KOTA

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) TINGKAT KABUPATEN/KOTA

PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) TAHUN 2016

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI TINGKAT KABUPATEN / KOTA Diterbitkan Oleh: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya –Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

PETUNJUK PELAKSANAAN | Program KOTAKU Tingkat Kabupaten/Kota i

KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah, sehingga penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) tingkat kabupaten/kota akhirnya dapat diselesaikan. Tersusunnya Petunjuk Pelaksanaan Program KOTAKU Tingkat Kabupaten/Kota bermaksud memberikan gambaran tentang bagaimana melaksanakan tahapan penyelenggaraan Program KOTAKU Tingkat Kabupaten/Kota. Sesuai dengan amanat Undang-‐Undang Dasar 1945 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-‐2019, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menetapkan sasaran pembangunan kawasan permukiman yaitu tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen pada tahun 2019. Untuk mencapai sasaran 0 persen kumuh ditahun 2019, diperlukan penanganan yang melibatkan berbagai sektor dan berbagai pihak melalui kolaborasi tingkat kab/kota secara terpadu dengan mensinergikan antara program pemerintah daerah dan program nasional. Dalam implementasinya, Program KOTAKU diharapkan sebagai flat form dengan menempatkan Pemerintah Daerah sebagai nakhoda didalam penanganan permukiman kumuh perkotaan. Dalam penyelenggaraan program KOTAKU ini akan dinakhodai oleh Pemerintah Daerah dan melibatkan berbagai pihak seperti unsur perguruan tinggi, LSM, pihak swasta dan elemen masyarakat, sehingga Tahapan pelaksanaan program KOTAKU ditingkat Kabupaten/kota secara paralel/serial akan bersamaan dengan tahapan kegiatan program KOTAKU di tingkat kelurahan/desa. Petunjuk pelaksanaan program KOTAKU tingkat kota ini disusun sebagai uji coba dalam penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan melalui kolaborasi, hasil pelaksanaan dari petunjuk ini diharapkan dapat melihat berbagai kelebihan dan kekurangan sehingga atas masukan dan saran dari seluruh pelaku, petunjuk pelaksanaan ini dapat diperbarahui kembali sebagai penyempurnaan kedepan.

Kami harapkan, petunjuk pelaksanaan ini dapat dipahami dan dilaksanakan dengan sebaik-‐ baiknya oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan, sehingga program ini dapat mencapai tujuan dan keluaran yang diharapkan. Jakarta, Desember 2016 Ir. Rina Farida, MT Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PETUNJUK PELAKSANAAN | Program KOTAKU Tingkat Kabupaten/Kota iii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR iii DAFTAR ISI v DAFTAR SINGKATAN V BAB I PENDAHULUAN 1 1.1. Latar Belakang 2 1.2. Perihal dan Kedudukan Petunjuk Pelaksanaan 3 1.3. Tujuan 3 1.4. Strategi Pelaksanaan 3 1.5. Keluaran dan Hasil 4 1.6. Prinsip Dasar Pelaksanaan 4 BAB II PENYELENGGARAAN 5 2.1. Tahap Persiapan 10 2.2. Tahap Perencanaan 15 2.3. Tahap Pelaksanaan 26 2.4. Tahap Keberlanjutan 27 2.5. Kegiatan Menerus Dan Berkala 30 BAB III PERAN PELAKU 33 3.1. Peran Dan Pelaku Kegiatan Pelaku Kegiatan Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Di Tingkat Kabupaten/Kota 34 3.2. Kegiatan Pembentukan/ Penguatan Pokja PKP 36 BAB IV PENUTUP 39 LAMPIRAN 41 Lampiran 1. Nama Kebutuhan Peta 42 Lampiran 2 : Sumber-‐Sumber Rujukan Data, Informasi, Kebijakan, Program, Rencana, Kegiatan yang digunakan dalam Penyusunan RP2KP-‐KP 43 Lampiran 3: Form Kajian-‐Kajian Kebijakan dan Program/Kegiatan Sektoral Penanganan permukiman Kumuh Perkotaan 44 Lampiran 4 : Gambar Contoh Keterpaduan Persoalan, Potensi dan Rencana Penanganan Permukiman kumuh dengan permukiman Rawan Sanitasi Kota dan Perencanaan Sektor Lainnya 45 Lampiran 5a : Contoh Perumusan strategi Pencegahan Permukiman Kumuh Skala Kota dari hasil proses sebelumnya; Refleksi Perkara Kumuh & Penyepakatan Visi Permukiman Kota, Konsolidasi data kumuh/Profil Permukiman Kumuh serta hasil Kajian kebijakan dan perencanaan permukiman kota. 46 Lampiran 5b : Contoh Perumusan strategi Peningkatan kualitas Permukiman Kumuh Skala Kota dari hasil proses sebelumnya; Refleksi Perkara Kumuh & Penyepakatan Visi Permukiman Kota, Konsolidasi data kumuh/Profil Permukiman Kumuh serta hasil Kajian kebijakan dan perencanaan permukiman kota. 49

PETUNJUK PELAKSANAAN | Program KOTAKU Tingkat Kabupaten/Kota v

Lampiran 6a : Contoh Matrik Program / Kegiatan Pencegahan Permukiman Rawan Kumuh untuk 5 tahun 51 Lampiran 6b : Contoh Matrik Program / Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh untuk 5 tahun 53 Lampiran 7a : Contoh Matrik Kegiatan Tahunan Pencegahan Permukiman Kumuh 54 Lampiran 7b : Contoh Matrik Kegiatan Tahunan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh 55 Lampiran 8a : Penilaian Lokasi Prioritas 56 Lampiran 8b : Penilaian Lokasi Prioritas penanganan tahun 1 58 Lampiran 9a : Contoh; Rencana Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Prioritas 59 Lampiran 9b: Contoh Peta Tematik Rencana Penataan Kawasan Permukiman Kumuh 60 Lampiran 10. Kerangka Kerja Hasil dan Monitoring dan Evaluation 61 Lampiran 11. Matriks Program KOTAKU 2016-‐220 64 Lampiran 12. Formulir pemantauan dan evaluasi Program KOTAKU tingkat Kabupaten/Kota 65

vi

PETUNJUK PELAKSANAAN | Program KOTAKU Tingkat Kabupaten/Kota

DAFTAR SINGKATAN AD

: Anggaran Dasar

APBD

: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBN

: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

ART

: Anggaran Rumah Tangga

BABS

: Buang Air Besar Sembarangan

BAP2

: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan

BCB

: Benda Cagar Budaya

BDC

: Bussiness Development Center

BDI

: Bantuan Dana Investasi (dahulu disebut dengan Bantuan Langsung Masyarakat atau BLM)

BGAP

: Better Good Governance Action Plan

BKM

: Badan Keswadayaan Masyarakat

BOP

: Biaya Operasional Pelaksanaan

BPD

: Badan Permusyawaratan Desa

BPKP

: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

BPS

: Badan Pusat Statistik

CAP

: Community Action Plan

CC

: City Changer

CCMU

: Central Collaboration Management Unit

CSR

: Corporate Sosial Responsibility

DED

: Detailed Engineering Design

DPMU

: District Program Management Unit

DPR

: Dewan Perwakilan Rakyat

DPRD

: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

EA

: Executing Agency

FGD

: Focus Group Discussion

FKA-‐BKM

: Forum Komunikasi Atar-‐Badan Keswadayaan Masyarakat

GIS

: Geographic Information Sistem

ICDD

: Integrated Community Driven Development

K/L

: Kementerian dan Lembaga

KAK/TOR

: Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference

PETUNJUK PELAKSANAAN | Program KOTAKU Tingkat Kabupaten/Kota vii

KBP

: Komunitas Belajar Perkotaan

KCB

: Kawasan Cagar Budaya

KK

: Kepala Keluarga

KME

: Konsultan Manajemen Evaluasi

KMP

: Konsultan Manajemen Pusat

KOTAKU

: Kota Tanpa Kumuh

KMT

: Konsultan Manajemen Teknik

KMW

: Konsultan Manajemen Wilayah

KPP

: Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara

KPPN

: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

KSM

: Kelompok Swadaya Masyarakat

LA

: Loan Agreement

LKM

: Lembaga Keswadayaan Masyarakat

LO

: Loan Covenance

LPJ

: Laporan Pertanggungjawaban

LPM

: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

LSM

: Lembaga Keswadayaan Masyarakat

M&E

: Monitoring and Evaluation

MBR

: Masyarakat Berpenghasilan Rendah

MCK

: Mandi Cuci Kakus

MDGs

: Millenium Development Goals

MIS

: Management Information Sistem

MP2K

: Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Konstruksi

NCEP

: National Community Empowering Program

NSU

: National Slum Upgrading

NUAP

: Neighborhood Upgrading Action Plan

O&P

: Operasional dan Pemeliharaan

OC

: Oversight Consultant

OJT

: On Job Training

OSP CB

: Oversight Services Provider Cappacity Building

PAD

: Project Appraisal Document

Pemda

: Pemerintah Daerah

PHBS

: Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

viii


PIP

: Pembangunan Infrastruktur Permukiman

PJM

: Perencanaan Jangka Menengah

PJOK

: Penanggung Jawab Operasional Kegiatan

PKK

: Program Kesejahteraan Keluarga

PKP

: Perumahan dan Kawasan Permukiman

PKP2B

: Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan

PKPBM

: Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat

PLPBK

: Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas

PMU

: Program Management Unit

POB

: Prosedur Operasional Baku

Pokja PKP

: Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman

PPK

: Pejabat Pembuat Komitmen

PPM

: Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

PPMK

: Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas

PS

: Pemetaan Swadaya

PT

: Perguruan Tinggi

PUPR

: Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

QA

: Quality Assurance

RAB

: Rencana Anggaran Biaya

RDTR

: Rencana Detail Tata Ruang

RDTRK

: Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan

Renta ILP

: Rencana Tahunan Infrastruktur Lingkungan Permukiman

RKPD

: Rencana Kerja Pemerintah Daerah

RKP-‐KP

: Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan

RKTL

: Rencana Kerja dan Tindak Lanjut

RP2KP-‐KP

: rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan

RPD

: Rencana Penggunaan Dana

RPJMD

: Rencana Jangka Menengah Daerah

RPJMN

: Rencana Jangka Menengah Nasional

RPK

: Refleksi Perkara Kritis

RPKPP

: Rencana Pembangunan Kawasan prioritas Permukiman

RPLP

: Rencana Penataan Lingkungan Permukiman

PETUNJUK PELAKSANAAN | Program KOTAKU Tingkat Kabupaten/Kota ix

RT/RW

: Rukun Tetangga/Rukun Warga

RTBL

: Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

RTH

: Ruang Terbuka Hijau

RTPLP

: Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman

RTRW

: Rencana Tata Ruang Wilayah

SAI

: Sistem Akuntansi Instansi

SIM

: Sistem Informasi Manajemen

SK

: Surat Keputusan

SKPD

: Satuan Kerja Perangkat Daerah

SP2D

: Surat Perintah Pencairan Dana

SP3

: Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan

SPK

: Surat Perintah Kerja

SPM

: Surat Perintah Membayar

SPPB

: Surat Perjanjian Pemberian Bantuan

SPPDE

: Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Ekonomi

SPPDL

: Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan

SPPDS

: Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Sosial

SPPIP

: Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan

STBM

: Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

TAPD

:Tim Anggaran Pemerintah Daerah

TIPP

: Tim Inti Perencanaan Partisipatif

ToT

: Training of Trainer

TPA

: Tempat Pembuangan Akhir (Sampah)

TPP

: Tim Perencanaan Partisipatif

TPS

: Tempat Penampungan Sementara (Sampah)

