2/10/2014
BANTUAN DAN FASILITAS PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014 Disampaikan pada: Rapat Koordinasi Nasional dalam rangka Pemantapan Pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014
SUMATERA
KALIMANTAN
IRIAN JAYA
JAVA
Oleh: GAMAWAN FAUZI MENTERI DALAM NEGERI
DASAR HUKUM
UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD PP No. 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri yang akan menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara dalam Kampanye Pemilu
1
2/10/2014
PERAN PEMERINTAH DAN PEMDA
PASAL 126 UU No. 15 TAHUN 2011 DALAM PELAKSANAAN TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBANNYA PENYELENGGARA PEMILU, PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH WAJIB MEMBERIKAN BANTUAN DAN FASILITAS SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BANTUAN DAN FASILITAS
1. PENUGASAN PERSONEL PADA SEKRETARIAT PANWASLU KABUPATEN/KOTA, PPK, PANWASLU KECAMATAN DAN PPS; 2. PENYEDIAAN SARANA RUANGAN SEKRETARIAT PANWASLU KABUPATEN/KOTA, PPK, PANWASLU KECAMATAN DAN PPS; 3. PELAKSANAAN SOSIALISASI; 4. KELANCARAN TRANSPORTASI PENGIRIMAN LOGISTIK; 5. MONITORING KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMILU; 6. KEGIATAN LAIN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PELAKSANAAN PEMILU YANG DILAKSANAKAN SETELAH ADA PERMINTAAN DARI PENYELENGGARA PEMILU;
ANGGARAN PEMILU DPR, DPD, DAN DPRD (UU No. 15 Tahun 2011)
Pasal 116 ayat (2) Pendanaan penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden wajib dianggarkan dalam APBN.
2
2/10/2014
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN PEMDA PADA PEMILU DPR, DPD, DAN DPRD (UU No. 8 Tahun 2012)
1. Pasal 32. PENYEDIAAN DATA KEPENDUDUKAN. 2. Pasal 103. FASILITAS KAMPANYE. 3. Pasal 142. MEMBANTU PENDISTRIBUSIAN DAN PENGAMANAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA. 4. Pasal 238. MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEAMANAN PADA PEMANTAU PEMILU.
DAN
PERAN PEMERINTAH DAN PEMDA DALAM KAMPANYE PEMILU DPR, DPD, DAN DPRD (UU No. 8 Tahun 2012) PASAL 103 1. Ayat (1). PEMERINTAH, PEMERINTAH PROVINSI, PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA, KECAMATAN, DAN DESA ATAU NAMA LAIN/KELURAHAN MEMBERIKAN KESEMPATAN YANG SAMA KEPADA PELAKSANA KAMPANYE PEMILU DALAM PENGGUNAAN FASILITAS UMUM UNTUK PENYAMPAIAN MATERI KAMPANYE PEMILU. 2.
Ayat (2). PEMERINTAH, PEMERINTAH PROVINSI, PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA, KECAMATAN, DESA/KELURAHAN, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DILARANG MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGUNTUNGKAN ATAU MERUGIKAN PELAKSANA KAMPANYE PEMILU.
3
2/10/2014
PERAN HANSIP / LINMAS (UU No. 8 Tahun 2012) Pasal 152 Ayat (4). PENANGANAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN, DAN KEAMANAN DI SETIAP TPS DILAKSANAKAN OLEH 2 (DUA) ORANG PETUGAS YANG DITETAPKAN OLEH PPS. Penjelasan Pasal 152 ayat (4). PETUGAS YANG MENANGANI KETENTERAMAN, KETERTIBAN, DAN KEAMANAN DI SETIAP TPS BERASAL DARI SATUAN PERTAHANAN SIPIL/PERLINDUNGAN MASYARAKAT.
PERCETAKAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILU (UU No. 8 Tahun 2012)
Pasal 142 Dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, KPU dapat bekerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, TNI, dan POLRI. Pasal 146 KPU meminta bantuan POLRI untuk mengamankan surat suara selama proses pencetakan berlangsung, menyimpan, dan mendistribusikannya ke tempat tujuan.
