KOTA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

IMPLEMENTASI UU NOMOR 23 TAHUN 2014 PEMBAGIAN PERAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT, PROVINSI, DAN KABUPATEN/KOTA

Tahapan RPJPN 2005-2025 RPJMN 3 (2015-2019)

RPJMN 2 (2010-2014) RPJMN 1 (2005-2009)

Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian

Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek

RPJMN 4 (2020-2024) Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.

Prinsip Pembangunan Perdesaan : 1.Pemberdayaan dan pengembangan kapasitas masyarakat, yang berorientasi kepada karakteristik & kebutuhan serta aspirasi lokal. 2.Pembangunan yang partisipatif; Kepemimpinan lokal dan kelembagaan perdesaan berperan penting dalam proses menuju keberlanjutan pembangunan. 3.Pembangunan berkelanjutan

ISU STRATEGIS Pelambatan penurunan kemiskinan ini disebabkan oleh : (a) kondisi sosial budaya yang kurang mendukung produktivitas masyarakat, (b) keterbatasan sumber daya dan keterisolasian, (c) rendahnya taraf pendidikan dan derajat perawatan kesehatan, (d) terbatasnya lapangan kerja, dan (e) ketidakberdayaan masyarakat dalam mengikuti ekonomi pasar. ISU RPJMN 2015-2019

1) Perluasan perlindungan sosial dan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin 2) Percepatan pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan SASARAN

Sasaran tingkat kemiskinan pada RPJMN 2015-2019 : 6,5 – 8 persen Sasaran tingkat kemiskinan pada RKP 2015 : 9 – 10 persen

Target Dan Capaian Persentase Penduduk Miskin • Tahun 2006-2013, jumlah maupun persentase penduduk miskin nasional terus menurun. • Percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan untuk mencapai target 8-10 % tahun 2014

28.55

11.47

Des 2013

18,48 juta orang (62,2 %) tinggal di pedesaan serta sebagian besar adalah petani dan buruh tani

GINI RATIO INDONESIA

ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015 - 2019

Perluasan perlindungan sosial dan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin  Perluasan perlindungan sosial  Proses perluasan kepesertaan jaminan sosial pada sektor informal;  Integrasi program jaminan sosial yang saat ini diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau pihak swasta ke dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);  Membangun sistem monev terpadu untuk pelaksanaan SJSN;  Membangun rambu-rambu kesinambungan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);  Meningkatkan komprehensivitas program jaminan sosial dalam lingkup SJSN.  Pelayanan dasar  Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan publik;  Peningkatan penjangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan rentan. Percepatan pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan  Pengembangan penghidupan berkelanjutan;  Peningkatan pemerataan.

KEBIJAKAN DESENTRALISASI

UU 32 /’04 mencari keseimbangan UU 22 / 1999 Dominan Destr

UU 5 / 1974 Dominan Sentrl UU 18 / 1965 Dominan Desentr Penetapan Presiden 6 / 1959 Dominan sentrl UU 1 / 1957 Dominan Desentralisasi

UU 22 / 1948 Dominan Desentralisasi UU 1 / 1945 Dominan Sentralisasi DESENTRALISATIE WET 1903 Dominan Sentralisasi

KEKUASAAN PEMERINTAHAN Pemegang Kekuasaan Pemerintahan – Pasal 4 (1) UUD 1945

PRESIDEN PUSAT

KEMENTERIAN/LPNK Sebagian Urusan

Koordinasi

Pasal 17 UUD 1945

Koordinasi

KEMENDAGRI Tanggung Jawab

DAERAH

Otonomi Seluas-luasnya Pasal 18 (5) UUD’45

PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 5

KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN PASAL 9 – UU 23/2014 1.Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. 2.Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

3.Urusan pemerintahan umum adalah Pemerintahan yang menjadi kewenangan sebagai kepala pemerintahan

Urusan Presiden

URUSAN PEMERINTAHAN

KONKUREN

ABSOLUT

WAJIB

1. 2. 3. 4. 5.