UP

: Unit Pengelola

UPK

: Unit Pengelola Keuangan

UPL

: Unit Pengelola Lingkungan

UPM

: Unit Pengaduan Masyarakat

UPP

: Urban Poverty Program

UPS

: Unit Pengelola Sosial

x


BAB I PENDAHULUAN


1

1.1. LATAR BELAKANG Memiliki tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan kebutuhan dasar manusia dan adalah hak warga negara Indonesia. Hal ini tercantum di dalam Undang-Undang 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan menjadi kewajiban Pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah untuk bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui pelaksanaan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak. Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman secara berjenjang; dari Menteri hingga pemangku kepentingan yang ada di daerah; untuk seluruh aspek perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan; sesuai dengan amanat PP No 88 tahun 2014. Di dalam Undang-Undang Nomor 9/ 2015 tentang perubahan kedua atas UU 23/ 2014 tentang Pemerintah Daerah, ditegaskan bahwa penyediaan pelayanan dasar perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan urusan wajib pemerintah dimana pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten/Kota merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota . Salah satu cara yang dilakukan untuk menangani kumuh adalah dengan mencegah dan meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Hal ini dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian bermukim yang menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/ atau memiliki tempat tinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 membuat target nasional pada sektor perumahan dan permukiman yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019, yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 ha, tercapainya 100% pelayanan air minum bagi seluruh penduduk indonesia dan meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak menjadi 100% pada tingkat kebutuhan dasar hingga tahun 2019. Pencapaian ini membutuhkan pendekatan pembangunan yang berbeda, tidak hanya mengerahkan sumber daya pada satu sektor saja melainkan harus melibatkan sebanyak mungkin pelaku dan sektor baik vertikal maupun horizontal melalui platform “Kolaborasi”. Program KOTAKU menekankan peran Pemerintah Daerah sebagai nakhoda yang memegang kunci dalam mengarahkan dan mensinergikan segala bentuk kolaborasi antar pihak untuk pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, terutama masyarakat sebagai subyek pembangunan yang aktif. Upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh secara kolaborasi tersebut dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang mempertemukan proses perencanaan makro (top down) dan perencanaan mikro (bottom up). Rencana yang dibuat tidak hanya berdasarkan pada

2


penyelesaian masalah saat ini tetapi harus dilandaskan pada pencapaian visi penataan permukiman untuk mencapai Kabupaten/Kota Layak Huni dan disesuaikan dengan visi Kabupaten/Kota, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan rencana pembangunan lainnya. Agar pelaksanaan kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh berjalan dengan baik, maka Petunjuk Pelaksanaan Program KOTAKU Tingkat Kabupaten/Kota ini disusun sebagai acuan bagi para pelaku di tingkat Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.

1.2. PERIHAL DAN KEDUDUKAN PETUNJUK PELAKSANAAN Petunjuk Pelaksanaan ini adalah turunan dari Pedoman Teknis Program KOTAKU. Pedoman Teknis menyajikan panduan dan informasi menyeluruh tentang program KOTAKU bagi seluruh pemangku kepentingan di tingkat pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, masyarakat dan sebagainya. Semua hal yang diatur dalam pedoman teknis namun tidak dimuat dalam pedoman ini secara otomatis berlaku untuk penyelenggaraan program di tingkat Kabupaten/Kota seperti misalnya Kerangka dasar pengelolaan pengamanan lingkungan dan sosial; Kerangka rencana aksi tata kelola pemerintahan yang baik; serta Penanganan pengaduan dan pengelolaan konflik. Petunjuk pelaksanaan merupakan penjabaran dari pedoman teknis, terutama memberikan panduan yang lebih detail kepada pemerintah daerah tentang proses, tahapan-tahapan, dan substansi penyelenggaraan program yang meliputi persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan keberlanjutan. Petunjuk Pelaksanaan ini untuk merumuskan rencana penanganan permukiman kumuh dan alat bantu untuk melengkapi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan rencana penanganan permukiman kumuh di tingkat Kabupaten/Kota. Oleh karena itu petunjuk pelaksanaan ini menjadi satu kesatuan dengan pedoman teknis ini dalam penggunaannya. Selanjutnya hal-hal lebih teknis dari petunjuk pelaksanaan disajikan dalam POS seperti untuk kegiatan infrastruktur skala kota, kegiatan ekonomi skala kota, pengembangan kapasitas serta pengelolaan keuangan.

1.3. TUJUAN Tujuan petunjuk pelaksanaan ini mengacu pada tujuan program dalam pedoman teknis KOTAKU.

1.4.

STRATEGI PELAKSANAAN

Strategi pelaksanaan KOTAKU Tingkat Kabupaten/Kota mengacu pada strategi pedoman teknis KOTAKU.


3

1.5.

KELUARAN DAN HASIL Keluaran dan hasil yang akan dicapai dalam penyelenggaraan program KOTAKU Tingkat Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: 1. Tersusun dokumen perencanaan tingkat Kabupaten/Kota dalam rangka Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (rp2kp-kp) untuk mencapai permukiman layak huni dan berkelanjutan; 2. Terlaksananya pembangunan pelayanan sarana dan prasarana dasar, sosial dan ekonomi sesuai standar; dan berkontribusi pada berkurangnya luasan kumuh menjadi 0 ha. 3. Ada regulasi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh Tingkat Kabupaten/Kota.

1.6.

PRINSIP DASAR PELAKSANAAN Prinsip dasar dalam petunjuk pelaksanaan KOTAKU mengacu pada prinsip dasar pedoman teknis KOTAKU.

4


BAB II PENYELENGGARAAN


5

Penyelenggaraan program KOTAKU di tingkat Kabupaten/Kota merupakan upaya untuk mendorong kolaborasi kegiatan ditingkat Kabupaten/Kota dengan kegiatan di tingkat desa/kelurahan dalam rangka pencapaian target sanitasi dan air bersih 100% serta 0 hektar kawasan kumuh di tahun 2019. Penyelenggaraan program KOTAKU di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam empat tahap sebagai berikut: I. Tahap Persiapan; II. Tahap Perencanaan; III. Tahap Pelaksanaan; IV. Tahap Keberlanjutan. Ketentuan Penyelenggaraan : a. Lembaga Penanganan Kumuh. Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja-PKP) atau lembaga sejenisnya yang dimandatkan untuk merumuskan kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di tingkat Kabupaten/Kota b. Berorientasi “OUTCOME”. Setiap Kabupaten/Kota menetapkan tujuan dan tujuan antara yang diukur dengan indikator “outcome” yang akan berkontribusi pada pencapaian tujuan nasional dalam RPJMN (capaian pemda berkontribusi pada capaian 0% kumuh Nasional) c. Pemanfaatkan hasil pendataan kumuh. Masing-masing Kabupaten/Kota mengkonsolidasikan data kumuh dari berbagai sumber data termasuk didalamnya hasil pendataan kumuh serta data permukiman lainya yang sudah ditetapkan pemerintah daerah dalam SK Kumuh, Perda Kumuh, dll. Hasil konsolidasi data digunakan sebagai kondisi awal dalam merumuskan target capaian. d. Review atau Penyusunanan rp2kp-kp. Perencananaan di tingkat Kabupaten/Kota (rp2kp-kp) dikoordinasikan oleh Pokja PKP dan di tingkat desa/kelurahan (rplp/rtplp) dikoordinasikan oleh TIPP. Bagi Kabupaten/Kota yang sudah sudah memiliki dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh Tingkat Kabupaten/Kota, seperti misalnya dokumen rkpkp, dokumen SIAP, maka perencanaan mencakup proses review untuk memastikan jika rencana yang sudah disusun memenuhi substansi yang dibutuhkan untuk penanganan seluruh kawasan kumuh di kota yang bersangkutan untuk jangka waktu lima tahun. Untuk Kabupaten/Kota yang belum memiliki dokumen rp2kp-kp maka perencanaan mencakup penyusunan dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan (rp2kp-kp). Selain itu penyusunan rp2kp-kp, perencanaan juga mencakup penyusunan desain kawasan dan DED kegiatan infrastruktur yang akan dilaksanakan. e. Pelaksanaan kegiatan. Semua kegiatan harus berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan di dokumen perencanaan di tingkat Kabupaten/Kota maupun kelurahan/desa dan dilakukan sesuai dengan tata kelola kepemerintahan yang baik. Kegiatan dipilah menjadi kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan kegiatan pembangunan yang harus dilaksanakan oleh pihak ketiga. Bila melibatkan pihak ketiga seperti kontraktor maka pelaksanaan dilakukan melalui pola e-procurement agar transparan.

6


f.

Monev partisipatif. Guna memastikan bahwa pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh diperkotaan berjalan sesuai dengan tujuan dan rumusan kerangka keberhasilan maka penting dilakukan monitoring dan evaluasi dipimpin pokja dengan melibatkan berbagai unsur pelaku lainya. g. Selaras dengan sistem perencanaan Kabupaten/Kota . Perencanaan di tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat desa/kelurahan harus terintegrasi dan selaras dengan sistem perencanaan Kabupaten/Kota ; Dalam hal ini terintegrasi dengan misi RPJMD, RTRW Kabupaten/Kota , atau dokumen lainnya yang relevan. h. Keterpaduan Pendanaan. Pendanaan dari berbagai sumber, yaitu APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota , masyarakat, swasta dan pihak donor. Gambaran umum keterkaitan tahapan pelaksanaan penyelenggaraan program KOTAKU ditingkat Kabupaten/Kota dan desa/kelurahan dapat dilihat pada gambar 2.1, serta tahapan pelaksanaan kegiatan tingkat Kabupaten/Kota dapat dilihat pada gambar 2.2.


7

8



9

2.1. TAHAP PERSIAPAN Tahap persiapan dilaksanakan untuk membangun kapasitas, peran dan kontribusi Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan kota dalam peyelenggaraan kolaborasi; menyepakati penyebab utama kekumuhan dan menggalang komitmen kumuh menjadi musuh bersama yang harus ditangani; serta tersusunnya profil permukiman kumuh Kabupaten/Kota Tahap persiapan meliputi empat kegiatan utama, yaitu: (1) sosialisasi yang dilakukan melalui berbagai kegiatan termasuk lokakarya orientasi tk Kabupaten/Kota , (2) Pembentukan/Penguatan Pokja PKP, (3) Membangun visi permukiman & Refleksi Perkara Kumuh, serta (4) konsolidasi data permukiman kumuh perkotaan. Sebagai bahan sosialisasi, pemerintah Kabupaten/Kota (dengan salah satu instansi sebagai penggagas atau pemrakarsa program KOTAKU, Bappeda atau Dinas Pekerjaan Umum) memulai dengan mempersiapkan:  Identifikasi pelaku yang sekiranya terkait dengan isu kekumuhan di kota maupun di desa/kelurahan dan dokumen-dokumen perencanaan Kabupaten/Kota. Pelaku tersebut akan berkumpul dalam beberapa forum diskusi dan penyepakatan (bisa jadi satu forum dengan forum lainnya diikuti oleh peserta yang berbeda).  Pengumpulan data dan Informasi mengenai kondisi atau skala kumuh di tingkat Kabupaten/Kota . Beberapa Kabupaten/Kota sudah mengeluarkan SK Kepala Daerah mengenai luasan Wilayah kumuh serta Program PNPM Perkotaan sudah mengawali pengumpulan data baseline guna menyusunan profil kumuh.  Berdasarkan data dan Informasi awal, maka pemrakarsa kegiatan (Bappeda atau Dinas PU) dapat menyusun indikasi target atau sasaran program yang akan disampaikan pada saat sosialisasi kepada pemangku kepentingan terkait  Kajian terhadap berbagai instansi dan program yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota , termasuk kebijakan dalam RPJMD, yang terkait dengan program KOTAKU. 2.1.1. Kegiatan Tahap Sosialisasi Awal Tahapan sosialisasi awal program KOTAKU dilakukan melalui berbagai kegiatan, berbagai media dan dilakukan dari tingkat Kabupaten/Kota hingga ke tingkat lingkungan dengan target sebanyak mungkin warga kota tahu dan memahami program KOTAKU.

