu sejak dikeluarkannya UU 22/99 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan PP 25/00 tentang Kewenangan

52


www.kinerja.or.id

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom dan SE Mendagri 100/757/OTDA/2002, yang selanjutnya diperbaharui dengan UU 32/04 tentang Pemerintah Daerah yang memuat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dioperasionalisasikan dengan PP 65/05 dan Permendagri 6/07. Terakhir SPM Pendidikan dasar dituangkan dalam Permendiknas 15/10 tentang SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota yang diperbaharui dengan Permendikbud 23/ 2013. Namun implemantasi dan penerapan kebijakan tersebut belum mencapai hasil yang menggembirakan, saat ini masih banyak kab/ kota yang belum mencapai SPM pendidikan dasar karena berbagai faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang dianggap berpengaruh adalah belum terintregrasinya SPM dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah, disamping belum adanya kesamaan pemahaman antara perumus kebijakan di tingkat Pusat dan Pelaksana kebijakan di tingkat Daerah. Tidak tersosialisasinya dengan baik SPM dari Pusat ke daerah merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab lambatnya pencapaian SPM di daerah. Apalagi regulasi Pusat yang menegaskan perlunya pengintegrasian dalam perencanaan daerah baru dimulai sejak dikeluarkan Permendagri 54/10 tentang Pelaksanaan PP8/2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Oleh karena itu Program Kinerja USAID mendukung Pemerintah Daerah dalam usaha mencapai SPM tersebut dengan: 1. Mendukung komitmen pemerintah daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencapaian target secara nasional terkait dengan standar pelayanan minimal pada sektor Pendidikan dasar. 2. Mendukung peningkatan pemenuhan sumberdaya pendukung bagi pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun strategi daerah untuk mencapai kualitas layanan yang lebih baik. 3. Dorongan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendapatkan pengalaman baru yang mengarah pada perubahan-perubahan kebijakan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik terutama untuk pencapaian SPM di daerah.

SPM Bidang Pendidikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakanurusan wajib daerah yang berhakdiperoleh setiap warga secaraminimal. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhikebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial ekonomidan pemerintahan. Urusan wajib pelayanan dasar dan SPM dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.

www.kinerja.or.id


53


Pemerintah Pusat menyusun SPM dengan maksud dan tujuan perlindungan hak konstitusional; kepentingan nasional; ketentraman dan ketertiban umum; keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan komitmen nasional sehubungan perjanjian dan konvensi internasional. Pemerintah Propinsi berdasarkan SPM dari Pusat dalam kapasitasnya sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah memfasilitasi Kabupaten dan Kota yang ada dalam wilayah kerjanya untuk menerapkan dan mencapai SPM tersebut. Pemerintah Daerah menerapkan SPM dengan pengertian bahwa pusat pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat adalah di tingkat daerah c.q. Kabupaten/Kota. Dalam Bidang Pendidikan, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan dalam upaya pelaksanaan SPM, mulai undang-undang sampai peraturan menteri dengan tujuan untuk mendorong tercapainya mutu pendidikan. SPM Pendidikan Dasar adalah jenis dan tingkat pelayanan minimal pendidikan yang harus disediakan oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota sebagaimana diatur dalam PP38/07 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. SPM Pendidikan Dasar merupakan tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs), sekaligus sebagai acuan dalam perencanaan program dan penganggaran pencapaian target masingmasing daerah kabupaten/kota.

Regulasi tentang Standar Pelayanan Pendidikan 1. UU 20/03 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU 32/04 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 12/08 3. PP 19/05 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. PP 65/05 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 5. PP 38/07 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 6. PP 17/10 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP 66/10

54


www.kinerja.or.id

7. permendagri 6/07 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 8. Permendagri 79/07 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 9. Permendiknas 63/09 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 10. Permendiknas 12/07 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah 11. Permendiknas 13/07 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah 12. Permendiknas 16/07 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru 13. Permendiknas 18/07tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan 14. Permendiknas 19/07 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 15. Permendiknas 20/07 tentang Standar Penilaian Pendidikan 16. Permendiknas 24/07 tentang Standar Sarana Dan Prasaranan Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah(SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/MA) 17. Permendiknas 41/07 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 18. Permendiknas 44/07 tentang Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme Belanja dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Departemen Pendidikan Nasional 19. Permendiknas 50/07 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah 20. Permendiknas 15/10 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/ Kota, yang kemudian diperbaharui dengan Permendikbud 23/13. Kerangka regulasi ini bersifat wajib bagi pemerintah dan setiap unit penyelenggara pendidikan. Karena dasar yuridis formal ini berupa undang-undang maka pemerintah baik pusat maupun daerah berkewajiban menjamin implementasinya.Disebutkan pula, bahwa SPM merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

www.kinerja.or.id

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan merupakan paradigma baru yang bertujuan menciptakan pemerataan mutu pendidikan serta diharapkan mampu mempersempit kesenjangan mutu pendidikan antar wilayah.


55


Mengapa SPM Pendidikan Penting ? SPM bidang pendidikan merupakan paradigma baru yang bertujuan menciptakan pemerataan mutu pendidikan. SPM yang merupakan ketentuan minimal tentang apa yang harus tersedia dan apa yang harus terjadi di SD/MI dan SMP/MTs, adalah tahapan paling rendah untuk mencapai sekolah bermutu.SPM diharapkan mampu mempersempit kesenjangan mutu pendidikan yang kedepannya juga diharapkan berimplikasi pada mengecilnya kesenjangan sosial ekonomi. Standar pelayanan minimal pendidikan dasar adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. SPMPendidikan merupakan ketentuan tentang jumlah dan mutu layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota secara langsung maupun secara tidak langsung melalui sekolah dan madrasah. Secara normatif indikator dapat diartikan sebagai sebuah ukuran tertentu yang mampu mengambarkan kecenderungan, indikasi, nilai, perkembangan atau indek tertentu. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM. Indikator tersebut dapat berupa indikator masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar. Tiap indikator harus jelas standar pencapaiannya (threshold), yang dalam Permendagri disebut dengan nilai (lihat lampiran di CD Permendagri 6/2007). Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan target untuk masing-masing indikator yang tertuang dalam Permendiknas 15/10 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, yang kemudian diperbaharui denganPermendikbud 23/13. Pengukuran indikator layanan SPM secara umum diformulasikan dalam bentuk pembilang dibagi penyebut x 100%.

Indikator SPM =

Pembilang Penyebut

X 100%

Pembilang menunjukkan representasi dari target yang sudah dilayani, sedang penyebut merupakan representasi dari keseluruhan target yang ada. Dengan mengikuti formula di atas, maka pencapaian indikator

56


www.kinerja.or.id

SPM tersebut dapat diartikan sebagai persentase jumlah target group pelayanan dasar SPM yang telah menerima pelayanan. Hal ini menunjukkan status atau posisi pelayanan SPM pada tahun yang bersangkutan. Penerapan SPM dimaksudkan untuk memastikan bahwa di setiap sekolah dan madrasah terpenuhi kondisi minimum yang dibutuhkan untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang memadai. SPM Pendidikan meliputi layanan-layanan yang: 1. Merupakan tanggung-jawab langsung Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan untuk sekolah atau Kantor Kementerian Agama untuk madrasah (misalnya: penyediaan ruang kelas dan penyediaan guru yang memenuhi persyaratan kualifikasi maupun kompetensi); 2. Merupakan tanggung-jawab tidak langsung Pemerintah Kabupaten/Kota c/q Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama - karena layanan diberikan oleh pihak sekolah dan madrasah, para guru dan tenaga kependidikan, dengan dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama (contoh: persiapan rencana pembelajaran dan evaluasi hasil belajar siswa terjadi di sekolah, dilaksanakan oleh guru tetapi diawasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota). SPM Pendidikan menyatakan secara jelas, tegas dan rinci kepada pemerintah daerah dan warga masyarakat: 1. berbagai tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota c/q oleh Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama dalam menyelenggarakan layanan pendidikan 2. berbagai hal yang harus disediakan dan dilakukan oleh dinas pendidikan, sekolah/madrasah untuk memastikan bahwa pembelajaran bisa berjalan dengan baik 3. tentang tingkat layanan pendidikan yang dapat mereka peroleh dari sekolah/madrasah di daerah mereka masing-masing. Dengan ditetapkannya SPM Pendidikan Dasar maka setiap daerah perlu menyusun perencanaan program/ kegiatan untuk mencapai SPM. Untuk mengukur sejauh mana kinerja dinas pendidikan telah mencapai SPM atau belum maka dinas pendidikan perlu melakukan pemetaan terhadap kinerja layanan dinas pendidikan/depag serta sekolah-sekolah (SD/MI dan SMP/MTs). Dari pemetaan tersebut diketahui kinerja

“SPM bukan sasaran akhir, melainkan merupakan tahapan antara menuju pencapaian Standar Nasional Pendidikan

mana yang belum mencapai SPM dan kinerja mana yang sudah mencapai SPM.

www.kinerja.or.id


57


Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, dinas pendidikan perlu menganalisis pencapaian masing-masing indikator yang tercantum dalam standar pelayanan minimum (SPM) bidang pendidikan. Hasil analisis kondisi pencapaian SPM digunakan sebagai bahan masukan dalam merumuskan kebijakan, program, kegiatan dan juga pembiayaan ketika menyusun dokumen rencana strategis pencapaian SPM.Dengan demikian dalam mengembangkan rencana peningkatan mutu pendidikan setiap kabupaten/kota perlu memperhatikan kondisi pencapaian SPM di daerah masing-masing. Setiap tahun program pencapaian SPM perlu dilaksanakan sampai SPM benar-benar tercapai. Dalam Permendikbud 23/13 pasal 6 bahkan disebutkan bahwa SPM pendidikan merupakan acuan dalam perencanaan program dan penganggaran untuk masing-masing daerah kabupaten/kota. Perencanaan program dan penganggaran SPM pendidikan dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan. Disebutkan bahwa target pencapaian pelayanan dasar bidang pendidikan harus tercapai pada akhir tahun 2014 (yaitu yang seharusnya sudah direncanakan pada tahun 2013 untuk dicapai dalam TA 2014). Juga disebut SPM bukan sasaran akhir, melainkan merupakan tahapan anatar menuju pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Hubungan SPM dengan SNP Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik. Standar Nasional Pendidikan merupakan penjabaran UU 20/03 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dituangkan dalam PP 19/05 yang kemudian diubah dengan PP 32/13. Implementasi SNP secara utuh membutuhkan sumberdaya besar, kapasitas SDM tinggi dan kelembagaan yang produktif. Karena dipahami bahwa beberapa standar dalam SNP terlalu tinggi dan sulit dicapai oleh semua sekolah dengan kondisi saat ini.Untuk itulah SPM dirancang sebagai tahapan awal untuk mencapai SNP dan standar pendidikan lainnya. Definisi, Fungsi dan Tujuan SNP adalah sebagai berikut:

58


www.kinerja.or.id

Definisi, Fungsi dan Tujuan SNP Definisi Kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia

Fungsi

Tujuan

Dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan, dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu

Untuk mencapai SNP diperlukan strategi, yaitu melalui penerapan SPM. SNP berisi 8 standar yang mengatur spesifikasi input, proses dan

Menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat

Ilustrasi Pemenuhan SPM Ilustrasi Pemenuhan SPM dalam dalam rangka mencapai SNP rangka mencapai SNP

output pendidikan yang berkualitas. Oleh karena spesifikasi SNP cukup tinggi dan akan berdampak pada kebutuhan sumber daya yang besar, maka diperlukan strategi untuk mencapainya secara bertahap.

Hubungan SPM dengan Peningkatan Mutu Pendidikan Sistem penjaminan mutu (quality assurance) pendidikan sesungguhnya tidaklah sama dengan mutu pendidikan (quality of education) itu sendiri. Mutu pendidikan lebih sebagai wujud terbaik yang dihasilkan oleh proses pembelajaran optimal di satuan pendidikan. Jadi, mutu pendidikan berfokus pada kualitas sosok yang tercipta sesuai yang diharapkan. Sementara sistem penjaminan mutu pendidikan merupakan siklus manajemen dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi kegiatan mengukur, mengevaluasi, dan mengawal mutu, menyangkut praktik dan tradisi akademik dan non akademik pada satuan pendidikan.

www.kinerja.or.id


59


Pemerintah telah menetapkan 8 Standar (Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompentensis Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan) dalam Standar Nasional Pendidikan yang harus dijalankan melalui siklus Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan di daerah dan disekolah. Untuk menjamin ketercapaian 8 standar pendidikan perbaikan dilakukan terus menerus tiada pernah henti (continuous improvement), dari waktu ke waktu. Oleh karena itu parameter dan ukuran pencapaian menjadi sangat penting.

Hubungan standar SNP dan Indikator SPM Pendidikan Dasar SPM Pendidikan Dasar (27 Indikator Pencapaian = IP)

8 SNP (Standar Nasional Pendidikan)

60

Kab/Kota: 14 IP

Satuan Pendidikan: 13 IP

ISI

IP 13 - Pengembangan Kurikulum

IP 7 - KTSP; IP 8 - Guru susun RPP

PROSES

IP 14 - Kunjungan Pengawas

IP 5 - Jam kerja guru; IP 6 - Jam kerja sekolah; IP 10 - Supervisi Kepsek

KOMPETENSI LULUSAN

------

------

PENDIDIK & TENAGA KEPENDIDIKAN

IP 5 - Kecukupan Guru SD; IP 6 - Kecukupan Guru SMP; IP 7 - Kualifikasi Guru SD; IP 8 - Kualifikasi Guru SMP; IP 9 - Kualifikasi Guru Mapel; IP 10 - Kualifikasi Kepala SD; IP 11 - Kualifikasi Kepala SMP; IP 12 - Kualifikasi Pengawas

-----

SARANA & PRASARANA

IP 1 - Distribusi sekolah; IP 2 - Rombel dan RK; IP 3 - Lab IPA; IP 4 - Ruang Guru

IP 1 - Buku Teks SD; IP 2 - Buku Teks SMP; IP 3 - Peraga IPA; IP 4 - Buku Pengayaan

PENGELOLAAN

----

IP 13 - Pelaksaanaa MBS

PEMBIAYAAN

-----

-----

PENILAIAN PENDIDIKAN

-----

IP 9 - Penilaian; IP 11 - Laporan evaluasi; IP 12 - Laporan ujian


www.kinerja.or.id

Peningkatan ketercapaian SPM menuju ketercapaian indikator SNP akan meningkatkan akreditasi sekolah dan seiring dengan waktu menuju sekolah yang berstandar nasional/internasional. Selain itu ketercapaian SPM akan meningkatkan mutu sekolah dari indikator lain seperti jumlah guru bersertifikat, pengumpulan data sekolah yang teratur, dan peningkatan peran monitoring Pemda terhadap sekolah.

Ilustrasi Pemenuhan SPM dalam rangka mencapai SNP

BAN S/M : Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah SPMP : Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Peningkatan kualitas bidang pendidikan hanya dapat diukur jika standar pelayanan pendidikan ditentukan. Seberapa jauh pencapaian standar ditentukan melalui mekanisme analisis dan pelaporan serta penilaian. Hasil dari proses tersebut dapat berimplikasi pada target baru peningkatan kualitas dan pemenuhan standar-standar baru bidang pendidikan.

www.kinerja.or.id


61


Indikator SPM Pendidikan Dasar SPM Pendidikan mengatur indikator-indikator mengenai pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, buku dan media pembelajaran, kurikulum dan rencana pembelajaran, proses pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan. Sebagian indikator adalah indikator tingkat sekolah dan sebagian lain indikator tingkat kabupaten/lkota, sebagaimana digambarkan dalam gambar dan tabel berikut.Indikator SPM diatur dengan Permendiknas 15/10 tentang SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota dengan beberapa indikatornya diubah dalam perubahan Permendiknas tersebut dengan Permendikbud 23/13, sebagaimana ditandai bold dalam tabel.

Ilustrasi Pemenuhan Indikator SPM level Pemerintah Kab/Kota dan level Sekolah

62


www.kinerja.or.id

Indikator SPM Pendidikan Dasar level Kabupaten/Kota IP

Indikator

1

Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km jalan darat/air untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;

2

Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;

3

Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;

4

Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru

5

Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;

6

Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;

7

Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;

8

Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh di antaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%

9

Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris dan Pendidikan Kewarganegaraan ;

10

Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;

11

Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;

12

Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;

13

Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; dan

14

Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.

www.kinerja.or.id


63


Indikator SPM Pendidikan Dasar Level Satuan Pendidikan IP

64

Indikator

15

Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan Pendidikan Kewarganegaraan dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;

16

Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik

17

Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;

18

Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;

19

Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan

20

Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut : Kelas I – II : 18 jam per minggu; Kelas III : 24 jam per minggu; Kelas IV - VI : 27 jam per minggu; atau Kelas VII - IX : 27 jam per minggu

21

Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku

22

Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya

23

Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik

24

Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester

25

Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik

26

Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester; dan

27

Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)


www.kinerja.or.id

Permendikbud 23/13 juga mengatur pada pasal 6, bahwa Target pencapaian pelayanan dasar bidang pendidikan harus tercapai pada akhir tahun 2014.

SPM yang Terkait dengan BOSP, Distribusi Guru dan MBS Tabel yang berikut menguraikan SPM yang berkaitan dengan tiga program KINERJA untuk membantu pemda meningkatkan mutu pendidikan, yaitu BOSP (supaya sekolah dapat sumber keuangan operasional yang memadai), Distribusi Guru (supaya sekolah dapat guru yang memadai) dan manajemen berbasis sekolah (supaya sekolah dapat mengelola sumberdayanya secara memadai),

Kaitan Indikator SPM Pendidikan Dasar dengan BOSP, Distribusi Guru (DGP) dan MBS DISTRIBUSI GURU Indikator5 - 9

MBS Indikator 15-27

BOSP Indikator 15-18 & 21-27

5. setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan; 6. setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran; 7. setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik; 8. di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV

15. setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Pendidikan Kewarganegaraan, dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik; 16. setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik; 17. setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh

15. setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Pendidikan Kewarganegaraan, dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik; 16. setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik; 17. setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh PP) yang

www.kinerja.or.id


65


66

DISTRIBUSI GURU Indikator5 - 9

MBS Indikator 15-27


sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masingmasing sebanyak 40% dan 20%; 9. setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Pendidikan Kewarganegaraan.

peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/ carta IPA; 18. setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi; 19. setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan; 20. satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut : a. Kelas I – II : 18 jam per minggu; b. Kelas III : 24 jam per minggu; c. Kelas IV - VI : 27 jam per minggu; atau d. Kelas VII - IX : 27 jam per minggu; 21. satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku; 22. setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan

peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/ carta IPA; 18. setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi; 19. 20. 21. satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku; 22. setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (Rdisusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya; 23. setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik; 24. kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester; 25. setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk


www.kinerja.or.id

DISTRIBUSI GURU Indikator 5 - 9

www.kinerja.or.id

MBS Indikator 15-27


pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya; 23. setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik; 24. kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester; 25. setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik; kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/ UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester; dan setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).

laporan hasil prestasi belajar peserta didik; 26. kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester; dan setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).


67


SPM Responsif Gender Fakta dan data membuktikan meskipun standarisasi penyediaan layanan pendidikan telah diberlakukan sama untuk semua baik laki-laki maupun perempuan, namun kesenjangan masih tetap terjadi, contohnya: masih terjadinya kesenjangan antara guru laki-laki dan perempuan SD yang mendapatkan sertifikasi (perempuan 25% dan laki-laki 75% ). Adanya kesenjangan angka rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan (di daerah perkotaan perempuan 6,68sedangkan laki-laki 9,48, sedangkan di pedesaan kesenjangan lebih tinggi lagi dimana perempuan hanya 5,72 dan laki-laki 8,53; artinya penduduk perempuan di desa rata-rata belum tamat sekolah dasar sedangkan di perkotaan perempuan rata-rata sudah tamat SD, namun dibanding laki-laki di kota dan pedesaan rata – rata wajib belajar 9 tahun (Diknas:2008) Kaitan gender dan standar penjediaan layanan pendidikan yang responsif gender dapat diukur dari, misal: 1. Apakah kurikulum dan buku teks yang digunakan sudah mempertimbangkan gender? 2. Apakah sudah terdapat keseimbangan jumlah dan kualitas guru perempuan dan laki-laki, akses belajar disekolah, dan keanggotaan komite sekolah dan dewan pendidikan? 3. Apakah fasilitas sekolah (kamar mandi, fasilitas olah raga dan tempat bermain) telah mempertimbangkan kebutuhan laki-laki dan perempuan?

68


www.kinerja.or.id

Modul 3 Analisis Gap dan Standar Biaya Pemenuhan SPM Pendidikan Dasar

Tujuan Modul ini menguraikan tentang cara mengidentifikasi tingkat pencapaian SPM dan menganalisi kesenjangan (gap) kinerja SPM serta cara menguasai perhitungan biaya pemenuhan SPM.

Pengantar Beberapa tahun terakhir Pemerintah mengejar pencapaian dua tujuan utama dalam penyelenggaraan pendidikan dasar. Tujuan pertama adalah pendidikan dasar untuk semua warganegara dan secara

www.kinerja.or.id


69


bertahap meningkatkan akses ke jenjang pendidikan menengah. Tujuan ini akan tercapai melalui investasi tambahan untuk infrastruktur sekolah. Tujuan kedua adalah memberikan kesempatan yang sama untuk pendidikan yang bermutu. Ini merupakan isu yang penting karena masyarakat tahu ada ketidakadilan penyediaan layanan pendidikan dimana ada anak yang belajar di lingkungan yang menyenangkan dengan jumlah guru yang sesuai, sementara anak lainnya belajar di gedung sekolah yang rusak tanpa buku dan kekurangan guru. Salah satu instrumen kebijakan yang diinginkan untuk mencapai kesempatan yang sama terhadap pendidikan yang bermutu adalah menerapkan standar-standar yang mengarahkan penyediaan pendidikan, yaitu standar pelayanan minimum (SPM) dan standar biaya operasional (nonpersonel) di tingkat satuan sekolah (BOSP). SPM adalah standar antara dalam rangka mencapai standar nasional pendidikan (SNP). Setelah suatu sekolah memenuhi SPM, standar secara bertahap ditingkatkan sampai mencapai SNP. Standar biaya operasional satuan pendidikan (BOSP) di tingkat sekolah bertujuan menjamin bahwa sekolah akan memiliki pendanaan yang diperlukan sesuai dengan SPM. Namun tujuan-tujuan kebijakandiatas hanya dapat dicapai jika pendanaan yang diperlukan untuk implementasi tersedia. Modul ini diharapkan dapat membantu para perencana pendidikan kab/kota dan para pelaku peduli pendidikan untuk mengestimasi pendanaan yang diperlukan untukmenyelenggarakan pendidikan dasar 9 tahun (SD/MI dan SMP/MTs) yang memenuhi SPM;

Pengelompokan Indikator SPM Pendidikan Dalam menentukan rencana pencapaian SPM, pemerintah kabupaten/kota harus mempertimbangkan:

a) Kondisi Awal Tingkat Pencapaian Pelayanan Dasar

Kondisi data awal tingkat pencapaian SPM pelayanan dasar pada saat awal dilakukan penghitungan/pengukuran pencapaian.

70


www.kinerja.or.id

b) Target Pelayanan Dasar yang akan Dicapai

Target pencapaian SPM pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai Permendikbud 23/20 seharusnya tercapai pada akhir tahun 2014. Karena modul ini mungkin akan dipakai untuk perencanaan TA 2015 ke atas, pemda-pemda didorong untuk merencanakan pemenuhan SPM secepat mungkin dengan sumber daya yang ada.

c) Kemampuan, Potensi, Kondisi dan Prioritas Daerah

Analisis kemampuan, potensi dan kondisi daerah disusun berdasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan baik yang bersifat khusus maupun umum. Pengertian khusus dalam hal ini adalah data dan informasi yang secara langsung terkait dengan penerapan SPM pendidikan dasar di kabupaten/kota, diantaranya data teknis, sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, alokasi anggaran untuk melaksanakan SPM pendidikan dasar di kabupaten/kota. Sedangkan pengertian umum dalam hal ini adalah data dan informasi yang secara tidak langsung terkait dengan penerapan SPM pendidikan dasar, namun keberadaannya menunjang pelaksanaan SPM secara keseluruhan, diantaranya kondisi geografis, demografis, pendapatan daerah, sarana prasarana umum dan sosial ekonomi.

Potensi daerah yang dimaksud dalam hal ini mengandung pengertian ketersediaan sumber daya yang dimiliki baik yang telah dieksploitasi maupun yang belum dieksploitasi yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang pencapaian SPM.

Faktor kemampuan dan potensi daerah digunakan untuk menganalisis: 1. Penentuan status awal SPM pendidikan yang terkini dari pencapaian pelayanan dasar di daerah; 2. Perbandingan antara status awal dengan target pencapaian indicator SPM dan batas waktu pencapaian SPM yang ditetapkan; 3. Perhitungan pembiayaan atas target pencapaian SPM, analisis standar belanja kegiatan SPM dan harga satuan; serta 4. Perkiraan kemampuan keuangan dalam pemenuhan target SPM sesuai batas waktu pencapaiannya dan melakukan pentahapan yang diperlukan dalam pemenuhannya.

Analisis kemampuan, potensi dan kondisi daerah digunakan untuk menyusun skala prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan pencapaian SPM pendidikan dasar.

www.kinerja.or.id


71


Terdapat 27 Indikator SPM (Indikator Pencapaian/IP 1-27) yaitu 14 di tingkat kabupaten/kota dan 13 di tingkat sekolah. Standar-standar SPM berbeda sehingga pendekatan yang berbeda dibutuhkan untuk mengukur kinerja kabupaten terhadap standar tersebut. Ke-27 standar dalam SPM dibagi menjadi kelompok sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut.

Kinerja kabupaten/kota pada standar kelompok 1 akan diukur melalui analisis data di tingkat kabupaten. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan SIMP-K (Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Kab/Kota), yaitu suatu aplikasi yang menggabungkan dataset Padatiweb (Pengelolaan Data Informasi Web, yaitu pendataan persekolahan berbasis web milik Kemendiknas), sebagian sudah menggunakan data Dapodik (Data Pokok Pendidikan, yaitu Aplikasi Pendataan Pendidikan, Ditjen Pendidikan Dasar, Kemendiknas yang lebih baru) dan SIM-NUPTK (Sistim Informasi Manajemen Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan), meliputi semua sekolah dan guru di kabupaten/kota.

Begitu gap (kesenjangan) antara kinerja sekarang dan standar-standar pada kelompok 1 telah diketahui, kebijakan alternatif untuk mengurangi gap akan diidentifikasi, berbagai alternatif dihitung dan kemudian alternatif terbaik dipilih. Karena SIMP-K meliputi semua sekolah dan guru di kabupaten/kota, analisis kebijakan akan semakin baik karena kita dapat mengidentifikasisekolah-sekolah mana yang memenuhi dan belum memenuhi standar-standar dan mengidentifikasi peluang untuk menggunakan kelebihan di beberapa sekolah untuk dibagikan ke sekolah yang mengalami kekurangan.