4
2/10/2014
NETRALITAS PNS DALAM PEMILU
Pasal 9 ayat (2) UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara: Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pasal 87 ayat (4) huruf c UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara: PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
JADWAL DAN TAHAPAN PEMILU DPR, DPD, DAN DPRD 2014 (Peraturan KPU No.21 Tahun 2013) NO
KEGIATAN
TANGGAL
1
Pengumuman Partai Politik peserta Pemilu 2014
9 – 11 Jan 2013
2
Pengumuman DCT Anggota DPR dan DPRD
23 – 25 Agust 2013
3
Pengumuman DCT Anggota DPD
29 – 31 Agust 2013
4
Rekapitulasi DPT
4 Nov 2013
5
Kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga
11 Jan 2013 – 5 Apr 2014
6
Kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik
16 Mar – 5 Apr 2014
7
Masa Tenang
6 – 8 Apr 2014
8
Distribusi logistik ke TPS
8 Apr 2014
9
Pemungutan suara
9 Apr 2014
10
Penetapan hasil Pemilu secara nasional
7 – 9 Mei 2014
11
Penetapan Perolehan Kursi dan calon terpilih anggota DPR serta DPD
11- 17 Mei 2014
12
Pengajuan perselisihan hasil Pemilu ke MK
12 – 14 Mei 2014
13
Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kab/Kota
Juli – Okt 2014
14
Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Provinsi
Agust – Okt 2014
15
Pengucapan sumpah/janji anggota DPR dan DPD
Okt 2014 10
5
2/10/2014
TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU
TAHUN
PEMILIH TERDAFTAR
MENGGUNAKAN HAK (%)
SUARA SAH (%)
TIDAK MENGGUNAKAN HAK (%)
SUARA TIDAK SAH (%)
1955
37.104.464
91,41
95,91
8,59
4,09
12,33
1971
58.558.776
96,62
96,59
3,38
3,41
6,67
1977
69.998.344
96,52
94,90
3,48
5,10
8,40
82.134.195
1982
GOLPUT
96,47
93,71
3,53
6,29
9,61
1987
93.737.633
96,43
95,00
3,57
5,00
8,39
1992
107.565.413
95,06
95,67
4,94
4,33
9,05
1997
125.640.987
93,55
96,13
6,45
3,87
10,07
1999
118.158.778
92,74
96,61
7,26
3,39
10,40
2004
148.000.369
84,07
91,19
15,93
8,81
23,34
71.00
86.00
29,00
14,00
43,00
2009
171.265.442
Sumber: KPU
11
SURVEI PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILU PEMILU ANGGOTA DPR TAHUN 2014
Bisa dipastikan akan ikut memilih
Belum pasti akan memilih atau tidak
Bisa dipastikan tidak akan ikut memilih
Tidak tahu/Tidak jawab
86.90%
3%
0.50%
9.60%
Sumber: Indo Barometer
Tidak tahu/tidak jawab 5%
Berminat 79%
Sumber: Poltracking
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
76%
18% 5% Pasti ikut memilih
Mungkin ikut Tidak akan ikut memilih memilih
Sumber: International Republican Institute
MINAT UNTUK MENGIKUTI PEMILU LEGISLATIF PADA TAHUN 2014
Tidak berminat 16%
JIKA PEMILU ANGGOTA DPR DIADAKAN HARI INI, SEBERAPA BESAR KEMUNGKINAN IBU/BAPAK IKUT MEMILIH?
1% Tidak tahu/tidak jawab
Secara umum, sebagian besar pemilih 6 provinsi (Kaltim, NTT, Sulsel, Aceh, Jatim, dan DKI Jakarta) memiliki keinginan untuk mengikuti Pemilu pada 2014 mendatang, baik Pemilu Presiden maupun Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, yaitu lebih dari 70% pemilih. Sumber: Polling Center
12
6
2/10/2014
PERAN PEMERINTAH DAN PEMDA DALAM MEMBERIKAN BANTUAN DAN FASILITAS PEMILU
SOSIALISASI PEMILU dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti: seminar, penyuluhan, spanduk, banner, iklan layanan masyarakat pemilu, dll. Sasaran utama dari sosialisasi adalah pemilih muda dan pemilih perempuan.
MONITORING KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMILU: pembentukan tim monitoring di daerah berdasar Permendagri No.61 Tahun 2011.
KEBIJAKAN KEMENDAGRI DALAM MEMBERIKAN BANTUAN DAN FASILITAS PEMILU
SE MENDAGRI NO.270/3067/SJ tanggal 10 Agustus 2012 perihal Fasilitasi Pembentukan Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota. Sebagai upaya memberikan bantuan dan fasilitasi pembentukan Bawaslu Provinisi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melalui pelaksanaan Tim Seleksi. SE MENDAGRI NO.270/2124/SJ tanggal 26 April 2013 perihal Bantuan Pemerintah Daerah untuk Sosialisasi Pemilu 2014. Sebagai upaya memberikan bantuan dan fasilitas sosialisasi terkait pemutakhiran data pemilih oleh Pantarlih.