10


Tujuan

1. Penyampaian Informasi mengenai Program Nasional 100-0-100 2. Penyamaan Pemahaman mengenai mekanisme penyelenggaraan Program KOTAKU 3. Penyampaian target pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh tingkat Kabupaten/Kota melalui Program KOTAKU 4. Program KOTAKU menjadi prioritas daerah 5. Mendapat dukungan dari berbagai kalangan Lokakarya, diskusi/rembuk warga, media kota dan media warga

1.1

M Metoda

2.1 Proses

3.1 Output

1. 2. 3. 4. 5.

Lokakarya ditingkat Kabupaten/Kota Lokakarya tingkat Kecamatan P Lokakarya tingkat Desa/Kelurahan Rembuk/diskusi ditingkat basis Paralel dengan penggunaan medi sosialisasi non tatap muka langsung baik ditingkat Kabupaten/Kota maupun basis (koran, TV, radio,poster, leaflet dll) 6. Disetiap kegiatan sosialisasi dilakukan pendaftaran relawan penggerak KOTAKU baik ditingkat Kabupaten/Kota maupun di basis 1. Kesamaan pemahaman bahwa Kabupaten/Kota mempunyai permasalahan terkait kumuh yang harus diselesaikan bersama O 2. Kesamaan pemahaman bahwa dalam mengelola program KOTAKU maka pemda membutuhkan adanya suatu kelompok kerja lintas pemangku kepentingan sebagai salah satu perwujudan kolaborasi, sehingga peserta sosialisasi sepakat untuk mulai pembentukkan atau penguatan Pokja PKP 3. Kesamaan pemahaman bahwa dalam rangka penyempurnaan pengelolaan Program KOTAKU maka pemda dapat menyusun atau memutakhirkan rp2kp-kp 4. Terbangunnya komitmen bersama untuk mewujudkan kolaborasi gerakan Pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman Kumuh 5. Daftar Relawan penggerak KOTAKU 6. Rencana tindak lanjut kegiatan Bappeda

4.1

P Pelaksana SKPD, DPRD , Pokja PKP, Pokja AMPL/Sanitasi, KBP, FKA BKM, Asosiasi Air Minum dan Sanitasi, City Changer, Forum CSR, PT, lembaga pemerhati permukiman, dll P

5.1 Peserta

Tim Konsultan 6.1

F Fasilitator

2.1.2. Pembentukan dan Penguatan Pokja PKP Bupati/Walikota melalui Surat Keputusan membentuk Kolompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) atau lembaga sejenis sebagai motor penggerak terjadinya kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (termasuk


11

swasta). Keberadaan Pokja PKP/ lembaga sejenis pada intinya adalah untuk menguatkan peran SKPD yang sudah ada dalam urusan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan. Anggota Pokja PKP/ lembaga sejenis terdiri dari berbagai unsur SKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan Kabupaten/Kota dalam menangani permukiman kumuh. Pokja ini diketuai oleh dinas/ pejabat yang memiliki fungsi koordinasi dengan Provinsi dan unsur SKPD yang ada di Kabupaten/Kota . Pokja PKP akan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya yang ada di Kabupaten/Kota dan di tingkat masyarakat, seperti perguruan tinggi, city changger, Forum BKM/ LKM dan kelompok peduli lainnya.

a. Pembentukan Pokja PKP Komitmen dari pemangku kepentingan terkait untuk menyediakan sumberdaya dan alokasi anggaran guna memfungsikan Pokja PKP dan penyusunanan atau pemuktahiran rp2kp-kp T

7.1 Tujuan

Rapat Kerja (Raker) Pemerintah Daerah 8.1

M Metoda 1.

9.1 Proses

2.

3.

4. 5. 6.

10.1 Output

1. 2. 3.

Diskusi mengenai tugas pokok dan fungsi Pokja (dalam rangka pencapaian tujuan pembentukan Pokja yang disepakati selama sosialisasi) P kinerja instansi terkait dan Pokja sejenis yang saat ini sudah ada di tingkat Review terhadap Kabupaten/Kota , dan menyepakati mengenai kebutuhan pembentukkan Pokja yang baru atau memanfaatkan Pokja yang sudah ada Diskusi mengenai daftar usulan calon anggota atau instansi untuk duduk dalam Pokja PKP; Dalam hal ini, Pemda didorong untuk pembentukan pokja yang dapat mewakili tupoksi dari masingmasing sektor, serta mengundang keterlibatan pihak-pihak non pemerintah sebagai relawan (relawan yang sudah terdaftar dalam sosialisasi) Diskusi mengenai indikasi rencana kerja dan alokasi anggaran. Presentasi kepada masing-masing perwakilan lintansi atau unsur kepada pengambil keputusan guna pemanfaatan sumber daya dan anggaran Kesepakatan dan komitmen lintas Sektor untuk memfungsikan Pokja semaksimal mungkin dalam penanganan kumuh Draft SK tupoksi dan struktur Pokja PKP Rencana Kerja Pokja PKP O anggaran Kesiapan alokasi

Bappeda 11.1

P Pelaksana Sekda, Bappeda, Dinas PU, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Lainnya yang terkait dengan KOTAKU P

12.1 Peserta

12


b. Penguatan Pokja PKP Adanya anggota Pokja yang memahami tupoksinya dan berkomitmen untuk menjalankanya. T

13.1 Tujuan

Pelatihan, lokakarya 14.1

M Metoda 1.

15.1 Proses

16.1 Output

Penjelasan rencana Pemda untuk menjalankan Program KOTAKU diperlukan adanya Pokja dengan tujuan, tupoksi dan kegiatan seperti yang dirumuskan dalam rakertas P sebelumnya 2. Diskusi mengenai struktur organisasi Pokja, dengan menampilkan hasil review terhadap kinerja Pokja sejenis dan instansi serta program lain yang terkait 3. Komitmen atau pernyataan kesanggupan dari peserta, bahwa yang diundang dalam Rakertas atau Mini Lokakarya diusulkan untuk menjadi anggota Pokja dengan pertimbangan tertentu (dapat menyanggah atau mengusulkan anggota lainnya) 4. Pembahasan indikasi rencana kegiatan untuk tahun 2016 dan 2017 dengan prioritas utama adalah menyusun dokumen rp2kp-kp 5. Pembahasan mengenai rencana alokasi anggaran (dalam rangka keterbukaan dan akuntabilitas) 6. Pembahasan mengenai kebutuhan pendampingan untuk pelaksanaan tupoksi kepokjaan. 1. Anggota Pokja Kabupaten/Kota memahami tupoksinya 2. Anggota Pokja Kabupaten/Kota siap dan mampu menjalankan kegiatan Kolaborasi O penanganan kumuh sesuai dengan tupoksinya 3. Draft SK Pokja yang siap untuk disahkan oleh Kepala Daerah 4. Rencana kegiatan tahun 2016 dan 2017 (dengan output atau target yang terukur) Bappeda

17.1

P Pelaksana Calon anggota Pokja PKP dan pengambil keputusan terkait (Kepala Dinas)

18.1

P Peserta Fasilitator

Tim Konsultan

2.1.3. Membangun Visi Permukiman & Refleksi Perkara Kumuh (RPK) Tahapan membangun visi dimaksudkan mengajak seluruh pelaku yang terlibat dalam penanganan kumuh untuk bersama-sama merumuskan cita-cita permukiman ideal seperti apa yang diharapkan pada masa depan kotanya, sehingga semua aktifitas tahapan dalam penanganan kumuh digerakan oleh visi bukan hanya digerakan untuk memecahkan persoalan yang ada.


13

Tahapan kegiatan Refleksi Perkara Kumuh, dimaksudkan mengajak warga yang terlibat dalam penanganan untuk mendiskusikan penyebab, akibat dan akar masalah kumuh yang terjadi dikotanya, serta berdiskusi mengungkapkan ide dan gagasan awal penanganan kumuh dikotanya. Membangun visi permukiman dan refleksi perkara kumuh disamping menggali ide dan gagasan penanganan kumuh juga diharapkan bisa membangun komitmen bersama diantara pelaku dalam penanganannya. Tujuan

Metoda Acuan Proses

Output

Pelaksana Peserta Fasilitator

1. 2.

Membangun Visi permukiman kota Menemukan persoalan dan gagasan awal pencegahan dan peningkatan kualitas 3. Membangun kesadaran kritis mengenai pentingnya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Lokakarya dan FGD Panduan FGD Refleksi Perkara Kumuh 1. Membangun Visi Permukiman Kota a. Penjelasan mengenai pentingnya membangun Visi Permukiman; b. Identifikasi dan mengingat terhadap Visi permukiman Kota yang sudah ada atau Identifikasi Visi permukiman baru; c. Menyepakati Visi Permukiman Kota sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Penanganan Kumuh. 2. Refleksi Perkara Kumuh Kota (RPK) a. Mendiskusikan persoalan penyebab kumuh b. Mendiskusikan gagasan penanganan kumuh untuk mencapai visi Ket; Diskusi bisa dilakukan di beberapa tempat dengan peserta yang berbeda sesuai tujuan diskusi. 1. Visi Permukiman Kota 2. Persoalan kumuh 3. Gagasan pencegahan dan peningkatan kualitas persoalan kumuh 4. Terbangun komitmen kumuh menjadi musuh bersama yang harus ditangani dengan cara kolaborasi Pokja PKP SKPD, DPRD, Tim Teknis, KBP, FKA BKM, City Changer, Forum CSR, PT, lembaga pemerhati permukiman, warga kawasan Tim Konsultan

2.1.4. Konsolidasi data Permukiman Kumuh Perkotaan Tahapan ini dimaksudkan untuk menyepakati baseline data yang akan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan diTingkat Kabupaten/Kota dalam penanganan permukiman kumuh, serta digunakan untuk mengukur keberhasilan intervensi penanganan kumuh. Kegiatan ini melibatkan semua sektor yang terkait dengan data dan informasi permukiman khususnya permukiman kumuh. Tahapan kegiatan ini dimulai dari pengumpulan data, konsolidasi data hingga verifikasi SK Kumuh Kabupaten/Kota terhadap data eksisting.

14


Tujuan

Metoda Acuan Proses

Output


Mengkonsolidasikan semua data yang terkait permukiman kumuh dari berbagai sektor dan aktor, termasuk data baseline, untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan Diskusi, Konsolidasi data, analisis data , verifikasi SK Kumuh, Pleno Buku POS Penyusunan Profil Permukiman kumuh Kabupaten/Kota 1. Mengumpulkan data dari berbagai sumber sektor dan aktor yang ada di Tingkat Kabupaten/Kota yang terkait dengan permukiman termasuk Profil permukiman kelurahan yang sudah disusun kedalam bentuk profil permukiman kota; 2. Konsolidasi data untuk menyamakan atau menyepakati data yang sama; 3. Memasukan data hasil kesepakatan kedalam sistem informasi kota; 4. Verifikasi hasil konsolidasi data kumuh terhadap SK Kumuh Kabupaten/Kota 1. Sistem informasi data permukiman kumuh kota ; 2. Profil Permukiman Kumuh Kota; 3. Hasil verifikasi data kumuh terhadap SK Kumuh Kabupaten/Kota Pokja PKP, SKPD, DPRD, Tim Teknis, KBP, FKA BKM, City Changer, Forum CSR, PT, lembaga pemerhati permukiman Tim Konsultan

Pokja PKP dan Tim Teknis Kota dalam Tahapan Persiapan ini sekaligus memastikan bahwa kegiatan di tingkat kelurahan/desa berjalan sesuai rencana melalui: 1. Mendampingi Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan, 2. Melatih, 3. Memberikan bantuan teknis pada saat pelaksanaan Pemetaan Swadaya.