Pengelompokan Indikator SPM Pendidikan Dasar

Lokasi Sekolah

SPM 15

SPM 2 SPM 3

Rombel dan Ruang Kelas Laboratorium IPA

SPM 4

Ruang Guru dan Kepala

SPM 16 Buku Teks SMP/MTs SPM 17 Alat Peraga IPA SD/MI SPM 18 Buku Pengayaan dan Referensi

SPM 5

Guru SD/MI

SPM 19

Jam Kerja Guru

SPM 6

Guru SMP/MTs

SPM 20

Jam Operasional Sekolah

SPM 7 Kualifikasi Guru SD/MI SPM 8 Kualifikasi Guru SMP/MTs SPM 9 Kualifikasi Guru Mata Pelajaran SPM 10 Kualifikasi Kepala SD/MI SPM 11 Kualifikasi Kepala SMP/MTs SPM 12 Kualifikasi Pengawas Sekolah SPM 13 Pengembangan Kurikulum

Buku Teks SD/MI

SPM 21 Kurikulum SPM 22 Penerapan RPP SPM 23 Penilaian SPM 24 SPM 25 SPM 26 SPM 27

Supervisi Kepala Sekolah Laporan evaluasi Laporan ujian MBS

Kel.1 SIMP-K

SPM 1

SPM 14

72

SPM Tingkat Sekolah

Kelompok 2 BOSP

Kelompok 1 – SIMP-K

SPM Kabupaten/Kota

Kunjungan Pengawas


www.kinerja.or.id

SPM yang termasuk dalam kelompok 2 berkaitan dengan kegiatan operasional sekolah, khususnya kegiatan guru yang mencakup isu-isu seperti persiapan KTSP, persiapan rencana belajar, evaluasi siswa, dan distribusi hasil evaluasi. Ada kegiatan yang dilaksanakan secara periodik pada tingkat sekolah. Karena SIMP-K tidak mencakup semua informasi tentang kegiatan-kegiatan tersebut, pendekatan alternatif untuk pembiayaan diperlukan, seperti perhitungan BOSP yang dirancang untuk mengestimasi total biaya operasional di tingkat sekolah, termasuk pendanaan yang diperlukan untuk memenuhi biaya yang berkaitan dengan SPM kelompok 2. Namun demikian untuk kebutuhan identifikasi capaian kinerja, data sekolah dapat dicari melalui peran Pengawas dan didentifikasi secara cepat dan lebih banyak kualitatif, termasuk untuk mengidentifikasi standar yang tidak mempunyai implikasi biaya.

Langkah-langkah Analisis 1. Mendefinisikan SPM Menjadi Indikator yang Terukur Karena definisi SPM terlalu luas dan kadang kala mencakup lebih dari satu jenjang pendidikan, langkah pertama adalah menformulasikan indikator-indikator yang terukur. SPM kelompok-2 merupakan standar yang disusun paling bebas (ukuran kualitatif) karena meliputi SD dan SMP dan untuk setiap jenjang pendidikan terkait dengan daya tampung, ketersediaan ruang kelas, dan ketersediaan perlengkapan sekolah.

Indikator dan Sub-Indikator SPM terkait Rombel dan Ruang Kelas Indikator SPM SPM 02 – Rombel dan RK

IP

Sub-Indikator Terukur

2.1.

Besar Rombel SD/MI

2.2.

Besar Rombel SMP/MTs

2.3.

Kecukupan R. Kelas SD/MI

2.4.

Kecukupan R. Kelas SMP/MTs

2.5.

Sarana R. Kelas SD/MI

2.6.

Sarana R. Kelas SMP/MTs

2.7.

Kelayakan R. Kelas SD/MI

2.8.

Kelayakan R. Kelas SMP/MTs

www.kinerja.or.id


73


2. Analisis Capaian Kinerja a. Setiap kabupaten/kota menghitung setiap Indikator Pencapaian (IP) SPM; b. Pencapaian SPM di kabupaten/kota harus 100% pada akhir tahun 2014; c. Indikator pencapaian SPM yang kurang dari 100% bermakna masih ada sekolah yang belum memenuhi SPM untuk indikator terkait; d. Selisih antara tingkat pencapaian indikator SPM dengan 100% merupakan indikator awal adanya sekolah yang bermasalah di kabupaten/kota – terjadi kesenjangan/gap. Ilustrasi: IP-7.1 (guru SD yang memenuhi S1 atau D-IV) = 90%.

Angka 10% (selisih antara 90% dan 100% = gap) menyatakan bahwa ada 10% dari keseluruhan SD/ MI yang bermasalah dengan pencapaian SPM ini.

Kalau total sekolah di Kabupaten A ada 100 sekolah dan di Kabupaten B ada 120 sekolah dengan tingkat pencapaian yang sama 90%, maka pencapaian indikator ini hanya menyatakan bahwa di Kabupaten A ada 10 sekolah dan di Kabupaten B ada 12 sekolah yang belum mencapai SPM (belum memenuhi IP-7.1).

e. Bila angka pencapaian SPM kurang dari 100% maka pemerintah kab/kota harus mengidentifikasi sekolah/madrasah mana saja yang bermasalah dengan pencapaian IP tertentu. f. Indikator pencapaian SPM tertentu memiliki nilai 100% jika seluruh sekolah/madrasah telah memenuhi indikator pencapaian SPM. Ilustrasi: IP-7.1 (SPM01): 2 orang guru SD/MI memiliki kualifikasi S1/D-IV Di Kabupaten A memiliki 10 SD/MI dengan data sebagai berikut:

74

No

Nama Sekolah

Guru dengan S1

Standar SPM

Kesenjangan

1

SDN 1

3

2

0

2

SDN 2

2

2

0

3

SDN 3

2

2

0


www.kinerja.or.id

No

Nama Sekolah

Guru dengan S1

Standar SPM

Kesenjangan

4

SDN 4

3

2

0

5

SDS 1

6

2

0

6

SDS 2

2

2

0

7

MIN 1

3

2

0

8

MIN 2

2

2

0

9

MIS 1

2

2

0

10

MIS 2

3

2

0

IP-7.1 = 10/10 x 100% = 100%

0

Data menunjukkan bahwa ke sepuluh sekolah di Kabupaten A telah memiliki guru dengan kualifikasi S1/D-IV minimal 2 orang. Dengan menggunakan rumus:

Jumlah SD/MI yang memiliki minimal 2 orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV IP-7.1 Kab/Kota =

X 100% Jumlah SD/MI di wilayah kabupaten/kota

Artinya Kabupaten A memiliki nilai IP-7.1 sebesar 100%. g. Setelah sekolah yang belum mencapai SPM teridentifikasi maka Pemerintah kabupaten/kota harus menghitung berapa besar kesenjangan di tiap sekolah untuk IP terkait. h. Pemerintah kabupaten/kota menghitung pencapaian seluruh indikator SPM. Dalam melakukan analisis data, digunakan Pivot Table, yaitu sebuah tabel interaktif, yang secara cepat melakukan penghitungan, seperti sum, count, average, dari data-data yang berjumlah besar, untuk digunakan dalam analisis dan pengambilan kesimpulan.

3. Mengidentifikasi Kesenjangan (GAP) a. Setiap kabupaten/kota harus mampu mengidentifikasi setiap individu sekolah/madrasah yang belum mencapai setiap indikator dan/atau sub indikator SPM b. Kesenjangan di setiap sekolah dihitung dari selisih nilai nominal antara pencapaian IP tertentu di sekolah/madrasah dengan standar yang ditetapkan dalam SPM.

www.kinerja.or.id


75


Ilustrasi:

Standar SPM setiap SD harus memiliki minimal 2 guru dengan kualifikasi S1/D-IV (IP-7.1)

Data: SD Negeri 6 jumlah guru sebanyak 8 guru; tidak ada guru dengan kualifikasi minimal S1 atau D-IV.

Kesimpulan: kesenjangan di SD Negeri 6 adalah 2 guru, artinya di SD Negeri 6 masih diperlukan 2 orang guru dengan kualifikasi S1/D-IV.

c. Kesenjangan di setiap sekolah/madrasah untuk setiap indikator SPM di jumlahkan untuk mendapatkan besar kesenjangan setiap indikator SPM di kabupaten/kota. Identifikasi tidak hanya berapa besarnya gap namun masuk hingga sasaran dimana gap itu berada, baik di sekolah mana atau siapa guru yang tidak memenuhi SPM. Hal ini akan memperjelas sasaran program pemenuhan dan besarnya biaya yang dibutuhkan.

4. Mengidentifikasi Kebijakan Alternatif

Untuk mengatasi gap ditentukan beberapa alternatif kebijakan yang memungkinkan. Alternatif kebijakan ini dicari setelah menganalisis penyebab terjadinya gap.

Dari estimasi biaya di setiap alternatif kebijakan, dipilih kebijakan yang paling efektif dan efisien sesuai kapasitas anggaran daerah dan sekolah, sehingga mampu dijalankan dan mengentaskan sasaran untuk mencapai SPM. Hal ini juga memperhatikan waktu akhir capaian yang sudah ditetapkan.

5. Analisis Standar Belanja

Adalah besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk menutup kesenjangan. Perhitungan sederhananya adalah besarnya kesenjangan dikalikan biaya satuan. Setiap kebijakan memiliki dampak biaya baik yang besar atau yang kecil. Untuk itu analisis standar belanja diperlukan untuk setiap alternatif kebijakan sehingga dapat dipilih kebijakan yang tepat dan efektif.. Biaya satuan dihitung dengan menggunakan harga setempat dan disesuaikan dengan rasionalitas harga pasar.

Perhitungan biaya hanya dilakukan untuk kebutuhan investasi sumberdaya manusia, investasi sarana/ prasarana dan biaya operasional. Konsekwensi biaya yang berimplikasi pada pengeluaran rutin tidak diperhitungkan, seperti pembayaran gaji.

76


www.kinerja.or.id

Dalam perhitungan biaya investasi yang sejenis dikelompokkan dan diagregasikan untuk setiap kabupaten. Pengagregasian diperlukan untuk menyiapkan usulan anggaran.

Dalam menghitung biaya digunakan 3 metode yang berbeda untuk keseluruhan indikator dengan pembagian sebagai berikut:

Pengelompokan Indikator dan Sub-Indikator SPM No

Indikator SPM/ Metode perhitungan biaya

Jumlah Indikator

A

Perhitungan Langsung

1

SPM 2

Rombel dan Ruang Kelas

8

2

SPM 3

Laboratorium IPA

2

3

SPM 4

Ruang Guru dan Kepala

5

4

SPM 5

Guru SD/MI

1

5

SPM 6

Guru SMP/MTs

10

6

SPM 7

Kualifikasi Guru SD/MI

2

7

SPM 8

Kualifikasi Guru SMP/MTs

2

8

SPM 9

Kualifikasi Guru Mata Pelajaran

5

9

SPM 10

Kualifikasi Kepala SD/MI

1

10

SPM 11

Kualifikasi Kepala SMP/MTs

1

11

SPM 12

Kualifikasi Pengawas Sekolah

1

B

Melalui Proxi (bila keterbatasan data)

12

SPM 3

Laboratorium IPA

1

13

SPM 13

Pengembangan Kurikulum

1

14

SPM 14

Kunjungan Pengawas

1

15

SPM 15

Buku Teks SD/MI

5

16

SPM 16

Buku Teks SMP/MTs

10

17

SPM 18

Buku Pengayaan dan Referensi

4

C

Melalui perhitungan kecukupan BOSP

21

SPM 21 – Kurikulum

2

22

SPM 22 – Penerapan RPP

2

23

SPM 23 – Penilaian

2

24

SPM 24 – Supervisi Kepala Sekolah

2

www.kinerja.or.id


77


No

Indikator SPM/ Metode perhitungan biaya

Jumlah Indikator

25

SPM 25 – Laporan evaluasi

2

26

SPM 26 – Laporan ujian

2

27

SPM 27 – MBS

3

Perhitungan langsung digunakan karena ada kecukupan data sehingga jelas besarnya kesenjangan dan dimana kesenjangan itu berada (di sekolah mana, guru/pengawas bernama siapa). Metode proxy digunakan bila data yang dibutuhkan tidak ada atau hanya sebagian, maka dihitung dengan asumsi bahwa tidak ada ketercapaian (kesenjangan 100%). Sementara metode ketiga dengan menggunakan perhitungan BOSP dikarenakan ketujuh indikator tersebut adalah kegiatan operasional di sekolah yang perhitungan kecukupannya sudah dihitung melalui perhitungan BOSP, baik yang dihitung oleh kabupaten sendiri atau oleh BSNP.

Langkah-langkah Analisis 1. SPM 2 – Rombongan Belajar dan Ruang Kelas

a) Uraian Standar Pelayanan Minimal

Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis.

78

b) Rincian Indikator SPM Nomor

Indikator SPM

2-1

Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang

2-2

Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang


www.kinerja.or.id

Nomor

Indikator SPM

2-3

Untuk setiap rombongan belajar SD/MI tersedia 1 (satu) ruang kelas

2-4

Untuk setiap rombongan belajar SMP/MTs tersedia 1 (satu) ruang kelas

2-5

Untuk setiap Ruang kelas SD/MI dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis

2-6

Untuk setiap Ruang kelas SMP/MTs dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis

2-7

Setiap Ruang Kelas SD/MI dalam keadaan layak

2-8

Setiap Ruang Kelas SMP/MTs dalam keadaan layak

c) Analisis IP-2.1. dan IP-2.2 (besaran rombel)

Pemenuhan Indikator SPM ini dilakukan dengan menghitung rasio siswa per rombel tiap-tiap sekolah dengan rumus berikut ini: Jumlah Siswa Rasio Siswa per Rombel = Jumlah Rombongan Belajar

Berdasarkan rasio tersebut kita membuat pengelompokan sekolah seperti contoh tabel di bawah ini. Jumlah Sekolah

Rasio siswa rombel

Grand Total

<= 28

>28<=32

>32<= 36

>36<=40

> 40

Sekolah Dasar

98

12

5

4

1

120

Negeri

93

12

5

4

1

115

Swasta

5

Madrasah Ibtidaiyah

15

4

1

1

21

Negeri

11

3

1

1

16

Swasta

4

1 5

2

141

Jenis & Status

5

5 Grand Total

www.kinerja.or.id

113

16

5


79


Dari tabel di atas kita dapat melihat hanya terdapat 12 sekolah (8%) yang mempunyai rasio siswa per rombel di atas 32 (belum memenuhi SPM). Alternatif Kebijakan •

Menambah rombongan belajar

•

Melakukan rayonisasi

•

Melakukan pembatasan penerimaan murid

•

Tidak mengambil tindakan

Analisa lebih lanjut Sebelum memutuskan alternatif kebijakan yang akan diambil akan lebih tepat bila kita melihat dahulu gambaran umum rasio siswa terhadap rombel. Hal ini diperlukan untuk melihat penyebab dari tingginya rasio siswa terhadap rombel di sekolah-sekolah yang belum memenuhi SPM. Apakah disebabkan: (1) Tidak adanya alternatif sekolah/madrasah lain; (2) Ada alternatif sekolah lain tetapi juga memiliki rasio yang tinggi; (3) keinginan orang tua murid untuk mendaftarkan anaknya di sekolah favorit. Untuk itu kita akan melihat Rasio Siswa terhadap Rombel per tingkat wilayah dari kabupaten/kota ke tingkat kecamatan (untuk SMP/MTs), atau kabupaten/kotake tingkat Desa (untuk SD/MI).

Rasio Siswa terhadap Rombel di Tingkat Kecamatan Kabupaten Jenis Sekolah

80

Rerata Siswa_Rb

Kec. Bandar

23

Kec. Bener Kelipah

32

Kec. Bukit

21

Kec. Gajah Putih

17

Kec. Mesidah

13

Kec. Permata

22

Kec. Pintu Rime Gayo

16

Kec. Syiah Utama

20

Kec. Timang Gajah

19

Kec. Wih Pesam

23

Rerata Rasio seluruh Kabupaten

20


Rasio

www.kinerja.or.id

Disini kita melihat di beberapa kecamatan yang memiliki sekolah dengan rasio mendekati batasan SPM (angka SPM rombel). Jadi adanya sekolah yang belum memenuhi SPM lebih disebabkan akan adanya kondisi khusus di sekolah-sekolah tersebut, bukan disebabkan kondisi makro kabupaten.

Rasio Siswa terhadap Rombel di Tingkat Desa di Kabupaten Jumlah Sekolah

Rasio siswa rombel <= 28

>28<=32

>32<= 36

Grand Total

>36<=40

> 40

Kecamatan/ Desa

Total

Kec. Wih Pesam

13

Bener Ayu

2

Bener Mulie

1

Blang Benara

1

1

Blang Kucak

1

1

3

3

1

1

21 2

1

Burni Telong

2

1

1

Gegerung

1

1

Karang Rejo

1

1

Kebun Baru

1

Kp. Bukit Pepanyi

1

1 1

Lut Kucak

1

1

Merie Satu

1

1

Pante Raya

1

1

Simpang Teritit Suka Jadi

1 1

1

1

Suka makur

3 1

1

1

Suka Ramai

1

1

Syura Jadi

1

1

Disini kita mencoba menelaah kondisi di tingkat desa. Dari sini kita dapat menarik beberapa kesimpulan atau mengambil alternatif kebijakan untuk membantu sekolah yang tidak memenuhi SPM. Misalkan: 1. Sekolah di desa Bener Mulie, Pante Raya, Suka Makmuryang memiliki rasio diatas SPM dapat ditanggulangi dengan pembatasan penerimaan siswa, agar kelebihan siswa dapat ditampung di sekolah lain yang memiliki rasio rendah

www.kinerja.or.id


81


2. Sekolah di desa Kebun Baru karena semua memiliki rasio jauh di atas SPM, maka kemungkinan harus dilakukan penambahan rombel atau bahkan unit sekolah baru. 3. Untuk kecamatan Bener Kelipah dikarenakan rasionya tinggi di atas kecamatan yang lain dapat dilakukan rayonisasi.

d) Analisis IP-2.3. dan IP-2.4 (kecukupan ruang kelas)

Pemenuhan Indikator SPM ini dilakukan dengan menghitung rasio ruang kelas per rombel tiap-tiap sekolah dengan rumus berikut ini:

Jumlah Ruang Kelas Rasio Ruang Kelas per Rombel = Jumlah Rombongan Belajar

Berdasarkan rasio tersebut kita membuat pengelompokan sekolah seperti contoh tabel di bawah ini:

Sekolah/Madrasah menurut Rasio Ruang Kelas terhadap Rombel Jumlah Sekolah

Rasio Ruang Kelas ▼ < 0,5

0,5-<0,75

<0,75-<1

1

>1

Grand Total

-1,25

> 1,25

>1,25-1,5

>1,5

Jenis & Status Sekolah ▼ Sekolah Dasar

1

14

18

53

6

4

4

100

Negeri

1

14

18

49

6

4

4

95

Swasta

4

5

Madrasah Ibtidaiyah

1

Negeri

1

Swasta Grand Total

82

1

14


18

53

6

5

2

3 1

2

2

6

103

www.kinerja.or.id

Alternatif Kebijakan •

Membangun Ruang Kelas Baru

•

Melakukan Penggabungan Sekolah

•

Melaksanakan pembelajaran kelas rangkap

•

Tidak mengambil tindakan

Analisis lebih lanjut Sebelum mengambil alternatif kebijakan, akan lebih tepat bila dilihat lebih dahulu variabel-variabel lain dari sekolah tersebut. Seperti dapat dilakukan tabulasi silang antara rasio siswa-rombel dengan kecukupan ruang kelas.

Tabulasi Silang Rasio Siswa Rombel dengan Rasio Ruang Kelas Rombel Jumlah Sekolah Kurang RK

Rasio Siswa Rombel ≤16

>16 ≤20

>20≤24

>24≤28

>28≤32

Total >32≤36

>36≤40

> 40

Kurang RK -4

1

-3

9

-2

2

-1

3

Total

14

1 1

1

0

1

1

1

3

1

3

11 1

7 5

4

0

1

1

24

Dari tabel di atas kita dapat melihat, dari 24 sekolah yang kekurangan Ruang Kelas, 14 di antaranya memiliki Rasio Siswa Rombel dibawah 16. Tentunya tidak disarankan untuk menerapkan pembangunan RKB (ruang kelas baru) untuk sekolah tersebut. Untuk sekolah kecil yang sangat kekurangan Ruang Kelas akan lebih disarankan untuk dilakukan penggabungan sekolah. Sedangkan untuk sekolah yang sedikit kekurangan ruang kelas dapat mencukupi kebutuhannya dengan melakukan pembelajaran kelas rangkap. Sedangkan penambahan Ruang Kelas akan diprioritaskan pada sekolah yang memiliki siswa per rombel tinggi, atau bahkan di atas SPM.

www.kinerja.or.id


83


e) Analisis IP-2.5. dan IP-2.6 (kecukupan sarana ruang kelas)

Untuk menghitung pemenuhan indikator SPM ini, kita harus melakukan perhitungan kebutuhan masingmasing sarana yang disebutkan dalam indikator ini, dengan rumus seperti berikut:

Kebutuhan kursi siswa = Jumlah Siswa

Kebutuhan meja siswa = Jumlah Siswa

Kebutuhan meja guru = Jumlah PTK + Ruang kelas digunakan

Kebutuhan kursi guru = Jumlah PTK + Ruang kelas digunakan

Kebutuhan papan tulis = Ruang kelas digunakan

Analisis kebutuhan Lemari untuk Ruang Guru yang ada pada Analisis IP-4.3 dan IP-4.4 juga akan kita hitung bersama dengan sarana lain yang ada pada analisis ini. Berikut adalah rumus kebutuhan lemari di ruang guru.

Kebutuhan lemari guru = Jumlah PTK

Setelah mengetahui kebutuhan masing-masing sarana kita dapat melakukan penghitungan rasio kecukupan untuk masing-masing sarana.

Kecukupan Sarana

Ketersediaan Sarana

=

Kebutuhan Sarana

Dari sini kita dapat melihat tingkat pemenuhan sarana di masing-masing sekolah/madrasah, sehingga dapat melihat beberapa banyak sekolah yang sudah atau belum memenuhi SPM untuk masing-masing sarana. Seperti contoh di bawah ini adalah rasio kecukupan untuk kursi siswa.

Sekolah/Madrasah menurut kecukupan Kursi Siswa SD

MI

Negeri Jml

84

Swasta %

Negeri

Total %

Swasta

Jml

%

Rasio Kecukupan <0,5

38

7%

2

18%

0%

25

15%

65

9%

Rasio Kecukupan <0.5 - <1.0

209

36%

4

36%

0%

77

45%

290

38%

Rasio Kecukupan 1.0

53

9%

1

9%

0%

16

9%

70

9%

Rasio Kecukupan >1-2

238

41%

3

27%

100%

44

26%

287

38%

Rasio Kecukupan 2

22

4%

0%

5

3%

27

4%

2

0%

N/A

19

3%

1

9%

Grand Total

579

100%

11

100%


Jml

Total Jml

2

%

Jml

%

0%

3

2%

23

3%

100%

170

100%

762

100%

www.kinerja.or.id

Setelah kita mengetahui adanya sekolah yang masih mengalami kekurangan jumlah sarana, disini kursi siwa, maka kita dapat mulai mengidentifikasi kebutuhan tambahan sarana yang diperlukan agar sekolah/madrasah tersebut memenuhi SPM. Tambahan Sarana = Kebutuhan Sarana - Ketersediaan Sarana

Kebutuhan Tambahan Kursi Siswa Sekolah/Madrasah SD Negeri Jumlah Sekolah

MI Swasta

Grand Total

Swasta

247

6

102

355

Jumlah Siswa

40,480

1,186

14,323

55,989

Ketersediaan Kursi

28,078

792

9,100

37,970

Kebutuhan Tambahan

12,402

394

5,223

18,019


Pengadaan Sarana Tambahan

•

Hibah Sarana

f) Analisis IP-2.7. dan IP-2.8 (kelayakan ruang kelas)

Seperti penghitungan-penghitungan sebelumnya, disini kita akan melihat seberapa banyak sekolah yang masih memiliki Ruang Kelas dalam keadaan tidak layak. Asumsi keadaan ruang kelas layak adalah ruang kelas milik dalam keadaan baik, ataupun kalau rusak hanya rusak ringan. Asumsi ini diambil dengan dasar bahwa perbaikan untuk kerusakan ringan sudah masuk dalam anggaran operasional sekolah, dan bukan anggaran investasi.

Tahap pertama penghitungan kita mulai dengan melihat berapa sekolah yang masih menggunakan Ruang Kelas yang tidak layak untuk rombongan belajarnya. Seperti yang digambarkan dalam skema di bawah ini:

www.kinerja.or.id


85


Pemilahan Ruang Kelas menurut penggunaan dan kondisinya Ruang Kelas Digunakan / difungsikan Kondisi Tidak Layak

Tidak digunakan/difungsikan

Kondisi Layak

Prioritas Rehabilitasi

Prioritas Perawatan Preventif

RK Tidak Layak yang Digunakan

RK Layak yang Digunakan

Kondisi Tidak Layak

Kondisi Layak

Bukan Prioritas Rehabilitasi

Bukan Prioritas Perawatan Preventif

Dalam perhitungan pemenuhan SPM kita hanya akan menghitung biaya yang mungkin timbul dari perbaikan RK Tidak Layak yang digunakan. Untuk itu, kita harus menghitung berapa Ruang Kelas layak yang digunakan, dan berapa RK tidak layak yang digunakan menggunakan rumus di bawah ini: RK Layak Digunakan = If (RK Layak > Rombel | Rombel | RK Layak) Rombel tanpa RK Layak = Rombel-Rombel Kelas Layak Bila Rombel Tanpa RK Layak sudah mencapai angka 0, maka semua RK yang digunakan di sekolah tersebut dalam keadaan layak. Bila tidak, kita harus menghitung RK Tidak Layak yang digunakan RK Tidak Layak Digunakan = If (RK Tdk Layak < Rombel tanpa RK Layak | RK Tidak Layak | Rombel tanpa RK Layak) Setelah ini kita bisa menghitung Rasio Ruang Kelas Tidak Layak yang digunakan RK Tidak Layak Digunakan

Rasio RK Tidak Layak Digunakan =

RK Digunakan

X 100%

Sekolah/Madrasah menurut Rasio Ruang Kelas Layak Digunakan SD Negeri

Swasta %

Kelas Tidak Layak 100%

24

4%

0%

Kelas tidak layak 50% - <100%

22

4%

0%

Kelas tidak layak < 50%

158

27%

Semua dalam Keadaan Layak

364

63%

11

2%

579

100%

Grand Total


Jml

Negeri

Jml

N/A

86

MI %

Jml

0% 11

100%

2

0% 11

100%

2

Total Jml

Total %

Swasta

%

Jml

%

0%

2

1%

26

3%

0%

4

2%

26

3%

0%

47

28%

205

9%

100%

115

68%

492

27%

0%

2

1%

13

2%

100%

170

100%

762

100%

www.kinerja.or.id

Dari tabel ini kita bisa melihat seberapa banyak sekolah yang tidak memenuhi SPM, dan sejauh mana Ruang Kelas Tidak Layak digunakan di sekolah tersebut. Dari tabel ini pula kita bisa memulai prioritas renovasi dari ruang-ruang kelas tersebut. Untuk menghitung berapa ruang kelas yang harus direnovasi, maka digunakan tabel lain, yang menampilkan total Ruang Kelas Tidak Layak yang digunakan.