PERTAHANAN KEAMANAN AGAMA YUSTISI POLITIK LUAR NEGERI 6. MONETER & FISKAL

PELAYANAN DASAR (urusan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar (6) URUSAN

SPM

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

PILIHAN

NON PELAYANAN DASAR (18) URUSAN

PANCASILA, UUD 45, BHINEKA TUNGGAL IKA, NKRI, KESATUAN BANGSA, KETERTIBAN, DLL…

U R U S A N P E M E R I N TA H A N K O N K U R E N

WAJIB pelayanan dasar

1. 2. 3. 4. 5.

Pendidikan Kesehatan PU & PR Sosial Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman 6. Ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

PILIHAN

Non pelayanan dasar

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Tenaga kerja PP & PA Pangan Pertanahan Lingkungan hidup Adm. Kependdkan dan pencatatan sipil; PMD Pengendalaian penduduk dan KB; Perhubungan Kominfo Koperasi dan UKM; Penanaman modal Kepemudaan dan olahraga Statistik Persandian Kebudayaan Perpustakaan dan Arsip

Potensi, penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan 1. 2. 3. 4. 5.

Kelautan dan perikanan; Pariwisata; Pertanian; kehutanan; Energi dan sumber daya mineral; 6. Perdagangan; 7. Perindustrian; dan 8. Tansmigrasi.

Urusan berbasis ekosistem Kehutanan; ESDM; kelautan dan perikanan.

Provinsi

Kab/Kota Dapat bagi hasil

PRINSIP

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN (PASAL 13) AKUNTABILITAS

EFISIENSI

Penanggungjawabnya berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.

Perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

EKSTERNALITAS Luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.

STRATEGIS NASIONAL Dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, kedaulatan Negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain.

KRITERIA KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH KAB/KOTA

1. lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; 2. penggunanya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; 3. manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; 4. penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau; 5. peranannya Strategis bagi kepentingan nasional.

1. lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota; 2. penggunanya lintas Daerah kabupaten/kota; 3. manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau 4. penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

1. lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota; 2. penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota; 3. manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau; 4. penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

KEWENANGAN PUSAT DAN DAERAH (PASAL 16, 17, 18)

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH

1. menetapkan NSPK, paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan; 2. membatalkan kebijakan Daerah yang tidak berpedoman pada NSPK; 3. menetapkan SPM.

1. menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berpedoman pada NSPK; 2. dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, Pusat belum menetapkan NSPK, Pemda melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 3. memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada SPM.

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN (PASAL 19, 20, 22)

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

1. sendiri oleh Pemerintah Pusat 2. melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi; atau 3. menugasi Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan. 4. penugasan kepada Daerah ditetapkan dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

1. sendiri oleh Daerah provinsi; 2. menugasi Daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan; atau 3. menugasi Desa. 4. penugasan kepada Daerah kabupaten/kota dan Desa, ditetapkan dengan peraturan gubernur

DAERAH KAB/KOTA 1. sendiri oleh Daerah kabupaten/kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa 2. penugasan kepada Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota .

PENGERTIAN DEKONSENTRASI DAN TP VERSI UU-32/2004 DAN UU-23/2014 Versi UU No 32 Tahun 2004

Versi UU No 23 Tahun 2014

 Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu.

 Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

 Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

 Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Pendidikan

Kesehatan

UU NO. 32 TAHUN 2004

DESENTRALISASI

OTONOMI DAERAH

URUSAN WAJIB & PILIHAN

PELAYANAN KESEHATAN

Pekerjaan Umum Perumahan Penataan Ruang Perencanaan Pembangunan Perhubungan Lingkungan Hidup Pertanahan Kependudukan dan Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Sosial Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Penanaman Modal Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri OTDA, PUM, AKD, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Ketahanan Pangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Statistik Kearsipan Komunikasi dan Informatika

Pertanian Kehutanan Energi dan Sumberdaya Mineral Pariwisata PP NO. 38 TAHUN 2007 Kelautan dan Perikanan Perdagangan PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH Perindustrian 17 Transmigrasi PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

URUSAN KESEHATAN • Urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kab/Kota • Urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang bersifat pelayanan dasar • Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran urusan kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar gaji (UU Kesehatan). PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN TERINCI PADA:

LAMPIRAN UNDANG-UNDANG R.I NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

STANDAR PELAYANAN MINIMAL Merupakan standard minimum pelayanan publik yang WAJIB disediakan oleh Pemda kepada masyarakat serta ampu menjamin terwujudnya hak-hak individu thd akses masy mendapat pelayanan dasara sesuai ukuran yg ditetapkan oleh Pemerintah.