Pada Tahap Persiapan Tingkat Kota dipastikan terjadi memorandum (kesepakatan) terhadap data baseline kumuh yang akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan, pengukuran progres kegiatan dan masuk dalam sistem informasi kota serta memastikan verifikasi data baseline terhadap SK Kumuh Kota/kab

2.2. TAHAP PERENCANAAN Tahap ini merupakan tahapan yang penting dalam menggunakan sumber data dan informasi yang sama dari hasil konsolidasi data berbagai sektor dan aktor terkait permukiman dan perumahan. Oleh karena itu tahap perencanaan adalah proses kunci dalam menyusun pemecahan masalah bersama dan membangun komitmen pemangku kepentingan dalam penanganan permukiman kumuh melalui penyusunan rencanan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan (rp2kp-kp) Kabupaten/Kota . Rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dapat digunakan oleh Pemda sebagai “bridging document” atau dokumen pelengkap untuk RPJMD dan RKPD, yang menjadi salah satu dokumen acuan dalam pembahasan anggaran tahunan di tingkat eksekutif, serta menjadi masukan bagi penyempurnaan Renstra dan Renja SKPD. Tahap perencanaan Tingkat Kabupaten/Kota menghasilkan dokumen rp2kp-kp dan Rencana/desain kawasan yang disusun secara bertahap sesuai prioritas kawasan yang akan ditangani.


15

2.2.1.

Dokumen rp2kp-kp

Dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh untuk 5 tahun mendatang. Di dalam dokumen rencana ini setidaknya harus memuat: a. Visi pembangunan permukiman yang mengacu pada visi/ misi Kabupaten/Kota di dalam RPJMD. b. Pemetaan persoalan dan lokasi permukiman kumuh di tingkat Kabupaten/Kota dan c. Luasan kumuh yang akan ditangani selama 5 tahun mendatang dengan melakukan delineasi dan pemetaan kawasan permukiman kumuh dan kawasan permukiman kumuh prioritas yang akan ditangani. d. Identifikasi kawasan rencanaan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang didasarkan pada akar permasalahan permukiman kumuh dan konektivitas infrastruktur yang direncanakan. e. Analisis Tingkat Kabupaten/Kota dan kawasan perencanaan yang meliputi: (i) Analisis tentang tingkat kemiskinan di perkotaan yang ditunjukkan dengan jumlah dan persentase KK miskin di wilayah Perkotaan, jumlah dan persentase KK miskin yang tinggal di kawasan kumuh; GINI koefisien di kawasan perkotaan. (ii) Analisis tentang akses pada infra dan pelayanan dasar, terutama masyarakat miskin perkotaan yang ditunjukkan dengan persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih, pengelolaan sampah, sewerage cost yang harus dibayar masyarakat miskin dibandingkan dengan masyarakat kaya utk air bersih, sanitasi, dsb. Dampak yang ditimbulkan terhadap kesehatan, dll. Dana APBD untuk penyediaan infra dan pelayanan dasar dan persentasenya terhadap APBD. Analisis juga dilakukan berdasarkan quintile. (iii) Analisis terhadap permasalahan kumuh terkait dengan jumlah penduduk tinggal di kawasan kumuh. Jumlah dan luas kawasan kumuh dan sebarannya di sekian banyak kelurahan. Jumlah dan persentase penduduk kumuh tidak memiliki akses terhadap masing2 dari tujuh indikator. Dalam hal ini termasuk analisis penyebab kumuh melalui serangkaian proses FGD ditingkat basis di lokasi kumuh (iv) Analisis karakteristik kumuh di masing2 Kabupaten/Kota yang mencakup luas kawasan yang telah diidentifikasi dan dikategorikan sebagai wilayah kumuh berat, sedang, ringan. Jumlah penduduk yang ada di masing-masing kawasan kumuh tersebut, persentase kk miskin, kondisi infrastruktur terkait dengan 8 kriteria kumuh. (v) Analisis terhadap rumah tangga tinggal di kawasan kumuh yang dikategorikan “legal slums” dengan yang dikategorikan sebagai “illegal slums” atau permukiman liar termasuk berlokasi di tempat yang bukan diperuntukkan bagi perumahan sesuai rencana tata ruang, tanah yang dimiliki perorangan tanpa aspek legal dan tanah yang rawan bencana. (vi) Analisa kapasitas Pemda termasuk (1) APBD termasuk persentase belanja untuk pembayaran gaji personil dengan untuk investasi, (2) kapasitas pemda untuk merencanakan (menyusun rp2kp-kp), O&M, koordinasi antar sektor, pengadaan (ULP), dan permasalahan lain yang dapat mempengaruhi pencapaian target/sasaran.

16


f.

Konsep dan strategi penanganan kumuh tingkat Kabupaten/Kota meliputi kegiatan penanganan permukiman kumuh yang berbasis ruang yang terdiri dari kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di tingkat komunitas dan skala kota, termasuk jenis infratruktur yang akan dibangun (primer, sekunder dan tersier) dan konektivitas antar infrastruktur berdasarkan 8 indikator kumuh yang tetap mengakomodasi aspek sosial dan ekonomi masyarakat dan penyebab kumuh, yang secara keseluruhan mengacu pada pencapaian visi pembangunan permukiman dan visi Kabupaten/Kota . g. Indikasi rencana investasi dan identifikasi sumber-sumber pembiayaan (nasional, Provinsi, Pemda, swasta, swadaya komunitas, dan sumber pembiayaan lainnya) untuk 5 tahun mendatang, serta peran dan tanggung jawab masing-masing sektor terkait dengan rencana investasi yang sudah diidentifikasi. h. Rencana pemeliharaan dan monitoring serta tugas dan tanggung jawab Pemda (masingmasing SKPD terkait) untuk melakukan mekanisme O&M. 2.2.2. Desain Kawasan Sebagai penjabaran rp2kp-kp, secara bertahap disusun desain kawasan untuk seluruh kawasan kumuh yang diidentifikasi, sesuai dengan skenario penanganan kawasan dalam rp2kp-kp, misalnya tahun ke 1 disusun desain kawasan A, B, C dan tahun selanjutnya untuk kawasan D,E,F, dst. diharapkan desain kawasan dapat diselesaikan untuk seluruh kawasan kumuh di Kabupaten/Kota pada tahun ke 3 perencanaan. Desain kawasan mencakup aspek infrastruktur, sosial, dan ekonomi, dilengkapi dengan rencana O & P, dan rencana investasi. Dalam desain kawasan, dilakukan analisa lebih mendalam terhadap kondisi dari sisi supply maupun demand, yaitu perencanaan detil infrastruktur yang dibutuhkan di dalam kawasan kumuh, termasuk infrastruktur primer dan sekunder yang terhubung dengan sistem infrastruktur di kawasan kumuh dan mempengaruhi secara langsung efektivitas penanganan di kawasan kumuh. DED (skala 1:100 – 1:20) akan disusun berdasarkan infrastruktur yang diprioritaskan dalam desain kawasan. Sedangkan untuk mendukung pengembangan penghidupan yang berkelanjutan, di kota terpilih akan dibangun pusat pengembangan usaha atau business development center (BDC), untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh. Bila lingkungan kumuh berada di wilayah yang sangat berisiko bencana tinggi atau kumuh berat dan tidak ada alternatif lain, maka kemungkinan untuk resettlement atau relokasi dapat dieksplorasi sebagai pilihan terakhir dengan proses konsultasi antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk mencari solusi. Pemerintah daerah wajib melakukan kemitraan untuk menarik investasi, agar mendapatkan tambahan sumber dana dan sumberdaya dari sektor swasta dan organisasi non pemerintah. Bila ada kebutuhan rumah di wilayah relokasi, maka akan dihubungkan dengan program perumahan. Jika dalam jangka waktu lima tahun investasi tidak dapat diselesaikan, maka program ini akan membantu pemerintah daerah dan masyarakat untuk menyusun rencana resettlement atau relokasi.


17

Rencana Pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh harus sinkron dengan kebijakan perencanaan pembangunan dan penataan ruang kota dipastikan keselarasan antara desain kawasan tingkat masyarakat dengan tingkat Kabupaten/Kota dan setiap penanganan harus mempertimbangkan aspek manusia (penghuni) dan penghidupannya. Pola penanganan (dapat dikombinasikan) sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2011 adalah sebagai berikut: a. Pemugaran b. Peremajaan c. Relokasi dan permukiman kembali d. Penguatan ekonomi e. Legalitas kepastian bermukim. 2.2.3. Tahapan perencanaan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Pokja PKP melaksanakan tahapan penyusunan rp2kp-kp secara konsisten dengan skema kolaborasi. Tahapan perencanaan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Skema Tahapan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), dalam tahapan KOTAKU sebelum masuk tahap perencanaan yaitu tahapan ; RPK dan Visi Permukiman Kota, serta konsolidasi data. Adapun hasil dari tahapan kegiatan RPK dan membangunn Visi permukiman kota adalah berupa rumusan akar masalah kumuh, ide/gagasan awal penanganan kumuh, serta penyepakat rumusan visi permukiman kota. Sedangkan tahapan kegiatan konsolidasi data permukiman kumuh menghasilkan ; Profil permukiman kumuh kota, data baseline kumuh, informasi persoalan dan potensi kumuh eksisting serta verifikasi terhadap SK Kumuh. Proses dan hasil dari tahapan diatas akan dijadikan dasar analisa dalam penyusunan rp2kp-kp. Tahapan penyusunan rp2kp-kp terdiri dari tahapan berikut: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

18

Mempersiapkan Kegiatan Perencanaan Kajian kebijakan dan rencana kota untuk Penanganan kumuh Perumusan Skenario Penanganan Perumusan Program dan Kegiatan Uji Publik Draft rp2kp-kp Memorandum Program dan Kegiatan Penyusunan DED


II PERENCANAAN April

Mei

Juni

Juli

KEGIATAN TINGKAT KABUPATEN/ KOTA

3 1

2 Kajian kebijakan dan rencana kota untuk Penanganan kumuh

Menyiapkan kegiatan

Agustus

Perumusan Skenario Penanganan kumuh

September

Oktober

November

Uji Publik Draft RP2KP-KP

Desember

Januari Thn ke -n+1

Integrasi Ke Perencanaan Daerah

5

Perumusan Program & Kegiatan 4 rp2kpkp

Memorandum Program & Kegiatan rp2kpkp 6

7 Penyusunan DED

Pelaksanaan Kegiatan

PROSES KONSULTASI SEBAGAI PROSES KOLABORASI DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KUMUH Memorandum Profil Kumuh

Memorandum Program/Kegiatan

Memorandum Keberlanjutan Program

Gambar 2.3. Tahapan kegiatan Penyusunan rp2kp-kp 2.2.3.1. Penyiapan Kegiatan Perencanaan Penyiapan kegiatan perencanaan ini merupakan kegiatan yang mengawali tahapan kegiatan perencanaan lainya, dimana pada kegiatan ini Tim perencanaan berkumpul untuk mendapatkan Tujuan

Disepakatinya rencana kerja dan metodologi penyusunan rp2kp-kp .