Jumlah Ruang Kelas Tidak Layak yang Digunakan SD

MI

Negeri

Swasta

Grand Total

Jumlah Sekolah

204

53

257

Jumlah Ruang Kelas

1299

322

1621

Ruang Kelas digunakan

1233

315

1548

Ruang Kelas Tidak Layak

604

109

713


Melakukan rehabilitasi/renovasi ruang kelas dengan kondisi tidak layak.

•

Memberikan dukungan kepada sekolah untuk menggiatkan perawatan preventif untuk menjaga kondisi ruang kelas yang masih layak.

•

Melakukan penggabungan sekolah untuk sekolah-sekolah yang memiliki ruang kelas tidak layak ukuran rombel kecil.

•

Melakukan pembelajaran kelas rangkap untuk mengurangi kebutuhan ruang kelas.

www.kinerja.or.id


87


2. SPM 3 – Ruang Laboratorium IPA


Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang Laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.

b) Rincian Indikator SPM Rincian Indikator SPM Nomor

Indikator SPM

3-1

Di setiap SMP/MTs tersedia satu ruang Laboratorium IPA

3-2

Di setiap laboratorium IPA tersedia meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik

3-3

Di setiap laboratorium IPA tersedia satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik

c) Analisis IP-3.1

Untuk menghitung pemenuhan SPM pada indikator ini, maka kita dapat menggunakan informasi jumlah ruang guru di tiap sekolah yang tercatat dalam database PadatiWEB. Berikut adalah output tabeling yang digunakan untuk melihat pemenuhan indikator ini.

Jumlah Sekolah SMP/MTs Menurut Kepemilikan Laboratorium IPA Ketersedian Lab IPA Jenis & Status Sekolah

0

1

Sekolah Menengah Pertama

10

18

28

Negeri

10

16

26

2

2

Swasta Madrasah Tsanawiyyah

6

1

7

Negeri

2

1

3

Swasta

4

Grand Total

88

Total


16

4 19

35

www.kinerja.or.id


Melakukan pembangunan Laboratorium IPA

•

Merehab kelebihan ruang kelas untuk Laboratorium IPA

•

Menyediakan Laboratorium IPA yang dapat digunakan untuk lebih dari satu sekolah

d) Analisis IP-3.2 (kecukupan sarana Laboratorium IPA)

Untuk menghitung pemenuhan jumlah meja dan kursi di dalam laboratorium, karena tidak adanya data spesifik meja dan kursi khusus untuk laboratorium kita dapat menggunakan salah satu dari asumsi berikut ini: 1. Meja dan kursi laboratorium sudah menjadi komponen integral di dalam laboratorium sehingga tidak perlu dihitung terpisah. 2. Meja dan kursi laboratorium dianggap menggunakan meja dan kursi siswa biasa, sehingga dihitung bersamaan dengan kebutuhan meja-kursi-siswa yang dihitung dalam IP-2.5 dan IP-2.6.

e) Analisis IP-3.3 (kecukupan alat praktek Laboratorium IPA)

Dikarenakan tidak adanya informasi detail mengenai alat praktek IPA dalam pendataan PadatiWEB ataupun SIM-NUPTK, maka perhitungan pemenuhan SPM untuk indikator ini tidak dapat dihitung secara langsung, penghitungan biaya pemenuhan indikator ini akan dijelaskan lebih lanjut di bagian perhitungan pemenuhan SPM menggunakan proxi.

3. SPM 4 – Ruang Guru dan Ruang Kepala Sekolah


Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.

www.kinerja.or.id


89


b) Rincian Indikator SPM

Nomor

Indikator SPM

4-1

Di setiap SD/MI tersedia satu ruang guru.

4-2

Di setiap SMP/MTs tersedia satu ruang guru.

4-3

Ruang guru di SD/MI dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya.

4-4

Ruang guru di SMP/MTs dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya.

4-5

Di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah.

c) Analisis IP-4.1 dan IP-4.2 (kecukupan ruang guru)

Untuk menghitung pemenuhan SPM pada indikator ini, maka kita dapat menggunakan informasi jumlah ruang guru di tiap sekolah yang tercatat dalam database PadatiWEB. Berikut adalah output tabeling yang digunakan untuk melihat pemenuhan indikator ini.

Sekolah/Madrasah Menurut Kepemilikan Ruang Guru Jml Sekolah Jenis & Status

Ruang Guru 0

1

Sekolah Dasar

53

47

100

Negeri

49

46

95

Swasta

4

1

5

Madrasah Ibtidaiyah

2

1

3

1

1

Negeri Swasta Grand Total

90

Total

2 55

2 48

103


Melakukan pembangunan Ruang Guru

•

Melakukan konversi Ruang Kelas yang tidak terpakai atau ruang lainnya menjadi ruang guru


www.kinerja.or.id

Analisis Lebih Lanjut

Salah satu alternatif adalah konversi ruang kelas yang tidak terpakai untuk menjadi ruang guru. Untuk itu kita akan adakah sekolah yang memiliki kelebihan ruang kelas.

Jumlah Sekolah/Madrasah dengan kemungkinan konversi Ruang Kelas menjadi Ruang Guru Ruang Guru Jenis dan Status Sekolah

0

1

Tidak Lebih RK

Sekolah Dasar

46

7

47

100

Negeri

42

7

46

95

Swasta

4

1

5

1

3

1

1

Madrasah Ibtidaiyah

2

Negeri Swasta Total

Total

Lebih RK

2 46

2

9

48

103

Dalam tabel di atas terlihat bahwa dari 55 sekolah yang tidak memiliki ruang guru, ternyata 9 sekolah diantaranya memiliki kelebihan ruang kelas yang bisa dikonversi menjadi ruang guru.

d) Analisis IP-4.3 dan IP-4.4 (kecukupan sarana Ruang Guru)

Untuk analisis kebutuhan sarana di Ruang Guru, karena meja dan kursi guru juga merupakan komponen yang dihitung dalam indikator SPM IP-2.3 dan IP-2.4, maka kecukupan meja dan kursi guru akan dihitung dalam indikator SPM tersebut. Untuk mempermudah penjelasan teknik penghitungan, maka kebutuhan akan lemari untuk setiap guru juga akan dihitung dalam pemenuhan SPM IP-2.3 dan IP-2.4

e) Analisis IP-4.5 (kecukupan Ruang Kepala Sekolah)

Hampir sama dengan indikator SPM IP-4.1. dan IP-4.2., kita dapat melakukan identifikasi pemenuhan indikator ini melalui variabel jumlah Ruang Kepala Sekolah yang dicatat dalam PadatiWEB. Berikut adalah contoh tabel untuk melihat berapa banyak SMP/MTs yang sudah memenuhi SPM.

www.kinerja.or.id


91


Jumlah Sekolah/Madrasah dengan kemungkinan konversi Ruang Kelas menjadi Ruang Kepsek Ruang Kepsek Jenis dan Status Sekolah

0 Kurang RK

Lebih RK 1

Total

Lebih RK >1

Madrasah Tsanawiyyah

2

5

7

Negeri

1

2

3

Swasta

1

3

4


5

2

6

15

28

Negeri

5

2

4

15

26

Swasta Grand Total

1

2 5

2

8

2 20

35

Tabel di atas menunjukkan masih ada 15 SMP/MTs yang tidak memiliki Ruang Kepala Sekolah, 10 diantaranya memiliki kelebihan ruang kelas yang dapat dikonversi menjadi Ruang Kepala Sekolah.


Melakukan pembangunan Ruang Kepala Sekolah

•

Melakukan konversi Ruang yang tidak terpakai atau ruang lainnya menjadi ruang guru

4. SPM 5 – Kecukupan Guru Kelas SD/MI


Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan.

92


www.kinerja.or.id

b) Rincian Indikator SPM Nomor 5-1

Indikator SPM Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru kelas untuk setiap rombongan belajar

c) Analisis IP-5.1

Indikator SPM IP-5.1, dihitung dengan melihat Rasio Guru Kelas terhadap Rombel (Guru Kelas/ Rombel) dengan rumus berikut ini:

Rasio Guru Kelas per Rombongan Belajar

=

Jumlah Guru Kelas Jumlah Rombongan Belajar

Hasil rasio ini pada idealnya ada pada angka 1, yaitu satu guru untuk satu rombongan belajar, sementara angka di atas satu menggambarkan adanya kelebihan guru, sedangkan angka di bawah satu menunjukkan kekurangan guru.

Rasio ini dapat digunakan baik untuk analisis di tingkat sekolah ataupun analisis di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota. Analisis menyeluruh membutuhkan dua tingkat analisis tersebut, dan dalam perhitungan SPM ini kita akan melihat analisis di tingkat wilayah terlebih dahulu.

Rasio Guru Kelas per Rombel di tingkat Kabupaten/Kota Jenis & Status

Jml Guru Kelas

Jml Rombel

Rasio Guru Kelas

+/- GK

21

14

2.4

7

Sekolah Dasar

1,045

659

1.7

386

Grand Total

1,066

673

1.7

393

Madrasah Ibtidaiyah

Seperti kita lihat dari contoh di atas, rasio di tingkat kabupaten keseluruhan (1,7 guru kelas per rombel) menunjukkan bahwa jumlah guru kelas yang ada sudah mencukupi, bahkan kelebihan 393 orang.

Kita dapat melihat gambaran lebih mendetail mengenai rasio ini bila kita menghitung rasio ini di tingkat lebih rendah lagi, seperti di tingkat kecamatan.

www.kinerja.or.id


93


Jumlah Sekolah berdasarkan perselisihan diantar jumlah Guru Kelas dan jumlah Rombel di tingkat Kecamatan Kekurangan dan kelebihan Guru Kelas dibandingkan dengan jumlah Rombel

Kecamatan -3

-2

-1

Kec. Pulau Banyak

Kec. Singkil

1

1

Kec. Singkil Utara

Kec. Kuala Baru

Kec. Gunung Mariah

1

Kec. Simpang Kanan

1

Kec. Danau Paris

1

1

Kec. Suro Makmur

Kec. Singkohor

Kec. Kuta Baharu Total

0

1

2

3

1 3 2

4

5

1

1

1

3

1

1

1

2 1

1

3

3

2

2

3

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

4

1

2

1

2

6

11

6

14

4 1

2

1

6

7

8

2 1

4

9

10

11

1

6

2

17 2

8

1

3 4

1

3

1

22 1

13

1 2

2

1

2

7

1

2

11 1

1 10

Tot

9

13

9

6 10

7

4

5

5

1

103

Dari tabel di atas, kita dapat melihat beberapa informasi menarik bahwa selain ada disparitas kecukupan guru antar kecamatan, juga ada dipsaritas di dalam kecamatan sendiri, seperti di Kecamatan Singkil, Danau Paris dan Kuta Baharu, kita melihat disparitas antar Satuan Pendidikan, dimana lebih banyak sekolah yang surplus namun masih ada sekolah yang kekurangan. Dua tabel diatas memberikan gambaran mengenai ketersediaan dan kebutuhan guru kelas di masing-masing wilayah, tetapi SPM mensyaratkan semua SD/MI, maka kita harus melakukan analisis di tingkat sekolah untuk mengetahui pemenuhan SPM IP-5 ini. Berlawanan dengan kondisi yang cukup baik ketika kita melihat rasio Guru Kelas/Rombel di tingkat wilayah yang menunjukkan ketersediaan guru kelas yang cukup. Rasio Guru Kelas/Rombel di tingkat sekolah ternyata menunjukkan 9% sekolah (9 sekolah) masih memiliki kekurangan guru, walaupun secara makro guru kelas sudah berlebih. Untuk sementara, kita dapat menyimpulkan adanya sekolah yang belum memenuhi SPM lebih disebabkan karena kurang efektifnya distribusi Guru Kelas, dan bukan karena kurangnya ketersediaan guru kelas.

94


www.kinerja.or.id


Melakukan pemindahan guru kelas PNS dari SD Negeri yang kelebihan guru kelas kepada SD Negeri yang kekurangan.

•

Melakukan penugasan PNS agar diperbantukan/diperkerjakan di SD/MI swasta.

•

Menawarkan insentip khusus untuk guru yang bersedia ditempatkan di pelosok.

•

Melakukan perekrutan Guru Kelas baru.

•

Penggabungan sekolah untuk SD Negeri kecil yang kekurangan guru.

•

Menyelenggarakan pembelajaran kelas rangkap untuk sekolah di daerah khusus.

5. SPM 6 – Kecukupan Guru Mata Pelajaran SMP/MTs


Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran.


Indikator SPM

6-1

Di setiap SMP/MTs tersedia guru yang cukup untuk setiap mata pelajaran Pendidikan Agama*

6-2

Di setiap SMP/MTs tersedia guru yang cukup untuk setiap mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*

6-3

Di setiap SMP/MTs tersedia guru yang cukup untuk setiap mata pelajaran Bahasa Indonesia*

6-4

Di setiap SMP/MTs tersedia guru yang cukup untuk setiap mata pelajaran Bahasa Inggris

6-5

Di setiap SMP/MTs tersedia guru yang cukup untuk setiap mata pelajaran Matematika*

6-6

Di setiap SMP/MTs tersedia guru yang cukup untuk setiap mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam*

6-7

Di setiap SMP/MTs tersedia guru yang cukup untuk setiap mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial*

6-8

Di setiap SMP/MTs tersedia guru yang cukup untuk setiap mata pelajaran Seni Budaya*

6-9

Di setiap SMP/MTs tersedia guru yang cukup untuk setiap mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan*

6-10

Di setiap SMP/MTs tersedia guru yang cukup untuk setiap mata pelajaran Ketrampilan/ Teknologi Informasi dan Komunikasi*

www.kinerja.or.id


95


c) Analisis IP-6.5.

Analisis IP-6 membutuhkan analisis untuk dilakukan secara dua tahap. Pertama adalah identifikasi sekolah yang masih mengalami kekurangan guru (belum memenuhi SPM), dan yang kedua adalah menghitung total tambahan kebutuhan guru agar sekolah-sekolah tersebut memenuhi SPM. Dalam analisis ini diasumsikan bahwa semua guru PNS mengajar 24 jam, sementara guru non PNS mengajar sesuai faktanya dan diequivalenkan (Full Time Equivalent) dengan guru PNS.

Untuk menghitung kebutuhan guru digunakan rumus sebagai berikut:

Kebutuhan Guru (mata pelajaran)

Jumlah Rombel × Jam Per Minggu (mata pelajaran)

=

Kebutuhan Guru (mata pelajaran)

SMP/MTs menurut Kebutuhan Guru Mata Pelajaran di Kabupaten Mata Pelajaran

Jumlah Guru Jml FTE Guru Ketersediaan PNS Non PNS Guru

Kebutuhan Guru

Lebih/ Kurang -3

Bahasa Indonesia

39

16

55

34

21

Bahasa Inggris

35

18

53

34

19

Ilmu Pengetahuan Alam

43

22

65

34

37

Ilmu Pengetahuan Sosial

61

24

85

34

51

-

0

0

17

(17)

Ketrampilan/TIK Matematika

38

20

58

24

25

Pendidikan Agama Islam

38

19

58

17

41

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

19

8

27

17

10

PPKN

35

9

44

17

27

Seni Budaya

17

9

26

17

9

Grand Total

326

146

472

254

218

Tabel di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya bila semua guru PNS mengajar 24 jam, jumlah guru mapel telah mencukupi, bahkan berlebih, namun demikian masih kekurangan untuk guru TIK. Sedangkan bila dilihat distribusinya di tingkat sekolah (contoh untuk mapel Matematika) terlihat meskipun secara makro telah mencukupi ternyata masih ada 13 sekolah yang kekurangan guru mapel tersebut, seperti tertera dalam tabel berikut.

96


www.kinerja.or.id

SMP/MTs menurut kecukupan Guru Mata Pelajaran di Kabupaten Kabupaten

Kab. Aceh

Mata Pelajaran

Matematika

Jml Sekolah

Lebih Kurang

Jenis & Status

-5

-2

-1

0

1

2

3

4

Grand Total


1

2

4

2

10

4

4

1

28

1

1

4

2

9

4

4

1

25

Negeri Swasta

1

Madrasah Tsanawiyyah Negeri Swasta Grand Total

1

2

6

1

7

2

1

3

4 1

2

10

4 2

10

5

4

1

35


Dilakukan praktek guru mengajar di lebih dari satu sekolah (mobilitas guru)

•

Redistribusi guru antar sekolah

•

Retraining guru, guru mata pelajaran lain (misal: IPA) diberikan pembekalan sebagai guru matematika (Mengambil S1/D-IV Matematika)

•

Pengangkatan guru baru

Analisis Lebih Lanjut Salah satu alternatif kebijakan adalah adanya praktek mobilitas guru. Dimana penghitungan pemenuhan SPM dapat dilakukan dengan menggunakan asumsi bahwa guru bisa mengajar di lebih dari satu sekolah. Untuk itu kita akan penghitungan total kebutuhan guru kita lakukan dengan melihat juga sekolah-sekolah yang memiliki kelebihan guru, dan bagaimana bila kelebihan jam guru ini digunakan untuk mengajar di sekolah lain.

www.kinerja.or.id


97


6. SPM 7 – Kualifikasi Guru SD/MI


Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.


Indikator SPM

7-1

Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV.

7-2

Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memiliki sertifikat pendidik.

c) Analisis IP-7.1

Dalam menghitung indikator SPM ini kita menggunakan informasi pendidikan guru yang tercatat dalam SIM-NUPTK yang diagregatkan di tingkat sekolah untuk menghitung berapa guru dalam satu sekolah yang sudah memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV.

Jumlah Sekolah/Madrasah menurut Jumlah Guru S1 Jumlah Guru S1 Jenis & Status Sekolah

Belum memenuhi SPM

Memenuhi SPM

Total Sekolah

0

1

2 atau lebih

30

26

44

100

Negeri

28

25

42

95

Swasta

2

1

2

5

1

3

1

1

Sekolah Dasar

Madrasah Ibtidaiyah

2

Negeri Swasta Total

2 32

2 26

45

103

Dari tabel ini kita bisa melihat bahwa ada 58 sekolah (56%) yang belum memenuhi SPM. Dan dari output ini kita juga bisa menghitung berapa jumlah guru S1 yang dibutuhkan agar 214 sekolah ini bisa memenuhi SPM.

98


www.kinerja.or.id

Kebutuhan Guru S1 =

Sekolah × ( 2 - n )

Kebutuhan Guru S1 = ( Sekolah 0 Guru S1 × 2 ) + ( Sekolah 1 Guru S1 ×1) Kebutuhan Guru S1 = ( 51 × 2 ) + ( 163 × 1 ) = 265


Melakukan peningkatan kualifikasi guru yang belum S1/D-IV

•

Melakukan perekrutan guru baru yang sudah memenuhi kualifikasi S1/D-IV

•

Melakukan pemindahan guru dari sekolah yang kelebihan guru S1/D-IV ke sekolah yang kekurangan guru S1/D-IV

d) Analisis IP-7.2

Dalam menghitung indikator SPM ini kita menggunakan informasi sertifikasi guru yang tercatat dalam SIM-NUPTK yang diagregatkan di tingkat sekolah untuk menghitung berapa guru dalam satu sekolah yang sudah memiliki sertifikasi pendidik. Rumus yang digunakan sama dengan IP 7.1. Alternatif Kebijakan •

Menyusun prioritas sertifikasi guru untuk sekolah yang kekurangan guru bersertifikasi

•

Melakukan perekrutan guru baru yang sudah bersertifikasi

•

Melakukan pemindahan guru dari sekolah yang kelebihan guru bersertifikasi ke sekolah yang kekurangan guru bersertifikasi

7. SPM 8 – Kualifikasi Guru SMP/MTs


Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% danseparuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%.

www.kinerja.or.id


99



Indikator SPM

8-1

Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% atau lebih

8-2

Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademikS-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik sebanyak 35% lebih

c) Analisis IP-8.1

Dalam menghitung indikator SPM ini kita menggunakan informasi pendidikan guru yang tercatat dalam SIM-NUPTK yang diagregatkan di tingkat sekolah untuk menghitung berapa guru dalam satu sekolah yang sudah memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV.

Jumlah Sekolah/Madrasah menurut Persentase Guru S1 Jenis & Status Sekolah

Jml Guru S1 <35%

Total

35-<70%

>=70%

3

4

7

Negeri

1

2

3

Swasta

2

2

4

5

16

7

28

5

16

5

26

2

2

11

35

Madrasah Tsanawiyyah

Sekolah Menengah Pertama Negeri Swasta Grand Total

5

19

Dari output ini kita bisa melihat bahwa ada 24 sekolah (68%) yang belum memenuhi SPM. Analisis ini bisa diperdalam dengan menghitung berapa jumlah guru S1 yang dibutuhkan agar 24 sekolah ini bisa memenuhi SPM. Alternatif Kebijakan

100

•

Melakukan peningkatan kualifikasi guru yang belum S1/D-IV

•

Melakukan perekrutan guru baru yang sudah memenuhi kualifikasi S1/D-IV


www.kinerja.or.id

•

Melakukan pemindahan guru dari sekolah yang kelebihan guru S1/D-IV ke sekolah yang kekurangan guru S1/D-IV

Catatan: Untuk alternatif menyusun prioritas peningkatan kualifikasi guru yang belum S1/D-IV akan lebih tepat sasaran bila prioritas disusun bersama dengan pemenuhan IP-9 yang mensyaratkan minimal satu guru mata pelajaran matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris harus berkualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik.

d) Analisis IP-8.2

Dalam menghitung indikator SPM ini kita menggunakan informasi sertifikasi guru yang tercatat dalam SIM-NUPTK yang diagregatkan di tingkat sekolah untuk menghitung berapa guru dalam satu sekolah yang sudah memiliki sertifikasi pendidik.

Jumlah Sekolah/Madrasah menurut persentase Jumlah Guru S1/D-IV Bersertifikat Pendidik Nama Sekolah Madrasah Tsanawiyyah

Jml Guru S-1 Bersertifikat <35%

35% - <70%

>=70%

Total

9

9

Negeri

3

3

Swasta

6

6


19

6

Negeri

14

6

Swasta

5

Grand Total

30

6

1

26 20

1

6

1

35


Menyusun prioritas sertifikasi guru untuk sekolah yang kekurangan guru bersertifikasi.

•

Melakukan perekrutan guru baru yang sudah bersertifikasi.

•

Melakukan pemindahan guru dari sekolah yang kelebihan guru bersertifikasi ke sekolah yang kekurangan guru bersertifikasi.

www.kinerja.or.id


101


Catatan: Untuk alternatif menyusun prioritas sertifikasi guru akan lebih tepat sasaran bila prioritas disusun bersama dengan pemenuhan IP-9 yang mensyaratkan minimal satu guru mata pelajaran matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris harus berkualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik.

8. SPM 9 – Kualifikasi Guru Mata Pelajaran SMP/MTs


Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.


Indikator SPM

9-1

Di setiap SMP/MTs tersedia minimal satu guru dengan kualifikasi akademik S1/D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik untuk mata pelajaran Matematika.

9-2

Di setiap SMP/MTs tersedia minimal satu guru dengan kualifikasi akademik S1/D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik untuk mata pelajaran IPA.

9-3

Di setiap SMP/MTs tersedia minimal satu guru dengan kualifikasi akademik S1/D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia.

9-4

Di setiap SMP/MTs tersedia minimal satu guru dengan kualifikasi akademik S1/D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik untuk mata pelajaran Bahasa Inggris.

c) Analisis IP-9.1

Dalam menghitung indikator SPM ini kita menggunakan informasi sertifikasi guru yang tercatat dalam SIM-NUPTK yang diagregatkan di tingkat sekolah untuk apakah sudah ada guru berkualifikasi akademik S1/D-IV dan bersertifikat pendidik untuk mata pelajaran Matematika

102


www.kinerja.or.id

Jumlah Sekolah/Madrasah menurut Jumlah Guru Matematika S1/D-IV dan/atau Bersertifikat Pendidik Matematika

Mata Pelajaran

Jumlah Guru S1di sekolah

Bersertifikasi atau belum

0

1

2

3

Sudah

13

10

5

3

13

10

6

Belum Total

1

4

8

1

1

33

1

1

35

1 3

1

Total

5

2

Dari tabel diatas kita melihat bahwa hanya 15 sekolah (ditandai merah mudah) dari SMP/MTs (42%) yang memiliki Guru Matematika tidak memenuhi SPM karena kualifikasi belum S1/D-IV atau belum memiliki sertifikat pendidik.


Meningkatkan kualifikasi akademik guru matematika yang belum S1/D-IV

•

Menyusun prioritas sertifikasi guru untuk sekolah yang kekurangan guru mata pelajaran matematika bersertifikasi,

•

Melakukan perekrutan guru matematika baru yang sudah berkualifikasi S1/D-IV dan juga telah bersertifikasi

•

Melakukan pemindahan guru dari sekolah yang kelebihan guru yang memenuhi syarat SPM ke sekolah yang kekurangan guru tersebut.

Catatan: Untuk alternatif menyusun prioritas peningkatan kualifikasi dan sertifikasi guru akan lebih tepat sasaran bila prioritas disusun bersama dengan pemenuhan IP-8 yang mensyaratkan 70% guru harus S1/D-IV dan 35% dari guru itu bersertifikat pendidik.

d) Analisis IP-9.2, IP-9.3, Analisis IP-9.4

Untuk analisis beberapa IP ini, secara garis besar sama dengan analisis IP-9.1., hanya berbeda dalam mata pelajaran yang akan dianalisis.

www.kinerja.or.id


103


9. SPM 10 – Kualifikasi Kepala SD/MI


Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik


Indikator SPM Semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan memiliki sertifikat pendidik

c) Analisis IP-10.1

Untuk melakukan analisis indikator SPM ini kita menggunakan data guru yang tercatat dalam SIMNUPTK. Berikut ini adalah contoh pivot yang digunakan untuk melihat berapa banyak kepala sekolah yang sudah memenuhi SPM.

Kepala Sekolah dan Madrasah menurut Tingkat Pendidikannya Sertifikasi

Tingkat Pendidikan SMA

Lulus

Total

D2

S1

5

6

11

Belum

22

13

24

59

Total

22

18

30

70


Memberikan beasiswa untuk peningkatan kualifikasi akademik kepala sekolah.

•

Memprioritaskan sertifikasi pendidik untuk kepala sekolah.

•

Melakukan promosi/pengangkatan kepala sekolah baru yang sudah S1/D-IV yang sudah bersertifikasi.