7
2/10/2014
PROGRAM KEMENDAGRI DALAM RANGKA PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH
FASILITASI PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN POLITIK BAGI CALON PEMILIH MUDA (kerjasama dengan CEPP UI) Pelaksanaannya dimulai pada tanggal 9 Februari 2014 di Kampus UI Depok yang kemudian dilanjutkan di 45 universitas seluruh provinsi di Indonesia sebagai upaya peningkatan partisipasi politik masyarakat dlm Pemilu 2014. Iklan Layanan Masyarakat Pemilu di TV Nasional dan TV Lokal Sebagai upaya membantu sosialisasi Pemilu
CONTOH BANNER SOSIALISASI PEMILU
8
2/10/2014
LARANGAN KAMPANYE BAGI PELAKSANA, PESERTA DAN PETUGAS KAMPANYE (Pasal 86 UU No. 8 Tahun 2012) Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan bentuk NKRI; Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI; Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; Mengganggu ketertiban umum; Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu; Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.
LARANGAN KEIKUTSERTAAN SEBAGAI PELAKSANA KAMPANYE
(Pasal 86 UU No. 8 Tahun 2012) Ketua, Wakil Ketua, ketua muda, hakim agung pada MA, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah MA, dan hakim konstitusi pada MK; Ketua, Wakil Ketua, dan anggota BPK; Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan deputi gubernur BI; Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan BUMN/BUMD; PNS; Anggota TNI dan POLRI; Kepala desa; dan Perangkat desa.
9
2/10/2014
KAMPANYE BAGI PEJABAT NEGARA (Pasal 87 UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD) Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas yang berkaitan dengan jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. menjalani cuti di luar tanggungan negara. Cuti dan jadwal cuti pejabat negara yang kampanye dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
HAK KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM KAMPANYE PP No. 18 Tahun 2013 TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH, DAN PEGAWAI NEGERI YANG AKAN MENJADI BAKAL CALON ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA, SERTA PELAKSANAAN CUTI PEJABAT NEGARA DALAM KAMPANYE PEMILU
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
HARUS MENJALANKAN CUTI DAN TIDAK MENGGUNAKAN FASILITAS NEGARA
WAJIB MENJAMIN TERWUJUDNYA MISI DAN KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA, SERTA ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK
KAMPANYE
10
2/10/2014
PERMINTAAN CUTI KAMPANYE KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH (PP No. 18 Tahun 2013)
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA
DISAMPAIKAN 12 HARI KERJA (TERHITUNG SEJAK SURAT DITERIMA PEJABAT YG BERWENANG)
MENDAGRI (TEMBUSAN PRESIDEN) GUBERNUR (TEMBUSAN MENDAGRI) 4 HARI KERJA SEJAK DITERIMA
IJIN CUTI KELUAR
CUTI PEJABAT NEGARA DALAM KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD (PP No. 18 TAHUN 2013) KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD 1. MASA KAMPANYE SAMPAI DENGAN DIMULAINYA KAMPANYE RAPAT UMUM
2. KAMPANYE RAPAT UMUM SAMPAI DENGAN DIMULAINYA MASA TENANG
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH CUTI 1 HARI KERJA DALAM 1 MINGGU
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH CUTI 2 HARI KERJA DALAM 1 MINGGU
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TIDAK BOLEH CUTI PADA HARI YANG SAMA HARI LIBUR ADALAH HARI BEBAS UNTUK KAMPANYE 22
11
2/10/2014
SANKSI KAMPANYE TANPA CUTI (PP No. 18 Tahun 2013)
MENDAGRI
GUBERNUR SANKSI: TEGURAN TERTULIS YG DIUMUMKAN DAN SANKSI LAIN
GUBERNUR
BUPATI/ WALIKOTA
LANGKAH ANTISIPASI PEMILU
Melakukan monitoring untuk semua tahapan pemilu. Koordinasi antarlembaga pemerintahan untuk mengantisipasi berbagai perkembangan dalam semua tahapan Pemilu. Konsolidasi ketertiban dan keamanan antar berbagai instansi.
12
2/10/2014
PENEKANAN DALAM RANGKA SUKSES PEMILU
Samakan persepsi antara KPU, KPU prov, KPU kab/kota, Bawaslu, Bawaslu prov, Panwaslu kab/kota, pemerintah dan pemda dalam koordinasi pelaksanaan pemilu. Ciptakan stabilitas politik pelaksanaan pemilu.
yang
kondusif
dalam
masyarakat
dalam
Berikan dukungan kelancaran pemilu. Ciptakan rasa aman pelaksanaan pemilu.
SUMATERA
bagi
KALIMANTAN
IRIAN JAYA
JAVA
13