Metoda

Pelatihan tim perencanaan rp2kpkp , diskusi, koordinasi, pleno penyepakatan

Proses

1. Melakukan koordinasi tim untuk penyamaan pemahaman lingkup tugas Pokja PKP dan

unsur lainya dalam kegiatan Penyusunan rp2kp-kp; 2. Melakukan pengumpulan dokumen/bahan rujukan yang diperlukan ( Hasil RPK; berupa

Output

Pelaksan a

akar permasalahan kumuh, ide/gagasan pencegahan kumuh, rumusan visi permukiman kota, profil permukiman kumuh, hasil konsolidasi data baseline, peta digital) 3. Menyusun rencana aksi proses perencanaan termasuk jadwal kegiatan dan metodologi pelaksanaan kegiatan 1. Rencana kerja 2. Pendekatan dan metodologi pelaksanaan kegiatan 4. Data dan informasi mengenai kondisi eksiting permukiman kumuh, serta ide/gagasan awal pencegahan kumuh. ( Hasil RPK; berupa Akar permasalahan kumuh, ide/gagasan pencegahan kumuh, profil permukiman kumuh, hasil konsolidasi data baseline, hasil verifikasi SK kumuh, peta digital) Pokja PKP

Peserta

SKPD, DPRD , Tim Teknis, KBP, FKA BKM, City Changer, PT, lembaga pemerhati permukiman

Fasilitato r

Tim Konsultan


19

pemahaman yang sama dan menyepakati mekanisme serta rencana kerja dalam penyusunan rp2kpkp. 2.2.3.2. Kajian Kebijakan dan Rencana Kota untuk Penanganan Kumuh Tahapan ini merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan karena dalam kegiatan ini akan dikaji kebijakan dan rencana sektor permukiman kota dengan profil permukiman kumuh kota eksisting , hingga dimungkinkan terjadi penyelarasan kebijakan dan rencana sektor kota dalam mendukung penanganan permukiman kumuh

Tujuan

Mengkaji kebijakan dan strategi pembangunan, serta rencana tata ruang wilayah yang telah tersedia maupun yang sedang disusun terkait dengan persoalan permukiman kumuh kota

Metoda

analisis isi kebijakan dan perencanaan, studi literatur, overlay peta, pleno penyepakatan

Proses

1. Inventarisasi kebijakan dan strategi pembangunan Kabupaten/Kota, serta perencanaan

Output

Pelaksan a Peserta

20

sektor khususnya yang terkait pengembangan permukiman; RTRW, SPPIP, SSK, RISPAM, masterplan drainase, masterplan jalan, masterplan persampahan, RISPK, RTBL dan rencana Pengembangan ekonomi, serta perencanaan lainya ditingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi. 2. Melakukan pemetaan terhadap arahan kebijakan dan strategi pembangunan serta rencana sektor terkait penanganan kawasan permukiman kumuh terutama yang terdapat di dalam RTRW, SPPIP, SSK, RISPAM, masterplan drainase, masterplan jalan, masterplan persampahan, RISPK, RTBL dan rencana Pengembangan ekonomi, serta perencanaan lainya diTingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi. (lampiran 2; Sumber-Sumber Rujukan Data, Informasi, Kebijakan, Program, Rencana, Kegiatan yang digunakan dalam Penyusunan rp2kp-kp), 3. Melakukan kajian terhadap keselarasan antar kebijakan, strategi pembangunan, serta perencanaan sektor pengembangan permukiman yang ada (RTRW, SPPIP, SSK, RISPAM, masterplan drainase, masterplan jalan, masterplan persampahan, RISPK, RTBL dan rencana pengembangan ekonomi, serta perencanaan lainya ditingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi), terhadap data dan informasi persoalan kumuh eksisting ( Hasil RPK; berupa Akar permasalahan kumuh dan ide/gagasan pencegahan kumuh, Profil Permukiman kumuh, hasil konsolidasi Data baseline) (Lampiran 3; Form Kajian-Kajian Kebijakan dan Program/Kegiatan Sektoral Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan) 4. Overlay/superimpose peta permukiman kumuh dengan peta rencana tematik/sektor kota. (Lampiran 4; Gambar Contoh, Keterpaduan Persoalan, Potensi dan Rencana Penanganan Permukiman kumuh dengan Rawan Sanitasi Kota dan Perencanaan Sektor Lainya) 5. Update peta-peta tematik sesuai hasil kajian. 1. Matrik stretegi, kebijakan dan program Kabupaten/Kota 2. Peta-peta tematik hasil analisis 3. Kebijakan dasar yang mendukung pencegahan kumuh 4. Kebijakan dasar yang mendukung peningkatan kualitas permukiman kumuh Pokja PKP

SKPD, DPRD , Tim Teknis, KBP, FKA BKM, City Changer, CSR, PT, lembaga pemerhati permukiman


Fasilitator

Tim Konsultan

2.2.3.3. Perumusan Strategi Penanganan Perumusan strategi adalah tahapan berikutnya setelah kegiatan kajian Kebijakan dan rencana sektor kota untuk Penanganan Kumuh, dari tahapan kegiatan ini diharapkan bisa memunculkan strategi Kabupaten/Kota untuk merinci langkah pentahapan capaian target 0% hingga tahun 2019, serta memunculkan strategi pencegahan dan strategi peningkatan kualitas

Tujuan

Merumuskan strategi Penanganan kumuh pencapaian 0%

Metoda

Analisa konsep penanganan, Diskusi, pleno penyepakatan

Proses

1. Merumuskan konsepsi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dan permukiman rawan kumuh untuk mencapai target 0% kumuh, yang meliputi: a. Perumusan misi, tujuan dan sasaran penanganan permukiman kumuh dan permukiman rawan kumuh yang sinergis dengan rencana pembangunan permukiman kota serta berlandaskan pada kondisi, potensi dan permasalahan lokasi yang mengacu pada rumusan Visi permukiman kota hasil kesepakatan. b. Perumusan strategi pencegahan kumuh mengacu pada visi, tujuan, sasaran serta hasil kajian kebijakan dan rencana kota serta kondisi eksisting kumuh kota hasil RPK untuk penanganan Kumuh. (Lampiran 5a: Contoh perumusan strategi pencegahan permukiman kumuh skala kota dari hasil proses sebelumnya; refleksi perkara kumuh & penyepakatan visi permukiman kota, konsolidasi data kumuh/profil permukiman kumuh serta hasil Kajian kebijakan dan perencanaan permukiman kota) c. Perumusan strategi peningkatan kualitas permukiman kumuh mengacu pada visi, tujuan, sasaran serta hasil kajian kebijakan dan rencana kota serta kondisi eksisting profil permukiman kumuh untuk penanganan kumuh hingga pencapaian 0% (Lampiran 5b : Contoh perumusan strategi peningkatan kualitas permukiman kumuh skala kota dari hasil proses sebelumnya; refleksi perkara kumuh & penyepakatan visi permukiman kota, konsolidasi data kumuh/profil permukiman kumuh serta hasil kajian kebijakan dan perencanaan permukiman kota). 2. Menyusun pentahapan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dan permukiman rawan kumuh yang dirinci kedalam langkah-langkah yang akan dilakukan pertahun hingga tahun 2019 a.

Output

Memastikan tema pengembangan pada seluruh kawasan kumuh yang disusun masyarakat dalam RTPLP b. Menyusun kriteria dan indikator permukiman kumuh dan permukiman rawan kumuh prioritas penanganan. (lampiran 8a; penilaian lokasi prioritas) c. Menetapkan permukiman kumuh dan rawan kumuh prioritas penanganan tahun pertama. (lampiran 8b. penilaian lokasi prioritas penanganan tahun 1) 1. Konsep penanganan permukiman kumuh untuk pencapaian target 0%. 2. Strategi pencegahan permukiman kumuh terhadap permukiman rawan kumuh 3. Strategi peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh.


21

4. Permukiman rawan kumuh prioritas pencegahan dan permukiman kumuh Pelaksana Peserta Fasilitator

prioritas peningkatan kualitas yang secara bertahap akan ditangani Pokja PKP SKPD, DPRD, FKA BKM, KBP, Perguruan Tinggi, pemerhati permukiman, Tim Konsultan, Tenaga ahli perencanaan, Forum CSR, Lurah/Kades dan BKM lokasi prioritas, dll. Tim Konsultan

Pokja PKP mengkoordinasikan Lurah/Kades dan BKM di lokasi prioritas penanganan kumuh agar strategi tingkat kawasan/lingkungan sinergis dengan strategi penanganan kumuh kota.

2.2.3.4. Perumusan Program dan Kegiatan RP2KP-KP Tahapan perumusan program dan kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan dimaksudkan mendetilkan dari hasil tahapan strategi penanganan kumuh diperkotaan kedalam program dan kegiatan 5 tahun dan tahunan. Bila diperlukan perlakuan khusus dari level kota untuk kawasan tertentu misalkan untuk peremajaan kota maka diperlukan desain kawasan dengan intervensi skala kota.

a. Perumusan Program dan Kegiatan rp2kpkp Tujuan

Metoda Proses

Menyusun program dan rencana kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dan permukiman rawan kumuh tingkat Kabupaten/Kota yang selaras dengan penanganan kumuh kawasan. Diskusi Analisis, FGD, pleno penyepakatan

1. Merumuskan kebutuhan program-program pencegahan yang aplikatif, riil dan

2.

3. 4. 5.

Output

22

6. 1. 2. 3.

terukur sesuai dengan kebutuhan pencegahan kawasan permukiman rawan kumuh dalam skala Kabupaten/Kota berdasarkan pada konsep dan stretegi penanganan permukiman kumuh. (Lampiran 6a: Contoh matrik program / kegiatan pencegahan Permukiman rawan kumuh untuk 5 tahun) Merumuskan kebutuhan program-program peningkatan kualitas yang aplikatif, riil dan terukur sesuai dengan kebutuhan penanganan kawasan permukiman kumuh dalam skala Kabupaten/Kota berdasarkan pada konsep dan stretegi penanganan permukiman kumuh. (Lampiran 6b: Contoh matrik program / kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh untuk 5 tahun) Merinci setiap program ke dalam skema pentahapan yang dirinci kedalam program tahunan (2016 – 2019); Menyusun indikasi kegiatan pencegahan permukiman kumuh dan peningkatan kualitas prioritas tahun pertama.(Lampiran 7a: Contoh matrik kegiatan tahunan pencegahan permukiman kumuh) Menyusun indikasi kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh .(Lampiran 7b : Contoh matrik kegiatan tahunan peningkatan kualitas permukiman kumuh) Menyusun pemetaan spatial dari strategi dan program yang telah dirumuskan. Daftar kebutuhan program pencegahan pada permukiman rawan kumuh skala kota Daftar kebutuhan program peningkatan kualitas pada permukiman kumuh skala kota Matriks program pembangunan dalam skala Kabupaten/Kota


4. Rencana kegiatan tahunan peningkatan kualitas dan pencegahan kumuh skala kota Pelaksana

pada permukiman kumuh prioritas. Pokja PKP

Peserta 19.1

Fasilitator

SKPD, DPRD, FKA BKM, KBP, Perguruan Tinggi, pemerhati permukiman, Tim Konsultan, Tenaga ahli perencanaan, Forum CSR, Lurah/Kades dan BKM lokasi prioritas, dll.

Tim Konsultan

b. Penyusunan Rencana/Desain Kawasan Kumuh “Khusus” (Peremajaan Kota) Tujuan

Metoda Proses

Penerjemahan konsep dan desain penanganan kawasan yang telah dirumuskan ke dalam rencana teknis penanganan yang lebih terukur dan presisi baik secara lokasi, besaran/volume, dan terpetakan secara visual, serta menyusun dan menyepakati daftar komponen infrastruktur pembangunan; Studio, analisis kebutuhan, penjaringan informasi, observasi dan pengukuran lapangan (ground survey), teknik penelurusan lokasi (transek) 1. Melakukan penyusunan peta rinci/siteplan, pembuatan siteplan diperlukan sebagai acuan untuk pelaksanaan di lapangan siteplan sedikitnya memuat:  plotting komponen rencana  jenis serta ukuran komponen rencana  kondisi eksisting, misal: nama jalan, arah aliran, kontur eksisting serta kondisi 0% dari komponen yang akan dibangun. Peta kebutuhan infarstruktur yang dipersyaratkan skala 1:1.000 untuk penanganan tahun pertama 2. Penyusunan visualisasi pendukung perancangan, pembuatan komponen kawasan secara visual untuk memberikan pembanding dari kondisi kawasan semula dan kondisi kawasan setelah dibangun atau before-after 3. Penyiapan gambar pra rencana berdasarkan rumusan program kegiatan untuk pembangunan kawasan secara keseluruhan. Gambar ini memuat bentuk dan komponen-komponen fisik apa saja yang diperlukan dalam penanganan kawasan kumuh prioritas, namun jumlah dan besarannya belum terinci yang disepakati antara Pokja Kabupaten/Kota, pemangku kepentingan Kabupaten/Kota serta masyarakat pada kawasan prioritas. 4. Melakukan analisis dan diskusi pemilihan komponen dengan pemangku kepentingan Kabupaten/Kota serta masyarakat pada kawasan prioritas 5. Melakukan ground check dan pengukuran yang di sesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Komponen rencana disusun ulang dan dilihat sejauh mana kemungkinan dapat dilaksanakan pembangunannya di lapangan. Pemilihan komponen yang akan diukur harus melalui beberapa kriteria, yaitu: (a) Komponen harus benar-benar menjadi prioritas utama bagi penanganan kawasan kumuh; (b) Komponen harus memberikan dampak nyata/manfaat terhadap perbaikan lingkungan kumuh yang ditangani; dan (c) Komponen dapat dilaksanakan pembangunannya dan tidak berada


23

Output


dalam lahan yang disengketakan. Desain kawasan yang dilengkapi dengan rencana investasi, rencana operasional dan pemeliharaan, dan rencana aksi pusat pengembangan usaha (Lampiran 9a: Contoh; rencana penataan kawasan permukiman kumuh prioritas dan 9; Contoh peta tematik rencana penataan kawasan permukiman kumuh) Pokja PKP & Konsultan Perencanaan SKPD, DPRD, BKM, KBP, Perguruan Tinggi, pemerhati permukiman, Forum CSR, Lurah/Kades dan BKM lokasi prioritas dll. Tim Konsultan

Pokja PKP mengkoordinasikan Lurah/Kades dan BKM terkait program dan kegiatan skala kota yang akan didesain pada lokasi prioritas penanganan kumuh agar sinergis dengan program dan kegiatan skala lingkungan yang ada dalam RTPLP.