104


www.kinerja.or.id

Pengalaman Praktek yang Baik dari Berbagai Daerah: KREATIVITAS KEPALA SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH DALAM MENGELOLA SEKOLAH (Kab. Blitar, Kab. Probolinggo, Kab. Kebumen, Kab. Banyuwangi) Kepala Sekolah “mengajak dan memberi contoh” tidak “memerintah”, menciptakan suasana agar semua warga merasa “Sekolahku adalah Istanaku” melalui Transparan dalam hal keuangan, program-program dikembangkan secara musyawarah dan dipertanggungjawabkan bersama…

10. SPM 11 – Kualifikasi Kepala SMP/MTs


Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik


Indikator SPM Semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV, dan memiliki sertifikat pendidik

Pengalaman Praktek yang Baik dari Berbagai Daerah: PERAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DALAM MEMAJUKAN MANAJEMEN DAN PEMBELAJARAN (Kab. Magetan, Kab. Banyuwangi, Kab. Semarang) Pelajaran yang dapat diambil (SPM yang telah menerapkan MBS) adalah: • Kepala sekolah telah berfungsi sebagai Educator, Motivator, Administrator, Supervisor, Leadership, Inovator, dan Managerial; • Adanya kepercayaan dari warga sekolah/stakeholder; • Warga sekolah dapat mengembangkan potensinya; • Mampu menjalin kerjasama dengan warga sekolah/stakeholder; • Adanya keterbukaan oleh warga sekolah.

www.kinerja.or.id


105


c) Analisis

Analisis SPM IP 11-1 dan IP 11-2 ini menggunakan analisis yang sama dengan SPM IP-10, hanya SPM IP-10 adalah untuk Kepala SD/MI, sedangkan SPM IP-11 berkonsentrasi pada Kepala SMP/MTs.

11. SPM 12 – Kualifikasi Pengawas


Di setiap Kabupaten/Kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.


Indikator SPM Semua pengawas berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV, dan memiliki sertifikat pendidik

c) Analisis

Analisis SPM IP 12-1 dan IP 12-2 ini menggunakan analisis yang sama dengan SPM IP-10, hanya SPM IP-10 adalah untuk Kepala SD/MI, sedangkan SPM IP-12 berkonsentrasi pada pengawas sekolah dan madrasah

Penghitungan dengan Menggunakan Variabel Proxi Beberapa butir SPM seperti kecukupan buku teks untuk siswa, perlengkapan dan peralatan laboratorium IPA untuk SMP/MTs, serta alat praktik IPA untuk SD/MI tidak pernah tercatat secara baik dalam database PadatiWEB, dan tentu saja SIMNUPTK. Untuk kebutuhan memetakan capaian kinerja memerlukan pendataan khusus yang akan dilakukan oleh Pengawas (dengan menggunakan Form Pendataan Sekolah).

106


www.kinerja.or.id

Selain butir-butir SPM tersebut, ada beberapa butir SPM lainnya yang pemenuhannya menimbulkan biaya dengan sifat berulang seperti Dukungan Pengembangan Kurikulum (SPM 13) dan Kunjungan Pengawas (SPM 14). Untuk menghitung biaya pemenuhan SPM tersebut, dilakukan penghitungan melalui proxi, yaitu penghitungan pemenuhan SPM dengan variabel selain variabel yang menjadi obyek dalam indikator SPM. Asumsi yang digunakan adalah capaian kinerja dianggap 0% sehingga gap yang harus dipenuhi adalah 100%. Namun demikian perhitungan melalui proxy akan disempurnakan bila ada data pendukung. Setelah menghitung besaran variabel proxy tersebut penghitungan biaya pemenuhan SPM dihitung sebagai pembiayaan yang berulang yang mencakup seluruh sekolah/madrasah.

Indikator SPM dengan Variabel Proxi-nya Nomor

Indikator SPM

Variabel Proxi

Biaya Dihitung

3-2

Laboratorium IPA dilengkapi dengan minimal satu set peralatan praktek IPA

Jumlah laboratorium IPA

Biaya alat dan Perlengkapan Lab IPA

13

Dinas Pendidikan melaksanakan kegiatan yang mendukung pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran

Jumlah Sekolah/ Madrasah

Biaya kegiatan dukungan kurikulum per satuan pendidikan

14

Pengawas melakukan kunjungan ke satuan/ pendidikan

Jumlah Sekolah/ Madrasah

Biaya/ insentif kunjungan pengawas

15

Setiap SD/MI menyediakan buku teks mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS untuk setiap peserta didik

Jumlah Siswa SD/ MI

Biaya pengadaan buku

16

Setiap SMP/MTs menyediakan satu set buku teks yang berisi buku teks siswa untuk semua mata pelajaran

Jumlah Siswa SMP/MTs

Biaya pengadaan paket buku

17

Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA

Jumlah SD/MI

Biaya pengadaan alat peraga

18-1

Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan

Jumlah SD/MI


18-2

Setiap SD/MI memiliki 10 buku referensi

Jumlah SD/MI

Biaya pengadaan buku

18-3

Setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan

Jumlah SMP/MTs


www.kinerja.or.id


107


1. Pemenuhan SPM-3 (Laboratorium IPA)

Penghitungan biaya pemenuhan SPM-3 secara analisis dilakukan dengan asumsi sebagai berikut: •

Di akhir umur pakai setiap komponen alat praktik IPA setiap alat praktik IPA harus digantikan dengan alat yang baru.

•

Untuk meyakinkan bahwa setiap laboratorium praktik IPA terjaga kelengkapannya, maka secara berkala akan dialokasikan anggaran untuk pengadaan alat praktik tersebut.

•

Besar anggaran dialokasikan setiap tahun adalah sebanyak alat yang dibutuhkan dibagi dengan umur pakai alat tersebut.

Bila asumsi ini dirumuskan dalam perhitungan akan menjadi menjadi formula berikut:

Pemenuhan Alat Lab IPA = Jumlah Lab IPA ×

Jumlah alat IPA × Harga alat IPA Umur Pakai alat IPA

Alat-alat IPA yang dihitung di sini secara detail dapat dilihat pada Annex 2. Untuk harga masing-masing alat dapat menggunakan Standar Harga Tertinggi yang berlaku di Kabupaten/Kota. Umur pakai masingmasing alat dan perlengkapan alat IPA sebetulnya berbeda, tetapi secara umum menggunakan umur pakai lima tahun.

Alat-alat IPA yang dihitung disini secara detail dapat dilihat pada Annex 2. Untuk harga masing-masing alat dapat menggunakan Standar Harga Tertinggi yang berlaku di Kabupaten/Kota. Umur pakai masing-masing alat dan perlengkapan alat IPA sebetulnya berbeda, tetapi secara umum menggunakan umur pakai lima tahun.

2. Pemenuhan SPM-13 (Pengembangan Kurikulum)

Penghitungan biaya pemenuhan SPM-13 secara analisis dilakukan dengan asumsi bahwa dinas akan menyelenggarakan program/kegiatan dukungan pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif. Dari anggaran telah lalu, atau sumber perhitungan anggaran lainnya, kita dapat memperoleh biaya program/kegiatan tersebut per sekolah/madrasah – yang kemudian dapat dikalikan ke jumlah sekolah/ madrasah yang ada.

108


www.kinerja.or.id

Dukungan Kurikulum SD = Jumlah SD MI ×10 × biaya satuan

3. Pemenuhan SPM-14 (Kunjungan Pengawas)

Penghitungan biaya pemenuhan SPM-14 secara analisis dilakukan dengan asumsi bahwa setiap aktivitas kunjungan pengawas di sekolah/madrasah akan menimbulkan biaya. Maka biaya pemenuhan SPM ini akan dihitung dengan mengkalikan jumlah kunjungan pengawas yang diperlukan dengan biaya/insentif per kunjungan yang dikeluarkan/diterima pengawas. Kunjungan Pengawas SD = Jumlah SD MI × 10 × biaya per kunjungan Kunjungan Pengawas SMP =

Jumlah SMP MTs × 10 × biaya perkunjungan

4. Pemenuhan SPM-15, SPM-16 (Kecukupan Buku Teks)

Penghitungan biaya pemenuhan SPM-15 dam SPM-16 secara analisis dilakukan dengan asumsi sebagai berikut: •

Di akhir umur pakai buku maka setiap buku harus digantikan dengan buku baru.

•

Untuk meyakinkan bahwa buku selalu tersedia untuk setiap siswa, maka secara berkala akan dialokasikan anggaran untuk pengadaan buku tersebut.

•

Besar anggaran dialokasikan setiap tahun adalah sebanyak buku yang dibutuhkan dibagi dengan umur buku tersebut.


Pemenuhan Buku Teks mapel = Jumlah Siswa ×

www.kinerja.or.id

Harga Buku mapel Umur Pakai Buku mapel


109


Harga buku yang menggunakan Standar Harga Tertinggi yang berlaku di Kabupaten/Kota, sedangkan umur pakai buku yang digunakan adalah tiga tahun.

5. Pemenuhan SPM-17 (Alat Peraga IPA)


Di akhir umur pakai setiap komponen alat peraga IPA setiap alat peraga IPA harus digantikan dengan alat yang baru.

• Untuk meyakinkan bahwa setiap laboratorium peraga IPA terjaga kelengkapannya, maka secara berkala akan dialokasikan anggaran untuk pengadaan alat peraga tersebut. • Besar anggaran dialokasikan setiap tahun adalah sebanyak alat yang dibutuhkan dibagi dengan umur pakai alat tersebut


Alat Peraga IPA = Jumlah SD MI ×

Jumlah alat IPA × Harga alat IPA Umur Pakai alat IPA

Yang termasuk alat Peraga IPA adalah: • Model kerangka manusia • Model tubuh manusia • Bola dunia (Globe) • Contoh peralatan optic • Kit IPA untuk eksperimen dasar • Poster/carta IPA

Untuk harga masing-masing alat dapat menggunakan Standar Harga Tertinggi yang berlaku di Kabupaten/ Kota. Umur pakai masing-masing alat dan perlengkapan alat IPA sebetulnya berbeda, tetapi secara umum menggunakan umur pakai lima tahun.

110


www.kinerja.or.id

6. Pemenuhan SPM-18 (Buku Pengayaan dan Buku Referensi)


Di akhir umur pakai buku maka setiap buku harus digantikan dengan buku baru.

•

Untuk meyakinkan bahwa buku selalu tersedia untuk setiap siswa, maka secara berkala akan dialokasikan anggaran untuk pengadaan buku tersebut.

•

Besar anggaran dialokasikan setiap tahun adalah sebanyak buku yang dibutuhkan dibagi dengan umur buku tersebut.


Pemenuhan Buku

= Jumlah Sekolah Madrasah Jumlah jenis buku × Harga jenis buku ×

jenis buku

Umur Pakai jenis buku

Setiap SD/MI membutuhkan 100 judul buku pengayaan, dan SMP/MTs membutuhkan 200 judul buku pengayaan (SPM IP-18). Mengenai jumlah buku per judul akan menjadi kebijakan dari masing-masing kabupaten/kota.

Harga buku bisa diambil dari Standar Harga Tertinggi, sedangkan umur pakai standar adalah tiga tahun, tetapi karena buku pengayaan dan buku referensi tingkat penggunaannya lebih rendah dari buku teks –dan perubahan kurikulum yang menyebabkan buku teks menjadi tidak dapat digunakan tidak begitu mempengaruhi buku pengayaan dan referensi.

www.kinerja.or.id


111


Referensi di CD yang Terlampir CD yang terlampir dilengkapi dengan file sebagai berikut

a) Peraturan •

Petunjuk Teknis SPM Perhitungan Indikator Pencapaian (Peraturan Dirjen Mandikdasmen No: 575/C/ KEP/OT/2010, 28 Desember 2010)

•

Lampiran Permendikbud No 23 Th 2013 tentang Pengintegrasian SPM dalam Perencanaan & Penganggaran Kabupaten/Kota; Perhitungan Indikator Pencapaian (IP); Analisa Standar Belanja.

b) Templat •

Templat 3a Lembar Kerja Costing SPM (dalam bentuk spreadsheet excel)

•

Templat 3b Lembar Kerja Harga Satuan kegiatan Utk Kalkulasi Biaya SPM

•

Templat 3c data umum capaian-kebijakan-biaya

•

Templat 3d Form Pendataan Sekolah (Proxy)

c) Lembar Latihan •

Lembar Latihan 3a SPM Bidang Pendidikan Dasar Relevan Dengan Kegiatan MBS

•

Lembar latihan 3b SPM Bidang Pendidikan Dasar dan Manajemen Berbasis Sekolah

•

Lembar Latihan 3c SPM dan Kesesuaian Dengan Kebijakan Daerah

•

Lembar Latihan: Pemetaan Capaian, Analisis Gap, Analisis Penyebab, Perumusan program-kegiatan dan biaya.

d) Contoh •

Contoh 3a Teknik Identifikasi Faktor Penyebab Kesenjangan/Gap dengan Fish bone dan problem tree (pohon masalah)

•

112

Contoh 3b lembar Kerja Data Simulasi Kota Beluga


www.kinerja.or.id

•

Contoh 3c Analisis Kesenjangan Pencapaian dan Target SPM di Tingkat Satuan Pendidikan

•

Contoh analisis pencapaian SPM manajemen berbasis sekolah (MBS)

•

Contoh analisis pencapaian SPM Perhitungan BOSP

•

Contoh analisis pencapaian SPM Distribusi guru (DGP)

www.kinerja.or.id


113


Modul 4 Integrasi Hasil Costing SPM dalam Perencanaan dan Penganggaran

Tujuan Pembelajaran Modul inimembahas tindak lanjut dari penyusunan usulan rencana pemenuhan SPM pendidikan dasar sampai usulannya diterima dalam recnancan kerja tahunan, dan anggaran dialokasikan dalam dokumen pelaksanaan anggaran untuk setiap instansi yang berperan dalam proses pemenuhan SPM.

Pendahuluan SPM yang telah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga menjadi acuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung

114


www.kinerja.or.id

jawaban di daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Pada setiap SPM dari seluruh SKPD yang memberikan pelayanan wajibada indikator (tolok ukur) yang disusun sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana stratejik daerah. Tiap satuan kerja harus menyusun rencana strategis agar dapat mencapai SPM yang menjadi tanggungjawabnya, dan kemudian dijabarkan dalam rencana kerja SKPD. Rencana pemenuhan SPM perlu disinkronkan dan diintregrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi SKPD (Renstra SKPD). Target tahunan pemenuhan SPM dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), APBD, sampai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA),. Pentingnya pengintegrasian rencana pemenuhan SPM ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah secara ekplisit telah disebutkan dalam berbagai peraturan. Di dalam Permendagri 79/2007 hal tersebut dinyatakan pada Bab V dan VI. Dalam Permendagri 54/2010 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah juga telah mencantumkan posisi SPM dalam proses penyusunan perencanaan daerah. Evaluasi pelaksanaannya juga telah secara jelas dicantumkan dalam PP 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.Peraturan lain yang menggambarkan kedudukan SPM dalam rencana pembangunan daerah adalah PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rencana pencapaian SPM bukan sebuah dokumen perencanaan tersendiri namun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah 1. Peraturan Perundang-undangan tentang Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Dokumen perencanaan pembangunan daerah mengacu pada beberapa produk perundang-undangan dan peraturan-peraturan : 1. UU 17/ 2003 tentang Keuangan Negara 2. UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara

www.kinerja.or.id


115


3. UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 4. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo UU 12 tahun 2008 5. PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara 6. Permendagri 13/2006 Jo Permendagri 21/ 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 7. PP 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 8. Permendagri 54/2010 tentang Pelaksanaan PP 8/2008

2. Skema Sistem Perencanaan dan Penganggaran Nasional

Catatan •

Pertama; bahwa perencanaan program kerja dan kegiatan menjadi satu kesatuan dengan perencanaan anggaran, sehingga program kerja dan kegiatan yang direncanakan akan sesuai dengan kemampuan pembiayaan yang tersedia. Oleh karena itu perencanaan jangka menengah daerah harus dilengkapi dengan dokumen perencanaan pembiayaan jangka menengah.

•

Kedua; seluruh satuan kerja Perangkat Daerah melaksanakan program kerja dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing instansi/lembaga ditiap tingkat pemerintahan.

•

Ketiga; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dikelola berdasarkan prestasi kerja/ anggaran kinerja, yang berarti program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan APBD harus dirumuskan secara jelas dan terukur apa output dan outcome-nya.

116


www.kinerja.or.id

Korelasi SPM dengan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Nasional Keterkaitan Peraturan dalam Pelaksanaan SPM

www.kinerja.or.id


117


Diagram Skematik Siklus Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Integrasi SPM dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintahan Daerah untuk menyusunperencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintahan Daerah harus menyusun rencana aksipemenuhan SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM. Dalam hal ini dibutuhkan analisis atau kajiankebutuhan pembiayaan pencapaian SPM (Costing).Rencana aksi pencapaian SPM memperhatikan dan dituangkanke dalam RPJMD dan Renstra SKPD.Target

118


www.kinerja.or.id

tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam RKPD,Renja SKPD, KUA, RKA-SKPD sesuai kemampuan keuangandaerah. Rencana aksi pencapaian target tahunan SPM sertarealisasinya diinformasikan kepada masyarakat. RKA-SKPD adalah masukan untuk proses penyusunan RAPBD, setelah RAPBD disahkan menjadi APBD bersma DPRD, masing-masing SKPD menyusun DPA sebagai landasan pelaksanaan program-kegiatan. DPA perlu disusun supaya para pelaksana di SKPD mengetahui secara detail bagaimana harus memenuhi target SPM dan bagaimana sumberdaya dialokasikan agar target dapat dipenuhi. Catatan Penting : •

Ketersediaan data dasar atau capaian indikator SPM saat ini (tahun dasar)

•

Melakukan estimasi target capaian untuk tahun perencanaan dan 3 tahun berikutnya

•

Melakukan perhitungan pembiayaan untuk setiap target capaian indikator SPM

•

Melakukan pemetaan setiap kegiatan capaian indikator SPM beserta pembiayaannya ke dalam kegiatan dan program yang ada dalam dokumen perencanaan atau menciptakan kegiatan dan program baru dalam dokumen perencanaan

•

Menentukan skala prioritas rencana capaian SPM dalam dokumen perencanaan dikaitkan dengan kapasitas pembiayaan danrencana capaian non SPM lainnya

•

Melakukan revisi dan finalisasi rencana capaian SPM dan pembiayaannya dalam dokumen perencanaan

Tahapan Pengintegrasian SPM ke dalam Dokumen Perencanaan •

Dalam perumusan visi dan misi daerah yang berkaitan denganpeningkatan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat danpenanggulanan kemiskinan

•

Pada tahap penetapan prioritas, di mana urusan wajib dan kewajiban daerah sudah tentu harus diprioritaskan

•

Pada tahap perumusan kebijakan dan prioritas sektor dalamRenstra SKPD

•

Pada tahap penyusunan program-program indikatif tahunan untuk 5 (lima) tahun yang dilengkapi dengan indikator-inikatorkinerjanya.

•

Pada tahap perumusan dan penetapan kebijakan dan prioritas tahunan maupun program-program tahunan dalam RKPD maupun Renja SKPD.

www.kinerja.or.id


119


•

Pada tahap proses partisipasi masyarakat melalui Musrenbang atau Forum Stakeholders atau Forum SKPD, di mana para pemangku kepentingan menggunakan Daftar SPM sebagai referensi dan bahan pembanding untuk menelaah program-program atau rencana tindak yang diusulkan

•

Pada tahap perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), di mana target-target pencapaian SPM dari Urusan-urusan Wajib tertentu harus ditetapkan dalam KUA.

•

Pada tahap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan Rancangan APBD sebagai kelanjutan dari penyusunan Renja SKPD dan Kebijakan Umum Anggaran dalam proses penganggaran tahunan, di mana sasaran atau target pencapaian SPM tahunan ditetapkan dan dibiayai.

Proses Integrasi SPM dalam Perencanaan dan Penganggaran Berikut ini proses integrasi SPM dalam perencanaan dan penganggaran daerah: 1. Mengidentifikasi daftar SPM yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Kementerian/Lembaga Teknis Sektoral). 2. Mengkaji kondisi status pencapaian SPM sekarang di daerah. 3. Membandingkan pencapaian nilai SPM sekarang dengan daftar SPM yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bila ada kesenjangan atau kekurangan dari nilai SPM, berarti ada masalah. 4. Identifikasi dan analisis masalah beserta penyebab masalah hingga ditemukan akar masalahnya. 5. Identifikasi dan analisis berbagai kemungkinan untuk menemukan solusi atau tuntutan kegiatan yang diperlukan untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Gunakan Daftar Standar Teknis yang telah disusun dan diterbitkan oleh Departemen/Lembaga teknis/sektoral SPM yang bersangkutan. 6. Identifikasi kegiatan-kegiatan serta barang-barang dan jasa-jasa apa saja yang diperlukan untuk menutupi kesenjangan pencapaian SPM. 7. Hitung ongkos atau biaya-biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan serta mengadakan barang dan jasa yang teridentifikasi untuk mencapai SPM, baik biaya langsung maupun tidak langsung (SPM Costing). 8. Identifikasi kapasitas sumber daya dan dana yang tersedia bagi upaya-upaya untuk mencapai SPM 9. Tetapkan berapa lama atau berapa tahun masalah-masalah atau kesenjangan tersebut di atas dapat diselesaikan berdasarkan sumber daya tersedia dan dana yang tersedia, kemudian tetapkan juga targettarget tahunan pencapaian SPM.

120


www.kinerja.or.id

10. Rumuskan program-program dan kegiatannya beserta indikator-indikator keluaran dan hasil (kinerja) serta mekanisme kerja danorganisasi sebagai Rencana Tindak untuk menggali dan memobilisasisumber daya dan dana yang diperlukan untuk mencapai SPM. 11. Integrasikan rencana tindak pencapaian SPM tersebut ke dalam Renstra dan Renja SKPD serta RPJMD dan RKPD, sehingga akhirnya bisa dimasukkan juga kedalam RKA SKPD dan R/APBD. 12. Kendalikan pelaksanaan upaya-upaya tindakan (Implementasi Rencana Tindak) untuk mencapai SPM melalui monitoring dan evaluasi (Monev) selama pelaksanaannya agar pencapaian SPM dapat berjalan sesuai dengan rencana. 13. Evaluasi dampak dari program dan kegiatan pencapaian SPM apabila suatu tahap pelaksanaanya telah selesai, untuk memperoleh pembelajaran dan umpan balik bagi perencanaan dan penyusunan rencana tindak pencapaian SPM tahun-tahun selanjutnya.

Mekanisme Perencanaan Pembiayaan Pencapaian SPM Mekanisme perencanaan pembiayaan pencapaian SPM pendidikan dasar (gambar 4) adalah sebagai berikut: •

Pemerintah kabupaten/kota menyusun rincian kegiatan untuk masing-masing jenis pelayanan dalam rangka pencapaian SPM dengan mengacu pada indikator kinerja dan batas waktu pencapaian SPM yang ditetapkan oleh pemerintah.

•

Pemerintah kabupaten/kota daerah menetapkan batas waktu pencapaian SPM untuk daerahnya dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM secara nasional, kemampuan dan potensi daerah masingmasing.

•

Pemerintah kabupaten/kota menetapkan target tahunan pencapaian SPM mengacu pada batas waktu yang sudah ditentukan oleh masing-masing daerah.

•

Pemerintah kabupaten/kota membuat rincian belanja untuk setiap kegiatan dengan mengacu pada rincian belanja yang sudah ditetapkan oleh masing-masing daerah.

•

Pemerintah kabupaten/kota dapat mengembangkan jenis kegiatan dari masing-masing jenis pelayanan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai kebutuhan daerahnya dalam pencapaian SPM di daerah masing-masing.

• Pemerintahkabupaten/kotamenggunakanperencanaanpembiayaanpencapaianSPMpendidikandasaruntuk melihat kondisi dan kemampuan keuangan daerahnya dalam mencapai SPM pendidikan dasar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

www.kinerja.or.id


121


•

Apabila pembiayaan yang dibutuhkan dalam pencapaian SPM pendidikan dasar melebihi kemampuan keuangan kabupaten/kota maka dapat dipilih prioritas kegiatan atau dicari sumber anggaran lainnya.

Integrasi Hasil Costing dan Pembiayaan Pemenuhan SPM dalam RPJMD Tercapainya standar pelayanan minimal merupakan tanggung jawab satuan kerja dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat. Di bidang Pendidikan tanggung jawab tersebut melekat di institusi Dinas Pendidikan sebagai SKPD yang membidangi masalah Pendidikan. Dengan demikian keberhasilan pencapaian SPM bidang Pendidikansangat dipengaruhi oleh kemampuan Dinas Pendidikan dalam menyusun rencana pencapaian SPM serta menjabarkannyake dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah, mulai dari RPJMD, Renstra, RKPD, dan Renja SKPD. Hasil costing SPM yang telah diperoleh sebagaimana dijelaskan pada pokok bahasan sebelumnya, tidak akan banyak bermanfaat jika angka tersebut tidak menjadi input dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. RPJMDmerupakan suatu dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yg bersifat indikatif.

Tahapan proses penyusunan RPJMD No

122

Kegiatan

Uraian Kegiatan

1

Persiapan Penyusunan RPJMD

Pembentukan tim, Orientasi, Penyusunan agenda kerja RPJMD, Pengumpulan data dan Informasi

2

Penyusunan Rancangan Pengajuan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah Awal RPJMD & indikasi program prioritas disertai kebutuhan pendanaan, Pembahasan dan kesepakatan

3

Penyiapan Surat Edaran KDH

4

Penyusunan Rancangan Penyampaian rancangan Renstra SKPD, Verifikasi rancangan Restra RPJMD SKPD

5

Musrenbang RPJMD

Penyiapan data dan kegiatan, Pelaksanaan musrenbang RPJMD, Perumusan hasil musrenbang RPJMD


www.kinerja.or.id

6

Penyusunan Rancangan Perumusan rancangan akhir RPJMD, Pembahasan rancangan akhir Akhir RPJMD RPJMD dengan SKPD dan Kepala daerah, Penyampaian rancangan akhir RPJMD untuk persetujuan Kepala daerah, Konsultasi rancangan akhir RPJMD, Penyempurnaan rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil konsultasi

7

Penetapan Perda RPJMD

Penyampaian rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD, Pembahasan rancangan perda tentang RPJMD bersama DPRD, Persetujuan bersama perda tentang RPJMD oleh DPRD dan Kepala daerah, Penyampaian peraturan daerah tentang RPJMD provinsi kepada menteri dan peraturan daerah tentang RPJMD kabupaten/kota kepada Gubernur

Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah yang disusun. Untuk itu, dalam penyusunan RPJMD perlu dikumpulkan data dan informasi yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan data dan informasi yang telah terkumpul, disusunlah rancangan awal RPJMD. Tahapan penyusunan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

www.kinerja.or.id


123


Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten/kota Perumusan isi dan substansi rancangan awal RPJMD sangat menentukan kualitas dokumen RPJMD yang akan dihasilkan. Di dalam dokumen rancangan awal RPJMD diuraikan indikator kinerja daerah yang menjadi acuan bagi penyusunan renstra SKPD. Dengan demikian rancangan awal RPJMD ini berperan sangat strategis untuk mengarahkan penyusunan Renstra SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pem bangunan indikatif selama 5 (lima) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Proses perumusan rancangan awal tersebut dilakukan melalui serangkaian kegiatan, salah satunya adalah forum pembahasan dengan SKPD. Disinilah peran Dinas Pendidikan untuk bisa mengawal indikator SPM bidang Pendidikan agar masuk sebagai program prioritas. Tahap selanjutnya kepala daerah membuat surat edaran kepada semua SKPD agar masing-masing SKPDmenyusun rancangan renstra SKPD sesuai dengan rancangan awal RPJMD dan disampaikan kepada kepala Bapppeda, sebagai masukan untuk menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD. Proses ini termasuk dalam rangkaian kegiatan penyusunan rancangan RPJMD, sebagaimana terlihat dalam gambar berikut.