Dengan berlakunya UU no 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah maka sesuai pasal 18 : • Penyelenggara pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan pemrintahan Wajib yg berkaitan dengan pelayanan Dasar • Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan Wajib yg berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standard Pelayanan Minimal yg ditetapkan pemerintah Pusat • Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM diatur dengan peraturan pemerintah.

PADA SAAT INI KEMENKES BERSAMA ADINKES, TIM KONSULTAN

TELAH MERUMUSKAN DRAFT SPM , MELIPUTI :

SPM PROVINSI: • Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus Mendapatkan Promosi Kesehatan • Persentase Promosi Kesehatan Melalui Media Massa • Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

SPM KABUPATEN DAN KOTA • Persentase Satuan Pendidikan Dasar mendapatkan Promosi Kesehatan • Persentase Puskesmas dan Pustu Melaksanakan Promosi Kesehatan • Persentase Puskesmas yang melakukan Promosi Kesehatan untuk Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan

• Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal Sesuai Standar di Puskesmas dan Jaringannya • Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar di Puskesmas dan jaringannya • Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas dan Jaringannya

• Persentase Usia Bawah Lima Tahun (Balita) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas dan Jaringannya • Persentase Siswa Satuan Pendidikan Dasar Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar • Persentase Usia 15 – 19 tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas dan Jaringannya • Persentase Usia 20 – 59 tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Sesuai Standar di Puskesmas dan Jaringannya • Persentase Usia 60 tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas • Persentase terduga Tuberkulosis Mendapatkan Pemeriksaan Tuberkulosis Sesuai Standar di Puskesmas dan RSUD • Persentase Terduga HIV dan AIDS Mendapatkan Pemeriksaan HIV-AIDS Sesuai Standar di Puskesmas dan RSUD

• Persentase Satuan Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Lingkungan • Persentase Pasar Rakyat Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Lingkungan • Persentase Respons Verifikasi terhadap SKDR dalam Waktu Kurang dari 24 Jam

Indeks Risiko Kesehatan - HDR China 2002  Menilai propinsi menurut eksposur masyarakat terhadap risiko kesehatan lingkungan hidup. MENGUKUR INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (HUMAN DEVELOPMENT)

 Indeks ini memakai indikator, seperti: 1) Eksposur potensial terhadap polusi udara dalam-ruang dan luar-ruang 2) Eksposur terhadap air tercemar, tingkat gizi, dan kapasitas layanan kesehatan.

Indeks Kebahagiaan (Happiness Index) - Raja Bhutan Jigme Singye Wangchuck pada 1972.  Komponen yang dipertimbangkan untuk Indeks Kebahagiaan menurut Bhutan: 1) Kepuasan atas hubungan pribadi; 2) Pekerjaan; 3) Makna dalam tujuan hidup; dan 4) Sejauh mana teknologi meningkatkan standar hidup.

CAPAIAN INDEKS KEBAHAGIAAN DI INDONESIA TAHUN 2013 DAN 2014

Indeks kebahagiaan merupakan indeks komposit yang disusun oleh tingkat kepuasan terhadap 10 aspek kehidupan yang esensial. Kesepuluh aspek tersebut secara substansi dan bersama-sama merefleksikan tingkat kebahagiaan yang meliputi kepuasan terhadap: 1) kesehatan, 2) pendidikan, 3) pekerjaan, 4) pendapatan rumah tangga, 5) keharmonisan keluarga, 6) ketersediaan waktu luang, 7) hubungan sosial, 8) kondisi rumah dan aset, 9) keadaan lingkungan, dan 10) Kondisi keamanan.