2.2.3.5. Uji Publik Draft Program dan Kegiatan rp2kp-kp Kegiatan ini intinya dimaksudkan sebagai ajang sosialisasi terhadap proses yang sudah dilakukan dan dokumen rp2kpkp yang sudah disusun untuk medapatkan masukan dan pengakuan dari berbagai pihak. Secara tidak langsung kegiatan ini sekaligus merupakan kegiatan pemasaran sosial kepada seluruh pihak dengan harapan disamping mendapatkan dukungan moril juga mendapatkan dukungan materil. Tujuan Metoda Proses

Output Pelaksana Peserta

Fasilitator

24

Untuk menjaring masukan dalam rangka mematangkan konsep, skenario, rencana aksi program peningkatan kualitas dan pencegahan permukiman kumuh perkotaan Pemaparan hasil dan diskusi terbuka, pleno penyepakatan 1. Memaparkan seluruh capaian kegiatan rp2kp-kp 2. Melakukan diskusi untuk mendapatkan masukan-masukan terhadap muatan rp2kpkp 3. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap capaian kegiatan rp2kp-kp. 1. Masukan terhadap pencapaian kegiatan rp2kp-kp 2. Masukan terhadap substansi rp2kp-kp Pokja PKP Kegiatan Konsultasi Publik melibatkan peserta dan pendukung. Peserta kegiatan antara lain mewakili unsur : 1. Dinas/instansi tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi yang terkait dengan penanganan kumuh 2. Akademisi, pemerhati permukiman, perwakilan masyarakat permukiman kumuh pendukung kegiatan antara lain mewakili unsur 3. Satuan Kerja Pengembangan Permukiman 4. DPRD 5. Lurah/Kades dan BKM lokasi prioritas. Tim Konsultan


2.2.3.6. Memorandum Program dan Kegiatan rp2kp-kp Tahapan ini dimaksudkan menyepakati seluruh kegiatan yang telah dirumuskan pada tahapan sebelumnya untuk dikerjakan dan didanai secara kolaboratif oleh seluruh peserta yang diundang dibawah arahan kepala daerah. Kegiatan ini pun sekaligus penandatangan dokumen oleh kepala daerah sebagai dokumen resmi pemda.

Tujuan

Metoda Proses

Output Pelaksana Peserta Fasilitator

1. Menyepakati dokumen rp2kp-kp 2016 – 2019. 2. Menyepakati rencana aksi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat kawasan tahun pertama 3. Menyepakati rencana investasi kegiatan antar sektor dan aktor. Presentasi, tanya jawab, diskusi kelompok interaktif, dan pleno penyepakatan 1. Melakukan diskusi sinkronisasi program sektoral tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi terkait peningkatan kualitas dan pencegahan permukiman kumuh. 2. Penyepakatan rencana antar sektor terkait peningkatan kualitas dan pencegahan permukiman kumuh tahun 2016 – 2019. 3. Menyepakati rencana investasi kegiatan tahun pertama 4. Penandatanganan dokumen rp2kp-kp oleh Kepala Daerah 1. Dokumen rp2kp-kp 2016 – 2019. 2. Rencana investasi Kegiatan tahun pertama Bappeda SKPD Terkait, DPRD, Pokja PKP, Perguruan Tinggi, CSR, Kelompok peduli, Tenaga Ahli Perencanaan, Lurah/Kades dan BKM lokasi prioritas ,dll Tim Konsultan

2.2.3.7. Penyusunan Detil Engenering Disain

Penyusunan DED dikhususkan untuk investasi kegiatan yang akan dilaksanakan ditahun berjalan. Tujuan

Tersusunya DED sejumlah investasi kegiatan Infrastruktur

Metoda

Survai, Gambar , Hitung RAB

Proses

1. Membuat gambar detail bangunan atau bestek bisa terdiri dari gambar rencana 2. 3.

Output

4. 1.

teknis. gambar rencana teknis ini meliputi arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrikal, serta tata lingkungan Menghitung Rencana Anggaran Biaya atau RAB Menyusun Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) ini mencakup persyaratan mutu dan kuantitas material bangunan, dimensi material bangunan, prosedur pemasangan material dan persyaratan-persyaratan lain yang wajib dipenuhi oleh penyedia pekerjaan konstruksi Menyusun laporan akhir tahapan perencanaan Gambar detail bangunan/gambar bestek, yaitu gambar desain bangunan yang dibuat lengkap untuk konstruksi yang akan dikerjakan


25

2. Engineer's Estimate (EE) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) 3. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) 4. Laporan akhir tahap perencanaan Pelaksana

Konsultan Perencanaan

Pengendali

Pokja PKP

Fasilitator

Tim Konsultan

2.3. TAHAP PELAKSANAAN Dalam tahapan pelaksanaan kegiatan baik kegiatan sosial, kegiatan ekonomi maupun kegiatan infrastruktur harus sesuai dengan perencanaan yang disusun dalam dokumen rp2kp-kp (dokumen perencanaan kota) dan dokumen rplp (dokumen perencanaan desa/kelurahan ). Tahapan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan setelah dokumen rp2kp-kp maupun dokumen rplp disahkan oleh pihak yang berwenang. Kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan yang tertera dalam rencana tahunan dan merupakan kegiatan prioritas penanganan baik skala kota maupun skala lingkungan yang sudah dikoordinasikan antara berbagai stakeholder di tingkat desa/kelurahan dan tingkat Kabupaten/Kota . Tahapan ini dilakukan secara kolaboratif, dengan hasil yang diharapkan adalah sebagai berikut: 1. Transparansi pelaksanaan program mulai dari proses pengadaan barang dan jasa, dst 2. Mekanisme penyaluran dana dan mobilisasi sumber daya dari pemangku kepentingan 3. Penggunaan kombinasi pola penanganan swadaya, swakarya dan pihak ketiga 4. Tersedianya tenaga terampil atau ahli yang bertanggung jawab terhadap aspek teknis dan pemanfaatan teknologi 5. Pengawasan dan jaminan kualitas (quality assurance) sesuai standar mutu dan aturan yang berlaku 6. Evaluasi kinerja capaian program dan kegiatan yang disepakati semua pihak Tahap pelaksanaan mencakup: 1. Penganggaran. Setiap program dan kegiatan (prasarana sarana, sosial, ekonomi termasuk perumahan dan legalisasi tanah, dll) yang sudah direncanakan maka setiap tahun dimasukkan ke dalam proses penganggaran tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Provinsi/Pusat (untuk program dan kegiatan yang dalam rencana sudah disebutkan untuk meminta dukungan dari pemerintah Provinsi dan Pusat). Untuk tingkat Kabupaten/Kota , Pokja PKP dapat bekerjasama dengan TAPD sehingga dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan dapat menjadi salah satu dokumen acuan sebagai pelengkap RPJMD dan Renstra SKPD dalam setiap pembahasan anggaran antara TAPD dengan SKPD. Perkiraan kebutuhan pembiayaan program KOTAKU dengan sumber-sumber pendanaannya dituangkan dalam Pedoman Teknis Program KOTAKU khususnya di BAB 3.

26


2. Pra-konstruksi. Setelah penyusunan rp2kp-kp dan rencana/desain kawasan maka kemudian pemerintah Kabupaten/Kota menyiapkan DED (peta 1:100 – 1:20) atau perencanaan detail infrastruktur untuk infrastruktur primer dan sekunder prioritas yang terhubung dengan sistem infrastruktur di kawasan kumuh dan mempengaruhi secara langsung efektifitas penanganan di kawasan kumuh. Pemerintah Kabupaten/Kota merekrut konsultan yang akan menyiapkan DED infrastruktur. Konsultan Management Teknis (KMT) yang direkrut Pemerintah Pusat akan mensupervisi DED yang disiapkan oleh konsultan DED tersebut.

3. Konstruksi. Memasuki pelaksanaan konstruksi infrastruktur, pemerintah Kabupaten/Kota merekrut pihak ketiga (kontraktor dan konsultan supervisi) sesuai dengan prosedur pelelangan public. Pelelangan konstruksi infrastruktur Tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui National Competitive Bidding di Kabupaten/Kota . Pemaketan kontrak untuk pekerjaan infrastruktur akan berdasarkan jenis pekerjaan, sumber pendanaan, dan efisiensi. Mengingat pekerjaan yang dilaksanakan akan menggabungkan berbagai sumber pendanaan maka satu kontrak untuk seluruh pekerjaan tidak selalu bisa dilaksanakan. Dimana pemerintah daerah kurang memiliki kapasitas untuk pengadaan maka pengadaan akan dilakukan di tingkat Provinsi atau Pusat. Pokja PKP memantau setiap usulan kegiatan yang akan dilelangkan atau konstruksi pada setiap SKPD melalui forum pertemuan lintas sektor. KMT memastikan proses dan kualitas konstruksi memenuhi syarat yang ditetapkan. Tata cara pengadaan dan konstruksi untuk jenis infrastruktur yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui Program KOTAKU untuk Kabupaten/Kota terpilih disediakan dalam SOP atau POS terpisah.