SE KDH ttg Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD Penyusunan rancangan renstra SKPD

Renstra SKPD

Verifikasi dan integrasi Renstra SKPD

Rancangan RPJMD: 1. Pendahuluan 2. Gambaran umum kondisi daerah 3. Gambaran pengelolan keuangan daerah serta kerangka pendanaan 4. Analisis isu-isu srategis, 5. Visi, misi, tujuan dan sasaran 6. Strategi dan arah kebijakan 7. Kebijakan umum dan program pembangunan 8. Indikasi rencana program prioritas yang disertai betuhan daerah Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanan

124


www.kinerja.or.id

Penyusunan Rancangan RPJMD Rancangan awal Renstra SKPD antara lain memuat: 1. Perumusan gambaran pelayanan SKPD berdasarkan gambaran umum kondisi daerah; 2. Perumusan isu-isu strategis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan analisis isu-isu strategis; 3. Perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran renstra SKPD berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah; 4. Perumusan strategi dan kebijakan program dan kegiatan jangka menengah SKPD berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah; 5. Perumusan rencana, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran program dan kegiatan serta pendanaan indikatif SKPD berdasarkan indikator keluaran program dan pagu per-SKPD yang tercantum dalam tabel kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah; dan 6. Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Untuk memastikan bahwa substansi materi rancangan renstra-SKPD telah disusun sesuai dengan rancangan awal RPJMD, dilakukan verifikasi melalui pembahasan bersama antara Bappeda dengan setiap SKPD. Verifikasi juga bertujuan untuk mengintegrasikan dan mempertajam pencapaian sasaran program dan kegiatan antara satu SKPD dengan SKPD lainnya (lintas SKPD), serta memperoleh klarifikasi/masukan dari SKPD dalam hal terdapat ketidaksesuaian dengan arahan yang telah disampaikan dalam surat edaran. Bilamana terdapat ketidaksesuaian dengan arahan yang telah ditetapkan, kepala SKPD wajib menyempurnakan rancangan Renstra SKPD dan menyampaikan kembali kepada Bappeda. Seluruh Renstra SKPD yang telah diverifikasi selanjutnya dijadikan sebagai masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD. Di dalam dokumen RPJMD tersebut disusun rumusan indikasi rencana program prioritas disertai kebutuhan pendanaannya. Perumusan alokasi pagu untuk setiap program dihitung berdasarkan capaian indikator program dengan memperhatikan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran berupa alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Rancangan RPJMD akan disempurnakan melalui Musrenbang RPJMD. Rancangan akhir RPJMD dirumuskan berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD. Rancangan akhir RPJMD yang telah disempurnakan berdasarkan kesepakatan hasil musrenbang RPJMD, selanjutnya dibahas dengan seluruh kepala SKPD untuk memastikan bahwa program pembangunan jangka menengah terkait dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing telah disempurnakan dengan kesepakatan hasil musrenbang dan ditampung

www.kinerja.or.id


125


dalam rancangan akhir RPJMD. Rancangan akhir RPJMD ini diajukan kepada kepala daerah untuk meminta persetujuan dikonsultasikan kepada Gubernur.

Perumusan masalah

Perumusan penjelasan visi &misi

Analisis isu strategis

Perumusan tujan dan sasaran

Perumusan strategi dan arah kebijakan

Kebijakan umum dan program pembangunan daerah Program

Outcome

SPM x standar belanja

Pagu Indikasi rencana program prioritas disertai kebutuhan pendanaan

Analisis gambaran umum kondisi daerah daerah (dibandingkan dengan standar: internasional/nasional/s tandar lain)

Dibahas dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran

Posisi pencapaian SPM dalam RPJMD Proses integrasi SPM ke dalam dokumen RPJMD dimulai dari awal, yaitu pada saat melakukan analisis gambaran umum kondisi daerah. Kondisi pencapaian SPM bidang Pendidikan saat ini hars menjadi salah satu aspek yang dikaji. Contoh hasil analisis data adalah sebagai berikut.

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota.

126

No

Aspek/fokus/bidang urusan/indikator kinerja pembangunan daerah

1 2 3 4 5 6 7 ...

INDIKATOR SPM PENDIDIKAN

Capaian kinerja (n-5)

(n-4)


(n-3)

(n-2)

(n-1)

Standar

Interpretasi (belum tercapai sesuai, melampaui)

www.kinerja.or.id

Berdasarkan hasil analisis tersebut, akan dapat diidentifikasi kinerja masing-masing program dengan melihat pada tingkat pencapain target.Proses ini dilakukan untuk mengenali masalah yang masih dihadapi sehingga bisa menjadi dasar dalam menentukan prioritas program.Hasil analisis dapat dituangkan dalam tabel berikut ini.

Identifikasi permasalahan untuk penentuan program prioritas

No

Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)

Permasalahan

Faktor penentu keberhasilan

1 2 3 4 5


6 7 ... Berbagai permasalahan yang teridentifikasi tersebut dianalisis faktor penyebab dan faktor penentu keberhasilannya, untuk dirumuskan program atau kegiatan intervensi. Setiap program atau kegiatan intervensi dihitung kebutuhan biayanya untuk menjadi dasar bagi penentuan alokasi anggarannya. Hasil akhir rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaannya dapat dipelajari pada tabel berikut ini.

www.kinerja.or.id


127


Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi/Kabupaten/Kota

Kode

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Indikator kinerja program (outcome)

Tahun-1

Target

BIDANG PENDIDIKAN

Kondisi kinerja pada awal RPJMD (tahun 0)

Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan

Tahun-2

Rp.

Target

Rp.

Tahun-3

Target

Rp.

Tahun-4

Target

Rp.

Tahun-5

Target

Rp.

Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD Target

SKPD penanggung jawab

Rp.


Integrasi Hasil Costing dan Pembiayaan Pemenuhan SPM dalam Renstra-SKPD Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan,strategi, kebijakan, program, dankegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Penyusunan Renstra-SKPDberpedomanpadaRPJMDdanbersifat indikatif. Tahapan penyusunan Renstra SKPD sesuai dengan Permendagri 54/2010 adalah sebagai berikut:

128


www.kinerja.or.id

Tahapan Proses Penyusunan Renstra SKPD Tahap

Kegiatan

Uraian Kegiatan

Tahap 1

Persiapan penyusunan Renstra SKPD

Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD, Orientasi mengenai Renstra SKPD, Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra SKPD, Pengumpulan Data dan Informasi

Tahap 2

Penyusunan rancangan `Renstra SKPD

Tahap perumusan rancangan Renstra SKPD terdiri dari: 1. Pengolahan data dan informasi, 2. Analisis gambaran pelayanan SKPD, 3. Review Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra SKPD, 4. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), 5. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan atau tugas dan fungsi SKPD, 6. Perumusan isu-isu strategis, 7. Perumusan visi dan misi SKPD, 8. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD, 9. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD. Rancangan renstra s.d rumusan sasaran jangka menengah ini dikirim ke Bappeda, sebagai bahan penyusunan RPJMD. Setelah menerima SE dari kepala daerah, proses penyusunan dilanjtkan, 10. Mempelajari surat edaran kepala daerah perihal penyusunan rancangan Renstra SKPD beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD; 11. Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD; 12. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan berdasarkan rencana program prioritas RPJMD 13. Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD; dan 14. Pelaksanaan forum SKPD Tahap Penyajian Rancangan Renstra SKPD: Penyusunan secara sistematis ke dalam naskah rancangan Renstra SKPD

Tahap 3

Tahap 4

Penyusunan Tahap perumusan rancangan akhir Renstra SKPD (berdasarkan hasil verifikasi rancangan akhir dan ketetapan RPJMD) Renstra SKPD Tahap penyajian rancangan akhir Renstra SKPD: Penyusunan secara sistematis ke dalam naskah rancangan akhir Renstra SKPD, mengikuti format yang berlaku Penetapan Renstra RKPD

www.kinerja.or.id

Rancangan akhir Renstra SKPD disampaikan kepala SKPD kepada Kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan kepala daerah


129


Perumusan isi dan substansi rancangan Renstra SKPD sangat menentukan kualitas dokumen Renstra SKPD yang akan dihasilkan. Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra SKPD adalah Rancangan Awal RPJMD yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh SKPD selama lima tahun, baik untuk mendukung visi/misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi SKPD terkait. Dokumentasi perumusan dan keseluruhan tahap perencanaan pembangunan daerah daerah dijadikan sebagai kertas kerja (working paper). Suatu kertas kerja perumusan dan keseluruhan tahap penyusunan Renstra SKPD merupakan dokumen yang tak terpisah dan dijadikan sebagai dasar penyajian (dokumen) Renstra SKPD.

Renstra-KL Renstra-KL Renstra-KL dan Renstra dan Renstra danProvinsi Renstra SKPD Kabupaten/ Kabupaten/ Kota Kota

Perumusan visi dan misi SKPD

Rancangan Renstra-SKPD Perumusan Strategi dan kebijakan

Penelaahan RTRW Penelaahan KLHS

Perumusan Tujuan Perumusan Isu-isu strategis berdasarkan tusi Perumusan sasaran Analisis Gambaran pelayanan SKPD

SPM

Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan rencana program prioritas RPJMD

Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renstra-SKPD kepada Bappeda

Rancangan Renstra-SKPD • Pendahuluan • Gambaran pelayanan SKPD • isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi • visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan • rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif • indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Pengolahan data dan informasi

130


www.kinerja.or.id

Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Kabupaten/Kota Proses integrasi SPM Pendidikan dalam dokumen Renstra Dinas Pendidikandimulai dari saat penyusunan rancangan renstra SKPD ini. Analisis pelayanan SKPD diantaranya berisi gambaran kinerja pencapaian SPM bidang Pendidikan. Dengan demikian jika dalam implementasi SPM bidang Pendidikan masih terdapat masalah, hal itu akan menjadi isu strategis dan menjadi dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan.

Analisis dalam menyusun target renstra SKPD berdasarkan realisasi pencapaian indikator SPM

NO

Indikator *)

SPM/ standar nasional

Target Renstra SKPD tahun ke 1

2

3

4

5

Realisasi Capaian tahun ke 1

2

3

4

5

Rasio capaian tahun ke 1

2

3

4

5

Catatan Analisis

Indikator SPM Pendidikan menjadi prioritas

Angka pencapaian indikator SPM Pendidikan yang diisikan pada tabel di atas merupakan angka wilayah, hasil kerja dari seluruh Sekolah dan institusi pelayanan Pendidikan lain di daerah tersebut. Catatan analisis dibuat untuk melengkapi informasi tentang masalah atau kendala dalam pencapaian masing-masing indikator SPM Pendidikan yang dihadapi oleh Sekolah dan jejaringnya, sebagai pertimbangan dalam merumuskan rencana kegiatan dalam renstra Dinas Pendidikan. Proses perumusan rencana program dan kegiatan dilakukan dengan mengacu pada tahapan berikut ini: 1. Perhatikan indikator program dan pagu per SKPD (memperhatikan SPM) 2. Rumuskan target outcome program SKPD untuk mencapai sasaran pemb.

www.kinerja.or.id


131


3. Lakukan perumusan target output/keluaran yg akan dihasilkan melalui kegiatan dalam rangka mencapai target outcome program SKPD. 4. Lakukan perumusan kegiatan. 5. Hitunglah biaya kegiatan untuk mencapai target output kegiatan. 6. Hitunglah biaya program untuk mencapai target outcome. 7. Periksalah apakah total biaya program sesuai dgn pagu SKPD. Jika melebihi pagu SKPD, lakukan prioritisasi program dan kegiatan sehingga sesuai dgn pagu SKPD. Daftar urutan prioritas program dan kegiatan ini menjadi salah satu bahan yg akan dibahas dalam Forum SKPD penyusunan Renstra SKPD . 8. Susunlah rincian target outcome program ke dalam target tahunan. 9. Berdasarkan target outcome tahunan, susun perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan program per tahun. Hasil akhir dari proses di atas selanjutnya dituangkan dalam tabel Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Dan Pendanaan Indikatif SKPD, seperti contoh berikut ini.

132


www.kinerja.or.id

www.kinerja.or.id


133

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Indikator kinerja program (outcome) & indikator kinerja kegiatan (output)

Mengacu para rencana pencapaian SPM

Program dan Kegiatan

Data capaian pada tahun awal perencanaan Target

Rp

Tahun 1

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Rp

Kondisi kinerja pd akhir periode Renstra

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target

Tahun 2

Target Kinerja dan kerangka pendanaan SKPD penanggung jawab

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan Kabupaten

Lokasi


Hasil inilah yang diajukan untuk mendapat persetujuan sebagai dokumen rencana strategis Dinas Pendidikan, sehingga program dan pendanaan yang saat ini masih bersifat indikatif nantinya bisa menjadi definitif, dan menjadi rujukan dalam penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Pendidikan.

Integrasi Hasil Costing dan Pembiayaan Pemenuhan SPM dalam RKPD, KUA-PPAS Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Bappeda merupakan institusi yang ditunjuk dan berfungsi sebagai koordinator dalam penyelenggaraan perencanaan daerah yang juga mengkoordinasikan berbagai perencanaan yang bersifat sektoral di daerah. RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD. Substansi RKPD memuat program dan kegiatan SKPD dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Renja SKPD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD).

134


www.kinerja.or.id

Tahapan Proses Penyusunan RKPD Menurut Surat Edaran Mendagri 050/200/II/BANGDA/2008. Tahap

Kegiatan

Uraian

Tahap 1

Persiapan dan Pengorganisasian Para Pemangku Kepentingan

Pada tahap ini dilakukan orientasi mengenai RKPD, identifikasi para pemangku kepentingan untuk dilibatkan dalam proses penyusunan RKPD, pembentukan Tim Penyusun RKPD, Penyusunan Rencanakerja Penyiapan Dokumen, pengumpulan data dan informasi, serta penyusunan daftar isi RKPD.

Tahap 2

Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Tahapan ini mencakup kegiatan-kegiatan review RPJMD, review usulan program dan kegiatan SKPD tahun lalu dan prioritas untuk tahun rencana, analisis isu strategis dan prioritas pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan bersama para pemangku kepentingan terkait, menyusun dokumen rancangan awal RKPD, dan pembahasan rancangan awal RKPD dengan SKPD.

Tahap 3

Penyusunan rancangan Renja SKPD

Tahapan ini meliputi kegiatan persiapan penyusunan, kegiatan analisis dan pengkajian dokumen terkait, dan kegiatan penyusunan Rancangan Renja SKPD.

Tahap 4 Penyusunan Rancangan RKPD

Pada tahap ini dilakukan penilaian dan pembahasan atas rancangan Renja SKPD yang disampaikan Kepala SKPD kepada Bappeda, pengintegrasian rancangan Renja SKPD ke dalam Rancangan Awal RKPD untuk menjadi Rancangan RKPD, pembahasan dengan para pemangku kepentingan terkait untuk memperoleh masukan dan pertimbangan bagi rancangan RKPD, penyiapan ringkasan rancangan RKPD untuk sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbang tahunan daerah, dan penyampaian tembusan Rancangan RKPD kepada Bappenas dan Bappeda Provinsi sebagai masukan dalam penyusunan RKP Nasional dan RKPD Provinsi.

Tahap 5

Musrenbang

Tahap ini merupakan pelibatan para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan perencanaan, melalui pelaksanaan Musrenbang sejak tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, Forum SKPD/gabungan SKPD Kabupaten/Kota, Musrenbang Kabupaten/Kota, ForumSKPD/ Gabungan SKPD Provinsi, dan Musrenbang Provinsi, sesuai jadwal yang ditetapkan.

Tahap 6

Penyusunan Rancangan Akhir RKPD/Renja SKPD

Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan atas Rancangan RKPD berdasarkan hasil kesepakatan dalam Musrenbangtahunan daerah dengan tetap memperhatikan rancangan RKP untuk RKPD Provinsi, dan rancangan RKPD Provinsi untuk RKPD Kabupaten/Kota.

Tahap 7

Penyiapan dan Pada tahap ini dilakukan penyiapan dan penetapan peraturan Kepala Penetapan Peraturan Daerah tentang RKPD dan penyiapan dan penetapan peraturan Kepala RKPD/Renja SKPD SKPD untuk Renja SKPD.

Tahap 8

Pengintegrasian RKPD ke dalam Proses Penganggaran Daerah

www.kinerja.or.id

Pada tahap ini RKPD perlu diterjemahkan ke dalam proses penganggaran melalui penyusunan KUA, PPAS, dan RKA SKPD.


135


Penyusunan Rancangan Awal RKPD berpedoman pada hasil review RPJMD dan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (baik wajib maupun pilihan), hasil review terhadap usulan SKPD yang tertuang dalam prakiraan maju yang diajukan tahun sebelumnya, serta memperhatikan perkiraan kemampuan keuangan daerah. Substansi utama yang termuat dalam rancangan awal RKPD, meliputi: 1. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu 2. Rancangan kerangka ekonomi daerah 3. Arah kebijakan keuangan daerah, termasuk indikasi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan 4. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah 5. Rencana program dan kegiatan prioritas serta pagu indikatif SKPD. Perhitungan pagu indikatif anggaran program dan kegiatan yang dialokasikan bagi setiap SKPD didasarkan pada kebutuhan SKPD untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah prioritas sesuai tingkat dan sasaran pelayanan program dan kegiatan.

Proses Penyusunan Rancangan Awal RKPD Rancangan Renja SKPD merupakan rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masingmasing SKPD pada tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih. Program dan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD masih bersifat indikatif yang diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah. Pada tahap ini dilakukan kegiatan persiapan penyusunan, kegiatan analisis dan pengkajian dokumen terkait, dan kegiatan penyusunan Rancangan Renja SKPD. Di dalam Permendagri 65/2007 disebutkan bahwa SPM yang ditelah

136


www.kinerja.or.id

ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintahan Daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Artinya, kegiatan pencapaian SPM harus diprioritaskan dan menjadi usulan wajib dalam rancangan Renja SKPD. Berikut ini contoh tabel rencana program dan kegiatan prioritas dalam RKPD.

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam RKPD

No

(1)

Indikator kinerja

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

(2)

(3)

Sasaran Daerah

(4)

Lokasi

(5)

HasilProgram

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

(12)

Prakiraan Maju

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Mengacu pada target SPM dan hasil costing

Adanya integrasi perencanaan dan pembiayaan SPM bidang Pendidikan dengan RKPD dapat dilihat pada sinkronisasi isian indikator kinerja pada tabel diatas dengan indikator kinerja dalam SPM bidang Pendidikan. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tanggung jawab masing-masing kepala SKPD yang proses penyusunannya mengacu pada rancangan awal RKPD. Untuk itu masing-masing SKPD perlu membentuk tim penyusun Renja SKPD yang bertugas melaksanakan seluruh proses penyusunan dokumen Renja SKPD sampai dengan penyusunan RKA-SKPD. Kegiatan penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dilakukan sebelum Rancangan Awal RKPD diterima SKPD, atau segera setelah RAPBD tahun sebelumnya disahkan menjadi APBD (dijadwalkan awal Desember). Terakomodasi atau tidaknya rencana pencapaian SPM bidang Pendidikan yang telah disusun oleh Sekolah di dalam dokumen Rancangan Renja Dinas Pendidikan menjadi beban dari tim penyusun Renja Dinas Pendidikan. Penyusunan rancangan RKPD merupakan tahap lanjutan, berupa kajian dan pembahasan atas rancangan Renja SKPD yang diintegrasikan dengan Rancangan Awal RKPD untuk diperbaiki menjadi Rancangan RKPD, pembahasan dengan para pemangku kepentingan terkait untuk memperoleh masukan dan pertimbangan bagi rancangan RKPD, penyiapan ringkasan Rancangan RKPD sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbang tahunan daerah. Ringkasan rancangan RKPD Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bappeda Provinsi sebagai masukan dalam penyusunan RKPD Provinsi. Rancangan RKPD merupakan integrasi dan harmonisasi antara rancangan awal RKPD dengan rancangan Renja setiap SKPD yang telah mendapatkan konfirmasi dan review dari setiap SKPD. Penyusunan Rancangan RKPD merupakan tanggung jawab Kepala Bappeda, dan materi program/kegiatan yang termuat merupakan bahan utama dalam penyelenggaraan musrenbang tahunan daerah.

www.kinerja.or.id


137


Proses Penyusunan Rancangan Renja SKPD Peran Bappeda dalam proses penyusunan rancangan RKPD sangat penting. Disinilah perlunya advokasi dari Dinas Pendidikan untuk menyamakan persepsi tentang prioritas program Pendidikan agar segala kegiatan yang terkait dengan pemenuhan SPM bidang Pendidikan mendapat tempat yang baik dalam rancangan RKPD tersebut, sehinga pada akhirnya kegiatan pencapaian SPM bidang Pendidikan yang masih indikatif nantinya bisa dipertahankan dan bisa menjadi definitif. Setelah melalui forum musrenbang, disusunlah renja SKPD. Renja SKPD merupakan penyempurnaan dari rancangan Renja SKPD yang berisikan program dan kegiatan yang telah disepakati melalui pembahasan forum SKPD/gabungan SKPD dan musrenbang kabupaten/kota untuk dilaksanakan oleh masing-masing SKPD pada tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD bersifat definitif. Penyempurnaan Renja SKPD merupakan tanggung jawab masing-masing kepala SKPD yang proses penyusunannya mengacu pada dokumen RKPD yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah. Supaya Renja SKPD menjadi dokumen resmi yang digunakan sebagai salah satu rujukan dalam penyusunan RKA-SKPD, maka Renja SKPD perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala SKPD.

138


www.kinerja.or.id

Pengintegrasian RKPD ke dalam proses penganggaran tahunan daerah dilakukan melalui 3 (tiga) hal, yaitu: penyusunan KUA dan PPAS, penyusunan RKA-SKPD, dan penyusunan RAPBD. Penyusunan KUA dan PPAS, serta penyusunan RKA-SKPD memiliki fungsi penting dan sangat fundamental karena menjembatani proses penerjemahan rencana ke dalam penganggaran yang disusun untuk memastikan bahwa kesepakatan para pemangku kepentingan atas tujuan, sasaran, dan target perencanaan dapat direalisasikan. Oleh karena itu sangat perlu diperhatikan konsistensi dokumen perencanaan seperti RKPD dan Renja SKPD dengan KUA, PPAS, dan RKA SKPD. Penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan tanggung jawab Kepala Daerah yang dalam penyusunannya dibantu oleh TAPD. Penyusunan rancangan KUA dan PPAS mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan berpedoman pada Pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Penyusunan RAPBD merupakan tahap akhir dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, yang disusun bersama TAPD dengan Panitia Anggaran DPRD sebagai bahan pembahasan paripurna DPRD untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan menjadi dasar pelaksanaan pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan. Di halaman berikut ini berturut-turut ditampilkan alur penyusunan RKPD, Renja SKPD, KUA, PPAS dan APBD, selanjutnya alur proses penyusunan dokumen RKPD dan dokumen Renja SKPD, serta Format daftar rancangan program dan kegiatanRKPD/Renja SKPD.

Integrasi Hasil Costing dan Pembiayaan Pemenuhan SPM dalam Renja dan RKA Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perumusan program dan kegiatan Renja SKPD dilakukan berdasarkan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan SKPD menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional (termasuk SPM), dan kebijakan propinsi.

www.kinerja.or.id


139

140


Mempertimbangkan hasil costing SPM Indikator SPM

Target tahunan SPM Program dan kegiatan SPM

Format daftar rancangan program dan kegiatan RKPD/Renja SKPD


www.kinerja.or.id

Alur penyusunan RKPD, Renja SKPD, KUA, PPAS dan APBD www.kinerja.or.id


141

Proses penyusunan dokumen RKPD dan dokumen Renja SKPD


142


www.kinerja.or.id

Proses penyusunan renja SKPD terdiri dari 4 tahap utama, yaitu sebagai berikut.

Tahapan Penyusunan Renja SKPD Tahap

Kegiatan

Uraian Kegiatan

1

Persiapan Pembentukan Tim Penyusun Renja SKPD, Orientasi mengenai Renja SKPD, Penyusunan Renja Penyusunan Agenda Kerja, Pengumpulan Data dan Informasi, SKPD

2

Penyusunan Rancangan Renja SKPD

Tahap Perumusan Rancangan Renja SKPD: 1. 2. 3.

Pengolahan data dan informasi; Analisis gambaran pelayanan SKPD; Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD; 4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD; 5. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD; 6. Perumusan tujuan dan sasaran; 7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat; 8. Perumusan kegiatan prioritas; 9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD; 10. Penyempurnaan rancangan Renja SKPD; 11. Pembahasan forum SKPD; dan 12. Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM. Tahap Penyajian Rancangan Renja SKPD: Penyajian rancangan Renja SKPD menurut sistimatika tertentu yang telah ditetapkan

3

Pelaksanaan Forum SKPD

Pelaksanaan Forum SKPD Kabupaten/kota: membahas rancangan Renja SKPD kabupaten/kota, dengan menggunakan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan, sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan Renja SKPD kabupaten/ kota, yang difasilitasi oleh SKPD kabupaten/kota terkait

4

Penetapan Renja SKPD

Verifikasi Rancangan Renja SKPD dengan RKPD, Pengesahan Renja SKPD oleh Kepala Daerah

Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Berikut ini bagan alir penyusunan Renja SKPD kab/kota.

www.kinerja.or.id


143

Bagan Alir Tahapan Penyusunan RenjaSKPD Kabupaten/Kota Bagan Alir Tahapan Penyusunan RenjaSKPD Kabupaten/Kota


144


www.kinerja.or.id

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja SKPD, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan SKPD. Analisis kinerja pelayanan SKPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk menganalisis kinerja pelayanan SKPD digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Berikut ini gambaran posisi SPM dalam penyusunan Renja SKPD.