2.4. TAHAP KEBERLANJUTAN Tahapan keberlanjutan ini diartikan sebagai tahap setelah pelaksaaan lapangan dilakukan meskipun demikian hal tersebut tidak dapat terjadi dengan sendirinya, melainkan harus diupayakan sejak awal proses dari tahapan persiapan, perencanaan dan pelaksanaan dimana di dalamnya ada tahapan monitoring dan evaluasi. Untuk memastikan keberlangsungan pelaksanaan program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan, maka pemerintah Kabupaten/Kota perlu menyiapkan kerangka regulasi terkait, misalnya penyusunan SPM dan target kinerja, instruksi Kepala Daerah mengenai tata cara pelaporan, pemantauan dan evaluasi program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dari masing-masing SKPD, penggunaan dan pengadaan lahan, pembaruan struktur organisasi dan tata kelola SKPD terkait, mekanisme penyaluran dana untuk dan pola pemanfaatan ruang. Pokja PKP dapat mengusulkan penyusunan atau perubahan regulasi sesuai dengan hasil pemantauan dan evaluasi serta konsultasi dengan berbagai pelaku. Upaya keberlanjutan pada program ini diharapkan pada keberlanjutan yang diuraikan sebagai berikut:


27

2.4.1. Penyusunan Kerangka Regulasi. Pokja PKP bisa mulai mengidentifikasi seluruh permasalahan kumuh dimulai dari tahap kegiatan persiapan, terutama pada tahap Refleksi Perkara Kumuh baik ditingkat kota maupun ditingkat kawasan. Pada tahapan tersebut diperoleh persoalan yang terkait dengan penyebab utama kekumuhan dari berbagai dimensi misalkan terkait soal ekonomi, fisik , sosial budaya, perencanaan, lahan dan kebijakan. Pada tahap konsolidasi data permukiman kumuh yang output dari kegiatan itu adalah kesepakatan data baseline yang akan digunakan dan profil permukiman kumuh kota yang bisa jadi tidak sesuai dengan SK Kumuh Kota/Kabupaten eksisting, sehingga perlu ada langkah verifikasi SK Kumuh terhadap data baseline dan profil kumuh yang rekomendasinya adalah perubahan SK Kumuh atau membuat SK kumuh baru. Data dan informasi hasil kegiatan RPK dan Konsolidasi data kumuh dianalisa melalui tahapan kajian kebijakan dan rencana kota untuk penanganan kumuh, pada tahapan ini data dan informasi kumuh disandingkan dengan kebijakan kota dan perencanaan kota khususnya yang terkait dengan permukiman. Hasil dari tahapan ini adalah Kebijakan dasar yang mendukung pencegahan kumuh dan Kebijakan dasar yang mendukung peningkatan kualitas permukiman kumuh. Pada tahapan kegiatan berikutnya sangat dimungkinkan ada kebijakan atau perencanaan kota yang perlu disesuaikan dengan penanganan kumuh, sehingga pokja PKP akan mengusulkan penyusunan atau perubahan regulasi sesuai dengan hasil pemantauan dan evaluasi serta konsultasi dengan berbagai pelaku dari semua tahapan kegiatan. 2.4.2. Pengembangan Kelembagaan Dari awal proses sudah harus dipikirkan bentuk kelembagaan dengan landasan hukumnya yang diharapkan dapat mengawal seluruh proses pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat desa/kelurahan atau komunitas. Mulai dari membangun gagasan sampai dengan memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan. Untuk itu kelembagaan di Tingkat Kabupaten/Kota seperti fungsi Pokja PKP menjadi sangat penting di level kota guna pencegahan berkembangannya permukiman kumuh. Begitu pun di tingkat komunitas ada lembaga yang khusus seperti dibentuknya lembaga lembaga penjamin mutu seperti penilik sampah, penilik bangunan, penilik kebakaran dan sebagainya. lembaga lembaga tersebut harus diletakkan dasar kerja atau aturan main seperti peraturan bangunan, peraturan sempadan jalan/sungai dan lainlain. pembinaan oleh SKPD terkait, dan lainnya. 2.4.3. Pengelolaan database & Mekanisme Pemantauan Database menjadi peran vital dalam program KOTAKU , dikarenakan pengolahan databasis sangat mendukung pelaku yang terlibat dalam penanganan kumuh untuk selalu mendapatkan informasi berkualitas yang dicirikan dengan informasi yang akurat, dapat dipastikan, penggambaran waktu sekarang, terorganisasi, mudah diakses, berguna, dan juga dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh pengelola.

28


Pada tahapan konsolidasi data dihasilkan data baseline dan profil permukiman kumuh yang sudah disepakati dan diinput kedalam komputer, begitupun dengan data dan informasi yang ada dalam rp2kpkp semua dijadikan database dalam komputer, untuk selanjutnya dilakukan perekaman secara berkala terhadap setiap proses yang terjadi dilapangan yang akan berdampak pada perubahan database. Mekanisme pemantauan mencakup pelaksanaan prosedur rutin seperti supervisi dan review atas kegiatan yang terjadi, yang membantu untuk memastikan apakah kegiatan operasional telah sesuai dengan sistem dan prosedur pengendalian yang telah ditetapkan. Lebih lanjut dengan perkembangan teknologi informasi, pemantauan juga sudah memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut, antara lain otomatisasi alat yang secara elektronis melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian dengan memanfaatkan pengelolaan database 2.4.4. Integrasi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Integrasi perencanaan dan penganggaran daerah yang mulai dilaksanakan pada tahap perencanaan dan pemrograman tujuannya adalah untuk memastikan program nasional menjadi target pembangunan di dalam RPJMD dan untuk menjamin keberlanjutan program sampai permukiman kumuh di perkotaan menjadi 0 % pada tahun 2019. Proses integrasi difokuskan pada skenario pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang sudah menghasilkan investasi kegiatan, dapat terintegrasi dengan perencanaan daerah. Mengingat kebutuhan pembiayaan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh ini sangat besar dan kemampuan anggaran pemerintah pusat dan Pemda juga terbatas, maka diperlukan Investasi tambahan seperti yang terdapat dalam dokumen rp2kp-kp dan dokumen RPLP/RTPLP. Kegiatan yang sudah direncanakan dalam rp2kp-kp dan RPLP/RTPLP dapat dipasarkan kepada swasta dan kelompok peduli lainnya untuk ikut berkontribusi dalam menangani permukiman kumuh perkotaan. Intinya harus terjadi regularisasi dalam perencanaan dan bukan hanya kegiatan yang bersifat adhoc. 2.4.5. Replikasi Program Replikasi program diusulkan atas dasar komitmen dan inisiatif dari Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengadopsi Program KOTAKU guna mengembangkan luas pelayanannya dalam pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan dan dilaksanakan di wilayah sasaran yang belum tersentuh oleh Program KOTAKU. Replikasi program ini menjadi salah satu indikator keberlanjutan terhadap komitmen dan kepemilikan Pemda terhadap program. Replikasi program dapat berupa program/kegiatan replikasi PLPBK, replikasi Pusat Pengembangan Usaha kota (BDC), replikasi PPMK maupun replikasi model kolaborasi penanganan kumuh yang pendanaanya dilaksanakan secara mandiri oleh pemerintah Kabupaten/Kota atau bermitra/kerjasama dengan pemerintah pusat maupun swasta.


29

2.5. KEGIATAN MENERUS DAN BERKALA Kegiatan menerus dan berkala ini akan dilaksanakan dari mulai tahap persiapan sampai ke tahap keberlanjutan sesuai dengan kebutuhan, kegiatan- kegiatan tersebut adalah : 2.5.1. Monitoring dan Evaluasi Pokja PKP memimpin kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan memanfaatkan sistem informasi dan GIS berbasis website yang terintegrasi dalam program KOTAKU. Dengan memanfaatkan sistem tersebut maka Pokja PKP: a. Mengkaji laporan dari SKPD untuk setiap pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran b. Mengkaji laporan pelaksanaan tingkat masyarakat c. Mengkaji laporan hasil audit Bawasda/Auditor Daerah Subyek pemantauan dan evaluasi adalah: a. Kesesuaian daftar program dan kegiatan pada tahun berjalan (apakah masih ada gap, misalnya ada program-program yang tidak bisa dilaksanakan karena kendala tertentu) b. Perbandingan alokasi anggaran dan realisasi (dari yang dibiayai oleh APBN, APBD maupun masyarakat dan pihak lainnya) c. Pencapaian target dan sasaran (jumlah dan jenis pemanfaat serta luasan kumuh) d. Ketepatan target dan sasaran (kesesuaian hasil program dengan pemanfaat, kawasan prioritas) e. Kesiapan keberlanjutan Indikator program secara lengkap dijelaskan pada kerangka keberhasilan dan monitoring program Lampiran 10. Kerangka kerja hasil dan monitoring evaluasi. Masing-masing Pemerintah Daerah menggunakan kerangka tersebut dan menetapkan taget capaian sesuai dengan kondisi spesifik masing-masing Kabupaten/Kota. Pemerintah dapat menambahkan indikator sesuai kebutuhan masing-masing Kabupaten/Kota. Masing-masing Kabupaten/Kota memanfaatkan data hasil pendataan kumuh sebagai kondisi awal dan merumuskan target capaian mengacu pada kondisi awal tersebut. Begitu pula di tingkat masyarakat kelurahan, dirumuskan pula kerangka keberhasilan dan monitoring program sesuai dengan kondisi awal hasil pendataan kumuh di masing-masing kelurahan. Pokja PKP dapat melakukan review dalam forum pertemuan lintas sektor dan masyarakat. Hasil pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan dilaporkan oleh Pokja PKP kepada Kepala Daerah, dengan salinan kepada Bappeda dan DPPKAD. Format pemantauan dan evaluasi terlampir (Lampiran 12). Berdasarkan kegiatan pemantauan dan evaluasi, maka Pokja PKP dapat merekomendasikan hal tersebut di bawah ini kepada Kepala Daerah dengan salinan kepada SKPD terkait dan Pokja PKP Provinsi/Pusat (untuk kegiatan yang dilaksanakan melalui pembiayaan Provinsi dan Pusat):

30


a. Perubahan atau pemuktahiran rencana pelaksanaan tahunan yang termuat dalam rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan; b. Realokasi anggaran atau reorientasi target/sasaran; c. Perubahan kawasan prioritas; d. Penyusunan kebijakan untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan.

2.5.2. Pengembangan kapasitas. Kegiatan pengembangan kapasitas dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan sosialisasi, kegiatan ini akan dilaksanakan secara berkala pada setiap tahapan kegiatan. Kegiatan pelatihan akan dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas Pokja PKP, Tim Teknis, FKA BKM/LKM, KBP, relawan kota dalam rangka menjalankan setiap tahapan kegiatan. Sebagai rujukan untuk pelaksanaan pengembangan kapasitas menggunakan Prosedur Operasional Standar Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tingkat Kabupaten/Kota.

2.5.3. Operasional dan Pemeliharaan Operasional dan pemeliharaan terhadap kegiatan infrastruktur yang telah dibangun akan dilaksanakan secara menerus. Sebagai rujukan untuk pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan menggunakan Prosedur Operasional Standar Operasional dan Pemeliharaan.


31

BAB III PERAN PELAKU


33

Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan nakhoda dalam pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan secara kolaboratif. Dalam implementasinya, Bupati/Walikota melalui Surat Keputusan membentuk Kolompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) atau lembaga sejenis sebagai motor penggerak terjadinya kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (termasuk swasta). Keberadaan Pokja PKP/lembaga sejenis pada intinya adalah untuk menguatkan peran SKPD yang sudah ada dalam urusan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan. Anggota Pokja PKP/lembaga sejenis terdiri dari berbagai unsur SKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan Kabupaten/Kota dalam menangani permukiman kumuh. Pokja ini diketuai oleh dinas/ pejabat yang memiliki fungsi koordinasi dengan Provinsi dan unsur SKPD yang ada di Kabupaten/Kota. Pokja PKP akan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya yang ada di Kabupaten/Kota dan di tingkat masyarakat, seperti perguruan tinggi, city changger, Forum BKM/ LKM dan kelompok peduli lainnya. Dalam pelaksanaannya, Program KOTAKU akan menyediakan dukungan teknis berupa konsultan pendamping yang akan membantu Pokja PKP dalam melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan tingkat Kabupaten/Kota hingga Kelurahan/Desa.

3.1. PERAN DAN PELAKU KEGIATAN PELAKU KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

34

No

Pelaku

Peran dan tanggung jawab

1

Walikota/Bupati

- Menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan di tingkat Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan Provinsi - Menyusun rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh pada tingkat Kabupaten/Kota - Menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan pada tingkat Kabupaten/Kota - Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program KOTAKU pada tingkat Kabupaten/Kota - Mengalokasikan dana dan/atau biaya untuk program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh pada tingkat Kabupaten/Kota - Menetapkan lokasi permukiman kumuh dan memfasilitasi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh pada tingkat Kabupaten/Kota - Membentuk dan menguatkan lembaga/ kelompok kerja yang menangani permukiman kumuh secara inklusif, representatif dan pro-pemberdayaan


No

Pelaku


2

SKPD

- Sinkronisasi rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan sesuai dengan tupoksi masing-masing - Penanggung Jawab pencapaian target pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh sesuai dengan sektor/tupoksi SKPD (perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian) - Memberikan masukan kepada Pokja PKP/ lembaga sejenis dalam membuat rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan - Melaksanakan program KOTAKU sesuai dengan tupoksi masing-masing

3

Pokja PKP (Tim Teknis)

4

Pemangku Kepentingan Lainnya (termasuk lembaga keuangan nonbank, swasta, lembaga keilmuan, dll)

- Menyiapkan rumusan rekomendasi kebijakan, strategis, dan program KOTAKU tingkat Kabupaten/Kota - Menyiapkan langkah-langkah koordinasi, pengendalian dan pemantapan pelaksanaan program KOTAKU tingkat Kabupaten/Kota - Menyiapkan arahan pelaksanaan program KOTAKU tingkat Kabupaten/Kota - Menjamin keterpaduan dan sinergitas penyelenggaraan KOTAKU lintas sekor dan aktor baik dari pusat hingga tingkat masyarakat - Melaporkan secara berkala perkembangan program KOTAKU di tingkat Kabupaten/Kota ke Bupati/ Walikota dan Pokja PKP Provinsi - Memfaslitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan di Desa/Kelurahan dan memfasiltasi masyarakat melalui pendampingan pendataan dan perencanaan hingga monitoring dan evaluasi - Pemberi masukan kepada Tim Teknis - Kontributor (penelitian, pengembangan, diseminasi, pendanaan, dll) dalam pencapaian penaganan permukiman kumuh - Keterlibatan dalam mengembangkan alternatif pendanaan yang sesuai dengan pola penghidupan masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh

5

Lurah/Kades

6

Lembaga Lainnya di tingkat Desa/Kelurahan

7

Masyarakat

- Penanggungjawab pencapaian penaganan permukiman kumuh melalui kolaborasi di tingkat desa/kelurahan - Pemberi arahan dan kebijakan penaganan permukiman kumuh di tingkat desa/kelurahan - Penanggungjawab terwujudnya integrasi perencanaan penaganan permukiman kumuh ke dalam RPJM Desa dan Musrenbang - Pemberi masukan kepada Lurah/Kades terkait pencapaian penaganan permukiman kumuh - Kontributor (perencana, pendanaan, pelaksanaan, wasdal) dalam pencapaian penaganan permukiman kumuh - Menyelenggarakan penanganan kumuh di kawasan permukiman - Melaksanakan pembangunan yang bersifat komprehensif di segala bidang (tri daya) - Bertanggung jawab melakukan pemeliharaan teradap infrastruktur dan sistem yang sudah dibangun dibantu dengan tim fasilitator untuk melakukan integrasi perencanaan di tingkat masyarakat dengan Tingkat Kabupaten/Kota


35

No

Pelaku


- Melaksanakan pengawasan terhadap proses pembangunan di kawasan permukiman *Pelaku secara keseluruhan dari tingkat nasional hingga kelurahan dapat dilihat pada Pedoman Teknis Program KOTAKU

3.2. KEGIATAN PEMBENTUKAN/ PENGUATAN POKJA PKP Penguatan atau pembentukan Pokja PKP diserahkan sesuai dengan kebutuhan Kabupaten/Kota, bergantung pada situasi berikut (Gambar 3.1 pembentukan /penguatan Pokja PKP). a. Bagi Kabupaten/Kota yang sudah memiliki Pokja PKP/ lembaga sejenis yang diberi mandat untuk mengurusi urusan permukiman (seperti Pokja AMPL, Pokja Sanitasi, Pokja Perumahan, dll), maka hanya perlu melakukan review kelembagaan. Kabupaten/Kota yang berada pada kondisi seperti ini, maka yang harus dilakukan adalah melaksanakan review kelembagaan yang sudah ada (1a). review ini berfungsi untuk memastikan apakah Pokja/lembaga eksisting dalam implementasinya sudah mengakomodasi seluruh sektor permukiman atau belum. Jika sudah ada (1c), maka Pokja atau lembaga tersebut dapat dikukuhkan yang kemudian akan berperan dalam program KOTAKU di tingkat Kabupaten/Kota . Jika belum (1d), maka pemerintah daerah memiliki dua pilihan, yaitu (a) melakukan penguatan Pokja/lembaga eksisting dengan menambahkan unsur SKPD yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam sektor permukiman sebagai anggota Pokja/ lembaga eksisting; atau (b) membentuk Pokja PKP dengan anggota di luar Pokja/lembaga yang sudah ada karena Pokja PKP yang baru terbentuk dapat berkoordinasi dengan Pokja/lembaga eksisting yang sudah ada (misalnya Pokja AMPL, Pokja Sanitasi, Pokja Perumahan, dll). b. Bagi Kabupaten/Kota yang belum memiliki Pokja PKP/lembaga sejenis, maka harus membentuk Pokja PKP/ lembaga sejenis. Kabupaten/Kota yang belum memiliki Pokja PKP ataupun lembaga sejenis lainnya, maka harus menyelenggarakan pembentukan Pokja PKP. Anggota Pokja PKP /Tim Teknis terdiri dari berbagai SKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di tingkat Kabupaten/Kota masing-masing.

36


Kab/kota yang sudah memiliki pokja PKP atau pokja sejenis misal AMPL, pokja Sanitasi, Pokja Perumahan Kab/kota yang belum memiliki pokja PKP atau pokja sejenis

Sudah

1a

Review kelembagaan eksisting (apakah sudah mengakomodasi seluruh sektor permukiman

1c

dikukuhkan dan kemudian berperan dalam Program

1b

Belum

1d

Penguatan Pokja dengan menambahkan SKPD terkait dengan sektor permukiman

Membentuk Pokja PKP yang berkoordinasi dengan Pokja lainnya yang sudah ada

2

Membentuk Pokja PKP dengan anggota berbagai SKPD sesuai dengan kebutuhan Kabupaten/Kota

Gambar 3.1. Kegiatan Pembentukan/ Penguatan Pokja PKP


37

BAB IV PENUTUP


39

Hal – hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini Operasioanl Standar (POS).

akan diatur dalam Prosedur

Petunjuk Pelaksanaan ini terbuka untuk disempurnakan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Kabupaten/Kota .

40


LAMPIRAN


41

42


LAMPIRAN 2 : SUMBER-SUMBER RUJUKAN DATA, INFORMASI, KEBIJAKAN, PROGRAM, RENCANA, KEGIATAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN RP2KP-KP


43

LAMPIRAN 3: FORM KAJIAN-KAJIAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM/KEGIATAN SEKTORAL PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN Kabupaten/Kota : …………………… A. Kajian Kebijakan

No

Produk Hukum

Kebijakan

Tujuan

Strategi dan Rencana

Kegiatan

Komponen Program

Sumber dana dan Waktu

1 2 3 4 5 Dst. B. Kajian Program/Kegiatan Sektor Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan

No

Program/ Kegiatan Sektoral *)

Lokasi Kumuh (Kelurahan)

Lokasi dan Luas Penanganan (Cakupan Pelayanan)

Skala Penanganan Lingkungan **

Sumber dana

Tahun

Komponen Infrastruktur

1 2 3 4 5 Dst. Catatan *) - Kajian yang dilakukan mencakup program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan keterlibatan swasta - Kajian Program/Kegiatan Sektor Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan meliputi Program/Kegiatan yang telah/sedang berjalan dan yang masih dalam tahap rencana **) Skala Penanganan yang dimaksud adalah menyesuaikan dengan fungsi dan pengelolaan infrastruktur tersebut.

44


LAMPIRAN 4 : GAMBAR CONTOH KETERPADUAN PERSOALAN, POTENSI DAN RENCANA PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN PERMUKIMAN RAWAN SANITASI KOTA DAN PERENCANAAN SEKTOR LAINNYA


45

46



47

48



49

50



51

52



53

54



55

LAMPIRAN 8A : PENILAIAN LOKASI PRIORITAS Penilaian lokasi dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi yang telah dilakukan terhadap aspek berikut: 1. Kondisi Kekumuhan Penilaian lokasi berdasarkan aspek permasalahan kekumuhan terdiri atas klasifikasi : a. Kumuh kategori ringan; b. Kumuh kategori sedang; dan c. Kumuh kategori berat. 2. Legalitas Lahan Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas lahan terdiri atas klasifikasi : a. Status lahan legal; dan b. Status lahan tidak legal. 3. Pertimbangan Lain Penilaian berdasarkan aspek pertimbangan lain terdiri atas : a. Pertimbangan lain kategori rendah; b. Pertimbangan lain kategori sedang; dan c. Pertimbangan lain kategori tinggi. Identifikasi Lokasi 1. Identifikasi Satuan Perumahan dan Permukiman Identifikasi satuan perumahan dan permukiman merupakan tahap identifikasi untuk menentukan batasan atau lingkup entitas perumahan dan permukiman dari setiap lokasi dalam suatu wilayah Kabupaten/Kota. Penentuan satuan perumahan dan permukiman untuk perumahan dan permukiman dilakukan dengan pendekatan administratif. 2. Identifikasi Kondisi Kekumuhan Identifikasi kondisi kekumuhan merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman dengan menemukenali permasalahan kondisi bangunan gedung beserta sarana dan prasarana pendukungnya. Identifikasi kondisi kekumuhan dilakukan berdasarkan kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh. 3. Identifikasi Legalitas Lahan Identifikasi legalitas lahan merupakan tahap identifikasi untuk menentukan status legalitas lahan pada setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai dasar yang menentukan bentuk penanganan. Identifikasi legalitas lahan meliputi aspek : a.

Kejelasan Status Penguasaan Lahan Kejelasan status penguasaan lahan berupa : -

56

Kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau


-

b.

Kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pengguna tanah. Kesesuaian Dengan Rencana Tata Ruang Kesesuaian dengan rencana tata ruang merupakan kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang, dengan bukti Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK).

4. Identifikasi Pertimbangan Lain Identifikasi pertimbangan lain merupakan tahap identifikasi terhadap beberapa hal lain yang bersifat non fisik untuk menentukan skala prioritas penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Identifikasi pertimbangan lain meliputi aspek : a. Nilai Strategis Lokasi Nilai strategis lokasi merupakan pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada: -

Fungsi strategis Kabupaten/Kota; atau Bukan fungsi strategis Kabupaten/Kota

b. Kependudukan Kependudukan merupakan pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan dan permukiman dengan klasifikasi : -

Rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha; Sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151-200 jiwa/ha; Tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201-400 jiwa/ha; Sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha.

c. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya merupakan pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa: -

Potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan; - Potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; - Potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat. Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan berdasarkan formula penilaian tersebut diatas, selanjutnya lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dikelompokkan dalam berbagai klasifikasi sebagaimana ditunjukkan dalam tabel dibawah ini:


57

LAMPIRAN 8B PENILAIAN LOKASI PRIORITAS PENANGANAN TAHUN 1 Contoh dasar pertimbangan penentuan kawasan pembangunan tahap 1 1.

Komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Penanganan Kawasan

2.

Semakin tinggi komtmen pemerintah Kabupaten/Kota maka semakin prioritas untuk ditangani. Respon dan Kesiapan Masyarakat Terhadap Program Penanganan

3.

Semakin tinggi respon dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap program maka semakin prioritas untuk ditangani. Keberadaan dan Aktifitas Sistem/Kelompok Pengelola Lingkungan

4.

Semakin baik struktur dan pola kelembagaan di dalam kawasan maka semakin prioritas untuk ditangani. Karakteristik Daerah dan Kebijakan Daerah

5.

Adanya karakteristik khusus dan kebijakan daerah yang perlu dipertimbangkan Kemampuan Pembiayaan Daerah Adanya kontribusi kemampuan pembiayaan daerah untuk ikut serta dalam penanganan permukiman kumuh. Dasar pertimbangan penentuan kawasan pembangunan tahap 1, bisa tambahkan atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan daerah

58


LAMPIRAN 9A : CONTOH RENCANA PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PRIORITAS


59

LAMPIRAN 9B: CONTOH PETA TEMATIK RENCANA PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

60



61

62



63

64



65

www.kotaak$fk$]e$_Z

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT Jl. Pattimura No.20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia - 12110 Jl. Penjernihan 1, No. 19F, Pejompongan, Jakarta Pusat, Indonesia - 10210 t. 021 - 5742254, 5743693 f. 021 - 5743692

KOTA

Recommend Documents