Penerapan SPM Dalam Penyusunan Rancangan Renja-SKPD Perumusan program dan kegiatan Renja SKPD dilakukanberdasarkan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan SKPD menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional (termasuk SPM), dan kebijakan provinsi.Berikut ini contoh format untuk menganalisis kinerja pelayanan SKPD.

www.kinerja.or.id


145


Pencapaian kinerja pelayanan SKPD tingkat Kabupaten/kota.

NO

(1)

Indikator

(2)

SPM/ standar nasional (3)

Realisasi Capaian

Target Renstra SKPD

Proyeksi

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

(n-2)

(n-1)

(n)

(n+1)

(n-2)

(n-1)

(n)

(n+1)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Catatan Analisis

(13)

Untuk SPM bidang Pendidikan, SKPD yang dimaksud adalah Dinas Pendidikan. Pencapaian SPM Dinas Pendidikan adalah merupakan hasil kerja seluruh institusi pelayanan Pendidikan di daerah tersebut, dengan Sekolah sebagai motor penggerak utamanya. Hasil analisis tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam merumuskan rencana program dan kegiatan. Berikut contoh format untuk perumusan rencana program dan kegiatan SKPD.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun (n) dan Prakiraan Maju Tahun (n+1) Provinsi/Kabupaten/Kota.

Kode

(1)

146

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

(2)

(3)

Rencana Tahun ......... (Tahun Rencana)

Prakiraan Maju Rencana Tahun .........

Lokasi

Target Capaian Kinerja (SPM)

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja (SPM)

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)


www.kinerja.or.id

Karena ujung tombak dari pembangunan Pendidikan di wilayah kabupaten/kota adalah Sekolah, maka penyusunan dokumen di atas harus mengakomodasi segala permasalahan dan rencana kegiatan yang disusun di Sekolah. Sehingga diharapkan proses penyusunan Perencanaan Tingkat Sekolah dilakukan sejalan dengan proses penyusunan Renja Dinas Pendidikan. Jika digambarkan dalam bentuk skematis, maka urutan penyusunan Renja Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut.

Penyusunan rencana kegiatan oleh masing-masing Program/unit kerja di Sekolah PENYUSUNAN PERENCANAAN Di SEKOLAH

Penyusunan rencana kegiatan Sekolah dengan melibatkan semua program/unit kerja

Renc Program A

Renc Program B

Renc Program ....

Kompilasi dan pembahasan semua rencana program/unit kerja RKS Rencana Kerja Sekolah

Penyesuaian dengan Renja Dinas Pendidikan program/unit kerja RKS-Rencana Kerja Sekolah

Kompilasi dan pembahasan semua usulan RKS

PENYUSUNAN PERENCANAAN DIDINAS PENDIDIKAN

Penyusunan rencana tahunan Dinas Pendidikan dengan melibatkan semua Puskemas

RANCANGAN RENJA DINAS PENDIDIKAN

Pelaksanaan Forum SKPD untuk membahas Rancanagan Renja Dinas Pendidikan

RENJA DINAS PENDIDIKAN (DEFINITIF)

Keterkaitan antara PTP dengan Renja Dinas Pendidikan Dengan memperhatikan gambar di atas, maka penting untuk disepakati waktu penyusunan PTP yang tepat agar kegiatan yang tercantum dalam PTP dan Renja Dinas Pendidikan bisa sejalan.

www.kinerja.or.id


147


Berikut ini tabel yang bisa digunakan untuk mengevaluasi adanya integrasi prencanaan dan pembiayaan SPM bidang Pendidikan ke dalam perencanaan dan pembiayaan daerah.

Analisis kesesuaian perencanaan dan pembiayaan SPM bidang Pendidikan dengan perencanaan dan pembiayaan daerah SPM Bidang Pendidikan

No

Indikator Umum

Target

Capaian

Gap

Penyebab

Intervensi Program dan Kegiatan

Kesesuain dengan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, Renstra SKPD dan Renja SKPD)

Pelayanan Pendidikan Dasar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dst.

148


www.kinerja.or.id

Modul 5 Teknik Monitoring, Evaluasi dan Laporan Kinerja Pemenuhan SPM Pendidikan

Tujuan Pembelajaran Modul ini disusun supaya para pembaja memahami tentang Teknik Monitoring & Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SPM Pendidikan Dasar serta penyusunan umpan balik atau rekomendasi.

Pendahuluan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiapwarga secara minimal. Untuk mengetahui suatu instansi pemerintah sudah memenuhi SPM maka diperlukan suatu indikator, Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif

www.kinerja.or.id


149


dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan. Pemerintah Daerah dalam menentukan rencana pencapaian SPM mempertimbangkan kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar, target pelayanan dasar yang akan dicapai dan kemampuan, potensi, kondisi, karakteristik daerahdan dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. Faktor kemampuan dan potensi daerah juga didukung oleh partisipasi masyarakat/swasta daerah tersebut. Rencana pencapaian SPM dalam periode waktu tertentu dijabarkan menjadi target tahunan pencapaian pemenuhan SPM. Target tahunan pencapaian SPM harus dituangkan dalam Renja SKPD, RKPD, KUA, PPA,RKA-SKPD dan DPA-SKPD.Rencana tahunan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD disusun berdasarkan Renstra SKPD, yang selanjutnya dibahas untuk dianggarkan dalam satu tahun anggaran dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana pencapaian SPM merupakan tolok ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar pada urusan wajib Pemerintah Daerah. Tolok ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar dalam pencapaian SPM dimuat dalam program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah. Nota kesepakatan tentang KUA dan PPA disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD wajib memuat target pencapaian SPM. Notakesepakatan tentang KUA dan PPA tersebut menjadi dasar penyusunan RKA-SKPD. Penyusunan RKASKPD program dan kegiatan yang terkait dengan pencapaian SPM mengacu pada indikator kinerja SPM. RKASKPD yang disahkan oleh kepala SKPD menggambarkan secara rinci progam dan kegiatan dalam rangka pencapaian SPM. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap kinerja pelaksanaan pencapaian SPM ada duatingkat, yaitu di tingkat Unit layanan (sekolah atau puskesmas) dan di tingkat SKPD/Dinas atau sektordi Pemerintah Daerah. Pendekatan program Kinerja dalam pelayanan publik yang ber-tata kelola pemerintahan yang baik (governance), pendekatan dilaksanakan dari 2 sisi yaitu sisi penyedia layanan (supply side) dan sisi pengguna layanan (demand side). Dalam Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan pencapaian SPM bidang pendidikan dasar juga dilakukan oleh unsur dari dua sisi yaitu Unit Layanan dan Dinas/SKPD serta unsur masyarakat. Masyarakat dapat diwakili dari forum multi stakeholder. Program Kinerja juga telah menyusun program lathan tentang metode dan teknik advokasi dan pengawasan peningkatan mutu pelayanan publik berbasis standar pelayanan untuk masyarakat dan media. Program tersebut bisa menjadi bahan pengayaan teknik Monitoring dan evaluasi. Keberhasilan pelaksanaan suatu program/kegiatan memang diawali oleh adanya perencanaan yang baik. Tetapi sebaik apapun dokumen perencanaan yang telah disusun, tidak akan banyak bermanfaat jika dalam pelaksanaannya tidak menggunakan perencanaan tersebut sebagai acuan. Disinilah poin penting bagi adanya

150


www.kinerja.or.id

kegiatan Monitoring dan evaluasi. Monitoring akan membantu pelaksana program agar proses yang dijalankan sesuai dengan yang seharusnya, sehingga pada akhirnya target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai. Melalui kegiatan evaluasi, akan dapat diketahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program serta hambatan atau kendala yang ada, sebagai feedback untuk perbaikan program pada tahap selanjutnya.Merujuk pada pola pikir tersebut, maka dalam program Kinerja tentang SPM Pendidikan ini pokok bahasan mengenai Monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kinerja menjadi bagian yang penting.

Memahami Monitoring dan Evaluasi Monitoring adalah pemantauan terus menerus pada pelaksanaan suatu program atau kegiatan yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaksaan program atau kegiatan tersebut sesuai dengan kondisi yang seharusnya. Evaluasi adalah penilaian yang sistematik dan objektif pada desain, implementasi, dan hasil yang dicapai oleh sebuah program atau kegiatan yang sedang atau telah berlagsung. Tujuan dari evaluasi adalah untuk memperbaiki kebijakan dan rencana intervensi selanjutnya berdasarkan feedback dari hasil evaluasi saat ini, serta sebagai mekanisme pertanggungjawaban kegiatan kepada masyarakat. Berdasarkan waktu pelaksanaannya evaluasi dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan ketika program sedang berjalan, sedang evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan diakhir pelaksanaan suatu program. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Monitoring jugasuatu proses pengumpulan dan analisis informasi secara sistematis dan kontinyu/periodik bagi proses peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan (continues process improvement). Sedang Evaluasi merupakan penilaian pencapaian tujuan dan penanganan masalah atau kesenjangan kinerja peningkatan pelayanan publik, untuk memberikan umpan balik (feedback) bagi tindakan koreksi dan penyempurnaan skema tindakan.Umpan balik akan digunakan untuk dalam pengambilan keputusan selanjutnya: •

Apakah suatu tindakan akan diteruskan, disempurnakan, atau dihentikan

•

Apakah hal positif/negatif sebagai hasil pembelajaran akan direplikasi atau dihindari dalam kegiatan selanjutnya atau kegiatan di bidang/tempat lain.

Pada tingkat SKPD, Monitoring dan evaluasi juga harus dilaksanakan. Sebagaimana diketahui bahwa penanggungjawab operasional SPM bidang pendidikan adalah Dinas Pendidikan. Dalam mengemban

www.kinerja.or.id


151


kewajiban menyelenggarakan SPM Dinas Pendidikan bekerja bersama dengan Sekolah, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan institusi mitra lain serta unsur masyarakat (dan media) di daerah. Pemberi pelayanan pendidikan yang langsung berhadapan dengan masyarakat adalah Sekolah. Sekolah dengan wilayahnya mengemban tanggung jawab atas terselenggaranya SPM bidang pendidikan dasar pada masyarakat di wilayah kerjanya. Di area wilayah kerja ini, Sekolah Negeri tidak bekerja sendiri, ada Sekolah Swasta dan Madrasah. Gambaran ini menjelaskan bahwa ada pembagian tanggungjawab berjenjang dalam penerapan SPM bidang pendidikan ini. Oleh karena itulah, pelaksanaan Monitoring dan evaluasi penerapan SPM juga dilaksanakan secara berjenjang. Berikut gambaran ringkasnya.

Skema pelaksanaan Monev

1. Mengapa Monitoring dan Evaluasi Kinerja Standar Layanan Penting?

Monitoring dan Evaluasi penting dapat membantu para pembuat kebijakan dan pengambil keputusan menjawab hal-hal berikut:

152

•

Sudahkah kebijakan, program dan proyek mengarah pada hasilyang diinginkan?

•

Bagaimana kita tahu dari mana kita mulai sehingga kita bisa tahu berapa jauh lagi kita harus berjalan?

•

Bagaimana kita tahu kita berada di jalan yang benar?

•

Bagaimana kita mengetahui jika terdapat masalah dalam perjalanan kita?


www.kinerja.or.id

•

Bagaimana kita dapat memperbaikinya setiap waktu?

•

Bagaimana kita mengukur kemajuan?

•

Bagaimana kita bisa membedakan antara keberhasilan dan kegagalan?

2. Manfaat Kegunaan Evaluasi Bagi Para Pengambil Keputusan di Pemerintahan

Manfaat Evaluasi Bagi Para Pengambil Keputusan di Pemerintahan anatara lain sebagai berikut : 1. Membantu dalam membuat keputusan alokasi sumber daya, program dan kebijakan apa yang lebih atau kurang berhasil secara hasil/outcome dan pada tingkat layanan mana keberhasilannya. 2. Memandu keputusan mengenai apakah hasil dari usaha-usaha percontohan menyarankan untuk memperluas, memperbaiki rancangan, atau bahkan menghentikan usaha tersebut. 3. Membantu mempertimbangkan kembali penyebab-penyebab masalah. 4. Evaluasi dapat menumbuhkan kebutuhan untuk melakukan pemeriksaan kembali atas dugaan penyebab masalah dan apa alternatif ukuran-ukuran yang mungkin dibutuhkan. 5. Mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul misalnya meningkatnya gap suatu indikator. 6. Mendukung pengambilan keputusan atas alternatif yang saling bersaing atau yang terbaik. 7. Mendukung reformasi sektor publik misalnya Pembuktian pada masyarakat dan media. 8. Membangun konsensus atas penyebab masalah dan cara mengatasinya. 9. Menjawab pertanyaan manajemen. a. Strategi: apakah hal yang benar telah dilakukan/dikerjakan? b. Operasional: apakah hal-hal tersebut dilakukan/dikerjakan dengan benar? c. Kepuasan pelanggan/pengguna layanan? d. Pembelajaran: apakah ada cara yang lebih baik?

3. Monev dalam Peraturan Perundang-undangan

a) PP 65/ 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM

Pasal 15 : (1) Pemerintah melaksanakan Monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat.

www.kinerja.or.id


153


(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. Pemerintah untuk Pemerintahan Daerah Provinsi; dan b. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

b) Permendiknas 15/2010 Pasal 8 (1) Menteri Pendidikan Nasional Melaksanakan Monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat. (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah untuk Pemerintahan Daerah Provinsi; dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 9

Hasil Monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan sebagaimana dalam pasal 8 digunakan sebagai: a. Bahan Masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pencapaian SPM Pendidikan; b. Bahan Pertimbangan dalam pembinaan dan fasilitasi penerapan SPM Pendidikan termasuk penghargaan Pemerintah daerah yang berprestasi sangat baik; dan c. Bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi kepada pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak berhasil mencapai SPM Pendidikan dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi khusus daerah yang bersangkutan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

154


www.kinerja.or.id

Penyusunan Laporan Pencapaian SPM Pemerintah daerah secara rutin harus melaporkan hasil pelaksanaan SPM yang menjadi tanggungjawabnya. Di dalam Permendagri 6/2007 disebutkan bahwa penerimaan data SPM dilaporkan dengan beberapa cara, yaitu: 1. Aplikasi SPM (yang diinput oleh pengelola data kab/kota atau provinsi) 2. Langsung dari daerah (berkunjung/dikunjungi) dan diinput ke aplikasi SPM 3. Faksimili, E-mail (diinput ke aplikasi SPM) Pelaporan data SPM bidang Pendidikan saat ini dilakukan sekali setahun. Updating (pemutakhiran) data hasil SPM bidang Pendidikan dapat dilakukan oleh pengelola data di kabupaten/kota. Di dalam Permendagri 6/2007 selain disebutkan tentang kewajiban untuk membuat laporan, juga menjelaskan sistematika pelaporan yang harus disusun. Bupati/Walikota menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Menteri. Berdasarkan laporan teknis tahunan tersebut Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM.

Memahami Pengukuran SPM 1. Formulir Untuk bisa melakukan monitoring dan evaluasi, serta menyusun laporan pelaksanaan SPM bidang pendidikan, harus memahami konsep pengukuran indicator SPM. Masing-masing indikator SPM memiliki formula pengukuran yang spesifik. Penjelasan selengkapnya tentang formula pengukuran SPM telah dibahas pada modul sebelumnya.

2. Jenis Data dan Sumber Data Data kegiatan SPM sebagai bahan menyusun laporan pelaksanaan SPM bidang pendidikan secara garis besar terdiri dai 2 jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari aktivitas pelayanan dasar di Sekolah dan Dinas/SKPD, misalnya catatan jumlah kelas, jumlah Rombel,

www.kinerja.or.id


155


jumlah buku teks, sedang data sekunder adalah data yang diperoleh dari pelaporan pihak lain, misal jumlah penduduk, jumlah desa/kecamatan. Data pencapaian SPM yang dilaporkan berasal dari beberapa sumber. Secara garis besar,sumber data yang diperlukan untuk menghitung pencapaian SPM bidang pendidikan dasar berasal dari:

1. Data dari Institusi Pendidikan : •

Dinas Pendidikan

• Sekolah/Madrasah •

Kantor Kemenag kab/kota/provinsi

•

Pemberi pelayanan pendidikan swasta

2. Data dari institusi non pendidikan : • BPS • Kecamatan/Kelurahan •

SKDP/Dinas/Lembaga Tingkat Kabupaten/kota

Uraian selengkapnya mengenai jenis dan sumber data telah dibahas dalam Modul 3 buku modul ini.

3. Waktu Pengumpulan Data Pemerintah Daerah kabupaten/kota melalui Dinas Pendidikan wajib membuat laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang pendidikan dasar. Laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang pendidikan untuk daerah kabupaten/kota diserahkan kepada propinsi paling lambat bulan Februari.

156


www.kinerja.or.id

Pelaporan SPM dilakukan secara rutin periodik dengan mekanisme sebagai berikut:

Skema hubungan pelaporan SPM bidang pendidikan

4. Teknik Analisis dan Pengolahan Data Data kegiatan bidang kesehatan yang terkumpul dari berbagai sumber, selanjutnya ditotal untuk memperoleh nilai akhir, dan dimasukkan ke rumus SPM untuk bisa mengetahui tingkat pencapaiannya. Seperti yang telah dijelaskan pada Modul 3, beberapa tahapan yang dilakukan dalam pengolahan data SPM kesehatan meliputi: 1. Cleaning dan Editing 2. Categorizing 3. Calculating 4. Tabulating

Profil Pelayanan Dasar Pendidikan Dalam pelaksanaan pencapaian target prestasi kerja pelayanan dasar untuk setiap bidang SPM, maka SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya, perlu menganalisa profil penerapan dan pencapaian SPM, mengembangkan sistem informasi serta memutahirkan data pada setiap indikator SPM, memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah sesuai misi SKPK menyangkut kapasitas dan sumber daya yang dimiliki Daerah serta menghitung pembiayaan pencapaian SPM.

www.kinerja.or.id


157


Pengertian dari profil pelayanan dasar adalah sekumpulan data dan informasi yang dikumpulkan, distrukturkan dan diolah untuk menggambarkan kondisi pelayanan dasar sebagai bahan masukan dalam mengembangkan rencana pencapaian SPM kedepan. Penyusunan profil difokuskan kepada data dan informasi yang dibutuhkan untuk menghitung pencapaian masing-masing indikator SPM. Profil pelayanan dasar disusun dengan tujuan untuk: a. Mengetahui gambaran umum, status, kedudukan, dan kinerja daerah dalam penerapan dan pencapaian SPM; b. Mengetahui aspek-aspek apa saja yang perlu segera ditangani dalam rangka pencapaian SPM; c. Mengetahui faktor-faktor penentu keberhasilan/ketidakberhasilan penerapan SPM; Profil pelayanan dasar yang selanjutnya dapat digunakan untuk menganalisis: 1. Penentuan status awal yang terkini dari pencapaian SPM di Daerah. 2. Perbandingan bila terdapat kesenjangan antara status awal dengan target pencapaian dan batas waktu pencapaian SPM. 3. Perhitungan pembiayaan atas target pencapaian SPM, analisis standar belanja kegiatan berkaitan SPM, dan satuan harga kegiatan. 4. Perhitungan perkiraan kemampuan keuangan dan pendekatan penyediaan pelayanan dasar yang memaksimalkan sumber daya daerah serta memproyeksikan tingkat pencapaian dan biaya pemenuhan SPM. Hasil Analisa Profile Penerapan dan Hasil Pencapaian SPM ini akan dipergunakan sebagai: a. Bahan masukan dalam pemutahiran data dan pengembangan sistem informasi pada setiap SKPD yang bertanggungjawab dengan pendataan indikator SPM. b. Sebagai masukan dalam melaksanakan perhitungan pembiayaan SPM. c. Sebagai masukan dalam menyusun Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian SPM Kesehatan. d. Sebagai masukan dalam mengintegrasikan SPM kedalam dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah e. Bahan masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintahan daerah dalam pencapaian SPM. f. Bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM, termasuk pemberian penghargaan dan sangsi bagi Unit/UPTD/SKPD yang berprestasi.

158


www.kinerja.or.id

Umpan Balik Hasil Monev Jika laporan data SPM Pendidikan memenuhi kriteria valid maka data SPM dapat dimanfaatkan untuk beberapa tujuan berikut: 1. Evaluasi kinerja jajaran pendidikan (tiap jenjang administrasi), efektivitas & efisiensi 2. Penyusunan profil pelayanan pendidikan/paket data lain 3. Penghitungan hasil/cakupan program 4. Data daerah setempat (penyusunan bahan kunjungan kerja) 5. Bahan pengusulan anggaran 6. Dasar pengalokasikasi sumber daya pendidikan, misal: pendistribusian guru proporsional, atau penggabungan sekolah/rombel. Contoh: Berikut cara menulis Rekomendasi tentang Analisis Masalah SPM •

Tentukan kesenjangan/isu/masalah kinerja

•

Latar belakang : o Siapa, apa, kapan, dimana, mengapa, bagaimana ?

•

Opsi solusi

•

Pro / kontra dalam solusi

•

Rekomendasi (Mengapa ini solusi terbaik )

•

Analisis pro dan kontra o Membandingkan dan menyandingkan o Bagaimana / langkah untuk menerapkan rekomendasi o Waktu / kapan rekomendasi diterapkan.

www.kinerja.or.id


159


Modul 6 Praktek yang Baik dalam Penerapan Standar Layanan di Daerah

Tujuan Pembelajaran Modul ini ditulis untuk presentasikan contoh-contoh Praktek Yang Baik dalam penerapan standar layanan pendidikan sebagai motivasi untuk para pembaca pelaksanaan praktek yang baik.

Pendahuluan Satu hal yang paling esensial dalam UU32/2004 tentang Pemerintahan Daerah ialah pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (kab/kota dan provinsi). Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah

160


www.kinerja.or.id

dengan daerah otonom. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU 32/2004 ditentukan menjadi urusan Pemerintah (pusat).Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan otonomi. Sesuai isi pasal 10 ayat (3) UU tersebut, urusan pemerintahan yang tidak menjadi urusan pemerintahan daerah adalah : (1) politik luar negeri, (2) pertahanan, (3) keamanan, (4) yustisi, (5) moneter dan fiskal nasional, dan (6) agama. Bidang-bidang lain diluar 6 bidang diatas menjadi urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi luas dan nyata. Dalam rangka merealisasikan otonomi daerah yang luas dan nyata ini menuntut pemerintahan daerah yang tanggap, mampu dan mempunyai kinerja yang tahan uji, yang menyangkut pemerintah daerah dan DPRD. Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah memasuki horison baru dalam tata pemerintahan daerah di Indonesia. Adapun urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. Dalam hubungan dengan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintahan provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/Kota maka pelaksanaan urusan wajib dan pilihan tersebut menjadi acuan dan tolok ukur keberhasilannya. Penyelenggaraan urusan wajib merupakan penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai dengan SPMsebagai alat ukur yang ditetapkan pemerintah. Sedemikian pentingnya pemberian pelayanan ini, sehingga PP 65/ 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM telah menetapkan aturan keharusan diterapkannya SPM dalam urusan wajib daerah, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Untuk pencapaian SPM tersebut berdasarkan perundang-undangan dan peratura-peraturan, banyak daerah melakukan inovasi-inovasi yang dapat dijadikan praktek yang baik dalam upaya penerapan SPM di daerah

www.kinerja.or.id


161


Memahami Praktek yang Baik (good practice) 1. Praktek yang Baik

Upaya memperbaiki pendidikan dasar perlu mengetahui apa yang dapat berhasil secara efektif. Untuk mengetahui apa yang berjalan secara efektif, dapat menggunakan praktik yang baik (good practice). Banyak kegiatan melalui berbagai proyek telah didedikasikan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar di Indonesia, sebagian kegiatan dinyatakan berhasil, namun sebagiannya lagi masih kurang berhasil. Untuk itu, upaya selanjutnya untuk memperbaiki pendidikan dasar perlu mengetahui apa saja yang dapat berhasil secara efektif. Untuk mengetahui apa yang berjalan secara efektif, dapat menggunakan praktik baik.

2. Tujuan Praktek yang Baik •

Mengidentifikasi praktik-praktik yang baik guna diadaptasi ke dalam kondisi daerah masing-masing

•

Memperkenalkan proses perbaikan berkelanjutan dan proses analisis kekuatan diri yang digunakan dalam memfasilitasi proses penyusunan rencana aksi.

3. Manfaat Praktek yang Baik

Menghemat sumber daya yang ada

Ada tiga keuntungan dalam menggunakan praktik baik. Pertama, tingkat keberhasilan program akan lebih terjamin karena telah melalui berbagai uji coba dan evaluasi serta perbaikan. Kedua, dapat menghemat sumber daya yang ada seperti tenaga dan dana. Menghasilkan suatu praktik baik sudah barang tentu membutuhkan biaya yang besar

Tingkat keberhasilan lebih terjamin

Proses lebih mudah dan terarah

Praktik Baik

dan waktu yang lama. Ketiga, dengan praktik baik, pengguna dapat diarahkan secara lebih baik sejak awal kegiatan. Masalah-masalah yang muncul seringkali sudah diantisipasi dalam praktik baik.

162


www.kinerja.or.id

Diantara contoh Praktek yang Baik yang dapat dilakukan di daerah •

Kebangkitan Komite Sekolah SD Sidomekar 8 di Kabupaten Jember dalam standar pelayanan MBS.

•

Peningkatan Layanan Pendidikan Melalui BOSP di Kabupaten Bulukumba.

•

Komitmen Kuat Bupati Kabupaten Barru Untuk Melaksanakan Penataan Guru.

•

Penerapan Bosda Berformula di Kota Banda Aceh.

4. Kriteria Praktik Baik dalam SPM Pendidikan

Tidak semua inisitaif dapat langsung diadopsi oleh daerah lain. Beberapa kriteria yang dapat dijadikan indikasi suatu inisiatif disebut Praktek Baik (good practice) adalah: 1. Kentalnya unsur governance (tata kelola pemerintahan yg baik) pada praktik baik tersebut. 2. Relatif baru pendekatannya atau penerapannya di suatu daerah dan memiliki daya tarik untuk disosialisasikan kepada wilayah lainnya. Ada pelajaran yang bisa diambil. 3. Memiliki kepedulian yang besar dari masyarakat, kepala daerah, dan media. Hasil penerapan inisiatif memiliki pengaruh yang besar dan penerapan inisiatif berkelanjutan. Misal: adanya penandatanganan maklumat atau MoU dihadiri yang disaksikan oleh Bupati/Walikota/gubernur dan banyak orang sehingga kegiatan itu bisa dianggap sudah bisa merubah perilaku pihak yang terkait (SKPD atau masyarakat). 4. Telah terjadi perubahan di unit pelayanan, dinas dan/atau di masyarakat (misal: memberikan layanan sesuai dengan standar SPM dan telah dipublikasikan). 5. Sudah mulai diimplementasikan atau diterapkan di unit layanan atau dinas/SKPD. 6. Berpotensi meningkatkan kinerja unit layanan atau SKPD/Dinas (misal: jumlah guru cukup dan terdistribusi dengan merata). Ada perbedaan sebelum dan sesudah inisiatif diterapkan. Lebih baik jika ada data perbandingan sebelum intervensidan sesudah intervensi. 7. Inisiatif dapat diterapkan ke daerah/wilayah lain.

Contoh lain praktik baik perlu diidentifikasi dan dipelajari kemungkinan implementasinya di daerah kita, meskipun persoalan tpendidikan relatif sama antar satu daerah dengan daerah lain, namun dalam implementasinya perlu penyesuaian dengan situasi dan kondisi lingkungan sosial politik dan budaya lokal.

www.kinerja.or.id


163


5. Pengembangan Praktek yang Baik di daerah mitra Program Kinerja-USAID

Program KINERJA telah mengawali implementasi Good Practices ini dalam berbagai bentuk, diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Pengembangan dan Penguatan Forum Multi Stakeholder

Forum Multi Stake Holder adalah media untuk mempertemukan antar pemangku kepentingan untuk merespon isu-isu yang menjadi kepedulian bersama serta untuk melakukan upaya mencapai tujuan bersama. Anggotanya dari berbagai unsur kepentingan dari masyarakat (individu dan atau kelompok), eksekutif, legislatif, media, sektor bisnis, dan lain-lain. Pertemuan dan forum juga akan menjadi ajang untuk menyepakati apa saja yang akan dilakukan oleh masing-masing pelaku/berbagi peran dan tanggung jawab, berbagi informasi, saling mendukung dalam upaya perbaikan bersama. Forum Multi Stake Holder, tidaklah harus merupakan pertemuan formal, loka karya atau bahkan merupakan organisasi atau lembaga formal. Namun, bisa juga merupakan forum-forum terbatas yang informal. Pada tahapan lebih lanjut, Forum Multi Stakeholder bisa saja didorong menjadi organisasi atau lembaga formal jika memang diperlukan sesuai dengan dinamika dan kebutuhan lokal.

b) Sosialisasi Konsep SPM Bidang Pendidikan Kepada Berbagai Pihak

Upaya pencapaian SPM bidang Pendidikan memerlukan kontribusi dari berbagai pihak. Dinas Pendidikan dalam hal ini berperan sebagai leading sector, tetapi peran serta, kontribusi dan dukungan dari SKPD lain sangat diperlukan. Menyadari hal tersebut, KINERJA dalam mengawali upaya percepatan pencapaian SPM di setiap kabupaten/kota mitra, selalu menyelenggarakan workshop yang melibatkan semua unsur yang terkait, misalnya dari Bappeda, Bagian Organisasi Pemkab, Lintas sektor lain, termasuk dari unsur pimpinan pemerintah daerah dan DPRD. Melalui langkah ini diharapkan ada kesamaan persepsi dan kesatuan gerak langkah dari berbagai pihak tersebut untuk bersama-sama mengawal dan mewujudkan penyelenggaraan SPM Pendidikan secara optimal.

c) Training of Trainer SPM Bidang Pendidikan

Filosofi mendasar yang dimunculkan dalam kegiatan training of trainer SPM bidang Pendidikan yang diselenggarakan oleh KINERJA adalah penguatan kapasitas lokal (capacity building). Dengan demikian setiap daerah akan mempunyai tenaga ahli lokal yang bisa berperan sebagai rujukan permasalahan SPM di daerahnya masing-masing.

164


www.kinerja.or.id

d) Pelaksanaan Costing SPM Bidang Pendidikan dan Integrasi Rencana Pemenuhan SPM ke dalam Perencanaan dan Pembiayaan Daerah

Dukungan dana yang memadai merupakan modal bagi terselenggaranya upaya pemenuhan SPM. Agar rencana kegiatan pemenuhan SPM mendapatkan alokasi dana yang sesuai, Dinas Pendidikan selaku penanggungjawab teknis SPM Pendidikan harus mampu menyusun anggaran SPM dengan berdasarkan pada standar pembiayaan yang jelas dan rasional. Disinilah peran pentingnya costing SPM dilakukan. KINERJA mendorong dan memfasilitasi daerah dalam melakukan costing SPM, dan mengawal proses integrasinya ke dalam perencanaan dan pembiayaan daerah.

e) Janji Layanan

Sebagai lembaga yang concern dengan standar pelayanan publik (SPP), KINERJA mendorong dan membentuk sistem pelayanan yang baik di kabupaten/kota mitra KINERJA. Salah satu bentuknya adalah fasilitasi penyusunan janji layanan.

f) Benchmarking Implementasi SPM

Bentuk upaya akselerasi pencapaian SPM lain yang dilakukan KINERJA adalah melalui kegiatan benchmarking. Melalui kegiatan benchmarking, kabupaten/kota dapat belajar secara cepat keberhasilan daerah lain sehingga diharapkan mampu menjadi motivator dan acuan dalam pengembangan di daerahnya masing-masing.

Teknik Praktis Perluasan (Scale-Up) KINERJA adalah program pemerintahan yang didanai USAID (2010-2015) untuk meningkatkan pelayanan publik di Indonesia. KINERJA bekerja dengan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk membuat pelayanan lebih responsif sambil membangun kapasitas masyarakat sipil dan masyarakat untuk menuntut layanan yang lebih berkualitas dari pemerintah. Kegiatan pendampingan penerapan SPM bidang Pendidikan oleh Kinerja USAID saat ini dilakukan secara terbatas. Success story atau keberhasilan penerapan SPM di suatu unit layanan/Dinas/SKPD dan suatu wilayah yang mendapat pendampingan ini diharapkan dapat menyebar ke unit layanan/Dinas/SKPD dan wilayah/kecamatan lain, sehingga daerah/unit lain yang tidak mendapat pendampingan langsung juga dapat

www.kinerja.or.id


165


mengalami keberhasilan yang sama. Untuk itulah perlu dilakukan kegiatan perluasan atau pengembangan (scale up). Teknik scale up diartikan sebagai sebuah teknik yang dapat ditempuh untuk memperluas cakupan keberhasilan suatu program atau kegiatan sehingga dampaknya bukan hanya dirasakan oleh sasaran langsung kegiatan saja. Daerah lain yang bukan sasaran utama kegiatan intervensi bisa mengadaptasi dan meraih keberhasilan yang serupa dengan daerah proyek. Istilah scaling up digunakan dalam sektor Pendidikan dalam konteks yang luas, diantaranya: 1. Scaling up input, misal berupa: peningkatan government expenditure dalam kegiatan tertentu, pengadaan SDM Pendidikan sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan, pengadaan bahan dan alat Pendidikan untuk menjangkau kebutuhan yang lebih luas, dan sebagainya. 2. Scaling up penyediaan layanan, misalnya dengan menambah jumlah unit layanan, mendekatkan unit layanan ke masyarakat, bekerja sama dalam penyediaan layanan dengan pihak lain. 3. Menggunakan existing input dengan lebih efisien, misalnya melalui penataan organisasi, penataan beban kerja pegawai, dan sebagainya. 4. Scaling up untuk memperoleh hasil yang lebih baik. 5. Scaling up dari proyek yang kecil ke yang lebih luas (from a small project to a much larger client group). Scaling up dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu Vertical scaling up dan Horizontal scaling up. Vertical scaling up dilakukan dengan meluncurkan konsep yang sistematis yang telah terbukti keefektifannya di tingkat lokal dengan melembagakannya sehingga mencapai dampak yang lebih luas di dalam lembaga/ instansi/Dinas. Contohnya adalah pembuatan peraturan atau kebijakan yang lahir dari konsep percontohan. Horizontal scaling up berarti meluncurkan suatu konsep yang dapat memperluas cakupan area geografis kegiatan. Horizontal scaling up yang dapat dilakukan melalui beberapa contoh kegiatan berikut ini: 1. Membuka kesempatan dan memfasilitasi daerah lain untuk melakukan kaji banding dan belajar di daerah dampingan. 2. Menyelenggarakan pelatihan atau workshop yang diikuti oleh perwakilan dari berbagai daerah lain agar konsep pendampingan yang telah dilakukan bisa dipahami dan diadaptasi oleh daerah lain tersebut. 3. Membentuk Self Help Group (SHG) yang terdiri dari tokoh kunci yang berasal dari daerah pendampingan, untuk bisa berperan sebagai technical assistance bagi daerah lain yang ingin mengadaptasi pola dari daerah pendampingan.

166


www.kinerja.or.id

4. Mengadakan ‘road show’ di level propinsi dengan melibatkan Self Help Group tersebut agar propinsi lain mengatui success strory di daerahnya dan berkeinginan untuk mengadaptasi. Beberapa hal diperlukan agar proses scaling up dapat dijalankan diantaranya adalah: 1. Scaling up pada umunya melibatkan partnership dengan organisasi lain, terutama organisasi yang bergerak di bidang Pendidikan, keuangan (bisa berupa lembaga donor), dan pemerintah selaku regulator. 2. Scaling up membutuhkan komitmen organisasi yang tinggi untuk mendorong agar proses terus berjalan 3. Pelaksanaan monitoring merupakan hal yang sangat penting untuk mengukur kemajuan terhadap pencapaian sasaran dan untuk mengidentifikasi faktor penghambat proses scaling up. Berikut ini checklist yang dapat digunakan untuk mempersiapkan pelaksanaan scale up.

Checklist Persiapan Pelaksanaan Scalling Up Tahapan kegiatan Evaluasi pengalaman

Pertanyaan kunci

++

+

-

--

Sudahkah kita menggambarkan pengalaman dan good practices dari kegiatan kita secara jelas dan mudah dipahami? Apakah kita memahami kondisi organisasi dan kecukupan pendanaan untuk scaling up?

Strategi Scaling up

Sudahkah kita mendiskusikan skenariokegiatan scaling up ini dengan berbagai pihak mitra lain? Sudahkah kita menyepakati tahapan kegiatan dengan pihak mitra? Sudahkah kita mendiskusikan berbagai kemungkinan yang terjadi saat scaling up dan menyepakati cara mengantisipasinya?

Memilih partners

Sudahkah kita melakukan Stakeholder analysis dan mendiskusikanna dengan berbagai pihak mitra? Apakah Stakeholder kunci memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk proses scaling up?

Sumber daya

Apakah kita memiliki sumber daya manusia dan dana yang mencukupi untuk fase inisiasi? Apakah inovasi proses scaling up yang akan dilakukan aman dari sisi finansial, ataukah ada skenario pembiayaan yang lain?

www.kinerja.or.id


167


Tahapan kegiatan Monitoring dan upaya jaga mutu

Pertanyaan kunci

++

+

-

--

Apakah kita memiliki instrumen untuk memonitor dan mengendalikan proses yang dijalankan bersama mitra kerja? Apakah kita sudah memahami ide inti inovasi yang akan di scaling up?

Dengan mengisi checklist di atas akan dapat diketahui kesiapan proses scaling up serta dapat digunakan untuk menyiapkan proses scaling up agar berhasil dengan baik.

Penutup Lampiran ini disusun berdasarkan pengalaman pendampingan kegiatan perencanaan SPM di kabupaten/kota mitra program Kinerja periodeTh 2012- 2013 dan dirasa masih belum sempurna, sehingga diharapkan dapat disempurnakan dari berbagai masukan pada Edisi berikutnya. Substansi modul-modul dalam lampiran ini seperti telah diuraikan, bersifat sekuensial. Hasil kerja dari modul terdahulu menjadi bahan untuk dilanjutkan pada modul selanjutnya. Oleh karena itu diharapkan adanya konsistensi pihak yang terlibat dalam kegiatan pelatihan maupun pendampingan, sehingga alur berpikir menjadi runtut dan komprehensif.

168


www.kinerja.or.id

Lampiran C CARA PELAKSANAAN FASILITASI DAN TRAINING

Latar Belakang 1. Tujuan Lampiran ini disusun sebagai pedoman untuk pihak yang mau melaksanakan fasilitasi dan training di Pemda yang mau ikut cara KINERJA untuk merencanaan dan menganggarkan pemenuhan SPM di bidang pendidikan yang terbukti sukses dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar. Himpunan modul training ini ditujukan bagi lembaga/ instansi yang hendak melakukan fasilitasi untuk pemenuhan SPM tersebut. Lembaga/instansi tersebut bisa berbentuk pemda sendiri, calon organisasi mitra pelaksana (OMP) yang ingin memberi fasilitasi, atau calon lembaga latihan yang memasarkan training saja. Pada awal program KINERJA, pekerjaan penyusunan rencana dan anggaran SPM diatur dalam seri lokakarya, dengan modul training pada awal setiap lokakarya. Proses yang sama dipakai pada tahun berikutnya, karena ada peserta tim yang belum mengerti tugasnya, dan juga peserta lama tertarik untuk ingat kembali substansinya. Pada tahun ketiga penyusunan rencana pemenuhan SPM, masih direncanakan seri lokakarya diaman tim dapat bekerjasama, walaupun tidak semua daerah rasa perlu ulang trainingnya. Lokakarya masih penting agar: •

Semua pemangku kepentingan dapat mengatur waktunya untuk berpartisipasi.

•

Ada fasilitator yang mendorong tim untuk menyempurnakan penghitungannya agar makin adil, efisien, transparan, dan bertanggungjawab kepada publik.

www.kinerja.or.id


169

LAMPIRAN C - Cara Pelaksanaan Fasilitasi dan Training

Training dan fasilitasi diatur dalam 6 modul sebagaimana uraian substansi di Lampiran B, sebagai berikut: 1. Pengantar: Relevansi Paket Program Kinerja dengan SPM Pendidikan 2. Mengidentifikasi Tingkat Pencapaian SPM 3. Analisis Gap, Costing dan Standar Biaya pemenuhan SPM 4. Integrasi Hasil Costing SPM dalam Perencanaan dan PenganggaranDaerah dan SKPD 5. Teknik Monitoring & Evaluasi serta Laporan Kinerja SPM 6. Praktek Yang Baik dalam penerapan Standar Layanan dan merekomendasikan teknik praktis untuk perluasan (scale-up). Alokasi waktu yang disediakan untuk membahas setiap topik pada setiap modul bersifat estimasi ideal, tetapi jika dalam pelaksanaannya mengalami hambatan, dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian waktunya. Lampiran tentang training dan fasilitasi Penghitungan Pemenuhan Target SPM Pendidikan Dasar ini disusun belum memasukan substansi tentang Teknik Fasilitasi dan pembelajaran orang dewasa. Diharapkan fasilitator yang akan menggunakan bahan ini sudah menguasai dan trampil dalam teknik fasilitasi dan pelatihan serta pembelajaran orang dewasa, atau dilakukan pelatihan terpisah untuk peningkatan aspek tersebut.

2. Fasilitator. Orang yang ditugaskan untuk fasilitasi yang disebutkandiatas selanjutnya disebut sebagai Fasilitator. Sangat penting para Fasilitator, baik untuk fasilitasi proses perencanaan dan penganggaran pemenuhan SPM di bidang kesehatan, maupun fasilitasi training untuk itu, menguasai substansi yang diuraikan di lampiran B, dan berfokus baik kepada keberhasilan Tim Penyusun SPM Pendidikan yang dibentuk pemda dalam menyusun perencanaan SPM. Ia harus memiliki pengetahuan tentang pelayanan pendidikan di daerah dan keterampilan sebagai fasilitator yang memadai sehingga dapat melaksanakan training, memfasilitasi, dan mendampingi pemerintah daerah di dalam proses pembentukan tim, serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program kesehatan. Dalam upaya pemda tersebut, tugas pokok Fasilitator adalah untuk mengarahkan Tim Penyusun SPM Pendidikan yang dibentuk dari aparat staf Dinas/UPTD, Pengawas/KaSekolah/guru, wakil dari KomiteKomite Sekolah, Perguruan Tinggidan LSM yang berkepentingan, untuk merencanakan dan menganggarkan pemenuhan SPM tersebut. Bahan dukungan fasilitasi ini disusun dari pengalaman KINERJA-USAID, dimana tugas fasilitasi dilaksanakan oleh Organisasi Mitra Pelaksana (OMP) KINERJA-USAID yang mengadakan fasilitator baik untuk training dan dukungan on-the-job.

170


www.kinerja.or.id

3. Proses Tujuan dari Lampiran ini adalah untuk memberi arahan kepada Fasilitator dalam tugasnya untuk fasilitasi proses penyusunan rencana dan anggaran pemenuhan SPM, termasuk penyelenggaraan serangkaian lokakarya yang diatur untukTim Penyusun SPM menyelesaikan tugasnya. Proses fasilitasi KINERJA-USAID digambarkan dalam bagan yang berikut:

4. Fokus Training Dalam pengalaman KINERJA-USAID langkah 1 sampai 5 diatas difasilitasi Organisasi Mitra Pelaksana. Langkah 4 didukung training lain tentang Masyarakat Stakeholder Forum dan juga training tentang peran media. Fokus kumpulan modul ini adalah langkah ke-6 dan ke-7. Training yang disampaikan secara bertahap selama proses fasilitasi perencanaan dan penganggaran pemenuhan SPM sampai hasilnya dipakai dalam proses penganggaran tahunan. Setiap langkah training ditindaklanjuti dengan dukungan on-the-job kepada Tim Penyusun SPM Kesehatan. Pemaparan materi dilakukan sebagai langkah awal setiap kegiatan pihak dinas kesehatan dan Puskesmas dalam perencanaan dan pengganggaran pemenuhan SPM bidang kesehatan.Ada satu modul fasilitasi untuk setiap modul substansi yang dipresentasikan pada lampiran B.

www.kinerja.or.id


171


Alokasi waktu yang disediakan untuk membahas setiap topik dalam modul-modul berikut bersifat estimasi dari pengalaman KINERJA, tetapi dalam implementasinya dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, baik waktu lebih lama dimana tim kurang cepat memahami substansinya, atau lebih singkat bila tim sudah menguasai substansi dan aplikasi yang dipakai dalam penghitungan.

172


www.kinerja.or.id

Modul 1 Pengantar: Relevansi Paket Program Kinerja dengan SPM Pendidikan

Peserta yang Diundang Modul pertama disampaikan kepada pembentuk kebijakan pendidikan dasar di daerah di dinas pendidikan, sekretariat daerah dan Bappeda, kepala sekolah terpilih dan pimipinan LSM yang dapat mewakilipemangku kepentingan di masyarakat. Tujuan pelatihannya agar para peserta memahami bagaimana Program KINERJA dapatmembantu daerah memenuhi SPM Pendidikan. Setelah itu, peserta akan memberi masukan kepada Sekda dan Kepala Dinastentang perencanaan program. Diharapkan modul ini akan dibuka oleh Kepala Daerah, untuk menitikberatkan kepentingan perencanaan peningkatan mutu pendidikan secara sistematis.

www.kinerja.or.id


173


Fasilitasi 1. Waktu

2 x 45 menit (90 Menit)

2. Proses

a) Pembukaan

Kepala Daerah atau yang mewakilinya membuka sesi dengan menyampaikan isu tentang peningkatan/ perbaikan pelayanan publik yang sangat dibutuhkan masyarakat luas, khususnya pendidikan dasar. Bahan disiapkan dan disajikan melalui power point yang telah disiapkan pada infokus. Fasilitator bisa merancangkan pidato pembukaannya.

b) Ringkasan Program yang Diusulkan •

Fasilitator atau narasumber untuk menyajikan tentang program, latar belakang, tujuan dan sasarannya. Contoh presentasi dapat dilihat di file Presentasi 1a SPM pendidikan di CD yang dilampirkan.

•

Diusulkan presentasi dilengkapi dengan presentasi tentang isu gender dalam sektor pendidikan dasar.

•

Selesai paparan peserta diberi kesempatan bertanya dan berdiskusi.

c) Pembahasan Perencanaan Program •

Fasilitator mempresentasikan usulan program untuk menyusun rencananapemenuhan SPM pendidikan, dan hubungan dengan proses perencanaan dan pengangaran daerah

174


www.kinerja.or.id

•

Peseerta diminta memberi masukan tentng pembentukan Tim Penyususan SPM

d) Kesimpulan dan Penutup

Kepala Dinas atau Fasilitator menutup sesi ini dengan menarik kesimpulan dari hasil diskusi, dan keputusan mengenai persiapan program.

Tindak Lanjut Setelah modul ini dilaksanakan, Kepala Dinas dengan bantuan Fasilitator merancangkan SK untuk pembentukan dan memberi tugas kepada Tim Penyusun SPM.

Contoh Bahan Presentasi Yang berikut adalah beberapa slide dari presentasi KINERJA-USAID. Seluruh presentasi dapat diakses di CD yang terlampir:

a) Presentasi 1a SPM Pendidikan Lihat materi presentasi pada folder modul-1: Presentasi 1a SPM Pendidikan

www.kinerja.or.id


175


Modul 2 SPM Bidang Pendidikan

Peserta yang Diundang dan Tujuan Fasilitasi Anggota Tim PenyusunSPM serta nara sumber dari Dinas Pendidikan, Kantor Agama, Bappeda, dan Forum multi stakeholder (MSF). Sebelum modul ini dilaksanakan, Tim Penyusun SPM harus ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota atau SK Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota. Fasilitasi diberi agar, sebelum mulai tugasnya, Tim Penysusn SPM mengenal: 1. Latar belakang SPM pendidikan dan regulasi standar pelayanan bidang pendidikan serta pentingnya SPM Pendidikan 2. hubungan SPM dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP)

176


www.kinerja.or.id

3. hubungan SPM dalam peningkatan Mutu Pendidikan 4. indikator-indikator SPM 5. hubungan SPM dengan pengarusutamaan gender.

Fasilitasi 1. Waktu

Satu hari (sekitar 5,5 sampai 6 jam)

2. Proses

a) Pembukaan

Fasilitator membuka sesi dengan menyampaikan isu tentang standar pelayanan yang sangat penting untuk peningkatan/perbaikan pelayanan publik, khususnya sektor pendidikan. Bahan disiapkan dan disajikan melalui power point yang telah disiapkan pada infokus.

www.kinerja.or.id


177


b) Sesi 1 Introduksi SPM •

SPM Pedidikan dan Regulasi Standar Pelayanan Sektor Pendidikan dan Pentingnya SPM dipresentasikan dengan powerpoint Presentasi 2a SPM PENDIDIKAN DASAR.

•

•

Hubungan SPM dengan SNP dipresentasikan dengan powerpoint Presentasi 2b SPM Pendidikan Dasar dan Standar Nasional Pendidikan.

•

SPM dan Peningkatan Mutu Pendidikan Diskusi.

•

Tanya jawab.

c) Sesi II Indokator dan Aplikasi •

Indikator-Indikator SPM Pendidikan Dasar dipresentasikan dengan powerpoint Presentasi 2c Indikator SPM, Fasilitator atau narasumber menyajikan Indikator SPM Pendidikan Dasar berdasarkan Permendiknas 15/10 dan Permendikbud 23/13.

•

Diskusi Kelompok Terfokus, bertujuan agar peserta memahami lebih mendalam indikator-indikator SPM pendidikan, permasalahannya dan upaya mengatasinya. Kelompok diberi tugas menganalisa indikator SPM, yaitu mengidentifikasi hambatan/masalah dan upaya solusinya. Hasilnya ditulis di kertas plano. Ada 27 indikator dibagi rata sesuai jumlah kelompok. Waktu sekitar 45 Menit.Setelah selesai tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasil analisanya masing-masing, dan kelompok lainnya menambahkan/mengkoreksi jika ada yang salah.

•

SPM terkait BOSP, DGP, MBS dan SPM Responsif Gender dipresentasikan dengan powerpoint Presentasi 2d Hubungan SNP dengan 27 SPM Pendidikan Dasar.

178

d) Kesimpulan, Persiapan dan Penutup •

Fasilitator menarik kesimpulan dari hasil presentasi dan tanya jawab.

•

Fasilitator serta tim menyusun rencana kerja untuk proses perencanaan pemenuhan SPM.


www.kinerja.or.id

Contoh Bahan Presentasi di CD Yang berikut adalah beberapa slide dari presentasi KINERJA-USAID. Seluruh presentasi dapat diakses di CD yang terlampir:

a) Presentasi 2a SPM Pendidikan Dasar Lihat Presentasi 2b SPM Pendidikan Dasar dan Standar Nasional Pendidikan Lihat materi presentasi pada folder modul-2 : Presentasi 2a SPM Pendidikan Dasar

SPM LATAR BELAKANG • PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan (PUP) merupakan peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 14 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 (PP 25/2000). • PP 65 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan SPM merupakan peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004.

www.kinerja.or.id


179


b) Presentasi 2c Indikator SPM Pendidikan

Lihat materi presentasi pada folder modul-2 : Presentasi 2c Indikator SPM

INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENDIDIKAN DASAR PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NO 23 TH 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NO 15 TH 2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN/KOTA

SPM Pendidikan Dasar • SPM Pendidikan  Instrumen untuk mencapai SNP secara bertahap sesuai kemampuan fiskal • SPM Pendidikan  Simbol: ≥ (lebih besar atau sama dengan)

180


www.kinerja.or.id

c) Presentasi 2d Hubungan SNP dengan 27 SPM Pendidikan Dasar

Lihat materi presentasi pada folder modul-2 : Presentasi 2d Hubungan SNP dengan 27 (Indikator) SPM Dendidikan Dasar

www.kinerja.or.id


181


Modul 3 Analisis Gap: Capaian Terkini vs Target Nasional

Peserta yang Diundang dan Tujuan Modul Anggota Tim Penyusunan SPM serta nara sumbernya diundang dengan tujuan memahami cara mengidentifikasi tingkat pencapaian SPM dan menganalisi kesenjangan (gap) kinerja SPM serta menguasai perhitungan biaya pemenuhan SPM.Peserta harus sama dengan tahap modul sebelumnya dan juga tahap yang berikut demi kelancaran kegiatan penyusunan rencana pemenuhan SPM.

Persiapan Peserta Peserta diminta membawa dokumen berikut ini pada saat lokakarya: 1. Lembar kerja penyimpulan hasil pengolahan data SPM untuk tahun sebelumnya 2. Profil sekolah/ Evaluasi diri sekolah (EDS) / hasil TRIMS

182


www.kinerja.or.id

3. Data informasi terkait indikator-indikator SPM tingkat kab/kota (jumlah & kualifikasi guru, dll). Bisa dari data DAPODIK /PadatiWeb. 4. Dokumen perencanaan SKPD dank ab/kota : Renstra Dinas, RPJMD.

Fasilitasi 1. Waktu


2. Proses

a) Pembukaan

Fasilitator membuka sesi dengan menyampaikan pentingnya sesihari ini yang sehari penuh akan membahas dan berlatih tentang costing SPM pendidikan. Menyampaikan jalannya pelatihan sesuai alur sesi diatas.

b) Langkah-langkah Analisis Pencapaian SPM •

Fasilitator sedikit mereview indikator-indikator SPM pendidikan dasar yang telah dijelaskan pada sesi hari sebelumnya.

www.kinerja.or.id


183


•

Fasilitator atau narasumber menyampaikan tentang langkah-langkah analisis costing SPM dan biaya pencapaian SPM pendidikan sejak identifikasi kondisi awal capaian SPM, analisis gap, analisis penyebab, alternatif kebijakan & kegiatan dan analisis standar biaya pencapaian target SPM.

•

Penyajian dilakukan dalam paparan power point yang juga didukung dengan naratif.

•

Selesai paparan peserta diberi kesempatan bertanya.

c) Analisis untuk Setiap Indikator SPM •

Fasilitator atau narasumber menyampaikan dan menjelaskan satau-persatu tentang analisis untuk setiap indikator SPM dari 27 indikator SPM pendidikan, sesuai uraian substansi dalam modul Bab IV ini.

•

Penyajian dilakukan dalam paparan power point yang juga didukung dengan naratif. Jika diperlukan atau ada hal yang kurang jelas bisa ditunjukan Petunjuk Teknis (juknis) SPM dari lampiran Permendikbud.

•


d) Analisis untuk Indikator dengan Perhitungan Menggunakan Variabel Proxy •

Fasilitator atau narasumber menyampaikan dan menjelaskan tentang analisis untuk indikator SPM yang tidak bisa dihitung langsung atau data tidak tersedia (SPM IP3, & IP13-18), sesuai uraian substansi dalam modul Bab IV ini.

•

Penyajian dilakukan dalam paparan power point yang juga didukung dengan naratif.Jika diperlukan atau ada hal yang kurang jelas bisa ditunjukan Petunjuk Teknis (juknis) SPM dari lampiran Permendikbud.

•


e) Simulasi dan Latihan Costing SPM •

Diskusi kelompok ini ditujukan agar peserta memahami lebih mendalam indikatorindikator SPM pendidikan, permasalahannya, upaya mengatasi dan agar peserta lebih trampil dalam costing SPM. Peserta dibagikan lembar kertas form untuk simulasi/ latihan atau bisa menggunakan komputer.

184


www.kinerja.or.id

•

Peserta dibagi 3 kelompok (bisa juga 2 atau 4 kelompok). Setiap kelompok diberi tugas melaksanakan latihan: pemetaan capaian SPM di tk sekolah & kab/kota, pendataan sekolah indikator SPM, menghitung analisis gap, menganalisis penyebab, dan yaitu mengidentifikasi hambatan/masalah dan upaya solusinya. Hasilnya ditulis di kertas plano atau setiap kelompok diberi tugas indikator SPM yang tanpa variabel proxi dan dengan proxi. Waktu sekitar 60 Menit.

•

Setelah selesai tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasil latihan dan simulasinya masing-masing, dan kelompok lainnya menambahkan/mengkoreksi jika ada yang salah.

f) Contoh Analisis dan Perhitungan MBS, BOSP dan DGP •

Fasilitator atau narasumber menyampaikan contoh-contoh analisis dan perhitungan pencapaian indikator SPM untuk sub-bidang BOSP, DGP, MBS. Narasumber/fasilitator menyampaikan contoh cara perhitungan standar biaya belanja dan biaya satuan. Materi sudah dilampirkan dalam modul Bab IV ini.

•

Penyajian dilakukan dalam paparan power point dan spreadsheet excel (contoh analisis & perhitungan BOSP, DGP, MBS) yang juga didukung dengan naratif dan

•


g) Kerja Kelompok •

Kerja kelompok ini dimaksudkan peserta memahami dan lebih trampil dalam melakukan analisis perhitungan costing SPM, serta langsung mengerjakan costing yang akan benar-benar dilaksanakan nantinya. Tiap kelompok mengerjakan paket BOSP atau DGP atau MBS sesuai mandat masingmasing peserta.

•

Kelompok bekerja dengan menggunakan form lembar kerja dalam komputer dan data-data riil yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

•

Peserta dibagi 2 atau 3 kelompok sesuai dengan interest paketnya atau sesuai daerah. Setiap kelompok diberi tugas mengerjakan analisa dan perhitungan costing SPM sesuai paket masingmasing.Waktu sekitar 60 Menit.

•

Setelah selesai tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasil analisanya masing-masing, dan kelompok lainnya menambahkan/mengkoreksi jika ada yang salah.

h) Kesimpulan dan Penutup

Fasilitator menutup sesi ini dengan menarik kesimpulan dari hasil presentasi masing-masing kelompok saat sesi latihan & simulasi dan sesi kerja kelompok. Perlu disimpulkan apakah peserta sudah cukup menguasai materi atau masih kurang, jika perlu peserta bisa diberi tugas untuk dibawa pulang.

www.kinerja.or.id


185


Contoh Bahan Presentasi Yang berikut adalah beberapa slide dari presentasi KINERJA-USAID. Seluruh presentasi dapat diakses di CD yang terlampir:

186


www.kinerja.or.id

a) Presentasi 3a Perhitungan Biaya SPM Lihat materi presentasi pada folder modul-3: Presentasi 3a Perhitungan Biaya SPM

Langkah Kuantitatif

Siapa yang melakukan perhitungan biaya? • Pendanaan untuk indikator SPM 1–14 adalah tanggung-

jawab Pemerintah Daerah dan Departemen Agama.

○ costing dilakukan oleh Pemda dan Depag

• Pendanaan indikator SPM 15–27 adalah tanggung-jawab

www.kinerja.or.id

Satuan Pendidikan.

○ costing dilakukan oleh sekolah/madrasah


187


b) Presentasi 3b Analisis Gap & Standar Biaya pemenuhan SPM pendidikan

Lihat materi presentasi pada folder modul-3: Presentasi 3b Analisi Gap & Standar Biaya pemenuhan SPM Pendidikan.

PROSES ANALISIS Pendataan

Analisis Capaian Kinerja

Analisis Gap

Implementasi

Analisis Standar Biaya

Analisis Kebijakan

Sistem Informasi Manajemen Pendidikan-Kabupaten/Kota (SIMP-K) Setiap Sekolah dan Madrasah

Setiap Guru

PadatiWEB

SIM NUPTK

NSS Excel Pivoting Table

188


SIMP-K

Pemetaan SPM

www.kinerja.or.id

Modul 4 Integrasi Hasil Costing SPM dalam Perencanaan dan Penganggaran

Peserta yang Diundang dan Tujuan Fasilitasi Anggota Tim penyusun rencana pemenuhan SPM beserta nara sumbernya. Tujuan modul ini agar tim memahami tentang sistem perencanaan dan pengganggaran pemerintah dan kolerasinya dengan pencapaian SPM serta peran yang dapat mereka lakukan agar hasil costing dapat ter-integrasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah/SKPD.

Persiapan untuk Training Untuk kegiatan sesi latihan atau pendampingan nantinya, dokumen-dokumen sebagai bahan penunjang yang diperlukan adalah :

www.kinerja.or.id


189


•

Profil Tahunan Pendidikan

•

Dokumen RKS (Rencana Kerja Sekolah)

•

Bahan bacaan terkait: Permendagri No. 54 Tahum 2010

•

Dokumen Renja Dinas Pendidikan

•

Dokumen Renstra Dinas Pendidikan

•

Dokumen RKPD Kabupaten/kota

•

Dokumen RPJMD Kabupaten/kota

Fasilitasi 1. Waktu


2. Proses

a) Pengantar

Fasilitator membuka sesi dengan menyampaikan tujuan kegiatan dan menyampaikan isu penting Integrasi SPM dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah, dimana peserta diharapkan mampu

190


www.kinerja.or.id

mengintegrasikan hasil costing dan pembiayaan SPM dalam perencanaan dan penganggaran daerah dan SKPD, Bahan disajikan melalui power point yang telah disiapkan pada infokus dan ada sesi latihan.

Fasilitator menjelaskan alur kegiatan dan pokok-pokok bahasan yang akan disampaikan.

b) Presentasi Mengenai Perencanaan

Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah dan Korelasinya dgn SPM •

Fasilitator atau narasumber menyajikan dan menjelaskan tentang Sistem Perencanaan& Penganggaran, Regulasi Perundang-undangan dan Peraturan-peraturan yang terkait dengan Perencanaan dan Penganggaran Daerah, Korelasi SPM dengan Sistem Perencanaan & Penganggaran, Siklus Perencanaan dan Penganggaran.

•


Tahapan & proses Integrasi SPM dalam dokumen Perencanaan. &Penganggaran Daerah •

Fasilitator atau narasumber menyajikan dan menjelaskan tentang Tahapan penintegrasian SPM ke dalam dokumen Perencanaan dan Proses pengintegrasian SPM ke dalam dokumen Perencanaan & Penganggaran daerah. Narasumber menjelaskan perencanaan pembiayaan pencapaian SPM.

•


Integrasi hasil costing dan Pembiayaan SPM dalam RPJMD •

Fasilitator atau narasumber menyajikan dan menjelaskan tentang integrasi hasil costing dan pembiayaan pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan 5 tahunan daerah (RPJMD).

•


Integrasi hasil costing dan Pembiayaan SPM dalam Rentra •

Fasilitator atau narasumber menyajikan dan menjelaskan tentang integrasi hasil costing dan pembiayaan pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan 5 tahunan renstra daerah (Renstra).

•


www.kinerja.or.id


191


c) Latihan Kelompok Integrasi SPM dalam Dokumen Perencanaan •

Latihan dan Diskusi kelompok ini ditujukan agar peserta memahami lebih mendalam item-item dan indikator SPM pendidikan yang diintegrasikan dalam perencanaan daerah. Peserta dibagikan lembar kertas form untuk latihan atau bisa menggunakan komputer.

•

Peserta dibagi 3 kelompok (bisa juga 2 atau 4 kelompok). Setiap kelompok diberi tugas melaksanakan latihan : pengintegrasian SPM dalam dokumen perencanaan & penganggaran daerah. Materi form kelompok sudah disediakan dalam modul 4 ini. Waktu sekitar 60 Menit.

•

Setelah selesai tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasil latihan masing-masing, dan kelompok lainnya menanggapinya. Jika waktunya terbatas maka satu kelompok saja yang mempresentasikan hasilnya dan ditanggapi oleh kelompok lain.

d) Presentasi Mengenai Proses Penganggaran Integrasi hasil costing & Pembiayaan SPM dalam RKPD dan KUA-PPAS •

Fasilitator atau narasumber menyajikan dan menjelaskan tentang integrasi hasil costing dan pembiayaan pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah (RKPD, KUA-PPAS).

•


Integrasi hasil costing & Pembiayaan SPM dalam Renja dan RKA. •

Fasilitator atau narasumber menyajikan dan menjelaskan tentang integrasi hasil costing dan pembiayaan pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah (Renja dan RKA).

•


e) Kesimpulan dan Penutup Fasilitator menutup sesi dengan menarik kesimpulan dari hasil latihan dan tanya jawab.

192


www.kinerja.or.id

Dokumen di CD yang Terlampir Lihat juga •

File Excel templat 4a Lembar Kerja + Latihan Integrasi SPM dalam Perenc-Penganggaran Drh_1 yang dapat diadaptasi untuk membantu proses latihan.

•

File MS word Bahan Bacaan Perencanaan dan Penganggaran Daerah dan Dasar Hukum.

Contoh Presentasi di CD Yang berikut adalah beberapa slide dari presentasi KINERJA-USAID. Seluruh presentasi dapat diakses di CD yang terlampir:

www.kinerja.or.id


193


a) Presentasi 4a Integrasi SPM dlm Planning & Budgeting_1

Lihat materi presentasi pada folder modul-4: Presentasi 4a Integrasi SPM dlm Planning & Budgetig_1.

IMPLIKASI PENERAPAN SPM • • • • • •

ALOKASI ANGGARAN SDM KELEMBAGAAN SARANA PRASARANA SISTEM INFORMASI KERJASAMA ANTAR DAERAH

DAERAH HARUS MEMPUNYAI KAPASITAS DAN KOMPETENSI UNTUK MENDUKUNG SPM

Proses Pelaksanaan SPM Proses Perencanaan Pembiayaan

Penyusunan Rencana Kerja

Sosialisasi SPM

194

Data Dasar SPM


Penetapan Sasaran Capaian SPM per Indikator

www.kinerja.or.id

b) Presentasi 4b Penentuan Skala Prioritas

Lihat materi presentasi pada folder modul-4: Presentasi 4b PENENTUAN SKALA PRIORITAS

Tujuan • Membantu perencanaan dalam menyusun program, menganalisis kegiatan dan program-program usulan, sehingga dihasilkan daftar usulan kegiatan yang realistis terpadu dan operasional. • Untuk menguji serangkaian usulan alternatif program yang dipertimbangkan dengan serangkaian tujuan dan sasaran. • Untuk mempermudah sejumlah usulan program kegiatan dengan plafon anggaran yang disediakan.

www.kinerja.or.id


195


Modul 5 Teknik Monitoring, Evaluasi dan Laporan Kinerja Pemenuhan SPM Pendidikan

Peserta yang Diundang dan Tujuan Anggota Tim Penyusun Rencana Pemenuhan SPM beserta narasumber. Setelah selesai mengikuti modul ini, Tim akan memahami tentang teknik monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SPM Pendidikan Dasar termasuk penyusunan umpan balik dan rekomendasi.

Fasilitasi 1. Waktu

196

2 x 45 menit (90 Menit )


www.kinerja.or.id

2. Proses

a) Pengantar

Fasilitator membuka sesi dengan menyampaikan tentang bagaimana pentingnya Monitoring & Evaluasi dan Pelaporan monev. Misal mengambil contoh yang sederhana: Menyuruh murid sekolah dasar lari dari 1 km melalui gang-gang kampung, jika tiap belokan tidak ada yang jaga dan memantau maka kemungkinan besar murid kesasar tidak sampai tujuan.

b) Presentasi: Memahami Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporannya •

Fasilitator atau narasumber menyajikan dan menjelaskan tentang o Memahami Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SPM Pendidikan o Pelaporan Pelaksanaan SPM Pendidikan (proses pengumpulan data dan penyusunan laporan) o Manfaat umpan balik (feedback) dan Penulisan Rekomendasi

•

Bahan disajikan melalui power point yangtelah disiapkan pada infokus didukung dengan naratif selama 45 menit.

•

Selesai paparan peserta diberi kesempatan berdiskusi dan bertanya.

c) Latihan Menyusun Monev •

Fasilitator Memberikan penugasan latihan monev

•

Peserta dibagi dalam kelompok kerja, menurut unsur manajemen pendidikan dan unit pendidikan.

•

Bagi lembar kerja latihan Menyusun rencana monitoring dan evaluasi

www.kinerja.or.id


197


•

Peserta dari unit manajemen memilih indikator 5 SPM tingkat daerah dan melengkapi lembar kerja yang telah disediakan.

•

Peserta dari unit mendidikan memilih 5 SPM tingkat Kabupaten/Kota berkaitan dengan program MBS atau PTD dan melengkapi lembar kerja yang telah disediakan.

•

Fasilitator memilih 1-2 kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya.

•

Presentasi dan Diskusi kerangka kerja monitoring pelaksanaan SPM di tingkat kabupaten/kota.

•

Fasilitator akan menjaga waktu presentasi dan waktu tanya jawab serta curah pendapat sesuai dengan masing-masing daerah.

•

Diskusi berbagai pengalaman dapat juga disampaikan secara paralel ketika narasumber menyampaikan materi.

•

Peserta yang bertanya dan narasumber yang menjawab harus ringkas dan padat.

d) Kesimpulan dan Penutup

Fasilitator menutup sesi dengan menarik kesimpulan dari hasil latihan dan tanya jawab.

3. Templet di CD Templet 5a Formulir laporan monitoring penerapan SPM Templet 5b Lembar Kerja Latihan Monitoring SPM Templet 5c Lembar Kerja Teknik Pengumpulan Data Kinerja Untuk Menilai Hasil Kinerja Templet 5d Pendataan Dinas Pendidikan untuk Standar Pelayanan Minimal Templet 5e Pendataan Sekolah untuk SPM SD MI Templet 5f Pendataan Sekolah untuk SPM SMP MTs Templet 5g Contoh Formulir Survey Pengumpulan Data


198


www.kinerja.or.id

a) Presentasi 5a Monitoring dan Evaluasi SPM

Lihat materi presentasi pada folder modul-5 : Presentasi 5a Monitoring dan Evaluasi SPM

EVALUASI 1. Evaluasi formatif

Evaluasi yang dilakukan ketika program sedang berjalan, sedang.

2. Evaluasi sumatif

Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan diakhir pelaksanaan suatu program.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi SPM

www.kinerja.or.id


199


b) Presentasi 5b Penyusunan Laporan SPM

Lihat materi presentasi pada folder modul-5: Presentasi 5b Penyusunan Laporan SPM

SUMBER PENGUMPULAN DATA 1. Unit Layanan (sekolah/madrasah) 2. UPTD / Cabang Dinas Pendidikan 3. Dinas Pendidikan 4. SKPD/Dinas terkait (Bappeda, Bagian Keuangan) 5. Dinas Pendidikan Provinsi 6. Website Kementerian Pendidikan & Kebudayaan 7. Media

PROFIL PELAYANAN DASAR Sekumpulan data dan informasi yang dikumpulkan, distrukturkan dan diolah untuk menggambarkan kondisi pelayanan dasar di daerah sebagai bahan masukan dalam mengembangkan rencana pencapaian SPM ke depan.

200


www.kinerja.or.id

Modul 6 Praktek yang Baik dalam Penerapan Standar Layanan di Daerah

Peserta yang Diundang dan Tujuan Pembelajaran Anggota tim penyusun rencana pemenuhan SPM dan para pemangkau kepentingan seperti yang telah diundang pada tahap modul pertama. Wakil dari pemerintah provinsi dan sekolah lainnya dapat diundang sebagai calon daerah penerapan pendekatan yang sama. Setelah tim penyusun rencana pemenuhan SPM berhasil dalam tugasnya, modul ini memberi kesempatan kepada peserta untuk membandingkan keberhasilan mereka dengan praktek baik (best practice) di daerah lain, dan dapat memberi motivasi kepada instansi dan daerah lain untuk juga ikut praktek yang baik.

www.kinerja.or.id


201


Fasilitasi 1. Waktu

2 x 45 Menit (90 Menit)

2. Proses

a) Pengantar

Fasilitator membuka sesi dengan menyampaikan tentang Praktek Yang Baik (Good Practices) atau Inisiatif Baik.

b) Presentasi Memahami Identifikasi Praktek Yang Baik •

Fasilitator atau narasumber untuk menyajikan dan menjelaskan tentang indikasi dan manfaat Praktek yang Baik, serta menyebutkan beberapa contohnya, dilanjutkan tanya-jawab.

Teknik Praktis perluasan/scale-up •

Fasilitator atau narasumber untuk menyajikan dan menjelaskan tentang teknik praktis perluasan/ scale-up suatu Praktek yang Baik, dilanjutkan tanya-jawab.

202


www.kinerja.or.id

c) Diskusi Kelompok •

Diskusi kelompok ini ditujukan agar peserta memahami lebih mendalam tentang Praktek baik dan mengindentifikasi apakah suatu praktek baik bisa diterapkan didaerah mereka.

•

Peserta dibagi 3 kelompok. Tiap kelompok peserta dibagikan lembar kertas form cek list untuk latihan dan bahan bacaan/hand-out contoh-contoh praktek baik.Waktu sekitar 30 Menit.

•

Setelah selesai tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasil latihan masing-masing, dan kelompok lainnya menanggapinya. Jika waktunya terbatas maka satu kelompok saja yang mempresentasikan hasilnya dan ditanggapi oleh kelompok lain.

•

Tanya jawab dan berbagai pengalaman dapat juga disampaikan pada sesi ini.

d) Kesimpulan dan Penutup Fasilitator menutup sesi ini dengan menarik kesimpulan dari hasil diskusi kelompok dan tanya jawab.


www.kinerja.or.id


203


a) Presentasi 6a Praktek yang Baik

Lihat materi presentasi pada folder modul-6: Presentasi 6a Praktek Yang Baik

PRAKTIK YANG BAIK (Good Practice) Upaya memperbaiki pendidikan dasar perlu mengetahui apa yang dapat berhasil secara efektif. Untuk mengetahui apa yang berjalan secara efektif, dapat menggunakan praktik yang baik (good practice).

Apa yang dilakukan?: • Percepatan kesetaraan kualifikasi guru, Kepala sekolah, pengawas sekolah • Persamaan kesempatan peningkatan profesi • Pengembangan sistem kinerja lokal sekolah capaian SPM ( Adanya pemberian Insentif dan sanksi) untuk pemenuhan capaian indikator Standar Nasional Pendidikan) • Sistem penanganan pengaduan berumpanbalik peningkatan kinerja • Peningkatan akreditasi sekolah • Pemetaan indikator kinerja berbasis kecamatan dan gugus (geografisasi capaian rendah dan tinggi)

204


www.kinerja.or.id

b) Presentasi 6b Teknik Praktis Scale-Up Lihat materi presentasi pada folder modul-6: Presentasi 6b Teknis praktis scale-up.

SCALE UP • Teknik yang ditempuh untuk memperluas cakupan keberhasilan suatu program atau kegiatan sehingga dampaknya bukan hanya dirasakan oleh sasaran langsung kegiatan saja. • Daerah lain yang bukan sasaran utama kegiatan intervensi (bukan daerah proyek) bisa dengan cepat mengadaptasi dan meraih keberhasilan yang serupa dengan daerah proyek.

ISTILAH SCALE UP • • • • •

www.kinerja.or.id

Scaling up input Scaling up penyediaan layanan Menggunakan existing input dengan lebih efisien Scaling up untuk memperoleh hasil yang lebih baik Scaling up dari proyek yang kecil ke yang lebih luas


205


c) Presentasi 6c Hasil Riset UNFGI-UGM tentang Best Practices Daerah Mitra Kinerja

Lihat materi presentasi pada folder modul-6: Presentasi 6c Hasil Riset UNFGI-UGM tentang best practices daerah mitra Kinerja.

Tujuan Riset Kolaboratif II • Mendokumentasikan good practices di daerah-daerah dampingan Program KINERJA • Mengidentifikasi capaian-capaian dan kendala yang dihadapi oleh Program Kinerja di daerah. • Menyiapkan paket replikasi Kinerja.

Metode • Kajian Dokumen laporan OMP, PC, LPSS • Interview dan FGD dengan responden terpilih

- Instrumen penelitian disusun dengan kerangka pertanyaan sebagai berikut:

206

○ ○ ○ ○ ○ ○

Latar Belakang (Urgensi dan konteks) Proses inisiasi, implementasi dan institusionalisasi Monitoring dan evaluasi Capaian (substantif, kelembagaan, sistemik) Peran dan Intervensi Kinerja Replikasi dan Keberlanjutan


www.kinerja.or.id

Lampiran D DAFTAR PUSTAKA Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); kemudian diperbaharui dengan diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737); PeraturanPemerintahNomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); PeraturanPemerintahNomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/ Madrasah Peraturan MenteriPendidikanNasionalNomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun2007 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan

www.kinerja.or.id


207

LAMPIRAN D - Daftar Pustaka

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasaranan Untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Alokasi, Klasifikasi, MekanismeBelanja dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Departemen Pendidikan Nasional Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, yang kemudian diperbaharui dengan: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

208


www.kinerja.or.id

Lampiran E BAHAN DI DALAM CD

www.kinerja.or.id


209

LAMPIRAN F - Daftar Singkatan/Istilah

Lampiran F DAFTAR SINGKATAN/ISTILAH APBN

Anggaran Pendapatan Belanja Nasional

DPKAD

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

APBD

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

DUDI

Dunia Usaha dan DuniaIndustri

DPRD

Banggar

Badan Anggaran

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

BAS

Badan Akreditasi Sekolah

EDS

Evaluasi Diri Sekolah

BAPPEDA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

GTT

Guru Tidak Tetap

IKK

Indeks Kemahalan Konstruksi

BONSP

Biaya Operasi Nonpersonalia Satuan Pendidikan

KBM

Kegiatan Belajar Mengajar

BOP

Bantuan Operasional Pendidikan

KCD

Kantor Cabang Dinas

Kepsek

Kepala Sekolah

BOPSP

Biaya Operasi Personalia Satuan Pendidikan

KKG

Kelompok Kerja Guru

KKKS

Kelompok Kerja Kepala Sekolah

BOS

Bantuan Operasional Sekolah

KSM

BOSDA

Bantuan Operasional Sekolah Daerah

Kesejahteraan Siswa dan Masyarakat

KTSP

Biaya Operasinal Satuan Pendidikan

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

KUA

Kebijakan Umum Anggaran

BP

Biaya Pendidikan

LK

Lembar Kerja

BPK

Badan Pemeriksa Keuangan

LSM

Lembaga Swadaya Masyarakat

BPKAD

Badan Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah

MA

Madrasah Aliyah

MBS

Manajemen Berbasis Sekolah

Mendiknas

Menteri Pendidikan Nasional

Mendikbud

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

MGMP

Musyarah Guru Mata Pelajaran

MI

Madrasah Ibtidayah

MKKS

Musyawarah Kerja Kepala Sekolah

BOSP

210

BSNP

Badan Standar Nasional Pendidikan

BSP

Biaya Satuan Pendidikan

BUMN

Badan Usaha Milik Negara

CSR

Coperate Social Responsibility

DAK

Dana Alokasi Khusus

DBE

Desentralized Basic Education


www.kinerja.or.id

MSF

Multi Stakeholder Forum

RPP

Rencana Pelaksanaan Pengajaran

MTs

Madrasah Tsanawiyah

PAD

Pendapatan Asli Daerah

SD

Sekolah Dasar

PAS

Pendapatan Asli Sekolah

SDLB

Sekolah Dasar Luar Biasa

PGRI

Persatuan Guru Republik Indonesia

SKL

Standar Kompetensi Lulusan

SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah

PNS

Pegawai Negeri Sipil

SMP


PP

Peraturan Pemerintah

SMPLB

PPAS

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa

Pemerataan dan Penataan Guru

SMA

Sekolah Menengah Atas

PPG

SMALB

PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Sekolah Menengah Atas Luar Biasa

SMK

Sekolah Menengah Kejuruan

PTT

Pegawai Tidak Tetap

SNP

Standar Nasional Pendidikan

RAPBS

Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah

SPM

Standar Pelayanan Minimal

SPP

Renja

Rencana Kerja

Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan

Renstra

Rencana Strategi

TAPD

Renstrada

Rencana Strategi Daerah

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

RKA

Rencana Kerja dan Anggaran

TK

Taman Kanak-Kanak

RKAS

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah

ToF

Training of Facilitator

ToT

Training of Trainer

RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah

UAS

Ulangan Akhir Sekolah

UKK

Ulangan Kenaikan Kelas

RKS

Rencana Kerja Sekolah

UN

Ujian Nasional

Rombel

Rombongan Belajar

US

Ujian Sekolah

RPJM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah

UUD

Undang-undang Dasar

RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

UPTD

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Wakasek

Wakil Kepala Sekolah

www.kinerja.or.id


211

IMPLEMENTED BY RTI INTERNATIONAL AND PARTNERS

USAID - KINERJA Gedung BRI II, Lantai 28, Suite 2807 Jl. Jend Sudirman Kav. 44-46 Jakarta, 10210 Phone: +62 21 5702820 Fax: +62 21 5702832 Email: [email protected] www.kinerja.or.id

KOTA

Recommend Documents